Sistem dan Prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pengadaan RKBMN untuk pengadaan BMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan. RKBMN untuk pengadaan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga, program dan rencana keluaran _(output)_ Kementerian/Lembaga berupa BMN, dan Daftar Barang Kuasa Pengguna. Penyusunan RKBMN bersifat _bottom-up_ , dalam hal ini RKBMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang, yang kemudian dikonsolidasikan oleh Pengguna Barang. A. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Pengaturan SBSK BMN sebagaimana PMK SBSK tersebut secara garis besar mencakup ketentuan berikut: 1. Bangunan Gedung Kantor a. Standar ketinggian bangunan Standar ketinggian Bangunan Gedung Kantor didasarkan pada struktur pejabat tertinggi yang direncanakan akan menempati secara permanen Bangunan Gedung Kantor yang bersangkutan. Dalam hal ini klasifikasi Bangunan Gedung Kantor terdiri atas tipe A, B, C, D, E1, dan E2. b. Standar kebutuhan unit bangunan Kebutuhan jumlah unit Bangunan Gedung Kantor pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas MENTERI KEUANGAN penggunaan lahan, kecuali untuk Bangunan Tipe E1 dan E2 yang dibatasi jumlah maksimumnya 1 (satu) bangunan untuk setiap unit. Untuk jumlah luas lantai keseluruhan bangunan disesuaikan dengan luas lantai bruto. c. Standar luas bangunan Perhitungan luas Bangunan Gedung Kantor memerlukan input data pegawai yang akan menempati Bangunan Gedung Kantor yang diusulkan kebutuhan pengadaannya. Data kepegawaian dimaksud merupakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Dalam hal komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang ditetapkan/diputuskan berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, digunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai mana yang lebih besar. Komposisi/struktur dan jumlah pegawai akan menentukan standar luas bangunan maksimum yang dapat dipertimbangkan. Dalam perhitungan luas bangunan, tidak diperbolehkan menginput pegawai yang sama pada lebih dari satu bangunan. Luas bangunan sesuai standar telah mencakup ruang penunjang, yang terdiri atas ruang rapat utama, ruang pertemuan/aula, ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, lobby/fasilitas lain, dan ruang pelayanan. d. Standar luas ruang kerja Merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto. Standar luas ruang kerja disesuaikan dengan struktur pejabat yang direncanakan akan menggunakan ruang kerja yang bersangkutan, dikarenakan adanya perbedaan standar luas ruang tambahan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing. Standar luas ruang kerja juga memperhatikan penataan MENTERI KEUANGAN ruang kerja untuk perkantoran yang menerapkan Ruang Kerja Bersama, antara lain berupa ruang kerja, ruang rapat, dan ruang lainnya. 2. Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Batasan luas tanah yang dibutuhkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengadaan bangunan beserta fasilitas pendukungnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi mengikuti ketentuan standar luas tanah. Standar luas tertinggi atas tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku di daerah setempat, dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan tanah untuk bangunan gedung kantor, harus telah memiliki rencana Bangunan Gedung Kantor yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, RKBMN untuk pengadaan tanah untuk bangunan gedung kantor hanya dapat diajukan bersamaan dengan RKBMN untuk pengadaan bangunan gedung kantor yang direncanakan dibangun di atasnya. 3. Bangunan Rumah Negara a. Standar ketinggian Standar ketinggian Bangunan Rumah Negara adalah berdasarkan tipe Rumah Negara, di mana Rumah Negara tipe khusus, tipe A, dan tipe B paling tinggi 2 (dua) lantai, sedangkan Rumah Negara tipe C, tipe D, dan tipe E adalah 1 (satu) lantai. b. Standar kebutuhan unit bangunan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan jumlah unit bangunan rumah negara, keluasan tanah, dan keluasan bangunan melalui RKBMN berdasarkan pembahasan bersama antara Pengguna MENTERI KEUANGAN Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. Dokumen hasil pembahasan agar disertakan saat penyampaian RKBMN, antara lain berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum, surat, atau surat pernyataan dari instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. c. Standar luas bangunan Perhitungan luas Bangunan Rumah Negara memerlukan input data pegawai yang akan menempati Bangunan Rumah Negara yang diusulkan kebutuhan pengadaannya (data tingkat jabatan dan tingkat kepangkatan penghuni). Standar luas bangunan didasarkan pada klasifikasi tipe bangunan Rumah Negara. 4. Tanah untuk Bangunan Rumah Negara Batasan luas tanah yang dibutuhkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengadaan bangunan beserta fasilitas pendukungnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi mengikuti ketentuan standar luas tanah. Standar maksimum luas Tanah untuk Bangunan Rumah Negara ditentukan oleh tipe Rumah Negara yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Rumah Negara, harus telah memiliki rencana tipe Bangunan Rumah Negara yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, RKBMN untuk pengadaan tanah untuk Rumah Negara hanya dapat diajukan bersamaan dengan RKBMN untuk pengadaan Rumah Negara yang direncanakan dibangun di atasnya. Standar luas Tanah untuk Bangunan Rumah Negara wajib memperhatikan RTRW. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun, luas tanah MENTERI KEUANGAN disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terdapat toleransi luas maksimum Tanah untuk Bangunan Rumah Negara sebagaimana PMK SBSK. 5. Bangunan Pendidikan a. Standar ketinggian bangunan Standar ketinggian Bangunan Pendidikan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan Bangunan Gedung Negara dan/atau di bidang pendidikan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang RTRW. b. Standar kebutuhan unit Jumlah Bangunan Gedung Pendidikan yang dapat dibangun pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. c. Standar luas bangunan Perhitungan luas Bangunan Gedung Pendidikan memerlukan input klasifikasi Bangunan Gedung Pendidikan yang diperuntukkan akan dibangun sesuai dengan jenjang pendidikan yang diusulkan kebutuhan pengadaannya. Klasifikasi Bangunan Gedung Pendidikan dimaksud yaitu Bangunan Pendidikan Dasar, Bangunan Pendidikan Menengah Pertama, Bangunan Pendidikan Menengah Atas, dan Bangunan Pendidikan Menengah Kejuruan. d. Standar luas ruang pendidikan Standar luas ruang pendidikan untuk tiap jenjang pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan. Standar Bangunan Gedung Pendidikan terdiri atas ruang pendidikan berupa ruang kelas dan ruang penunjang berupa ruang MENTERI KEUANGAN lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai jenjang pendidikan. 6. Tanah Bangunan Pendidikan Standar maksimum luas Tanah untuk Bangunan Gedung Pendidikan ditentukan oleh klasifikasi bangunan pendidikan yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Klasifikasi Bangunan Gedung Pendidikan akan ditentukan oleh jenjang pendidikan. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Pendidikan, harus telah memiliki rencana klasifikasi bangunan pendidikan yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, RKBMN untuk pengadaan tanah untuk Bangunan Pendidikan hanya dapat diajukan bersamaan dengan RKBMN untuk pengadaan Bangunan Pendidikan yang direncanakan dibangun di atasnya. Dalam hal ruang pendidikan menyatu dengan gedung perkantoran, luas tanah pada SBSK ruang dan/atau bangunan tempat pendidikan diperhitungkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan luas tanah pada SBSK tanah dan/atau bangunan gedung perkantoran. 7. Bangunan Tempat Persidangan a. Standar ketinggian bangunan Standar ketinggian Bangunan Tempat Persidangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan Bangunan Gedung Negara dan/atau di bidang persidangan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang RTRW. MENTERI KEUANGAN b. Standar kebutuhan unit Jumlah Bangunan Tempat Persidangan yang dapat dibangun pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. c. Standar luas bangunan Perhitungan luas Bangunan Tempat Persidangan memerlukan input klasifikasi peradilan yang diusulkan kebutuhan pengadaannya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. d. Standar luas ruang tempat persidangan Standar luas ruang tempat persidangan diperlukan dalam menentukan jumlah seluruh ruangan yang menjadi dasar dalam perhitungan luas bangunan neto tempat persidangan. Standar luas ruang tempat persidangan terdiri atas Ruang Persidangan dan Ruang Penunjang kegiatan sidang yang ditetapkan berdasarkan jenis peradilan. 8. Tanah Bangunan Tempat Persidangan Standar luas tanah Bangunan Tempat Persidangan merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan yang digunakan untuk tempat persidangan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Persidangan, harus telah memiliki rencana klasifikasi Bangunan Tempat Persidangan yang akan berdiri di atas tanah yang MENTERI KEUANGAN diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, RKBMN untuk pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Persidangan hanya dapat diajukan bersamaan dengan RKBMN untuk pengadaan Bangunan Tempat Persidangan yang direncanakan dibangun di atasnya. Dalam hal tempat persidangan menyatu dengan gedung perkantoran, luas tanah pada SBSK ruang dan/atau Bangunan Tempat Persidangan diperhitungkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan luas tanah pada SBSK tanah dan/atau bangunan gedung perkantoran. 9. Bangunan Ruang Tahanan a. Standar ketinggian bangunan Standar ketinggian Bangunan Ruang Tahanan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan Bangunan Gedung Negara dan/atau di bidang pemasyarakatan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang RTRW. b. Standar kebutuhan unit Jumlah Bangunan Ruang Tahanan yang dapat dibangun pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. c. Standar luas bangunan Perhitungan luas Bangunan Ruang Tahanan memerlukan input klasifikasi dan/atau kelas satuan kerja di bidang pemasyarakatan yang diusulkan kebutuhan pengadaannya. Klasifikasi satuan kerja dimaksud yaitu: 1) Rumah Tahanan Negara (Rutan), meliputi: a) Rutan Kelas I; dan b) Rutan Kelas II. MENTERI KEUANGAN 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), meliputi: a) Lapas Kelas I; b) Lapas Kelas II; dan c) Lapas Kelas III. 3) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS); dan 4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). d. Standar luas ruang tahanan Standar luas ruang tahanan diperlukan dalam menentukan jumlah seluruh ruangan yang menjadi dasar dalam perhitungan luas bangunan neto ruang tahanan. Standar luas ruang ruang tahanan terdiri atas Bangunan Ruang Tahanan dan Ruang Penunjang disesuaikan dengan jenis ruang tahanan. 10. Tanah Bangunan Ruang Tahanan Standar luas tanah Bangunan Ruang Tahanan merupakan batasan luas tanah yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk membangun unit bangunan yang digunakan untuk ruang tahanan beserta fasilitas pendukungnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. Kementerian/Lembaga yang akan mengusulkan pengadaan Tanah untuk Bangunan Ruang Tahanan, harus telah memiliki rencana klasifikasi Bangunan Ruang Tahanan yang akan berdiri di atas tanah yang diusulkan pengadaannya. Dengan demikian, RKBMN untuk pengadaan tanah untuk Bangunan Ruang Tahanan hanya dapat diajukan bersamaan dengan RKBMN untuk pengadaan Bangunan Ruang Tahanan yang direncanakan dibangun di atasnya. MENTERI KEUANGAN Dalam hal ruang tahanan menyatu dengan gedung perkantoran, luas tanah pada SBSK ruang dan/atau bangunan tahanan diperhitungkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan luas tanah pada SBSK tanah dan/atau bangunan gedung perkantoran. 