17 MEDIAKEUANGAN 16 VOL. XV / NO. 153 / JUNI 2020 Pandemi global Covid-19 yang juga melanda Indonesia tidak saja menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga membawa implikasi bagi perekonomian nasional. Langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat dan upaya penyebaran pandemi, sekaligus penyelematan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan telah dilakukan Pemerintah. Seberapa besar dampak pandemi COVID -19 terhadap ekonomi dan apa yang telah dilakukan pemerintah? KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI P i l a r E k o n o m i N a s i o n a l India 1,9% tiongkok 1,2% 1,2% indonesia 0,5% 2,5% korea selatan -1,2% 0,8% singapura -3,5% 10,9% Malaysia 10% australia 10,9% amerika serikat -6,1% 10,5% brazil -5,3% kanada 6,0% inggris -6,5% jerman -7% spanyol -8% 0,7% arab saudi 2,7% italia 1,4% perancis 2% Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Akibat COVID -19 (Beberapa Negara) Dukungan Fiskal Negara-Negara di Dunia untuk Penanganan Covid-19 (Beberapa Negara) keterangan Kebijakan Stimulus RI dalam menangani dampak pandemi Covid-19 Stimulus 1: Belanja untuk memperkuat perekonomian domestik melalui program: Percepatan pencairan belanja modal Percepatan pencairan belanja Bantuan Sosial Transfer ke daerah dan dana desa Perluasan kartu sembako Insentif sektor pariwisata Stimulus 2: Menjaga Daya Beli Masyarakat dan Kemudahan ekspor impor PPh pasal 21 pekerja sektor industri pengolahan yang penghasilan maks Rp200 juta ditanggung pemerintah 100% PPh pasal 22 impor 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM Pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM Non fiskal: berbagai fasilitas keluar masuk barang supaya lebih mudah Stimulus lanjutan: Sektor Kesehatan: intervensi untuk penanganan COVID-19 dan subsidi iuran BPJS Tambahan Jaring Pengaman Sosial: penambahan penyaluran PKH, Bansos, Kartu Pra Kerja, subsisid tarif listrik, program jaring pengaman sosial lainnya Dukungan industri berupa perluasan insentif pajak untuk PPh 21, PPh 22 Impor, PPN, bea masuk DTP, stimulus KUR Dukungan untuk dunia usaha berupa pembiayaan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk Ultra Mikro 4 pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka pencegahan/penanganan pencegahan/penanganan Covid-19: Penyesuaian Alokasi TKDD Refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan COVID-19 Relaksasi penyaluran TKDD Refocusing belanja APBD agar fokus pada penanganan COVID-19 Infografik MEDIAKEUANGAN 16 17 VOL. XV / NO. 153 / JUNI 2020

Fiskal Internasional peralatan dan pasokan medis dengan mendorong fasilitas perdagangan. Pilar kedua berfokus pada menyediakan bantuan bagi kelompok rentan dan menjaga kondisi ekonomi agar mampu pulih dengan kuat setelah pandemi teratasi. Anggota G20 telah mengambil langkah drastis dengan memberikan bantuan bagi dunia bisnis, rumah tangga dan bantuan atas pendapatan bagi individu serta perusahaan. IMF mencatat bantuan fiskal yang telah dipersiapkan anggota G20 mencapai 11 triliun dolar AS dengan fokus untuk melindungi nyawa dan meredam dampak ekonomi akibat kebijakan untuk meredam penyebaran virus COVID-19. Penyediaan bantuan bagi kelompok rentan dan pemulihan ekonomi ini memiliki tantangan utama dari sisi pendanaan. Ruang fiskal negara yang berbeda-beda besarnya menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan bantuan tersebut. Hal ini lebih menantang khususnya bagi negara berkembang dan berpendapatan rendah yang memiliki kapasitas meminjam lebih rendah dibanding negara maju. Pemberian bantuan yang tepat menjadi kunci untuk bisa mencapai hasil yang efektif sesuai tujuan. Berbagai bentuk bantuan seperti rekapitalisasi dan penjaminan kredit, pemotongan pajak bagi bisnis, bantuan tunai kepada perusahaan agar dapat mempertahankan pegawainya, memberikan cuti sakit yang lebih panjang adalah bantuan yang disediakan untuk sektor bisnis, terkhususnya UMKM. Bagi individu, pemerintah memberikan bantuan agar memiliki kapasitas finansial untuk bertahan hidup dengan memberikan unemployment benefit , akses terhadap bahan makanan bagi kelompok miskin dan bantuan langsung tunai. Pemerintah dibantu bank sentral dalam pemberian bantuan bagi perekonomian. Bank sentral siap melakukan semua yang diperlukan selama masih dalam mandatnya demi menyediakan bantuan juga. Kebijakan yang telah diambil oleh bank sentral sejauh ini mampu meminimalisir risiko ketidakstabilan sektor keuangan dan penyediaan likuiditas yang cukup untuk perekonomian dapat bertahan menghadapi krisis. Terkait program pemulihan ekonomi, pemimpin G20 juga menghimpun dan mengkoordinasikan aksi kebijakan di bidang