Pencarian | JDIH Kementerian Keuangan

HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI

PER-02/BC/2020

Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman

Ditetapkan: 29 Jan 2020
Diundangkan: 29 Jan 2020

Relevan terhadap

Pasal 48Tutup

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal 30 Januari 2020. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Januari 2020 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, -ttd- HERU PAMBUDI LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BAR.ANG K IRIM AN A. TATA CARA PERINCIAN LEBIH LANJUT ATAS POS YANG TERDAPAT DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN BC 1.1 OLEH PENYELENGGARA P OS YANG DITUNJUK I. MENGGUNAKAN PDE KEPABEANAN 1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk membuat rincian data pos BC 1.1 dalam bentuk data elektronik dan menyampaikannya ke Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan di bidang manifes.

Apabila Barang Kiriman tidak dibuka di Kantor Pabean kedatangan dan langsung dipindahkan ke TPS di Kantor Pabean lain dengan dokumen BC 1.4, perincian pos tidak perlu dilakukan.

Apabila menggunakan prosedur sebagaimana pada angka 2, perincian lebih lanjut dilakukan pada dokumen BC 1.4. II. MENGGUNAKAN MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK 1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk membuat rincian data p os BC 1.1 dalam media penyimpan data elektronik dan menyampaikannya ke Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan di bidang manifes.

Apabila Barang Kiriman tidak dibuka di Kantor Pabean kedatangan dan langsung dipindahkan ke TPS di Kantor Pabean lain dengan dokumen BC 1.4, perincian pos tidak perlu dilakukan.

Apabila menggunakan prosedur sebagain; iana pada angka 2, perincian lebih lanjut dilakukan pada dokumen BC 1.4. III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR 1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan nncmn pos BC 1.1 dalam bentuk tulisan di atas formulir kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan di bidang manifes .

Apabila Barang Kiriman tidak dibuka di Kantor Pabean kedatangan dan langsung dipindahkan ke TPS di Kantor Pabean lain dengan dokumen BC 1.4, perincian pas tidak perlu dilakukan.

Apabila menggunakan prosedur sebagaimana pada angka 2, perincian B. TATA CARA PENYAMPAIAN DAFTAR BARANG KIRIMAN OLEH PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK I. MENGGUNAKAN PDE KEPABEANAN 1. Penyelenggara Pas Yang Ditunjuk;

membuat daftar Barang Kiriman dalam bentuk data elektronik.

memisahkan antara daftar Barang Kiriman yang:

bebas Bea Masuk dan PDRI; dan

membayar Bea Masuk dan/atau PDRL 1.3. menyampaikan daftar Barang Kiriman ke Kantor Pabean secara elektronik.

SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman mener i ma daftar Barang Kiriman dan melakukan penelitian kelengkapan elemen data:

nomor dan tanggal BC 1.1 /BC 1.4;

nomor Pos BC 1.1 /BC 1.4;

jumlah barang kiriman, berat kotor, dan nomor sub pos BC 1.1/BC 1.4; dan d. nilai pabean ha.rang kiriman, dalam hal daftar disampaikan untuk Barang Kiriman yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk namun tidak mendapatkan pembebasan PDRI.

Penyelenggara Pas Yang Ditunjuk menyerahkan daftar Barang Kiriman dan Barang Kiriman yang berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen , dan Barang Kiriman Tertentu kepada Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik untuk dilakukan pemindaian.

Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elek t ronik terdapat kecurigaan adanya barang impor yang merupakan barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar Bea Masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik memberikan catatan/tanda agar Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

Berdasarkan catatan butir 3.1., Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Pemilik Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan : 3 . 2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat dibuat secara periodik, dan meminta Pemilik Ba r ang atau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya;

2.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP;

2.3. memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Ki riman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel atau me le katkan stiker lambang Direktorat ,Jenderal Bea dan Cukai; dan

2.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.

Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik tidak terdapat kecurigaan adanya Barang Kiriman yang merupakan barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk, Pejabat yang menangam alat pemindai elektronik memberikan catatan/tanda bahwa Barang Kiriman ti dak dilakukan pemeriksaan fisik.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian daftar Barang Kiriman dan, jika dilakukan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4.

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan tida k lengkap dan/atau tidak sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menetapkan perubahan terhadap daftar, atau :

1.1. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan respon penolakan atau menetapkan perubahan dalam daftar . 4 .1.2. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakuka n perbaikan elemen data daftar Ba rang Kiriman sesuai respon penolakan dan mengir imkan kembali da ftar Barang Kiriman yang telah diperbaiki.

2 . Dalam hal terdapat barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk dalam daftar Barang Kiri man, maka :

2.1. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan respon agar Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan Consignment Note atas barang yang merupakan larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor;

2.2. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan respon penolakan atau menetapkan p erubahan dalam daftar.

2.3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:

2.3.1. menyampaikan Consignment Note sebagaimana dimaksud butir 4.2. l melalui SKP clan me l akukan penambahan rincian pos BC 1.1 atau BC 1.4;

2.3.2. melakukan perbaikan elemen data daft ar Barang Kiriman apabila mendapat respon penolakan dan mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yang telab diperbaiki.

Dalam bal daftar Barang Kiriman kedapatan lengkap dan sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman mcnerbitkan respon persetujuan pengeluaran.

Berdasarkan respon persetujuan pengeluaran, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS. II. MENGGUNAKAN MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK 1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;

1 . membuat daftar Ba.rang Kiriman dalam media pcny1mpan data elektronik.

menyampaikan basil cetak daftar Barang Kiriman dan daf t ar Barang Kiriman dalam media penyimpan data elektronik ke Kantor Pabean.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

menerima hasil cetak daftar Barang Kiriman dan daftar Barang Kiriman dalam media penyimpan data elektronik;

memeriksa kesesuaian basil cetak daftar Barang Kiriman dengan daftar Barang Kiriman dalam media penyimpan data e lektronik; dan 2 . 2.1. dalam bal sesuai, mengunggab (upload) daflar Barang Kiriman ke dalam SKP, kemudian mengembalikan media penyimpan data elektronik kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;

2.2. dalam bal tidak sesuai, mengembalikan hasil cetak daftar Barang Kiriman dan daftar Barang Kiriman dalam media penyimpan data elektronik untuk diperbaiki.

SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerima daftar Barang Kidman dan melakukan penelitian kelengkapan elcmen data:

nomor dan tanggal BC 1.1 /BC 1.4;

nomor Pos BC 1.1 /BC 1.4; dan

jumlah barang kiriman, berat kotor, dan nomor sub pos BC 1.1 /BC 1.4.

Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektron ik terdapat kecurigaan adanya barang impor yang merupakan barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar Bea Masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai elektron ik memberikan catatan/tanda agar Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Fisik. 4 . 2. Berdasarkan catatan butir 4.1., Pejabat Pemeriksa Fisik:

2.1. melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Pemilik Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk;

2.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat dibuat secara periodik, dan meminta Pemilik Barang atau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya;

2 . 3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP;

2.4. memberikan tanda khus u s pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel atau melekatkan stiker lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

2.5. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pe j abat yang menangani Barang Kiriman. '4.3. Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai clektronik tidak terdapat kecurigaan adanya Barang Kiriman yang merupakan barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membay ar bea masuk, Pejabat yang menangani alat peminda i elektronik memberikan catatan/tanda bahwa Barang Kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 5 . Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan peneli t ian kesesuaian daftar Barang Kiriman dan, jika dilakukan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.5 .

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan tidak le ng kap dan/ a tau tidak sesuai, SKP dan/ a tau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menetapkan perubahan terhadap daftar, atau :

1.1. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/ a tau SKP mencetak respon penolakan dan menyerahkan respon penolakan kepada Penyelenggara Pos Yang Di tunjuk.

1.2. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan perbaikan elemen data daftar Barang Kiriman sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yan g telah di perbaiki.

Dalam hal terdapat barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk dalam daftar Barang Kiriman, maka:

2.1. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencetak dan menyerahkan respon agar Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan Consignment Note atas barang yang merupakan larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor;

2.2. SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencetak dan menyerahkan respon penolakan, atau menetapkan perubahan dalam daftar dan menyerahkan respon perubahan .

2.3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:

2.3 .1. menyampaikan Consignment Note sebagaimana dimaksud butir 5 .2.1 dan melakukan penambahan rincian pos BC 1.1 atau BC 1.4;

2.3.2. melakukan perbaikan elemen data daftar Barang Kiriman apabila mendapatkan respon penolakan dan mengirimkan kembali daftar Barang Kiriman yang telah diperbaiki.

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan lengkap dan sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencetak dan menyerahkan respon persetujuan pengeluaran.

Berdasarkan respon persetujuan pengeluaran, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS. III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR 1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyampaikan daftar Barang Kiriman dalam bentuk tulisan di atas formulir ke Pejabat yang menangani Barang Kiriman.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerima daftar Barang Kiriman dan melakukan penelitian kelengkapan elemen data:

nomor dan tanggal BC 1.1 /BC 1.4;

nomor Pos BC 1.1 /BC 1.4; dan

jumlah barang kiriman, berat kotor, dan nomor sub pos BC 1.1 /BC 1.4.

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan daftar Barang Kiriman dan Barang Kiriman yang berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, d an Barang Kiriman Tertentu kepada Pejabat yang menangani alat pem i nda i elektronik untuk dilakukan pemindaian. 3 .1. Dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai ele ktronik terdapat kecurigaan adanya barang 1mpor yang merupakan barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar Bea Masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai elek t ronik memberikan catatan/tanda agar Barang Kiriman dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

Berdasarkan catatan butir 3.1., Pejabat Pemeriksa Fi sik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Pemilik Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan:

2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat dibuat secara periodik, dan meminta Pemilik Barang atau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya;

2.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP;

2 . 3. memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel atau melekatkan stiker lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cuka i; dan

2.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.

Dalam ha l berdasarkan tampilan alat pemindai el ektronik tidak terdapat kecurigaan adanya Barang Kiriman yang merupakan barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk, Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik memberikan catatan/tanda bahwa Barang Kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian daftar Barang Kiriman dan , jika dilakukan pemeriksaan , laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4 .

Dalam hal daftar Barang Kiriman kedapatan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, SKP dan/atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman menetapkan perubahan terhadap daftar, atau:

1.1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyampaikan penolakan daftar Ba.rang Kiriman beserta alasannya kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk pada formu lir daf t ar Barang Kiriman.

1.2. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan perbaikan elemen data daftar Barang Kiriman sesuai alasan penola kan dan menyampaikan kembali daftar Barang Kiriman yang telah diperbaiki .

Dalam hal terdapat barang larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk dalam daftar Barang Kiriman:

2 .1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyampaikan kepada Penyelengg9-ra Pos Yang Ditunjuk agar Barang Kiriman yang merupakan larangan/pembatasan dan/atau wajib membayar bea masuk , cukai, dan/ a.tau pajak dalam rangka impor diselcsaikan dengan Consignment _Note; _ 4.2 . 2. Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman menyampaikan penolakan daftar Barang Kiriman beserta alasannya kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk pada formuli r daf t ar Barang Kiriman, a.tau menetapkan perubahan dalam formulir daftar Ba.rang Kiriman dan menyampaikan perubahan tersebut kepada Penyelenggara Pas Yang Dltunjuk.

2.3. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk: 4 .2 . 3.1. menyampaikan Consignment Note sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 dan melakukan penambahan rincian pos BC 1.1 a.tau BC 1.4;

2.3.2. melakukan perbaikan elemen data daftar Barang Kiriman apabila mendapatkan penolakan dan menyampaikan kembali daftar Ba.rang Kiriman yang telah diperbaiki.

Dalam hal daftar Ba.rang Kiriman kedapatan lengkap dan sesua1, Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman menyampaikan persetujuan pen gel uaran. 5 . Berdasarkan persetujuan pengeluaran, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyiapkan dan mengeluarkan Ba.rang Kiriman dari TPS. C. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI DARI TPS DENGAN CARA PENYAMPAIAN CONSIGNMENT NOTE I. CONSIGNlvlENT NOTE DISAMPAIKAN MELALUI PDE KEPABEANAN PENYAMPAIAN CONSIGNMENT NOTE 1. Penyelenggara Pos men.yampaikan Consignment Note ke Kantor Pabean melalui sistem PDE Kepabeanan.

SKP menerima data Consignment Note dan melakukan p enelitian data meliputi:

kelengkapan pengisian data Consignment _Note; _ 2.2. nomor identitas Baran.g Kiriman tidak berulang;

nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1. 1 atau pos BC 1.4 _Inward; _ dan 2.4. kesesuaian. nomor identitas Barang Kiriman dengan pos dan sub pas BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward. 3. Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 tidak lengkap clan/ atau berulang, 3.1. SKP mengirim respon penolakan.

Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consignment Note sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment Note yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaim ana dimaksud pada butir 2 .1 dan 2.2 lengkap dan tidak berulang.

SKP menyampaikan respon permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward kepada Penyelenggara Pos, dalam hal hasil penelitian sebagaimana climaksud butir 2.3 menunjukkan nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Inward belum tercantum. 4 . 2. SKP menyampaikan respon penolakan kepada Penyelenggara Pos, dalam hal nomor dan tanggal BC 1.1, pos da _ n/ atau sub pos BC 1. 1, atau pos BC 1.4 Inward telah dicantumkan dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud butir 2.4 tidak sesuai.

SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang menangani pemindai elektronik.

SKP melakukan penelitian data Consignment Note dan bc rdasarkan basil penelitian:

4 .1. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 clan penerima barang bukan badan usaha, SKP menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampai an PIBK.

4.2. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1 .500 dan penerima barang merupakan badan us aha, SKP menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.

4.3. nilai pabean Barang Kiriman FOB USD 1.500 atau kurang, SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman untuk dilakukan penelitian dokumen.

Dalam hal terdapat Dokumen Pelengkap Pabean, Penyelenggara Pos menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat penerima dokumen. PEMERIKSAAN PABEAN 1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean. Dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukkan bahwa:

nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang bukan badan usaha, Pejabat yang m enangani Barang Kiriman dan/atau SKP menyampaikan resp on pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK;

nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1 .500 dan penerima barang merupakan badan usaha, Pejabat yang menangan i Barang Kiriman dan/atau SKP menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB;

3 . uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau dokumen pendukung tidak jelas, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP menyampaikan respon Nota Permin taa n Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) kepada Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen p endukung; atau

4 . berdasarkan penelitian dokumen tidak menunjukkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 1.1, butir 1.2, atau 1.3, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyia pkan Barang Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lain berupa profil penerima barang, komoditi Barang Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengangkut dan/atau data lainnya.

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fis ik dalam ha l Barang Kiriman tidak te rmasuk dalam Barang Kiriman yang harus dil akukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud butir 3.1 .

Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal:

Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tanda pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksu d pada butir 1 terdapat:

1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Consignment _Note; _ 4.1.2 . kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor;

1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor; dan/atau

1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan .

SKP menetapkan Barang Kiriman untuk d ilakukan pemeriksaan berdasarkan informasi berupa profil penerima ba r ang, komoditi Barang Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengangkut dan/atau data lainnya; dan/atau

tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik tidak dapat digunakan.

Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP sebagaimana dimal<: Sud pada butir 3.1 dan/atau butir 4:

Pejabat Pemeriksa Fisik menerima :

1.1. catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;

1.2. Consignment _Note; _ dan 5.1.3. Packing List/ Invoice, bila ada.

Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penerima Barang atau Penyelenggara Pas, kemudian:

2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, yang dapat dibuat secara periodik, dan meminta Penerima Barang atau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya; dan

2.2. menuangkan dan/atau mcrekam LHP pada SKP.

Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada. kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagairnana dimaksud pada butir butir 1.4 dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 5.2, Pejabat yang menangam Barang Kiriman dan/atau SKP:

menerbitkan respon persetujuan pengeluaran barang melalui SKP kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pas, dalam hal Barang Kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

menerbitkan respon pemberitahuan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang bukan badan usaha;

menerbitkan respon pemberitahuan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB, dalam hal nilai pabean Barang Ki r iman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang merupakan badan usaha;

menerbitkan respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau dokumen pendukung tidak jelas; 7 .5. menerbitkan respon Surat Penetapan Ba.rang Larangan dan Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.

5.1. Penerima Barang menerima respons SPBL-BK. 7 .5.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manua l atau secara elektronik.

5.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian terbadap dokumen yang dipersyaratkan.

5.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP merekam basil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan.

5.3 .2. Dalam bal basil penelitian menunj uk kan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, S KP a tau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melalui SKP memberitabukan kembali kepada Penerima barang. 7 . 6. dalam bal dilakukan pemeriksaan fisik, dilak ukan pen e litian tarif dan nilai pabean berdasarkan basil pemeriksaan fisik;

7 . melakukan penetapan tarif dan nilai pabean deng an menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) melalui SKP dalam hal:

7 .1. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub p os BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward telab tercantum pada data _Consignment Note; _ 7. 7 .2. Barang Kiriman tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi;

7.3. mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak da l am rangka impor dan Nilai Pabean Barang Kiriman tidak meiebibi FOB USD 1.500;

7.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan terdapat catata . n/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik; dan 7 . 7.5. dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean atas basil pemeriksaan fisik.