11. Kendaraan Jabatan SBSK BMN berupa Kendaraan Jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan pada setiap Kementerian/Lembaga yang mengacu pada PMK SBSK dengan rincian sebagai berikut: Tabel I.1 SBSK Kendaraan Jabatan Kualifikasi Tingkat Jabatan Jumlah Maksimum Jenis dan Spesifikasi A Menteri dan yang setingkat 2 Sedan 3.500 cc, 6 Silinder dan/atau SUV ( _Sport_ _Utility_ _Vehicles_ )/MPV ( _Multi_ _Purpose_ _Vehicles_ ) 3.500 cc, 6 Silinder A Wakil Menteri dan yang setingkat 1 Sedan 3.500 cc, 6 Silinder atau SUV ( _Sport_ _Utility_ _Vehicles_ )/MPV ( _Multi_ _Purpose_ _Vehicles_ ) 3.500 cc, 6 Silinder B Eselon IA dan yang setingkat 1 Sedan 2.500 cc, 4 Silinder atau SUV 3.000 cc, 6 Silinder C Eselon IB dan yang setingkat 1 Sedan 2.000 cc, 4 Silinder atau SUV 2.500 cc, 4 Silinder D Eselon IIA dan yang setingkat 1 SUV 2.500 cc, 4 Silinder MENTERI KEUANGAN Kualifikasi Tingkat Jabatan Jumlah Maksimum Jenis dan Spesifikasi E Eselon IIB dan yang setingkat 1 SUV 2.000 cc, 4 Silinder F Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor 1 MPV 2.000 cc Bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 Silinder G Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota 1 MPV 1.500 cc, 4 Silinder Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepada kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota 1 Sepeda Motor 225 cc, 1 Silinder 12. Kendaraan Operasional. a. SBSK BMN berupa Kendaraan Operasional disesuaikan dengan tingkat eselonisasi satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang mengacu pada PMK SBSK dengan rincian sebagai berikut: MENTERI KEUANGAN Tabel I.2 SBSK Kendaraan Operasional No. Satuan Kerja Jumlah Kendaraan Operasional Keterangan Roda 4 (Mobil MPV 1.500 cc, 4 Silinder) Roda 2 (Sepeda Motor 225 cc, 1 Silinder) 1. Setingkat Eselon I/ Kantor Pusat Sejumlah jabatan Eselon III Sejumlah jabatan Eselon III + 1 unit Kendaraan Operasional roda 4 untuk penyelenggara kesekretariatan di masing- masing Unit Eselon II 2. Setingkat Eselon II/ Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Sejumlah jabatan Eselon III Sejumlah jabatan Eselon III + 1 unit Kendaraan Operasional roda 4 untuk penyelenggara kesekretariatan 3. Setingkat Eselon III/ Kantor Pelayanan 50% jumlah jabatan Eselon IV Sejumlah jabatan Eselon IV Pembulatan ke atas 4. Setingkat Eselon IV/Kantor Pelayanan - Sejumlah jabatan Eselon IV + sejumlah Eselon V jika ada b. Pemenuhan kebutuhan Kendaraan Operasional dapat berasal dari alih fungsi Kendaraan Jabatan untuk kendaraan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK SBSK. MENTERI KEUANGAN c. SBSK kendaraan roda empat dan roda dua merupakan batas tertinggi dalam pemenuhan kebutuhan Kendaraan Operasional pada satuan kerja. 13. Kendaraan Fungsional Kendaraan Fungsional merupakan alat angkutan darat bermotor yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi tertentu Kementerian/Lembaga. Kendaraan Fungsional bukan merupakan Kendaraan Jabatan/Kendaraan Operasional untuk jabatan/pejabat fungsional. Pada dasarnya, Kendaraan Fungsional digunakan terbatas untuk fungsi khusus tertentu saja, misalnya mobil _ambulance_ , mobil patroli, mobil pemadam kebakaran, kendaraan taktis, bus, dan lain-lain. SBSK Kendaraan Fungsional ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga. B. Penyusunan RKBMN 1. Penyusunan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang a. Usulan RKBMN Penyusunan RKBMN dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIMAN. Dalam menyusun RKBMN, Kuasa Pengguna Barang (KPB) berpedoman pada Renstra-K/L yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya serta SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK. 1) Renstra-K/L Penggunaan BMN dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Untuk itu, diperlukan adanya relevansi atau keterkaitan pengadaan BMN dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang konsisten dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga. MENTERI KEUANGAN 2) Standar Barang dan Standar Kebutuhan SBSK secara umum merupakan batas tertinggi standar BMN yang dapat diusulkan pengadaannya, sebagaimana dijelaskan di bagian atas. Dalam hal Kuasa Pengguna Barang memiliki pertimbangan, pengadaan BMN dapat diupayakan di bawah standar maksimum. 3) Kebijakan terkait pengelolaan BMN dari Pengelola Barang Kebijakan terkait pengelolaan BMN yang berdampak pada RKBMN untuk pengadaan. 4) Ketentuan lain-lain Dalam penyusunan usulan rencana pengadaan, Kuasa Pengguna Barang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Dalam hal terdapat barang yang sama dalam 2 (dua) dokumen RKBMN Hasil Penelaahan yang berbeda, dokumen yang berlaku adalah RKBMN Hasil Penelaahan yang terakhir. Sebagai contoh: dalam RKBMN Hasil Penelaahan TA 2024 (yang ditetapkan tahun 2022) telah disetujui usulan pembelian Tanah dan Bangunan. Namun, dalam RKA-K/L TA 2024 (yang ditetapkan tahun 2023) hanya pembelian tanah yang disetujui anggarannya. Karena anggaran bangunan belum disetujui, Pengguna Barang mengusulkan kembali pengadaan bangunan pada tahun 2023 untuk RKBMN TA 2025 dan disetujui dalam RKBMN Hasil Penelaahan. Hal ini mengakibatkan terdapat 2 (dua) dokumen RKBMN Hasil Penelaahan pada tahun yang berbeda yang memuat rencana pengadaan bangunan yang sama. Dalam kasus ini, RKBMN Hasil Penelaahan yang berlaku (valid) adalah RKBMN Hasil Penelaahan TA 2025 (yang ditetapkan terakhir). b) Kuasa Pengguna Barang tidak diperkenankan untuk mengusulkan pengadaan BMN berupa tanah saja tanpa disertai MENTERI KEUANGAN usulan pengadaan bangunan di atasnya. Penyusunan usulan RKBMN untuk pengadaan gedung kantor terdiri dari gedung beserta tanah. c) Rencana kegiatan rekonstruksi (pembangunan kembali dengan merobohkan bangunan yang berdiri di atas tanah, untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama), dilaksanakan melalui usulan RKBMN untuk pengadaan. d) Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Rumah Negara, rencana pengadaan Rumah Negara tidak dapat diusulkan pemenuhannya melalui skema sewa. e) Dalam hal telah dilaksanakan _delayering_ jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, standar kebutuhan pengadaan Kendaraan Operasional dapat dilakukan dengan tetap memperhitungkan jabatan struktural lama yang berubah menjadi jabatan fungsional. f) Dalam hal terdapat usulan pengadaan karena pembentukan organisasi baru, perhitungan SBSK BMN didasarkan pada struktur organisasi sebagaimana persetujuan menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, struktur organisasi dan tata laksana Kementerian/Lembaga sesuai keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga, dan asumsi kebutuhan BMN unit yang setingkat pada kementerian/Lembaga serta dokumen lainnya yang mendukung penyusunan dan struktur organisasi baru. b. Optimalisasi BMN yang ada ( _Existing_ BMN) Dalam rangka optimalisasi _existing_ BMN, penetapan kebutuhan pengadaan BMN harus mempertimbangkan _existing_ BMN sesuai usulan rencana pengadaannya. Hal ini sebagaimana definisi Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun MENTERI KEUANGAN 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: “Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”. 1) Data _Existing_ BMN Data _existing_ BMN yang digunakan adalah data per tanggal penyusunan RKBMN yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang wajib melengkapi dan melakukan _update_ data _existing_ BMN per tanggal penyusunan RKBMN, untuk kemudian disinkronisasikan dengan _existing_ data BMN yang terdapat pada aplikasi SIMAN. Informasi data _existing_ BMN dimaksud untuk tiap sub kelompok BMN antara lain sebagai berikut: a) Bangunan Gedung Kantor Lokasi, luas bangunan dan luas lantai dasar bangunan, status BMN (digunakan dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan (kecuali dalam hal digunakan sendiri). b) Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Lokasi, luas tanah, luas tanah yang digunakan untuk bangunan, KDB, status BMN (digunakan dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan (kecuali dalam hal digunakan sendiri). c) Bangunan Rumah Negara Lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan atau terindikasi _idle_ ). d) Tanah untuk Bangunan Rumah Negara Lokasi, luas tanah dan luas tanah yang digunakan untuk bangunan, dan tipe Bangunan Rumah Negara yang berdiri MENTERI KEUANGAN di atasnya, KDB, dan status BMN (digunakan, dimanfaatkan, atau terindikasi _idle_ ). e) Bangunan Pendidikan Lokasi, luas bangunan dan luas lantai dasar bangunan, status BMN (digunakan, dimanfaatkan, dan/atau terindikasi _idle_ ), dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan (kecuali dalam hal digunakan sendiri). f) Tanah untuk Bangunan Pendidikan Lokasi, luas tanah, luas tanah yang digunakan untuk bangunan, KDB, status BMN (digunakan, dimanfaatkan, dan/atau terindikasi idle), dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan (kecuali dalam hal digunakan sendiri). g) Bangunan Tempat Persidangan Lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi _idle_ ). h) Tanah untuk Bangunan Tempat Persidangan Lokasi, luas tanah, luas tanah yang digunakan untuk bangunan, KDB, status BMN (digunakan sendiri dan/atau dimanfaatkan), dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan (kecuali dalam hal digunakan sendiri). i) Bangunan Ruang Tahanan Lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan atau terindikasi _idle_ ). j) Tanah untuk Bangunan Ruang Tahanan Lokasi, luas tanah, luas tanah yang digunakan untuk bangunan, KDB, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi _idle_ ). k) Kendaraan Jabatan Kondisi, status BMN (digunakan sendiri untuk jabatan atau rencana pengelolaan), dan spesifikasi kendaraan. MENTERI KEUANGAN l) Kendaraan Operasional Kondisi, status BMN (digunakan sendiri untuk operasional atau rencana pengelolaan), dan spesifikasi kendaraan. m) Kendaraan Fungsional Kondisi, status BMN (digunakan sendiri untuk fungsi tertentu atau rencana pengelolaan), dan spesifikasi kendaraan. 2) Penyesuaian _Existing_ BMN dengan SBSK Dalam rangka menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan, _existing_ BMN akan disesuaikan dengan SBSK yang berlaku sebagai salah satu pertimbangan usulan pengadaan BMN. Penyesuaian _existing_ BMN dengan SBSK untuk tiap sub kelompok BMN sebagai berikut; a) Bangunan Gedung Kantor _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi _existing_ BMN yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut; (1) untuk usulan pengadaan bangunan gedung kantor unit pusat, lokasi dibatasi pada provinsi yang sama; (2) untuk usulan pengadaan bangunan gedung kantor unit vertikal lokasi dibatasi pada kota/kabupaten yang sama; (3) untuk usulan pengadaan bangunan gedung kantor unit vertikal yang berada pada tingkat kecamatan antara lain Kantor Urusan Agama dan Kantor Kepolisian Sektor, lokasi dibatasi pada kecamatan yang sama; (4) untuk usulan pengadaan bangunan gedung kantor yang bersifat khusus seperti gedung keuangan negara, lokasi dibatasi pada kota/kabupaten yang sama. MENTERI KEUANGAN Untuk keperluan perhitungan SBSK _existing_ BMN, diperlukan input data kepegawaian pada organisasi Kuasa Pengguna Barang. Data kepegawaian mencakup komposisi/struktur dan jumlah pegawai ideal berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku (tidak termasuk komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang direncanakan akan menempati bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya). Dalam hal komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati _existing_ BMN berbeda dengan peraturan perundang- undangan mengenai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, digunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai mana yang lebih besar. b) Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah e _xisting_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sebagaimana tersebut pada huruf a) (untuk Bangunan Gedung Kantor) di atas. Standar luas maksimum tanah ditentukan oleh luas lantai dasar bangunan yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan dan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. c) Bangunan Rumah Negara Informasi data _existing_ Bangunan Rumah Negara berupa lokasi, luas