Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan

membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Menteri menetapkan bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;

pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktorat Jenderal Pajak;

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan;

Inspektorat Jenderal;

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi kegiatan Kementerian;

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

Biro Perencanaan dan Keuangan;

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Biro Hukum;

Biro Advokasi;

Biro Sumber Daya Manusia;

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; dan

Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, rencana kerja tahunan atau jangka pendek, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, manajemen kinerja dan manajemen risiko Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek Kementerian;

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian dan pelaporan kinerja pinjaman luar negeri dan hibah;

pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko Kementerian;

penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian;

pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian;

pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Bagian Perencanaan;

Bagian Manajemen Kinerja dan Risiko;

Bagian Penganggaran;

Bagian Perbendaharaan;

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian, penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, dan pelaporan dan analisis pinjaman luar negeri dan hibah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Kementerian;

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian; dan

pelaporan dan analisis pinjaman luar negeri dan hibah.

Bagian Perencanaan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan I;

Subbagian Perencanaan II;

Subbagian Perencanaan III; dan

Subbagian Perencanaan IV.

Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Lembaga National Single Window .

Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Perencanaan IV mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, serta pelaporan pinjaman luar negeri dan hibah lingkup Kementerian.

Bagian Manajemen Kinerja dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, analisis, edukasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Manajemen Kinerja dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan analisis strategi kementerian dan menyusun peta strategi, indikator kinerja utama dan inisiatif strategis organisasi di lingkungan Kementerian;

penyusunan rencana manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan edukasi, komunikasi, konsultasi sistem manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan analisis atas manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi Kementerian sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja dan risiko oleh pimpinan Kementerian; dan

penyusunan laporan manajemen kinerja dan laporan manajemen risiko Kementerian.

Bagian Manajemen Kinerja dan Risiko terdiri atas:

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko I;

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko II;

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko III; dan

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko IV.

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Lembaga National Single Window .

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko IV mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan terkait perencanaan dan perumusan kebijakan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi atas implementasi kebijakan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, penyusunan akuntabilitas kinerja Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi kinerja dan risiko tingkat Kementerian.

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian;

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Penganggaran terdiri atas:

Subbagian Penganggaran I;

Subbagian Penganggaran II;

Subbagian Penganggaran III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Lembaga National Single Window .

Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian;

penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan tunjangan kinerja;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian;

penyusunan analisis belanja Kementerian;

penggalian potensi, penyusunan target serta penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

penyiapan bahan pembinaan teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

Subbagian Perbendaharaan I;

Subbagian Perbendaharaan II;

Subbagian Perbendaharaan III; dan

Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja.

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, pemantauan __ dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Lembaga National Single Window , melakukan koordinasi penyiapan bahan analisis belanja Kementerian Keuangan BA015, dan melakukan pembinaan teknis badan layanan umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, melakukan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan lingkup Kementerian, melakukan koordinasi penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian, dan melakukan pembinaan teknis badan layanan umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, melakukan koordinasi penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan penerimaan negara bukan pajak, melakukan koordinasi penggalian potensi, penyusunan target serta penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Kementerian, dan melakukan pembinaan teknis badan layanan umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, menyiapkan bahan pembinaan, melakukan bimbingan teknis pengelolaan tunjangan kinerja, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban perhitungan tunjangan kinerja tingkat Kementerian, melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan penagihan, melakukan penggalian potensi, penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan analisis belanja pada unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan melakukan pembinaan teknis badan layanan umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian;

penyusunan laporan keuangan Kementerian meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;

pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;

penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian;

penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksa; dan

penyusunan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak, laporan realisasi belanja daftar isian pelaksanaan anggaran, dan laporan rekening pemerintah lingkup Kementerian.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III; dan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak, serta laporan rekening pemerintah pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak, serta laporan rekening pemerintah pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Lembaga National Single Window .

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak, serta laporan rekening pemerintah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak, dan laporan rekening pemerintah pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, melakukan konsolidasi laporan keuangan, tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan guna menyusun Laporan Keuangan Kementerian, laporan penerimaan negara bukan pajak, dan laporan rekening pemerintah seluruh unit Eselon I.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan strategi organisasi dan proses bisnis;

pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas strategi organisasi, sistem pemerintahan, penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas strategi organisasi, sistem pemerintahan, penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis;

Bagian Organisasi Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen dan Jabatan Fungsional;

Bagian Organisasi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan dan Jabatan Fungsional;

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan;

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik; dan

f kelompok jabatan fungsional.

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan perumusan atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan;

penelaahan dan analisis atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan; dan

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait strategi organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan.

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis terdiri atas:

Subbagian Strategi Organisasi;

Subbagian Proses Bisnis Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen; dan

Subbagian Proses Bisnis Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan.

Subbagian Strategi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan __ dan evaluasi atas desain dan perencanaan kelembagaan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Proses Bisnis Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem Pemerintahan Kementerian, serta melakukan evaluasi standar operasional prosedur pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lembaga National Single Window, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Proses Bisnis Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem Pemerintahan Kementerian serta melakukan evaluasi standar operasional prosedur pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bagian Organisasi Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas penataan organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lembaga National Single Window , dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dan atas jabatan fungsional Pengawas Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen dan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan __ dan evaluasi atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional; dan

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional.

Bagian Organisasi Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen dan Jabatan Fungsional terdiri atas:

Subbagian Organisasi Bidang Pajak dan Dukungan Manajemen;

Subbagian Organisasi Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Teknologi Informasi Keuangan; dan

Subbagian Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara.

Subbagian Organisasi Bidang Pajak dan Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan __ dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Organisasi Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Teknologi Informasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, dan Lembaga National Single Window .

Subbagian Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas jabatan fungsional Pengawas Keuangan Negara.

Bagian Organisasi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas penataan organisasi pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dan atas jabatan fungsional Analis Keuangan Negara, Penilai, Pelelang, dan jabatan fungsional binaan kementerian/lembaga lain yang digunakan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Organisasi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan dan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan, analisis dan penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan __ dan evaluasi atas penataan organisasi, analisis beban kerja, dan jabatan fungsional; dan

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait penataan organisasi, analisis beban kerja dan jabatan fungsional.

Bagian Organisasi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan dan Jabatan Fungsional terdiri atas:

Subbagian Organisasi Bidang Perbendaharaan dan Sektor Keuangan;

Subbagian Organisasi Bidang Anggaran dan Kekayaan Negara; dan

Subbagian Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Penilai, dan Pelelang.

Subbagian Organisasi Bidang Perbendaharaan dan Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan __ dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Subbagian Organisasi Bidang Anggaran dan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan __ dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis beban kerja pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Penilai, dan Pelelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas jabatan fungsional Analis Keuangan Negara, Penilai, Pelelang, dan jabatan fungsional binaan kementerian/lembaga lain yang digunakan di lingkungan Kementerian.

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas analisis dan evaluasi jabatan, kompetensi teknis jabatan, dan rumpun jabatan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, dan koordinasi atas kompetensi teknis jabatan dan rumpun jabatan;

penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, dan koordinasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan; dan

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan terdiri atas:

Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan;

Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen; dan

Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan.

Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas kompetensi teknis jabatan dan rumpun jabatan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan Bidang Penerimaan dan Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lembaga National Single Window , __ dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan sistem administrasi umum di lingkungan Kementerian, serta melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan dan analisis atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan administrasi pemerintahan;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan administrasi pemerintahan;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, budaya organisasi, dan administrasi pemerintahan; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik terdiri atas:

Subbagian Tata Kelola Bidang Penerimaan Negara dan Dukungan Manajemen;

Subbagian Tata Kelola Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan;

Subbagian Pelayanan Publik; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Tata Kelola Bidang Penerimaan Negara dan Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas budaya organisasi, sistem otomatisasi perkantoran, administrasi pemerintahan, dan pembangunan zona integritas pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lembaga National Single Window , dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Subbagian Tata Kelola Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas budaya organisasi, sistem otomatisasi perkantoran, administrasi pemerintahan, dan pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi atas sistem pemerintahan terkait pelayanan publik Kementerian.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum, serta menerbitkan dan menandatangani pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, badan layanan umum, dan belanja;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, serta penerimaan negara bukan pajak;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang sektor keuangan dan perjanjian;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum di bidang sumber daya manusia, kinerja dan risiko, perencanaan strategis, organisasi dan ketatalaksanaan, pengawasan internal, teknologi dan informasi keuangan, komunikasi, kearsipan, dan pendidikan dan pelatihan;

penerbitan dan penandatanganan pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian;

pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan peninjauan regulasi, dan pengoordinasian simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;

pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional Undang-Undang, program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dan program perencanaan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang bersifat kebijakan, termasuk melakukan pemantauan penyelesaian program perencanaan peraturan perundang-undangan;

pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Hukum terdiri atas:

Bagian Hukum Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Evaluasi Regulasi;

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Badan Layanan Umum;

Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum;

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian;

Bagian Hukum Sumber Daya Aparatur; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Hukum Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan Evaluasi Regulasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, serta pelaksanaan evaluasi regulasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Hukum Pajak, Kepabeanan, Cukai dan Evaluasi Regulasi menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai;

pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan peninjauan regulasi, dan pengoordinasian simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, termasuk pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional Undang-Undang, program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dan program perencanaan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang bersifat kebijakan; dan

pelaksanaan pemantauan penyelesaian penyusunan program legislasi nasional Undang-Undang, program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dan program perencanaan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang bersifat kebijakan.

Bagian Hukum Pajak, Kepabeanan, Cukai dan Evaluasi Regulasi terdiri atas:

Subbagian Hukum Pajak I;

Subbagian Hukum Pajak II;

Subbagian Hukum Kepabeanan; dan

Subbagian Hukum Cukai dan Evaluasi Regulasi.

Subbagian Hukum Pajak I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

Subbagian Hukum Pajak II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan selain sektor perdesaan dan perkotaan, penagihan pajak dengan surat paksa, dan pengadilan pajak.

Subbagian Hukum Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kepabeanan, yang meliputi teknis kepabeanan, penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, audit kepabeanan, pemberian premi, keberatan dan banding, kepabeanan internasional, tempat penimbunan berikat, penindakan dan penyidikan, pengendalian impor atau ekspor termasuk larangan dan pembatasan, bea masuk anti dumping , bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan bea masuk pembalasan.

Subbagian Hukum Cukai dan Evaluasi Regulasi mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang cukai, serta pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan peninjauan regulasi, dan pengoordinasian simplifikasi peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara, termasuk mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional Undang-Undang, program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dan program perencanaan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang bersifat kebijakan.

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, badan layanan umum, dan belanja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran;

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan; dan

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang badan layanan umum dan belanja.

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Badan Layanan Umum terdiri atas:

Subbagian Hukum Anggaran;

Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan;

Subbagian Hukum Perbendaharaan; dan

Subbagian Hukum Badan Layanan Umum dan Belanja.

Subbagian Hukum Anggaran mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang anggaran yang meliputi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan perubahannya, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang penganggaran pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan bendahara umum negara, termasuk penganggaran pada Kementerian selaku pengguna anggaran, serta kewajiban pelayanan publik ( public service obligation ).

Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa serta pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah termasuk dana darurat, serta pendanaan dan informasi keuangan daerah, dan masalah lainnya di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan investasi jangka panjang non permanen, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sistem perbendaharaan, penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan dan kompensasi utang kepada negara, serta masalah perbendaharaan terkait lainnya, termasuk masalah perbendaharaan pada Kementerian selaku pengguna anggaran.

Subbagian Hukum Badan Layanan Umum dan Belanja mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang badan layanan umum, termasuk investasi yang dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan belanja subsidi termasuk kredit program.

Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, yang meliputi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan; __ b. perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang; __ c. perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian; dan __ d. penyebarluasan regulasi (diseminasi) yang telah diundangkan, pengelolaan dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian, dan pengelolaan perpustakaan hukum, termasuk pengundangan Peraturan Menteri dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan Berita Negar

Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum terdiri atas:

Subbagian Hukum Kekayaan Negara I;

Subbagian Hukum Kekayaan Negara II;

Subbagian Hukum Kekayaan Negara III; dan

Subbagian Hukum Pengadaan dan Informasi Hukum.

Subbagian Hukum Kekayaan Negara I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi barang milik negara pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga lainnya serta kekayaan negara tertentu yang berasal dari perjanjian/kontrak dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk barang yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, mineral, batubara, panas bumi dan energi baru terbarukan, aset eks Pertamina, barang yang diperoleh/dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, barang gratifikasi yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta barang sitaan pada Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparat penegak hukum lain.

Subbagian Hukum Kekayaan Negara II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk penyertaan modal negara berikut perubahannya pada badan usaha milik negara, badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran publik, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, lembaga keuangan internasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perseroan terbatas lain yang terdapat kepemilikan negara, investasi jangka panjang permanen, yayasan dan badan hukum/badan usaha lain serta usaha kecil, mikro, dan menengah.

Subbagian Hukum Kekayaan Negara III mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang piutang negara dan lelang, dan kekayaan negara tertentu yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dan sebagai pelaksanaan peraturan perundang- undangan, termasuk aset bekas milik asing/tionghoa, aset eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, barang yang berasal dari benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, barang eks tegahan kepabeanan dan cukai, serta aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset eks bank dalam likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian.

Subbagian Hukum Pengadaan dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian termasuk perjanjiannya, serta mempunyai tugas melakukan penyebarluasan regulasi (diseminasi) yang telah diundangkan, pengelolaan dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian, pengelolaan perpustakaan hukum, dan pengundangan Peraturan Menteri di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang- undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, transaksi derivatif, dan penerimaan negara bukan pajak, serta menyusun pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan terkait penerbitan surat berharga negara dan dalam rangka pengefektifan/penarikan perjanjian pinjaman luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko yang meliputi surat berharga negara, obligasi pemerintah berupa pinjaman nasional 1946, obligasi 1950, obligasi 1959, dan obligasi pembangunan 1964, pinjaman dan hibah luar negeri, transaksi derivatif, dan pembiayaan syariah;

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang penerimaan negara bukan pajak;

penyusunan pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan terkait penerbitan surat berharga negara dan dalam rangka pengefektifan/penarikan perjanjian pinjaman luar negeri; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I;

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II;

Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara khususnya surat utang negara, surat berharga syariah negara, transaksi derivatif, obligasi pemerintah berupa pinjaman nasional 1946, obligasi 1950, obligasi 1959, dan obligasi pembangunan 1964, serta menyusun pendapat hukum ( legal opinion ) __ dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan terkait penerbitan surat berharga negara. __ __ (2) Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara berupa penerimaan pinjaman dan hibah pemerintah yang bersumber dari luar negeri, pemberian pinjaman luar negeri pemerintah dan hibah luar negeri pemerintah, penerimaan pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri kepada badan usaha milik negara dan pemerintah daerah, pengelolaan pinjaman pemerintah yang bersumber dari rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah, serta menyusun pendapat hukum ( legal opinion ) dalam rangka pengefektifan/penarikan perjanjian pinjaman luar negeri.

Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum terkait dengan bidang penerimaan negara bukan pajak.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang sektor keuangan, dan melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerja sama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan, serta menyusun pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam rangka pengefektifan perjanjian penjaminan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang pasar modal, dana pensiun, perasuransian, termasuk program asuransi wajib dan program asuransi sosial, penjaminan, jasa keuangan lainnya, dan profesi keuangan yang meliputi akuntan publik dan profesi keuangan lainnya;

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, lembaga pembiayaan, serta pengelolaan rupiah dan kebijakan perubahan harga rupiah, penanganan krisis sistem keuangan, dan lembaga keuangan internasional;

penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan hukum, dan contract drafting dalam rangka penanganan perjanjian nasional termasuk nota kesepahaman/ memorandum of understanding , dan perjanjian internasional, perjanjian perlindungan, promosi dan kerja sama investasi, perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur, jaminan pemerintah ( government guarantee ) dan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan termasuk perjanjian perpajakan internasional, kerja sama internasional yang bersifat bilateral dan regional, serta lembaga regional dan organisasi/kerja sama internasional yang bersifat multilateral termasuk World Customs Organization , Group of Twenty (G20), dan organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau; dan

penyusunan pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam rangka pengefektifan perjanjian penjaminan pemerintah.

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian terdiri atas:

Subbagian Hukum Sektor Keuangan I;

Subbagian Hukum Sektor Keuangan II; dan

Subbagian Hukum Perjanjian.

Subbagian Hukum Sektor Keuangan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pasar modal, dana pensiun, dan perasuransian, termasuk program asuransi wajib dan program asuransi sosial, penjaminan, jasa keuangan lainnya, dan profesi keuangan yang meliputi akuntan publik dan profesi keuangan lainnya.

Subbagian Hukum Sektor Keuangan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan rupiah dan kebijakan perubahan harga rupiah, penanganan krisis sistem keuangan, dan lembaga keuangan internasional.

Subbagian Hukum Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan hukum, dan contract drafting dalam rangka penanganan perjanjian nasional termasuk nota kesepahaman/ memorandum of understanding , dan perjanjian internasional, perjanjian perlindungan, promosi dan kerja sama investasi, perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur, jaminan pemerintah ( government guarantee ) dan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan termasuk perjanjian perpajakan internasional, kerja sama internasional yang bersifat bilateral dan regional, serta lembaga regional dan organisasi/kerja sama internasional yang bersifat multilateral termasuk World Customs Organization , Group of Twenty (G20), dan organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau serta menyusun pendapat hukum ( legal opinion ) dan dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengefektifan perjanjian penjaminan pemerintah.

Bagian Hukum Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan hukum dalam permasalahan hukum di bidang sumber daya manusia, organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengawasan internal, serta pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Hukum Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang sumber daya manusia termasuk permasalahan pemberian hak keuangan dan fasilitas di lingkungan Kementerian, kinerja dan risiko, perencanaan strategis, serta kasus tuntutan ganti rugi pegawai di lingkungan Kementerian dan penggantian biaya pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN;

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang organisasi termasuk regulasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian, ketatalaksanaan, dan pengawasan internal terkait tugas dan fungsi Kementerian;

perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang teknologi informasi keuangan, komunikasi dan layanan informasi, pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan fungsi Kementerian, dan kearsipan;

pengoordinasian penyiapan analisis dalam rangka strategi komunikasi atas regulasi/kebijakan yang bersifat strategis sebagai bagian dalam penelaahan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat luas; dan

pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Bagian Hukum Sumber Daya Aparatur terdiri atas:

Subbagian Hukum Sumber Daya Manusia;

Subbagian Hukum Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Pengawasan Internal; dan

Subbagian Hukum Teknologi Informasi Keuangan dan Komunikasi.

Subbagian Hukum Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang sumber daya manusia termasuk permasalahan pemberian hak keuangan dan fasilitas di lingkungan Kementerian, kinerja dan risiko, perencanaan strategis, serta kasus tuntutan ganti rugi pegawai di lingkungan Kementerian dan penggantian biaya pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN.

Subbagian Hukum Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang organisasi termasuk regulasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian, ketatalaksanaan, dan pengawasan internal terkait tugas dan fungsi Kementerian.

Subbagian Hukum Teknologi Informasi Keuangan dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang teknologi informasi keuangan, kearsipan, komunikasi dan layanan informasi termasuk pengoordinasian penyiapan analisis dalam rangka strategi komunikasi atas regulasi/kebijakan yang bersifat strategis sebagai bagian dalam penelaahan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat luas, dan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan fungsi Kementerian, serta melakukan pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Biro Advokasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum meliputi penelaahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks bank dalam likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, dan melaksanakan pembinaan advokasi hukum, serta menganalisis peraturan perundang- undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:

pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian;

pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

pemberian advokasi hukum menyangkut eks bank dalam likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase;

pemberian advokasi hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

penyelesaian perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

pembinaan advokasi hukum;

analisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Biro; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Advokasi terdiri atas:

Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan analisis basis data pengetahuan dan data perkara advokasi hukum di bidang keuangan negara, dukungan kerja sama dan kegiatan pembinaan advokasi hukum, pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan atas program dan kegiatan Biro;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, dan dokumentasi hasil kerja;

pengelolaan dan analisis basis data pengetahuan dan data perkara advokasi hukum di bidang keuangan negara;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;

dukungan kerja sama dan kegiatan pembinaan advokasi hukum;

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Subbagian Program dan Sistem Kerja;

Subbagian Manajemen Pengetahuan; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan perkembangan penugasan, pengelolaan sistem kerja jabatan fungsional, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja.

Subbagian Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data terkait pengetahuan dan data perkara advokasi hukum di bidang keuangan negara, dokumentasi hasil kerja, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Biro, serta dukungan kerja sama dan kegiatan pembinaan advokasi hukum.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, pengalokasian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, dan penempatan pegawai Kementerian pada instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan formasi;

pengalokasian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada instansi lain;

pelaksanaan pengadaan, penempatan, dan pengangkatan calon aparatur sipil negara/aparatur sipil negara;

pengelolaan assessment center dan uji kompetensi;

pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta manajemen kinerja pegawai;

penyusunan kebijakan dan pengelolaan pengembangan karier pola karier, mutasi, promosi, manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan;

pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;

pengelolaan kesejahteraan, perizinan, dan pengoordinasian pemberian penghargaan pegawai;

penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian;

penyelesaian pemberhentian, dan pemberian pensiun pegawai;

penyusunan, diseminasi, penerapan, dan pengoordinasian evaluasi regulasi di bidang kepegawaian;

pengelolaan pembangunan karakter, penguatan nilai-nilai dan program budaya, dan program pendampingan/asistensi pegawai (employee assistance program) , serta pengelolaan layanan konsultasi psikologis pegawai;

pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Biro; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Bagian Tata Kelola dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Tata Kelola dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia, penetapan dokumen administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, manajemen perubahan dan dukungan informasi kepegawaian, dan pengelolaan administrasi pegawai penugasan khusus, serta urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Kelola dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian kebijakan pembinaan sumber daya manusia;

penetapan dokumen terkait penempatan calon aparatur sipil negara/aparatur sipil negara, mutasi, promosi, dan kepangkatan, status kepegawaian, manajemen talenta, peninjauan masa kerja, kartu istri dan kartu suami, perizinan dan cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan bahan dan rekomendasi penunjukan Kepala Perwakilan/Kepala Sekretariat Perwakilan, dan dokumen lain di bidang sumber daya manusia;

pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;

kebijakan implementasi manajemen perubahan dan dukungan informasi kepegawaian;

pengelolaan administrasi pegawai penugasan khusus; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Tata Kelola dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Tata Kelola Informasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia;

Subbagian Pembinaan Internal Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Tata Kelola Informasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia, penetapan dokumen terkait penempatan calon aparatur sipil negara/aparatur sipil negara, mutasi, promosi, dan kepangkatan, status kepegawaian, manajemen talenta, peninjauan masa kerja, kartu istri dan kartu suami, perizinan dan cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan bahan dan rekomendasi penunjukan Kepala Perwakilan/Kepala Sekretariat Perwakilan, dan dokumen lain di bidang sumber daya manusia, kebijakan implementasi manajemen perubahan dan dukungan informasi kepegawaian, serta pengelolaan administrasi pegawai penugasan khusus.

