JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

No.691, 2023 KEMENKEU. Peta Kapasitas Fiskal Daerah. No.691, 2023 KEMENKEU. Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

mengingat:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 2

(1)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:

penerimaan dalam negeri; dan/atau

pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal ( pre-financing );

penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;

pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau

penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan

Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

(3)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan

tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.

(2)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan

tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFD provinsi -i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFD provinsi- i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi.

(2)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pendapatan asli daerah;

pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3)

Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4)

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

dana otonomi khusus; dan

dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(5)

Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja bunga; dan

belanja bagi hasil.

(6)

Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 5

(1)

Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: RKFD 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖−𝑖 = KFD 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖−𝑖 Belanja Pegawai 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖−𝑖 Keterangan: RKFD provinsi-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; KFD provinsi- i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; dan Belanja Pegawai provinsi-i = Belanja Pegawai suatu provinsi.

(2)

Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Rentang RKFD Kategori Kapasitas Fiskal Daerah RKFD < 1,302 sangat rendah 1,302 ≤ RKFD < 1,799 rendah 1,799 ≤ RKFD< 2,296 sedang 2,296 ≤ RKFD< 2,793 tinggi 2,793 ≤ RKFD sangat tinggi

Pasal 6

(1)

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFD kabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFD kabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota.

(2)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pendapatan asli daerah;

pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3)

Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4)

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus.

(5)

Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja bunga;

belanja bagi hasil; dan

belanja bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari: i) dana desa; dan ii) alokasi dana desa.

(6)

Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 7

(1)

Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: RKFD 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎−𝑖 = KFD 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎−𝑖 Belanja Pegawai 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎−𝑖 Keterangan: RKFD kabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; KFD kabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; dan Belanja Pegawai kabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

(2)

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Rentang RKFD Kategori Kapasitas Fiskal Daerah RKFD < 0,947 sangat rendah 0,947 ≤ RKFD < 1,203 rendah 1,203 ≤ RKFD < 1,459 sedang 1,459 ≤ RKFD < 1,715 tinggi 1,715 ≤ RKFD sangat tinggi

Pasal 8

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah terendah pada daerah otonom induk.