8 . melakukan penegahan terhadap kelebihan BKC, da l am h al Barang Kiriman merupakan BKC yang melebihi jumlah y ang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Untuk keperluan penegakan hukum terhadap impor barang larangan dan pembatasan, apabila diperlukan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dapat berkoordinasi dengan unit pengawasan sebelum menerbitkan respon sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.

Terhadap Barang Kiriman yang dapat diberikan persetujuan keluar atau dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean oleh SKP, proses penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 atau butir 7.7 dilakukan oleh SKP.

10.

Billing untuk pembayaran Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dapat diterbitkan secara gabungan menggunakan dokumen dasar pembayaran gabungan. PENGELUARAN BARANG KIRIMAN 1. SKP mengirimkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7 .1 a tau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7 kepada:

Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang; atau 1.2 . Penyelenggara Pos dan Pengusaha TPS melalui TPS Online dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online.

Berdasarkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7 .1 a tau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7, Penyelenggara Pos menyiapkan dan menge luark an Barang Kiriman dari TPS.

Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Onlin e:

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dim a ksud pada Huruf B butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7. 7 dengan nomor identitas Barang K iriman yang bersangkutan. Dalam hal:

1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan selanjutnya menyampaikan kepacla Pejabat yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelenggara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP.

Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman berdasarkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.1 atau SPPBMCP sebagairnana dimaksud pada Huruf B butir 7. 7 yang diterimanya dari TPS Online dan menyampa ik an realisasi pengeluaran Barang Kiriman dari TPS melalui TPS Online kc SKP. PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK DALAM RANGKA IMPOR 1. Penyelenggara Pos atau Penerima Barang melakukan pemb a yaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai SPPBMCP dan/atau billing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf B but ir 7.7 paling lama:

1 . 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; a tau 1.2. 3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kirirnan melalui PJT.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan kembali Barang Kiriman:

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian data Consignment Note pada Barang Kiriman dcngan data Consignment Note pada SKP.

Dalam hal hasil p enelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 menunjukkan kesesuaian, Pejabat yang menan.gani Barang Kiriman:

2.1. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus pemeriksaan fisik, dalai!l hal dilakukan pemeriksaan fisik.

2.2. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman dan kemasan, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 menunjukkan kesesuaian dan Barang Kiriman da l am keadaan baik:

3.1. Barang Kiriman di~etapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai .

3.2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP menutup SPPBMCP dan mengadministrasikannya.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 menunjukkan ketidaksesuaian d an/a tau Barang Kiriman tidak dalam keadaan baik, Pejabat yang menangani Barang Kiriman meneruskan ke unit pengawasan untuk penclitian le bih lanjut.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak menyerahkan kembali Barang Kiriman 1 menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan tidak baik, atau menyerahkan kembali Barang Kiriman d alam keadaan baik namun berdas a rkan hasil penelitian sebagaim a na d ima k sud pada butir 2.1 menunjukkan ketidaksesuaian, dan/atau jang ka waktu pembayaran butir 1.1 terlewati:

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditun j uk berm ak su d me lunasi pungutan, Pejabat yang menangani penagihan mener bit kan :

1.1 . billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 ( dua ) hari ; dan

1.2. sanks i adminis t rasi berupa denda at as ket e rlambatan pelunasan pungutan.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tid ak be rmaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani ja m inan men e rb i tkan:

2 .1. surat pencairan jaminan dan billing un tuk pe nc airan j aminan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

2.2. sanksi administrasi berupa denda at as kete rlambatan pelunasan pungutan . 4 . Dalam hal Barang Kiriman melalui PJT dan sampai denga n jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, belum dila k ukan pem ba yaran bea masuk, cukai , dan pajak dalam rangka impor:

Da l am hal PJT bermaksud melunasi pungutan, Pejabat ya ng menangani penagihan menerbitkan:

1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) h ar i; dan

1 .2. sanksi administrasi berupa denda atas ke t erlambatan pe l unasan pungutan.

Dalam hal PJT tidak bermaksud melunasi pungut an , P eja bat yang menangani jaminan . menerbitkan :

2.1. surat pencairan jamihan dan billing untuk pen cairan jamina n dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; d an 4.2.2. sanksi administras i berupa denda at as ket erla m ba tan p elunasan pungutan 5. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan pada jang ka wa kt u se b aga i mana dimaksud pada butir 3.2.1 atau 4.2.1.

Pejabat yang menangani jaminan menyampaikan usu l an pe mbekuan kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos di Ka nto r Pab ean yang bersangkutan beserta alasan pembekuan kepada Kepala K ant or Pabean .

2 . Kepala Kantor Pabean menerb i tkan pembekuan kegiatan ke pabeanan atas Penyelenggara Pos di Kantor Pabea n dengan te m bu s an ke pada Direktur Jenderal.

Dalam hal Penyelenggara Pos yang dibekukan tel ah me l akukan pembayaran bea masuk, culmi dan pajak dalam rangka impor:

Kepala · Kantor Pabean mencabut pembekuan kegiatan ke pabeanan Penyelenggara Pos .

2 . Pejabat yang menangam jaminan menu t up SPPBMCP dan mengadministrasikannya pada SKP. FORMULIR Pada hasil cetak SPPBMCP, SPBL-BK, NPD-BK, dan Pers e tuju an Pengeluaran Barang Kiriman dicantumkan keterangan "Formu lir ini dice tak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, ta n da tangan pejabat, dan cap dinas". II. CONSIGNMENT NOTE DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN CONSIGNMENT NOTE 1. Penyelenggara Pos menyampaikan hasil cetak Consignmen t Not e dan data Consignment Note dalam media penyimpan data elektronik kep a da Kantor Pabean . 2 . Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

hasil cetak Consignment Note dan data Consignment Note da l am media penyimpan data elektronik kepada Kantor Pabean;

memeriksa kesesuaian hasil cetak Consignment Note dengan data Consignment Note dalam media penyimpan data elektronik kepada Kantor Pabean.

2.1. dalam hal sesuai, mengunggah (upload) daftar Barang Kiriman ke dalam SKP, kemudian meng e mbalikan me dia pe nyimpan data elektronik kepada Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

2.2 . dalam hal tidak sesua1, mengembalikan hasil cetak Consignment Note dengan data Consignment Note dalam media penyimpan data elektronik untuk diperbaiki .

SKP menerima data Consignment Note dan melakukan penelitan data meliputi :

kelengkapan pengisian data Consignment _Note; _ 3.2. nomor identitas Barang Kiriman tidak berulang;

3 . nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1. 1 atau pos BC 1.4 _Inward; _ clan 3.4. kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman dengan pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward. 4. Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dan 3.2 tidak lengkap dan/atau berulang:

1 . SKP mencetak respon penolakan.

Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consignment Note sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment Note yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dan 3.2 lengkap clan tidak berulang:

SKP mencetak respon permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pas BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward untuk diserahkan kepada Penyelenggara Pos , dalam hal h asil penelitian sebagaimana dimaksud butir 3.3 menunjukkan namar dan tanggal BC 1.1, pas dan/atau sub pos BC 1.1, atau pas BC 1.4 Inward belum tercantum .

SKP mencetak respon penolakan untuk diser ahkan kepada Penyelenggara Pos, dalam hal nomar dan tanggal BC 1.1, pas dan/atau sub pas BC 1.1, atau pas BC 1.4 Inward telah dicantumkan dan hasil penelitian sebagaimana dim aksud butir 3.4 tidak sesuai.

SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang menangani pemindai elektronik.

4 . SKP melakukan penelitian data Consignment Note dan berdasarkan hasil penelitian:

4.1. nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1. 500 dan penerima barang bukan badan usaha, SKP mencetak respon pemberitahuan unt uk diserahkan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampa ia n PIBK.

4.2 . nilai pabean Baning Kiriman melebihi FOB USD 1 .500 dan penerima barang merupakan badan usaha, SKP mencetak re span pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penyelenggara Pas agar Barang Kiriman diselesa ik an dengan penyampaian PIB.

4.3. nilai pabean Barang Kiriman FOB USD 1.5 00 atau kurang, SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman untuk dilakuka n penelitian dakumen. PEMERIKSAAN PABEAN 1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean. Dalarn hal hasil penelitian dokumen menunjukkan bahv-.ra:

nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang bukan badan usaha, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP mencetak respon pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK;

nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penenma barang merupakan badan usaha, Pejabat yang men ang ani Barang Kiriman dan/atau SKP mencetak respon pemberit a hu an untuk diserahkan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB;

uraian jumlah dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau dokumen pendukung tidak jelas, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) untuk d iserahkan kepada Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung ; atau

4 . berdasarkan penelitian dokumen tidak menunjukkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 1.1, butir 1.2, atau 1. 3, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos meny i apkan Barang Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik:

mernberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lain; atau

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman ti dak dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kirirnan tidak termasuk dalam Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud bu tir 3. 1 . 4 . Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan perneriksaan fisik dalam hal: 4 .1. Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan cata t an/tanda pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 1 te r dap at: 4 .1.1. kecurigaan jumJah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Consignment _Note; _ 4.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka irnpor;

1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pa j ak dalam rangka impor; dan/atau

1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan .

SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan informasi berupa profil penerima barang, komo diti Barang Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengangkut dan/atau data lainnya; dan/atau 4 . 3. tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik tid.ak dapat digunakan .

Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 dan/atau butir 4:

Pejabat Pemeriksa Fisik menerima :

1.1. catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;

1.2. _Consignment Note; _ dan · 5 .1. 3. Packing List/ Invoice, bila ada .

Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik di sak s ikan oleh Penerima Barang atau Penyelenggara Pos kemudian :

2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang , yang dapat dibuat secara periodik , dan meminta Penerima Ba r ang atau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya; dan

2.2 . menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP.

Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan ca ra memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pa bean sebagaimana dimaksud pada butir butir 1.4 dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 5.2, Pejabat yang menangani Barang Kiriman da n/ atau SKP: 7 .1. mencetak respon persetujuan pengeluaran barang untuk d iserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dal am h al Barang Kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka nnpor;

mencetak respon pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK, · dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerirna barang bukan badan usaha; 7 . 3. mencetak respon pemberitahuan untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman cliselesaikan dengan penyampaian PIB, dalam bal nilai pabean Barang Kiriman melebibi FOB USD 1. 500 dan penerima barang merupakan badan usaba;

4 . mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD -BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, d alam hal uraian jumlab dan jenis barang dalam Consignment Note dan/atau dokumen pendukung tidak jelas;

mencetak respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) un tuk diserabkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam bal Barang Kiriman wajib memenubi ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan laranga n /pembatasan belum dipenubi dengan tembusan kepada unit pengawasan.

5.1. Penerima Barang menerima respon SPBL-BK.

5.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.

5.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan. 7 .5.3.1. Dalam hal basil penelitian oleb Pejabat yang menangani Barang Kiriman menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP merekam hasil p enelitian dan dokumen yang d ipersyaratkan.

5.3.2. Dalam hal basil penelitian menunjukkan d okumen yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kidman memberitahukan kembali kepada Penerima barang.

dalam bal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean berdasarkan basil pemeriksaan fisik;

melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) melalui SKP dalam bal:

7 .1. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward telah tercantum pada data Consignment _Note; _ 7.7 . 2. Barang Kiriman tidak wajib memenuh i ketentuan larangan/pembatasan c:

tau ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi; dan

7.3. mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan Nilai Pabean Ba.rang Ki.J.iman tidak melebihi FOB USD 1. 50 0.

7.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik; dan 7.7.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik.

melakukan penegahan terhadap kelebihan BKC, dalam hal Barang Kiriman merupakan BKC yang melebihi jumlah yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Untuk keperluan penegakan hukum terhadap 1mpor barang lara nga n dan pembatasan, apabila diperlukan, Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman dapat berkoordinasi dengan unit pengawasan sebelum menerbitkan respon sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.

10.

Billing untuk pembayaran Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dapat diterbitkan secara gabungan menggunakan dokumen dasar pembayaran gabungan. PENGELUARAN BARANG KIRIMAN 1. Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman menyerahkan cetakan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7 .1 a tau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7 . 7 kepada:

Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pengeluara n barang; atau 1. 2. Penyelenggara Pos dan Pengusaha TPS melalui TPS Online d alam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online . 2 . Berdasarkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7 .1 a tau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7. 7, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluar kan Barang Kiriman dari TPS. 3 . Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS _Online: _ 3.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan data persetujuan pengeluaran barang sebagai mana dimaksud pada Huruf B butir 7 .1 atali SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7 .7 dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan. Dalam hal:

1.1 . kedapatan sesuai, Ba.rang Kirirnan dapat dikeluarkan;

1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang mena ngani pengawasan untuk penyelesaian lebih lan jut .

Penyelenggara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP.

Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman b erdasark an persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.1 · atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7 yang diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan realisasi pengeluaran Ba.rang Kiriman dari TPS melalui TPS Online ke SKP. PEMBAYARAN BEA MASUK DAN /ATAU PAJAK DALAM RANG KA I MPOR 1. Penyelenggara Pos atau Penerima Barang melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai SPPBMCP dan/atau billing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf B butir 7.7 paling lama:

60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

2 . 3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui PJT.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan kembali Barang Kiriman:

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian data Consignment Note pada Barang Kiriman dengan data Consignment Note pada SKP.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 menunjukkan kesesuaian, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

2.1. Memeriksa keutuhan · Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus pemeriksaan fisik, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik.

2 .2. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman dan kemasan, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana d ima ksud pada butir 2.1 dan 2.2 menunjukkan kesesuaian dan Barang Kiriman dalam keadaan baik:

3.1. Barang Kiriman ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

3.2 . Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP menutup SPPBMCP dan mengadi : ni1iistrasikannya.

4 . Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dirnaksud pada but ir 2.1 clan 2.2 menunjukkan ketidaksesuafan dan/atau Bani n g Kiriman tid ak dalam keadaan baik, Pejabat yang menangani Barang Kiriman m en er uskan ke unit pengawasan untuk per ~ clitian lebih lanjut. .....

Dalam ha l Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak menyerahka n kembali Barang Kiriman, menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam kead aan tidak baik, atau menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan baik namun berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 menunjukkan ketidaksesuaian, cl.an/ atau ja ngka waktu pembayaran butir 1.1 terlewati:

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk bermaksud me l unasi pungutan, Pejabat yang menangani penagihan menerbitk an:

1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan

1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterla mba tan p elunasan pungutan.

2 . Dalam hal Penyelenggara Pos . Yang Ditunjuk tidak berm a ksu d melunasi pungutan, Pejabat yang menangani jaminan menerbitkan :

2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan dengan jangka waktu 30 (tiga pulu h) hari;

2.2. sanksi administras i berupa denda atas keterlambatan pelunasan pungutan .

Dalam hal Barang Kiriman melalui PJT dan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, belum dilakukan pe mbayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor:

1 . Dalam hal PJT bermaksud rnelunasi pungutan, Pejabat yang menangani penagihan menerbitkan:

1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (d u a) hari; dan

1.2 . sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan · pungutan .

Dalam hal PJT tidak bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani jaminan menerbitkan:

2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk penca i ra n Jamman dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

2.2. sanksi administrasi berupa denda atas ke t erlamb a tan pelunasan pungutan 5. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan pada jangka waktu se b agaimana dimaksud pada butir 3.2.1 atau 4.2.1 .

Pejabat yang menangani Jamman menyampaikan usulan pembekuan kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos di Kantor Pabean yang bersangkutan beserta alasan pembekuan kepada Kepala Kantor P abean .

Kepala Kantor Pa bean menerbitkan pembekuau kegiatan kepab e anan atas Penyelenggara Pos di Kantor Pabean dengan tembusan k epada Di rektur Jenderal.

Dalam hal Penyelenggara Pos yang dibekukan telah melakukan pe mbayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor:

Kepala Kantor Pabean mencabut pembekuan kegiat an kepabeanan Penyelenggara Pos.

2 . Pejabat yang menangani jaminan menutup SPPBMCP dan mengadministrasikannya pada SKP. FORMULIR Pada hasil cetak SPPBMCP, SPBL-BK, NPD-BK, dan Persetuju an P cn geluaran Barang Kiriman dicantumkan keterangan "Formulir in i dicetak s ecara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pej abat, dan cap dinas". III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR PENYAMPAIAN DAN PEMERIKSAAN PABEAN ATAS CONSIGNMENT NOTE DAN BARANG KIRIMAN 1. Penyelenggara Pos menyiapkan dan menyampaikan Consignmen t Note dan Barang Kiriman ke Kantor Pabean.

Dalam hal alat pemindai elektronik tersedia, Pejabat yang me nangam alat pemindai elektronik:

menerima Consignment Note dan Barang Kiriman untuk d ipindai dengan alat pemindai elektronik.

