TENTANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNME,N? OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTER1

Mengesahkan Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Repubtik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouerutment of Repubtic of san Marino for the Exchange of Information relating to Tax Matters) yang telah ditandatangani di New york, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2013.

salinan naskah asli persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia, bahasa Italia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar Agar setiap pengundangan penempath.nnya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara RePublik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2019 ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2O19 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT9 NOMOR 145 PERSETUJUAN ANTARA PE MERINTAH REPUBLIK S AN MARINO D AN PEMERINTAH REPUBLIK IND ONESIA UNTUK PERTUKAR AN INFORMASI BERKENAAN DE NGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN Bahwa Pemerintah Republik San Marino dan Pemerintah Republik Indonesia (Para Pihak) berkeinginan unt uk meningkatk an dan memfasilitasi tat a cara pertukaran informasi yang berkenaan dengan semua keper lua n perpajakan; Untuk itu, Para Pihak te lah menyetujui untuk mengadakan persetujuan berikut ini yang berisi kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua belah Pihak.

Objek dan Ruang Lingkup Persetujuan Pe jabat ya ng berwenang dari Para Pi hak harus memberikan ban tu an melal ui pertukaran in formasi yan g dianggap relevan dengan administrasi dan penegakan h ukum domestik dari Para Pi hak mengen ai pajak-pajak ya ng dicakup oleh Persetujuan ini. lnformasi tersebut harus mencakup informasi yang relevan dengan penentuan, penilaian, penegakan hukum, penagihan atau pengembalian pajak tersebut, atas orang/badan sehubungan dengan pengenaan pajak, pemeriksaan pajak, atau penuntutan pidana perpajakan dalam kaitannya dengan orang/badan tersebut. lnformasi akan dipertukarkan sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini dan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Hak-hak dan jaminan perlindungan terhadap orang/badan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan administrasi Pihak yang diminta informasi tetap berlaku selama h al tersebut tidak terlalu menghalangi atau me nunda pe rtukaran in fo rmasi yang efektif.

Yurisdiksi Pihak yang dimintakan informasi tidak berkewajiban untuk memberik an informasi yang tidak dipegang oleh otoritasnya, ataupun tidak dimiliki atau dikuasai atau didapat oleh orang/badan yang berada dalam yurisdiksi teritorialnya. 2

Pajak-Pajak Yang Tercakup dalam Persetujuan lni 1. Pajak-pajak yang tercakup dalam Persetujuan ini adala h: a) di Re publik San Mari no: (i) Pajak Penghasilan Pajak secara umum yang dikenakan te rh adap aa) perseorangan; bb) badan hukum dan kepemilikan; (ii) Pajak Imper (lmposta Monofase sulle importazioni). b) di Indonesia: (i) Pajak Penghasilan; (ii) Pajak Pertambahan Nilai.

Persetujuan ini berlaku pula untuk semua pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini seba gai tambahan terhada p, atau sebagai penggan ti dari pajak-pajak sejenis yang dikenakan setelah tangg al penandatanganan persetujuan sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti pajak- pajak yang sekarang berlaku, jika Pejabat yang berwenang dari Pa ra Pihak me nyetuj ui. Pej ab at- pej abat yang berwenang dari Para Pi hak ak an memberitahukan satu sama lain setiap perubahan penting dalam ketentuan perundang-undangan perpaja ka n dan tatacara mendapat ka n infor ma si ya ng terkait sebagaimana dicakup ol eh Persetujuan ini. 3

Pengertian Umum 1. Dalam Pe rs e tu j ua n ini, yang dimaksud den ga n ist il ah : a) "Republik S an Marino", bila diartik an se cara geografis, bera rti wilayah Republik San Marino, termasuk daerah di dalamnya dimana Republik San Marino, berdasarkan hukum internasional, menjalankan hak-hak kedaulatan dan yurisdiksinya; b) "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan perundang-undan ga nnya dan bagian- bagian landas kontinen, zona ekonomi ekslusif, dan lautan sekitarnya yang berbatasan di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak- hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bang sa tentang Huk um Laut Tahun 1982; c) "pejabat yang berwenang" bera rti: (i) dalam hal Pemerintah Re publik Sa n Marin o, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (ii) dalam hal Pemerintah Re publik In donesia, Menteri Keu angan atau wakilnya ya ng sah ; d) "orang/badan" mencak up orang pribadi, badan huk um atau kumpulan dari keduanya; e) "perseroa n" berarti setiap badan hukum atau setiap en titas yang untuk tujuan pe mungutan pa jak di pe rla kukan sebagai suatu ba d an huku m; f) "perseroan masuk bursa" berarti perseroan dimana bagian utama dari kelompok sahamnya terdaftar di bursa efek yang d ia kui dan saham- 4 saham yang terda ft ar tersebut dapat dengan mudah dibeli atau dijual oleh publik. Saham-saham dapat dibeli atau dijual "ol eh publik" jika pembeli an atau penjualan saham ti dak dibatasi baik secara implisit maupun eksplisit kepada sekelompok investor tertent u; g) "ba gian utama ke lom pok saham" be rarti bagian atau beberapa bagian dari saham yang mewakili mayoritas hak suara dan nilai perusahaan; h) "bursa efek yang diakui" berarti suatu bursa efek yang disepakati oleh Pe jabat yang berwenang dari Para Pihak; i) "dana atau sk ema investasi kolektif' berarti setiap instrumen pengumpulan investasi, tanpa memperhatikan bentuk hukum ny a. lstilah "Dana atau skema investasi kolektif publik" berarti setiap dana investasi kolektif atau skema yang menyediakan unit, saham, atau kepentingan lain di dalam dana atau skema tersebut dapat dengan mudah di beli, dijual atau ditebus oleh publik/masyarakat umum. Uni t, saham, atau kepentingan lainnya dalam dana atau skema dapat dengan mudah dibeli, dijual atau ditebus oleh publik/masyarakat um um jika pe mbelian, penjualan atau penebus an tidak secara im plisit ma upun eksp li sit terbatas hanya pada kelompok inve stor tertentu; j) "pajak" berarti setiap jen is pajak ya ng dicakup oleh Persetujuan ini; k) "Pihak peminta" berarti Pih ak yang meminta informas i; I) "Pihak yang diminta" be rarti Pi hak yang diminta untuk memberikan informasi; m) "tata cara mengumpulkan informasi" be rarti hukum dan administrasi atau pro sedur hukum ya ng memungkinkan suatu Pih ak mendapatkan dan memberikan informasi yang diminta; 5 n) "informasi" berarti setiap fakta, pernyataan, dokumen atau catatan dalam bentuk apapun; o) "pidana perpajakan" bera rti masalah perpajakan yang melibatkan tindakan yang disen gaja, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Persetujuan ini, yang dapat dituntut be rdasarkan hukum pidana dari Pihak Peminta; p) "Hukum pidana" berarti semua peraturan hukum pidana yang ditunjuk di bawah hukum domestik, baik yang terkandung dalam undang-undang pajak, kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang lainnya.

