bahwa dalam rangka pembentukan Bank Data

Nasional dan Nomor

Identitas Tunggal tersebut, serta untuk 

mewujudkan kesamaan pemahaman dan 

keterpaduan langkah dari seluruh

departemen/ lembaga, 

pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam 

rangka pembentukan Bank Data 

Nasional dan Nomor Identitas Tunggal dimaksud, 

dipandang

Perlu mengubah Keputusan Presiden 

Nomor 42 Tahun 2002: Mengingat : 1. Pasal 4

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4212);

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor

42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4212), diubah sebagai berikut : 1. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (1), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi 

sebagai berikut : "Pasal 18

Dalam

rangka meningkatkan pendapatan Negara, departemen/lembaga, pemerintah daerah, 

kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dn Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan data dan informasi guna keperluan 

perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak.

Setiap

instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bendaharawan dan 

badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran 

BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku." 2. Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 18 dan Pasal 19 yang 

dijadikan Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E dan Pasal 

18F, yang berbunyi sebagai berikut : "Pasal 18A

Untuk

memadukan dan mensinergikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1), dibentuk Bank Data Nasional dan Nomor Indentitas Tunggal.

Pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas, Tunggal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan berkoordinasi 

dengan departemen/lembaga dan pemerintah daerah.

Departemen /lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian

proyek dan BUMN/BUMD memberikan data dan informasi yang berada di bawah 

kewengannya kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak, 

serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing guna terbentuknya Bank Data Nasional dan Nomor 

Identitas Tunggal dimaksud.

Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan cq. Direktur

Jenderal Pajak setelah menerima data dan informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib menindaklanjutinya dengan 

mengadministrasikan data dan informasi dimaksud dalam sistem Bank Data 

Nasional dengan membentuk Nomor Identitas Bersama sebagai embrio Nomor 

Identitas Tunggal.

Menteri Keuangan cq. Direktur

Jenderal Pajak 

wajib memberikan Nomor 

Identitas Bersama  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18B kepada masing-masing departemen/lembaga, pemerintah 

daerah, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD.

Departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/satuan

kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN/BUMD setelah menerima Nomor Identitas 

Bersama dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18C, wajib mengadministrasikannya bersama-sama dengan 

nomor identitas masing-masing.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan

Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18A, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pembentukan Bank Data

Nasional dan Nomor Identitas Tunggal, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau 

Menteri/pimpinan lembaga baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

sesuai lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing."

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada

tanggal 6 September 2004

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI Diundangkan di Jakarta pada

tanggal 6 Sptember 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 92. Penjelasan

.............................