2 . memberikan catatan/tanda pada Consignment Note aga r barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat kecurigaan .

memberikan catatan/tanda pada Consignment Note barang kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak termasuk dalam Barang Kiriman yang harus dilakuka n pem eriksaan 2.4. meneruskan Consignment Note dan Barang Kiriman kepada:

4.1. Pejabat Pemeriksa Fisik, dalam hal terdapat catatan agar dilakukan pemeriksaan fisik.

4 .2. Pejabat yang men a ngani Barang Kirim an , d al am hal tidak terdapat catatan aga r dilakukan pe meriksaa n fi sik.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penel itian me lip ut i: 3 .1. kelengkapan pengisian data C onsignment _Note; _ 3.2. nomor identitas Barang Kidman ti dak berulang; 3 .3. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 _Inward; _ dan 3.4. kesesuaian nomor identitas Ba.rang Ki riman de ngan pas dan s ub pos BC 1. 1 atau pos BC 1.4 Inward . 4. Dalam hal pengisian data Consignment Note sebag ai mana d ima k sud pada butir 3.1 dan 3.2 tidak lengkap dan/atau berulang :

Pejabat yang menangani Barang Kiriman men er bit kan dan menc e tak respon penolakan. 4 . 2. Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data Consign m ent Note sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali da ta Consi gnment Note yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian dat a Consignment Note sebagaim ana d ima k sud pada butir 3 .1 dan 3 .2 lengkap dan ti dak beru l ang, Pejabat ya ng mena n gani Barang Kiriman:

menerbitkan dan menc e tak respon permintaan data nom or dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 I nward untuk diserahkan kepada Penyelenggara Pos, dalam hal b asil penelitian sebagaimana dimaksud butir 3.3 menunjukkan nomo r d an ta nggal BC 1.1, pos dan/ a tau sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Inward be lum tercantum .

menerbitkan dan mencetak respon penolakan untuk dise rah k an ke p ada Penyelenggara Pos, dalam ha l nomor dan tanggal BC 1. 1, pos dan/atau sub pos BC 1.1, atau pos BC 1.4 Inward telah di c antu m kan dan has il penelitian sebagaimana dimaksud butir 3.4 tidak sesu ai.

3 . memberikan catatan/tanda pada Consignment Note dan Ba rang Kiriman agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik dal am hal :

l. berdasarkan penelitian Consignment Note da n Ba.ran g Kiriman terdapat: 5 . 3.1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Baran g Kiriman tidak sesuai dengan uraian yang ter ca nt um dalam Consignment _Note; _ 5.3.1.2 . kecurigaan te rka it nilai pabean at as Ba ra ng Ki riman yang diberikan pembebasan bea masuk, c uk ai, dan/atau pajak dalam rangka impor;

3.1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor ; dan/atau

3.1.4. kecurigaan lain dalam rangka pcmenuhan kewajiban pa bean antara lain untuk keperluan perpaj a kan a tau pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.

3.2. tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik tidak dapat digunakan.

4 . melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.

Dalam hal terdapat catatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 dan/atau butir 5.3 pada Consignment Note dan Barang Kiriman, Pejabat P emeriksa Fisik :

menerima catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada Consignment Note beserta Barang Kiriman dan Packing List/ Invoice, bila ada.

melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penerima .Bar ang atau Penyelenggara Pos kemudian : 6 .2.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, ya ng <la.pat dibuat secara periodik, dan meminta Penerima Ba ra ng atau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya; dan

2.2. menuangkan basil pemeriksaan fisik pada LHP.

3 . memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan p ara f, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker l ambang Direktorat Jendera l Bea dan Cukai.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud p ada butir 6.2, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

memberikan persetujuan pengeluaran barang pada Consignment Note dan mengadministrasikannya dalam Buku Catatan Pabean, dalam hal Barang Kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

memberikan catatan/tanda pada Consignment Note agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIBK, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang bukan badan usaha;

3 . memberikan catatan/tanda pada Consignment Note agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB, dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 1.500 dan penerima barang merupakan badan usaha;

menerbitkan dan mencetak Nota Permintaan Data dan/ a tau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar rnelengkapi dokumen pendukung, dalam hal uraian jumlah dan jenis barang ~alam Consignment Note dan/atau dokumen pendukung tidakjelas;

menerbitkan dan mencetak Surat Penetapan Barang Larangan dan Pem batasan Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.

5.1. Penerima Barang menerima SPBL-BK.

5.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean.

5.3. Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

5.3.1. dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman menggabungkan dokumen persyaratan 1mpor dengan Consignment Note dan mengadministrasikannya.

5.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberitahukan kembali kepada Penerima barang.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbi t kan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dan billing pembayaran serta mengadministrasikannya da l am Buku Catatan Pabean, dalam hal:

7 .1. nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward telah tercantum pada data Consignment _Note; _ 7.7.2. Barang Kiriman tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi;

7.3. mendapatkan pembebasan bea masuk clan pajak dalam rangka impor dan Nilai Pabean Barang Kiriman tidak melebihi FOB USO 1.500;

7.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan terdapat catatan/tanda tidak perlu clibkuk an µerneriksaan fisik; dan 7.7 .5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik.

melakukan penegahan terhadap kelebihan BKC, dalam hal Barang Kiriman merupakan BKC yang melebihi jumlah yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Untuk keperluan penegakan hukum terhadap 1mpor barang larangan dan pembatasan, apabila diperlukan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dapat berkoordinasi dengan unit pengawasan sebelum menerbitkan respon seba.gaimana climaksud pacla butir 7.5.

Billing untuk pembayaran Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, clan/ atau Pajak (SPPBMCP) clapat diterbitkan secara gabungan menggunakan dokumen dasar pembayaran gabungan . PENGELUARAN BARANG KIRIMAN 1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menyerahkan Consignment Note yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pacla Huruf A butir 7 .1 atau SPPBMCP sebagaimana climaksud pad a Huruf A butir 7. 7 kepada Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengaw asi p en geluaran barang.

Berdasarkan Consignment Note yang telah diberikan persetuju an pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana climaksud pada Huruf A butir 7. 7, Penyelen g gara Pos menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS.

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocok ka n data persetujuan pengeluaran barang sebagaimana climaksud pacla Huruf A butir 7.1 atau SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7.7 dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan. Dalam hal :

1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan ; 2 .1.2. kedapatan ticlak sesuai, Barang Kiriman ticlak dapat dikeluarkan clan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelenggara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mengadministrasikan realisasi pengeluaran Barang Kiriman. PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK DALAMJ<.A.NG!_(A IMPOR 1. Penyelenggara Pos atau Penerima Barang melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai SPPBMCP dan/atau billing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir 7. 7 paling lama:

60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk; atau

3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk Barang Kiriman me l alui PJT. 2 . Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk menyerahkan kembali Barang Kidman:

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian kesesuaian data Consignment Note pada Barang Kiriman dengan data Consignment Note pada Buku Catatan Pabean.

2 . Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 menunjukkan kesesuaian, Pejabat yang menangani Barang Kiri man:

2.1. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman, kemasan, dan tanda khusus pemedksaan fisik, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik.

2.2. Memeriksa keutuhan Barang Kiriman dan kemasan, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fi_sik.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 .1 dan 2.2 menunjukkan kesesuaian dan Barang Kiriman dalam keadaan baik:

3.1. Barang Kiriman ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

3.2. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menutup SPPBMCP dan mengadministrasikannya pada Buku Catatan Pabean .

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 menunjukkan ketidaksesuaian dan/atau Barang Kiriman da l am keadaan tidak baik, Pejabat yang menangani Barang Kidman meneruskan ke unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak menyerahkan kembali Barang Kiriman, menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan tidak baik, atau menyerahkan kembali Barang Kiriman dalam keadaan baik namun berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 menunjukkan ketidaksesuaian, dan/atau jangka waktu pembayaran butir 1.1 terlewati:

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani penagihan menerbitkan:

1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan

1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan pungutan.

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk tidak bermaksud melunasi pungutan, Pejabat yang menangani jaminan menerbitkan :

1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan pungutan .

Dalam hal Barang Kiriman melalui PJT dan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.2, belum dilakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor:

Dalam hal PJT bermaksud melunasi pungutan, Pe ja bat yang menangani penagihan menerbitkan :

1.1. billing ulang dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) hari; dan

1.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan pungutan .

Dalam hal PJT tidak bermaksud melunasi pungutan, Pej abat yang menangani jaminan menerbitkan :

2.1. surat pencairan jaminan dan billing untuk pencairan jaminan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

2.2. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelunasan pungutan 5. Dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 .1 atau 4.2.1.

Pejabat yang menangani jaminan menyampaikan usulan pembekuan kegiatan kepabeanan Penyelenggara Pos di Kantor Pabean yang bersangkutan beserta alasan pembekuan kepada Kepala Kantor P abean.

Kepala Kantor Pabean menerbitkan pembekuan kegiatan kepabeanan atas Penyelenggara Pos di Kantor Pabean dengan tembusan ke pa da Dire ktur Jenderal.

Dalam hal Penyelenggara Pos yang dibekukan telah melakuk an pe mbayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor:

Kepala Kantor Pabean mencabut pembekuan kegia tan kepabeanan Penyelenggara Pos.

Pejabat yang menangani jaminan menutup SPPBMCP dan mengadministrasikannya dalam Buku Catatan Pabean. D. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN UN'rUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PENYAMPAIAN PIBK I. PIBK YANG DISAMPAIKAN MELALUI PDE KEPABEANAN PENYAMPAIAN PIBK 1. Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima Barang bahwa Barang Kiriman harus diselesaikan dengan penyampaian PIBK dengan menguasakan pengurusannya kepada Penyelenggara Pos.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1, clapat disampaikan melalui media elektronik atau tu l isan di atas formulir.

Penyelenggara Pos mengisi clan membuat PIBK clalam bentuk data elektronik dan menyampaikan data PIBK ke Kantor Pabean secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan.

SKP menerima data PIBK dan melakukan penelitan data meliputi:

1 . nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 clan pos BC 1.4;

2 . kelengkapan pengisian data PIBK selain butir 4.1;

3 . nomor dan tanggal B/L, AWB, house B/L, house AWB, atau nomor identitas Barang Kiriman;

kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data ND PBM;

pos tarif yang tercantum dalam BTKI;

Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan

Kesesuaian data PIBK dengan data BC 1.1 a tau BC 1.4 melipu ti:

nomor dan tanggal penerbitan dokumen pengangkutan (B /L, AWB, House B/L, House AWB, dll) atau nomor identitas Barang Kiriman; dan b. nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dan sub pos BC 1. 1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.

Dalam hal pengisian data PIBK sebagaimana dimaksud pada but ir 4.2 sampai dengan butir 4.6 tidak sesuai :

SKP mengirim respon penola~an .

Penyelenggara Pos selaku PPJK melakukan perbaikan PIBK sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali PIBK yang telah di perbaiki.

Dalam hal pengisian PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 4 .2 sampai dengan butir 4.6 telah sesuai, namun nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC · 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 belum tercantum, SKP menyampaikan respon permintaan da ta no mor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau nomor clan tanggal BC 1 .4 dan pos BC 1.4 7. Dalam hal Penyelenggara Pos telah menyampaikan data nom or dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4, SKP melak.ukan pcnelitian:

se bagaimana dimaksud pad a bu tir 4. 7; dan

status penerima barang (Badan Usaha atau Non Badan Usaha).

Dalam hal hasil penelitian status penerima barang sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 menunjukkan penerima barang merupakan badan usa ha, SKP menyampaikan respon pemberit.ahuan kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.

SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam . PIBK.

Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang impor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan Barang Kiriman (NPBL-BK) de ngan tembusan kepada unit pengawasan.

1.1. Penerima Barang menerima respon NPBL-BK.

1.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.

1.3. SKP atau Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasar1 melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

1.3.1. Dalam hal penelitian dilakukan oleh Pejaba t dan hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan · larangan/pembatasan merekam hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratka n ke dalam SKP.

Dalam hal penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan tidak dapat dilakukan oleh SKP sehingga perlu penelitian l ebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan oleh Pejabat, SKP meneruskan data PIBK kepada Pejabat yang menangani penelitian ketentuan l arangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian pe menuhan ketentuan larangan/pemb atasan.

Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukka. n barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau keten t. u an larangan/ pembatasannya telah dipenuhi, SKP menerbitkan billing pernbayara n bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

10.

Penerima barang atau Penyelenggara Pos melakukan pemba yaran bea masuk, cukai, dan pajak dalarn rangka impor sesuai billing pembayar an.

11.

Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari sejak billing pembay aran diterbitkan Penerima Barang atau Penyelenggara Pos belum melakukan pembaya ran bea rnasuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/ a ta u menyerahkan jaminan, SKP menerbitkan respon penolakan.

11.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos men er ima respon penol a kan .

11.

Penerirna Barang atau Penyelenggara Pos melakukan perba ikan data NDPBM clan mengajukan kembali PIBK ke Kantor Pabean. 12 . Dalam hal penerima barang atau Penyelenggara Pos te l ah melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka im por dan/atau menyerahkan jaminan, SKP memberikan nomor dan ta ng gal pendaftaran PIBK sebagai tanda bahwa PIBK telah memenuhi syarat formal. PEMERIKSAAN PABEAN 1. Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapka n Barang Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

Pejabat yang menangani alat pemindai elektronik: 2 . 1. memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiri man dilak ukan pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampil an alat pem in dai elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lainnya ; atau

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kir ima n tidak dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak termasuk dalam Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud butir 2.1 3. Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan peme ri ksaan fisik dalam ha l:

Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tanda pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada bu t ir 1 terdapat : 3 .1.1. kecurigaan jumlah dan / a tau j enis Barang K irim an tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Consignment _Note; _ 3.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiriman yang diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka irn por;

1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang k ena cukai meleb ihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor; dan/atau

1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kc w ajiban pabean antara lain untuk keperluan perpE)J J.lrnn ata u pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, 3.2. SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pe meriksaan berdasarkan informasi berupa profil penerima barang, komoditi Barang Kiriman, negara asal barang, pengirim barang, pengang ku t dan/ a tau data lainnya; dan/atau

tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik tidak dapat digunakan.

Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam SKP se b agaimana dimaksud pada butir 2 dan/atau butir 3:

Pejabat pemeriksa fisik menerima:

Catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik dari SKP;

_Consignment Note; _ dan/atau c. Packing List/ Invoice, bila ada.

Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik d isaksikan oleh Penyelenggara Pos atau Penerima Barang kemudian:

2 .1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan memin ta Penerima Barang atau Penyelenggara Pas untuk menandatanganinya ;

2.2. menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP dengan tembusan kepada unit pengawasa.n; dan

2.3. mengirim LHP dan/atau BAP fisik ke pada Peja bat yang menangani Barang Kiriman.

Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksa an fis ik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stik er lambang Direktorat J enderal Bea dan Cukai .

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan pe nelit i an PIBK, Consignment Note, LHP, dan/atau Packing List/ Invoice, bila ada. 6 . Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat yang menangani ha.rang kiriman mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke l abora to rium .

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/ a tau laboratorium kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pejabat yang menangani barang kiriman dapat meneruskan kepada unit pengawasan.

Unit pengawasan menyampaikan kepada Pejabat ya ng men angani Barang Kidman dalam waktu 24 jam kerja dalam hal akan m elakukan penelitian lanjutan;

Dalam hal:

tidak dilakukan penelitian lanjutan (7 .1); atau

tidak ada respon da.ri unit pengawasan dalam \Vaktu yang ditentukan butir 7 .1, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan ten.tang larangan/pembatasan .

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana butir 4 .2 dan hasil uji la boratorium sebagaimana butir 6 menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Pejabat yang m enangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta . pemenu h an ketentuan tentang barang larangan/pemb atasan.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pa.bean sebagaimana dimaksud pada butir 7 .2, dan butir 8, Pejabat yang menangan i Barang Kiriman :

menerbitkan respon Nota Permintaan Data dan/ a tau Dokumcn Ba.rang Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Ba.rang melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen penduku ng, da l am hal uraian jumlah dan jenis barang dalam PIBK dan/ a tau dokumen pendukung tidakjelas;

menerbitkan respon Surat Penetapan Ba.rang Larangan dan Pembatasan Ba.rang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Ba.rang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan a.tau ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasa n.

2.1. Penerima Ba.rang menerima respon SPBL-BK.

2.2. Penerima Ba.rang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pa.bean secara manual a.tau secara elektronik.

2.3 . SKP a.tau Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

2.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman menunjukkan dokum en yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP merekam basil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan; atau

2 .3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman m: emberitahukan kembali kepada P enerima barang a.tau Penyelenggara Pos.

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekura.ngan pembayaran:

3.1. Pejabat yang menangani barang kiriman mene rb itkan SPTNP serta mengirimkan respon SPTNP dan billing pembayaran kepada Penerima Barang 2-tau Penyelenggara Pos > de n gan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan.

3.2. Penerima Barang membayar kekurangan pembayaran sesua1 dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/ Pos Persepsi a tau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keb er atan .

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik> dilakukan penelitia n tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean:

5.1. menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang Iarangan atau pembatasan> atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan; 9 . 5.2. tidak mengakibatkan kekurangan p emb aya ran atau mengakibatkan kekurangan pembayaran, dan pe ne r ima barang telah melunasi kekurangan pembayaran atau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan;

5 . 3. nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/ a tau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 telah te r can t um dalam PIBK;

5.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaa n pa be an dan terdapat catatan/tanda ti dak perlu dilakukan peme r iksaan fisik; dan 9.5.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, te l ah dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik> Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan SPPB-BK. PENGELUARAN BARANG KIRIMAN 1. SKP mengirimkan SPPB-BK kepada:

Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawas1 pengeluar an barang dari TPS; a tau 1.2. Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Pos dan Pengusal1a TPS melalui TPS Online dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS O nli ne .