Pasal 9

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 1 Provinsi Aceh 1,049 Sangat Rendah 2 Provinsi Sumatera Utara 2,238 Sedang 3 Provinsi Sumatera Barat 1,460 Rendah 4 Provinsi Riau 2,567 Tinggi 5 Provinsi Jambi 1,899 Sedang 6 Provinsi Sumatera Selatan 1,832 Sedang 7 Provinsi Bengkulu 1,173 Sangat Rendah 8 Provinsi Lampung 1,726 Rendah 9 Provinsi DKI Jakarta 3,410 Sangat Tinggi 10 Provinsi Jawa Barat 2,456 Tinggi 11 Provinsi Jawa Tengah 1,821 Sedang 12 Provinsi DI Yogyakarta 1,418 Rendah 13 Provinsi Jawa Timur 1,865 Sedang 14 Provinsi Kalimantan Barat 2,058 Sedang 15 Provinsi Kalimantan Tengah 2,791 Tinggi 16 Provinsi Kalimantan Selatan 1,903 Sedang 17 Provinsi Kalimantan Timur 3,652 Sangat Tinggi 18 Provinsi Sulawesi Utara 1,172 Sangat Rendah 19 Provinsi Sulawesi Tengah 1,360 Rendah 20 Provinsi Sulawesi Selatan 1,545 Rendah 21 Provinsi Sulawesi Tenggara 1,517 Rendah 22 Provinsi Bali 2,179 Sedang 23 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,375 Rendah 24 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,505 Rendah 25 Provinsi Maluku 1,498 Rendah 26 Provinsi Papua 1,935 Sedang 27 Provinsi Maluku Utara 2,742 Tinggi 28 Provinsi Banten 2,819 Sangat Tinggi 29 Provinsi Bangka Belitung 1,755 Rendah 30 Provinsi Gorontalo 1,421 Rendah 31 Provinsi Kepulauan Riau 1,592 Rendah 32 Provinsi Papua Barat 3,877 Sangat Tinggi 33 Provinsi Sulawesi Barat 1,784 Rendah 34 Provinsi Kalimantan Utara 2,347 Tinggi 35 Provinsi Papua Selatan 1,935 Sedang 36 Provinsi Papua Tengah 1,935 Sedang 37 Provinsi Papua Pegunungan 1,935 Sedang 38 Provinsi Papua Barat Daya 1,935 Sedang B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 1 Kab. Aceh Barat 0,872 Sangat Rendah 2 Kab. Aceh Besar 1,026 Rendah 3 Kab. Aceh Selatan 1,430 Sedang 4 Kab. Aceh Singkil 0,982 Rendah 5 Kab. Aceh Tengah 0,785 Sangat Rendah 6 Kab. Aceh Tenggara 1,136 Rendah 7 Kab. Aceh Timur 0,674 Sangat Rendah 8 Kab. Aceh Utara 0,946 Sangat Rendah 9 Kab. Bireuen 0,786 Sangat Rendah 10 Kab. Pidie 0,779 Sangat Rendah 11 Kab. Simeulue 1,065 Rendah 12 Kota Banda Aceh 1,318 Sedang 13 Kota Sabang 1,012 Rendah 14 Kota Langsa 1,254 Sedang 15 Kota Lhokseumawe 0,950 Rendah 16 Kab. Gayo Lues 1,336 Sedang 17 Kab. Aceh Barat Daya 1,427 Sedang 18 Kab. Aceh Jaya 1,057 Rendah 19 Kab. Nagan Raya 1,074 Rendah 20 Kab. Aceh Tamiang 1,008 Rendah 21 Kab. Bener Meriah 0,958 Rendah 22 Kab. Pidie Jaya 1,365 Sedang 23 Kota Subulussalam 1,746 Sangat Tinggi 24 Kab. Asahan 1,122 Rendah 25 Kab. Dairi 1,133 Rendah 26 Kab. Deli Serdang 1,373 Sedang 27 Kab. Karo 0,788 Sangat Rendah 28 Kab. Labuhanbatu 1,118 Rendah 29 Kab. Langkat 0,625 Sangat Rendah 30 Kab. Mandailing Natal 0,827 Sangat Rendah 31 Kab. Nias 1,380 Sedang 32 Kab. Simalungun 1,097 Rendah 33 Kab. Tapanuli Selatan 1,911 Sangat Tinggi 34 Kab. Tapanuli Tengah 1,016 Rendah 35 Kab. Tapanuli Utara 0,868 Sangat Rendah 36 Kab. Toba 1,003 Rendah 37 Kota Binjai 0,845 Sangat Rendah 