perdagangan internasional yang terganggu. Arah kebijakan perdagangan G20 berbalik dari yang semula banyak menghambat perdagangan ^2 , menjadi memfasilitasi perdagangan ^3 . Pilar ketiga adalah komitmen untuk memiliki pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Anggota G20 berada pada tahap yang berbeda-beda dalam krisis ini dan ada yang sudah mulai memikirkan exit strategies . Hal ini membuat komitmen untuk memenuhi pilar ketiga berfokus pada: (i) pertukaran informasi yang mencakup kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang diambil, tingkat persebaran COVID-19, dan upaya pembukaan kembali ekonomi; (ii) kesepakatan untuk memperkuat ketahanan pada global supply chain dan investasi internasional serta dukungan pada sistem perdagangan multilateral; (iii) memberikan bantuan bagi pekerja melalui pelatihan, reskilling dan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif; (iv) melakukan reformasi struktural dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas pada jangka menengah; (v) memastikan tercapainya pembiayaan publik yang berkelanjutan dan memperbaiki balance sheets pemerintah demi mengantisipasi tantangan di masa mendatang; (vi) mendorong investasi infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan mobilisasi pendanaan swasta; serta (vii) mendukung kebijakan pertumbuhan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan inklusif. 2 Menurut UNCTAD dan WTO pada periode sebelum pandemi 3 Sebesar 70% dari kebijakan perdagangan yang terkait dengan COVID-19 kini merupakan kebijakan yang justru memfasilitasi perdagangan.

Fiskal Internasional Pilar berikutnya berfokus pada bantuan internasional untuk negara-negara yang paling membutuhkan. Forum G20 juga mengambil peran aktif dalam memimpin koordinasi pemberian bantuan bagi berbagai negara yang terdampak paling besar oleh pandemi. Koordinasi ini melibatkan IMF, Bank Dunia, bank pembangunan multilateral, kreditor swasta dan bank sentral demi tercapainya respon yang efektif untuk menjawab dampak pandemi. Berbagai macam bantuan yang dihasilkan sejauh ini, antara lain keringanan utang bagi 27 negara senilai 177 juta Special Drawing Rights (SDR) oleh IMF, bantuan bagi negara berkembang dan berpendapatan rendah dari bank pembangunan multilateral yang dikoordinir oleh Bank Dunia yang bernilai 230 miliar dolar AS, serta implementasi Debt Service Suspension Initiative (DSSI) yang digagas Forum G20 demi memberikan penangguhan utang negara- negara berpendapatan rendah yang jatuh tempo pada Mei hingga Desember 2020. Berbagai bantuan diberikan dengan tujuan untuk memberikan ruang fiskal bagi berbagai negara yang paling terdampak pandemi untuk dapat merespon kondisi domestik secara optimal. Saat ini telah terdapat 42 negara yang mendaftarkan dirinya pada DSSI dengan estimasi penangguhan utang sebesar 5.3 triliun dolar AS. Melihat kondisi pandemi saat ini yang belum membaik secara signifikan dan merata, maka Forum G20 juga mendiskusikan kemungkinan perpanjangan program DSSI hingga tahun 2021. IMF dan Bank Dunia akan bekerja sama mempersiapkan laporan atas kebutuhan likuiditas negara-negara yang berhak, untuk dijadikan rujukan dalam menentukan perpanjangan program DSSI. Pilar terakhir adalah pelajaran untuk masa mendatang yang bertumpu pada pemantauan risiko dan peningkatan kesiapan global untuk menghadapi apabila krisis luar biasa masa terjadi di masa yang akan datang. Menyadari beragamnya sumber risiko yang ada, Forum G20 berkomitmen untuk membangun matrik dan analisis mendalam atas risiko dari berbagai sektor melalui kerjasama dengan IOs. Salah satu risiko tersebut adalah terkait volatilitas aliran modal yang dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Atas hal tersebut, Forum G20 bersama dengan IOs akan melakukan analisis mendalam untuk mendapatkan akar penyebab volatilitas, dan mempersiapkan upaya mitigasi dan menu kebijakan untuk menjawabnya. Peran pasar modal domestik merupakan kunci dalam memitigasi volatilitas tersebut dan memperkuat kestabilan keuangan. Belum jelasnya akhir dari pandemic COVID-19 ini membuat Forum G20 terus melakukan adaptasi dan evaluasi dari G20 AP ini. Terlepas dari penemuan vaksin yang diperkirakan pada awal 2021, masih terdapat tantangan seperti distribusi vaksin ke semua negara dan proses vaksinasi hingga mencapai herd immunity . Sementara itu, pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi, tidak berhenti memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan koordinasi dan kerja sama internasional yang terjaga dan teregulasi dengan baik, dukungan yang diberikan saat ini diharapkan terus berlanjut hingga pandemi COVID-19 teratasi.