Berdasarkan SPPB-BK, Penyelenggara Pos menyiapka.n dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS.

Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS Online :

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS me n cocokkan data SPPB-BK dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan, dalarn hal:

1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluar k an; atau

1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat d ikeluarkan dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelengara Pos atau Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke dalam SKP.

Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman berdasarkan SPPB-BK yang diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan realisasi pe n geluaran Barang Kiriman dari TPS melalui TPS Online ke SKP Barang Ki riman. FORMULIR Pada hasil cetak NPBL-BK, NPD-BK, SPBL-BK, SPPB-BK, dan SPTNP dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis ol eh sistem computer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas". II. PIBK DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK PENDAFTARAN PIBK 1. Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima Ba r ang agar menyampaikan PIBK atas Barang Kiriman yang diimpornya dengan menguasakan pengurusannya kepada Penyelenggara Pos .

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan melalui media elektronik atau tulisan di atas formulir.

Penyelenggara Pos mengisi dan membuat PIBK dalam bentuk data elektronik dan menyimpannya dalam media penyi.mpan data elektronik.

Penyelenggara Pos menyampaikan Pemberitahuan Pabean kc Kan t or Pabean berupa:

PIBK dalam rangkap 3 (tiga);

media penyimpan data elektronik;

Consignment _Note; _ dan d. Packing/ List atau Invoice bila ada.

Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas PIBK, lalu memeriksa kesesuaian basil cetak PIBK dengan data dalam med ia penyimpan data elektronik.

Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data dari me dia p enyimpan data ke SKP Kantor Pabean> kemudian mengembalikan me dia p enyimpan data elektronik kepada penyelenggara pos.

SKP menerima data PIBK clan melakukan penelitian data meliputi : 7 .1. nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dun sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4; 7 .2. kelengkapan pengisian data PIBK selain huruf 7. 1;

nomor dan tanggal B/L, AWB , house B/L, house AWB, atau nomor identitas barang kiriman t idak berulang;

kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM;

pos tarif tercan tum dalam BTKI;

Akses Kepabeanan se bagai PPJK; dan

Kesesuaian data PIBK dengan data BC 1.1/BC 1.4 meliputi:

nomor dan tanggal penerbitan dokumen pengangkutan (B/L, AWB, House B/L, House AWB, dan lain-lain); dan

nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomar pas dan sub pas BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.

Dalam hal pengisian data PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 7 .2 sampai dengan butir 7 .6 tidak sesuai.: 8 .1 . SKP mencetak respon penolakan.

Penyelenggara Pos selaku PPJK melakukan perbaikan PIBK sesuai respan penalakan dan mengirimkan kembali PIBK yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian PIBK sebagaimana dimaksud pada butir 7.2. sampai dengan butir 7.6 telah sesuai, namun nomor dan tanggal BC 1.1, pas dan/atau sub pos BC 1.1 a tau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pas BC 1.4 belum tercantum, SKP menyampaikan respon permin t aan d ata nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau namor dan t anggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.

10.

Dalam hal Penyelenggara Pos telah menyampaikan data nomar dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan/atau sub pos BC 1.1 a tau nomor dan t.anggal BC 1.4 dan pos BC 1.4, SKP melakukan penelitian:

10.

se bagaimana dimaksud pad a bu tir 7. 7; dan

10.

status penerima barang (Badan Usaha atau Non Badan Usaha).

11.

Dalam hal ha~il penelitian status penerima barang sebagaimana dimaksud pada butir 10.2 menunjukkan penerima barang merupakan badan usaha, SKP menyampaikan respon kepada Penyelenggara Pos agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB. 12 . SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impar berdasarkan pas tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIBK.

12.

Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang imper wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratan n ya belum dipenuhi, SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Earang Larangan atau Pembatasan (NPEL-BK) dengan ter.obusan kepada unit pengawasan.

12.

1.1. pe11erima barang menerima respon NPBL-BK.

12.

1.2. penerima barang menya.mpaikan doh : -tm1e: n yang dipe r syaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.

12.

1.3. SKP atau Pejabat yang menangani penelit i an ketentuan larangan/pembatasan melak: ukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

12.

1.3.1. Dalam hal penelitian dilakukan oleh Pcjaba t dan hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam hasil penelitian da11 dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SKP.

12.

1.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang menangani penelitian pemenu ha n ketentuan larangan/pembatasan melalui SKP memberitahukan kembali kepada importir. 12 . 2.dalam hal penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan tidak dapat dilakukan oleh SKP sehingga perlu penelitian le bih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan oleh Pejabat, SKP meneruskan data PIEK kepada Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/ pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pernbatasan.

12.

dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/ pembatasannya telah dipenuhi, SKP menerbitkan billing pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

13.

Penerima barang atau Penyelenggara Pos melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai billing pembayaran.

14.

Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari sejak billing pembayaran di terbitkan penerima barang atau penyelenggara pos belum melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan jaminan, SKP menerbitkan respon peno l akan.

14.

Penerima Earang atau Penyelenggara Pos menerima resp on penolakan.

14.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data NDPBM clan mengajukan kembali PIEK ke Kantor Pabean .

15.

Dalam hal penerima barang telah melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan jaminan, SKP memberikan nomor dan tanggal pcndaftaran PIEK sebagai tanda bahwa PIEK telah memenuhi syarat formal. PEMERIKSAAN PAEEAN 1. Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pos menyiapkan Barang Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik.

Pejabat yang menangani alat pem i ndai elektronik: 2 .1. memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal berdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lainnya; atau

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tida k dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Barang Kiriman tidak t ermasu k dalam Earang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud butir 2.1. 3 . Terhadap Barang Kiriman dapat dilakukan pemeriksaan fisik da lam hal : 3 .1. Pejabat yang Menangani Barang Kiriman memb e rikan ca ta tan/tanda pada SKP berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdapat:

1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jenis Barang Kiriman tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Consignment Note _; _ 3.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Earang Kiriman yang diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor;

1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cukai melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pa j ak dalam rangka impor; dan/atau 3 .1 .4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuha n kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau pe menuhan ketentuan larangan atau pembatasan;

SKP menetapkan Barang Kiriman untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan informasi berupa profil pener i ma barang, komoditi Barang Kidman, negara asal barang, pengirim barang, peng angk ut dan/atau data lainnya; dan/atau 3 .3. tidak tersedia alat pemindai ele ktronik atau alat pemindai elektronik tidak dapat digunakan.

Berdasarkan catatan untuk dilakukan pemer ik saan dalam SKP sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan/atau butir 3: 4 .1. Pejabat pemeriksa fisik menerima:

Catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fisik da ri SKP;

Consignment _Note; _ dan/atau c. Packing List/ Invoice, bila ada .

Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksa an fisik d isak s ikan oleh Penyelenggara Pos atau Penerima Barang kemudian :

2 .1. membuat Berita Acar a Pc meriksaan Fisik bar ang dan meminta Penerima Barang a tau Penyelenggara Pos untuk menandatanganinya;

2 .2. menuangkan dan/atau merekam LHP pada SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan; dan

2.3 . mengirim LHP dan/atau BAP fisik kepada Peja bat yang menangani Barang Ki riman .

Pejabat Pemer i ksa Fisik memberikan tanda khusu s p ada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fi si k de n ga n cara memberikan paraf, tanda cap stempel, atau mel e ka t kan stik er lambang Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

Pejabat yang menangani Ba r ang Ki ri man melakuka n pe neli tian PIBK, Consignment Note, LHP, dan/atau Packing List/ Invoic e, bila ad a.

Dalam hal diper l ukan uji laboratorium, Pej abat yang me n ang a ni ba r ang kiriman mengirim contoh barang dan invoice/ packing list ke la bor at o rium .

Dalam hal hasil pemer i ksaan fisik dan/atau laborato ri um kc da pa tan tidak sesuai, Pejabat Pejabat yang menangani barang kirim an dap at me neruskan kepada unit pengawasan.

Unit pengawasan menyampaikan kepada Pejabat ya ng men a ngan i Barang Kiriman dalam waktu 24 jam kerja dalam hal akan me lakukan penelitian lanjutan ;

Dalam hal :

tidak dilakukan penelitian lanjutan (7 .1 ); atau b . tidak ada respon dari unit pengawasan dalam waktu ya ng di tentukan butir 7.1, Peja.bat yang menangani Barang Kiriman dan/atau S KP m elakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ke tent uan tentang l arangan / pem batasan.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebaga i mana buti r 4.2 clan hasil uji laboratorium sebagaimana butir 6 menunjukkan keses u ai an dengan pemberitahuan, Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman dan/ a ta u SKP melakukan penelitian tarif . dan nilai pa.bean, serta pemenu han k et e ntuan tentang larangan/pembatasan .

Berdasarkan penelitian tarif clan nilai pabean se bagaiman a dim ak sud pada butir 7 .2, dan butir 8, Pejabat yang menangani Barang Kiriman:

mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK) untuk cliserahkan kepada Penerima Ba rang melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam PIBK dan/atau dokumen pendukung tidak jelas;

mencetak respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk diserahkan kepada P enerima Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan .

2 .1. Penerima Barang menerima respon SPBL-BK.

2.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dip ersyaratka n ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.

2.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan .

2.3 .1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman menunjukkan dok ume n yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman dan/atau SKP merekam hasi l penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan .

2.3 .2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pe ja bat yang menangani Barang Kiriman memberita hukan kembali kepada Penerima barang. 9 .3. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran :

3 . l. Pejabat yang menangani barang kiriman men erbitkan SPTNP serta mengirimkan respon SPTNP dan billing pembay aran kepada Penerima Barang, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan.

3 . 2. Penerima Barang membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukari keberatan.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fi.sik, dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean 9.5.1. menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang larangan atau . pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan ;

5.2 . tidak mengakibatkan kekurangan pe mbayar an ata.u mengakibatkan ke ku r angan pembayaran, dan pe nerima barang telah melunasi kek u rangan pemb ay aran at au me ny e rahkan jaminan dalam hal mc ng aju kan keberata n ;

5 . 3. nomor dan tanggal BC 1.1 , pos dan/atau sub pa s BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 tela h te r ca n t um dalam PIBK;

5.4 . Barang Kiriman telah dilakukan peme r iksaa n pa bea n dan terdapat catatan/tanda tidak perlu dilakukan pe m er ik saan fisik; dan 9 . 5.5. dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakuk an penelitian tarif dan nilai pabean at as hasil pemeriksaa n fisik, Pejabat yang menangani Barang Kiriman menerbitkan SPPB-BK. PENGELUARAN BARANG KIRIMAN 1. SKP mengir i mkan SPPB-BK kepa da:

Penyelenggara Pos clan Pejabat yang mengawas1 pe ng elu a ra n barang dari TPS; atau

Penyelenggara Pos dan Penyelenggara Pos dan Pengus aha TPS mela l ui TPS Online da l am h.al TPS telah terhubung dengan TPS O nline. 2. Berdasarkan SPPB-BK, Penyelenggara Pos menyiapka n dan men g elu arkan Barang Kiriman dari TPS .

Dalam hal TPS belum terhubung dengan TPS _Online: _ 3.1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran baran g dari TPS men cocokkan data SPPB-BK dengan nomor identitas Barang Kiriman ya ng bersangkutan . Dalam hal: 3 .1.1 . kedapatan sesua i, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak da p at di ke luarkan dan selanjutnya menyampaikan kepada Pe jabat Bea d an Cukai yang menangani pengawasan untuk penyelesaian le bih l anjut . 3 .2. Penyelengara Pos atau Pejabat yang mengawas i p eng elu ar an barang merekam realisas i pengeluaran Barang Ki riman ke dalam SKP.

Dalam hal TPS telah terhubung dengan TPS Online , Pen g usa ha TPS memberikan persetujuan pengeluaran Barang Kiriman be r das a rka n SPPB-BK yang diterimanya dari TPS Online dan menyampaikan re alis as i p en gelu aran Barang Kiriman dari TPS melalui TPS Online ke SKP Bara ng Kiri ma n. FORMULIR Pada hasil cetak NPBL-BK, NPD-B K, SPBL-B K, SPPB-BK, dan SPTNP dicantumkan keterangan · "Farm t tlir i ni dicetak secara otomatis ol eh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas" III. PIEK DISAMPAIKAN MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR PENDAFTARAN PIEK 1. Penyelenggara Pos memberitahukan kepada Penerima Barang agar menyampaikan PIEK atas Barang Kiriman yang diimporn ya dengan menguasakan pengurusannya kepada Penyelenggara Pos.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 1, disampaikan melalui tulisan di atas formulir.

Penyelenggara Pos meng1s1 formulir PIEK s ec ara le ngkap dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pel engka p pabean.

Penyelenggara Pas menyampai.kan Pemberitahuan Pabean ke Kan t or Pabean berupa:

PIBK dalam rangkap 3 (tiga), b. Consignment Note, c. surat keputusan pembebasan bea masuk; dan

Packing/ List atau Invoice, bila ada .

Pejabat penerima dakumen pada Kantor Pabean menerima berkas PIBK, dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Penyelengga ra Pos :

Dalam hal basil penelit i an menunjukkan Penyelengga ra Pos diblokir, Pejabat penerima dakumen menerbitkan respon pcnolakan yang disampaikan kepada Penerima Barang atau Penyelenggara Pas.

Dalam hal hasil penelitian tidak menunjukkan hal sebagaimana dimaksud pada butir 5.1., Pejabat penerima dokumen m elakukan penelitian data PIBK meliputi:

1 .1. nomor dan tanggal BC 1.1 Inward, nomor pos dan su b pos BC 1.1 atau namor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4 ;

1.2. kelengkapan pengisian data PIBK selain huruf 5 .1.1;

1.3. nomor dan tanggal B/L, AWB, house B/L, house AWE, atau namor identitas barang kiriman tidak beru lang;

1.4. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM;

1.5 . pos tarif tercantum dalam BTKI;

1.6. Akses Kepabeanan sebagai PPJK; dan

1.7 . Kesesuaian data PIBK dengan data BC 1.1/BC 1.4 meliputi: a . nomor dan tanggal penerbitan dokumen peng ang ku tan (B /L , AWB , House E/L, House AWB, dan lain-la in ); da n b. nomor dan tanggal BC 1. 1 · Inward, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4;

Dalam hal pengisia.n data PIBK sebagaimana dima.ksud pada butir 5. 1.2. sampai dengan butir 5.1.6 tidak sesuaj:

Pejabat penerima dokumen mencetak respon penolakan.

Penyelenggara Pos melakukan perbaikan PIBK sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali PIBK yang telah diperbaiki.

Dalam hal pengisian PIBK sebagaimana dimaksud pada but ir 5. 1 .2 sampai dengan butir 5.1.6 telah sesuai, namun nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 clan pos BC 1.4 belum tercantum, Pejabat penerima dokumen mencetak dan menyampaikan respon permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4.

Dalam hal Penyelenggara Pos telah menyampaikan data nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 dan pos BC 1.4, Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian :

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.7; dan

status penerima barang (Badan Usaha atau Non Badan Usah a ).

Dalam hal hasil penelitian status penerima barang sebagafrnana dimaksud pada butir 8.2 menunjukkan penerima barang merupakan badan usaha, Pejabat yang menerima dokumen mencetak dan menyampaikan respon kepada Penyelenggara Pos agar Ba.rang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.

10.

Pejabat penerima dokumen meneruskan dokumen Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud butir 4 kepada Pejabat yang menangan i penelitian ketentuan larangan/pembatasan.

11.

Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/p e mbatasan melakukan penelitian p<: : menuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIBK.

11.

Dalam hal berdasarkan PIBK menunjukkan barang i mpor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan Barang Kiriman (NPBL-BK) dengan tembusan kepada unit pengawasan.

11.

l. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima respon NPBL-BK.

11.

1.2. Pene rima Barang atau Penyelenggara Pos menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual.

11.

1.3. Pejabat yang menangani pcnclitian penelitian ketentuan terhadap Dalam larangan/pembatasan melakukan dokumen yang di persyaratkan.

11.

1.3 .1. Dala.m hal penelitian dilakukan oleh Pejabat dan hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan menggabungkan do kumen yang dipe r syaratkan dengan PIBK.

11.

1.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang hal menangarii penelitian larangan / pem batasan pemenuhan memberitah ukan ketentuan kembali kepada Penerima Ba.rang atau Penyelengga ra Pos. berdasarkan PIBK menunjukk an barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan / pem batasan a.tau ketentuan larangan / pem batasannya telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan mence t ak dan menyerahkan billing pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/ a.tau permintaan penyerahan jaminan kepada Penerima Ba.rang a.tau Penyelenggara Pos 12. Penerima barang atau Penyelenggara Pos melakukan pemba y aran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai billing pc mbayaran . 13 . Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari sejak billing pembayaran d iterbitkan penerima barang atau penyelenggara pos belum melakukan pe mbayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/ata u me n yerahkan jaminan, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan mencetak dan menyerahkan respon peno la kan kepada Penerima Barang atau Penyelenggara Pos. 13 .1. Penerima Barang a tau Penyelenggara Pos menerima respon penolakan.

13.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos melakukan perbaikan data NDPBM dan mengajukan kembali PIBK ke Kantor Pabean .

14.