Sehubungan dengan diterapkannya Pe rsetuju an ini sewaktu-waktu oleh salah satu pihak, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartik an lain, akan mempuny ai arti yang sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang-undang perpajakan negara ter se but berlaku di atas arti yang di da sarkan pada perundang -un da ngan lainnya dari neg ara tersebut

Pe rtukaran ln formasi Berdasarkan Permintaan 1. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta h aru s memberik an, atas permintaan dari Pi hak Peminta, informasi untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. lnformasi tersebut akan dipertukarkan tanpa memperhatikan apakah P ih ak yang diminta membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan perpajakannya sendiri atau perbuatan yang diperiksa akan merupakan tin dak pida na menurut hu ku m Pih ak yang diminta jika pe rbu atan tersebut terjadi di wilayah Pih ak ya ng dimin ta. Pejabat ya ng berwen ang dari Pihak Pemi nta hanya akan membuat permint aan untuk in formasi berdasarkan Pasal ini jika tidak bisa memperoleh informasi yang diminta 6 dengan c ara lain, kecuali apabila untuk menempuh cara lain tersebut akan menimbulkan kes ulitan yang tidak sepada n.

Jika informasi yang dimiliki Pe jabat yang be rwe nang da ri Pi hak yang diminta tidak menc uk up i untuk memenuhi permintaan in formasi, Pihak yang diminta, berdasarkan keb ija kan ny a, akan me nggunakan semua ta tacara yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna memberikan informasi tersebut kepada Pihak Peminta, meskipun Pihak yang diminta tidak membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan pajaknya sendiri.

Jika secara khusus diminta oleh Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta, Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta wajib memberikan informasi berdasarkan Pasal ini, sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum domestik, dalam bentuk pernyataan saksi dan salinan otentik dari catatan asli.

Setiap Pihak harus menjamin bahwa Pihak yang berwenang untuk tujuan sebagaimana d is ebutkan dalam Pasal 1 dan sesu ai dengan Pasal 2 Pe rsetujuan ini, atas permintaan yang di terima, memiliki ke wenang an unt uk mendapatkan dan memberikan: a) informasi yang dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, dan setiap orang/b ad an termasuk n om inee dan wali, yang bertindak sebagai perantara a tau berkapasitas sebagai lembaga penjamin (fidusia); b) (i) in formasi mengenai status hukum dan pemilik manfa at sebenarnya atas perusahaan, kemitraan, dan orang/badan lainnya, termasuk informasi kepemilikan atas semua orang/badan da lam sebu ah rantai kepemilika n; (ii) dalam hal perwalian, informasi terkait pengelola, wali, dan pemilik kepentingan; 7 (ii i) dalam ha l yayasan, informasi tentang pendiri, anggota komi te orga ni sas i, da n pe milik kepentingan; (iv) da l am ha l ske ma investasi kolektif, informasi tentang saha m, unit da n kepentin ga n lainnya; sepanjang Persetujuan ini tidak menimbulkan kewajiban bagi Para Pihak untuk mendapatkan atau memberikan informasi berkenaan dengan perseroan masuk bursa atau da na atau skema investasi kolektif publik kecuali informasi tersebut dapat diperoleh tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan.