38 Kota Medan 2,750 Sangat Tinggi 39 Kota Pematang Siantar 0,957 Rendah 40 Kota Sibolga 1,300 Sedang 41 Kota Tanjung Balai 1,073 Rendah 42 Kota Tebing Tinggi 1,366 Sedang 43 Kota Padang Sidempuan 1,149 Rendah 44 Kab. Pakpak Bharat 1,398 Sedang 45 Kab. Nias Selatan 1,488 Tinggi NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 46 Kab. Humbang Hasundutan 1,254 Sedang 47 Kab. Serdang Bedagai 1,167 Rendah 48 Kab. Samosir 1,245 Sedang 49 Kab. Batu Bara 1,495 Tinggi 50 Kab. Padang Lawas 1,172 Rendah 51 Kab. Padang Lawas Utara 0,964 Rendah 52 Kab. Labuhanbatu Selatan 1,272 Sedang 53 Kab. Labuhanbatu Utara 1,195 Rendah 54 Kab. Nias Utara 1,646 Tinggi 55 Kab. Nias Barat 1,332 Sedang 56 Kota Gunungsitoli 1,282 Sedang 57 Kab. Limapuluh Kota 0,596 Sangat Rendah 58 Kab. Agam 0,958 Rendah 59 Kab. Kepulauan Mentawai 1,730 Sangat Tinggi 60 Kab. Padang Pariaman 0,750 Sangat Rendah 61 Kab. Pasaman 1,124 Rendah 62 Kab. Pesisir Selatan 0,803 Sangat Rendah 63 Kab. Sijunjung 1,014 Rendah 64 Kab. Solok 0,813 Sangat Rendah 65 Kab. Tanah Datar 0,965 Rendah 66 Kota Bukittinggi 1,533 Tinggi 67 Kota Padang Panjang 1,087 Rendah 68 Kota Padang 1,199 Rendah 69 Kota Payakumbuh 0,998 Rendah 70 Kota Sawahlunto 1,211 Sedang 71 Kota Solok 1,199 Rendah 72 Kota Pariaman 1,103 Rendah 73 Kab. Pasaman Barat 0,961 Rendah 74 Kab. Dharmasraya 0,966 Rendah 75 Kab. Solok Selatan 1,037 Rendah 76 Kab. Bengkalis 2,122 Sangat Tinggi 77 Kab. Indragiri Hilir 1,354 Sedang 78 Kab. Indragiri Hulu 1,278 Sedang 79 Kab. Kampar 0,846 Sangat Rendah 80 Kab. Kuantan Singingi 1,201 Rendah 81 Kab. Pelalawan 2,131 Sangat Tinggi 82 Kab. Rokan Hilir 1,362 Sedang 83 Kab. Rokan Hulu 1,108 Rendah 84 Kab. Siak 1,306 Sedang 85 Kota Dumai 1,659 Tinggi 86 Kota Pekanbaru 1,845 Sangat Tinggi 87 Kab. Kepulauan Meranti 1,570 Tinggi 88 Kab. Batang Hari 1,523 Tinggi 89 Kab. Bungo 1,133 Rendah 90 Kab. Kerinci 1,098 Rendah 91 Kab. Merangin 1,030 Rendah NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 92 Kab. Muaro Jambi 1,142 Rendah 93 Kab. Sarolangun 1,254 Sedang 94 Kab. Tanjung Jabung Barat 1,390 Sedang 95 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,426 Sedang 96 Kab. Tebo 1,303 Sedang 97 Kota Jambi 1,514 Tinggi 98 Kota Sungai Penuh 1,049 Rendah 99 Kab. Lahat 1,682 Tinggi 100 Kab. Musi Banyuasin 1,877 Sangat Tinggi 101 Kab. Musi Rawas 1,555 Tinggi 102 Kab. Muara Enim 1,161 Rendah 103 Kab. Ogan Komering Ilir 1,153 Rendah 104 Kab. Ogan Komering Ulu 1,401 Sedang 105 Kota Palembang 1,459 Tinggi 106 Kota Prabumulih 1,155 Rendah 107 Kota Pagar Alam 1,488 Tinggi 108 Kota Lubuk Linggau 0,977 Rendah 109 Kab. Banyuasin 1,264 Sedang 110 Kab. Ogan Ilir 1,118 Rendah 111 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,023 Rendah 112 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1,138 Rendah 113 Kab. Empat Lawang 1,515 Tinggi 114 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2,390 Sangat Tinggi 115 Kab. Musi