Dalam hal Penerima Barang atau Penyelenggara Pos telah melakukan pembayaran bea masuk , cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau menyerahkan jaminan, Pejabat yang menangani penelit i an ketentuan larangan/pembatasan memberikan nomor dan tan ggal pendaftaran PIBK sebagai tanda bahvm PIBK telah rnemen uhi syar at formal. PEMERIKSAAN PABEAN 1. Dalam hal Barang Kiriman telah tiba, Penyelenggara Pas men y iap k an Barang Kiriman untuk dipindai dengan aiat peminda i elektronik.

Pejabat yang menangani alat peminda i elektronik:

memberikan catatan/tanda pada SKP agar barang kir im an dilakukan pemeriksaan fisik, dalam ha l be rdasarkan tampilan alat pemindai elektronik terdapat kecurigaan atau informasi lain nya; atau

memberikan catatan/tanda pada SKP barang kiriman tidak dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal Ba.rang Kiriman tidak t er ma su k dalam Barang Kiriman yang harus dilakukan pemeriksaan fis ik sebagaimana dimaksud butir 2 .1.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberikan catatan d alam SKP agar barang kiriman dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal :

berdasarkan penelitian data Consignment Note dan dokum en pelengkap pabean terdapat :

1.1. kecurigaan jumlah dan/atau jen is Barang Kiriman tid ak sesuai dengan uraian yang t ercantum dalam PIBK/ 3.1.2. kecurigaan terkait nilai pabean atas Barang Kiri man yang diberikan pembebasan bea masuk , cukai, clan/ at au paj ak dalam rangka impor;

1.3. kecurigaan Barang Kiriman berupa barang kena cuk ai melebihi batas pembebasan bea masuk, cukai , dan/ a tau pajak dalam rangka impor ; dan/atau

1.4. kecurigaan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan · atau p em enuhan ketentuan larangan atau pembatasan .

tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai e lektro nik tidak dapat digunakan .

Berdasarkan catatan/tanda untuk dilakukan pemeriksaan fi s ik da la m SKP sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan/atau butir 3:

Pejabat pemeriksa fisik menerima :

Catatan/tanda untuk dilakukan pemer i ksaan fisik da ri SKP;

Consignment _Note; _ dan/atau c. Packing List/ Invoice, bila ada .

Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fis ik disaksikan oleh Penyelenggara Pas atau Pener i ma Barang k emudian :

. 86 - 4.2.1. membuat Berita Acara Pcm.eriksaan Fisik barang dan meminta Penerima Barang atau Pen yel enggara Pos untuk menandatanganmya;

2.2 . menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada LHP; dan

2.3. mengirim LHP dan/atau BAP fisik kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.

Pejabat Pemeriksa Fisik memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara memberikan paraf, tanda cap stempel, atau melekatkan stiker lam.bang Direktorat J enderal Bea dan Cukai.

Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian PIBK, Consignment Note, LHP, dan/atau Packing List/ Invoice, bila ada.

Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat yang menangani barang kiriman mengirim contoh barang dan invoice/ packing list ke la borator ium.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/ a tau laboratorium kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pejabat yang menangani barang kiriman dapat meneruskan kepada unit pengawasan. 7 .1. Unit pengawasan menyampaikan kepada Pejabat yang menangam Barang Kiriman dalam waktu 24 jam kerja apakah akan melakukan penelitian lanjutan;

Dalam hal: a . tidak dilakukan penelitian lanjutan (7. l); atau

tidak ada respon dari unit pengawasan dalam waktu yang ditentukan butir 7 .1, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/ a tau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tcntang larangan/ pem batasan.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana butir 4.2 dan hasil UJl laboratorium sebagaimana butir 6 menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.

Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pa bean sebagaimana dimaksud pada butir 7.2, dan butir 8, Pejabat yang menangani Barang Ki r iman:

mencetak respon Nota Permintaan Data dan/atau Dok umen Barang Kiriman (NPD-BK) untuk diserahkan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar melengkapi dokumen pendukung, dalam hal uraian jumlah dan jenis barang dalam PIBK dan/ a tau dokumen pendukung tidakjelas;

mencetak respon Surat Penetapan Barang Larangan dan Pe mbatasan Barang Kiriman (SPBL-BK) untuk cliserahkan kepada Pcnerirna Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi dengan tembusan kepada unit pengawasan.

1. Penerima Barang menerima respon SPBL.

2.2. Penerima Barang menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.

2.3. SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

2.3.1. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat yang menangani Barang Kiriman menunjukkan dokum en yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP merekarn hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan.

2.3.2. Dalam ha l hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberitahuka n kembali kepada Penerima barang.

Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pem bayaran:

3.1. Pejabat yang menangani barang ki.riman menerbitkan SPTNP serta mengirimkan respon SPTNP dan billing pembayaran kepada Penerima Barang, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan.

3.2. Penerima Barang membayar kekurangan pembayar an sesuai dengan SPTNP pada Bank Devis a Persepsi/ Pos Persepsi atau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan.

dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean:

5.1. menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi k etentuan larangan atau pembatasan; 9 .5 .2. tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran atau mengakibatkan kekurangan pembayaran, dan penerima barang telah melunasi kekurangan pembayaran atau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan, dan 9.5.3. nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1 atau nomor dan tanggal BC 1.4 clan pos BC 1.4 telah tcrcantum dalam PIBK, 9.5.4. Barang Kiriman telah dilakukan pemeriksaan pabean dan terdapat catatan/tanda tid ak perlu dilakukan pemeriksaan fisik; dan 9. 5.5 . dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean atas hasil pemeriksaan fisik, Pejabat yang menangani barang kiriman menerbi t kan SPPB- BK . PENGELUARAN BARANG KIRIMAN 1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencetak dan menyerahkan SPPB- BK kepada Penyelenggara Pos dan Pejabat yang mengawasi pe ngeluaran barang dari TPS.

Berdasarkan SPPB-BK, Penyelenggara Pos menyiapkan dan mengeluarkan Barang Kiriman dari TPS.

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan data SPPB-BK dengan nomor identitas Barang Kiriman yang bersangkutan . Dalam hal:

1 . 1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan;

1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat di keluarkan dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Bea da n Cukai yang menangani pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelengara Pos menyampaikan realisasi pengeluaran Barang Kiriman kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman. E. TATA CARA PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR BARANG KIRIMAN E· COMMERCE I. PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR BARANG KIRIMAN E-CO: MMERCE 1. Penyedia Platform Marketplace n1cngajukan permohonan pendaftaran.

1 . Penyedia Platform Marketplace mengajukan permohon an pe ndaftaran untuk menggunakan skema DDP kepada Kepala Kantor Pabean sesuai dengan contoh format surat permohonan .

Dalam hal penyampaian dilakukan melalui pos elektronik, pe rmohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. dalam bentuk softcopy disampaikan ke alamat pas elektronik Kantor Pabean .

Pejabat penerima dokumen menerima permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud angka 1.

Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian atas kelengkap an elemen data yang tercantum dalam permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Penyedia Platform Marketplace. 3.1. Dalam hal elemen data dalam permohonan pendaftaran tidak lengkap, Pejabat penenma dokumen mengembalikan permol: 10 nan kepada Penyedia Platform Marketplace untuk dilengkapi.

Dalam hal elemen data dalam permohonan pendaftaran lengk a p, Pejabat penenma dokumen meneruskan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Terhadap penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 . 2, Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

eksistensi alamat website dan/atau nama aplikasi _Platfo1m Marketplace; _ b. kesesuaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1. 1 huruf c, huruf d, dan huruf e dengan database mengenai perpajakan atau data lainnya; dan

klasifikasi lapangan usaha untuk memastikan bahwa pemohon merupakan badan usaha dengan bidang usaha sebagai Penyedia Platform Marketplace. 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4 menunjukkan :

kesesuaian, Pejabat yang ditunjuk meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan rekomendasi persetujuan; atau 5 .2. ketidaksesuaian, Pejabat yang ditunjuk meneruskan pe r mohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan rekomendasi penolakan .

Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau surat p enolakan penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman 7. E-commerce sesuai dengan contoh dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Penyampaian surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran Penyedia Platform Marketplace. 7.1. Dalam hal Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan Penggunaan Skema DDP untuk impor Barang Kiriman E-commerce, Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat persetujuan dimaksud kepada Penyedia Platform l!farlcetplace dengan tembusan kepada:

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;

Direktur Teknis Kepabeanan; dan

Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Dalam hal Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan, Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan kepada Penyedia Platform Marketplace dengan tembusan kepada:

Direktur Penindakan dan Penyidikan; dan

Direktur Teknis Kepabeanan. II. TATA CARA PENYAMPAIAN DATA E-CATALOG DANE-INVOICE Persiapan Penyampaian Data E-Cataloq dan E-Invoice 1. Penyedia Platform l!Iarlcetplace yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman E-commerce menyampaikan surat permohonan integrasi sistem informasi teknologi kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan melampirkan surat persetujuan penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman E- commerce. 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan melalui pos elektronik.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas kevalidan surat persetujuan penggunaan skema DDP untuk impor Barang Kiriman E-commerce dengan melakukan pengecekan terhadap tembusan surat persetujuan di maksud yang disampaikan oleh Kantor Pabean.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan kesesuaian, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat persetujuan integrasi sistem informasi teknologi yang ber isi:

Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA); dan

kode token untuk keperluan pengintegrasian sistem informasi teknologi.

Dalam hal hasiJ. penelitian rnenunjukkan ketidaksesuaian, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.

Penyedia Platform Marketplace yang telah mendapatkan persetujuan integrasi sis tern informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada an gka 3 .1 . melakukan penyesuaian sistem informasi teknologi yang dimilikinya sesuai dengan Panduan Integrasi Aplikasi (PIA) seh i ngga dapat tcrhubung dengan SKP dan melakukan pertukaran data elektronik melalui media internet dengan menggunakan teknologi web service. 5. Setelah sistem informasi teknologi yang dimiliki oleh Penyedia . Platform Marketplace terhubung dengan SKP, Penyedia Platfonn Marketplace melakukan uji coba penyampaian data E-Catalog dan E-Invoice. 5.1. Dalam hal uji coba be1: jalan dengan baik, Penyedia Platfo1m lvlarlcetplace dapat menyampaikan data E-Catalog atas Barang Kiriman E-commerce yang diperdagangkan dalam Platform Marketplace yang ak an diimpor ke dalam Daerah Pabean.

Dalam hal uji coba masih mengalami kendala, Penyedia Platform Marketplace dapat melakukan koordinasi lebih lanjut den gan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Penyampaian Data E-Catalog 1. Penyedia Platform Marketplace menyampaikan data E-Catalog atas Barang Kiriman E-commerce yang diperdagangkan dalam Platfonn Marketplace yang akan diimpor ke dalam Daerah Pabean atau menyampaikan pembaharuan data Barang Kiriman E-commerce yang mengalami perubahan h arga ke SKP.

Terhadap penyampaian data sebagaimana dimaksud pada angka 1, SKP melakukan penelitian atas kelengkapan elemen data E-Catalog yang disampaikan oleh Penyedia Platform Marketplace. 2.1. Dalam hal elemen data E-Catalog tidak lengkap, SKP menyampaikan respon "tidak lengkap" kepada Penyedia Platfomi Marketplace untuk selanjutnya dilengkapi.

Dalam hal elemen data E-Catalog lengkap, SKP menyampaikan respon "lengkap", dan elemen data tersebut dapat digunakan untuk v alidasi E- Invoice. Penyampaian Data E-Invoice 1. Penyedia Platfo1m Marketplace menyampaikan data E-Invoice untuk setiap transaksi Barang Kiriman E-commerce yang akan diimpor ke da lam Daerah Pabean.

Terhadap penyampaian data sebagaimana dimaksud pada angka 1, SKP melakukan penelitian atas kelengkapan elemen data E-Invoice yang disampaikan oleh Penyedia Platform Marketplace. 2.1. Dalam ha1 ekrnen data E-Invoice tidak len gk Jp , SKP menyampaikan respon "tidak lengkap" kepada Penyedia Platfonn Marketplace untuk selanjutnya dilengkapi.

Dalam hal elem en data E-Invoice lengkap, SKP men yam paikan resp on "lengkap" dan melakukan rekonsiliasi elemen data E -In voi ce dengan elemen data pada E-Catalog. 3. SKP melakukan rekonsiliasi elemen data pada E-Invoice dengan da ta pada E- Catalog. 3. i. Dalam hal hasil rekonsiliasi elemen data sebagaimana d imaksud pada angka 2.2 menunjukkan kesesuaian, SKP menyampaikan re spon "valid" dan elemen data E-lnvoice dapat digunakan un t uk keperluan rekonsiliasi dengan elemen data pada Consignment Note. 3.2. Dalam hal hasil rekonsiliasi e lemen data sebagaimana d imaksud pada angka 2.2 menunjukkan ketidaksesuaian, SKP menyampaikan respon "tidak valid'' dan elemen data E-Invoice tidak dapat diguna k an untuk keperluan rekonsiliasi dengan elemen data pada Consignment Note. III. TATA CARA PENGGUNAAN E-CATALOG DAN E-INVOICE UNTUK P ENGELUARAN BARANG KIRIMAN E-COMMERCE 1. Penyelenggara Pos mitra Penyedia Platform Marketplace me n ya mpaikan Consignment Note ke Kantor Pabean tempat pemasukan Bar an g Kiri man E- commerce melalui SKP. 2 . SKP menerima data Consignment Note dan melakukan penelitian at as:

kelengkapan pengisian data Consignment _Note; _ 2 .2. nomor identitas Barang Kiriman E-commerce tidak berula n g;

nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1. 1 atau pos BC 1.4 _Inward; _ dan 2.4. kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman E-commerce dengan pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward . 3. Dalam hal pengisian data Consignment Note sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 tidak lengkap dan/atau berulang:

1 . SKP mengirim respon penolakan.

2 . Penyelenggara Pos melal{ukan perbaikan data Consignment Note sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data Consignment Note yang telah diperbaiki.

Dalam hal peng1s1an data Consignment Note sebagajmana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 lengkap dan tidak berulang, SKP melakukan penelitian terhadap nilai pabean.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan nilai pabean yang tercantum dalam Consignment Note tidak melebihi Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), SKP melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan nilai pa.bean yang tercantum dalam Consignment Note melebihi Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dan:

2.1. penerima barang bukan badan usaha, SKP menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Ba.rang · Kidman E-commerce diselesaikan dengan penyampaian PIBK;

tau 4.2.2. penerima barang merupakan badan usaha, SKP menyampaikan respon pemberitahuan kepada Penyelenggara Pos agar Ba.rang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB.

SKP melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1. berdasarkan elemen data HS code yang disampaikan oleh Penyelenggara Pas dalam Consignment Note. 5.1 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Ba.rang Kiriman E- commerce termasuk dalam daftar barang larangan atau pembatasan, SKP meneruskan data Consignment Note kepada Pcjabat yang menangani Barang Kiriman untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.1 Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Ba.rang Kiriman E-commerce bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat yang menangani Barang Kiriman dan/ a.tau SKP melakukan penelitian tarif dan nilai pabean sesuai dengan Lampiran III angka romawi I huruf B Peraturan Direktur Jenderal 1n1.

1.2 Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Ba.rang Kiriman E-commerce merupakan barang larangan a.tau pembatasan atau yang belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat yang menangani Ba.rang Kiriman menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan atau Pembatasan Barang Kiriman (SPBL- BK) dan menyampaikannya kepa.da Penyelenggara Pos.

2 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Barang Kiriman E- commerce tidak wajib memenuhi ketentuan larangan atau pe mbatasan, SKP melakukan rekonsiliasi elc men data pada Consignment Note dengan elemen data pa.da E-Invoice. 6. SKP melakukan penelitian terhadap pelunasan Surat Pene t apan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas Ba.ra ng K iriman E- commerce. 6.1. Dalam hal tidak terdapat Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) at.as Barang Kiriman E- commerce yang tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), pelayanan at.as Barang Kiriman E-commerce dilakukan oleh SKP berdasarkan rekonsiliasi elemen data pada Consignment Note dengan elemen data pada E-Invoice. 6.2. Dalam hal terdapat Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) at.as Ba.rang Kiriman E-commerce yang tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhi t ung sejak tanggal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cuka i, dan/ a tau Pajak (SPPBMCP), pelayanan atas Barang Kiriman E- commerce dilaksanakan sesuai dengan Lampiran III angka romawi I huruf B Peraturan Direktur J enderal ini .

SKP melakukan rekonsiliasi elemen data pada Consignment Note dengan elemen data pada E-Invoice. 7 .1. Dalam hal rekonsiliasi elem en data menunjukkan kesesuaian dan : 7 . 1.1. Barang Kiriman E-commerce mendapatkan pem be b as an bea masuk dan pajak dalam rangka impor, SKP menerbitkan respon persetujuan pengeluaran dan melakukan pencatatan dalam buku catatan pa.bean; atau

1.2. Barang Kiriman E-commerce tidak mendapatkan pe mbebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, SKP melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan men erb itkan Surat Penetapan Pembayarap Bea Masuk, Cukai, dan/ at au Pajak (SPPBMCP).

