Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada

Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;

Keputusan

Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

Departemen terdiri dari :

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Departemen Luar Negeri;

Departemen Pertahanan;

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Departemen Keuangan;

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Departemen Pertanian;

Departemen Kehutanan;

Departemen Kelautan dan Perikanan;

Departemen Perhubungan;

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Departemen Pendidikan Nasional;

Departemen Agama;

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

Direktorat

Jenderal Umum Pemerintahan;

Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa;

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Administrasi Kependudukan;

Badan

Penelitian dan Pengembangan;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan;

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah I;

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah II;

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah III;

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV;

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah V.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi Daerah.

Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang umum 

pemerintahan.

Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan 

masyarakat.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian 

administrasi kependudukan.

Badan

Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

Badan

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah I mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di 

wilayah I.

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah II mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di 

wilayah II.

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah III mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di 

wilayah III.

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV mempuyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di 

wilayah IV.

Staf

Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah V mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah di 

wilayah V.

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Politik;

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

Direktorat Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan Luar Negeri;

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler,

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian dan Pengembangan;

Staf

Ahli Bidang Politik Luar Negeri;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi;

Staf

Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Penerangan;

Staf

Ahli Bidang Kerja Sama Regional dan Multilateral;

Staf

Ahli Bidang Gerakan Non-Blok;

Staf

Ahli Bidang Hukum dan Analisis Manajemen.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik luar negeri.

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang hubungan ekonomi luar

negeri.

Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang hubungan sosial budaya dan penerangan luar negeri.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama ASEAN.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian

dan pengembangan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah politik luar negeri.

Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah ekonomi.

Staf

Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peneramgan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah sosial budaya dan penerangan.

Staf

Ahli Bidang Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah kerja sama regional dan multilateral.

Staf

Ahli Bidang Gerakan Non-Blok mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah Gerakan Non-Blok.

Staf

Ahli Bidang Hukum dan Analisis Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah hukum dan analisis manajemen.

Departemen Pertahanan terdiri

dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan;

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;

Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian dan Pengembangan;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan;

Staf

Ahli Bidang Ideologi dan Agama;

Staf

Ahli Bidang Politik;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi;

Staf

Ahli Bidang Sosial Budaya;

Staf

Ahli Bidang Militer dan Keamanan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan 

sistem pertahanan.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi 

pertahanan.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan 

pertahanan.

Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang pertahanan.

Badan

Penelitian dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan di bidang pertahanan.

Staf

Ahli Bidang Ideologi dan Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah ideologi dan agama.

Staf

Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah 

politik.

Staf

Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah 

ekonomi.

Staf

Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah sosial bidaya.

Staf

Ahli Bidang Militer dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah militer dan keamanan.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

Menteri;

Sekretaris Jenderal;

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,

Dtrektorat Jendera! Administrasi Hukum Umum;

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Direktorat Jenderal Imigrasi;

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara; Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia; Inspektorat Jenderal;

Badan

Pembinaan Hukum Nasional; Badan 

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; Staf 

Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri; Staf 

Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan; Staf 

Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertahanan; Staf 

Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum; q. Staf 

Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

administrasi hukum umum.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan 

intelektual.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang administrasi keuangan dan badan peradilan umum dan 

peradilan tata usaha negara.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

perlindungan hak asasi manusia.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan hukum nasional.

Badan

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.

Staf

Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah perekonomian dan hubungan luar negeri.

Staf

Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah politik, sosial dan keamanan.

Staf

Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah hukum lingkungan dan pertanahan.

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah pengembangan budaya hukum.

Staf

Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Departemen Keuangan terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktorat Jenderal Pajak;

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

Inspektaorat Jenderal;

Badan

Pengawas Pasar Modal;

Badan

Analisa Fiskal;

Badan

Akuntansi Keuangan Negara;

Badan

Informasi dan Teknologi Keuangan;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;

Staf

Ahli Bidang Penerimaan Negara;

Staf

Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;

Staf

Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen;

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan kekayaan negara;

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi di bidang penerimaan negara yang berasal dari 

Pajak;

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan 

cukai;

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, 

penerusan pinjaman, penerimaan minyak dan bukan pajak serta akuntan dan 

penilai dan penerimaan negara bukan pajak.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengurusan piutang 

negara dan lelang;

