Teks lengkap:

Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP.

Ditemukan dalam:

1. 147/PMK.03/2017

1. Wajib Pajak Non-Efektif (100%)

   Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP.

   Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017

   ---

2. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) (81%)

   Wajib Pajak Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat WPDN adalah subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh, yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh.

   Ditemukan dalam 192/PMK.03/2018

   ---

3. Wajib Pajak Perseroan Terbuka (78%)

   Wajib Pajak Perseroan Terbuka adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

   Ditemukan dalam 154/PMK.06/2020 dan PP 30 TAHUN 2020

   ---

4. Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Dapat Dihitung (78%)

   Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Dapat Dihitung adalah Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2011

   ---

5. Pemeriksaan Ulang (78%)

   Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2011

   ---

6. Wajib Pajak Baru (78%)

   Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

   Ditemukan dalam 208/PMK.03/2009

   ---

7. Pengusaha Kena Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (78%)

   Pengusaha Kena Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. melakukan kegiatan:

   Ditemukan dalam 71/PMK.03/2010

   ---

8. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (78%)

   Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.

   Ditemukan dalam 247/PMK06/2014, 254/PMK.03/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (78%)

   Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, /PMK.03/2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (77%)

    Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB.

    Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019 dan 234/PMK.03/2022

    ---