Dalam hal rekonsiliasi elemen data menunjukkan ke tidaksesuaian, berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidik an kepabeanan dan cukai at.as nama Direktur J enderal, SKP dapat:

2 .1. menerbitkan persetujuan pengeluaran dan melakukan pencatatan dalam buku catatan pabean, dalam hal Barang Kiriman E-commerce mendapatkan pembebasan b ea rnasuk dan pajak dal8m rangka impor . ; atau

2.2 . melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, clan/ atau Pajak (SPPBMCP), dalam hal Barang Kiriman E-commerce tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dal am rangka impor. F. TATA CARA PENGELUARAN SEBAGIAN BARANG KIRIMAN 1. Penerima Barang atau Penydenggara Pos rne.ngajukan perrnohonan pengeluaran sebagian Barang Kiriman dengan dilamp iri d okumen p endukung kepada Kepala Kantor Pabean .

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Ba r ang Kiriman melakukan penelitian atas permohonan .

Pejabat yang menangani pengawasan melakukan penyegelan te rha d ap Barang Kiriman.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kirim an dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap memberikan tanggapan dengan: a . menerbitkan surat persetujuan pengeluaran sebagian, d alam ha l permohonan diterima; atau

menerbitkan surat penolakan pengeluaran sebagian, dalam h al pe rmohonan ditolak.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menenma surat pe rs etu juan atau surat penolakan.

· Dalam hal permohonan diterima:

Dalam hal pengeluaran Barang Kiriman dengan me n ggunakan Consignment _Note: _ 6.1.1. Apabila Consignment Note diajukan melalui PDE at au media penyimpan data:

1.1 .1 Pejabat yang menangani Barang Kiriman me masukkan persetujuan pengeluaran sebagian di dalam SKP.

1.1.2 SKP melanj"Ll . tkan proses pelayanan kepabeanan atas Consignment Note. 6.1.1.3 Dalam hal secara nilai FOB keselu r uh an Barang Kidman wajib membayar bea masuk dan p ajak , SKP menerbitkan respon SPPBMCP dan billi ng pe mbayaran atas barang yang setuju untuk dikeluark an .

1.1.4 Dalam hal secara nilai FOB kes e lu r uhan Barang Kiriman tidak wajib membayar bea ma s uk d an pajak, SKP menerbitkan respon persetujuan keluar at as barang yang setuju untuk dikeluarkan.

1.2. Apabila Consignment Note diajukan dengan tu lisa n di atas formulir:

1.2.1 Pejabat yang menangani Barang Kiriman mencata t persetujuan pengeluaran sebag i an pad a Co nsignment Note . 6 . 1.2.2 Consignm ent Note dilanjutkan pro ses pelayanan Kepabea nannya .

1.2.3 Dalam hal secara nilai FOB keseluruhan Barang Kiriman wajib membayar bea mm ., c.1k dan pajak, Pejabat yang rncnangani Barang K irim an mcnerbit . ka n SPPBMCP dan billing pembayaran atas barang ya ng setuju untuk dikeluarkan .

1.2.4 Dalam hal secara nilai FOB keseluruhan Barang Kiriman tidak wajib membayar bca ma suk d an pajak, Peja b at yang menangani Barang Kiriman menerbitkan persetujuan keluar atas barang yang setuju untuk di ke l uarkan 6.2. Dalam hal pengeluaran Barang Kiriman dengan menggunakan PIBK:

2.1. PIBK diajukan melaiui PDE atau media penyimpan d ata:

2 .1.1. Dalam hal PIBK :

2 .1.1. 1. belum mendapatkan nomor dan tanggal pe nda ftaran , Pejabat yang men angani ketentuan larangan/pembatasan m ema sukkan persetujuan pengeluaran sebagian di dalam SKP; atau

2 . 1.1.2 . telah mendapatkan nomor dan tanggal penclaftaran, Pejabat yang menanga ni Barang Kiriman memasukkan perse t uju an pcngeluaran sebagian di dalam SKP.

2 . 1.2 . SKP melar 1 jutkan proses pelayanan kepabeanan atas PIBK.

2.1 . 3. SKP atau Pejabat yang menangan i Barang K i.ri man memberikan catatan/tanda pada SPPB ya ng d it erbi tka n sesua i dengan persetujuan pe ng eluara n se ba gian dan penelitian Pejabat yang menanga ni Barang Kiri man .

2.2 . PIBK diajukan dengan tulisan di atas formulir : 6 .2 .2. 1. Dalam hal PIBK:

2 .2.1.1. belum mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, Pejabat yang me nangam ket e ntuan larangan/pembatasan mcneruskan berkas PIBK dan surat persetujuan ke pada Pejabat yang menangan i Barang Kiri man; atau

2.2.1.2. PIBK telah mendapatkan nomo r dan tanggal pendaftaran, Pejabat y ang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian PIBK lebih lanjut.

2.2.2. PIBK dilanjutk an proses pelayana n kepab e anannya.

2.2.3. Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberikan catatan/tancla pada SPPB yang diterbitka n sesuai dengan persetujuan pengeluaran sebagian dan hasil pe nelitian.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima SPPBMCP atau SPPB yang telah diberikan catatan pengeluaran barang dan menyampaik an kepada . Pejabat yang menangani pengawasan.

Pejabat yang menangani pengawasan: 8 .1. membuka segel; 8 .2. melakukan pengawasan pemisahan Barang Ki d man yang mendapat persetujuan pengeluaran sebagian; dan

melakukan penyegelan atas Barang Kiriman yang tidak dik el ua rk an .

Pejabat yang menangani pengeluaran barang melakuka n pe ngawasan pengeluaran barang sebagian.

10.

Dalam hal penerima barang melakukan penyelesaian atas Barang Ki ri man yang tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3 :

10.

menggunakan Consignment Note , 10. 1.1. Penerima barang a tau Penyelenggara Pos menyer ah ka n:

10.

1.1.1.nomor identitas Barang Kiriman dan/ a tau copy SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada bu tir 7; dan 10 .1.1. 2. dokumen yang dipersyaratkan un tu k pe me n uhan ketentuan larangan dan/atau pe m ba t as an , kepada pejabat yang mengangani Barang K ir ima n .

10.

1.2 . Pejabat yang menangani barang kiriman melak u kan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan, 10. 1.2 .1. Dalam hal hasil penelitian menunjukk an dokumen yang dipersyaratkan telah sesua i dan pe ngeluaran barang sebelumnya menggunakan SPPB MC P, Pejabat yang menangani Ba rang Kiriman at au SKP menerbitkan SPPBMCP atas Barang Kiriman y ang telah memenuhi persyaratan ;

10.

1.2 .2 . Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang di pers y aratkan telah sesuai dan pengeluaran barang sebelumnya menggunakan pers etu ju an keluar, Pejabat yang menangani Barang Kirim an a tau SKP menerbitkan persetujuan keluar atas B aran g Kiriman yang telah memenuhi pe r syaratan ; atau

10.

1.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunju kkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kiriman memberitahuk an kembali kepada Penerima Barang.

10.

menggunakan PIBK, 10.2 .1. Penerima barang atau Penyelenggara Pos menyerahkan:

10.

2.1.1. nomor identitas Barang Kiriman dan/atau copy SPPB yang telah diberikan catatan pengeluara n sebagian sebagaimana dimaksud pada but ir 7; dan

10.

2 .1.2. dokumen yang dipersyaratkan untuk pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, kepada pejabat yang menangani Barang Kiriman.

10.

2 .2. Pej abat yang menangani barang kiriman melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan, 10 . 2.2.1. Dalam hal hasil penelitian menu njukka n dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, P eja bat yang menangani Barang . Kiriman memberikan catatan tambahan pada SPPB untuk perse tujuan pengeluaran Barang Kiriman yang telah memenuhi persyaratan.

10.

2 . 2.2 . Dalam hal basil penelit i an menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani Barang Kidman membe r itahukan kembali kepada Penerima Barang.

11.

Pengeluaran Barang Kiriman yang tel ah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 10 .1.2.1 atau butir 10.2.2 .1 selanjutnya dipr o ses sesuai butir 7, butir 8, dan butir 9.

12.

Dalam hal Barang Kiriman yang tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3 telah ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasa i, Barang yang Dikuasai Negara, atau Barang yang Men j adi Milik - Negara , penyelesaian sebagaimana but ir 10 dan 11 dilakuka n berdasarkan ke t entuan perundang-undangan mengenai penyelesaian t er had ap ba r ang yang dinyatakan tidak dikuasai, baran g yang dikuasai negara, da n barang yang menjadi milik negara . G. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN YANG DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN TPS UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PAB EAN DI KANTOR PABEAN LAINNYA I. DILAKUKAN DENGAN PDE KEPABE AN AN PENDAFTARAN BC 1.4 DI KANTOR PABEAN YANG MENGAWASI TPS AS AL 1. Penyelenggara · Pos yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman ke Kantor Pabean yang me ngawasi TPS Asal melalui SKP Barang Kiriman.

SKP Barang Kiriman melakukan penelitian kelengka pa n peng1sian pemberitahuan pemindahan penimbunan Ba rang Kiriman. Dalam hal has il penelitian sebagaimana dimaksud menunjukkan:

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman tidak lengkap, SKP Barang Kiriman menolak p embe ritahuan p emi ndahan penimbunan Barang Kiriman;

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman lengkap:

2.1. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 dan membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean Pengeluaran (BCP 1.4 _Outward); _ 2.2 .2 . menerbitkan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya (BCF 1.4.1) clan mengirimkannya kepada:

2.2.1. Penyelenggara Pos ;

2.2.2. Pengusaha TPS Asal dan Pengusaha TPS Tujuan melalui TPS Online dalam hal Pengusaha TPS Asal dan/atau Pengusaha TPS Tujuan telah terhubun g dengan TPS Online. 2 . 2.3 . melakukan penutupan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 dalam hal Barang Kiriman dimasukkan ke dalam TPS me n ggu nakan BC 1.4; PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI TPS ASAL 1. Berdasarkan BCF 1.4 .1, Penyelenggara Pos yang Ditunjuk:

melakukan persiapan untuk pengeluaran barang yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran·; dan

melakukan pemasangan tanda pengaman sebelum ba rang di ke luarkan dari TPS Asal. 2 . Dalam hal TPS Asal belum terhubung dengan TPS Online _: _ 2.1 . Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek , ukuran, jum1ah dan jenis kemasan yang bersangkutan, dalam ha l: 2 . 1.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan dan SKP mengirimk an data BC 1.4 d an respon persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kan t or Pabean yang mengawasi TPS Tujuan;

1.1.2. kedapatan tidak sesuai, Barang K irirnan tidak dapat dikeluarkan dan menyampaikan k etidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani aclministrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk penyelesaian lebih lanju t dengan tembusan kepada Pejabat yang menang ani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal;

1.2. memberikan catatan pengeluaran Barang Kiriman pada SKP Barang Kiriman.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman dari TPS Asal ke SKP Barang Kiriman .

Dalam hal TPS Asal telah terhubung dengan TPS Online, Pengusaha TPS Asal: 3 .1 . menggunakan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman (BCF 1.4.1) untuk menyetujui pengeluaran Barang Kiriman oleh Penyelenggara Pos.

Dalam hal nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis k emasan tidak sesuai dengan respon persetujuan pengeluaran Barang Kir im an (BCF 1.4.1), Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangan i manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk pen ye lesaian lebih lanjut dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

3 . mengirimkan realisasi pengeluaran Barang Kiriman ke SKP Barang Kiriman melalui TPS Online. SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan.

Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal :

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasan g an tanda pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk sebelurn barang dikeluarkan dari TPS Asal;

dalam hal diperlukan, melakukan penyelesaian lebih lanjut atas tembusan laporan peng eluaran barang dengan menggunakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang mengawasi. pengeluaran Barang Kiriman di Kantor Pabe an yang mengawasi TPS Asal. PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KB: TPS TUJUAN 1. Dalam hal TPS Tujuan belum terhubung dengan TPS _Online: _ 1.1. Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan:

1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan, dalam hal:

1.1.1. ked apatan sesuai:

1.1. 1.1. mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

1.1.1.2. memberikan catatan pemasukan pada SKP Barang Kiriman;

1.1.2. kedapatan tidak sesuai :

1.1. 2. 1 mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

1.1.2.2 memberikan catatan pemasukan pada SKP Barang Kiriman; dan

1.1.2.3 menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian leb ih lanjut.

1.2. Mengawasi pembongkaran Ba.rang Kiriman .

Setelah Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman memberikan catatan pemasukan, SKP Barang Kiriman memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 Inward dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Pos.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nomor dan tanggal BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman s ebagai dasar untuk melakukan pelepasan tanda pengaman.

Dalam hal TPS Tujuan telah terhubung dengan TPS _Online: _ 2.1. Pengusaha TPS Tujuan:

1.1. menggunakan BCF 1.4.1 sebagai dasar persetujuan pemasukan Barang Kiriman .

1.2. Dalam hal nomor, merek, ukuran, jum lah dan jenis kemasan tidak sesuai dengan respon BCF 1.4.1, Ba.rang Kiriman dapat dimasukkan ke TPS Tujuan dan menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani pL-ngawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian leb ih lanjut.

1.3. Mengirimkan realisasi pemasukan Barang Kiriman ke TPS Tujuan ke dalam SKP Barang Kiriman melalui TPS Online. 2.2. SKP Barang Kiriman memberikan nomor dan tanggal pcndaftaran BC 1.4 Inward dan menyampa ikannya kepada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nomor dan ta ngga l BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untu k melakukan pelepasan tanda pengaman.

Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan:

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelepasan tanda pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk setelah barang dimasukan ke TPS Tujuan;

melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pemasukan barang dengan menggunakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan. PASCA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN SKP Barang Kiriman menutup pos BC 1.4 Inward dalam hal tclah dilakukan penyelesaian Barang Kiriman. II. DILAKUKAN DENGAN MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK PENDAFTARAN BC 1.4 DI KANTOR PABEAN YANG MENGAWASI TPS ASAL 1. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman ke Kantor Pab ean yang mengawasi TPS Asal dengan dilampiri media penyimpan data yang memuat data yang bersangkutan.

Pejabat yang menangani administrasi man ifes menerima pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman, memeriksa kescsuaian antara hasil cetakan dan data dalam media penyimpan data , dan mengunggah data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman ke dalam SKP Barang Kidman.

SKP Barang Kiriman melakukan penelitian kelengkapan pengisian pemberitahuan pemindahan penjmbunan Barang Kiriman. Dal am hal hasil penelitian sebagaimana dimaksucl menunj ukkan:

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman tidak lengkap, SKP Barang Kiriman menolak pemberitahuan pe mindahan penimbunan Barang Kiriman;

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kidman lengkap:

2.1. memberikan nomor dan tanggal pendaf t aran BC 1.4 dan membukukan BC 1.4 ke dalam Buku C at atan Pabean Pengeluaran (BCP 1.4 _Outward); _ 3.2.2. menerbitkan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman . dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya (BCF 1.4. 1) dan mengirimkannya kepada:

2.3.1. Penyelenggara Pos;

2.3.2. Pengusaha TPS Asal dan Pengusaha TPS Tujuan melalui TPS Online dalam hal Pengusaha TPS Asal dan/atau Pengusaha TPS Tujuan telah terhubung dengan TPS Online. 3.2 .3. melakukan penutupan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 dalam hal Barang Kiriman dimasukkan ke dalam TPS menggunak an BC 1.4. PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI TPS ASAL 1. Berdasarkan BCF 1.4.1, Penyelenggara Pos yang Ditunjuk:

melakukan persiapan untuk pengeluaran barang yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran; dan

melakukan pemasangan tanda pengaman sebelum barang d ike luarkan dari TPS Asal.

Dalam hal TPS Asal belum terhubung dengan TPS _Online: _ 2. 1. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan, da l am ha l:

1.1.1. kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dikeluarkan dan SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan;

1.1 .2 . kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman t idak dapa t dikeluarkan dan menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk penyelesaian lebih lanjut dengan tembu san kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal;

1.2. memberikan catatan pengeluaran Barang Kiriman pad a SKP B arang Kiri man .

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk merekam realisasi pengeluaran Barang Kiriman dari TPS Asal ke SKP Barang Kiriman . 3 . Dalam hal TPS Asal telah terhubung dengan TPS Online , Pengusaha TPS Asal: 3 .1 . menggunakan respon persetujuan pengeluaran Barang K irim an (BCF 1.4.1) untuk menyetujui pengeluaran Barang Kiriman oleh Penyelenggara Pos.

Dalam hal nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan tidak sesuai dengan respon persetujuan pengeluaran Barang Kiriman (BCF 1.4.1), Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan me n yampa ikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk pen y elesaian lebih lanjut dengan tembusan kepada Pejabat yang menanga ni pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

mengirimkan realisasi pengeluaran Ba.rang Kiriman kc SKP Barang Kiriman melalui TPS Online . SKP mengirimkan data BC 1.4 dan respon persetujuan pengeluaran (BCF 1.4.1) ke Kantor Pabean ya ng mengawasi TPS Tujuan 4. Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawas i TPS Asal:

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasangan tanda pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang D itu njuk sebelum barang dikeluarkan dari TPS Asal; 4 .2 . dalam hal diperlukan , melakukan penyelesaian lebih la n jut atas tembusan laporan pengelua r an barang dengan menggu nakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejaba t yang mengawasi pengeluaran Ba r ang Kiriman di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal. PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN l. Dalam hal TPS Tujuan beJum terhubung dengan T?S _Online: _ 1.1. Pejabat yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan:

1.1. mencocokkan data BCF 1.4.1 dengan nomor, merek, ukuran, jum l ah dan jenis kcmasan ynng bersangkutan . Dalam hal :

1.1.1. kedapatan sesuai:

1. 1.1. mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

1.1.1.2 . memberikan catatan pemasukan pada SKP Barang Kiriman;

1.1 . 2. kedapatan tidak sesuai:

1.1.2.1. mengizinkan Barang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

1.1.2.2. memberikan catatan pemasukan pada SKP Barang Kiriman; dan

1.1.2.3. menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.