berupa peningkatan aktivitas perekonomian dapat dirasakan dalam jangka waktu menengah dan panjang. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Riset CORE, Piter Abdullah Redjalam menilai wajar langkah pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk ekspor dan investasi sebagai penyumbang terbesar kedua dan ketiga PDB nasional. Apalagi pada saat yang bersamaan, dalam dua tahun terakhir kinerja ekspor dan investasi tak begitu menggembirakan. Namun demikian, Piter menekankan perlunya menempatkan insentif fiskal dalam konteks strategi besar untuk memperbaiki struktur ekonomi agar tidak lagi bergantung pada komoditas. “Karena sifat reformasi struktural jangka panjang, arah kita pasti jangka panjang. Saya kira dalam kurun waktu lima tahun sudah bisa terlihat hasilnya,” ujarnya. Paradigma baru Insentif fiskal yang diberikan pemerintah beragam jenisnya. Secara garis besar, terang Rofyanto, insentif tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, fasilitas yang bersifat sektoral, antara lain tax holiday, tax allowance, investment allowance, fasilitas PPN tidak dipungut, dan pembebasan bea masuk. Fasilitas ini ditargetkan untuk sektor- sektor tertentu, misalnya tax bersama seirama. Berbenah butuh keuletan dan kesabaran. Apalagi jika banyak persoalan menumpuk sekian lama, mulai dari sisi perizinan, prosedur, hingga implementasi di lapangan. Beragam regulasi yang menghambat harus segera dirapikan. Untuk memancing masuknya investasi baru dan mendorong aktivitas dunia usaha, pemerintah memasang strategi pemberian insentif fiskal. Insentif fiskal memang akan berpengaruh negatif bagi penerimaan perpajakan karena memunculkan belanja perpajakan ( tax loss ). Akan tetapi, pemberian insentif diharapkan dapat melambungkan penerimaan perpajakan karena basis perpajakan yang semakin besar akibat peningkatan aktivitas perekonomian. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Rofyanto menuturkan, sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan telah melaporkan besarnya belanja perpajakan sebagai bentuk transparansi fiskal. Pada tahun itu, diestimasi besar belanja perpajakan mencapai Rp221,1 triliun atau sekitar 1,49 persen Produk Domestik Bruto (PDB). “Perlu disadari bahwa dampak langsung dan dampak tidak langsung dari insentif perpajakan memiliki perbedaan waktu atau time lag ,” jelas Rofyanto. Dampak langsung dapat dirasakan pada sistem perpajakan berupa penurunan pajak yang dikumpulkan, holiday untuk penanaman modal industri pionir. Kedua, fasilitas yang bersifat spatial (kawasan), misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan tempat penimbunan berikat. Di dalam kawasan tersebut, sarana dan prasarana untuk pengembangan industri diintegrasikan, termasuk pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian fasilitas spasial ini diharapkan mampu menciptakan kantong-kantong ekonomi baru. “Dalam tahun 2019, pemerintah juga memperkenalkan jenis insentif baru, yaitu fasilitas super deduction tax yang merupakan activity-based incentive dan banyak diadopsi oleh negara-negara maju,” tambah Rofyanto. Insentif ini diberikan terhadap kegiatan vokasi dan R&D oleh Wajib Pajak (WP). Swasta didorong untuk turut aktif T iga puluh tiga perusahaan hengkang dari Tiongkok akibat perang dagang. Tiada satu pun berlabuh di Indonesia. Mereka lebih melirik negeri tetangga: Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Mengapa? Rumput tetangga lebih hijau bukan fatamorgana. Nyatanya, kita memang perlu berbenah diri. Namun, memacu investasi tak seringan membalik telapak tangan. Pembenahan tata kelola investasi perlu sinergi serta menyeluruh. Pusat dan daerah harus bergerak 13 MediaKeuangan 12 VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020 Laporan Utama “Karena sifat reformasi struktural jangka panjang, arah kita pasti jangka panjang. Saya kira dalam kurun waktu lima tahun sudah bisa terlihat hasilnya" Piter Abdullah Redjalam Direktur Riset Center of Reform on Economic CORE Indonesia Teks Reni Saptati D.I, Laporan Utama Foto Anas Nur Huda Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menopang target pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk ekspor dan investasi. Berbenah Pacu Investasi

