2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah; 5) Peraturan Pemerintah mengenai sistem pengendalian intern pemerintah; 6) Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan RKA-K/L; 7) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah; 8) Peraturan Pemerintah mengenai sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 9) Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; 10) Peraturan Presiden mengenai RKP; 11) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap; 12) Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 13) Instruksi Presiden mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional; 14) Instruksi Presiden mengenai program pembangunan yang berkeadilan; 15) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L; 16) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap; 17) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rka-k/l; 18) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak ( _Multi Years Contract_ ) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19) Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar; 20) Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA; 21) Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN; 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara; 23) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai penetapan Pagu Anggaran K/L dan langkah- langkah penyelesaian RKA-K/L; dan 24) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Alokasi Anggaran K/L. f. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu melaksanakan reviu dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kualitas. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu, maka Tim Reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: 1) memahami sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) memahami tata cara penyusunan RKA-K/L;