1.2. mengawasi pembongkaran Barang Kiriman .

Setelah Pejabat yang mengawas1 pemasukan Barang Kiriman memberikan catatan pemasukan, SKP Barang Kiriman memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.4 Inward dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Pos.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima respon nomor dan tanggal BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untuk melakukan pelepasan tanda pengaman.

Dalam hal TPS Tujuan telal1 terhubung dengan TPS _Online: _ 2.1. Pengusaha TPS Tuju an:

1.1. menggunakan BCF 1.4.1 sebagai dasar persetujuan pemasukan Barang Kiriman.

1.2. Dalam hal nomor, merek, ukuran, jum l ah dan jenis kemasan tidak sesuai dengan respon BCF 1.4.1, Barang Kiriman dapat dimasukkan ke TPS Tujuan dan menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.

2 .1. 3. Mengirimka.n realisasi pemasukan Barang Kiriman ke TPS Tujuan ke dalam SKP Barang Kiriman rnelalui TPS Online . SKP Barang Kidman memberikan nomor dan tangg al pendaf taran BC 1.4 Inward dan menyampaikannya kepada Pcnytlcnggara Pos yang Dit u njuk. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk mener im a resp on no mor dan tanggal BC 1.4 Inward dari SKP Barang Kiriman sebagai dasar untuk melakukan pelepasan tanda pengaman .

Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan: 3 .1. secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelep asan tanda pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk setelah barang dimasukan ke TPS Tujuan;

melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pemasukan barang dengan menggunakan BC 1. 4 yang kedapatan tida k sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang menangani administrasi m anifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan. PASCA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN SKP Barang Kiriman menutup pos BC 1.4 Inward dalam hal t ela h dilakukan penyelesaian Barang Kiriman. III. MENGGUNAKAN TULISAN DI ATAS FORMULIR PENDAFTARAN BC 1.4 DI KANTOR PABEAN YANG MENGAWASl TPS ASAL 1. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menyampaikan dokumen pengangkutan Barang Kiriman sebagai pemberitahuan pemindahan p enimbu n an Barang Kiriman dalam rangkap 3 (tiga) k~pada Pejabat yang menang ani administ ras i manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang rnengawasi TPS Asal menerima pemberitahuan pemindahan p en imbuna n Barang Kiriman dalam rangkap 3 (tiga) dan . melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran peng1s1an Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman . Dalam hal hasil penelitian me nunjuk kan:

1 . pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kidman tidak lengkap dan tidak benar, Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal mengembalikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman kepada Penyelenggara Pos yang D it unjuk untuk diperbaiki;

pengisian data pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman lengkap dan benar, Pejabat yang menangani adrninistrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

2.1. memberikan. nomor dan tanggal pen clc; Jtaran BC 1.4 dan membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean Pengeluaran (BCP 1 . 4 _Outioard',; _ 2.2.2. memberikan stempel persetujuan pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya pada lembar BC 1.4;

2.3. melakukan penutupar!- sub pos BC 1.1 atau pas BC 1.4 dalam hal Barang Kiriman dimasukkan ke dalam TPS menggunakan BC 1.4;

2.4. menyampaikan BC 1.4 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pab e an yang mengawasi TPS Tujuan melalui faksimili, email, at au media pengirim elektronik lainnya; dan

2.5. menyampaikan BC 1.4 lembar pertama, lemb ar ke dua, dan lembar ketiga kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menggunakan dokumen BC 1 4 sebagai dasar untuk memasang tanda pengaman atas barang yang akan dipindahkan. PENGELUARAN BARANG KIRIMAN DARI TPS ASAL 1. Berdasarkan persetujuan dari Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal, Penyelenggara Pas yang Ditunjuk:

melakukan persiapan untuk pengeluaran barang yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran;

melakukan pemasangan tanda pengaman sebelum barang dikeluarkan dari TPS Asal.

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

menerima BC 1.4 lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga dari Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal;

mencocokkan BC 1.4 dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan, dalam hal:

2.1. kedapatan sesuai, Barai1.g Kiriman dapat dikeluarka n;

2.2. kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dikeluarkan dan memberikan catatan/tanda pada BC 1.4 lcmbar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga.

2.2.1. Mengirimkan BC 1.4 lembar pertama dan lembar kedua kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk penyelesaian lebih lanjut;

2 . 2.2. Mengirimkan BC 1.4 lembar ketiga kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

memberikan catatan pengeluaran Barang Kiriman pada BC 1.4 lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga;

mengirimkan kcmbali BC 1.4 lembar pertama yang t elah diberikan catatan pengeluaran kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

menyerahkan BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga yang telah diberi catatan pengeluaran kepada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk, untuk melindungi pengangkutan Barang Kiriman dari TPS Asal sampai di TPS Tujuan.

Pejabat yang menangam administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

menerima dan mengadministrasikan BC 1.4 lembar pertama yang telah diberikan catatan pengeluaran dari Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal dalam hal telah dilakukan pengeluaran atas Barang Kiriman .

menyampaikan BC 1.4 kepada Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan melalu i faksimili, email, atau media pengirim elektronik lainnya;

menerima BC 1.4 lembar pertama dan lembar kedua dalam hal pencocokan BC 1.4 kedapatan tidak sesuai dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan/atau je: riis kemasan dari Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal untuk penyelesaian lebih lanjut .

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal:

secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pemasangan tanda pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Ditunjuk se belum barang dikeluarkan dari TPS Asal; _. 110 - 4.2. dalam hal diperlukan, melakukan penyelesaian l ebih Ian.jut atas penyampaian BC 1.4 lembar kertiga yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran Barang Kiriman di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal. PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUA!i 1. Pejabat Bea dan Cukai yang mengavmsi pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pa.bean yang mengawasi TPS Tujuan:

1 . menerima BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk yang telah diberi catatan pengeluaran oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pa.bean yang mengawasi TPS Asal;

mencocokkan BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga, dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan yang bersangkutan. Dalam hal:

2.1. kedapatan sesuai:

2.1.1. mengizinkan Ba.rang Kiriman masuk ke TPS Tujuan;

2.1.2. memberikan catatan pemasukan kemasan pada BC 1.4 lem bar kedua dan lem bar ketiga;

2.1.3. menyerahkan BC 1.4 lembar ketiga kepada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk dan memerintahkan untuk membuka tanda pe ngaman; dan

2.1.4. mengirimkan BC 1.4 lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi m anifes di Kantor Pa.bean yang mengawasi TPS Tujuan;

2.2. kedapatan tidak sesuai:

2.2.1. mengizinkan Ba.rang Kiriman masuk ke TPS Tujuan; 1 .2.2.2. memberikan catatan pemasukan kemasan pada BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga disertai catatan mengenai hal-hal yang tidak sesuai; dan

2.2.3. mengi1imkan BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk selanjutnya diter u skan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangan.i pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih Ian.jut.

Mengawasi pembongkaran Barang Kiriman dari sarana pengangkut.

Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pa.bean yang mengawasi TPS Tujuan :

menerima BC 1.4 lembar kedua yang telah diberi catatan pemasukan dari P~jabat yang mengawasi pemasukan barang di Kantor Pa bean yang mengawasi TPS Tujuan;

mencocokkan BC 1.4 lembar kedua dengan infonnasi BC 1.4 yang diterima dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal yang dikirim melalui faksimili, email, atau media pengirim elektronik lainnya, dalam hal:

2.1. kedapatan sesuai, mengadministrasikan BC 1.4 lembar kedua;

2.2. kedapatan tidak sesuai, mengirimkan BC 1.4 lembar kedua kepada Pejabat yang inenangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.

menerima BC 1.4 lembar kedua dan lembar ketiga yang t elah diberika'n catatan pemasukan dalam hal kedapatan tidak sesuai dari Pejabat yang mengawasi pemasukan barang di Kantor Pabean yang men gawasi TPS Tujuan, dan mengirimkan kepada Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk menerima BC 1.4 lembar ketiga ya ng telah diberi catatan pemasukan dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan Barang Kiriman di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan dan melakukan pelepasan tanda pengaman. 4 . Pejabat yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan:

1 . secara selektif melakukan pengawasan atas kegiatan pelepasan tanda pengaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang Di tunj u k setelah barang dimasukan ke TPS Tujuan;

melakukan penyelesaian lebih lanjut atas laporan pem asu kan barang dengan menggunakan BC 1.4 yang kedapatan tidak sesuai yang dikirimkan oleh Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan. PASCA PEMASUKAN BARANG KIRIMAN KE TPS TUJUAN Pejabat yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan:

membukukan BC 1.4 ke dalam Buku Catatan Pabean Pemasukan (BCP 1.4 _Inward); _ 2. menutup pos pada Buku Catatan Pabean Pemasukan (BCP 1.4 Inward) dalam hal telah dilal<: ukan penyele~aian Barang Kiriman . H. TATA CARA PENGELUARAN BARANG KIRIMAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI DENGAN MENGGUNAKAN CONSIGl'vMENT NOTE 1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos mengajukan permohonan ekspor kembali (re-ekspor) Barang Kiriman dengan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kiriman melakukan penelitian atas permohonan.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani Barang Kiri ma n dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap memberikan tanggapan:

menerbitkan surat persetujuan re-ekspor, dalam hal permohonan diterima; atau

2 . menerbitkan surat penolakan re-ekspor, dalam hal permohonan ditolak.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos menerima surat perset1..ljuan atau surat penolakan.

Dalam hal permohonan diterima, Penerima Barang atau Penyelenggara Pos:

Membuat pemberitahuan pabean ekspor secara lengkap dan benar berupa Consignment Note yang mencantumkan nomor ident itas Barang Kiri man .

2 . Mengirimkan Consignment Note kepada Kantor Pabean .

Consignment Note diterima di Kantor Pabean: 6 .1. Pejabat yang menangani Barang Kiriman menenma dan meneli ti kebenaran data Consignment Note dengan berkoordinas i Pejabat yang mengelola administrasi manifes untuk mencocokkan atau menutup Pos BC 1.1. dan Subpos BC 1.1. atau Pos BC 1.4 . dengan Consignment Note. 6. 1. 1 . Dalam hal kedapatan sesuai: 6 . 1.1.1. member ika n persetujuan pe muatan Barang Kiriman pada Consignment Note dan mengirimkan kepada Pejabat yang mengawasi pemuatan.

1.1.2 . menyampaikan tembusan Consignment Note dengan catatan atau stempel "DIEKSPOR KEMBALI" kepada Pejabat yang mengelola administrasi manifes untuk penutupan Pos BC 1.1. dan Subpos BC 1. 1. atau Pos BC 1.4.

1 . 2. Dalam hal kedapatan tidak sesuai , mengembalika n Consignment Note kepada Penerima Bara..YJ.g atau Penyelenggara Pos untuk diperbaiki.

Pejabat yang mengav vas i pemuatan:

2.1. mengawasi pernuatan Barang Kiriman da n mencocokkan Consignment Note dengan Barang Kiriman yang bersangkutan (nomor, merek, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan/petikemas):

2 .1.1. Kedapatan sesuai, Barang Kiriman dapat dimuat.

2.1.2. Kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dimuat, Consignment Note dikemba li kan kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman untuk diteruskan kepada unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

2.2. memberikan catatan pemuatan Barang Kiriman pada Consignment Note . 6.2.3 . mengirimkan Consignment Note yang te lah diberikan catatan pemuatan kepada Pejabat yang menangani Barang Kiriman.

3 . Pejabat yang menangani Barang Kiriman mengadmi ni strasikan Consignment Note yang telah diberikan catatan pemuatan pa da Buku Catatan Pabean Re-ekspor Barang Kiriman .

Dalam hal Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk melakukan realisasi re-ekspor pada Kantor Pabean tempat pemuatan yang berbeda dengan Kantor Pabean tempat penyelesaian Kewajiban Pabean Barang Kiriman: 7 .1. Pengeluaran Barang Kiriman dari TPS pada Kantor Pa bean temp at penyelesaian kewajiban pabean menuju ke _ Kawasan Pabean atau TPS pada Kantor Pabean tempat pemuatan dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean atau te mpat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di kawasan pabean Di Kantor Pabean lainnya.

Dalam hal surat persetujuan re-ekspor diterbitkan oleh Kantor Pabean tempat penyel e saian kewajiban pabean Barang Kiriman:

2 .1. Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean Barang Kiriman melalui Penyelenggara Pos menyampaikan surat persetujuan re-ekspor, Consignment Note yang telah dib erikan persetujuan pemuatan, dan Barang Kiriman kepada Ka ntor Pabean tempat pemuatan.

2.2. Pejabat yang mengawasi pemuatan pada Kantor Pabean tempat pemuatan: 7 .2 .2 .1. mengawasi pemuatan Barang Kiriman dan mencocokkan Consignment Note dengan Barang Kiriman yang bersangkuta n (nomor, merek, ukura n, jum la h, dan jenis kemasan / petikemas):

2.2.1.1. Kedapatan sesum, Barang Kiriman dapat dimuat . 7 .2.2.1.2. Kedapatan tidak sesuai, Barang Kiriman tidak dapat dimuat, Consignment Note diteruskan kepada unit pengawasan untuk pe nyelesaian lebih lanjut. 7 .2.2.2. memberikan catatan pemuatan Barang Kiriman pada Consignment Note. 7.2.3. Kantor Pabean tempat pemuatan: 7 .2. 3.1. Mengirimkan Consignment Note yang te l ah diberikan catatan pemuatan atau hasil penyelesaian lebih lanjut Barang Kiriman sesuai butir 7.2.2.1.2 kepada Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pab ean.

2.3.2. Mengirimkan tembusan Consignment Note ya ng telah diberikan catatan pemuatan atau hasil penyelesaian lebih Ian.jut Barang Kiriman sesuai butir 7 .2.2.1.2 kepada Penyelenggara Pos.

2.4. Pejabat yang menangani Barang Kiriman pada Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean mengadministrasikan Consignment Note yang telah diberikan catatan pemuatan atau hasil penyelesaian lebih lanjut Barang Kiriman pada Buku Catatan Pabean Re-ekspor Barang Kiriman. I. TATA CARA PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAJ, DAN/ATAU PA,JAK (SPPBlVICP} 1. Penerima Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk mengajukan permohonan Pembetulan atas Surat Pcnetapan. Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) kepada Kepala Kantor Pabean dilengkapi dengan bukti pendukung alasan pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean menerima permohon an pe mbetulan dan memberikan tanda terima kepada pemohon .

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani pembetu l an atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) melakukan penelitian atas permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada b utir 3, KepaJa Kantor Pabean atau Pejaba t yang menangani pe m betulan atas Surat P enetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP):

menerbitkan surat persetujuan pembetulan atas Sur at P enetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), da lam hal permohonan diterima; atau

menerbitkan surat pe n olakan pembetulan atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP} dengan menyeb u tkan alasan penolakan, dalam hal permohonan ditolak.

Berdasarkan surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 4, Kepala Kantor Pabean:

membatalkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, C ukai , dan/atau Pajak (SPPBMCP) dan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sesuai dengan surat pe r setujuan , dalam hal surat persetujuan menambah atau mengurangi sebagian t agihan.

membat~lkan Surat Penetapan Pem bayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), dalam hal surat persetujuan menghapus sel ur uh t agihan.

Dalam hal atas permohonan tersebut mengakibatkan terbit Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk , Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sebagaimana dimaksud pada butir 5 (a), Pejabat yang menangani penagihan:

membatalkan billing atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai , dan/ a tau Pajak (S PPBMCP) lama, dan b. menerbitkan billing Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru dengan jangka waktu paling lama sejak 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan Pembayara n Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru.

Dalam hal atas permohonan tersebut mengakibatkan terbit Su rat Pe netapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru sebagaimana dimaksud pada butir 5 (b), Peja bat yang menangani penagihan membatalkan billing atas Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai , dan/atau Pajak (SPPBMCP) lama.

