Teks lengkap:

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. PERPRES 53 TAHUN 2021

1. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) (100%)

   Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

   Ditemukan dalam PERPRES 53 TAHUN 2021

   ---

2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) (96%)

   Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

   Ditemukan dalam PERPRES 75 TAHUN 2015

   ---

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, (Komnas HAM,) (84%)

   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang– Undang.

   Ditemukan dalam PP 56 TAHUN 2010

   ---

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, (Komnas HAM,) (84%)

   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

   Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2008

   ---

5. Aksi HAM (83%)

   Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

   Ditemukan dalam PERPRES 53 TAHUN 2021

   ---

6. Aksi HAM (83%)

   Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 75 TAHUN 2015

   ---

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (82%)

   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

   Ditemukan dalam UU 39 TAHUN 1999

   ---

8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (79%)

   Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

   Ditemukan dalam PP 70 TAHUN 2019

   ---

9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (79%)

   Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

   Ditemukan dalam PP 70 TAHUN 2019

   ---

10. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, (RIPD) (79%)

    Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

    Ditemukan dalam PP 70 TAHUN 2019

    ---