Subbagian Pembinaan Internal Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan atas program dan kegiatan Biro;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Bagian Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Subbagian Program dan Sistem Kerja; dan

Subbagian Manajemen Pengetahuan.

Subbagian Program dan dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan perkembangan penugasan, pengelolaan sistem kerja Biro, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja.

Subbagian Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Biro.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

pembinaan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya;

pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;

pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;

evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik;

penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik;

pembinaan dan pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian, desk informasi, dan call center ;

pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada stakeholders Kementerian;

pengoordinasian penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;

penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada stakeholders internal dan eksternal;

perencanaan, pengendalian program kehumasan, serta pengelolaan referensi Kementerian dan koordinasi pusat referensi di internal Kementerian; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas:

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi;

Bagian Manajemen Publikasi;

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara;

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat;

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi;

Bagian Manajemen Informasi dan Edukasi Publik; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang strategi komunikasi, opini publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Manajemen Strategi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang strategi komunikasi, opini publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan aktivitas manajemen strategi komunikasi;

penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik;

penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kementerian dan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian;

penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian;

pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak, elektronik, dan online , daerah, nasional dan internasional;

pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya; dan

pelaksanaan riset dan audit komunikasi.

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi terdiri atas:

Subbagian Strategi Komunikasi;

Subbagian Monitoring dan Analisis Berita; dan

Subbagian Riset dan Audit.

Subbagian Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan penyusunan strategi komunikasi, dan bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan.

Subbagian Monitoring dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis opini publik pada media cetak, elektronik, dan online , daerah, nasional, dan internasional, serta menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik.

Subbagian Riset dan Audit mempunyai tugas melakukan audit komunikasi dan riset maupun survei yang terkait dengan opini publik, pengelolaan informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas database bagian.

Bagian Manajemen Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang publikasi cetak, publikasi elektronik, dan aktivitas pemberitaan dan dokumentasi kegiatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bagian Manajemen Publikasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang publikasi cetak, publikasi elektronik, aktivitas reportase dan dokumentasi kegiatan pimpinan di lingkungan Kementerian;

penyiapan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang;

penyiapan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang;

penyiapan dan pengelolaan situs Kementerian serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;

penyiapan dan pengelolaan media sosial Kementerian serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;

penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya; dan

penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian dan pimpinan.

Bagian Manajemen Publikasi terdiri atas:

Subbagian Publikasi Cetak;

Subbagian Publikasi Elektronik; dan

Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi.

Subbagian Publikasi Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi cetak di lingkungan Kementerian, penyiapan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang secara tepat waktu.

Subbagian Publikasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi elektronik di lingkungan Kementerian, penyiapan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang, situs, media sosial secara tepat waktu.

Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembinaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian dan pimpinan, penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya.

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, komisi-komisi negara, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, komisi-komisi negara, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, komisi-komisi negara, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pengomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, komisi-komisi negara, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ke instansi vertikal Kementerian dan instansi terkait;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara; dan

pengelolaan database stakeholders .

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara terdiri atas:

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I;

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II; dan

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian dengan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat selain komisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian dengan kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, komisi-komisi negara, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengelola sistem manajemen informasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas database Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara.

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang hubungan media dan hubungan kelembagaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun non pemberitaan;

penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada kelembagaan masyarakat;

pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Kementerian dan narasumber lainnya;

penyiapan perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;

penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;

penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/ bantahan, dan surat pembaca; dan

penyiapan perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media mengenai peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada media cetak dan media elektronik.

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan Masyarakat terdiri atas:

Subbagian Hubungan Media; dan

Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat.

Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak (nasional, internasional, dan daerah), serta media massa elektronik.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya kepada kelembagaan masyarakat.

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi serta manajemen dukungan Kepala Biro sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan layanan informasi di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik Kementerian;

pengelolaan dokumentasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan sistem informasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian;

penanganan sengketa informasi publik;

pelaksanaan asistensi pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi unit Eselon I di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik; dan

pelaksanaaan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pengelolaan desk informasi, sms center , call center , dan email layanan informasi di lingkungan Kementerian maupun layanan informasi lainnya.

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi; dan

Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian, menyusun analisis kebutuhan sistem layanan informasi publik, uji konsekuensi, pengumpulan dan verifikasi data, penanganan sengketa informasi serta asistensi pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pelaksanaan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik.

Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan operasionalisasi, pengelolaan dokumentasi, pengembangan kompetensi, dan pelaporan dan evaluasi layanan informasi publik.

Bagian Manajemen Informasi dan Edukasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik internal dan eksternal, perencanaan, pengendalian program, manajemen referensi dan sistem manajemen informasi kehumasan Kementerian, dan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Manajemen Informasi dan Edukasi Publik menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan pengendalian program Biro;

penyiapan pembinaan di bidang edukasi publik di lingkungan Kementerian;

penyelenggaraan edukasi publik internal mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;

penyelenggaraan edukasi publik eksternal mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;

penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal;

pelaksanaan aktivitas manajemen referensi Kementerian;

pelaksanaan manajemen informasi kehumasan di lingkungan Kementerian;

penyiapan pembinaan hubungan dengan pusat referensi eksternal; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Manajemen Informasi dan Edukasi Publik terdiri atas:

Subbagian Manajemen Informasi Kehumasan dan Referensi;

Subbagian Edukasi Publik; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Manajemen Informasi Kehumasan dan Referensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pembinaan dan pelaksanaan manajemen referensi dan sistem informasi kehumasan di lingkungan Kementerian, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak institusi referensi daerah, nasional, dan internasional dalam rangka pengembangan referensi.

Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi, dan kapasitas pengetahuan publik eksternal dan internal Kementerian.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan manajemen barang milik negara dan pengadaan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, penelaahan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang regulasi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan, dan pengembangan strategi, manajemen risiko manajemen kinerja, penjaminan kualitas, serta penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, penelaahan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan barang milik negara serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian, dan pengelolaan program, kinerja, penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengelolaan barang milik negara, serta penanganan keluhan, pelatihan bagi pengguna sistem, pengelolaan akun pengelola, serta pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan kerja sama di bidang pengadaan di lingkungan Kementerian, pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian, pengelolaan program, kinerja, penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan terdiri atas:

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja;

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara;

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara;

Bagian Manajemen Pengadaan; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, penelaahan, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang regulasi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan di lingkungan Kementerian, serta pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, pembinaan, dan bimbingan teknis regulasi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan;

pelaksanaan analisis dan penelaahan penyusunan regulasi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi regulasi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan;

pelaksanaan analisis pengembangan strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, penjaminan kualitas di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan;

pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I;

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II;

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang regulasi dan menyelesaikan tindak lanjut audit, penjaminan kualitas di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta melakukan analisis dan penelaahan penyusunan regulasi di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang regulasi dan menyelesaikan tindak lanjut audit, penjaminan kualitas di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National Single Window , serta melakukan analisis dan penelaahan manajemen kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang regulasi dan menyelesaikan tindak lanjut audit, penjaminan kualitas di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta melakukan analisis dan penelaahan manajemen risiko di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan, bimbingan teknis, penelaahan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bagian Perencanaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penelaahan teknis di bidang perencanaan barang milik negara;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan barang milik negara;

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data di bidang perencanaan barang milik negara;

pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara;

pelaksanaan penyusunan laporan rencana kebutuhan barang milik negara dan rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara; dan

pelaksanaan analisis penataan aset di lingkungan Kementerian.

