bahwa agar pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan 

ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische 

Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan <a class="link-peraturan" href="/dok/uu-9-tahun-1968" target="a_blank">Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968</a> (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian

anggaran dengan Keputusan Presiden. (2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut : anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit

organisasi dan jenis pendapatan; anggaran belanja dirinci ke dalam unit

organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja

negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai

bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas

penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya. (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat

keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan

sebagai SKO. (3) Dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk : pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK); pelaksanaan belanja pembangunan dimuat

dalam daftar isian proyek (DIP). (4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal

tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : penandatangan SKO; atasan langsung bendaharawan; bendaharawan.

Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana

tersebut dalam ayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud.

Menteri Keuangan mempunyai kewenangan

otorisasi atas penguasaan bagian anggaran diluar bagian anggaran departemen/

lembaga. (2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

Pendapatan negara pada departemen/lembaga

wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara. (2) Pendapatan negara dibukukan menurut

ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Pendapatan negara dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada

waktunya ke rekening Kas Negara.

Departemen/lembaga wajib : mengadakan intensifikasi pemungutan

pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; mengintensifkan penagihan dan pemungutan

piutang negara; melakukan penuntutan dan pemungutan ganti

rugi atas kerugian negara; mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan

barang-barang milik negara; melakukan penuntutan dan pemungutan denda

yang telah diperjanjikan; mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran

piutang negara tersebut di atas. (2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Barang tidak bergerak milik negara yang

sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang

tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara

dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat

dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan

penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut : untuk barang tidak bergerak milik Negara

yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan

persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan; untuk barang tidak bergerak milik Negara

yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (2) Barang bergerak milik negara yang

berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara

dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang

bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis

tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (3) Dalam hal barang-barang yang karena

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi

milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan

dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat

dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh

negara. (5) Menteri Keuangan dapat menunjuk

departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan

barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat

, (2), (3), (5), dan (6) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. (8) Penjualan barang milik negara dilakukan

melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah

diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. (9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar,

penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara

merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas

Negara. (10)  Pinjam meminjam barang milik negara

hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran

belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah

daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah

daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja

negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. (4) Dalam penyediaan anggaran belanja negara

diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang

milik negara.

Belanja atas beban anggaran belanja

negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan

sebagai SKO. (2) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO yang dananya bersumber dari dalam negeri dan atau luar

negeri berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. (3) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pelaksanaan anggaran belanja negara

didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai

dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; efektif, terarah dan terkendali sesuai

dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/

pemerintah daerah; mengutamakan penggunaan produksi dalam

negeri. (2) Belanja atas beban anggaran belanja

negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh

pembayaran. (3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran

dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

Atas beban anggaran belanja negara tidak

diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan : perayaan atau peringatan hari besar, hari

raya dan hari ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah; pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,

karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan

olah raga pada departemen/lembaga/ pemerintah daerah; pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan

yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas. (2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas,

seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi

pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Dalam melaksanakan belanja negara

dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya. (2) Standardisasi harga satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan

yang diusulkan dalam dokumen anggaran. (3) Dalam penyusunan standardisasi harga

satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan

resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah. (4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan

secara berkala oleh : Menteri Keuangan dengan memperhatikan

pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan

umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa

konsultasi; Menteri/pimpinan lembaga untuk

standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan; Gubernur/bupati/walikota dengan

memperhatikan pertim-bangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga

satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang ber-sangkutan; Bupati/walikota untuk standardisasi harga

satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah

dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik

lainnya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam

rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukan

setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian

atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. (3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian

maupun seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan

pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak

tersebut harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana. (4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta

asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk

rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing. (5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta

asing tidak dapat membebani dana rupiah murni. (6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang

dan jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing. (7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit

ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskah

perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani. (8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4),

dan (6) harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Anggaran.