sebagai daerah kontributor tertinggi untuk realisasi investasi. Pemda Jabar juga berhasil mencatat persentase tertinggi realisasi investasi penanaman modal asing (PMA), sebesar 19,1 persen. Bumi Pasundan juga berkontribusi besar untuk menambah PDB nasional sebesar 24,4 persen di sektor industri manufaktur. Di bidang ekspor, Jabar juga memimpin sebagai daerah dengan kinerja ekspor nasional. Produk komoditas yang diunggulkan Jabar antara lain dari industri mesin, mekanik, dan elektronik, serta industri tekstil. ”Di Jawa Barat kami juga memiliki industri di bidang kendaraan, pesawat terbang dan perlengkapannya yang menyumbang 16,25 persen dari komposisi komoditas ekspor Jawa Barat,” beber Moh. Arifin Soedjayana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, merinci. Sebagai industri khas yang hanya ada di Jawa Barat, bahkan satu-satunya di Asia Tenggara, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memiliki peran dalam menambah angka kinerja ekspor Jabar. Sepanjang 2019 lalu, PTDI berhasil merampungkan pesanan 1 unit pesawat CN235 untuk Angkatan Darat Nepal dan 2 unit pesawat NC212i untuk MOAC Thailand. Meski secara kuantitas produk yang dihasilkan tergolong kecil, namun nominal yang dihasilkan cukup menjanjikan. Sebagai contoh, nilai kontrak dari tiga pesawat tersebut kurang lebih mencapai US$ 55 juta. Untuk memenuhi permintaan tersebut PTDI menjalin kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), special mission vehicle di bawah Kemenkeu, melalui national interest account (NIA). Bantuan yang didapat berupa pembiayaan melalui skema buyer’s credit dan working capital untuk negara-negara yang dibidik oleh Perusahaan dalam kaitannya untuk peningkatan ekspor. Industri penerbangan memiliki tantangan unik yang menuntut pemain dalam industri ini terus berbenah. Dari sisi eksternal upaya peningkatan ekspor, perusahaan plat merah ini terus menyesuaikan adanya perkembangan teknologi dan pasar. Untuk itu solusinya adalah membina kerjasama strategis dengan industri penerbangan terkemuka terkemuka di dunia. Tujuannya agar dapat meningkatkan kemampuan teknologi melalui peran sebagai global supply chain. ”Sehingga technology readiness level (TRL) dan manufacturing readiness level (MRL) PTDI dapat mencapai level yang diakui di seluruh dunia” ungkap Elfien Guntoro, Direktur Utama PTDI. Nasionalisme Sebiji Cokelat Ekspor Satu lagi kisah sukses upaya peningkatan ekspor secara holistik yang melibatkan kerjasama banyak pihak datang dari Bali. Desa Nusasari di Kabupaten Jembrana baru saja ditetapkan sebagai Desa Kakao Devisa, sebuah pilot project yang diinisiasi oleh LPEI. Perjalanan panjang desa ini hingga sukses menjadi percontohan pengolahan kakao dimulai tahun 2010. Keberhasilan desa ini tak lepas dari hadirnya pendampingan dari Yayasan Kalimajari. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui dua komoditas spesifik yaitu kakao dan rumput laut. Tujuan mereka adalah meningkatkan potensi produk kakao di Desa Nusasari. ”Saat itu Pemda Jembrana mengizinkan kami dengan cara menghidupkan kembali Koperasi Kerta Samaya Samaniya (KSS), yang saat itu sudah terbengkalai,” ungkap IGA Agung Widiastuti, Direktur Yayasan Kalimajari. Pendekatan mereka awalnya sempat ditolak komunitas petani lokal yang sudah tidak percaya dengan Koperasi KSS yang mereka aktifkan kembali. Tapi widi dan timnya tak menyerah dalam memperkenalkan perubahan yang akan mereka buat. Beberapa poin penting yang mereka perkenalkan kepada petani lokal adalah mengubah komoditas kakao menjadi organik, berkesinambungan dan menambah value produk yang dijual menjadi fermented beans. Dengan langkah tersebut, akan meningkatkan harga jual produk. Keunggulan lain dari biji kakao fermentasi adalah pencantuman asal (origin) dari produk tersebut ketika dijual dan diolah di seluruh dunia. Perkenalan KSS dan Kalimajari dengan LPEI dimulai di 2012. Bantuan yang diberikan LPEI adalah penyediaan pelatihan dan penyediaan sarana-prasarana koperasi, yang berfokus untuk peningkatan