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara II;

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara IV.

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, penelaahan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara Kementerian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta melakukan analisis penyusunan laporan rencana kebutuhan barang milik negara dan rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, penelaahan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National Single Window , serta melakukan analisis penataan aset Kementerian di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, penelaahan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta melakukan analisis penataan aset Kementerian di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melakukan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, penelaahan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, serta melakukan analisis penataan aset Kementerian di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penelaahan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan penyusunan laporan analisis utilisasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan analisis penilaian kinerja barang milik negara; dan

pelaksanaan analisis penilaian tingkat kematangan manajerial barang milik negara.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II;

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara IV.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara kementerian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan serta melakukan analisis penilaian kinerja barang milik negara Kementerian.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara kementerian pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National Single Window , serta melakukan analisis penilaian tingkat kematangan manajerial barang milik negara Kementerian.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta melakukan analisis penyusunan laporan utilisasi barang milik negara Kementerian.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, serta melakukan analisis penyusunan laporan optimalisasi barang milik negara Kementerian.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penelaahan teknis di bidang penatausahaan barang milik negara;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penatausahaan barang milik negara;

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penatausahaan barang milik negara;

pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan barang milik negara;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan pengelolaan program, kinerja, dan penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengelolaan barang milik negara;

pelaksanaan penanganan keluhan, pelatihan bagi pengguna sistem manajemen, pengelolaan akun pengelola barang milik negara; dan

pelaksanaan analisis kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah di bidang pengelolaan barang milik negara.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II;

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara IV.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan barang milik negara Kementerian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta melakukan analisis pengelolaan program, kinerja, dan penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengelolaan barang milik negara.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National Single Window , serta melakukan penanganan keluhan dan pelatihan bagi pengguna sistem manajemen barang milik negara.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta melakukan analisis kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah di bidang pengelolaan barang milik negara.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melakukan analisis, penelaahan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang penatausahaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan barang milik negara Kementerian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, serta melakukan pengelolaan akun pengelola barang milik negara.

Bagian Manajemen Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan dan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengadaan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Manajemen Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penelaahan teknis, dan strategi implementasi di bidang pengadaan;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan;

pelaksanaan perencanaan, strategi, dan pelaporan pemilihan penyedia;

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengadaan;

pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dan evaluasi di bidang pengadaan;

penyelesaian tidak lanjut hasil audit, pengaduan, dan permasalahan hukum, serta pelaksanaan sanggah banding di bidang pengadaan;

pelaksanaan penyusunan katalog sektoral, penyusunan riset dan analisa pasar, penanganan keluhan, pembinaan dan pelatihan bagi pengguna sistem, pengelolaan akun pengelola, pemantauan dan evaluasi di bidang pengadaan;

pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa;

pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan pengelolaan program, kinerja, dan penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha; dan

pelaksanaan analisis kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah di bidang pengadaan.

Bagian Manajemen Pengadaan terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa I;

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa II;

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa III; dan

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa IV.

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perencanaan, strategi implementasi, pelaporan pemilihan penyedia, pendampingan, asistensi, konsultansi, dan bimbingan teknis, penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pengaduan, dan permasalahan hukum, pelaksanaan sanggah banding, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta melakukan analisis dan penetapan pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa serta mengawasi perjanjian tingkat layanan ( service level agreement ) di bidang pengadaan.

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perencanaan, strategi implementasi, pelaporan pemilihan penyedia, pendampingan, asistensi, konsultansi, dan bimbingan teknis, penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pengaduan, dan permasalahan hukum, pelaksanaan sanggah banding, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National Single Window , serta melakukan analisis registrasi dan verifikasi pelaku usaha.

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perencanaan, strategi implementasi, pelaporan pemilihan penyedia, pendampingan, asistensi, konsultansi, dan bimbingan teknis, penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pengaduan, dan permasalahan hukum, pelaksanaan sanggah banding, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta melakukan analisis kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah di bidang pengadaan dan penyusunan katalog sektoral;

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa IV mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perencanaan, strategi implementasi, pelaporan pemilihan penyedia, pendampingan, asistensi, konsultansi, dan bimbingan teknis, penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pengaduan, dan permasalahan hukum, pelaksanaan sanggah banding, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pembangunan Sektor Keuangan, dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, serta melakukan pengelolaan dan pembinaan internal dan pengelolaan program, kinerja, dan penguatan kapasitas jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan tingkat Kementerian dan pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian, melaksanakan pembinaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kepatuhan internal, dan barang milik negara, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan arsip dan dukungan administrasi kantor pusat Kementerian dan Sekretariat Jenderal;

pengelolaan tata usaha dan dukungan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal, staf ahli, dan tenaga pendukung Menteri;

pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian dan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan;

pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal;

pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, jabatan fungsional, serta komunikasi dan publikasi Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pelaksanaan pemantauan pengendalian internal serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan;

pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara;

pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang kearsipan dan kesehatan di lingkungan Kementerian; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Biro Umum terdiri atas:

Bagian Administrasi Kementerian dan Dukungan Pimpinan;

Bagian Rumah Tangga;

Bagian Keuangan;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi;

Bagian Kepatuhan Internal;

Bagian Manajemen Barang Milik Negara; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Administrasi Kementerian dan Dukungan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan kearsipan dan jabatan fungsional kearsipan di lingkungan Kementerian, melaksanakan administrasi persuratan kantor pusat Kementerian, melaksanakan administrasi perjalanan dinas, melaksanakan urusan tata usaha, dukungan kerumahtanggaan dan urusan protokoler Sekretaris Jenderal, staf ahli, dan tenaga pendukung Menteri, melaksanakan harmonisasi, penyiapan bahan rapat dan pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan, serta melaksanakan harmonisasi tata kelola data di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bagian Administrasi Kementerian dan Dukungan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan arsip Kementerian, dukungan administrasi persuratan kantor pusat Kementerian, serta pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang kearsipan di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kementerian dan pengelolaan perjalanan dinas dalam negeri Menteri, wakil menteri, Sekretaris Jenderal, staf ahli, dan tenaga pendukung Menteri;

pelaksanaan urusan tata usaha, dukungan kerumahtanggaan dan urusan protokoler Sekretaris Jenderal, staf ahli, dan tenaga pendukung Menteri; dan

pelaksanaan harmonisasi dan penyiapan materi rapat Sekretaris Jenderal, pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan, penyiapan, pendampingan dan penyelenggaraan kegiatan Sekretaris Jenderal, dan harmonisasi tata kelola data di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Administrasi Kementerian dan Dukungan Pimpinan terdiri atas:

Subbagian Persuratan dan Kearsipan;

Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas;

Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan

Subbagian Data dan Dukungan Teknis.

Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengendalian naskah dinas masuk kantor pusat Kementerian, pengadministrasian naskah dinas keluar Menteri, serta pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang kearsipan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kementerian dan pengelolaan perjalanan dinas dalam negeri Menteri, wakil menteri, Sekretaris Jenderal, staf ahli, staf khusus, dan tenaga pendukung Menteri.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dukungan kerumahtanggaan dan urusan protokoler bagi Sekretaris Jenderal, staf ahli, staf khusus, dan tenaga pendukung Menteri.

Subbagian Data dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan harmonisasi dan penyiapan materi rapat Sekretaris Jenderal, melakukan pemantauan tindak lanjut penugasan hasil rapat Menteri, wakil menteri, dan Sekretaris Jenderal yang menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, melakukan penyiapan, pendampingan dan penyelenggaraan kegiatan Sekretaris Jenderal, serta melakukan harmonisasi tata kelola data di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian dan melaksanakan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan milik satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan mekanikal dan elektrikal milik satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pemberian dukungan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan peralatan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal;

penyelenggaraan kegiatan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pengelolaan keamanan dan ketertiban kantor pusat Kementerian dan bangunan gedung satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan

pengelolaan penanggulangan bencana dan kebakaran di lingkungan kantor pusat Kementerian.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Bangunan dan Lingkungan;

Subbagian Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal;

Subbagian Pengelolaan Peralatan Operasional; dan

Subbagian Pengelolaan Keamanan dan Operasional.