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen;

Badan

Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan 

pengawasan kegiatan pasar modal;

Badan

Analisa Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, 

dan evaluasi kebijakan fiskal serta kegiatan analisis pengembangan fiskal, 

keuangan, dan ekonomi;

Badan

Akuntansi Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan 

pemerintah dah pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi 

pemerintah, akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara serta verifikasi dan 

akuntansi pelaksanaan Bagian Anggaran dan Pembiayaan dan Perhitungan;

Badan

Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, 

pengkoordinasian dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi 

dan sistem informasi keuangan, sistem informasi keuangan daerah dan sistem 

informasi pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengkoordinasian pendidikan, dan pelatihan, serta penataran keuangan negara;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah hubungan ekonomi keuangan internasional;

Staf

Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah penerimaan negara;

Staf

Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah pengeluaran negara;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah pengembangan pasar modal;

Staf

Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan 

negara.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Staf

Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi;

Staf

Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;

Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas 

bumi.

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

listrik dan pemanfaatan energi.

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

geologi dan sumber daya mineral.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya 

mineral.

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas 

melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya 

mineral.

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan teknologi.

Staf

Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah ekonomi dan keuangan.

Staf

Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah informasi dan komunikasi.

Staf

Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah kewilayahan lingkungan hidup.

Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan kelembagaan.

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah;

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri dan Perdagangan Internasional;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Pengembangan Ekspor Nasional;

Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;

Staf

Ahli Bidang Kerja Sama Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Internasional;

n Staf

Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan;

Staf

Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan 

Perdagangan;

Staf

Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri:

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan.

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyaj tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kimia, 

agro, dan hasil hutan.

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka.

Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan  kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang industri dan dagang kecil menengah.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam 

negeri.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar 

negeri.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri dan Perdagangan Internasional

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang kerja sama industri dan perdagangan internasional.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, 

pembinaan, dan pengembangan ekspor nasional.

Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka 

komoditi.

Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan.

Staf

Ahli Bidang Kerja Sama Ekonomi, Industri dan Perdagangan Internasional 

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kerja sama ekonomi, 

industri, dan perdagangan internasional.

Staf

Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan daya saing industri dan 

perdagangan.

Staf

Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan 

Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah iklim 

usaha, jasa, dan keterkaitan usaha industri dan perdagangan.

Staf

Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri mempunyai 

tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi, penguatan, dan 

pendalaman struktur industri.

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah sumber daya industri dan perdagangan.

Departemen Pertanian terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian;

Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan;

Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura;

Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan;

Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan;

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;

Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

Staf

Ahli Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian:

Staf

Ahli Bidang Ketenagakerjaan Pertanian;

Staf

Ahli Bidang Teknologi Pertanian;

Staf

Ahli Bidang Kerja Sama Pertanian Internasional.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pertanian sarana 

pertanian

Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan 

produksi tanaman pangan.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan 

produksi hortikultura.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi 

perkebunan.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi 

peternakan.

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang pembinaan pengolahan dan pemasaran basil pertanian.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Bimbingan Massal Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 

pengembangan dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan.

Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang pertanian.

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah hubungan antar lembaga.

Staf

Ahli Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan dan pembangunan wilayah 

pertanian.

Staf

Ahli Bidang Ketenagakerjaan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah ketenagakerjaan pertanian.

Staf

Ahli Bidang Teknologi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah teknologi pertanian.

Staf

Ahli Bidang Kerja Sama Pertanian Internasional mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah kerja sama pertanian internasional.

Departemen

Kehutanan terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Planologi Kehutanan;

Badan

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

Staf

Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum;

Staf

Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan;

Staf

Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan;

Staf

Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direkturat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

perlindungan hutan dan konservasi alam.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang  

rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi 

kehutanan.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen

Badan

Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan 

makro di hidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.

Badan

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.

Staf

Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah kelembagaan, administrasi kehutanan, 

dan hukum.

Staf

Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah pembangunan kehutanan.

Staf

Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah sosial ekonomi kehutanan.

Staf

Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah kemitraan kehutanan.

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sumber daya manusia 

kehutanan.

Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;

Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Riset Kelautan dan Perikanan;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya:

Staf

Ahli Bidang Kebijakan Publik;

Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;

Staf

Ahli Bidang Hukum;

Staf

Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya laut.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.

Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran sumber 

hayati laut dan ikan.

Direktoat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan riset di bidang 

kelautan dan perikanan.

Staf

Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.

Staf

Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah kebijakan publik.

Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antar 

lembaga.

Staf

Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.

Staf

Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas, memberikan 

telaahan mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut.

Departemen Perhubungan terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jendera!;

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Search And Rescue Nasional:

Badan

Meteorologi dan Geofisika:

Badan

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;

Staf

Ahli Bidang Lingkungan dan Energi;

Staf

Ahli Bidang Teknologi dan Kesisteman Perhubungan;

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Perhubungan;

Staf

Ahli Bidang Kemitraan Perhubungan;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi Perhubungan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Perhuhungan Darat mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang  perhubungan 

darat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

Direktorat Jenderal Perhuhungan Udara mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan  

udara.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan 

telekornunikasi.

lnspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan Search and Rescue Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan.

pengkoordinasian. dan pengendalian potensi search and rescue (SAR).

Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

kegiatan di bidang meteorologi dan geofisika.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhuhungan mempunyai tugas melaksanakan

penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.

Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Energi mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah lingkungan dan energi transportasi, pos dan telekomunikasi.

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai masalah teknologi dan kesisteman transportasi, 

pos dan telekomunikasi.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Perhuhungan mempunyai

tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan 

keselamatan transportasi, pos dan telekomunikasi.

Staf Ahli Bidang Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah kemitraan transportasi, pos dan telekomunikasi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi transportasi, pos dan telekomunikasi.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal:

Direktorat Jenderal Penataan Ruang;

Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah;

Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan;

Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman;

Direklorat Jenderal Sumber Daya Air;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Pemhinaan Konstruksi dan lnvestasi;

Badan

Penelitian dan Pengembangan;

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lemhaga;

Staf

Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;

Staf

Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah:

Staf

Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri:

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional:

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang mernpunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang

Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang  prasarana 

wilayah.

Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

tata perkotaan dan tata perdesaan.

Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang, perumahan dan 

permukiman.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunvai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Pembinaan Konstruksi dan lnvestasi mempunyai tugas melaksanakan penilaian 

pengadaan. mutu, dan manfaat, serta pembinaan di bidang konstruksi dan 

investasi, serta standardisasi.

Badan

Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang permukiman dan prasarana wilavah.

Badan

Pengembangan Sumber Dava Manusia mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, 

pelatihan, dan pembinaan kemitraan serta pengembangan peran masyarakat di 

bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telahaan 

mengenai masalah hubungan antar lembaga.

Staf

Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah sosial budaya dan peran masyarakat.

Staf

Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah mempunyai 

tugas memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah dan keterpaduan 

pembangunan daerah.

Staf

Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah ekonomi dan hubungan luar negeri.

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan keahlian dan tenaga 

fungsional.

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;

Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian;

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

Direktorat Jenderal Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

Badan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pengembangan Sistem Pelayanan 

Sosial;

Staf

Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;

Staf

Ahli Bidang Teknologi Farmasi;

Staf

Ahli Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit;

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Staf

Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan adminisurasi Departemen.

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesehatan 

masyarakat.

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan medik.

Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang pemberantasan Penyakit menular dan penyehatan lingkungan.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pelayanan 

kefarmasian.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi 

sosial.

Direktorat

Jenderal Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan 

kesejahteraan sosial.

Direktorat Jenderal Bina Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan bantuan sosial.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen.

Badan

Penetitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai 

tugas rnelaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan 

kesejahteraan sosial.

Badan

Pemberdayaan Sumher Daya Manusia Kesehatan dan Pengembangan Sistem Pelayanan 

Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan dan pengembangan sistem pelayanan sosial.

Staf

Ahli Bidang Teknologi Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah teknologi kesehatan.

Staf

Ahli Bidang Teknologi Farmasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah teknologi farmasi.

Staf

Ahli Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah kesehatan lingkungan dan pemberantasan 

penyakit.

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah sumber daya manusia kesehatan.

Staf

Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan.

Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda:

Direktorat Jenderal Olah Raga;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian dan Pengemhangan;

Badan

Peningkatan Kualitas dan Potensi Pendidikan;

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan;

Staf

Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan;

Staf

Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan;

Staf

Ahli Bidang Hukum dan Sosial;

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pendidikan dasar dan menengah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai

tugas meruniuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan 

tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan

Pemuda mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda.

Direktorat Jenderal Olah Raga mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

olah raga.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.

Badan Peningkatan Kualitas dan Potensi Pendidikan

mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas dan potensi pendidikan.

Staf

Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah sumber daya pendidikan.

Staf

Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi 

pendidikan.

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan kurikulum dan media 

pendidikan.

Staf

Ahli Bidang I)esentralisasi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah desentralisasi pendidikan.

Staf

Ahli Bidang Hukum dan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah hukum dan sosial

Bagian

kelimabelas

Departemen Agama

Departemen Agama terdiri dari :

Menteri;

Sekretanat Jenderal;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji;

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha:

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan;

Staf

Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan;

Staf

Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional:

Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan;

Staf

Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji.

Direktorat Jenderal Kelermbagaan Agama Islam mrmpunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang  kelembagaan 

agania Islam.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan 

masyarakat Kristen.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan 

masyarakat Katolik.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

bimbingan masyarakat Hindu dan Budha.

Inspektorat

Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan 

Departemen.

Badan

Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagarnaan mempunyai 

tugas rnelaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang agama serta 

pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan.

Staf

Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama mernpunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah kerukunan antar umat beragama

Staf

Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai hubungan lembaga keagamaan.

Staf

Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional mempunyai 

tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan hubungan organisasi 

keagamaan internasional.

Staf

Ahli Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah kemasyarakatan.

Staf

Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah pemberdayaan umat beragama.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam

Negeri;

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan;

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi,

Direktorat Jenderal mobilitas Penduduk:

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

Badan

Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

Badan

Pendidikan dan Pelatihan;

Staf

Ahli Bidang Kesempatan Kerja;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;

Staf

Ahli Bidang Penyerasian Lingkungan Transmigrasi;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam

Negeri mernpunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan 

ketenagakerjaan.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi mempunyai

tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan 

sumber daya kawasan transmigrasi.

Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mobilitas Penduduk 

.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas  melaksanakan pengawasan

fungsional di lingkungan Departemen.

Badan

Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mempunyai 

tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan dan 

ketrarismigrasian.

Badan

Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan informasi di bidang ketenagakerjain dan ketransmigrasian.

Badan

Pendidikan dan Pelatihan memPunyai tuvas melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Staf

Ahli Bidang Kesempatan Kerja mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 

masalah kesempatan kerja.

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lemhaga dan Internasional mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan 

internasional.

Staf

Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah ekonomi dan sumber daya manusia.

Staf

Ahli Bidang Penyerasian Lingkungan Transmigrasi mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah penyerasian lingkungan transmigrasi.

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas memberikan 

telaahan mengenai masalah pengembangan masyarakat transmigrasi.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal  Nilai Budaya, Seni, dan Film;

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala;

Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata;

Direktorat Jenderal Pemasaran dan Kerja Sama Luar Negeri;

Inspektorat Jenderal;

Badan

Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi;

Staf

Ahli Bidang Peran Serta Masyarakat;

Staf

Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen;

Direktorat Jenderal Nilai Budaya  Seni, dan Film mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, 

seni, dan film;

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan 

purbakala;

Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pengembangan produk pariwisata;

Direktorat Jenderal Pemasaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pemasaran dan kerja sama luar negeri;

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan Departemen;

Badan

Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan Pelatihan di 

bidang kebudayaan dan pariwisata;

Staf

Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah hubungan antar lembaga;

Staf

Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah 

ekomomi;

Staf

Ahli Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan 

mengenai masalah peran serta masyarakat;

Staf

Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya mempunyai  tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah sosial kemasyarakatan dan budaya;

Staf

Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan  mempunyai tugas 

memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sumber daya dan lingkungan.

Perubahan atas susunan

organisasi dan tugas setiap satuan organisasi di 

lingkungan Departemen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini, diusulkan oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 

negara kepada Presiden berdasarkan usul dari Menteri yang bersangkutan.

Rircian tugas,

fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di 

lingkungan Departemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab

di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desemher 2000

n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA