Teks lengkap:

Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Ditemukan dalam:

1. UU 2 TAHUN 2021

1. Majelis Rakyat Papua (MRP) (100%)

   Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2021

   ---

2. Majelis Rakyat Papua (MRP) (98%)

   Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap Adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

   Ditemukan dalam PP 106 TAHUN 2021

   ---

3. Majelis Rakyat Papua, (MRP) (98%)

   Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2004

   ---

4. Majelis Rakyat Papua (MRP) (95%)

   Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022

   ---

5. Majelis Rakyat Papua (MRP) (95%)

   Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak- hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap Adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

   Ditemukan dalam PP 107 TAHUN 2021

   ---

6. Majelis Rakyat Papua (MRP) (95%)

   Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak- hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

   Ditemukan dalam 8/PMK.07/2023

   ---

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, (Komnas HAM,) (81%)

   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang– Undang.

   Ditemukan dalam PP 56 TAHUN 2010

   ---

8. Otonomi Khusus (80%)

   Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022, PP 106 TAHUN 2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (79%)

   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

   Ditemukan dalam UU 39 TAHUN 1999

   ---

10. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, (Komnas HAM,) (78%)

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

    Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2008

    ---