B. FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI TERTULIS KOP .....(1) Nomor : ................................................(2) Sifat : Segera Hal : Permintaan Klarifikasi Tertulis dan Dokumen Pendukung Yth ........(3) Sehubungan dengan...…. (4) bahwa BMN berupa...….(5) yang berlokasi di...….(6) yang berada dalam penguasaan Saudara/Saudari, merupakan BMN yang terindikasi sebagai BMN _idle_ . Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga kepada Pengelola Barang. Terkait dengan hal tersebut, diminta Saudara/Saudari menyampaikan kepada kami berupa: 1. Penjelasan mengenai BMN berupa... (5) di... (6) yang terindikasi sebagai BMN _idle,_ meliputi: a. Identitas BMN, meliputi kode barang dan NUP, luas, tahun perolehan, nilai perolehan, kondisi, dan alamat; b. Penggunaan BMN; c. Rencana Penggunaan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan; d. Pelaksanaan Pemanfaatan BMN; e. Rencana Pemanfaatan dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan; f. ........ (7). 2. Salinan/ _Copy_ dokumen pendukung atas BMN tersebut, meliputi: a. Dokumen kepemilikan tanah dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); b. Dokumen Penggunaan BMN, berupa Kartu Identitas Barang (KIB) dan/atau keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN; c. Dokumen rencana Penggunaan, berupa: DIPA, DIPA hasil revisi, RKAKL, RKBMN hasil penelaahan, RKBMN hasil penelaahan perubahan, dan/atau surat persetujuan terkait dengan penyempurnaaan atau pengembangan organisasi; d. Dokumen rencana Pemanfaatan, berupa: surat usulan pemanfaatan BMN dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan/atau usulan dari calon mitra Pemanfaatan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; e. Dokumen pelaksanaan Pemanfaatan.