Setiap permintaan informasi harus dibuat sedetail mungkin dan harus menyampaikan secara tertulis: a) identitas orang/badan yang diperiksa atau disidik; b) periode inform asi yang dimin ta; c) si fat informasi yang diminta dan bentuk y an g diinginkan ol eh Pihak Peminta dalam menerima informasi tersebut; d) tujuan perpajakan atas dibutuhkannya in formasi tersebut; e) alasan untuk meyakini bahwa informasi yang diminta adalah relevan dengan adm inistrasi dan penegakan hukum bagi Pih ak Peminta te rka it dengan orang/badan yang diidentifika si dalam sub ayat (a) ayat ini; f) das ar untuk mey ak ini bahwa in formasi yang di m in ta dipega ng ol eh Pihak yang diminta atau dal am kepemilikan at au dal am ke ku asaan atau dapat diperoleh dari orang/badan di dalam wilayah yuri sd i ks i Pihak yang diminta; 8 g) sepanj ang diketahu i, nam a dan alamat setiap orang/badan yang diyakini memi liki atau menguasai atau dapat memperoleh informasi yang diminta; h) pernyataan bahwa perminta an tersebut sesuai de ng an hukum da n praktek administr asi Pihak Peminta, bahwa jika informasi yang diminta berada dalam yurisdiksi Pihak Peminta, ma ka pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta akan mampu memperoleh informasi tersebut berdasarkan hukum Pihak Peminta atau sesuai dengan kebiasaan dalam praktik administrasi dan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Persetujuan ini; i) pernyataan bahwa Pihak Peminta telah melakukan semua ca ra yang tersedia di wilayahnya s en diri untuk mendapatkan informasi tersebut, kecuall untuk hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan.

Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta akan memberitahukan telah diterimanya permohonan perminta an informasi kepada pejabat yang be rwenang dari Pihak Pemi nta dan akan me ngu pa yakan dengan sebaik- ba ik nya untuk menyampaikan informasi y ang diminta kepada Pihak Peminta deng an penundaan seminimal mungkin.

Pemeri ks aan Pajak di Luar Negeri 1. Dengan pemberitahuan yang cukup sebelumnya, Pih ak Peminta dapat meminta kepada Pihak yang diminta untuk mengizinkan perwakil an dari Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta untuk memasuki wilayah Pihak yang diminta, se batas yang diizinkan menurut hukumn ya, un tuk me wawancarai in dividu dan memeriksa catatan dengan perse tu juan tertulis sebelumnya dari indivi du atau orang/badan lainnya yang terkait. Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta harus memberitahukan pejabat yang 9 berwenang da ri Pihak yang diminta mengenai waktu dan tempat pe rtemuan dimaksud dengan i nd i vidu ya ng bersangkutan.

Atas permintaan Pe jabat ya ng berwenang dari salah satu Pih ak, Pe jabat yang berwenang dari Pihak lainnya dapat mengizinkan perwakilan dari Pejabat yang berwena ng dari pihak yan g disebutkan perta ma tadi, un tu k hadir pada saat yang diperuntukan dalam pemeriksaan pajak oleh Pihak yang disebutkan kedua.

Jika permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disetujui, Pejabat yang berwenang dari Pihak yang melakukan pemeriksaan harus secepat mungkin memberitahukan Pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya tentang waktu dan tempat pemeriksaan, orang yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan prosedur serta kondisi yang dibutuh kan oleh Pihak yang disebutkan pertama untuk melaku ka n pemeri ksa an. Sem ua keputusan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dibuat oleh Pihak yang melakukan pemeriksaan.

Kondisi Penolak an Permintaan 1. Pe jabat yang berwenang dari Pihak yang diminta mungkin menolak untuk membantu: a) jika permintaan dibuat tidak sesuai dengan Persetujuan ini; b) jika Pihak Peminta belum men gg unakan semua ca ra yang tersedia di wilayahnya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut, kecuali cara tersebut dapat menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan bagi Pi ha k Peminta; atau c) jika pengungkapan informasi yang d~m i nta akan bertentangan dengan kebijakan publ ik dari Pihak yang diminta. 10 2. Persetujuan ini tidak dapat memaksakan kewajiban bagi salah satu Pihak untuk menyediakan informasi yang merupakan hak istimewa sesuai dengan hukum domestik Pihak yang bersangkutan, atau rahasia dagang, bi snis, industr i, pe rnia ga an atau keahlian atau proses dagang, sepanjang informasi yang disebutkan dalam Pasal 5 (4) tidak boleh dianggap sebagai rahasia atau proses perdagangan sem ata-mata berdasarkan alasan tersebut.

Permintaan informasi tidak dapat ditolak atas dasar bahwa tagihan pajak yang menjadi dasar permintaan informasi sedang dipersengketakan.

Pihak yang diminta tidak berkewajiban untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan dari negara tersebut untuk tujuan administrasi atau penegakan hukum pajak Negara tersebut atau guna menanggapi permintaan yang sah dalam keadaan yang serupa dari Pihak yang diminta berdasarkan Persetujuan ini.

Pihak yang diminta dapat menolak suatu pe rmintaan informasi jika informasi tersebut dibutuhkan oleh Pihak Peminta untuk mengatur atau memaksakan suatu ketentuan hukum pajak pada Pi hak Pemint a, atau suatu tuntutan yang berhubungan, yang mendi skriminasikan warganegara dari Pihak yang diminta apabila dibandingkan dengan warganegara dari Pi hak Peminta dalam keadaan yang sama.