Subbagian Pengelolaan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan meliputi struktural, arsitektural, tata gerha, dan halaman milik satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal mempunyai tugas melakukan manajemen penggunaan energi di lingkungan kantor pusat Kementerian, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan utilitas bangunan atau gedung meliputi mekanikal, elektrikal, peralatan sistem keamanan, dan peralatan sistem telekomunikasi milik satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Peralatan Operasional mempunyai tugas memberikan dukungan perangkat pengguna di lingkungan Sekretariat Jenderal, melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan peralatan operasional meliputi kendaraan dinas, peralatan elektronik dan multimedia, mebel, peralatan kesehatan dan olahraga, dan peralatan percetakan milik satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Keamanan dan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan keamanan dan ketertiban, manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran, menyiapkan fasilitas kegiatan pimpinan/rapat/upacara, dan memberikan dukungan operasional perkantoran satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan;

pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan;

pembinaan dan penyusunan gaji terpusat di lingkungan Kementerian, tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan belanja pegawai lainnya selain gaji dan tunjangan kinerja di lingkungan kantor pusat Sekretariat Jenderal; dan

pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan dan atase keuangan.

Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan pembinaan, perumusan, analisis dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan.

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan, serta melakukan dukungan perbendaharaan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, pembinaan dan penyusunan gaji terpusat di lingkungan Kementerian, tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan belanja pegawai lainnya selain gaji dan tunjangan kinerja di lingkungan kantor pusat Sekretariat Jenderal.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan pembinaan, penyusunan dan analisis laporan keuangan serta koordinasi dan pengelolaan urusan pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian, serta melaksanakan pembinaan mental dan agama di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, mutasi, dan pelantikan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pengelolaan manajemen talenta dan penyelesaian administrasi pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pengembangan sumber daya manusia, pengoordinasian pelaksanaan assessment center , serta pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pelaksanaan administrasi, penegakan disiplin, dan pembangunan budaya pegawai, dan pembinaan mental dan agama bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

pengelolaan kesejahteraan, pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang kesehatan di lingkungan Kementerian, pelayanan konsultasi psikologis, dan penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan kantor pusat Kementerian.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia;

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Administrasi dan Budaya Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Pengelolaan Layanan Kesehatan Pegawai.

Subbagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, mutasi, dan pelantikan sumber daya manusia, pengelolaan manajemen talenta, dan penyelesaian administrasi pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan koordinasi, dan pembinaan atas pengembangan, pengoordinasian pelaksanaan assessment center , serta pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Administrasi dan Budaya Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian lainnya, pemberian penghargaan, penegakan disiplin pegawai, pembangunan budaya pegawai, internalisasi nilai-nilai aparatur sipil negara, nilai-nilai Kementerian, nilai-nilai kebangsaan (ideologi dan bela negara), kode etik dan kode perilaku, serta pembinaan mental dan agama di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Layanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan kantor pusat Kementerian, pengelolaan dan pembinaan internal jabatan fungsional bidang kesehatan di lingkungan Kementerian, dan pelayanan konsultasi psikologis bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, dan komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan pengelolaan kesehatan organisasi;

pembinaan dan pengelolaan sistem administrasi umum, tata naskah dinas, standar operasional prosedur, proses bisnis, dan pelayanan publik serta analisis usulan perancangan dan pengujian sistem informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pembinaan internal, koordinasi pelaksanaan konsultansi teknis kepakaran, dan koordinasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang keuangan negara dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pengelolaan program transformasi kelembagaan Sekretariat Jenderal; dan

pengelolaan komunikasi dan publikasi Sekretariat Jenderal.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi terdiri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana;

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan

Subbagian Komunikasi dan Publikasi.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan pengelolaan kesehatan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi sistem administrasi umum, tata naskah dinas, standar operasional prosedur, proses bisnis, pelayanan publik, dan penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pembinaan internal, koordinasi pelaksanaan konsultansi teknis kepakaran, dan koordinasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang keuangan negara, penyiapan bahan koordinasi pengelolaan jabatan fungsional dan pengelolaan program transformasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas menyusun dan melakukan strategi komunikasi, melakukan pengelolaan kanal komunikasi situs maupun media sosial, melakukan hubungan kelembagaan Sekretariat Jenderal, melakukan layanan dokumentasi dan videografi, layanan informasi publik, serta penyusunan laporan tahunan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pengendalian internal, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko, pengelolaan benturan kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal;

penyusunan dokumen perencanaan strategis Sekretariat Jenderal; dan

pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selain terkait laporan keuangan.

Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pengendalian internal Sekretariat Jenderal, mengoordinasikan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.08 Kementerian Keuangan, melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal, pemantauan atas kepatuhan proses manajemen risiko, koordinasi, pembinaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, pengelolaan pengaduan, serta investigasi internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pengendalian internal Sekretariat Jenderal, mengoordinasikan dan melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal, mengoordinasikan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.07 Kementerian Keuangan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan, pembinaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, investigasi internal, serta mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi, penyusunan dokumen perencanaan strategis dan inisiatif strategis, penyusunan laporan kinerja, serta evaluasi internal atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Risiko Organisasi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelaksanaan manajemen risiko organisasi Sekretariat Jenderal, koordinasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selain terkait laporan keuangan, pemantauan pelaksanaan konsinyering di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta koordinasi dan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sekretaris Jenderal menetapkan pembagian tugas Subbagian Kepatuhan Internal I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Subbagian Kepatuhan Internal II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Manajemen Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor di lingkungan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, pembinaan administrasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan, urusan pencetakan dan penggandaan di lingkungan Kementerian, serta melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Manajemen Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan pengadaan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;

pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan atase keuangan;

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;

pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara;

pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan di lingkungan Kementerian; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Bagian Manajemen Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Barang Milik Negara I;

Subbagian Barang Milik Negara II;

Subbagian Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan barang inventaris dan gedung/bangunan di lingkungan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal dan Gedung Keuangan Negara, melakukan pembinaan, analisis serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Gedung Keuangan Negara, serta melakukan urusan pencetakan, penjilidan, serta penggandaan di lingkungan Kementerian.

Subbagian Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan pembinaan atas pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Gedung Keuangan Negara.

Subbagian Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis atas pemanfaatan dan pelaporan barang milik negara, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, urusan pengadaan dan pengelolaan barang persediaan di lingkungan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal dan Gedung Keuangan Negara, pembinaan pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Gedung Keuangan Negara, serta pembinaan perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan atase keuangan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, manajemen kinerja dan manajemen risiko, dan kehumasan Biro.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi;

Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi;

Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi;

Direktorat Strategi Perpajakan;

Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;

pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, manajemen kinerja organisasi, dan manajemen risiko organisasi;

pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi proses perumusan peraturan, fasilitasi kerja sama, dan advokasi;

pelaksanaan koordinasi pengendalian dan kepatuhan internal, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia dan jabatan fungsional;

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, evaluasi program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan;

pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi, hubungan kelembagaan, koordinasi dan pengembangan manajemen pengetahuan, dan pengelolaan data; dan

pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan urusan tata usaha dan kesejahteraan, rumah tangga, kearsipan, barang milik negara, dan keprotokoleran, serta pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan kepada Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan;

Bagian Umum; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mengelola urusan organisasi, ketatalaksanaan, pengendalian dan kepatuhan internal, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, harmonisasi proses perumusan peraturan, dan fasilitasi kerja sama, serta advokasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi, penyusunan proses bisnis, pengelolaan bisnis analis, analisis dan evaluasi jabatan, dan pengembangan budaya organisasi;

pelaksanaan pemantauan dan pelaporan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi di bidang sistem dan prosedur kerja, analisis beban kerja, dan pedoman tata naskah dinas;

pelaksanaan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan pengendalian dan kepatuhan internal;

pelaksanaan harmonisasi proses perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kerja sama, dan advokasi; dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan non- keuangan dan tugas-tugas lain terkait dengan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana;

Subbagian Harmonisasi dan Advokasi Hukum; dan

Subbagian Kepatuhan Internal.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, pengembangan budaya organisasi, serta pemantauan dan pelaporan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja, tata naskah dinas, dan pengembangan proses bisnis organisasi, serta penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi.

