Teks lengkap:

Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB.

Ditemukan dalam:

1. 186/PMK.03/2019
2. 234/PMK.03/2022

1. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (100%)

   Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019 dan 234/PMK.03/2022

   ---

2. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (100%)

   Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.

   Ditemukan dalam 247/PMK06/2014, 254/PMK.03/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (100%)

   Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, /PMK.03/2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Subjek Pajak (85%)

   Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

5. Subjek Pajak (85%)

   Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (84%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau Wajib 4 Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 76/PMK.03/2013

   ---

7. Wajib Pajak. Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) (84%)

   Wajib Pajak. Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 241/PMK.07/2014

   ---

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (dengan SPPT) (84%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2009 dan 111/PMK.03/2009

   ---

9. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) (84%)

   Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 139/PMK.07/2019, 145/PMK.07/2013, dan 5 dokumen lainnya

   ---

10. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) (84%)

    Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan

    Ditemukan dalam /PMK.07/2022 dan 211/PMK.07/2022

    ---