Kerahasiaan 1. Semua informasi yang diberikan dan diterima oleh Pejabat yang be rwenang dari Para Pih ak h ar us dijaga ke rah asiaannya.

lnformasi yang diberikan kepada Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta tidak boleh digunakan untuk tujuan selain tujuan yang dinyatakan 11 d al am Pas al 1 tanpa persetuju an tertulis sebelumnya da ri Pi h ak yang diminta.

lnformasi yang dib eri ka n hanya dapat di ungkapkan kepada orang/badan atau Pih ak yang berwenang (termasuk kekuasaan kehakiman dan administr asi ) seh ubu ngan de n ga n tujuan yang tel ah ditetapkan dalam Pasal 1 dan digunakan oleh orang/badan atau otoritas tersebut hanya untuk tujuan dimaksud termasuk penentuan banding apapun. Untuk tujuan ini, informasi dapat diungkapkan dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan pengadilan.

lnformasi yang diberikan kepada Pihak Peminta y ang diatur oleh Persetujuan ini tidak boleh diungkapkan ke yurisd ik si/pihak lain.

Biaya Ke cuali jika Pejabat yang berw enang dari P ara Pihak men yepakati lain, biaya- biaya dalam batasan tertentu yang dikeluarkan pada saat memberik an ba ntu an harus ditanggung oleh Pihak yang diminta, dan biaya diluar batasan tertentu dalam memberikan bantuan (termasuk biaya untuk melibatkan penasihat e ks ternal sehubungan dengan litigasi atau kead aa n lainnya) harus ditanggung oleh Pihak Peminta. Masing-masing Pejabat yang berwenang harus berk on su lta si jika diperlukan sehubungan dengan ketentuan Pas al ini, da n khususnya Pe jabat yang berwenang dari Pihak ya ng diminta harus terlebih dahulu berkons ul ta si dengan Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta jika biaya untuk memberikan informasi sehubung an dengan permintaan khusus diperkirakan akan signifikan. 12

Tata Cara Persetujuan Bersama 1. Apabila ti mbul kesulitan atau keraguan di antara Para Pihak mengenai im plementasi atau penafsiran Persetujuan ini, para Pejabat yang be rwena ng harus berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui kesepakatan bersama.

Sebagai tambahan dari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pejabat yang berwenang dari Para Pihak dapat saling menyetujui prosedur yang digunakan dalam Pasal 5, 6 dan 9.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak dapat berk om un ikasi satu sama lain secara langsung guna mencapai kesepakatan berdasarkan Pasal in i.

Para Pihak juga dapat menyepakati bentuk-bentuk lain penyelesaian sengketa apabila diperluk an .

Saat Mulai Be rlaku 1. Masing-masing Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penyelesaian prosedur yang diperlukan menurut hukum nasionalnya untuk berlakun ya Persetujuan ini.

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal terakhir di lakukannya pemberitahuan tersebut dan kemudian akan berlaku efektif: a) pada tanggal tersebut untuk masalah pi da na perpajakan; dan b) pada tanggal tersebut untuk hal-hal la in yang tercakup dalam Pasal 1, tetapi hanya sehubungan dengan tahun-tahun pajak yang dimulai 13 pada atau sete lah ta nggal tersebut, atau dalam hal tidak ada ta hun pajak, untuk semua pajak yang dikenakan pada atau setelah tanggal terse but.

Berakhirnya Persetujuan 1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran Persetujuan melalui saluran terkait dari pihak lain yang dipersyaratkan oleh hukum negara tersebut.

Pengakhiran Persetujuan tersebut akan berlaku efektif pada hari pertama bulan setelah berakhirnya jangka waktu enam bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahu an pengakhir an oleh Pihak lainnya.

Jika Persetujuan sudah diakhiri, Para Pihak akan tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan Pasal 8 sehubungan dengan informasi yang diperoleh berdasarkan Persetuju an ini. 14 Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh dari pemerintahnya masing-masi ng , telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di New York pada tanggal 25 September 2013 dalam tiga rangkap asli berbahasa bahasa Indonesia, ltali, dan lnggris, se mu a naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH Signed Y.M. Pasquale Valentini Menteri Luar Negeri 15 UNT__.UKP EMERINTAH ~ REPUBLIK INDONESIA Signed Y.M. 'Dr. R~ . Ma rty M. Natalegawa Me j eri Luar Negeri .,? -1... - ~ ACCORDO F RA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MA TERIA FISCALE II Governo della Repubblica di Indonesia e ii Gove mo della Repubblica di San Marino (le Parti), desiderosi di rafforzare e facilitare i termini e le condizi oni che regolano lo scambio di informazioni relative a tutta la materia fiscale, hanno pattuito di concludere l'accor do seg uente, ii quale prevede obblighi sol am ente per le Part i. Artic olo 1 Oggetto e campo di applicazione dell' Accordo Le autorita competenti delle Parti fomiscono assistenza attraverso lo scamb io di informazioni che sono vero sim ilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi inteme delle Parti concementi le imposte contemplate n el presente Accordo. Tali informazioni inc lu do no informazi oni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'ac ce rtamento, all'attuazione, alla riscossione o al recupero di tali imposte, in relazione alle persone passibili di tali imposte, ovvero a lle indagini in materia fisc ale o ai procedimen ti in materia fiscale penale relativamente a ta li perso ne. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accardo e secondo le modalita di riservatezza di cui all 'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativ.a della Parte ri ch ie s ta rest an o applicabili n ella misura in cu i non impediscono ne ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. Articolo 2 Giurisdizione Una Parte richiesta non e tenuta a fornire informazioni che non siano ne detenute dalle proprie autorita ne in possesso o sotto ii controllo di o reperibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale. Articolo 3 lmposte contemplate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Indonesia: (i) l'imposta sui redditi; (ii) l'imposta sul valore aggiunto. b) nella Repu bblica di Sa n Mari no: (i) l'lmposta G en er ale sui Redditi ch e e prelevata: aa) sulle persone fisiche; bb ) sulle persone giuridiche e sulle imprese ind iv id u al i; (ii ) l'lmposta Monof as e sulle lmpo rta zio ni.