Subbagian Harmonisasi dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan, harmonisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendokumentasian proses perumusan peraturan, fasilitasi kerja sama, serta pelaksanaan layanan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas koordinasi saksi ahli dalam rangka persidangan dan pendampingan kasus hukum.

Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan pengendalian dan kepatuhan internal, pemantauan dan analisis tindak lanjut pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, pengelolaan gratifikasi dan penanganan korupsi, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan non-keuangan dan tugas-tugas lain terkait dengan aparat pengawasan fungsional, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pengelolaan jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, penempatan, dan pengembangan karier sumber daya manusia;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan karier sumber daya manusia;

pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian;

pengelolaan pengukuran kompetensi sumber daya manusia;

pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;

pemantauan, evaluasi, dan manajemen kinerja sumber daya manusia;

pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;

pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;

pelaksanaan manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia; dan

pelaksanaan penguatan karakter dan nilai-nilai, program pendampingan/asistensi pegawai, serta bimbingan mental dan layanan konsultasi psikologis pegawai.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia;

Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis perencanaan kebutuhan, koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural, pengangkatan, penempatan, dan pengembangan karier, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan karier sumber daya manusia.

Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan, pelaksanaan pengukuran kompetensi teknis dan pengembangan kapasitas, pelaksanaan organisasi pembelajar, pelaksanaan penguatan karakter dan nilai- nilai, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Subbagian Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan layanan sumber daya manusia, pengelolaan data kepegawaian, pengelolaan program penghargaan pegawai, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, penetapan kenaikan gaji berkala, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana, pelaksanaan bimbingan mental dan layanan konsultasi psikologi, pemantauan dan evaluasi layanan dan manajemen kinerja sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan internal, serta koordinasi pelaksanaan konsultansi teknis kepakaran, koordinasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, evaluasi program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penelahaan dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan prioritas nasional, rencana kegiatan proyek unggulan dan dokumen perencanaan lainnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program;

pelaksanaan penelahaan dan penyusunan rencana kerja anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan anggaran;

pelaksanaan penyusunan anggaran, urusan perbendaharaan, serta pemantauan, evaluasi, dan analisis kinerja pelaksanaan anggaran;

pelaksanaan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan;

pelaksanaan penyusunan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional terkait laporan keuangan; dan

pelaksanaan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan manajemen kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan Anggaran;

Subbagian Perbendaharaan;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi.

Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis, rencana prioritas nasional, kegiatan strategis, kegiatan unggulan, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi program dan pelaksanaan kebijakan anggaran.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, serta pemantauan, evaluasi, dan analisis kinerja pelaksanaan anggaran.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, monitoring , evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, menyusun tanggapan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional terkait laporan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan manajemen pengetahuan, pengelolaan data, layanan informasi dan publikasi, serta komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan penyusunan strategi komunikasi publik, pemantauan, analisis, dan penyusunan rekomendasi atas perkembangan komunikasi dan opini publik, penyelenggaraan edukasi publik, serta pengelolaan hubungan media dan hubungan kelembagaan;

Pelaksanaan dukungan teknis kegiatan multimedia, pengelolaan media publikasi cetak dan elektronik, pemberian layanan informasi publik, penyusunan laporan tahunan direktorat jenderal, serta pelaksana liputan dan dokumentasi;

Pelaksanaan perencanaan, penyusunan strategi, dan evaluasi sistem manajemen pengetahuan, serta pengelolaan perpustakaan; dan

Pelaksanaan dukungan sistem pertukaran data dan informasi, pengelolaan data, serta manajemen perubahan terkait ekosistem digital.

Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik;

Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi; dan

Subbagian Manajemen Data dan Pengetahuan.

Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan strategi komunikasi publik, pemantauan, analisis, dan penyusunan rekomendasi atas perkembangan komunikasi dan opini publik, penyelenggaraan edukasi publik, serta pengelolaan hubungan media dan hubungan kelembagaan.

Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan dukungan teknis kegiatan multimedia, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan media publikasi cetak dan elektronik, pemberian layanan informasi publik, penyusunan laporan tahunan direktorat jenderal, serta pelaksanaan liputan dan dokumentasi.

Subbagian Manajemen Data dan Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaan, penyusunan strategi, dan evaluasi sistem manajemen pengetahuan, pengelolaan perpustakaan, dukungan sistem pertukaran data dan informasi, pengelolaan data, serta manajemen perubahan terkait ekosistem digital.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan tata usaha dan kesejahteraan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, pengadaan, asistensi pengadaan barang dan/atau jasa, dan tata usaha pimpinan, keprotokolan serta pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan kepada direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pengelolaan tata persuratan, kearsipan, kesejahteraan pegawai, serta tata usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktur Jenderal;

pelaksanaan urusan rumah tangga;

pelaksanaan urusan analisis kebutuhan dan manajemen barang milik negara, manajemen barang persediaan, pelaksanaan pengadaan, dan asistensi pengadaan, serta penggandaan dokumen; dan

pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi, dan pemantuan tindak lanjut penugasan pimpinan kepada direktorat jenderal.

Bagian Umum terdiri atas:

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata persuratan, kearsipan, kesejahteraan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal, pengelolaan kendaraan dinas, pelayanan kerumahtanggaan, manajemen ruang rapat, manajemen tenaga pendukung, keamanan dalam, kesehatan dan keselamatan kerja, serta dukungan perangkat pengguna dan layanan teknologi informasi keuangan.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan analisis kebutuhan dan manajemen barang milik negara, manajemen barang persediaan, pemeliharaan perangkat, pelaksanaan pengadaan, dan asistensi pengadaan barang dan jasa, serta penggandaan dokumen.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan kepada Direktorat Jenderal, serta urusan tata usaha Direktur Jenderal.

Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian;

penyiapan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian;

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan Direktorat, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen kinerja pegawai.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, termasuk strategi ekonomi dan fiskal regional;

penyiapan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, termasuk strategi ekonomi dan fiskal regional;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, termasuk strategi ekonomi dan fiskal regional;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, termasuk strategi ekonomi dan fiskal regional;

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, termasuk strategi ekonomi dan fiskal regional;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan Direktorat, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen kinerja pegawai.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

penyiapan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan Direktorat, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen kinerja pegawai.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Strategi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan terkait subjek, objek, dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Direktorat Strategi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan terkait subjek, objek, dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional;

penyiapan pelaksanaan, koordinasi, kolaborasi, harmonisasi, dan sinkronisasi strategi makro di bidang perpajakan, serta strategi kebijakan terkait subjek, objek, dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan terkait subjek, objek, dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan terkait subjek, objek, dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional;

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan terkait subjek, objek, dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Strategi Perpajakan terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan Direktorat, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen kinerja pegawai.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak;

penyiapan pelaksanaan, koordinasi, kolaborasi, harmonisasi dan sinkronisasi strategi optimalissi di bidang penerimaan negara bukan pajak;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak;

