Teks lengkap:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Ditemukan dalam:

1. 62/PMK.03/2015

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (100%)

   Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

   Ditemukan dalam 62/PMK.03/2015

   ---

2. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (99%)

   Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

   Ditemukan dalam 89/PMK.010/2020

   ---

3. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terhutang (91%)

   Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terhutang adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

   Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 1985

   ---

4. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (85%)

   Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

5. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (85%)

   Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, jo ayat (2), atau ayat (3).

   Ditemukan dalam PP 19 TAHUN 1997

   ---

6. Ayat (1) Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang (84%)

   Ayat (1) Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 1994

   ---

7. Sanksi Administrasi (84%)

   Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang KUP.

   Ditemukan dalam 29/PMK.03/2015

   ---

8. Sanksi Administrasi (84%)

   Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.

   Ditemukan dalam 66/PMK.03/2017

   ---

9. Ayat (1) Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang (84%)

   Ayat (1) Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2000

   ---

10. Ayat (1) Cara menghitung pajak yang terutang (83%)

    Ayat (1) Cara menghitung pajak yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Contoh : a) Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,

    Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 1994

    ---