II presente Accordo si applica anche alle im poste id en ti che o sostanz ial mente simili applicate su cc essivamente alla da ta della fi rma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti qualora le autorita competenti delle Parti lo convengano. Le au torita competenti di ogni Parte si notificano reciprocamente ogni cambiamento so stanziale apportato all a tassazione e alle relative misu re di raccolta delle informazioni previste dall'Accor do. 2 Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Accardo con ii termine: a) "Indonesia" si intende ii territorio della Repubblica di Indonesia come definite dalle sue legg i, e parti della piattaforma continentale, zona economica esclusiva e mari adiacenti sui quali la Repubblica di Indonesia ha sovranita, diritti sovrani o giurisdizione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982; b} "Repubblica di San Marino", allorquando utilizzato in sense geografico, si intende ii territorio della Repubblica di San Ma rino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale; c) "autorita competente" si intende: (i) nel caso della Repubblica di Indonesia, ii Ministro delle Finanze o ii suo rapp resentante autorizzato; (ii) ne l caso della Re pubblica di San Marin o, ii Ministro delle Finanze o ii suo rappresentante autorizzat o; d) "persona" si intende una persona fi sic a, una persona gi uridica o ogni altro organ ismo di pers one ; e) "societa" si intende qu alsiasi ente giuridico o entita tratta ta come ente gi uridico a fini fiscali; f) "s ocieta commercializzata pu bbl icamente" si intende qualsiasi soci et a la cui princip ale classe di azioni e quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le a zi oni quotate in borsa poss ano esse re prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute " dal pubblico" se la compravendita di azioni non e implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori; 3 g) "principale classe di azioni" si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di vote e del valore della societa; h) "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorita competenti delle Parti; i) "fondo o schema di investimento comune" si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione "fondo o schema pubblico di investimento comune" si intende qualsiasi fondo o schema di investimento comune, a patto che le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possano essere prontamente acquistabili, vendibili o ris ca ttabili dal pubblico. Le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili " dal pubblico" se l'acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un g rup po ristretto di i nvestitori; j) "im posta" si intende ogni imposta alla qua le si applica ii presente Accordo; , k) "Parte richiedente" si intende la Pa rte che ri chiede le in formazioni; I) "Parte richiesta" si intende la Parte e a cui e stato richiesto di fomire informazioni; m) "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e · 1e procedure amministrative o giudizia rie che consentono ad una P: arte di ottenere e fornire le informazioni ri ch ieste; n) "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o re gistrazione in qu alsiasi forma; o) "materia fiscale penale" si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa, precedente o successiva all'entrata in vigore del presente 4 Accord o, pa s si bi le di essere perseguita ai se n si delle leggi penali della Parte ric hi edente; p) "l eg gi penali" si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sen si de l dirit to intemo, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leg gi tr ib utarie, n el codice pe nale o in al tri sta tuti.

Per quanta conceme l'applicazione del presente Accordo in ogni memento ad opera di una Parte, ogn i termine non definite nell'Accordo stesso, a meno che ii contesto non ri ch ieda diversamente, ha ii significato che ha in quel memento secondo le leggi di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attr ib uito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte. Articolo 5 Scambio di inf ormazioni su richiesta 1. L'a utorita competente della Pa rte richies ta fornira, su richies ta della Parte rich ie d en t e, le info rma zio ni di cui all'Arti co lo 1. Tali informazioni saranno scambia te indipendentemen te dal fatto che la Pa rte richiesta ne abbia necessita per i propri fini fiscali o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione della Parte richiesta, nel caso in cui tale condotta sia stata posta in essere sul territ orio di quest'ultima Parte. L'autorita competente della Parte ri chiedente av anz era la richiesta di informazi oni ai sensi del pr es ente articolo solo qualora non sia in grado di ottenere dette informazioni mediante altri mezzi, salvo ii case in cui ii ricorso a tali altri mezzi comporti difficolta sproporzionate.

Se le informazioni in possesso dell'autorita competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di sod dis fa re la richiesta di info rma zio ni , quella Parte ricorre a sua d is cr ezi one a tutte le pe rfine nti misure pe r la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche nel caso in cu i la Parte richiesta non necessiti di ta li informazioni per i propri fini fiscali. 5 3. Qualora specificatamente interpellata dall'autorita competente di una Parte richiedente, l'autorita competente della Parte richiesta fomira le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi inteme, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

Ci ascuna Parte assicura che le proprie autor ita competenti, per i fini specificati nell'Articolo 1 e conformemente all'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorita di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e da ogni soggetto, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari, che agisca in qualita di agenzia o fiduciaria; b) (i) informazioni relative alla titolarita giuridica ed effettiva di soci eta di capitali, societa di persone e altri soggetti, comprese le informazioni sulla proprieta di tutti i soggetti in una catena partecipativa; (ii) nel caso dei trust, informazioni su disponenti, amministratori (trustee ), guardiani e ben eficia ri; (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio della fondazione e i beneficiari; e (iv) nel caso di schemi comuni di investimento, informazioni sulle quote societarie, quote fo ndiarie e altre partecipazio ni ; a cond izi one che ii presente Accardo non crei pe r le Parti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta di so cieta quotate in borsa o di fondi e schemi pubblici di investimento c om une, pu rche tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficolta sproporziona te.