bangunan, status BMN (digunakan sendiri atau terindikasi _idle_ ), digunakan dalam pengajuan usulan pengadaan dan MENTERI KEUANGAN pembahasan dengan kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. d) Tanah untuk Bangunan Rumah Negara _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Standar luas maksimum tanah ditentukan oleh tipe Bangunan Rumah Negara yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan RTRW. Sebagai bahan pertimbangan, terdapat toleransi luas maksimum Tanah untuk Bangunan Rumah Negara sebagaimana PMK SBSK. e) Bangunan Pendidikan _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Perhitungan SBSK _existing_ BMN berdasarkan kelompok jenjang pendidikan. f) Tanah Bangunan Pendidikan _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang MENTERI KEUANGAN berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. g) Bangunan Tempat Persidangan _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Perhitungan SBSK _existing_ BMN berdasarkan jenis peradilan. h) Tanah Bangunan Tempat Persidangan _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. i) Bangunan Ruang Tahanan _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Perhitungan SBSK _existing_ BMN berdasarkan jenis dan/atau kelas satuan kerja di bidang pemasyarakatan. MENTERI KEUANGAN j) Tanah Bangunan Ruang Tahanan _Existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam proses usulan pengadaan adalah _existing_ BMN dengan lokasi yang sama dengan lokasi BMN yang diusulkan pengadaannya. Kriteria lokasi yang akan dipertimbangkan berlaku sama dengan huruf a) untuk Bangunan Gedung Kantor. Standar luas maksimum tanah merupakan hasil perhitungan 5 (lima) kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RTRW. k) Kendaraan Jabatan Data _existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan Kendaraan Jabatan adalah data sub kelompok kendaraan bermotor sebagai berikut: (a) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan i. Sedan (3020101001) ii. Jeep (3020101002) iii. Station Wagon (3020101003) iv. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (3020101999) (b) Kendaraan Bermotor Penumpang i. Mini Bus (3020102003) ii. Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya (3020102999) (c) Kendaraan Bermotor Roda Dua i. Sepeda Motor (3020104001) ii. Scooter (3020104002) iii. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (3020104999) MENTERI KEUANGAN Data _eksisting_ BMN yang dilakukan optimalisasi didasarkan pada klasifikasi Kendaraan Jabatan sesuai dengan usulan pengadaannya. Sebagai contoh, dalam penyusunan usulan Kendaraan Jabatan untuk Menteri/Wakil Menteri, data eksisting yang dapat dioptimalisasi adalah Sedan dan/atau SUV atau MPV. (l) Kendaraan Operasional Data _existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan Kendaraan Operasional adalah data sub kelompok kendaraan bermotor sebagai berikut: (a) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan i. Sedan (3020101001) ii. Jeep (3020101002) iii. Station Wagon (3020101003) iv. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (3020101999) (b) Kendaraan Bermotor Penumpang i. Mini Bus (3020102003) ii. Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya (3020102999) (c) Kendaraan Bermotor Roda Dua i. Sepeda Motor (3020104001) ii. Scooter (3020104002) iii. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (3020104999) Data _existing_ BMN yang dilakukan optimalisasi didasarkan pada kendaraan eksisting dengan status BMN digunakan sendiri untuk Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Jabatan yang direncanakan untuk dialihkan menjadi Kendaraan Operasional dengan memperhatikan standar dan spesifikasi Kendaraan Operasional. MENTERI KEUANGAN (m) Kendaraan Fungsional Data _existing_ BMN yang dipertimbangkan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan Kendaraan Fungsional adalah data sub kelompok kendaraan bermotor sesuai yang telah ditetapkan Pengelola Barang atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga. 3) Optimalisasi _Existing_ BMN Optimalisasi _existing_ BMN berlaku untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor, Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara, Tanah dan/atau Bangunan Pendidikan, Tanah dan/atau Tempat Persidangan, Tanah dan/atau Ruang Tahanan, Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Fungsional. Dalam menyusun RKBMN Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang wajib mempertimbangkan ketersediaan BMN sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. a) Optimalisasi _existing_ BMN untuk Tanah dan/atau Bangunan Optimalisasi _existing_ BMN untuk Tanah dan/atau Bangunan dalam hal terdapat tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan untuk digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan/dipindahtangankan/dihapuskan pada tahun pelaksanaan RKBMN (Tahun Anggaran). Dengan mempertimbangkan bahwa SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK secara umum merupakan standar maksimum, angka negatif pada optimalisasi _existing_ data BMN tidak serta merta menjadi dasar sebagai penambahan kebutuhan pengadaan BMN di luar yang diusulkan. MENTERI KEUANGAN b) Optimalisasi _existing_ BMN __ untuk Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Fungsional: Dalam rangka optimalisasi _existing_ BMN, penetapan kebutuhan pengadaan BMN akan mempertimbangkan _existing_ BMN berupa kendaraan sesuai usulan rencana pengadaannya dan mempertimbangkan rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. (1) Rencana Penggunaan Rencana penggunaan terhadap _existing_ BMN berupa kendaraan merupakan alokasi terhadap kendaraan yang telah ada dengan memperhatikan rencana penggunaan antara lain: (a) Status Tetap Status tetap terhadap _existing_ BMN adalah apabila terhadap kendaraan _existing_ tersebut tetap digunakan untuk menunjang kegiatan dinas pejabat atau kegiatan dinas operasional sebagaimana selama ini. Kendaraan tersebut dipertimbangkan sebagai kendaraan yang dapat dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pejabat yang bersangkutan sebagaimana Formulir 2.1 PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. (b) Dialihkan ke pejabat lain (untuk Kendaraan Jabatan) Rencana penggunaan _existing_ kendaraan berupa pengalihan sebagai kendaraan pejabat lainnya harus tetap memperhatikan SBSK kendaraan untuk pejabat yang akan menerima alokasi tersebut serta tetap mempertimbangkan Renstra-K/L yang bersangkutan. (c) Dialihkan ke jenis Kendaraan Operasional (untuk Kendaraan Jabatan) Rencana pengalihfungsian _existing_ kendaraan menjadi Kendaraan Operasional harus mempertimbangkan MENTERI KEUANGAN Renstra-K/L yang bersangkutan, kewajaran penggunaan atas perubahan fungsi kendaraan, dan spesifikasi Kendaraan Operasional. i. Renstra-K/L Alih fungsi dilaksanakan karena terdapat penambahan tugas dan fungsi atau untuk memperbaiki pelaksanaan tugas dan fungsi K/L yang selama ini berjalan kurang optimal akibat performa _existing_ Kendaraan Operasional yang kurang baik. ii. Kewajaran: (i) Jumlah kendaran operasional setelah alih fungsi: a. Alih fungsi dapat dilaksanakan sepanjang jumlah Kendaraan Operasional kantor setelah alih fungsi tidak melebihi standar kebutuhan; atau b. Jumlah Kendaraan Operasional dengan adanya alih fungsi tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, alih fungsi direncanakan berkenaan dengan rencana pemindahtanganan/ penghapusan _existing_ Kendaraan Operasional kantor yang didukung dengan dokumen memadai dengan mempertimbangkan ketentuan pengelolaan BMN mengenai pemindahtanganan /penghapusan BMN; (ii) Umur kendaraan Kendaraan Jabatan yang direncanakan untuk dialihkan menjadi Kendaraan Operasional paling sedikit telah berumur 7 (tujuh) pada tahun penyusunan RKBMN: MENTERI KEUANGAN a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru; (iii) Jenis dan Spesifikasi c. kendaraan roda 4 (empat) SUV atau MPV maksimal 2500cc; atau d. kendaraan roda 2 (dua); Secara umum, rencana alih fungsi agar mengedepankan prinsip _value for money_ (efisiensi, efektivitas, etika, dan ekonomis). iii. Diproses untuk alih status penggunaan Pengalihan status penggunaan _existing_ kendaraan dapat dilakukan dalam hal terdapat Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan alih status penggunaan kepada Pengguna Barang yang menguasai _existing_ kendaraan tersebut. (2) Rencana Pemanfaatan Terhadap kendaraan _existing_ yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi serta dapat dioptimalisasi melalui pemanfaatan, dapat diusulkan dalam RKBMN untuk pemanfaatan BMN dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pemanfaatan BMN. (3) Rencana Pemindahtanganan Terhadap kendaraan _existing_ yang memenuhi syarat-syarat pemindahtanganan, dapat diusulkan dalam RKBMN untuk MENTERI KEUANGAN pemindahtanganan BMN dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pemindahtanganan BMN. (4) Rencana Penghapusan Terhadap kendaraan _existing_ yang memenuhi syarat-syarat penghapusan, dapat diusulkan dalam RKBMN untuk penghapusan BMN dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Penghapusan BMN. Dalam hal kendaraan memenuhi syarat untuk dialihkan ke pejabat lain, dialihkan status penggunaannya, dimanfaatkan, dipindahtangankan, atau dihapuskan, _existing_ kendaraan tidak dipertimbangkan untuk dioptimalisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kendaraan yang diusulkan pengadaannya. Dalam hal Kendaraan Jabatan memenuhi syarat untuk dialihkan sebagai Kendaraan Operasional, _existing_ kendaraan tidak dipertimbangkan untuk dioptimalisasi untuk pemenuhan kebutuhan Kendaraan Jabatan, tetapi dipertimbangkan untuk dioptimalkan untuk pemenuhan Kendaraan Operasional. Dalam hal ini, _existing_ kendaraan telah sesuai dengan SBSK. c. Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil BMN merupakan kebutuhan BMN yang diperoleh berdasarkan perhitungan SBSK (sebagaimana uraian pada huruf a) setelah dikurangi optimalisasi _existing_ BMN (sebagaimana uraian pada huruf b). MENTERI KEUANGAN d. Keterangan Lainnya Kuasa Pengguna Barang agar memberikan informasi mengenai alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN, apakah melalui pembelian dan sewa, kemudian mengusulkan salah satu alternatif yang terbaik sesuai kebutuhan. Penggunaan energi per meter persegi maupun per orang agar menjadi perhatian dalam penyediaan rekomendasi skema pemenuhan kebutuhan BMN berupa bangunan. 2. Penyampaian RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang a. Kuasa Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk Pengadaan sesuai Formulir 2.1 Lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN secara berjenjang, yaitu kepada Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W)/Koordinator Wilayah dan/atau kepada Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1). Penyampaian RKBMN dilaksanakan melalui aplikasi SIMAN. Apabila struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan tidak mempunyai PPB-W/Koordinator Wilayah, RKBMN KPB dapat langsung dikonsolidasi oleh PPB-E1. Proses pengkonsolidasian RKBMN KPB sampai menjadi RKBMN Pengguna Barang adalah sebagai berikut: Gambar I.2 Proses Konsolidasi RKBMN pada Kuasa Pengguna Barang-Untuk Pengadaan KPB PPB- W/Korwil PPB-E1 Pengguna Barang Konsolidasi Konsolidasi Penelitian _Confidence_ _Level_ MENTERI KEUANGAN b. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (PPB-W) PPB-W/Koordinator Wilayah melaksanakan konsolidasi RKBMN pada KPB untuk wilayah kerjanya. PPB-W atau Koordinator Wilayah selanjutnya melakukan pengiriman hasil konsolidasi RKBMN seluruh KPB di wilayah kerjanya kepada PPB-E1 atau Koordinator Eselon I. c. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (PPB-E1) PPB-E1 atau Koordinator Eselon I melaksanakan konsolidasi dan penelitian RKBMN pada PPB-W wilayah kerjanya. Penelitian dimaksudkan untuk memastikan terjadinya optimalisasi BMN di lingkungan Eselon I Kementerian/Lembaga. Untuk kepentingan tersebut, PPB-E1 atau Koordinator Eselon I dapat meminta KPB untuk melakukan perbaikan atas RKBMN atau melakukan perbaikan secara langsung dalam proses penggabungan RKBMN untuk wilayah kerjanya. PPB-E1 atau Koordinator Eselon I selanjutnya melakukan pengiriman hasil konsolidasi RKBMN seluruh PPB-W atau Koordinator Wilayah/KPB di wilayah kerjanya kepada Pengguna Barang. Pada tahap akhir penyusunan, Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang berasal dari seluruh PPB-E1 atau Koordinator Eselon I, untuk kemudian melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengguna Barang bertanggung jawab menyampaikan hasil penelitian atas RKBMN untuk pengadaan BMN kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN. Selanjutnya, Pengguna Barang menyesuaikan RKBMN dengan hasil reviu yang disampaikan APIP K/L. RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP K/L disampaikan kepada Pengelola Barang, dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan formulir 2.2 Lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN disertai kelengkapan dokumen MENTERI KEUANGAN sebagaimana Pasal 23 PMK dimaksud. Penyusunan RKBMN tetap wajib dilaksanakan meskipun tidak terdapat rencana pengadaan BMN. C. Penyusunan Perubahan RKBMN 1. Penyusunan Perubahan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang a. Ketentuan Umum Usulan Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan BMN memuat informasi perubahan kebutuhan unit BMN dan perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan dari semula sebagaimana telah ditetapkan dalam RKBMN Hasil Penelaahan. Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut: 1) Revisi Anggaran Dalam hal terdapat revisi anggaran yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan BMN, Pengguna Barang dapat mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan atas RKBMN Hasil Penelaahan. Dalam hal ini, kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran agar mengacu pada ketentuan mengenai revisi anggaran. Sebagai contoh kejadian bencana alam pada bulan Februari Tahun Anggaran 20XX-1 yang merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran. Dalam hal kebutuhan pengadaan akibat bencana diperlukan dalam tahun 20XX-1 yaitu dalam tahun terjadinya bencana alam, Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan BMN Tahun Anggaran 20XX-1 sebelum dilakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran. Hal ini sebagaimana pengaturan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK Perencanaan Kebutuhan BMN. Perubahan RKBMN karena revisi anggaran tersebut berlaku untuk MENTERI KEUANGAN semua kondisi yang menyebabkan diperlukannya revisi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai revisi anggaran. 2) Perubahan Organisasi Dalam hal Kementerian/Lembaga mengalami perubahan organisasi yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan BMN, Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan perubahan RKBMN. Usulan perubahan RKBMN dapat dilakukan dalam hal persetujuan menteri yang mempunyai tugas di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menjadi dasar perubahan organisasi persetujuan menteri tersebut, diterima setelah batas waktu penyampaian usulan RKBMN kepada Pengelola Barang atau setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sebelum tahun pelaksanaan RKBMN. Usulan perubahan RKBMN dimaksud dapat diusulkan setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sampai dengan tahun pelaksanaan RKBMN. Perubahan RKBMN dimaksud diusulkan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu pelaksanaan anggaran. Sebagai contoh perubahan organisasi TA 20XX di mana persetujuan menteri yang mempunyai tugas di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi diterima pada bulan Februari Tahun 20XX-1 yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan. Dalam kasus ini, Pengguna Barang dapat mengusulkan perubahan RKBMN TA 20XX mulai bulan Februari Tahun 20XX-1 sampai dengan TA 20XX. 3) Perubahan Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan Apabila dalam RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan BMN yang telah ditetapkan terdapat perubahan mekanisme pemenuhannya, Pengguna Barang harus mengusulkan perubahan MENTERI KEUANGAN RKBMN kepada Pengelola Barang dengan disertai alasan perubahan pemenuhan mekanismenya. Perubahan RKBMN akibat perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan diusulkan setelah penetapan RKBMN Hasil Penelaahan sampai dengan tahun pelaksanaan RKBMN. Perubahan RKBMN dimaksud diusulkan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat, prinsip efisiensi dan efektivitas serta keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sebagai contoh terdapat perubahan mekanisme pengadaan BMN pada RKBMN Hasil Penelaahan TA 20XX yang telah ditetapkan menggunakan mekanisme sewa, tetapi akan diubah menggunakan mekanisme pembelian. Pengguna Barang harus mengusulkan perubahan RKBMN TA 20XX yang dapat dilaksanakan mulai Februari Tahun 20XX-1 sampai dengan tahun pelaksanaan anggaran TA 20XX. b. Usulan Perubahan RKBMN Proses penyusunan perubahan RKBMN dilakukan dengan menggunakan Formulir 4.1 Lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dilengkapi dengan Formulir 2.1 dan Formulir 2.2 Lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN, di mana pengisian matrik perubahan RKBMN-nya sebagai berikut: 1) semula Diisi sesuai hasil penetapan dalan RKBMN Hasil Penelaahan. 2) menjadi Diisi dengan perubahan rencana unit dan/atau luas. 3) alasan perubahan Diisi dengan perubahan mekanisme pemenuhan dan/atau alasan perubahan yang relevan. MENTERI KEUANGAN 2. Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Perubahan RKBMN Tata cara penyusunan RKBMN pertama kali sebagaimana tertuang dalam BAB IV PMK Perencanaan Kebutuhan BMN berlaku _mutatis_ _mutandis_ terhadap penyusunan usulan perubahan RKBMN atas tambahan unit BMN dan/atau perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan. MENTERI KEUANGAN Ilustrasi RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang – untuk Pengadaan Untuk memudahkan pemahaman, diberikan ilustrasi yang terbagi atas 7 (tujuh) bentuk perencanaan pengadaan sebagai berikut: 1. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor, yang terdiri dari beberapa skenario: a. Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor. b. Perluasan Bangunan Gedung Kantor. c. Penambahan unit Bangunan Gedung Kantor dengan 1 (satu) unit _existing_ Bangunan Gedung Kantor. d. Penambahan unit Bangunan Gedung Kantor dengan _existing_ Bangunan Gedung Kantor lebih dari satu unit. 2. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara. 3. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Pendidikan. 4. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Tempat Persidangan. 5. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Ruang Tahanan. 6. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Kendaraan Jabatan, yang terdiri dari beberapa skenario: a. Pengadaan kendaraan terdapat _existing_ kendaraan yang direncanakan tetap digunakan sesuai peruntukannya. b. Pengadaan kendaraan di bawah kualifikasi standar pada satker di mana tidak terdapat _existing_ kendaraan. c. Pengadaan kendaraan pada satker di mana _existing_ kendaraan direncanakan untuk dialihkan ke pejabat lain. 7. Ilustrasi RKBMN untuk pengadaan Kendaraan Operasional. 1. Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Komposisi/struktur dan jumlah pegawai menentukan luas bangunan neto (Lbn) yang merupakan keseluruhan luas ruang kerja, ruang MENTERI KEUANGAN penunjang (ruang rapat utama, ruang pertemuan/aula, ruang arsip, ruang fungsional, toilet, ruang server, dan lobby/fasilitas lain, dan ruang pelayanan). Ruang pelayanan ditentukan oleh target layanan (pengunjung) per hari. a. Kasus 1: Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor (tanpa BMN _existing_ ) Contoh: KPB merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 700m2 untuk dibangun kantor 3 (tiga) lantai seluas 400m2 di atasnya. 1) Asumsi-asumsi: a) KPB belum mempunyai tanah dan bangunan gedung kantor. b) Komposisi struktur/jumlah pegawai: No Komposisi/Struktur Jumlah (Orang) 1 Eselon III (sebagai __ Kepala __ Kantor) 1 2 Eselon IV (bukan __ kepala kantor) 5 3 Pelaksana 30 4 Jumlah Pegawai (1+2+3) 36 c) Target layanan publik 100 orang/hari. d) KDB yang berlaku adalah 70%. 2) Penjelasan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan a) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. b) SBSK (1) Luas Bangunan Neto (Lbn) Luas ruang pelayanan dengan asumsi target pelayanan 100 orang/hari adalah 75 m2. Lbn berdasarkan MENTERI KEUANGAN komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan adalah 459,94 m2. (2) Klasifikasi Bangunan Standar ketinggian bangunan gedung kantor pelayanan dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon III adalah bangunan tipe E1 dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai. Standar kebutuhan unit maksimum adalah 1 (satu) unit bangunan. Dengan ketinggian maksimum 4 lantai, KPB dimungkinkan untuk merencanakan pengadaan bangunan gedung kantor dengan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat rendah”. Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dengan demikian, Lbn sebesar 459,94 m2 tersebut pada angka 1) adalah 75% dari Lbb. (3) Koefisien Dasar Bangunan Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka. (4) Luas Bangunan Bruto Berdasarkan angka 1) dan angka 2), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 613 m2 (459,94 m2 dibagi 75%). Dengan Lbb sebesar 613 m2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, luas lantai dasar bangunan diasumsikan seluas 204 m2 (613 m2 bagi 3 lantai). (5) Luas Lahan Berdasarkan asumsi KDB adalah 70% dan luas lantai dasar bangunan 204 m2, LMin yang wajib diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 292 m2 dan LMax yang dapat diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 1460 m2. MENTERI KEUANGAN Simulasi perhitungan SBSK pengadaan tanah dan bangunan di atas disajikan pada table berikut: Tabel I.3 Simulasi Perhitungan SBSK Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor NO KETERANGAN LUAS RUANGAN TOTAL* RENCANA JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN (M2) 1 Menteri 763 0 0 2 Wakil Menteri 102 0 0 3 Eselon IA (Kepala Kantor) 342 0 0 4 Eselon IA (Non Kepala Kantor) 192 0 0 5 Eselon IB (Kepala Kantor) 319 0 0 6 Eselon IB (Non Kepala Kantor) 169 0 0 7 Eselon IIA (Kepala Kantor) 210 0 0 8 Eselon IIA (Non Kepala Kantor) 110 0 0 9 Eselon IIB (Kepala Kantor) 198 0 0 10 Eselon IIB (Non Kepala Kantor) 98 0 0 11 Eselon III (Kepala Kantor) 117 1 117 12 Eselon III (Non Kepala Kantor) 21 0 0 13 Eselon IV (Kepala Kantor) 31 0 0 14 Eselon IV (Non Kepala Kantor) 11 5 55 14 Pejabat Fungsional Gol. IV 17 0 0 16 ^Pejabat Eselon V/Pejabat Fungsional Gol. III 11 0 0 17 Pelaksana 5 30 150 18 Jumlah Pegawai 36 19 Ruang Arsip 0,4 m2 x jmlh pegawai 14,4 20 Ruang Fungsional 0,8 m2 x jmlh pegawai 28,8 21 Toilet ^5 m2 setiap 25 pegawai 10 22 Ruang Server 0,02 m2 x jmlh pegawai 0,72 23 Ruang Pelayanan yang dilayani 100 75 24 Lobby/Fasilitas Lain 20 m2 per 1000 m2 9,02 LUAS NETTO 459,94 Nisbah Luas Netto 75 MENTERI KEUANGAN LUAS BRUTO 613,25 *luas ruangan pejabat sudah termasuk Ruang Rapat Utama dan/atau Ruang Pertemuan/aula B. MENGHITUNG LUAS TANAH a Luas Bangunan Bruto (LBB) 613 b Luas Bangunan Eksisting c Jumlah Lantai Bangunan 3 Lantai d Luas Dasar Bangunan (LDB) sebesar : Lbb / Lantai 204 e Jika ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku sebesar 70% f Luas Minimum Lahan (LMin) 292 m2 g Luas Maksimum Lahan (LMax) 1.460 c) Optimalisasi _Existing_ BMN KPB belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor, maka tidak terdapat optimalisasi _existing_ BMN atau nilai optimalisasi _existing_ BMN adalah nul (0). d) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu tanah seluas 1460 m2 dan bangunan gedung kantor seluas 613 m2. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.4 MENTERI KEUANGAN Tabel I.4 RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0800 Kanwil DJKN Jawa Barat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx KPKNLXXXX PROGRAM : xxxxxxx Program __ contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx __ xxx Tanah Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 531111 __ 533111 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan No. PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIM A LISASI EXSIS TING BMN KEBUTU HAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 135111 Tanah Tidak terdapat _existing_ BMN berupa Tanah dan Bangunan Mekanisme pembelian 1. 2010104001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan 700 m ^2 1.460 m ^2 1.460 m ^2 JUMLAH USULAN TANAH 700 m ^2 1.460m ^2 1.460 m ^2 B. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen 400 m ^2 613 m ^2 613 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 400 m ^2 613 m ^2 613 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN b. Kasus 2: Perluasan Bangunan Gedung Kantor Contoh: KPB merencanakan untuk memperluas bangunan gedung kantor menjadi 4 lantai dengan luas lantai total (luas bangunan) dari semula 400m2 menjadi 500m2 karena penambahan jumlah pegawai akibat pengembangan organisasi. 1) Asumsi-asumsi: a) KPB mempunyai tanah dan/atau bangunan gedung kantor seluas 700 m2/400 m2 dengan jumlah lantai bangunan 3 (tiga). Luas lantai dasar bangunan adalah 140m2. b) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai: No Komposisi/Struktur Pegawai Jumlah Semula Menjadi 1 Eselon III (sbg __ Kepala __ Kantor) 1 1 2 Eselon IV (bukan __ kepala kantor) 5 6 3 Pelaksana 30 34 4 Jumlah Pegawai 36 41 c) Target layanan publik 100 orang/hari. d) KDB yang berlaku adalah 70%. 2) Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan a) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. b) SBSK (1) Luas Bangunan Neto (Lbn) Ruang pelayanan dengan asumsi target pelayanan 100 orang/hari adalah 75 m2. Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan adalah 497,78 m2. MENTERI KEUANGAN (2) Klasifikasi Bangunan Standar ketinggian bangunan gedung kantor pelayanan dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon III adalah bangunan tipe E1 dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai. Standar kebutuhan unit maksimum adalah 1 (satu) unit bangunan. Dengan ketinggian maksimum 4 lantai, KPB dimungkinkan untuk merencanakan perluasan bangunan gedung kantor dengan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat rendah”. Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dengan demikian, Lbn sebesar 497,78 m2 tersebut pada angka 1) adalah 75% dari Lbb. (3) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 70% dari luas lahan yang tersedia. (4) Luas Bangunan Bruto (Lbb) Berdasarkan angka 1) dan angka 2), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 497,78 m2 /75% = 664 m2. Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel I.5 MENTERI KEUANGAN Tabel I.5 Simulasi Perhitungan SBSK Perluasan Bangunan Gedung Kantor NO KETERANGAN LUAS RUANGAN TOTAL* RENCANA JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN (M2) 1 Menteri 763 0 0 2 Wakil Menteri 102 0 0 3 Eselon IA (Kepala Kantor) 342 0 0 4 Eselon IA (Non Kepala Kantor) 192 0 0 5 Eselon IB (Kepala Kantor) 319 0 0 6 Eselon IB (Non Kepala Kantor) 169 0 0 7 Eselon IIA (Kepala Kantor) 210 0 0 8 Eselon IIA (Non Kepala Kantor) 110 0 0 9 Eselon IIB (Kepala Kantor) 198 0 0 10 Eselon IIB (Non Kepala Kantor) 98 0 0 11 Eselon III (Kepala Kantor) 117 1 117 12 Eselon III (Non Kepala Kantor) 21 0 0 13 Eselon IV (Kepala Kantor) 31 0 0 14 Eselon IV (Non Kepala Kantor) 11 6 66 14 Pejabat Fungsional Gol. IV 17 0 0 16 ^Pejabat Eselon V/Pejabat Fungsional Gol. III 11 0 0 17 Pelaksana 5 34 170 18 Jumlah Pegawai 41 19 Ruang Arsip 0,4 m2 x jmlh pegawai 16,4 20 Ruang Fungsional 0,8 m2 x jmlh pegawai 32,8 21 Toilet 5 m2 setiap 25 pegawai 10 22 Ruang Server 0,02 m2 x jmlh pegawai 0,82 MENTERI KEUANGAN 23 Ruang Pelayanan yang dilayani 100 75 24 Lobby/Fasilitas Lain 20 m2 per 1000 m2 9,76 LUAS NETTO 497,78 Nisbah Luas Netto 75 LUAS BRUTO 663,71 *luas ruangan pejabat sudah termasuk Ruang Rapat Utama dan/atau Ruang Pertemuan/aula B. MENGHITUNG LUAS TANAH a Luas Bangunan Bruto (LBB) 663 b Luas Bangunan Eksisting c Jumlah Lantai Bangunan 4 Lantai d Luas Dasar Bangunan (LDB) sebesar : Lbb / Lantai 166 e Jika ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku sebesar 70% f Luas Minimum Lahan (LMin) 237 m2 g Luas Maksimum Lahan (LMax) 1.184 (5) Optimalisasi _Existing_ BMN Dalam kasus ini, KPB hanya memiliki 1 (satu) unit bangunan gedung kantor (telah sesuai standar kebutuhan unit). Lbb telah dihitung berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai (setelah penambahan) yang akan menempati bangunan gedung kantor yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh luas _existing_ bangunan gedung kantor sebesar 400m2 merupakan luas bangunan yang dapat dioptimalkan. (6) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil BMN/perluasan bangunan yang dapat dipertimbangkan maksimum seluas 663 m2–400 m2= 263 MENTERI KEUANGAN m2. Dengan luas kebutuhan riil bangunan masih di atas 5% dari luas _existing_ bangunan, perluasan bangunan sebesar 264 m2 dengan menambah lantai bangunan masih dapat dipertimbangkan. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.6 MENTERI KEUANGAN Tabel I.6 RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0800 Kanwil DJKN Jawa Barat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx KPKNLXXXXX PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan No PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBU TUHAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 135111 Gedung dan Bangunan 1. 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen 100 m ^2 663 m ^2 400 m ^2 263 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 100 m ^2 664 m ^2 400 m ^2 264 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN c. Kasus 3: Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor dengan Satu Unit _Existing_ Bangunan Gedung Kantor Contoh: KPB Kantor Pusat memerlukan penambahan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor berkenaan dengan pelebaran struktur organisasi tingkat eselon II dan penambahan komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya adalah bangunan gedung kantor 5 (lima) lantai dengan luas lantai keseluruhan 2.000m2 termasuk ruang pelayanan untuk 10 orang per hari. 1) Asumsi-asumsi: a) KPB kantor pusat mempunyai tanah seluas 15.000m2 dan 1 (satu) unit bangunan kantor 7 lantai seluas 12.000m2 di atas tanah tersebut. b) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai: c) Target layanan publik 500 orang/hari. Unit eselon II yang direncanakan akan menempati bangunan gedung kantor yang diusulkan pengadaannya melaksanakan layanan publik. d) KDB yang berlaku adalah 75%. No Komposisi/Struktur Jumlah (Orang) Paada _Existing_ Bangunan Bangunan Yang Diusulkan 1 Eselon I __ (sebagai __ Kepala Kantor) 1 0 2 Eselon IIa (bukan __ kepala kantor) 8 2 3 Eselon III (bukan __ kepala kantor) 32 10 4 Eselon IV (bukan __ kepala kantor) 128 40 5 Pelaksana 768 110 MENTERI KEUANGAN 2) Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan a) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. b) SBSK (1) Luas Bangunan Neto (Lbn) Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang pelayanan seluas 25 m2 adalah 1.711,19 m2. (2) Klasifikasi Bangunan Standar ketinggian bangunan gedung kantor direktorat dengan pejabat tertinggi setingkat Eselon II adalah bangunan tipe D dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lantai. Kantor direktorat dapat memiliki gedung tersendiri dalam hal luas lantai bruto lebih dari 1000m2. Untuk itu, dimungkinkan bagi KPB kantor pusat bersangkutan untuk dapat memiliki gedung tersendiri untuk unit eselon II-nya dengan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi”. Untuk itu, standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 30%. Dalam hal ini, Lbn sebesar 1.711,19 m2 tersebut pada huruf a) adalah 70% dari Lbb. (3) Koefisien Dasar Bangunan Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 75%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 75% dan selebihnya sebesar 25% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 75% dari luas lahan yang tersedia. MENTERI KEUANGAN (4) Luas Bangunan Bruto Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 1.711,19 m2/70% = 2.444 m2. Dengan Lbb sebesar 2.444 m2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 489 m2. Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel I.7 Tabel I.7 Simulasi Perhitungan SBSK Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan Satu Unit _Existing_ Bangunan Gedung Kantor NO KETERANGAN LUAS RUANGAN TOTAL* EKSISTING BANGUNAN/TANAH RENCANA JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN (M2) 1 Menteri 763 0 0 0 2 Wakil Menteri 102 0 0 0 3 Eselon IA (Kepala Kantor) 342 1 342 0 0 4 Eselon IA (Non Kepala Kantor) 192 0 0 0 5 Eselon IB (Kepala Kantor) 319 0 0 0 6 Eselon IB (Non Kepala Kantor) 169 0 0 0 7 Eselon IIA (Kepala Kantor) 210 0 0 0 8 Eselon IIA (Non Kepala Kantor) 110 8 880 2 220 9 Eselon IIB (Kepala Kantor) 198 0 0 0 10 Eselon IIB (Non Kepala Kantor) 98 0 0 0 11 Eselon III (Kepala Kantor) 117 0 0 0 12 Eselon III (Non Kepala Kantor) 21 32 672 10 210 MENTERI KEUANGAN 13 Eselon IV (Kepala Kantor) 31 0 0 0 14 Eselon IV (Non Kepala Kantor) 11 128 1408 40 440 14 Pejabat Fungsional Gol. IV 17 0 0 0 16 Pejabat Eselon V/Pejabat Fungsional Gol. III 11 0 0 0 17 Pelaksana 5 768 3840 110 550 18 Jumlah Pegawai 937 162 19 Ruang Arsip 374,8 0,4 m2 x jmlh pegawai 64,8 20 Ruang Fungsional 749,6 0,8 m2 x jmlh pegawai 129,6 21 Toilet 190 5 m2 setiap 25 pegawai 35 22 Ruang Server 18,74 0,02 m2 x jmlh pegawai 3,24 23 Ruang Pelayanan yang dilayani >200 200 10 25 24 Lobby/Fasilitas Lain 173,50 20 m2 per 1000 m2 33,55 LUAS NETTO 8848,64 1711,19 Nisbah Luas Netto 70 70 LUAS BRUTO 12.640,92 2.444,56 B. MENGHITUNG LUAS TANAH a Luas Bangunan Bruto (LBB) 12.640 2.444 b Luas Bangunan Eksisting c Jumlah Lantai Bangunan 7 5 d Luas Dasar Bangunan (LDB) sebesar : Lbb / Lantai 1.806 489 MENTERI KEUANGAN e Jika ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku sebesar 75% f Luas Minimum Lahan (LMin) 2.408 652 m2 g Luas Maksimum Lahan (LMax) 12.038 3.259 *luas ruangan pejabat sudah termasuk Ruang Rapat Utama dan/atau Ruang Pertemuan/aula C. MENGHITUNG KEBUTUHAN RIIL a Optimalisasi Existing tanah 2.962,00 0 b Optimalisasi exixting bangunan (640) 0 c kebutuhan riil tanah 0 0 d kebutuhan riil bangunan 0 2.444 c) Optimalisasi Existing BMN Lbb atas _existing_ BMN dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan Lbb sebagaimana diuraikan dalam angka 2) di atas dengan menggunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati existing bangunan tersebut pada tabel asumsi komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Adapun analisis ruang pelayanan antara lain dapat dihitung secara proporsional antara jumlah orang yang dilayani dengan luas yang ditetapkan atau _turn-over_ jumlah orang yang dilayani. Dalam kasus ini, penggunaan _existing_ gedung telah dioptimalkan di mana luas gedung tersebut tidak melebihi standar luas maksimum (Lbb) masing-masing. Untuk itu, optimalisasi existing BMN akan menunjukkan angka nul (0). MENTERI KEUANGAN d) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK Lbb yaitu bangunan gedung kantor seluas 2.444 m2 – 0 m2 = 2.444 m2. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.8 MENTERI KEUANGAN Tabel I.8 RKBMN Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan 1 (satu) Unit _Existing_ Bangunan Gedung Kantor RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0199 Kantor pusat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Setditjen Kekayaan Negara PROGRAM : xxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan No. PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBU TUHAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen 2000 m ^2 2.444 m ^2 0 m ^2 2.444 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 2000 m ^2 2.444 m ^2 0 m ^2 2.444 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN d. Kasus 4: Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor dengan _Existing_ Bangunan Gedung Kantor Lebih dari Satu Unit Contoh: KPB Kantor Pusat memerlukan penambahan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor 2 lantai seluas 1.000 m2 termasuk ruang pelayanan (ruang konsultasi) untuk 10 orang per hari. Penambahan unit bangunan gedung kantor dimaksud diperlukan karena gedung yang tersedia dinilai tidak memadai untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi eselon II yang bersangkutan. 