kapasitas koperasi dan para anggotanya. Tonggak sejarah produk biji kakao hasil dari petani di Nusasari dikenal internasional terjadi pada 2014. Saat itu KSS bersiap melakukan rencana ekspor pertama mereka di tahun berikutnya. Sebagai tindak lanjut serius, KSS meminta bantuan berupa training penguatan ekspor dari LPEI. Pendampingan Yayasan Kalimajari kepada para petani yang tergabung di Koperasi KSS memang menitikberatkan pada kesinambungan. Oleh karena itu, proposal bantuan yang mereka ajukan ke LPEI lebih banyak berbentuk permohonan penyediaan pelatihan. Bagi anggota, ilmu yang diperoleh dari pelatihan akan dijadikan bekal untuk pengembangan kualitas produk biji kakao fermentasi Jembrana. Sementara itu, untuk pengelola koperasi dan yayasan pelatihan tersebut berperan dalam peningkatan kompetensi pendampingan tak hanya ke anggota, tapi juga ke pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan. Upaya bersama ini terus dilakukan untuk menjamin kelestarian biji kakao fermentasi agar tetap menjadi komoditas utama di Jembrana. ”Dan tentunya, memastikan merah putih tetap dikenal, meski dari sebiji coklat dari Jembrana.” pungkasnya. 19 MediaKeuangan 18 VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020 Gerak Bersama Lambungkan Indonesia Teks Dimach Putra Laporan Utama Foto Anas Nur Huda Di tahun 2019 PTDI diantaranya berhasil merampungkan pesanan satu unit pesawat CN235 untuk Nepal. MediaKeuangan 18 A kselerasi investasi dan peningkatan ekspor telah lama menjadi prioritas nasional dalam menyeimbangkan neraca transaksi berjalan. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat untuk mendukung upaya tersebut akan banyak bersentuhan dengan wewenang pemerintah daerah (Pemda). Perlu usaha serius dari Pemda untuk terus berlomba-lomba menambah daya tarik agar daerahnya dilirik para investor untuk membuka usaha di sana. Selain itu, kesiapan pelaku usaha harus terus didorong agar produknya memiliki daya saing sebagai komoditas ekspor. Belajar dari Jabar Di tingkat nasional, Jawa Barat (Jabar) berhasil menorehkan persentase tertinggi terkait investasi. Provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil ini mencatat

MEDIAKEUANGAN 18 Laporan Utama BERTAHAN LEWAT KEMANDIRIAN PANGAN Teks Dimach Putra Pandemi COVID-19 mulai berimbas ke ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 hingga mengakibatkan kontraksi mencapai 5,32 persen. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) turun di seluruh sektor. Satu sektor tetap bertahan positif. Bahkan Presiden meminta agar sektor ini diprioritaskan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. dasar manusia. Manusia butuh makan untuk bertahan hidup. Terlebih para ahli sedang gencar mengingatkan pemenuhan nutrisi agar imun tubuh meningkat menghadapi virus yang sedang berkeliaran. ”Kita bisa menahan untuk tidak beli ini dan itu, tapi tidak bisa jika tidak makan.Artinya bahwa pasar dari sektor pertanian masih akan tetap tumbuh positif,” ungkapnya yakin. ”Dari 11 komoditas pangan pokok, kita masih aman dalam sisi produksi dan cadangan pangan hingga pertengahan tahun depan,” beber Agung menyebutkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini. Dari 11 komoditas pokok tersebut yang sebagian masih harus dipenuhi dari impor adalah bawang putih dan daging sapi atau lembu. Ia meyakinkan bahwa pemenuhan kebutuhannya sejauh ini belum terdampak meski lalu-lintas perdagangan global agak tersendat karena pandemi COVID-19. Meski begitu, pihaknya tetap waspada. ”Kita tidak tahu kapan (pandemi) berakhir, makanya koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus kita kerjakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih mandiri,”ungkapnya. Perlahan mencapai ketahanan pangan Kementan akan tetap berfokus untuk menjaga pasokan 11 komoditas pangan pokok. Peningkatan produksi pada tiap komoditas masih menjadi fokus utama. Selain itu, Kementan juga tengah gencar mempromosikan program yang telah lama ada, yaitu Pekarangan Pangan Lestari, yang meningkat popularitasnya seiring bertambahnya minat masyarakat berkebun di rumah semasa pandemi. Upaya tersebut juga dibantu dengan sosialisasi mengenai diversifikasi bahan pangan lokal, termasuk diversikasi protein hewani untuk menekan angka ketergantungan kebutuhan daging sapi yang sebagian masih harus dipenuhi oleh impor. Selain itu, inseminasi buatan dan impor indukan dilakukan untuk menambah populasi ternak yang ada. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencapai ketahanan pangan adalah penambahan luas lahan Dalam memprioritaskan sektor ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp. 104,2 triliun Foto Resha Aditya P M enteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers seusai ”Rapat Terbatas Rancangan Postur APBN Tahun 2021” menyampaikan empat hal prioritas dalam RAPBN 2021 sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo. Prioritas dalam RAPBN 2021 itu meliputi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, peningkatan dan pemerataan konektivitas digital teknologi informasi dan komunikasi (ICT), serta pendidikan dan kesehatan. tanam. Pembangunan food estate menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan dalam hal ini. Sebidang tanah di Kalimantan Tengah seluas 600ribu hektare telah siap digarap bertahap. Tanah seluas 30 ribu hektare menjadi target pertama yang harus digarap pada periode 2020-2021. ”Hasilnya nanti menambah pasokan dari 7,46 juta hektar lahan baku sawah yang sudah kita punya,” ucap Agung. ”Agar (ekonomi) bisa tumbuh 4,5- 5,5 persen di tahun 2021, pemerintah juga akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga mendukung program ketahanan pangan.” imbuh Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa ketahanan pangan juga bergantung pada infrastruktur pendukung, seperti irigasi yang cukup. Sistem irigasi dibangun diantaranya dari pembangunan bendungan atau embung. Selain itu, konektivitas antardaerah akan mendukung distribusi bahan pangan yang lebih merata. ”Nah, dua paket kebijakan ini tidak bisa dipisahkan, antara prioritas ketahanan pangan dan juga pembangunan infrastrutur,” ucapnya. Membangun ketahanan pangan nasional adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Kesadaran akan hal tersebut harus dimulai dari tingkat keluarga. Jika tiap keluarga di Indonesia telah memiliki kesadaran tersebut tentu akan berpengaruh ke lingkungan yang lebih besar seperti desa, lalu ke tingkat kabupaten atau kota, naik ke level provinsi, hingga akhirnya secara nasional. Namun menurut Agung, intervensi pemerintah tetap diperlukan sampai level provinsi. ”Contohnya dalam peningkatan distribusi pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Itu perlu, selain juga terus melakukan program-program kami yang telah saya sebutkan tadi,” pungkas Agung. ”Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan sebagai prioritas paling tinggi,” ungkap Menkeu melalui sambungan daring video conference . Ketahanan pangan telah menjadi mimpi Indonesia sejak lama, bahkan dari masa presiden-presiden terdahulu. Presiden Joko Widodo sendiri pun memasukkannya menjadi salah satu agenda dalam Nawacita. Sejatinya hal ini sudah menjadi mimpi bersama dan hal yang berkesinambungan bagi bangsa Indonesia. Tapi baru kali ini gaung ketahanan pangan kembali terdengar nyaring. Setelah sektor ini berhasil bertahan menancapkan kukunya kuat-kuat meski sektor usaha lain tergilas oleh pagebluk. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di hadapan anggota dewan, Presiden menegaskan keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan sektor ketahanan pangan. Alokasi anggaran untuk sektor tersebut sebesar Rp104,2 triliun. Presiden juga menyampaikan tiga program utama untuk mencapai ketahanan pangan. Fokus utama yaitu mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasaran serta dan penggunaan teknologi. Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani, nelayan dan distribusi pangan. Langkah ketiga adalah pengembangan food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan. Peluang di sektor pangan Penempatan ketahanan pangan sebagai program prioritas dalam RAPBN 2021 bukan tak berdasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) di sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal II 2020 (q to q) dan bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 (yoy), sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen. Pada kuartal kedua tahun ini, hanya sektor pertanian yang masih tumbuh secara positif, sementara sektor lainnya lesu. Menurut Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), tumbuhnya sektor pertanian tak lepas dari kebutuhan