Departemen/lembaga menetapkan kebijakan

untuk mengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam

undang-undang dan peraturan pemerintah. (2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan

mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam

undang-undang dan atau peraturan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan

negara, departemen/ lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian

proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri

Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak. (2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah

daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan

badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD,

ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menteri/pimpinan departemen/lembaga

berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak meliputi sumber daya

alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. (2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh

pihak ketiga wajib dipungut sewa. (3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban

mengintensifkan penerimaan sewa barang milik negara yang dipergunakan oleh pihak

ketiga. (4) Penghuni rumah negara dikenakan

pembayaran sewa. (5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Orang atau badan yang melakukan

pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam

waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank

pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala

wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke

rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu. (3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah,

pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak,

wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelalaian atau kelambatan penyetoran

penerimaan negara ke rekening Kas Negara diperhitungkan dengan dana yang

tersedia dalam dokumen anggaran pada departemen/lembaga/pemerintah daerah yang

bersangkutan. (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala

dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya: lebih dari batas waktu yang telah

ditetapkan dalam Pasal 20; atas nama pribadi pada suatu bank atau

lembaga keuangan lainnya.

Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab

atas pelaksanaan pengeluaran rutin di lingkungan departemen/ lembaga yang

dipimpinnya.

Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin,

departemen/lembaga membuat DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan

sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan. (2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/

lembaga, ditandatangani oleh : Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang

ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusat; Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga

atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang

dibuat di daerah. (3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran rutin

setelah mendapat pengesahan dari : Direktur Jenderal Anggaran atas nama

Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di Pusat; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah. (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan

DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah

disahkan kepada : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP); Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA)

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran; dan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN). (5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK

yang telah disahkan kepada : Direktorat Jenderal/unit eselon I dan

kantor/satuan kerja; dan Inspektorat Jenderal departemen/unit

pengawasan pada lembaga. (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada : Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Direktur Jenderal Anggaran; Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga

yang bersangkutan; Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan

Kas Negara (BPKP); Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); dan Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala

KAR);

Berdasarkan DIK yang telah disahkan

disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh : Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk

pada Departemen/ Lembaga/instansi/ kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat

di Pusat; Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga

atau pejabat yang ditunjuk untuk DIK yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak

DIK yang dibuat di pusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga

atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah

kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat

lain yang ditunjuk menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran

lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat. (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga,

atas nama menteri/ pimpinan lembaga menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau

dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah. (3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung

jawab, baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan

kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan.

Perubahan/pergeseran biaya dalam satu

program dalam satu dan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembaga

diputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Sekretaris

Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk. (2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu

program dalam satu dan atau antar-DIK instansi vertikal departemen/lembaga

diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan

usulan : Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan

apabila meliputi satu kantor/satuan kerja; Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat

jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan

kerja. (3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan

keputusan perubahan/pergeseran DIK kepada : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP); Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN); Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat

jenderal yang bersangkutan; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); dan Kepala kantor/satuan kerja yang

bersangkutan. (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/ pergeseran DIK kepada : Direktur Jenderal Anggaran; Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP); Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/direktorat

jenderal yang bersangkutan; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor

KAR); dan Kepala kantor/satuan kerja yang

bersangkutan.

Perubahan/pergeseran biaya antar program

dalam satu subsektor dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuan kerja

tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan

usulan departemen/lembaga yang bersangkutan. (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima

usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap. (3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat

dilakukan dari : Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke

biaya lainnya dalam Belanja Pegawai; Belanja pegawai ke belanja non pegawai; Dana yang disediakan untuk pengeluaran

rutin Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan departemen/lembaga di

luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam

negeri. (4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat

dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Departemen/lembaga pada tiap awal tahun

anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap

unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dan menyampaikan formasi

tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling

lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran. (2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri

yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan dalam hal menyangkut formasi

pegawai di luar negeri, setelah mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. (3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan

aparatur negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan sebagai

bahan perencanaan pengeluaran rutin paling lambat 4 (empat) bulan setelah

berlakunya tahun anggaran. (4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan

dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan memberikan prioritas kepada : pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga

yang kelebihan pegawai; siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus

dari pendidikannya; pegawai tidak tetap (PTT) yang telah

menyelesaikan masa baktinya dengan baik. (5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi

yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas

formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan

kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah

berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga telah menetapkan/menetapkan

kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan

kepegawaian. (8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan

kembali sebagai-mana dimaksud pada ayat (7) beserta contoh (spesimen)

tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada Badan

Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan dalam hal

tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan

surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan Lembaga yang bersangkutan. (9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang

diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai

atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadi

beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan. (10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk

tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja negara tidak

diperkenankan, kecuali dengan izin menteri yang membidangi pendayagunaan

aparatur negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya

perbantuan tersebut. (11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dan ayat (10), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi,

dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali

pada departemen/lembaga asalnya. (12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer,

apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO

bersangkutan. (13) Pembayaran penghasilan pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian

Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. (14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di

luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden. (15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12),

, dan (14) di atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apapun

kecuali atas persetujuan pejabat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan.

Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan

penerbitan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas

nama pejabat yang berwenang. (2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak

dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun. (3) Penundaan kenaikan gaji berkala

ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).

Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun beserta

keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. (2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak

diberikan rangkap. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul menteri/pimpinan lembaga

pemerintah non departemen yang bersangkutan. (4) Menteri Keuangan menetapkan harga beras

sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang dan mengatur lebih

lanjut pelaksanaannya.

Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk

anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak. (2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal

1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih

dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah

menurut keadaan pada tanggal tersebut. (3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah

anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau

meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi

kurang dari 2 (dua).

Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang wajib membatasi

pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan

penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. (2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih

dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. (3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu

sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan: penjelasan mengenai urgensi/alasan

perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan

dokumen yang berkaitan; izin tertulis dari instansi bersangkutan

apabila seorang pejabat diajukan instansi lain; pernyataan atas biaya anggaran instansi

mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yaitu: perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan

di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri; perjalanan dinas pegawai antar tempat di

luar negeri. (5) Izin perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala

Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan diberikan apabila

pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan. (6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan

mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan

nasional lainnya. (7) Pegawai negeri yang karena jabatannya

harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan

tunjangan perjalanan tetap. (8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1

(satu) jumlah (lumsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk

melakukan perjalanan dinas. (9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut

pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan

uang pesangon kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan. (2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan

diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan, untuk waktu paling lama 2 (dua)

bulan. (3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut

pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah.

Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan

Presiden. (2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga

di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri yang

berwenang dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, Menteri Luar Negeri dan

Menteri Keuangan.

Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi

dan atau pem-bentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis menteri yang berwenang di

bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan

perubahan/ penyem-purnaan organisasi departemen/lembaga dan atau pembentukan

kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang mengakibatkan

pergeseran anggaran/revisi dari departemen/ lembaga tersebut, harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Menteri/pimpinan lembaga bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan di lingkungan departemen/lembaga

yang dipimpinnya. (2) Untuk melaksanakan program pembangunan

yang bersifat lintas sektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantara

departemen/lembaga yang bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan,

departemen/ lembaga/instansi vertikal/pemerintah daerah membuat DIP atau dokumen

anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk

teknis yang ditetapkan Menteri Keuangan. (2) DlP atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/

lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi, ditandatangani oleh : Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang

ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di pusat; Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur

atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang

dibuat di daerah. (3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran

pembangunan setelah mendapat pengesahan dari : Direktur Jenderal Anggaran atas nama

Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di pusat; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah. (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan

DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di

pusat dan telah disahkan kepada : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas); Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP); Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan

sebagai SKO yang dibuat di daerah kepada : Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas); Direktur Jenderal Anggaran; Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP); Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor

KAR);dan Pemimpin proyek yang bersangkutan;

Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau

dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat dan

di daerah yang telah disahkan kepada : Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek

yang bersangkutan; Inspektorat Jenderal departemen/unit

pengawasan pada lembaga; Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran

lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun petunjuk

operasional (PO) oleh : Pejabat eselon I atau pejabat lain

dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/ lembaga yang membawahkan proyek yang

bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat; Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur

atau pejabat yang ditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan PO

proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada : Direktur Jenderal Anggaran; dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur

atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah

kepada : Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran; dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat

lain yang ditunjuk menetapkan pemimpin dan bendaharawan proyek untuk DIP atau

dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat. (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur

atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga, menetapkan

pemimpin proyek dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya

yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah. (3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan

bendaharawan proyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek dan bendaharawan

bagian proyek sepanjang lokasi proyek tersebar di beberapa kabupaten/kota. (4) Pejabat eselon I dan eselon II serta

Kepala Kantor/Dinas/ Desa/ Satuan kerja tidak diperkenankan ditunjuk sebagai

pemimpin proyek/bagian proyek dan atau bendaharawan. (5) Pemimpin dan bendaharawan proyek

berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota kabupaten/kota terdekat.

Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung

jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian

proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO.