1) Asumsi-asumsi: a) KPB kantor pusat mempunyai 2 (dua) unit bangunan gedung kantor, yaitu Gedung A dengan 5 lantai seluas 10.000 m2 dan Gedung B dengan 3 lantai seluas 2.000 m2. Unit organisasi kantor pusat yang menempati Gedung A dan Gedung B melaksanakan konsultasi untuk stakeholders rata-rata 120 orang/hari. b) Komposisi/struktur dan jumlah pegawai: No Komposisi/ Struktur Jumlah (Orang) Gedung A Gedung B Gedung C (Bangunan Yang Diusulkan) 1 Eselon I __ (sebagai __ Kepala Kantor) 1 0 1 2 Eselon IIa (bukan __ kepala kantor) 8 2 2 3 Eselon III (bukan __ kepala kantor) 32 10 5 4 Eselon IV (bukan __ kepala kantor) 128 40 21 5 Pelaksana 768 100 48 c) KDB yang berlaku adalah 75%. 2) Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan a) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. MENTERI KEUANGAN b) SBSK (1) Luas Bangunan Neto (Lbn) Lbn berdasarkan komposisi/struktur dan jumlah pegawai termasuk ruang konsultasi seluas 25 m2 adalah 833,85 m2. (2) Klasifikasi Bangunan Standar maksimum ketinggian bangunan gedung kantor direktorat dengan struktur pejabat tertinggi setingkat Eselon I adalah bangunan tipe C dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lantai dan klasifikasi “bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi”. Namun demikian, berkenaan dengan kebutuhan gedung yang hanya 2 lantai, klasifikasi gedung adalah “bangunan tidak sederhana bertingkat rendah” dengan standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi (Lu) sesuai fungsi utama bangunan adalah sebesar 25%. Dengan demikan, Lbn sebesar 833,85 m2 tersebut pada angka 1 adalah 75% dari Lbb. (3) Koefisien Dasar Bangunan Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 75%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 75% dan selebihnya sebesar 25% untuk lahan terbuka. Untuk itu, KPB wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan minimum bahwa luas lantai dasar bangunan nantinya tidak melebihi 75% dari luas lahan yang tersedia. (4) Luas Bangunan Bruto Berdasarkan huruf a) dan huruf b), Lbb dapat dihitung yaitu sebesar 833,85 m2/75% = 1.111 m2. Dengan Lbb sebesar 1.111 m2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, luas lantai dasar bangunan dapat diasumsikan seluas 556 m2. Simulasi perhitungan SBSK bangunan di atas disajikan pada Tabel I.9 MENTERI KEUANGAN Tabel I.9 Simulasi Perhitungan SBSK Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan 1 (Satu) unit _Existing_ Bangunan Gedung Kantor NO KETERANGAN LUAS RUANGAN TOTAL* EKSISTING BANGUNAN A EKSISTING BANGUNAN B RENCANA JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN JUMLAH ORANG LUAS RUANGAN (M2) 1 Menteri 763 0 0 0 0 2 Wakil Menteri 102 0 0 0 0 3 Eselon IA (Kepala Kantor) 342 1 342 0 0 0 4 Eselon IA (Non Kepala Kantor) 192 0 0 0 0 5 Eselon IB (Kepala Kantor) 319 0 0 0 0 6 Eselon IB (Non Kepala Kantor) 169 0 0 0 0 7 Eselon IIA (Kepala Kantor) 210 0 0 0 0 8 Eselon IIA (Non Kepala Kantor) 110 8 880 2 220 1 110 9 Eselon IIB (Kepala Kantor) 198 0 0 0 0 10 Eselon IIB (Non Kepala Kantor) 98 0 0 0 0 11 Eselon III (Kepala Kantor) 117 0 0 0 0 12 Eselon III (Non Kepala Kantor) 21 32 672 10 210 5 105 13 Eselon IV (Kepala Kantor) 31 0 0 0 0 MENTERI KEUANGAN 14 Eselon IV (Non Kepala Kantor) 11 128 1408 40 440 21 231 14 Pejabat Fungsional Gol. IV 17 0 0 0 0 16 Pejabat Eselon V/Pejabat Fungsional Gol. III 11 0 0 0 0 17 Pelaksana 5 768 3840 110 550 48 240 18 Jumlah Pegawai 937 162 75 19 Ruang Arsip 374,8 64,8 0,4 m2 x jmlh pegawai 30 20 Ruang Fungsional 749,6 129,6 0,8 m2 x jmlh pegawai 60 21 Toilet 190 35 5 m2 setiap 25 pegawai 15 22 Ruang Server 18,74 3,24 0,02 m2 x jmlh pegawai 1,5 23 Ruang Pelayanan yang dilayani 150 150 24 25 24 25 24 Lobby/Fasilitas Lain 172,50 33,55 20 m2 per 1000 m2 16,35 LUAS NETTO 8.797,64 1.711,19 833,85 Nisbah Luas Netto 70 70 75 LUAS BRUTO 12.568,06 2.444,56 1.111,80 MENTERI KEUANGAN B. MENGHITUNG LUAS TANAH a Luas Bangunan Bruto (LBB) 12.568 2.444 1.111 b Luas Bangunan Eksisting c Jumlah Lantai Bangunan 5 3 2 d Luas Dasar Bangunan (LDB) sebesar : Lbb / Lantai 2.514 815 556 e Jika ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku sebesar 75% f Luas Minimum Lahan (LMin) 3.351 1.086 741 m2 g Luas Maksimum Lahan (LMax) 16.757 5.431 3.703 *luas ruangan pejabat sudah termasuk Ruang Rapat Utama dan/atau Ruang Pertemuan/aula C. MENGHITUNG KEBUTUHAN RIIL a Luas _Existing_ Bangunan 10.000 2.000 0 b Optimalisasi exixting bangunan (2.568) (2.135) 0 c kebutuhan riil bangunan 0 0 1.111,00 MENTERI KEUANGAN c) Optimalisasi _Existing_ BMN – Kolom (6) Lbb atas _existing_ BMN dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan Lbb sebagaimana diuraikan dalam angka 2) di atas dengan menggunakan komposisi/struktur dan jumlah pegawai yang menempati masing-masing Gedung A dan Gedung B tersebut pada tabel asumsi komposisi/struktur dan jumlah pegawai. Dalam kasus ini, penggunaan Gedung A dan Gedung B secara keseluruhan telah dioptimalkan di mana luas gedung tersebut tidak melebihi standar luas maksimum (Lbb) masing-masing. Untuk itu, optimalisasi _existing_ BMN akan menunjukkan angka nul (0). d) Kebutuhan Riil BMN – Kolom 7 Kebutuhan riil adalah sama dengan standar luas maksimum (Lbb) yaitu 1.111 m2 atau lebih besar dari 1000 m2. Untuk itu, urgensi kebutuhan bangunan gedung kantor tersendiri untuk tingkat eselon II dapat dipertimbangkan. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.10 MENTERI KEUANGAN Tabel I.10 RKBMN Penambahan Unit Bangunan Gedung Kantor Dengan _Existing_ Bangunan Gedung Kantor Lebih dari 1 Unit RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0199 Kantor Pusat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Setditjen Kekayaan Negara PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : 998 Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan No. PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBU TUHAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 401010100 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1000 m ^2 1.111 m ^2 0 m ^2 1.111 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 1000 m ^2 1.111 m ^2 0 m ^2 1.111 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN 2. Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara Contoh Kasus: KPB yang berlokasi di Ibukota Kabupaten/Kota telah mendapatkan rekomendasi kementerian yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mengadakan bangunan rumah negara sebagai berikut: a. Asumsi-asumsi 1) Tanah dan 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe C 2) Tanah dan 5 (lima) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D dengan luas masing-masing unit 45m2. 3) Tanah yang direkomendasikan adalah seluas 1.100m2. b. Penjelasan RKBMN KPB untuk Pengadaan 1) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. 2) SBSK/Kebutuhan Riil a) Luas Bangunan Standar luas bangunan maksimum: Komposisi/Struktur Standar Luas Jumlah (unit) Luas/ Unit (m) Total Luas (m) Rumah __ Negara Golongan II Tipe __ C 1 70 70 Rumah __ Negara Golongan II Tipe __ D 5 50 250 Total 320 MENTERI KEUANGAN b) Luas Tanah Standar luas maksimum tanah untuk bangunan rumah negara: Komposisi/Struktur Standar Luas Jumlah (unit) Luas/ Unit (m) Total Luas (m) Rumah __ Negara Golongan II Tipe __ C 1 200 200 Rumah __ Negara Golongan II Tipe __ D 5 120 600 Total 800 Toleransi Maksimum untuk lokasi Rumah Negara di Ibukota Kabupaten/Kota 40% x 800 320 Total Usulan dengan toleransi maksimum 1.120 Simulasi perhitungan SBSK di atas disajikan pada Tabel I.11 dan RKBMN KPB untuk kasus di atas pada Tabel I.12 MENTERI KEUANGAN Tabel I.11 Simulasi Perhitungan SBSK Pengadaan Tanah dan Bangunan Rumah Negara No. Keterangan Jumlah Unit/Bidang Luas Total (m ^2 ) Gol. I Gol. II Gol. III 1 Standar Luas Bangunan a. Tipe Khusus - - - b. Tipe A - - - c. Tipe B - - - d. Tipe C - 1 70.00 e. Tipe D - 5 - 250.00 f. Tipe E - - Jumlah - 6 320.00 2 Standar Luas Tanah a. Tipe Khusus - - b. Tipe A - - c. Tipe B - - d. Tipe C - 1 200.00 e. Tipe D - 5 - 600.00 f. Tipe E - - - Jumlah - 6 800.00 Toleransi Luas 320.00 Luas Maksimum 1,120.00 Keterangan: 1) Satker hendak membeli tanah untuk membangun rumah dinas 1,100 m ^2 2) Satker rencana hendak membangun rumah dinas a) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 1 Unit @ 70.00 m ^2 b) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 5 Unit @ 45.00 m ^2 3) Jumlah berdasarkan Status Golongan Rumah Negara Bangunan Luas Tanah Maksimum a) Rumah Negara Golongan I - - - m ^2 b) Rumah Negara Golongan II 6 Unit 1,120.00 m ^2 Jumlah Rumah Negara yang direncanakan 6 Unit 1,120.00 m ^2 MENTERI KEUANGAN Tabel I.12 RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Rumah Negara RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0800 Kanwil DJKN Jawa Barat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx KPKNLXXXXX PROGRAM : xxxxxxx Program __ contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx __ xxx Tanah Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 531111 __ 533111 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan No PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBUTU HAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 135111 Tanah 1. 2010101002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 1.100 m ^2 1.120 m ^2 1.120 m ^2 JUMLAH USULAN TANAH 1.100 m ^2 1.120 m ^2 1.120 m ^2 B. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 4010101001 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 70 m ^2 70 m ^2 70 m ^2 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 225 m ^2 250 m ^2 250 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 295 m ^2 320 m ^2 320 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN 3. Tanah dan/atau Bangunan Pendidikan Contoh Kasus: KPB merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 4.000m2 dan bangunan seluas 1.000m2 untuk dibangun bangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar. a. Asumsi-asumsi: 1) KPB belum mempunyai tanah dan bangunan gedung pendidikan. 2) Komposisi struktur/jumlah pegawai: No Komposisi Jumlah (Orang) 1 Jumlah siswa 168 2 Jumlah guru 9 Jumlah Pegawai (1+2) 177 3) KDB yang berlaku adalah 70%. 4) Jumlah lantai adalah 2. b. Penjelasan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan 1) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. 2) SBSK a) Luas Bangunan Neto (Lbn) Luas ruang kelas dengan rencana siswa sejumlah 168 siswa dikali 2 m2/siswa adalah 336 m2. Ruang guru sejumlah 9 orang dikali 4m2 adalah 36m2. Ruang fungsional sejumlah 168 siswa dikali 0,8m2 adalah 134,4m2. Lbn berdasarkan jumlah siswa dan guru adalah 640,4 m2. b) Luas Bangunan Bruto Berdasarkan huruf a), Lbb dapat dihitung dari luas bangunan netto dibagi koefisien luas bangunan. Dalam simulasi ini, MENTERI KEUANGAN direncanakan bangunan pendidikan berlantai 2. Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi didasarkan oleh jumlah lantai yaitu 0,20 untuk bangunan sederhana, 0,25 untuk bangunan bertingkat rendah, dan 0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi. Dengan demikian, nisbah luas netto yaitu 80% untuk bangunan sederhana, 75% untuk bangunan bertingkat rendah, dan 70% untuk bangunan bertingkat tinggi. Dalam simulasi ini maka Nisbah luas netto sebesar 75%. Dengan Lbb sebesar 640,4 m2 dan jumlah lantai bangunan yang direncanakan, luas lantai bangunan bruto dapat diasumsikan seluas 853 m2. c) Luas Dasar Bangunan Luas dasar bangunan (LDB) adalah 853 m2 dibagi 2 maka 426,6 m2. d) Koefisien Dasar Bangunan Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 70%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 70% dan selebihnya sebesar 30% untuk lahan terbuka. e) Luas Lahan Berdasarkan asumsi KDB adalah 70% dan luas lantai dasar bangunan 426,6 m2, LMin yang wajib diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 609 m2 dan LMax yang dapat diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 3.045 m2. Simulasi perhitungan SBSK pengadaan tanah dan bangunan di atas disajikan pada Tabel I.13 MENTERI KEUANGAN Tabel I.13 Simulasi Perhitungan SBSK Pengadaan Tanah dan Bangunan Pendidikan NO KETERANGAN Pendidikan Dasar L.Ruang Rencana m2 Kuantitas Luas (M2) I. MENGHITUNG LUAS BANGUNAN A. RUANG PENDIDIKAN 1 Ruang kelas 2 168 336 B. RUANG PENUNJANG 1 Ruang perpustakaan 56 1 56 2 Ruang Lab Umum 56 1 56 3 Ruang Lab IPA 0 1 0 4 Ruang Lab Biologi 0 1 0 5 Ruang Lab Fisika 0 1 0 6 Ruang Lab Kimia 0 1 0 7 Ruang Lab Komputer 0 1 0 8 Ruang Lab Bahasa 0 1 0 9 Ruang Lab keahlian 0 1 0 10 Ruang TIK 0 1 0 11 Ruang Seni Budaya/Prakarya/Kewirausahaan 0 1 0 12 Ruang pimpinan 12 1 12 13 Ruang guru 4 9 36 14 Ruang Fungsional 0,8 168 134,4 15 Toilet 5 2 10 LUAS BANGUNAN NETTO (LBN) 640,4 NISBAH LUAS NETTO 75% LUAS BANGUNAN BRUTO (LBB) 853 II. MENGHITUNG LUAS TANAH 1 Luas Bangunan Bruto (LBB) 853 2 Jumlah Lantai 2 3 Luas Dasar Bangunan (LDB) 426,5 4 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 70% 5 Luas Minimum Lahan (LMin) 609 6 Luas Maximum Lahan (LMax) 3045 MENTERI KEUANGAN 3) Optimalisasi _Existing_ BMN KPB belum memiliki tanah dan bangunan pendidikan, maka tidak terdapat optimalisasi _existing_ BMN atau nilai optimalisasi _existing_ BMN adalah nul (0). 4) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu tanah seluas 3.045 m2 dan bangunan pendidikan seluas 853 m2. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.14 MENTERI KEUANGAN Tabel I.14 RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Pendidikan RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 025 Kementerian __ Agama UNIT ESELON I : 04 Direktorat Jenderal xx UNIT WILAYAH : 0300 Kanwil Kemenag Jawa Tengah UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx MIN xx PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx xxx Tanah Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 531111 __ 533111 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan No. PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBUTU HAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 135111 Tanah Tidak terdapat _existing_ BMN berupa Tanah dan Banguna n 1. 2010104002 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan 4.000 m ^2 3.045 m ^2 3.045 m ^2 JUMLAH USULAN TANAH 4.000 m ^2 3.045 m ^2 3.045 m ^2 B. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 4010110000 1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 1.000 m ^2 853 m ^2 853 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 1.000 m ^2 853 m ^2 853 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN 4. Tanah dan/atau Bangunan Tempat Persidangan Contoh Kasus: KPB merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 40.000m2 dan bangunan seluas 10.000m2 untuk dibangun pengadilan negeri kelas I. a. Asumsi-asumsi: 1) KPB belum mempunyai tanah dan bangunan ruang sidang. 2) KDB yang berlaku adalah 60%. 3) Jumlah lantai adalah 1. b. Penjelasan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan 1) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. 2) SBSK a) Luas Bangunan Neto (Lbn) Luas ruang sidang pengadilan negeri kelas I terdiri dari ruang ruang sidang besar/utama, ruang sidang biasa, dan ruang sidang anak. Lbn berdasarkan jenis peradilan berupa ruang sidang pengadilan negeri kelas IA adalah 1.015 m2. b) Luas Bangunan Bruto Berdasarkan huruf a), Lbb dapat dihitung dari luas bangunan netto dibagi koefisien luas bangunan. Dalam simulasi ini, direncanakan bangunan tempat persidangan berlantai 1. Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi didasarkan oleh jumlah lantai yaitu 0,20 untuk bangunan sederhana, 0,25 untuk bangunan bertingkat rendah, dan 0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi. Dengan demikian, nisbah luas netto yaitu 80% untuk bangunan sederhana, 75% untuk bangunan bertingkat rendah, dan 70% untuk bangunan bertingkat tinggi. Dalam simulasi ini maka Nisbah luas netto sebesar 80%. Dengan Lbn sebesar 1.011m2 dan jumlah lantai MENTERI KEUANGAN bangunan yang direncanakan, luas lantai bangunan bruto dapat diasumsikan seluas 1.268 m2. c) Luas Dasar Bangunan Luas dasar bangunan (LDB) adalah 1.268 m2. d) Koefisien Dasar Bangunan Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 60%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 60% dan selebihnya sebesar 40% untuk lahan terbuka. e) Luas Lahan Berdasarkan asumsi KDB adalah 60% dan luas lantai dasar bangunan 1.268 m2, LMin yang wajib diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 2.114 m2 dan LMax yang dapat diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 10.570 m2. Simulasi perhitungan SBSK pengadaan tanah dan bangunan di atas disajikan pada Tabel I.15 Tabel I.15 Simulasi Perhitungan SBSK Pengadaan Tanah dan Bangunan Tempat Persidangan NO KETERANGAN RUANG SIDANG PENGADILAN NEGERI KLAS IA L.Ruang Rencana m2 Kuantitas Luas (M2) I. MENGHITUNG LUAS BANGUNAN A. RUANG SIDANG 1 Ruang Sidang Besar/Utama 160 1 160 2 Ruang Sidang Biasa 72 7 504 3 Ruang Sidang Anak 30 1 30 4 Ruang Pemeriksaan Persiapan Persidangan 0 0 0 B. RUANG PENUNJANG 1 Ruang Tunggu Tahanan Dewasa 17 2 34 2 Ruang Tunggu Tahanan Anak 12 2 24 MENTERI KEUANGAN 3 Ruang Tunggu Saksi/Ahli/Korban 12 2 24 4 Ruang Diversi 20 1 20 5 Ruang Teleconference 9 1 9 6 Ruang Bapas 12 1 12 7 Ruang Pekerja Sosial 12 1 12 8 Ruang Jaksa/Oditur 24 1 24 9 Ruang Penasihat Hukum 22 1 22 10 Ruang Mediasi 48 1 48 11 Ruang Kaukus 9 1 9 12 Ruang Barang Bukti 36 1 36 13 Ruang Jaga Polisi/Penjagaan/POM 9 1 9 14 Ruang Musyawarah Majelis Hakim 20 1 20 15 Ruang Senjata 0 0 0 16 Toilet 3 6 18 LUAS BANGUNAN NETTO (LBN) 1.015 NISBAH LUAS NETTO 80% LUAS BANGUNAN BRUTO (LBB) 1.268 II. MENGHITUNG LUAS TANAH 1 Luas Bangunan Bruto (LBB) 1.268 2 Jumlah Lantai 1 3 Luas Dasar Bangunan (LDB) 1.268 4 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60% 5 Luas Minimum Lahan (LMin) 2.114 6 Luas Maximum Lahan (LMax) 10.570 3) Optimalisasi _Existing_ BMN KPB belum memiliki tanah dan bangunan tempat persidangan, tidak terdapat optimalisasi _existing_ BMN atau nilai optimalisasi _existing_ BMN adalah nul (0). 4) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu tanah seluas 10.570 m2 dan bangunan tempat persidangan seluas 1.268 m2. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.16 MENTERI KEUANGAN Tabel I.16 RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Tempat Persidangan RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 005 Mahkamah Agung UNIT ESELON I : xx Sekretariat Mahkamah Agung UNIT WILAYAH : xxxx Pengadilan Tinggi Jawa Tengah UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Pengadilan Negeri Semarang PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx __ __ xxx Tanah Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 531111 __ 533111 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan No. PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG USULA N BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBUTU HAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 135111 Tanah Tidak terdapat _existing_ BMN berupa Tanah dan Bangunan 1. 2010104001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 40.000 m ^2 10.570 m ^2 10.570 m ^2 JUMLAH USULAN TANAH 40.000 m ^2 10.570 m ^2 10.570 m ^2 B. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 4010124001 Bangunan Tempat Sidang/Zittin g Plaat 10.000 m ^2 1.268 m ^2 1.268 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 10.000 m ^2 1.268 m ^2 1.268 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN 5. Tanah dan/atau Bangunan Ruang Tahanan Contoh Kasus: KPB merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 10.000m2 dan bangunan seluas 6.000m2 untuk dibangun rutan kelas I. a. Asumsi-asumsi: 1) KPB belum mempunyai tanah dan bangunan ruang tahanan dengan rencana kapasitas 500 orang di blok hunian tahanan. 2) KDB yang berlaku adalah 60%. 3) Jumlah lantai adalah 2. b. Penjelasan RKBMN oleh Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan 1) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran luas tanah dan/atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. 2) SBSK a) Luas Bangunan Neto (Lbn) Luas ruang tahanan dengan rencana kapasitas 500 orang dikali 6m2/orang adalah 3.000 m2. Lbn berdasarkan jumlah kapasitas warga binaan adalah 5.915 m2. b) Luas Bangunan Bruto Berdasarkan huruf a), Lbb dapat dihitung dari luas bangunan netto dibagi koefisien luas bangunan. Dalam simulasi ini, direncanakan bangunan gedung ruang tahanan berlantai 2. Koefisien luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi didasarkan oleh jumlah lantai yaitu 0,20 untuk bangunan sederhana, 0,25 untuk bangunan bertingkat rendah, dan 0,30 untuk bangunan bertingkat tinggi. Dengan demikian, nisbah luas netto yaitu 80% untuk bangunan sederhana, 75% untuk bangunan bertingkat rendah, dan 70% untuk bangunan bertingkat tinggi. Dalam simulasi ini maka Nisbah luas netto sebesar 75%. Dengan Lbb sebesar 5.915 m2 dan jumlah lantai MENTERI KEUANGAN bangunan yang direncanakan, luas lantai bangunan bruto dapat diasumsikan seluas 7.887 m2. c) Luas Dasar Bangunan Luas dasar bangunan (LDB) adalah 853 m2 dibagi 2 maka 3.944 m2. d) Koefisien Dasar Bangunan Dengan asumsi KDB yang berlaku adalah 60%, luas tanah yang dapat didirikan bangunan di atasnya adalah sebesar 60% dan selebihnya sebesar 40% untuk lahan terbuka. e) Luas Lahan Berdasarkan asumsi KDB adalah 60% dan luas lantai dasar bangunan 3.944 m2, LMin yang wajib diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 6.574 m2 dan LMax yang dapat diajukan rencana pengadaannya adalah sebesar 32.870 m2. Simulasi perhitungan SBSK pengadaan tanah dan bangunan di atas disajikan pada Tabel I.17 Tabel I.17 Simulasi Perhitungan SBSK Pengadaan Tanah dan Bangunan Ruang Tahanan NO KETERANGAN RUANG TAHANAN RUTAN KLAS I L.Ruang Rencana m2 Kuantitas Luas (M2) I. MENGHITUNG LUAS BANGUNAN A. RUANG TAHANAN 1 Blok Admisi Orientasi dan Observasi 6 16 96 2 Blok Hunian Tahanan 6 500 3.000 3 Blok Pengasingan/Introspeksi 6 50 300 4 Blok Strapsel 6 50 300 B. RUANG PENUNJANG 1 Ruang portir 118 1 118 2 Pos Pengamanan 119 1 119 MENTERI KEUANGAN 3 Ruang konsultasi 45 1 45 4 Ruang Rekreasi/Olahraga 660 1 660 5 Ruang Ibadah 688 1 688 6 Ruang Perpustakaan / ruang Baca 30 1 30 7 Ruang kunjungan 107 1 107 8 Ruang dapur 129 1 129 9 Ruang Klinik/Poliklinik 114 1 114 10 Ruang Bengkel/kerja 120 1 120 11 Unit Perusahaan 0 0 0 12 Ruang Belajar 0 0 0 13 Ruang Makan 0 0 0 14 Ruang Kelas/Pendidikan 0 0 0 15 Ruang Keterampilan 0 0 0 16 Ruang SImulasi Sidang 0 0 0 17 Ruang Konsultasi (konseling) 0 0 0 18 Ruang Kreatifitas Seni 0 0 0 19 Ruang Wali 0 0 0 20 Ruang Psikolog 0 0 0 21 Garasi 80 1 80 22 Toilet 9 1 9 LUAS BANGUNAN NETTO (LBN) 5.915 NISBAH LUAS NETTO 75% LUAS BANGUNAN BRUTO (LBB) 7.887 II. MENGHITUNG LUAS TANAH 1 Luas Bangunan Bruto (LBB) 7.887 2 Jumlah Lantai 2 3 Luas Dasar Bangunan (LDB) 3.944 4 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60% 5 Luas Minimum Lahan (LMin) 6.574 6 Luas Maximum Lahan (LMax) 32.870 MENTERI KEUANGAN 3) Optimalisasi _Existing_ BMN KPB belum memiliki tanah dan bangunan ruang tahanan, tidak terdapat optimalisasi _existing_ BMN atau nilai optimalisasi _existing_ BMN adalah nul (0). 4) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu tanah seluas 3.045 m2 dan bangunan ruang tahanan seluas 853 m2. RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.18 MENTERI KEUANGAN Tabel I.18 RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Ruang Tahanan RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 Kementerian __ Hukum dan HAM UNIT ESELON I : 01 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan UNIT WILAYAH : 0200 Kanwil Kumham Jawa Barat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Rutan xxx PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx __ xxx Tanah Gedung dan Bangunan JENIS BELANJA : 531111 __ 533111 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan No. PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG USULAN BMN SBSK OPTIMA LISASI EXSIS TING BMN KEBUTU HAN RIIL BMN (Maks.) KET. Kode Uraian Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 135111 Tanah Tidak terdapat _existing_ BMN berupa Tanah dan Banguna n 1. 