Rawas Utara 2,330 Sangat Tinggi 116 Kab. Bengkulu Selatan 0,789 Sangat Rendah 117 Kab. Bengkulu Utara 1,126 Rendah 118 Kab. Rejang Lebong 0,921 Sangat Rendah 119 Kota Bengkulu 1,059 Rendah 120 Kab. Kaur 1,249 Sedang 121 Kab. Seluma 1,050 Rendah 122 Kab. Mukomuko 1,088 Rendah 123 Kab. Lebong 1,199 Rendah 124 Kab. Kepahiang 0,801 Sangat Rendah 125 Kab. Bengkulu Tengah 0,970 Rendah 126 Kab. Lampung Barat 0,849 Sangat Rendah 127 Kab. Lampung Selatan 1,020 Rendah 128 Kab. Lampung Tengah 0,791 Sangat Rendah 129 Kab. Lampung Utara 0,713 Sangat Rendah 130 Kab. Lampung Timur 1,051 Rendah 131 Kab. Tanggamus 1,121 Rendah 132 Kab. Tulang Bawang 1,245 Sedang 133 Kab. Way Kanan 0,958 Rendah 134 Kota Bandar Lampung 1,266 Sedang 135 Kota Metro 1,344 Sedang NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 136 Kab. Pesawaran 1,102 Rendah 137 Kab. Pringsewu 0,851 Sangat Rendah 138 Kab. Mesuji 1,404 Sedang 139 Kab. Tulang Bawang Barat 0,931 Sangat Rendah 140 Kab. Pesisir Barat 1,286 Sedang 141 Kab. Bandung 1,777 Sangat Tinggi 142 Kab. Bekasi 1,662 Tinggi 143 Kab. Bogor 2,110 Sangat Tinggi 144 Kab. Ciamis 0,740 Sangat Rendah 145 Kab. Cianjur 1,440 Sedang 146 Kab. Cirebon 1,006 Rendah 147 Kab. Garut 1,245 Sedang 148 Kab. Indramayu 1,003 Rendah 149 Kab. Karawang 1,414 Sedang 150 Kab. Kuningan 1,063 Rendah 151 Kab. Majalengka 1,159 Rendah 152 Kab. Purwakarta 1,311 Sedang 153 Kab. Subang 0,985 Rendah 154 Kab. Sukabumi 1,582 Tinggi 155 Kab. Sumedang 0,914 Sangat Rendah 156 Kab. Tasikmalaya 0,999 Rendah 157 Kota Bandung 1,489 Tinggi 158 Kota Bekasi 1,658 Tinggi 159 Kota Bogor 1,817 Sangat Tinggi 160 Kota Cirebon 1,400 Sedang 161 Kota Depok 2,481 Sangat Tinggi 162 Kota Sukabumi 1,075 Rendah 163 Kota Tasikmalaya 0,975 Rendah 164 Kota Cimahi 1,200 Rendah 165 Kota Banjar 0,953 Rendah 166 Kab. Bandung Barat 1,182 Rendah 167 Kab. Pangandaran 2,010 Sangat Tinggi 168 Kab. Banjarnegara 1,198 Rendah 169 Kab. Banyumas 0,986 Rendah 170 Kab. Batang 1,122 Rendah 171 Kab. Blora 1,107 Rendah 172 Kab. Boyolali 1,082 Rendah 173 Kab. Brebes 1,282 Sedang 174 Kab. Cilacap 1,192 Rendah 175 Kab. Demak 1,140 Rendah 176 Kab. Grobogan 1,053 Rendah 177 Kab. Jepara 1,194 Rendah 178 Kab. Karanganyar 0,927 Sangat Rendah 179 Kab. Kebumen 0,998 Rendah 180 Kab. Kendal 1,229 Sedang 181 Kab. Klaten 0,925 Sangat Rendah NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 182 Kab. Kudus 1,194 Rendah 183 Kab. Magelang 1,045 Rendah 184 Kab. Pati 1,016 Rendah 185 Kab. Pekalongan 0,927 Sangat Rendah 186 Kab. Pemalang 0,873 Sangat Rendah 187 Kab. Purbalingga 0,804 Sangat Rendah 188 Kab. Purworejo 1,152 Rendah 189 Kab. Rembang 1,215 Sedang 190 Kab. Semarang 1,142 Rendah 191 Kab. Sragen 0,945 Sangat Rendah 192 Kab. Sukoharjo 1,231 Sedang 193 Kab. Tegal 1,183 Rendah 194 Kab. Temanggung 1,147 Rendah 195 Kab. Wonogiri 0,674 Sangat Rendah 196 Kab. Wonosobo 1,145 Rendah 197 Kota Magelang 1,798 Sangat Tinggi 198 Kota