bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan 

Keputusan Presiden tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari 

Akibat Lonjakan Impor; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3274);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3612);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,

Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

Dalam

Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil

pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman 

kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan 

impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan 

hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang 

mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat 

melakukan penyesuaian struktural.

Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam

negeri.

Ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya

kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam 

negeri.

Industri dalam negeri adalah keseluruhan produsen

dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang terselidik dan 

atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik, atau 

produsen yang secara kolektif menghasilkan bagian terbesar dari total 

produksi barang sejenis dalam negeri.

Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri

yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang 

yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang 

terselidik dimaksud.

Barang yang secara langsung bersaing adalah barang

produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang 

terselidik.

Barang terselidik adalah barang yang impornya

mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman 

kerugian serius industri dalam negeri.

Pihak

berkepentingan adalah :

produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkan barang sejenis, barang

terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;

asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang

secara langsung bersaing;

organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam

negeri;

importir barang terselidik di Indonesia;

asosiasi importir barang terselidik;

inpustri pemakai barang terselidik;

eksportir atau produsen barang terselidik di luar negeri;

asosiasi eksportir barang terselidik;

pemerintah negara pengekspor barang terselidik; dan atau

perorangan atau badan hukum yang dinilai Komite memiliki kepentingan atas

hasil penyelidikan tindakan pengamanan.

Penyesuaian struktural adalah perbaikan kinerja industri dalam negeri untuk

menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan 

saingan barang terselidik secara efisien.

Komite

adalah unit atau badan yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan 

penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini.

Perjanjian Safeguards adalah The Agreement on

Safeguards sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

WTO

adalah World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia.

Committee on Safeguards adalah unit di

bawah struktur kelembagaan Organisasi Perdagangan Dunia (WID) yang menangani 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Safeguards.

Keputusan Presiden ini mengatur mengenai ketentuan

dan tata cara Tindakan Pengamanan kepada seluruh industri dalam negeri yang 

mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan 

impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia.

Pihak

berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan 

penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau 

ancaman kerugian serius industri dalam negeri.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan data yang

sekurang-kurangnya memuat :

identifikasi pemohon;

uraian

lengkap barang terselidik;

uraian

lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

nama

eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang;

industri dalam negeri yang dirugikan;

informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius;

informasi data impor barang terselidik.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

pengajuan permohonan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

diterima lengkap oleh Komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti 

awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite 

memberikan keputusan berupa :

menolak

permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; 

atau

menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam

hal permohonan memenuhi persyaratan.

Penetapan Komite untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu penyelidikan

atas permohonan pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-3" >Pasal 3</mark> ayat 

(3) harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada 

pihak berkepentingan serta mengumumkan penetapan tersebut dalam media cetak.

Atas

pemberitahuan Komite mengenai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan 

apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasan-alasan tersebut paling 

lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite.

Tata

cara permohonan, pemberitahuan tertulis dan pengumuman penetapan Komite 

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-3" >Pasal 3</mark> dan Pasal 4 ayat (1) ditetapkan lebih 

lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus

diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh 

fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan.

Pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik

kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite.

Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada

bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius 

dan atau ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite 

menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan.

Berdasarkan penetapan penghentian penyelidikan

tindakan pengamanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang 

terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah dibayarkan oleh para importir barang 

terselidik harus dikembalikan kepada para importir barang terselidik 

tersebut.

Dalam

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian 

penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea 

masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara.

Pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus

dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea 

masuk sebagaimana dimaksud dalam ayar (3).

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu

selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya 

penyelidikan.

Dalam

hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat 

mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan.

Daftar

pertanyaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dijawab oleh 

pihak berkepentingan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dikirimnya 

daftar pertanyaan tertulis tersebut atau dalam waktu 20 (dua puluh) hari 

dalam hal terdapal permintaan dari pihak berkepentingan karena faktor alasan 

tertentu.

Dalam

hal :

terdapat suatu bukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang

terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius; 

atau

lonjakan impor dari barang terselidik menimbulkan kerugian serius industri

dalam negeri yang akan sulit dipulihkan apabila tindakan pengamanan 

sementara terlambat diambil;

maka

Komite dapat merekomendasikan tindakan pengamanan sementara dalam bentuk bea 

masuk.

Menteri

Perindustrian dan Perdagangan dapat mengusulkan rekomendasi tindakan 

pengamanan sementara kepada Menteri Keuangan.

Atas

dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan 

menetapkan besarnya bea masuk sebagai tindakan pengamanan sementara.

Tindakan pengamanan sementara hanya dapat diberlakukan dalam jangka waktu

tidak melebihi waktu 200 (dua ratus) hari.

Tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

harus diumumkan dalam Berita Negara dan media cetak dan secara resmi 

diberitahukan kepada pihak berkepentingan.

Pengumuman dalam Berita Negara dan media cetak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :

uraian

lengkap dari barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor 

pos tarifnya;

uraian

lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang

sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;

ringkasan dari proses penetapan kerugian dan faktor-faktor penentunya,

temuan-temuan dan kesimpulan.

Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri

dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada 

hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan 

terukur dari industri dimaksud, yang meliputi :

tingkat

dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun 

relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

pangsa

pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan

perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas,

keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.

Untuk

menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian 

serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan 

selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti :

kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen

asal barang;

persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.

Dalam

hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam 

negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi 

disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman 

kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

Penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius

sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakta-fakta dan tidak 

boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan-kemungkinan.

Komite berhak meminta data dan informasi langsung

kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, 

baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pengumpulan 

alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.

Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti

berdasarkan data dan inrormasi yang tersedia (best information available) 

apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan :

tidak memberikan tanggapan, data atau informasi

yang dibutuhkan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh 

Komite; atau

menghambat jalannya proses penyelidikan.

Komite

memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya.

Data

dan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat 

diungkapkan pada umum tanpa izin dari pemilik data dan informasi tersebut.

Pihak

berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada Komite 

harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi 

yang bersifat rahasia.

Catatan

ringkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat tidak rahasia (non-confidential 

summaries).

Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus

memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan 

untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan informasi atau 

keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite.

Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan

informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara 

pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.

Dalam

pengajuan rekomendasi tindakan pengamanan tetap, Komite wajib terlebih 

dahulu melakukan dengar pendapat.

Pihak

berkepentingan yang bermaksud menghadiri acara dengar pendapat harus 

menyampaikan namanya atau nama yang akan mewakilinya kepada Komite dalam 

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan 

dengar pendapat.

Komite wajib memberitahukan waktu penyelenggaraan

dengar pendapat kepada pihak berkepentingan dengan jangka waktu yang cukup 

agar pihak berkepentingan atau wakilnya dapat menghadiri dengar pendapat.

Komite

menetapkan rekomendasi tindakan pengamanan tetap.

Rekomendasi tindakan pengamanan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat dikenakan setelah seluruh prosedur penyelidikan tindakan 

pengamanan dilaksanakan dan terdapat fakta-fakta serta bukti kuat yang 

menyatakan bahwa lonjakan impor barang terselidik secara nyata dan terbukti 

telah mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius 

terhadap industri dalam negeri.

Rekomendasi tindakan pengamanan tetap oleh Komite harus disampaikan kepada

pihak berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari 

setelah keputusan tersebut diambil dan diumumkan dalam Berita Negara dan 

atau media cetak.

Pengumuman dalam Berita Negara dan atau media cetak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) di atas paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan 

sebagai berikut :

uraian

lengkap barang terselidik termasuk sifat teknis dan kegunaan dan nomor pos 

tarifnya;

uraian

lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

nama-nama industri dalam negeri yang dikenal yang menghasilkan barang

sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;

nama-nama eksportir dan negara pengekspor atau negara asal barang terselidik;

ringkasan dari proses penetapan kerugian serius dan atau ancaman kerugian

serius, faktor-faktor penentunya, temuan-temuan dan kesimpulan;

bentuk,

tingkat dan lamanya tindakan pengamanan;

usulan

tanggal penerapan tindakan pengamanan tetap;

besarnya alokasi kuota untuk tiap negara pemasok apabila bentuk tindakan

pengamanan yang ditetapkan adalah bukan tarif: dan

daftar

negara-negara berkembang yang dikecualikan dari tindakan pengamanan tersebut.

Komite

menyampaikan rekomendasi tindakan pengamanan tetap kepada Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan.

Tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk bea masuk oleh

Menteri Keuangan dan atau kuota oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Tindakan pengamanan dalam bentuk kuota ditetapkan tidak boleh kurang dari

volume impor yang dihitung secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir, kecuali terdapat alasan yang jelas bahwa kuota dalam jumlah 

atau volume impor lebih kecil diperlukan untuk memulihkan kerugian serius 

dan atau mencegah ancaman kerugian serius.

Jika

lebih dari satu negara yang mengekspor barang terselidik ke Indonesia, maka 

kuota impor yang ditetapkan harus dialokasikan di antara negara-negara 

pemasok.