Kepada petugas proyek diberikan

honorarium. (2) Petugas proyek yang mengelola beberapa

proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek. (3) Besarnya honorarium petugas proyek

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur

untuk kepentingan proyek diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau

dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh: Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal

Anggaran berdasarkan usulan dari menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang

ditunjuk, untuk yang dibuat di pusat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran berdasar-kan usulan dari Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/

gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah. (2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan : dari belanja modal ke belanja penunjang; dari belanja modal fisik ke belanja modal

non fisik. (3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2)

harus seijin Menteri Keuangan. (4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen

anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat disampaikan

kepada : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas); Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP); Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Keputusan perubahan DIP atau dokumen

anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah disampaikan

kepada : Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas); Direktur Jenderal Anggaran; Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP); Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN); Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor

KAR); dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Departemen/lembaga menyampaikan perubahan

DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang disamakan

yang dibuat di pusat dan daerah yang telah disahkan kepada : Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yang

bersangkutan; Inspektorat jenderal departemen/unit

pengawasan pada lembaga; Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan revisi DIP atau dokumen

anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun PO

oleh : pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya

yang ditunjuk pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek bersangkutan

untuk DIP yang dibuat di pusat; Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur

atau pejabat yang ditunjuk untuk proyek yang direvisi di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO

proyek-proyek yang direvisi di pusat kepada : Direktur Jenderal Anggaran; dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur

atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di

daerah kepada : Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran; dan Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Dalam pengalokasian dana pembangunan agar

diutamakan penyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagian dananya

bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri. (2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana

pendamping termasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran

lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. (3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit

ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyek dimaksud. (4) Naskah perjanjian luar negeri untuk

kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telah

tersedia.

Sisa pekerjaan berdasarkan surat

perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran,

ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagian anggaran

departemen/ lembaga bersangkutan. (2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari

bantuan luar negeri, sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri

yang bersangkutan.

Dalam hal target/sasaran proyek telah

tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar

negeri tidak dapat dipergunakan lagi.

Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang

telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau

pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya

disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Anggaran setempat. (2) Dalam pelaksanaan dekonsentrasi pemimpin

proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan

proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur dengan berita acara

penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Anggaran. (3) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan

pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh

kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur/bupati/

walikota/kepala desa dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya

disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. (4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan

status proyek yang telah selesai berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), (2), dan (3) dalam lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (5) Dalam hal hasil proyek tersebut pada ayat

akan diserahkan pemanfaatannya kepada pihak lain terlebih dahulu harus

mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek

diatur sebagai berikut : Departemen/lembaga wajib mengatur

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan

belanja negara untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya; Pemerintah daerah/desa wajib mengatur

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya; BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya wajib

mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran

belanja BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya masing-masing untuk hasil proyek yang

menjadi tanggung jawabnya.

Gubernur/Bupati/Walikota mengumumkan

kepada masyarakat proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah

masing-masing melalui media cetak setempat dan atau melalui media elektronik. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh

masing-masing pemimpin proyek memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai

proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dunia usaha

melalui asosiasi perusahaan di daerahnya masing-masing.

Dana perimbangan bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. (2) Dana perimbangan terdiri dari : Dana bagi hasil; Dana alokasi umum; dan Dana alokasi khusus.

Pembagian dana perimbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk masing-masing daerah ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tata cara penyaluran dana perimbangan

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas

penggunaan dana perimbangan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri.

Untuk keperluan penyaluran dana

perimbangan Menteri Keuangan menerbitkan SKO atau dokumen anggaran lainnya yang

diberlakukan sebagai SKO. (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan

SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO kepada: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Gubernur/Bupati/Walikota; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah (PKPD ); Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP); Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),

Direktorat Jenderal Anggaran; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Anggaran; dan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN).

Dana perimbangan dapat diperhitungkan

langsung untuk disetor ke Rekening Kas Negara dalam hal pemerintah daerah tidak

memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah pusat. (2) Tata cara perhitungan, pemotongan dan

penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri

Keuangan.

Pembiayaan defisit diperoleh dari

pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. (2) Pembiayaan dalam negeri adalah semua

pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non perbankan dalam negeri yang

meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, penjualan aset

pemerintah dalam rangka program restrukturisasi dan sumber lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pembiayaan luar negeri bersih adalah

semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri

dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tahun yang

bersangkutan.