Pekalongan 1,540 Tinggi 199 Kota Salatiga 1,424 Sedang 200 Kota Semarang 2,450 Sangat Tinggi 201 Kota Surakarta 2,012 Sangat Tinggi 202 Kota Tegal 1,498 Tinggi 203 Kab. Bantul 1,378 Sedang 204 Kab. Gunung Kidul 1,137 Rendah 205 Kab. Kulon Progo 1,174 Rendah 206 Kab. Sleman 1,676 Tinggi 207 Kota Yogyakarta 1,603 Tinggi 208 Kab. Bangkalan 0,994 Rendah 209 Kab. Banyuwangi 2,941 Sangat Tinggi 210 Kab. Blitar 1,386 Sedang 211 Kab. Bojonegoro 3,532 Sangat Tinggi 212 Kab. Bondowoso 1,031 Rendah 213 Kab. Gresik 2,293 Sangat Tinggi 214 Kab. Jember 1,533 Tinggi 215 Kab. Jombang 1,291 Sedang 216 Kab. Kediri 1,610 Tinggi 217 Kab. Lamongan 1,757 Sangat Tinggi 218 Kab. Lumajang 1,496 Tinggi 219 Kab. Madiun 1,378 Sedang 220 Kab. Magetan 1,229 Sedang 221 Kab. Malang 1,578 Tinggi 222 Kab. Mojokerto 1,322 Sedang 223 Kab. Nganjuk 1,010 Rendah 224 Kab. Ngawi 1,114 Rendah 225 Kab. Pacitan 0,856 Sangat Rendah 226 Kab. Pamekasan 1,295 Sedang 227 Kab. Pasuruan 1,533 Tinggi NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 228 Kab. Ponorogo 1,235 Sedang 229 Kab. Probolinggo 0,978 Rendah 230 Kab. Sampang 1,232 Sedang 231 Kab. Sidoarjo 1,798 Sangat Tinggi 232 Kab. Situbondo 1,323 Sedang 233 Kab. Sumenep 1,100 Rendah 234 Kab. Trenggalek 0,986 Rendah 235 Kab. Tuban 1,413 Sedang 236 Kab. Tulungagung 0,887 Sangat Rendah 237 Kota Blitar 2,164 Sangat Tinggi 238 Kota Kediri 1,641 Tinggi 239 Kota Madiun 1,576 Tinggi 240 Kota Malang 1,677 Tinggi 241 Kota Mojokerto 2,214 Sangat Tinggi 242 Kota Pasuruan 1,703 Tinggi 243 Kota Probolinggo 1,275 Sedang 244 Kota Surabaya 3,078 Sangat Tinggi 245 Kota Batu 1,546 Tinggi 246 Kab. Bengkayang 1,409 Sedang 247 Kab. Landak 1,296 Sedang 248 Kab. Kapuas Hulu 1,377 Sedang 249 Kab. Ketapang 1,169 Rendah 250 Kab. Mempawah 1,030 Rendah 251 Kab. Sambas 0,980 Rendah 252 Kab. Sanggau 1,529 Tinggi 253 Kab. Sintang 0,933 Sangat Rendah 254 Kota Pontianak 1,799 Sangat Tinggi 255 Kota Singkawang 1,195 Rendah 256 Kab. Sekadau 1,270 Sedang 257 Kab. Melawi 1,154 Rendah 258 Kab. Kayong Utara 1,218 Sedang 259 Kab. Kubu Raya 1,343 Sedang 260 Kab. Barito Selatan 1,399 Sedang 261 Kab. Barito Utara 2,004 Sangat Tinggi 262 Kab. Kapuas 2,027 Sangat Tinggi 263 Kab. Kotawaringin Barat 1,421 Sedang 264 Kab. Kotawaringin Timur 1,366 Sedang 265 Kota Palangka Raya 1,190 Rendah 266 Kab. Katingan 1,632 Tinggi 267 Kab. Seruyan 1,779 Sangat Tinggi 268 Kab. Sukamara 1,547 Tinggi 269 Kab. Lamandau 1,499 Tinggi 270 Kab. Gunung Mas 1,266 Sedang 271 Kab. Pulang Pisau 1,716 Sangat Tinggi 272 Kab. Murung Raya 2,222 Sangat Tinggi 273 Kab. Barito Timur 1,589 Tinggi NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 274 Kab. Banjar 1,160 Rendah 275 Kab. Barito Kuala 0,919 Sangat Rendah 276 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,626 Tinggi 277 Kab. Hulu Sungai Tengah 1,642 Tinggi 278 Kab. Hulu Sungai Utara 1,470 Tinggi 279 Kab. Kotabaru 1,972 Sangat Tinggi 280 Kab. Tabalong 1,673 