Kuota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas harus dialokasikan secara 

pro-rata sesuai dengan prosentasi besarnya impor dari tiap negara pemasok 

secara rata-rata dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tindakan pengamanan tetap hanya berlaku selama dianggap perlu untuk

memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian serius dan 

untuk memberikan waktu penyesuaian struktural bagi industri dalam negeri 

yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Masa

berlaku tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Dalam

hal tindakan pengamanan telah diberlakukan lebih dari 3 (tiga) tahun, Komite 

melakukan pengkajian atas tindakan pengamanan dan memberitahukan hasil 

pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku 

tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir kepada 

pihak berkepentingan.

Perpanjangan pemberlakuan tindakan pengamanan

dapat dilakukan berdasarkan permohonan resmi yang diajukan oleh industri 

dalam negeri atau atas dasar prakarsa Komite dalam hal terdapat alasan kuat 

bahwa kerugian dan atau ancaman kerugian yang diderita oleh industri dalam 

negeri akibat lonjakan impor masih tetap akan berlanjut dan industri dalam 

negeri masih terus melakukan penyesuaian struktural.

Tindakan pengamanan selama masa perpanjangan tidak boleh bersifat lebih

restriktif daripada tindakan pengamanan sebelumnya.

Masa

berlaku tindakan pengamanan secara keseluruhan tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) 

tahun termasuk masa berlakunya tindakan pengamanan sementara, masa 

berlakunya tindakan pengamanan tetap dan perpanjangan tindakan pengamanan 

tetap.

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) secara

bertahap diperingan atau diliberalisasikan selama masa berlakunya tindakan 

pengamanan tetap.

Tindakan pengamanan tetap tidak akan diberlakukan ulang kepada barang impor

yang sudah pernah terkena tindakan pengamanan.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), suatu tindakan

pengamanan tetap dengan masa berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) 

hari, dapat dikenakan terhadap barang impor apabila :

paling

sedikit 1 (satu) tahun telah berlaku sejak tanggal diberlakukannya suatu 

tindakan pengamanan atas barang impor yang bersangkutan; dan

tindakan pengamanan tetap tersebut belum pernah diberlakukan terhadap barang

impor yang sama lebih dari 2 (dua) kali dalam masa lima tahun segera sesudah 

tanggal berlakunya tindakan pengamanan tetap tersebut.

Tata cara pembayaran bea masuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), serta pengembalian 

bea masuk sebagai akibat tindakan pengamanan, lebih lanjut diatur oleh 

Menteri Keuangan.

Tindakan pengamanan tidak diberlakukan terhadap

barang terselidik yang berasal dari negara berkembang sepanjang pangsa impor 

barang terselidik dari negara berkembang yang bersangkutan tidak melebihi 3% 

(tiga persen) dengan syarat bahwa keseluruhan pangsa impor barang terselidik 

dari negara-negara berkembang dengan pangsa impor kurang dari 3% (tiga 

persen), secara kelompok tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total 

impor produk yang bersangkutan.

Komite

harus menotifikasikan kepada Committee on Safeguards seluruh 

keputusan tindakan pengamanan yang menyangkut :

penetapan dimulainya penyelidikan dan penetapan hasil penyelidikan;

penetapan kerugian nyata dan atau ancaman kerugian sebagai akibat dari

lonjakan impor;

penetapan tindakan pengamanan, baik sementara maupun tetap, dan perpanjangan

tindakan pengamanan.

Pemerintah dapat menyelenggarakan konsultasi atas permintaan negara-negara

yang mempunyai kepentingan utama terhadap barang terselidik terhadap 

keputusan yang dinotifikasikan Komite sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-28" >Pasal 28</mark>.

Hasil

konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinotifikasikan kepada 

Committee on Safeguards.

Komite berwenang untuk melakukan penyelidikan,

penundaan/penghentian penyelidikan, dan segala keputusan yang berkaitan 

dengan rekomendasi perubahan atau perpanjangan jangka waktu pengenaan 

tindakan pengamanan serta keputusan lain yang berkaitan dengan penyelidikan 

atas kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh 

industri dalam negeri akibat lonjakan impor.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite

terikat dengan ketentuan Keputusan Presiden ini dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait lainnya.

Komite

dipimpin oleh seorang Ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari :

Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Departemen Keuangan;

Badan

Pusat Statistik;

Departemen atau Lembaga Non Departemen terkait lainnya; dan

Pakar

di bidang barang terselidik.

Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berjumlah

ganjil.

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komite

ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite harus bersifat independen dan tidak 

dapat dipengaruhi pihak lain serta tidak boleh menyembunyikan setiap hal 

yang menurut hukum tidak memerlukan perlakuan rahasia sebagaimana diatur 

dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden ini.

Anggota

Komite yang menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia dapat dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Presiden

ini diatur oleh Menten Perindustrian dan Perdagangan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada

tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA,

Diundangkan di Jakarta

pada

tanggal 16 Desember 2002

ttd. BAMBANG KESOWO