bahwa mereka yang namanya

tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan 

cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Sdr. Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan;

Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Sdr. dr. H. R. Agung Laksono - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Sdr. Sudi Silalahi - Menteri Sekretaris Negara;

Sdr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. - Menteri Dalam Negeri;

Sdr. Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa - Menteri Luar negeri;

Sdr. Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro - Menteri Pertahanan;

Sdr. Patrialis Akbar, S.H. - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan;

Sdr. Dr. Darwin Zahedy Saleh - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sdr. Mohamad Suleiman Hidayat - Menteri Perindustrian;

Sdr. Dr. Mari Eka Pangestu - Menteri Perdagangan;

Sdr. Ir. H. Suswono, MMA - Menteri Pertanian;

Sdr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. - Menteri Kehutanan;

Sdr. Freddy Numberi - Menteri Perhubungan;

Sdr. Dr. Ir. Fadel Muhammad - Menteri Kelautan dan Perikanan;

Sdr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Sdr. Ir. Djoko Kirmanto - Menteri Pekerjaan Umum;

Sdr. Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih - Menteri kesehatan;

Sdr. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh - Menteri Pendidikan Nasional;

Sdr. Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri - Menteri Sosial;

Sdr. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si - Menteri Agama;

Sdr. Ir. Jero Wacik, S.E - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Sdr. Ir. H. Tifatul Sembiring - Menteri Komunikasi dan Informatika;

Sdr. Drs. H. Suharna Surapranata, M.T. - Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Sdr. Dr. Sjarifuddin Hasan - Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta - Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Sdr. Linda Amalia Sari, S,Ip - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

Sdr. Ever Erenst Mangindaan, S, Ip - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

Sdr. Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

Sdr. Prof. Dr. Armida Salsiah Alisyahbana - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sdr. Dr. Ir. Mustafa Abubakar - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Sdr. Suharso Monoarfa, M.A. - Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Sdr. Dr. Andi Alfian mallarangeng - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

Ketua Dewan Perwakilan Daerah;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Ketua Mahkamah Agung;

Ketua Mahkamah Konstitusi;

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Jakarta.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2009