idak ada satu ahli di negara mana pun yang mengetahui dengan pasti bagaimana perkembangan virus ini ke depan. Tidak ada yang tahu pasti apakah akan ada obat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang tahu pasti kapan vaksin untuk penyakit ini bisa ditemukan. Sementara kebijakan pengganggaran di tahun 2021 melalui RAPBN 2021 tak bisa lepas dari persoalan dan dinamika yang terjadi di tahun ini. Akan tetapi, pemerintah berupaya optimis dan tetap realistis dalam menentukan program-program tahun depan. Dono Widiatmoko, Senior Lecture University of Derby, Inggris menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan mengenai virus dan penyakit ini masih amat terbatas. “Ilmu kita mengenai COVID-19 di seluruh dunia sama titik nolnya, di bulan Desember. Sampai sekarang belum ada evidence yang jelas. Bisa jadi saat ini belum ada evidence kita tertular dua kali, tapi kita tidak tahu kedepannya,” terangnya. Saat ditanya negara mana yang bisa menjadi panutan dalam penanganan pandemi, pria yang mengajar Health Economic ini menjelaskan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari strategi tiap negara menghadapi COVID-19. “Penanganan COVID-19 siapa yang paling benar di dunia ini, tak ada yang tahu. Contohnya New Zealand dengan Swedia, keduanya negara maju. Sementara penanganan COVID-19 keduanya berbeda 180 derajat. New Zealand full lockdown sementara Swedia tidak sebab mereka penganut herd immunity, tapi orang-orang tua dijaga. Namun, di sisi lain, New Zealand ekonominya mati, Swedia ekonominya jalan, tapi angka kematiannya tinggi. Nah, tergantung kita mau contoh yang mana,” jelasnya. Memulihkan ekonomi dari gempuran pandemi Di tengah ketidakpastian ekonomi, berbagai strategi dan kebijakan dikeluarkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Onny Widjanarko, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, berpendapat ada beberapa kebijakan baik yang telah dan akan dilakukan yang perlu diakselerasi sehingga ekonomi Indonesia dapat pulih lebih cepat. “Penanganan COVID-19 perlu dipercepat sehingga aktivitas sosial meningkat dan berimplikasi pada peningkatan aktivitas transaksi ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang dapat berjalan dengan protokol kesehatan perlu dibuka. Perlu percepatan penyerapan anggaran dengan jumlah besar dan inklusif. Selain itu, restrukturisasai kredit terutama UMKM dan perluasan pemanfaatan digital juga merupakan pilihan yang tepat,” tutur Onny. Hal senada juga disampaikan oleh Ralph Van Doorn, Senior Economist World Bank. Menurutnya, bangkitnya ekonomi di tengah ketidakpastian dapat dilakukan dengan menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi, perdagangan dan inovasi dan meningkatkan kemampuan para pekerja melalui program Kartu Prakerja. Ia juga menambahkan bahwa upaya Indonesia untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur perlu dilanjutkan sebab hal tersebut merupakan strategi kunci dalam pemulihan ekonomi paskapandemi. Selain itu, meratakan kurva utang juga perlu dilakukan sebab pembayaran bunga yang meningkat akan mengurangi ruang fiskal. Melonggarkan PSBB, membuka ekonomi Dengan pelonggaran PSBB, kegiatan ekonomi mulai bergerak dan berdampak positif. Namun di sisi lain, hal ini berisiko menurunkan status kewaspadaan terhadap COVID-19. Menurut Ralph banyak negara, termasuk Indonesia, telah menghadapi trade- off antara memperlambat penyebaran COVID-19 dan mempertahankan aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan yang tepat, ada peluang untuk bergerak dengan aman menuju New Normal . “Ada beberapa langkah konkret bagi Indonesia agar bisa mendapatkan peluang terbaik dalam membuka kembali perekonomian. Pemerintah harus fokus dalam