Tinggi 281 Kab. Tanah Laut 1,920 Sangat Tinggi 282 Kab. Tapin 2,209 Sangat Tinggi 283 Kota Banjarbaru 1,621 Tinggi 284 Kota Banjarmasin 2,020 Sangat Tinggi 285 Kab. Balangan 2,611 Sangat Tinggi 286 Kab. Tanah Bumbu 3,527 Sangat Tinggi 287 Kab. Berau 3,293 Sangat Tinggi 288 Kab. Kutai Kartanegara 2,757 Sangat Tinggi 289 Kab. Kutai Barat 1,650 Tinggi 290 Kab. Kutai Timur 2,725 Sangat Tinggi 291 Kab. Paser 2,920 Sangat Tinggi 292 Kota Balikpapan 2,414 Sangat Tinggi 293 Kota Bontang 1,853 Sangat Tinggi 294 Kota Samarinda 2,584 Sangat Tinggi 295 Kab. Penajam Paser Utara 1,603 Tinggi 296 Kab. Mahakam Ulu 5,939 Sangat Tinggi 297 Kab. Bolaang Mongondow 0,984 Rendah 298 Kab. Minahasa 0,800 Sangat Rendah 299 Kab. Kepulauan Sangihe 0,913 Sangat Rendah 300 Kota Bitung 1,622 Tinggi 301 Kota Manado 1,693 Tinggi 302 Kab. Kepulauan Talaud 1,104 Rendah 303 Kab. Minahasa Selatan 0,878 Sangat Rendah 304 Kota Tomohon 1,198 Rendah 305 Kab. Minahasa Utara 1,378 Sedang 306 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1,061 Rendah 307 Kota Kotamobagu 1,365 Sedang 308 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,130 Rendah 309 Kab. Minahasa Tenggara 1,064 Rendah 310 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,121 Rendah 311 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,397 Sedang 312 Kab. Banggai 1,165 Rendah 313 Kab. Banggai Kepulauan 0,873 Sangat Rendah 314 Kab. Buol 0,772 Sangat Rendah 315 Kab. Toli-Toli 1,095 Rendah 316 Kab. Donggala 0,587 Sangat Rendah NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 317 Kab. Morowali 2,658 Sangat Tinggi 318 Kab. Poso 0,737 Sangat Rendah 319 Kota Palu 1,566 Tinggi 320 Kab. Parigi Moutong 1,277 Sedang 321 Kab. Tojo Una-Una 1,316 Sedang 322 Kab. Sigi 0,958 Rendah 323 Kab. Banggai Laut 1,105 Rendah 324 Kab. Morowali Utara 1,380 Sedang 325 Kab. Bantaeng 1,210 Sedang 326 Kab. Barru 0,918 Sangat Rendah 327 Kab. Bone 0,945 Sangat Rendah 328 Kab. Bulukumba 1,023 Rendah 329 Kab. Enrekang 1,144 Rendah 330 Kab. Gowa 1,055 Rendah 331 Kab. Jeneponto 1,222 Sedang 332 Kab. Luwu 1,074 Rendah 333 Kab. Luwu Utara 1,105 Rendah 334 Kab. Maros 1,189 Rendah 335 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1,081 Rendah 336 Kota Palopo 1,284 Sedang 337 Kab. Luwu Timur 1,676 Tinggi 338 Kab. Pinrang 0,935 Sangat Rendah 339 Kab. Sinjai 0,978 Rendah 340 Kab. Kepulauan Selayar 1,481 Tinggi 341 Kab. Sidenreng Rappang 1,030 Rendah 342 Kab. Soppeng 0,840 Sangat Rendah 343 Kab. Takalar 0,756 Sangat Rendah 344 Kab. Tana Toraja 0,946 Sangat Rendah 345 Kab. Wajo 0,871 Sangat Rendah 346 Kota Parepare 1,586 Tinggi 347 Kota Makassar 2,846 Sangat Tinggi 348 Kab. Toraja Utara 1,450 Sedang 349 Kab. Buton 0,945 Sangat Rendah 350 Kab. Konawe 1,033 Rendah 351 Kab. Kolaka 2,177 Sangat Tinggi 352 Kab. Muna 1,007 Rendah 353 Kota Kendari 1,188 Rendah 354 Kota Bau-bau 1,125 Rendah 355 Kab. Konawe Selatan 1,334 Sedang 356 Kab. Bombana 1,685 Tinggi 