Pengelolaan pinjaman luar negeri

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Pusat dapat menerus-pinjamkan

pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN. (3) Tata cara penerusan pinjaman luar negeri

kepada pemerintah daerah atau BUMN diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. (4) Tata cara penyaluran dan penatausahaan

pinjaman dan hibah luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

Penyaluran pengeluaran rutin dan

pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan Kepolisian RI melalui

rekening kas negara pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). (2) Tatacara penerimaan dan pengeluaran baik

rutin maupun pembangunan Departemen Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia

diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan atau Kepala

Kepolisian RI.

Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan

proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya

dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan

pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada

kepala instansi vertikal atasannya. (2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dan

bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan

pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui : keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek; perbandingan antara rencana dan

pelaksanaannya; penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa; akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan

dalam pengerjaan. (3) Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal

di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi pelaksanaan

anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya,

kepada pejabat eselon I yang bersangkutan.

Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (3) pada departemen/lembaga wajib: Menyelenggarakan pembukuan atas uang yang

dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat laporan

pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya; Membuat laporan keuangan gabungan yang

meliputi kantor unit eselon I yang bersangkutan dan kantor-kantor vertikal di

lingkungannya kepada menteri/pimpinan lembaga atasannya c.q. Sekretaris

Jenderal/pejabat yang setingkat.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan

realisasi triwulanan penggunaan dana perimbangan kepada Menteri Keuangan dan

Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan

Otonomi Daerah (DPOD) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

setempat.

Menteri/pimpinan lembaga wajib

menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaran yang

dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/lembaga

bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala

satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri

Keuangan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Menteri

Keuangan c.q. Kepala BAKUN.

Tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan

dan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59, dan 60

diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka intensifikasi penagihan dan

pemungutan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

departemen/lembaga wajib melakukan penatausahaan piutang negara yang menjadi

tanggung jawabnya. (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menyelenggarakan

penatausahaan utang-piutang negara yang timbul dalam rangka investasi dan

penyertaan modal negara pada BUMN dan badan-badan lainnya.

Bank Indonesia atau bank pemerintah yang

ditunjuk sebagai Bank Tunggal dan Bank Operasional wajib menyampaikan kepada

Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN : Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN)

disertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari; Rekening koran Direktur Jenderal Anggaran

setiap minggu disertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari; Rekening koran untuk semua Rekening Khusus

disertai nota debet dan nota kredit setiap minggu; Tembusan rekening koran lainnya milik

pemerintah setiap minggu.

Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan

anggaran negara berdasarkan laporan keuangan departemen/ lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60.

Pemimpin proyek di departemen/lembaga

menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga

dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentrasi

menyampaikan laporan bulanan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu

setelah akhir bulan yang bersangkutan. (3) Pemimpin proyek pelaksanaan tugas

pembantuan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada gubernur/bupati/

walikota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang

bersangkutan. (4) Gubernur/bupati/walikota sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan rangkuman laporan konsolidasi

triwulanan mengenai proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya

kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (5) Menteri/pimpinan lembaga membuat

rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai seluruh proyek sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas

selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang

bersangkutan. (6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan

program pembangunan dilaporkan secara semesteran kepada Presiden dan Wakil

Presiden oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. (7) Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur oleh

Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

Setiap pegawai negeri karena kelalaian atau

kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Keputusan

Presiden ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

rutin dilakukan sebagai berikut : Atasan kepala kantor/satuan kerja

menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh

kepala kantor satuan kerja dalam lingkungannya; Atasan langsung bendaharawan melakukan

pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; Kepala biro keuangan departemen/lembaga

mengadakan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai kantor/satuan

kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

pembangunan dilakukan sebagai berikut : Atasan langsung pemimpin proyek/bagian

proyek menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang

dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan; Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan

pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; Kepala biro keuangan departemen/lembaga

melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai proyek dalam

lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.

Inspektur jenderal departemen/pimpinan

unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran

negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam

lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Hasil pemeriksaan inspektur jenderal

departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada

menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan

tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP.

BPKP melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit

pengawasan lembaga, Kepala BPKP, unit pengawasan daerah/desa wajib

menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja negara.

Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya

masyarakat/badan non pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi

pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Anggaran.

Selama petunjuk pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini belum ditetapkan, petunjuk

pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini,

tetap berlaku.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

NOMOR 73 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands Penjelasan

...............