Qu alsiasi ric hie sta di inf orm az ioni sara formulata nella ma niera piu dettagliata possibile e specifich era , per iscritto: a) l'identita della persona oggetto di esame o indagine; 6 b) ii periodo per ii quale le informazioni vengono richieste; c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverl e; d) ii fi ne fiscale per ii quale si richiedono le informazioni; e) le ragioni che inducono a ritenere che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e applicazione fiscale della Parte richiedente, per quanto concerne le persone identificate al punto (a) del presente paragrafo; f) i motivi per i quali si ritiene che le informazio ni richieste siano detenute dalla Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto ii controllo di o reperibili da una persona che rientra nella giurisdizione territoriale della Parte richiesta; g) se conosciu ti, ii nome e l'in di ri zz o di ogni persona ritenuta essere in possesso o in controllo delle informazioni richieste o di poter le reperire; h) una dichiarazione attestante che la richiesta e effettuata in conformita alla legislazione e alle pratiche amministrative della Parte ric hi edente; che, se le informazioni ri chieste fossero disponibili nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, l'autorita competente di detta Parte sarebbe in grade di ottenerle ai sensi della sua legislazione o nel normale corso delle pratiche amministrative; che la richiesta e effettuata in conformita al presente Accordo; i) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esperito tutti i mezzi disponibili sul pro pri o territorio per ottenere le informazio ni, ad eccezio ne di que lli che com porterebbero difficolta sproporzionat e.

L'autorita competente della Parte richiesta confermera all'autorita competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e fara ii possibile 7 per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel pill breve tempo possibile. Articolo 6 Accertamenti fiscali all'e ster o 1. Con un ragionevole anticipo, la Parte ri chiedente puo richiedere alla Parte richiesta di permettere ai rappresentanti della sua autorita competente di entrare nel territorio della Parte richiesta, nella misura consentita dalla proprie leggi, per interrogare individui ed esaminare documenti con ii preventivo consenso scritto degli individui stessi o di altre persone interessate. L'autorita competente della Parte richiedente notifichera all'autorita competente della Parte richiesta la data e ii luogo della verifica prevista con gli individui interessati.

Su richiesta dell'autorita competen te di una Parte, l'autorita competente de ll'alt ra Parte puo consentire ai rappresentanti dell'autorita competente della p rim a Parte me nzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata;

Se la richiesta di cui al para grafo 2 viene accolta, l'autorita competente della Parte che effettua l'indagine notifichera quanto prima all'autorita competente dell'altra Parte: la data ed ii luogo dell'in da gine, l'autorita o ii funzionario autorizzato alla conduzione dell'accertamen to non ch e le procedure e le con dizio ni richieste dalla prima Parte me nzionata per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale sono di competenza dalla Parte che conduce tale accertamento. 8 Articolo 7 Possibilita di rifiutare una richiesta 1. L' autorita competente della Parte richiesta puo rifiutare di prestare assistenza: a) qualora la richiesta non sia effettuata in conformita al presente Accordo; b) qualora la Parte richiedente non abbia esperito tutti i mezzi a sua disposizione per l'ottenimento delle informazioni, tranne ii c aso in cui ii ricorso a tali me zzi comportasse difficolta sproporzionate; o c) qualora la comunicazione delle informazioni fosse contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta.

Le disposizioni del presente Accardo non obbligano una Parte a fornire informazioni oggetto di un privilegio lega le come previsto dalle leggi interne della rel ativa Pa rte o che potrebbero rivelare un se greto commerciale, industriale o professionale o un processo commercia le, pu rche le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come segreto o processo commerciale semplicemente per questa ragione. ---- 3. Una richiesta di informazioni non puo essere respinta adducendo i1 motivo che ii credito fiscale che ha dato luogo alla richiesta e oggetto di contenzios o.

La Parte richiesta non sara tenuta ad ottenere e fornire informa zi oni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere ai sen si delle proprie le ggi ai fini dell'amministrazione o applicazione delle proprie leggi fiscali o in risposta ad una valida richiesta ava nza ta in analoghe circostan ze dalla Parte richies ta ai sensi del presente A cco rdo.

La Parte richiesta puo rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o 9 attuazione di una disposizione della legislazione fisca le della Parte richiedente, o altro adempimento connesso, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto a un cittadino della Parte richiedente nelle medesime circostanze. Articolo 8 Riservatezza 1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita competenti delle Parti saranno riservate.

Le informazioni fornite alla competente autorita della Parte richiedente non potranno essere utilizzate per nessuno scope diverse da quelli di cui all 'Articolo 1 senza I' espresso consenso scritto della Parte richiesta.

