(2) kode dan uraian identitas unit, meliputi bagian anggaran, unit organisasi, dan Satker; (3) pagu anggaran DIPA; (4) ketentuan-ketentuan atau pernyataan _(disclaimer)_ dari BUN, meliputi antara lain: fungsi DIPA, penggunaan dana dalam DIPA merupakan tanggung jawab PA/KPA, masa berlakunya DIPA; dan (5) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk SP DIPA Induk dan kode pengaman berupa _digital stamp_ sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). e) Tata Cara Pengesahan DIPA (1) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan SP DIPA Induk; (2) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan SP DIPA Induk; (3) SP DIPA Induk yang telah disahkan dan DIPA Induk yang telah ditandatangani, merupakan satu kesatuan yang sah dan menjadi dasar penerbitan DIPA Petikan untuk masing- masing satker dibawahnya; dan (4) Berdasarkan SP DIPA Induk yang telah disahkan, maka SP DIPA Petikan dan DIPA Petikan untuk masing-masing Satker diterbitkan secara otomatis dari sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa _digital stamp_ sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk berkenaan. f) Tanggal Pengesahan DIPA Penetapan SP DIPA Induk oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA Petikan dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan terhadap DIPA yang diterima dari PA pada tahun berjalan maka penetapan SP DIPA dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 6) Penggandaan dan Pendistribusian DIPA BA K/L DIPA yang telah disahkan, selanjutnya digandakan dan disampaikan kepada pihak-pihak dengan rincian sebagai berikut: a) DIPA Induk BA K/L, disampaikan kepada: (1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L; (2) Pimpinan unit eselon I/pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Program; dan (3) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. b) DIPA Petikan, disampaikan kepada: (1) Satker bersangkutan; (2) Kepala KPPN pembayar; (3) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; (4) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; (5) Menteri/Pimpinan Lembaga: (a) Sekretaris Jenderal; (b) Inspektur Jenderal; dan