357 Kab. Wakatobi 1,604 Tinggi 358 Kab. Kolaka Utara 1,321 Sedang 359 Kab. Konawe Utara 2,036 Sangat Tinggi 360 Kab. Buton Utara 1,728 Sangat Tinggi 361 Kab. Konawe Kepulauan 2,199 Sangat Tinggi NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 362 Kab. Kolaka Timur 1,635 Tinggi 363 Kab. Muna Barat 1,298 Sedang 364 Kab. Buton Tengah 1,854 Sangat Tinggi 365 Kab. Buton Selatan 1,498 Tinggi 366 Kab. Badung 1,897 Sangat Tinggi 367 Kab. Bangli 1,240 Sedang 368 Kab. Buleleng 1,036 Rendah 369 Kab. Gianyar 2,007 Sangat Tinggi 370 Kab. Jembrana 1,239 Sedang 371 Kab. Karangasem 1,160 Rendah 372 Kab. Klungkung 1,418 Sedang 373 Kab. Tabanan 1,135 Rendah 374 Kota Denpasar 1,432 Sedang 375 Kab. Bima 0,929 Sangat Rendah 376 Kab. Dompu 1,273 Sedang 377 Kab. Lombok Barat 0,953 Rendah 378 Kab. Lombok Tengah 0,763 Sangat Rendah 379 Kab. Lombok Timur 1,264 Sedang 380 Kab. Sumbawa 1,082 Rendah 381 Kota Mataram 1,547 Tinggi 382 Kota Bima 1,230 Sedang 383 Kab. Sumbawa Barat 2,362 Sangat Tinggi 384 Kab. Lombok Utara 1,444 Sedang 385 Kab. Alor 1,348 Sedang 386 Kab. Belu 1,139 Rendah 387 Kab. Ende 0,827 Sangat Rendah 388 Kab. Flores Timur 0,864 Sangat Rendah 389 Kab. Kupang 1,261 Sedang 390 Kab. Lembata 0,884 Sangat Rendah 391 Kab. Manggarai 1,254 Sedang 392 Kab. Ngada 0,981 Rendah 393 Kab. Sikka 1,047 Rendah 394 Kab. Sumba Barat 2,216 Sangat Tinggi 395 Kab. Sumba Timur 1,274 Sedang 396 Kab. Timor Tengah Selatan 0,860 Sangat Rendah 397 Kab. Timor Tengah Utara 0,913 Sangat Rendah 398 Kota Kupang 1,049 Rendah 399 Kab. Rote Ndao 1,225 Sedang 400 Kab. Manggarai Barat 1,826 Sangat Tinggi 401 Kab. Nagekeo 1,013 Rendah 402 Kab. Sumba Barat Daya 1,685 Tinggi 403 Kab. Sumba Tengah 1,622 Tinggi 404 Kab. Manggarai Timur 1,382 Sedang 405 Kab. Sabu Raijua 1,535 Tinggi 406 Kab. Malaka 1,571 Tinggi 407 Kab. Kepulauan Tanimbar 1,176 Rendah NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 408 Kab. Maluku Tengah 0,983 Rendah 409 Kab. Maluku Tenggara 1,841 Sangat Tinggi 410 Kab. Buru 0,831 Sangat Rendah 411 Kota Ambon 1,032 Rendah 412 Kab. Seram Bagian Barat 0,996 Rendah 413 Kab. Seram Bagian Timur 1,391 Sedang 414 Kab. Kepulauan Aru 1,727 Sangat Tinggi 415 Kota Tual 1,292 Sedang 416 Kab. Maluku Barat Daya 1,863 Sangat Tinggi 417 Kab. Buru Selatan 1,588 Tinggi 418 Kab. Biak Numfor 1,253 Sedang 419 Kab. Jayapura 1,485 Tinggi 420 Kab. Kepulauan Yapen 1,356 Sedang 421 Kota Jayapura 1,049 Rendah 422 Kab. Sarmi 2,519 Sangat Tinggi 423 Kab. Keerom 1,285 Sedang 424 Kab. Waropen 2,546 Sangat Tinggi 425 Kab. Supiori 1,411 Sedang 426 Kab. Mamberamo Raya 3,772 Sangat Tinggi 427 Kab. Halmahera Tengah 3,982 Sangat Tinggi 428 Kota Ternate 1,159 Rendah 429 Kab. Halmahera Barat 1,150 Rendah 430 Kab. Halmahera Timur 2,264 Sangat Tinggi 431 Kab. Halmahera Selatan 1,992 Sangat Tinggi 432 Kab. Halmahera Utara 2,483 Sangat Tinggi 433 Kab. Kepulauan Sula 1,781 Sangat Tinggi 434 Kota Tidore Kepulauan 1,692 