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan Direktorat, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen kinerja pegawai.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta makrofiskal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk strategi makrofiskal terkait pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan;

penyiapan pelaksanaan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk strategi makrofiskal terkait pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, serta koordinasi, kolaborasi, dan harmonisasi kebijakan berkenaan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tugas strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk strategi makrofiskal terkait pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk strategi makrofiskal terkait pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan;

penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk strategi makrofiskal terkait pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan Direktorat, serta manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen kinerja pegawai.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Jenderal Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;

Direktorat Potensi dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Direktorat Sistem Penganggaran; dan

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;

pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal;

pengelolaan urusan layanan informasi dan manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal;

penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;

pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, asistensi pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha pimpinan;

pelaksanaan koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko, dan advokasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan

pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bagian Umum;

Bagian Kepatuhan Internal dan Advokasi;

Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan; dan

kelompok jabatan fungsional.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, manajemen kinerja organisasi, dan penyusunan laporan kegiatan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja, serta pedoman tata naskah dinas;

penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;

penyusunan laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;

pelaksanaan manajemen kinerja organisasi Direktorat Jenderal; dan

pengelolaan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana; dan

Subbagian Pengelolaan Kinerja.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja, tata naskah dinas, dan pengembangan proses bisnis organisasi, serta penyusunan analisis kebutuhan sistem informasi.

Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan manajemen kinerja organisasi, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan tugas, laporan tahunan, dan pengelolaan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karier, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, dan administrasi jabatan fungsional Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan karier sumber daya manusia;

pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan seleksi pegawai untuk pendidikan dan pelatihan pegawai, pelaksanaan ujian jabatan dan pembinaan mental;

penyiapan bahan pelaksanaan pusat asesmen;

pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian lainnya;

penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin;

penyiapan bahan formasi, statistik, dan layanan sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia, serta manajemen kinerja pegawai;

pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia;

Subbagian Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai, penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pendidikan dan pelatihan pegawai, pengelolaan Budget Learning Center , pembinaan mental, pelaksanaan __ ujian jabatan, pengelolaan tugas belajar, perumusan standar kompetensi jabatan , dan pengelolaan pusat asesmen , profil kompetensi , dan manajemen talenta.

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyiapan pola mutasi dan pola karier, analisis succession plan , dan melaksanakan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, mutasi, dan kenaikan gaji berkala, serta memberikan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin.

Subbagian Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, statistik, manajemen kinerja pegawai, layanan sumber daya manusia, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembinaan internal, koordinasi pelaksanaan konsultansi teknis kepakaran, koordinasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan rencana strategis;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;

pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah membayar; dan

penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan Anggaran;

Subbagian Perbendaharaan; dan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, urusan kesejahteraan pegawai, dan penerbitan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, manajemen rapat koordinasi, penyusunan dan pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, asistensi pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Direktorat Jenderal;

pelaksanaan kearsipan, ekspedisi, pencetakan , penggandaan, manajemen rapat koordinasi, penyusunan dan pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;

pelaksanaan urusan rumah tangga;

pelaksanaan urusan pengadaan, dan asistensi pengadaan barang dan/atau jasa, serta pengelolaan barang milik negara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokoler.

Bagian Umum terdiri atas:

Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Rumah Tangga;

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretariat Direktorat Jenderal, persuratan, pencetakan , penggandaan, distribusi, ekspedisi, kearsipan, manajemen rapat koordinasi, dan penyusunan dan pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal.

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan operasional kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas pendukung lainnya, koordinasi penanganan dan keselamatan kerja, serta dukungan perangkat pengguna dan layanan teknologi informasi keuangan.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan pengadaan, dan asistensi pengadaan barang dan/atau jasa.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan, penyusunan bahan rapat pimpinan, pemantauan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal, dan protokoler dan akomodasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bagian Kepatuhan Internal dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kerangka kerja, implementasi, dan pembinaan kepatuhan internal;

pemantauan dan evaluasi zona integritas dan strategi komunikasi pendidikan budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai;

pelaksanaan manajemen risiko organisasi;

pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan

penyediaan layanan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kerangka kerja, dan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian internal dan pemantauan dan evaluasi zona integritas.

Subbagian Pemantauan Kode Etik dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kerangka kerja, pengembangan dan pemantauan kode etik, penyusunan strategi komunikasi pendidikan budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pelaksanaan manajemen risiko organisasi.

Subbagian Pemantauan Hasil Pemeriksaan dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kerangka kerja, dan pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, serta pemberian layanan advokasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan layanan informasi, media sosial, konten dan publikasi digital, penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kehumasan, pengelolaan manajemen pengetahuan, pengelolaan perpustakaan, dan pengelolaan hubungan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan layanan informasi dan publikasi;

pengelolaan media sosial, konten dan publikasi digital;

pelaksanaan urusan hubungan media;

pelaksanaan urusan strategi komunikasi internal dan eksternal;

pengelolaan manajemen pengetahuan;

penyelenggaraan layanan perpustakaan; dan

pengelolaan hubungan kelembagaan.

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program serta kegiatan Direktorat;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, serta manajemen kinerja dan manajemen risiko Direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

pelaksanaan penelaahan terkait anggaran operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tabungan dan asuransi pensiun pegawai negeri sipil dan tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program serta kegiatan Direktorat;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, serta manajemen kinerja dan manajemen risiko Direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

pelaksanaan penelaahan terkait anggaran operasional penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program serta kegiatan Direktorat;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, serta pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, serta manajemen kinerja dan manajemen risiko Direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan bagian anggaran bendahara umum negara, dan melakukan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya, serta sebagai koordinator pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara, dan koordinator penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan atas laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat dan bagian anggaran bendaharan umum negara;

penyiapan pelaksanan kebijakan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat dan bagian anggaran bendahara umum negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat dan bagian anggaran bendahara umum negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat dan bagian anggaran bendahara umum negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum pengelolaan belanja lainnya;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat dan bagian anggaran bendahara umum negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum pengelolaan belanja lainnya;

pengoordinasian pengelolaan pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara dan penyelesaian tindak lanjut temua pemeriksaan atas laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja subsidi dan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program serta kegiatan direktorat;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, serta pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, serta manajemen kinerja dan manajemen risiko Direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan, melaksanakan fungsi kuasa pengguna anggaran penyalur belanja subsidi dan kompensasi energi yang ditugaskan, serta menyusun pedoman teknis dan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan yang dilakukan Direktorat atau bersama direktorat terkait;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;

perumusan rencana penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan, termasuk target dan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian/lembaga penghasil penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam;

pelaksanaan tugas dan wewenang kuasa pengguna anggaran penyalur belanja subsidi dan kompensasi energi yang ditugaskan;

penyiapan perumusan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis atas pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program serta kegiatan Direktorat;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, serta pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, penyiapan bahan pengelolaan dan analisis basis data, dokumentasi hasil kerja, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, serta manajemen kinerja dan manajemen risiko Direktorat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga termasuk badan layanan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga;

penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga yang dilakukan Direktorat atau bersama direktorat terkait;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga;

perumusan rencana target dan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak termasuk badan layanan umum pada kementerian/lembaga;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga terdiri atas:

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;

Subbagian Tata Usaha; dan

kelompok jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program serta kegiatan Direktorat;

penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, serta pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;

pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan terdiri atas:

Seksi Program dan Sistem Kerja; dan

Seksi Manajemen Pengetahuan.

Seksi Program dan Sistem Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja jabatan fungsional, pemetaan, distribusi, dan pembagian tugas jabatan fungsional dan pelaksana, pembentukan tim kerja, penyusunan bukti penugasan, pemantauan progres penugasan, pengelolaan sistem kerja Direktorat, fasilitasi penyusunan bahan pimpinan, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut arahan pimpinan, dan pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional, serta koordinasi pelaksanaan tugas dengan mitra kerja Direktorat.