Teks lengkap:

Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

Ditemukan dalam:

1. 224/PMK.08/2011

1. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, (SP2D,) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 224/PMK.08/2011

   ---

2. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 110/PMK.05/2010

   ---

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (99%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 257/PMK.07/2015 dan 75/PMK.05/2017

   ---

4. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (99%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 178/PMK.05/2011

   ---

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (98%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 39/PMK.02/2021

   ---

6. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, (SP2D,) (98%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 219/PMK.05/2009

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (98%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasakan SPMKP.

   Ditemukan dalam 185/PMK.03/2015

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (98%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 47/PMK.07/2011

   ---

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (98%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan SPM untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 235/PMK.07/2015

   ---

10. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (98%)

    Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

    Ditemukan dalam 11/PMK.05/2016 dan 178/PMK.05/2010

    ---