memperluas kapasitas laboratorium pengujian, mengintegrasikan sistem informasi untuk pengawasan, mengumpulkan data dengan baik sehingga tingkat pandemi dapat diukur lebih akurat, memastikan ketersediaan dan kesiapan layanan kesehatan termasuk produksi dan distribusi vaksin COVID-19,” tambahnya. Sementara itu, Dono menyatakan bahwa efektivitas PSBB juga diragukan. Ia melakukan penelitian evaluasi PSBB dari beberapa variabel seperti google mobility report , ojek online dan jumlah polutan udara di Jakarta. “PSBB pasti ada pengaruhnya tapi besar atau kecilnya tergantung. Ada beberapa daerah yang sukses seperti Pekalongan, Malang, dan Banyumas, tapi sekarang bocor juga. Mengapa? Sebab, kita butuh menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kesehatan. Maka kita perlu mengakomodasi ekonomi berjalan dengan tetap menjaga prinsip pencegahan penularan penyakit,” tuturnya. Alokasi anggaran untuk pandemi Ralph menilai langkah yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi belanja produktif di sektor kesehatan, bantuan sosial dan dukungan terhadap industri dianggap tepat. “Bantuan sosial penting agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapat tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Sebab, tanpa program tersebut, kami memprediksi sebanyak 5,5 -8 juta masyarakat Indonesia akan masuk ke dalam garis kemiskinan. Namun, penting agar program tersebut diberikan tepat sasaran. Data memperlihatkan bahwa penyaluran program PKH dan Kartu Sembako sudah sesuai, tetapi efektivitas penyaluran BLT Desa dan Kartu Pra Kerja masih perlu ditingkatkan terutama menghilangkan aspek-aspek yang memperlambat pencairan,” jelasnya. Membahas mengenai alokasi anggaran, Dono menyampaikan perspektifnya bahwa selama ini mayoritas anggaran kesehatan sebaiknya tak hanya dialokasikan pada anggaran kuratif saja namun juga perlunya fokus pada program preventif dan promotif. “Seharusnya yang menjadi prioritas adalah anggaran preventif dan promotif sebab penyakit ini (COVID-19) fokusnya adalah disiplin agar kita lebih sehat dan bisa lebih imun. Saat ini, akibat COVID-19 ada beberapa masalah kesehatan yang terabaikan dan itu yang terkait dengan pencegahan seperti pre-natal care dan imunisasi dengan tutupnya posyandu. Maka, saya mohon agar semua yang ada urusannya dengan investasi manusia di masa depan diproteksi”, ujar Dono. Proyeksi kondisi ekonomi ke depan Jika terjadi gelombang kedua COVID-19 di Indonesia, Ralph memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang lebih dalam dari ekonomi global sebesar 7,8 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan skenario dasar World Bank yaitu kontraksi 5 persen. “Jika ada gelombang kedua dan diikuti pembatasan mobilitas skala besar di kuartal III dan IV maka diprediksi ekonomi Indonesia akan berkontraksi sebanyak 2 persen pada tahun 2020. Selain itu, efek yang lebih terasa adalah hilangnya pendapatan dari konsumsi dan investasi,” paparnya. Sementara itu, Onny menyatakan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia dapat tetap terjaga dan dipertahankan untuk tumbuh positif di tengah pandemi. “Pemerintah sudah bertekad dan all out agar negara kita tidak mengalami pertumbuhan negatif di sisa kuartal tahun 2020 ini. Ditambah lagi dengan melihat tema APBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. RAPBN 2021 disusun saat kondisi ekonomi global dan domestik mengalami tekanan dan tantangan luar biasa. Menurut kami, kebijakan yang diambil sudah pas,” ujarnya. Tak dipungkiri lagi, tahun 2020 menjadi tahun yang penuh gejolak. Namun demikian, Pemerintah terus memahat optimisme salah satunya melalui APBN 2021 yang didisain sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi paskapandemi. Apa saja strategi pemerintah tahun depan, simak di laporan utama berikutnya. 11 MEDIAKEUANGAN 10 VOL. XV / NO. 156 / SEPTEMBER 2020 "...pada intinya kita perlu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kesehatan." Pemerintah mengakselerasi belanja produktif dalam rangka memberikan stimulus kepada perekonomian Foto Tino Adi P Dono Widiatmoko Senior Lecture University of Derby