Le informazioni fornite saranno comunicate soltanto alle persone o autorita (ivi comprese le autorita giudiziarie e amministrative) incaricate di perseguire gli sc opi di cui all 'Articolo 1 e dette persone o autorita utilizzeranno tali informazioni soltan to per tali fini, comprese le decisioni su eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate n el corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

Le informazioni fo rnite alla Parte richiedente ai sensi del presente Accardo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione. 10 Articolo 9 Cos ti A meno che le autorita competenti delle Parti non concordino diversamente, i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiesta, rne ntre i costi straordinari sostenuti per fornire l'assistenza (cornpresi i costi ragionevoli per consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorita competenti si consultano allorquando necessario relativamente al presente Articolo. In particolare, l'autorita competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con l'autorita competente della Parte richiedente nel case in cui si preveda che i costi per la fornitura di informazioni relativamente ad una specifica richiesta siano cospicui. Articolo 10 Procedura amichevole 1. Laddove insorg ano, tra le Parti, difficolta o dubbi in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, le autorita competenti dovranno cerc are di risolvere la questi one mediante procedura ami chevole.

In aggiunta alla composizione amichevole di cui al paragrafo 1, le autorita competenti delle Parti possono determinare, di comune accordo, le procedure da utilizzare conformemente agli Artic oli 5, 6 e 9.

Le autorita competenti delle Parti poss on o co municare tra loro dirett am ente al fine di raggiungere un accordo ai se nsi de l presente articolo.

Le Parti possono anche accordarsi su altre forme di composizione delle controversie qualora fo sse nec es sa rio. 11 I Articolo 11 Entrata in vigore 1. Ciascuna Parte notifichera all'altra per iscritto l'awenuto completamento delle procedu re previste dalla sua legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

II presente Accordo entrera in vigore alla data della seconda notifica e avra effetto: a) con riferimento alla materia fiscale penale, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, a partire da tale data, ma solo in relazione ai periodi d'imposta che iniziano o sono successivi a tale data o, laddove non vi sia alcun periodo d'i mp osta, per tutte le imposte che insorgono a partire da tale data. Art icolo 12 Denunc ia 1. Ognuna delle Parti puo denunciare l'Accordo dandone notifica scritta attraverso i pertinen ti can ali dell'altra Parte come richiesto dalla rispettiva legge.

Tale denuncia a vra effetto ii prime giorno del mese su ccessive allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data in cui l' al tra Parte ha ricevu to la notifi ca di denuncia.

In caso di denuncia dell'Accordo, le Parti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 c on rigua rdo alle info rma zioni ottenute confo rm emen te al presents Acco rdo. 12 IN FEDE DI C HE, i sottoscri tt i, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato ii presente Accordo. FATTO a New York , ii 25 Settembre 2013, in duplice esemplare nelle lingue in donesiana, inglese e italiana, tu tti i testi facenti ugualmente fede. In case di divergenza di interpretazione, prevarra ii testo inglese. PE ~ IL G~ O DELLA REP iLJ ~ L{CA DI INDONESIA Signed S.E. Or.\R .M. M~ rt y M. Natalegawa Mi nistro per ~I i Aff ari Est eri 13 PER IL GOVERNO DELLA R ~ BBLICA DI SAN Mlj RIN O Signed s .f:

Pasquale Valentini Segretario di State per g li Aff ari Esteri _, -.'. . - '- '"( ~ AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MA RI NO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS Whereas the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of San Marino (the Parties) wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to all tax matters; Now, therefore, the Parties have ag reed to conclude the followi ng agreement which contains obligations on the part of the Parties only. Article 1 Object and Scope of the Agreement The compete nt auth ori t ies of the Parties shall provide assistance thro ug h exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement, collection or recovery of such taxes, with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation of tax matters or the prosecution of criminal tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrati ve practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information. 2 Article 2 Jurisdiction A requested Party is not obligated to provide informa ti on which is neither he ld by its authorities nor in the possession of or in the control of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction. 3 Article 3 Taxes Covered 1. The taxes which are the subject of this Agreement are: a) in Indonesia: (i) the income tax ; (ii) the value added tax; b) in the Rep ublic of San Marino: (i) the General Income Tax which is levied (I GR) aa) on individuals; bb) on bodies corporate and proprietorship; (ii) the Import T ax (lmposta Monofase sulle im portazioni).

This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing tax es, or any su bstantially similar taxes imposed after the date of si gnat ure of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Parties so agree. The compet ent authorities of each Pa rt y shall noti fy the other of .any substantial ch an ges to the taxation and related info rma tion gathering measures covered by the Agreem en t. 4 Article 4 Definitions 1. For the purposes of this Agreement the term: a) "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws, and parts of the continental shelf, excl us ive economic zone and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982; b) "Republic of San Marino", when used in a ge ographical sense, means the territory of the Republic of S an Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction; c) "competent au thority" means i) in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or his/her authorized representative; ii) in the case of Republic of San Marino, the Minister of Finance or his/her authorized representative; d) " pe rs on " includes a natural person, a le gal person or any body or group of persons; e) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corpora te for t ax purposes; 5 f) "publicly tra ded compa ny" m ea ns any company whose principal class of sh ares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shar es ca n be r ead ily purchased or sol d by the public. Shares can be pu rchased or sold "by the pu blic" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; g) "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of th e voting power and value of the company; h) "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed up on by the competent authorities of the Parties; i) "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form . The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the uni ts, sha res or other in terests in the fund or scheme can be readily purchased, s old or red eemed by the public. Units, shar es or other interests in the fund or scheme c an be readily purchased, sold or redeemed " by the publ i c" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a lim it ed gro up of investors; j) "tax" means any t ax to which the Agreement applies; k) "requesting Party" means the Pa rty requesting informatio n; I) "requested Party" means the Party requested to provide information; m) "information gathering measures" means la ws and ad mi nistrative or judicial procedures that enable a Party to obtain and provide the requested information; 6 n) "information" means any fact, statement, docum ent or record in any form whatever; o) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional condu ct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party; p) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of wh ether contained in the tax laws, the cri min al code or other statutes.