Tinggi 435 Kab. Pulau Morotai 2,144 Sangat Tinggi 436 Kab. Pulau Taliabu 3,882 Sangat Tinggi 437 Kab. Lebak 1,036 Rendah 438 Kab. Pandeglang 0,690 Sangat Rendah 439 Kab. Serang 0,908 Sangat Rendah 440 Kab. Tangerang 1,785 Sangat Tinggi 441 Kota Cilegon 1,543 Tinggi 442 Kota Tangerang 1,847 Sangat Tinggi 443 Kota Serang 1,303 Sedang 444 Kota Tangerang Selatan 2,781 Sangat Tinggi 445 Kab. Bangka 1,562 Tinggi 446 Kab. Belitung 1,122 Rendah 447 Kota Pangkal Pinang 1,252 Sedang 448 Kab. Bangka Selatan 1,835 Sangat Tinggi 449 Kab. Bangka Tengah 1,076 Rendah 450 Kab. Bangka Barat 1,420 Sedang 451 Kab. Belitung Timur 1,188 Rendah 452 Kab. Boalemo 0,903 Sangat Rendah 453 Kab. Gorontalo 0,850 Sangat Rendah NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 454 Kota Gorontalo 1,314 Sedang 455 Kab. Pohuwato 1,174 Rendah 456 Kab. Bone Bolango 0,866 Sangat Rendah 457 Kab. Gorontalo Utara 1,360 Sedang 458 Kab. Natuna 1,659 Tinggi 459 Kab. Kepulauan Anambas 1,263 Sedang 460 Kab. Karimun 1,699 Tinggi 461 Kota Batam 1,675 Tinggi 462 Kota Tanjung Pinang 1,069 Rendah 463 Kab. Lingga 1,353 Sedang 464 Kab. Bintan 0,957 Rendah 465 Kab. Fakfak 1,297 Sedang 466 Kab. Manokwari 0,719 Sangat Rendah 467 Kab. Teluk Bintuni 4,393 Sangat Tinggi 468 Kab. Teluk Wondama 2,123 Sangat Tinggi 469 Kab. Kaimana 1,817 Sangat Tinggi 470 Kab. Manokwari Selatan 1,450 Sedang 471 Kab. Pegunungan Arfak 2,266 Sangat Tinggi 472 Kab. Majene 0,846 Sangat Rendah 473 Kab. Mamuju 1,236 Sedang 474 Kab. Polewali Mandar 1,241 Sedang 475 Kab. Mamasa 0,891 Sangat Rendah 476 Kab. Pasangkayu 1,341 Sedang 477 Kab. Mamuju Tengah 1,722 Sangat Tinggi 478 Kab. Bulungan 1,809 Sangat Tinggi 479 Kab. Malinau 2,064 Sangat Tinggi 480 Kab. Nunukan 1,624 Tinggi 481 Kota Tarakan 1,610 Tinggi 482 Kab. Tana Tidung 2,043 Sangat Tinggi 483 Kab. Merauke 1,610 Tinggi 484 Kab. Boven Digoel 2,317 Sangat Tinggi 485 Kab. Mappi 1,859 Sangat Tinggi 486 Kab. Asmat 1,760 Sangat Tinggi 487 Kab. Mimika 3,781 Sangat Tinggi 488 Kab. Nabire 1,170 Rendah 489 Kab. Paniai 1,853 Sangat Tinggi 490 Kab. Puncak Jaya 2,147 Sangat Tinggi 491 Kab. Dogiyai 1,841 Sangat Tinggi 492 Kab. Puncak 2,116 Sangat Tinggi 493 Kab. Intan Jaya 2,091 Sangat Tinggi 494 Kab. Deiyai 1,834 Sangat Tinggi 495 Kab. Jayawijaya 1,893 Sangat Tinggi 496 Kab. Yahukimo 2,072 Sangat Tinggi NO NAMA DAERAH RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH 497 Kab. Pegunungan Bintang 1,864 Sangat Tinggi 498 Kab. Tolikara 2,380 Sangat Tinggi 499 Kab. Mamberamo Tengah 2,304 Sangat Tinggi 500 Kab. Yalimo 2,223 Sangat Tinggi 501 Kab. Lanny Jaya 2,015 Sangat Tinggi 502 Kab. Nduga 3,503 Sangat Tinggi 503 Kab. Sorong 1,415 Sedang 504 Kota Sorong 0,944 Sangat Rendah 505 Kab. Raja Ampat 2,150 Sangat Tinggi 506 Kab. Sorong Selatan 1,650 Tinggi 507 Kab. Maybrat 1,749 Sangat Tinggi 508 Kab. Tambrauw 2,423 Sangat Tinggi MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Informasi!

Informasi!