201010109 Tanah Bangunan Rumah Tahanan/R utan 40.000 m ^2 32.780 m ^2 32.780 m ^2 JUMLAH USULAN TANAH 40.000 m ^2 32.780 m ^2 32.780 m ^2 B. 133111 Gedung dan Bangunan 1. 4010121001 Bangunan Gedung Rutan Kelas I 10.000 m ^2 7.887 m ^2 7.887 m ^2 JUMLAH USULAN BANGUNAN 10.000 m ^2 7.887 m ^2 7.887 m ^2 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN 6. Kendaraan Jabatan Tingkatan jabatan menentukan jumlah maksimum kendaraan, pilihan jenis, dan kualifikasi kelas maksimum. Optimalisasi _existing_ BMN dipertimbangkan sebagai pemenuhan sebagian/seluruh kebutuhan AADB yang diusulkan pengadaannya. a. Kasus 1: Pengadaan kendaraan jabatan pada satuan kerja di mana terdapat _existing_ kendaraan jabatan yang direncanakan tetap digunakan sesuai peruntukannya Contoh: KPB merencanakan pengadaan kendaraan jabatan sebanyak 7 (tujuh) unit masing masing untuk pejabat setingkat Menteri dan Pejabat Eselon Ia, serta 5 (lima) orang Pejabat Eselon IIa. 1) Asumsi-asumsi a) Terdapat 1 (satu) unit _existing_ BMN yang digunakan oleh Menteri dan direncanakan tetap akan digunakan oleh Menteri tersebut. b) Pejabat Eselon la dan IIa belum memiliki kendaraan. c) Kondisi _existing_ BMN adalah Baik. 2) Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan: a) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit kendaraan jabatan yang direncanakan akan diadakan. b) SBSK SBSK kendaraan jabatan yang direncanakan berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagai berikut: MENTERI KEUANGAN SBSK kendaraan jabatan Yang Direncanakan Pengadaannya No Tingkat Jabatan Kualif ikasi Jenis/Kapasitas mesin/Jumlah silinder Jumlah Maks. 1 Menteri dan setingkat menteri A Sedan dan/atau SUV/3.500 cc/6 2 2 Eselon Ia dan yang setingkat B Sedan/2.500 cc/4 atau SUV/3.000 cc/6 1 3 Eselon IIa dan yang setingkat D SUV/2.500 cc/4 1 c) Optimalisasi _Existing_ BMN 1 (satu) unit kendaraan jabatan yang direncanakan masih akan digunakan oleh Menteri merupakan kendaraan jabatan yang akan dioptimalkan sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai standar. d) Kebutuhan Riil BMN Mempertimbangkan optimalisasi _existing_ BMN berupa 1 (satu) unit kendaraan jabatan, kebutuhan riil untuk pejabat setingkat Menteri adalah 1 (satu) unit kendaraan jabatan jenis Sedan atau SUV/3.500 cc/6 (enam) silinder. Adapun kebutuhan riil untuk tingkatan jabatan Eselon Ia dan Eselon IIa adalah sama dengan perhitungan SBSK, yaitu 1 (satu) unit kendaraan jabatan jenis Sedan/2.500 cc/4 (empat) silinder atau SUV/3.000 cc/6 (enam) silinder untuk Eselon Ia dan SUV/2.500 cc/4 (empat) silinder untuk Eselon Ila. RKBMN KPB-Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.19 MENTERI KEUANGAN Tabel I.19 RKBMN Untuk Pengadaan Kendaraan Jabatan (Kasus 1) RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTRIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 01 Sekretariat Jenderal UNIT WILAYAH : 0199 Kantor Pusat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Biro Umum PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx Output contoh JENIS BELANJA : 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin No PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG Usulan BMN SBSK Optima lisasi _Existin_ _g_ BMN Kebutuhan Riil BMN KET Kode Uraian Barang maks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 132111 Peralatan dan Mesin 1 3020101001 Sedan 1 2 1 1 Kualifikasi A 2 3020101001 Sedan 1 1 0 1 Kualifikasi B 3 3020101002 Jeep*) 5 5 0 5 Kualifikasi D Jumlah usulan kendaraan 7 8 1 7 *)tercantum dalam SBSK kendaraan adalah SUV dan disesuaikan dengan kodefikasi BMN menjadi Jeep <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN b. Kasus 2: Pengadaan Kendaraan Jabatan di bawah kualifikasi standar pada satuan kerja di mana tidak terdapat _existing_ Kendaraan Jabatan 1) Contoh: KPB merencanakan untuk mengadakan Kendaraan Jabatan sebanyak 12 (dua belas) unit sebagai berikut: Usulan Pengadaan kendaraan jabatan Berdasarkan Tingkatan Jabatan: No. Tingkat Jabatan Spesifikasi kendaraan jabatan yang diusulkan (Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder) Jumlah kendaraan jabatan yang diusulkan 1 Eselon Ia Sedan/2.500 cc/4 1 2 Eselon IIa SUV/2.000 cc/4 11 3 Eselon IIb Jumlah usulan kendaraan jabatan 12 2) Asumsi-asumsi (1) KPB belum mempunyai kendaraan jabatan. (2) KPB mengusulkan pengadaan 8 (delapan) unit kendaraan jabatan untuk Pejabat Eselon IIa di bawah kualifikasi standar. 5) Penjelasan RKBMN KPB Untuk Pengadaan: (1) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit kendaraan jabatan yang direncanakan akan diadakan sebagaimana table di contoh kasus. MENTERI KEUANGAN (2) SBSK SBSK kendaraan jabatan yang direncanakan berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana berikut: SBSK kendaraan jabatan Yang Direncanakan Pengadaannya No Tingkat Jabatan Kualifikasi Spesifikasi kendaraan jabatan yang diusulkan (Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder) Jumlah kendaraan jabatan yang diusulkan 1 Eselon Ia B Sedan/2.500 cc/4 atau SUV/3.000 cc/6 1 2 Eselon IIa D SUV/2.500 cc/4 8 3 Eselon IIb E SUV/2.000 cc/4 3 6) Optimalisasi _Existin_ g BMN KPB belum memiliki kendaraan jabatan, tidak terdapat optimalisasi _existing_ BMN atau nilai optimalisasi _existing_ BMN adalah nul (0). 7) Kebutuhan Riil BMN Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu: (1) 1 (satu) unit kendaraan jabatan untuk Pejabat Eselon Ia jenis Sedan/2.500 cc/4 (empat) silinder atau SUV/3.000 cc/6 (enam) silinder. (2) 11 (sebelas) unit kendaraan jabatan jenis SUV/2.000 cc/4 (empat) silinder dengan rincian sebagai berikut: (a) 8 (delapan) unit kendaraan jabatan untuk Pejabat Eselon IIa yang diusulkan di bawah kualifikasi standar. (b) 3 (tiga) unit kendaraan jabatan untuk Pejabat Eselon IIb sesuai dengan klasifikasi yang bersangkutan. RKBMN KPB-Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.20 MENTERI KEUANGAN Tabel I.20 RKBMN Untuk Pengadaan Kendaraan Jabatan (kasus 2) RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTRIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0199 Kantor Pusat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Setditjen KN PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx Output contoh JENIS BELANJA : 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin No PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG Usulan BMN SBSK Optimalisa si _Existing_ BMN Kebutuha n Riil BMN KET Kode Uraian Barang maks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 132111 Peralatan dan Mesin 1 3020101001 Sedan 1 1 0 1 Kualifikasi B 2 3020101002 Jeep*) 11 11 0 11 Kualifikasi E Jumlah usulan kendaraan 12 12 0 12 *)tercantum dalam SBSK kendaraan adalah SUV dan disesuaikan dengan kodefikasi BMN menjadi Jeep <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN c. Kasus 3: Pengadaan Kendaraan Jabatan pada satuan kerja di mana _existing_ BMN direncanakan untuk dialihkan ke pejabat lain Contoh: KPB yang merupakan satuan kerja pusat Eselon I merencanakan pengadaan Kendaraan Jabatan sebanyak 1 (satu) unit dengan jenis Sedan kapasitas mesin 2.500cc bensin dengan 4 (empat) silinder untuk Pejabat Eselon Ia. 1) Asumsi-asumsi a) KPB mempunyai 1 (satu) unit kendaraan jabatan berupa SUV/ 3.000 cc solar/6 (enam) silinder. b) _Existing_ kendaraan jabatan dimaksud pada huruf a direncanakan akan dialihkan ke Pejabat Eselon IIa. c) Kondisi _existing_ BMN adalah Baik (B). 2) Penjelasan RKBMN KPB Untuk Pengadaan a) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit kendaraan jabatan yang direncanakan akan diadakan, yaitu Sedan/2.500 cc/4 silinder. b) SBSK Sesuai SBSK kendaraan jabatan, Pejabat Eselon Ia dapat dipertimbangkan untuk memiliki kendaraan jabatan dengan jumlah maksimum 1 (satu) unit dengan jenis Sedan/2.500 cc/4 silinder atau SUV/ 3.000 cc/6 silinder. 3) Optimalisasi _Existing_ BMN Perencanaan penggunaan atas _existing_ kendaraan jabatan untuk dialihkan ke Pejabat Eselon IIa tidak dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan SBSK kendaraan jabatan Pejabat Eselon IIa adalah maksimum 1 (satu) unit dengan jenis SUV/2.500 cc/ 4 silinder. Untuk itu, _existing_ kendaraan jabatan tetap dipertimbangkan untuk digunakan oleh Pejabat Eselon Ia satker yang bersangkutan. MENTERI KEUANGAN 4) Kebutuhan Riil BMN Untuk kasus ini satker Eselon I yang bersangkutan belum memiliki kebutuhan riil akan BMN berupa kendaraan jabatan. RKBMN KPB-Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.21 Tabel I.21 RKBMN Untuk Pengadaan Kendaraan Jabatan (kasus 3) RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0199 Kantor pusat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Setditjen KN PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx Output contoh JENIS BELANJA : 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin No PERKIRAAN NERACA/SUB- SUB KELOMPOK BARANG Usulan BMN SBS K Optimalis asi _Existing_ BMN Kebutuhan Riil BMN KET Kode Uraian Barang maks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 132111 Peralatan dan Mesin - - - - - - - Jumlah usulan kendaraan - - - - - <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN 7. Kendaraan Operasional Tingkatan satuan kerja menentukan jumlah maksimum kendaraan. Optimalisasi _existing_ kebutuhan Kendaraan Operasional yang diusulkan pengadaannya. Contoh Kasus: KPB merencanakan pengadaan Kendaraan Operasional sebanyak 7 (tujuh) unit roda empat untuk kantor setara eselon II. a. Asumsi-asumsi 1) Unit eselon III sejumlah 7 (tujuh). 2) Terdapat _existing_ Kendaraan Operasional 5 (lima) unit. b. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan: 1) Usulan BMN Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit Kendaraan Operasional yang direncanakan akan diadakan. 2) SBSK SBSK Kendaraan Operasional yang direncanakan berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana berikut: SBSK Kendaraan Operasional yang Direncanakan Pengadaannya Satuan Kerja Jumlah Kendaraan Operasional Keteran gan SBSK Usulan Roda 4 (Mobil MPV 1.500 cc, 4 Silinder) Roda 2 (Sepeda Motor 225 cc, 1 Silinder) Setingkat Eselon II/ Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Sejumlah Eselon III Sejumlah Eselon III + 1 7+1 = 8 MENTERI KEUANGAN c. Optimalisasi _Existing_ BMN Dari 5 (lima) unit Kendaraan Operasional, masih akan digunakan 3 (tiga) unit, sedangkan 2 (dua) unit direncanakan untuk penghapusan karena telah rusak berat. d. Kebutuhan Riil BMN Mempertimbangkan optimalisasi _existing_ BMN berupa 3 (tiga) unit Kendaraan Operasional, kebutuhan riil untuk Kendaraan Operasional satuan kerjan setingkat eselon II adalah 8 (delapan) unit dikurangi 3 (tiga) unit, sehingga kebutuhan riil sejumlah 5 (lima) unit. RKBMN KPB -Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel I.22 MENTERI KEUANGAN Tabel I.22 RKBMN Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RENCANA PENGADAAN) KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 20XX KEMENTRIAN/LEMBAGA : 015 Kementerian __ Keuangan UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal Kekayaan __ Negara UNIT WILAYAH : 0800 Kanwil DJKN Jawa Barat UNIT SATUAN KERJA : xxxxxx Kanwil DJKN Jawa Barat PROGRAM : xxxxxxx Program contoh KEGIATAN : xxxx Kegiatan contoh OUTPUT : xxx Output contoh JENIS BELANJA : 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin No PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG Usulan BMN SBSK Optimalis asi _Existing_ BMN Kebutuhan Riil BMN KET Kode Uraian Barang maks (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. 132111 Peralatan dan Mesin 1 3020102003 Minibus 7 8 3 5 (Mobil MPV 1.500 cc, 4 Silinder) Jumlah usulan kendaraan Operasional 7 8 3 5 <>, >>tanggal>> Kuasa Pengguna Barang Nama KPB NIP MENTERI KEUANGAN