As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, hav e the meaning that it has at that time under the law s of that Party, any meaning un der the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. 7 . Article 5 Exchange of Information Upon Request 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon re quest by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the re quest for information, the req uested Party shall use at its own discretion all relevant information gathering measures necessary to provide the re questing Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under it s domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

Each Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 and in accordance with Article 2 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon re quest: 8 a) information held by banks, other financial institutions, and any person including nomi nees and trustees, acti ng in an agency or fiduciary capac ity; b) (i) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, and other persons, including ownership information on all such persons in an ownership chain; (ii) in the case of trusts, information on settlers, trustees, protectors and beneficiaries; (iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation cou ncil and beneficiaries; and (iv) in the case of collective investment schemes, information on shares, units an d other interests; provided that this Agreement does not create an obligation on either Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without givi ng rise to disproportionate difficulties.

Any request for information s ha ll be formulated with as much as detail as possible and shall specify in writing: (a) the identity of the person under examination or investiga ti on; (b) th e pe ri od for wh ich the in for ma tion is requested; (c) th e n at ure of the in fo rmation requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it; 9 (d) th e tax purpose for which the infor ma tion is sought; (e ) the reaso ns for believing that the information requested is foreseeably relevant to t ax administration and enforcement of the requesti ng Party, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph; (f) grounds for believing that the information requested is held by the requested Party or is in the possession of or in the control of or obtainable by a person within the territorial jurisdiction of the requested Party; (g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in the possession of or in the control of or able to obtain the request ed information; h) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative pr actices of the reque st ing Party, that if the reques ted information was within the jurisdiction of the re questing Party, then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the nor mal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement; (i) a statement that the requesting Party has pursu ed all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

The competent authority of the re quested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesti ng Party wi th the least reasonable delay. 10 Article 6 Tax Examinations Abroad (1) By reasonable notice given in advance, the requesti ng Parties may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to th e extent permitted under its la ws, to interview individuals and examine rec ord s with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the c om petent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

At the request of the competent authority of one Party, the competent authority of the other Party may allow representatives of t he com pe tent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party;

If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examinati on . All decisions with respect to the conduct of the tax examination sh all be made by the Party co nducti ng the exami na tion. 11 Article 7 Possibility of Declining a Request 1. Th e co mpetent authority of the requested Pa rty may decline to assist: (a) where the request is not made in conformity with this Agreement; (b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to s uch means would give rise to disproportionate difficulty; or (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy of the requested Party.

This Agreement shall not impose upon a Party any obligation to provide items subject to legal privilege as provided for under the domestic law of the relevant Pa rty , or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5 paragr aph (4) shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.

A request for information shall not be refu sed on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain under its own la ws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party un der th is Agreement.

The requested Party may decline a request for information if the informati on is requested by th e requesting Party to administer or enforce a provision of the 12 tax law of the re questing Party, or any requi rem ent co nn ected therewi th , wh ich discriminates against a natio na l of the requested Pa rt y as compar ed with a national of the requesting Pa rty in the sa me circumstances. 13 Article 8 Confidentiality 1. All info rm ation provided and re ceiv ed by the co mp etent authorities of the Parties shall be kept confidential.

Information provided to the competent authority of the requesting Party may n ot be used for any purpose other than the purposes stated in Article 1 without the prior express written consent of the requested Party.

Information provided shall be disclosed only to persons or authorities (including judicial and administrative authorities) concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for s uch purposes including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

The in formation provided to a re questing Party under this Agreement may n ot be disclosed to any other jurisdiction. 14 Article 9 Costs Unless the competent authorities of the Parties otherwise agre e, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information wi th respect to a specific request are expected to be significant. 15 Article 10 Mutual Agreement Procedure 1 . Where difficulties or doubts arise between the Parties regardi ng the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 9.

The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purposes of reaching agreement under this Article.

The Parties may also agree on other forms of dispute resolution should this become necessary. 16 Article 11 Entry into Force 1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of the procedure required by its law for the entry into force of this Agreement.

This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect: (a) for criminal tax matters on that date; and (b ) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxa ble periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period , all cha rg es to tax arisi ng on or after that date. 17 Article 12 Tennination 1. Ei ther Party may terminate the Agreement by serving a written notice of termination through the relevant channels of the other Party required by its respective law.

Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Party.

If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Artic le 8 with respect to any information obtained under this Agreement. In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto have signed the Agreement. DONE at New York on the 25th day of Septemb er 2013 in 2 (two) identical originals each in the Indonesian, Ital ia n and English languages, all texts being equally authoritative. In case of divergence, the English text shall prevail. F ORJ~VERNME NT OF lH~REP'uBL IC OF 1ND ONESIA Signed _, H.E. t>r. R.M,arty M. Natalegawa Minister r Foreign Affairs r FOR THE GOVERNMENT 0£ REPUBLIC O F: SAN MARINO Signed H.E. Pasquale Valentini Minister for Foreign and Political Affairs 18