Penerima Barang atau Penyelenggara Pos Yang Ditun juk menerima:

surat penolakan; atau

surat persetujuan dan billing Surat Penetapan Pem bayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) baru. J. FORMULIR~FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM KEG!ATAN IMPOR BARANG KIRIMAN I. DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK SURAT, KARTU POS, DAN DOKUMEN. II. DAFI'AR BAR.ANG KIR JMAN UNTUK BARANG K1R1I,1Ai'4 TERTENTU. III. NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN - BARANG KIRIMAN (NPBL-BK). N. NOTA NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ ATAU DOKUMEN - RARANG KIRIMAN (NPD -BK). V. SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN BARANG KIRIMAN (SPBL-BK). VI. SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG BARANG KIRIMAN . (SPPB-BK). VII. PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG KIRlMAN, UNTUK BARANG KIRIMAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR. VIII. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN GABUNGAN. IX. FORMAT PERMOHONAN PENDAFI'ARAN PENGGUNAAN SKEMA DDP X. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE XI. FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE XII. FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP 118 I. FORMAT DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK SURAT, KARTU POS, DAN DOKUMEN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES!A DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR. .. ........... . DAFTAR BARANG KIRIMAN NO : 'No Jenis Barang Kiriman Jumlah Berat Kotor (Kgs) Nomor Sub Pos BC 1.1 ( .... ........... (Tandatangan) ................ ) 119 II. FORMAT DAFTAR BARANG KIRIMAN UNTUK BARANG KIRIMAN TERTENTU KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR. ... .. ..... .. . . OAFTAR BARANG KIRIMAN TERTENTU NO :

...... (Nomor Daftar) .. ..... . NO/TANGGAL BC 1.1/BC 1.4 :

... (nomor BC 1.1/BC 1.4) .... / .... (tanggal BC 1.1/BC 1.4) ..... POS:

... (nomor pos BC 1.1/BC 1.4) ..... 11 I Jumlah BKT ............ .. ................ ... 2 Total Berat Kotor ... - ...... ........................ · 3 Total Nilai Barang (FOB) . ... ...... . .. ... ....... .......... . 4 Total Nilai Pengangkutan (Freight) ......... ... .............. ...... ( .. ....... Tanda tangan .... ..... ) III. FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN /PEMBATASAN BARANG KIRIMAN (NPBL-BK) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK !NDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILA YAH ............ .. . /KANTOR PELA YANAN UT AMA ...... .... .... . KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN . .... .... ... .. . NOT A PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN BARANG KIRIMAN (NPBL-BK) Nomor ldentitas Barang Kiriman :

. ....... ..... (CN/HAWB/HBL) ........ ........ .... . .. ... . Tanggal :

.......... (Tanggal CN/HAWB/HBL) .... ..... .... . .. . Penyelenggara Pas :

............ (Nama Penyelenggara Pos) ........ ... .. .. . Kepada Yth. Nama Penerima :

........ .... .. . .. ............ (Penerima Barang) ....................... ... .. ........... . NPWP :

... .... ..... .. . (NPWP Penerima Barang, jika ada) .... .. ................... . Ala mat :

. ... ........... ... ... ... ... (Alamat Penerima Barang) ....... ........ ... . .. . .. .. . . Dengan ini diberitahukan atas Barang Kiriman: No Uraian Barang HS Persyaratan lmpor lnstansi terkait 1. ----- · 2. dst Agar Saudara memenuhi kewajiban persyaratan impor tersebut d ia tas dengan menghubungi atau mengurus persyaratan dokumen perizinan la rangan atau pembatasan kepada:

.... .... ....... ... (Nama Kementerian/Lembaga) ........ .. ....................... .. ... ..... .. ... .

.. ....... ..... .. . (Alamat dan Contact Center KIL) ... .. ....................................... .. .............. .. .. .. . (Alam at situs KIL) ... .. ...... .. ....... .. .. ........... .. ... ....... .. .. ..... .. . .... ..... . dst Pejabat Bea dan Cukai Tanda tangan Nama NIP IV . FORMAT NOTA PERMINTAAN DJ\TA DA N/ ATAU D OK U ME N - BARANG KIRIMAN (NPD-BK) .--------- -·-· --- -· ·--- -- - · ---- · --- - ---- -· - --- - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH .. . .. .. .. ... . .. /KANTOR PEl_ AYANAN UTAMA .............. . KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWA Sl\N .............. . NO TA PERMINT AAN DAT A DAN/AT AU DOKUMEN - BARANG KIRI MAN (NPD~BK) Nomor CN/PIBK Tanggal Kepada Penerima Barang Nama NPWP Ala mat Penyelenggara Pos N ama NP WP Al amat , .. ... . ...... (Nom or CN/PIBK) ......... .. .... ..... .... ... ... . .. ..

.. . ...... . .. . (Tanggal CN/PIBK) ... ....... .. ... ....... .. .. . .... .. : ........ .. ........ .. . .. (Nama Penerima Barang) ............................... .. .. .

. ... .... ...... (NPWP Penerima Barang, jika ada) ... ......... ... ...... .. . .. .

..... .. ................... (Alamat Penerima Barang) ..................... .. .. ... ..

...... ... .. .... .. . .... (Nama Penyelenggara Pos) .... ... .. . .... ... .. .......... .. .

.... ............ .. .. .. (NPWP Penyelenggara Pos) ... ............... .. . .. ...... ..

. ............... .. ... .. (Alamat Penyelenggara Pos ) .... .. ... ........... .. ...... . Untuk proses penelitiian lebih lanjut, agar Saudara mengajukan dokumen dan/atau data sebagai berikut: 1 . ...... . ..... ......... .. .... .. (Nama dokumen/data) .. ............ .... ... .. .. .. .... ... .. .. .. . .. .. .... . 2 ........ .. . .. ....... .......... (Nama dokumen/data) .... .. .. ..... .. ...... ... ... .. .... ........ .. .. .. . .. Ost Pejabat Bea dan Cukai T an da tangan Nama NIP V. FORM: AT SURAT PENETA PA.N HARANG · LARANGAN/e r.D MBATASAN BARANG KIRIMAN (SPBL--BK) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK iNDONESIA DIREKTORA T JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILA YAH ........ .. ..... /KANTOR PELA YANAN UT AMA .. .......... .. . KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN ...... SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBAT ASAN BARANG KIRI MAN {SPBL-BK} Nomor : SPBLBK-.. .. ................. .. .. Tanggal ...... ....... .. ........... .. ...... .... . Nomor CN/PIBK :

.............. ... ..... (Nomor CN/PIBK) . .............. . ...... ... .. ..... . Tanggal :

.... ................. . (Tanggal CN/PIBK) ............... .... .......... .. Penyelenggara Pos :

.................... (Nama Penyelenggara Pos) . ... ...... ... .... ... .. .. Kepada Yth. Nam a Penerima :

... ............... .. .. .... (Penerima Ba rang) ............... ... .. ....... .. .. NPWP :

......... ... (NPWP Penerima Barang, jika ada) ... .. .............. . Alamat :

................... (Alamat Penerima Barang) ......... ............... . Dengan ini dlberitahukan atas Barang Kiriman: r No Uraian Barang 1. 2. ~ HS Persyaratan lmpor lnstansi terkai~ I Agar Saudara memenuhi kewajiban persyaratan impor tersebut diatas dengan menghubungi atau mengurus persyaratan dokumen perizinan larangan atau pembatasan kepada:

... .. . .. ... ... .... (Nama· Kementerian/Lembaga) ......................... .. ................. ..

.. ... ... .. . .. .. .. (Ala mat dan Contact Center K/L) .. ... ............. ... .............. .. ....... .

. . .. ...... .. . ... . (Alam at situs K/L) ..... .. ....... ... ................. .. ................ ... .......... . Ost Pejabat Bea dan Cukai Tandatangan Nama NIP VI. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGE LUA RAN BA R ANG - B AR A NG KIRIMAN (SPPB-BK) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ... .. .... . .. ...... .. .. . KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CU K AI .. ...... ... .. . .. . SURAT PERSETUJUAN PENGELUA RAN BARANG BARANG KIRIMAN (SPPB ~B K) NOMOR: TANG GA L: Nomor Pendaftaran PIBK : tanggal : Kepada: Penerima Barang NPWP :

...................... (NPWP Penerima Barang, apabila ada) ..... .. ... ... .. . .. .. . ... .... . .. Nama :

............... .. .......... .. .. .. (Nama Penerima Barang) ................ .. ...... ................. . A la mat :

........ .. ..... .. ... .. . ... ...... (Alamat Penerima Barang) ....... .. .. ....... .. ........... ... ....... . Penyelenggara Pos NPWP Nama Alamat Lokasi Barang No . ldentitas Barang Kiriman No. BC 1.1 /1.4 Jumlah/jenis kemasan Catatan pengeluaran :

.' ................... .. ...... tanggal .......... .... ...... ... . Pejabat Yang Menangani Barang Kiriman Tanda tangan : Nama NIP Tangga l: Tanggal : Pos : Berat : *) Pejabat yang me nga wa si pe nge luaran barang Tandata ngan Nama NIP *) Di i si dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal nomor pendaftaran dan berdasarkan pene/itian Pejabat Bea dan Cukai tidak terdapat perbedaan tarif danl atau nilai pabean, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Kiriman (SPP BK) i ni merupakan pe netapan Pejabat Bea dan Cukai. Peruntukan 1. Penerima Barang;

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. VII. FORMAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG BARANG KIRIMAN, UNTUK BARANG KIRIMAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PA.JAK DALAM RANGKA JMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK lNDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................... .. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................ . PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG KIRIMAN ·-- - --- --- - - NOMOR: TANGGAL: Nomor CN/Daftar Tanggal CN/Daftar Penyelenggara Pos : ....... ...... .. . ... . .. (Nomor CN/Daftar) .... ... .. ...... .. .......... . :

... ........... .. .... (Tanggal CN/Daftar) .... .... ...... . .. .......... . : ... .............. (Nama Penyelenggara Pas) ....... .. . ... ....... .. . . Kepada: Penerima Barang* NPWP :

.............. .. ...... (NPWP Penerima Barang, apabila ada) .. ................ .. ...... .. .. . Nama :

............ .. ....... ... . .. . ... .. (Nama Penerima Barang) ......... ........... .. ........ .. ...... .. . . Alamat :

............................. ... (Alamat Penerima Barang) .. .... ....... ... .. ... .. .... .. ... .. ..... .. . Lokasi Barang Jumlah/jenis kemasan Catatan pengeluaran :

.... .. ...................... tanggal ....................... . Pejabat Yang Menangani Barang Kiriman Tanda tangan : Nama NIP *) Diisi dalam hal pengeluaran dengan CN Berat ...... ... ........... tanggal .............. .. ..... .. . .. . **)Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang Tandatangan Nama NIP **) Diisi dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai Peruntukan 1. Pemilik Barang;

Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. VIII. FORMAT DOKUMEN DASAR PEMBAYAR.AN GABTJNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .. ....... .. (1) ... .. .... ... . DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN SPPBMCP GABUNGAN Nomor :

..... ... . ..... .. ( ) ......... . ... . . Tanggal :

...... .......... ( ) ............. .. A. PENYELENGGARA POS: Nama :

.. ...... . ........ . ...... ( ) ......... ....... .. ........ . Identitas :

.. .... ..... ............. ( ) .. ........ ..... ........... . B. Total SPPBMCP : Jumlah :

. ... .... ...... ... ..... .. ( ) ......... .. ... ...... ...... . Tanggal :

.. .... ... ........... ... . ( ) ............. ....... ...... . C. Total BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Bea Masuk = .......... ( ) ..... .. .. Bea Masuk Tambahan ; : : ....... ... ( ). .. ...... .. ......... ( ) ..... ..... .. Cukai = .. .... .... ( ) . ....... . PPN PPnBM PPh Jumlah ........ . ( ) ... .... .. = .......... ( ) ........... . = .. ..... .. . ( ) .... .. .... .. = ...... .... ( ) ...... ... .. . Jumlah bea masuk, cukai, dan/atau pajak yang harus dilu na si ad ala h Rp ............ (angka) ............ .. ( ....... (huruf) ...... rupiah). Pejabat Bea dan Cukai, IX. FORIV[AT PERMOHONAN PENDi\FTARAN PENGGUNAAN SKETvIA DDP KiG SURA. 1 PENY E: O J. i\ Pt.A Jr Oh _.; _ ~ l.JiJ'!.i< _t: _ f PLACE YANG _•: _ : : . ~ C ·, J VI·~ ~ .. . t: RMOHON.f " l PE OAr T Ai~-4~ _Pt:

'_ !UGUt ~A/V•t S KE!'tM _Df.UVt: _ HY OU ~ Y _)4 J L. \ 1 0/"llt: : ... • •• •• . (1) ..... ·- .. T on g,aeol : _ ....• ••. {2)..... .. V!11; ,.t'. ; i !: I ,., ~ ., "'1 - ""f ( : ,, , • r ,,: ; ., 11' : -.U.. , -. a. 11 1 .,., . ... • •• . • • .. ..., ,. _ ••• •• . .. .... ....... ... {4).. .. .. ... ... . ...

, i!.f : '1~ P,; ; lroO J. , . •.• u, "" }/ a()J 2. Alan1 .a 1 ...w.s- 11!0 dnn tau.u 'la f a J. ' P' P· 4. N a u10. S UT at K p uuon . f' "" "' ............. . ., .. - ...... .,._ : -. ,. ... ... - ... .. . . : ••.•. .• . , . .. ... .... t< ) .... ...... . : .. .... .. ........ .. 1 ,7) ........ .. P~uku-h. an P cn i: ; iuse t ia ,<, ·1: , IP , --~ _: _ ... .... ... .... ... ( Br •...• .. • ..... ...

No n or Su .at iKet 1 ... 1~g ~n T Grd!Mks · rie · uJ f' d~ :

Pe )l r.gga,a Po3 : ra : Pen} i: ( !;

: l D.!mll.( isn da ~ t kQ ml : { •' !.Bil ;

/ ; ; : i ~ . ematioo Ba~ k/ - w t: ci•r .i '-': CF.iJ: • .zn ·· _:

·_ i 1 • Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) - 127 - PETUN,JUK._PENQISIAI'{ Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tanggal surat. Diisi dengan nama Kantor Pabcan . Diisi dengan alamat Kantor Pabean . Diisi dengan nama Platform Marketplace. Diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan Nomor Pokok \X/ajib Pajak (NPWP) y ang dimiliki Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dimiliki Penyedia Platfo1m Market place . Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak yang dimiliki Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang menjadi mitra Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan tanda tangan dan nama Pimpinan serta s tempel Penyedia Platform Marketplace. . X. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP UNTUK IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE rw m ,.... ...... . (·t ) ...... . ~ 1 a' : Per~ tuj uo \ ,,,-t e~ ?er J Jn -aall S" .. r1a D r .,< ,y Duty P .~ ; ,: J . .....f2J 1 • - · . ....... Y Li' P p in£'1l • • . • .•••. (3)..... . .. .

......... (4) ........ . n . der~ '1 £.urn " Sa tMiarr.1 nc ~t .... .... .. (6) ....... . t ; -..r g.ga l .... .... 1 .6) ... .... . ~ l't' .rtl F nr, >sc r.sn Pcoo l.cl'. n Pi!· . u1 1a ; 1 ri S.'; i! m~ ~ ·. -c ,y Dut; : P _: -.; : _ a. do: ·1~ : _ia· , 1 ~. ~n ,t 1 "rn~ ...wl f i W JU an lk pada. 1 . : £.'11 , ai P oo dia _P:

._ 'l/fcm l'I ! ~ .. ~etpl tl!!' a 2. Alart:

. .clsfta d.a , i ,! !.: ; . ., t. .; irn, ?,J li1 i 1< .,;

J ?'i; J p 4 Panw: : ,1 'll~Wll~ Pos ff i t1' .. ?co· ,. ... xi ,a 'r·i' .,ifom1. tk.. -tp: Joo : ...... t'l) . ... ..... . : •·••·• . (8-} . .... .. . _: _ .... .... f3} ......... . '. ...... .... ( 1 0} ......... . S uhi:

~a, P 1yedla pt,, ,.; ; •f[lftn U .... t ,._ c. _; _ : pJ tK .u )• 111t=! m e ng _gts · · : t in S~ · 'Tl& .D~ ".-u, · i C '-if .( F' . ·i _ D ?) ur.tu,- pee n sa · au1 kapab I a: t ot a..., m pu r Br.ra !l{J ~ rn E~c cMJr • . i;

. . Ut , '..J, se-la f\LJ~ lr a- . ~ · Poo yco1 a. Pf: i• "' onn Y- _m; _ : : t p 1c .; , 00 1 l o. arc!!rla~ dc u _ .; ,n D ..r f. t~ ·c a1 lrfo mi : Js ~ -ept1 iJ Gtart inl can Cukai uni dn p.at n- r: 1- u fw <) p:

ny Ei ir ~ian dtr t: 1 E~ cG ~ , 'og ; ; i ~ ,1 £~1 , ~. c f ,.,, . P c, 'i)l e·t J a Plt1tform · -Cr ' xo lm 4r. m l'la tu hi : t 1.1t uh p r. a,t,... iun ,i:

... u 1. ;

.-1 "i q~ • · 1,0.· ~on di ang, 1.1, pa n cian ci ..Jca .L O .; i~ .l 1 fl ~ di kcrm .1d i.r. o t !.: d h .. mLJ ~_ , -i pela t 11, .ig a. lfl ~a, g cfilak. u ii i P ~ '/t)C ia P at . m J _~~:

!.l_ r: c , t Ih a-= r! t' i U,1, f .: t l ! l .,; c· .J , .iC f tl 'i. da ~lt di J,. a: i pcncabu 7 ~Gl -J s. 1: Ytl 1. :

: 'I r2 lot T Ill s· K abe-l.lli ( ID; 2.. 0 · t0r fu l nfoonas i . ~ ., ~ ll r.f l cta i c .. r.: _ tornt Pe..1 looar ..a n 1.. "'a o Pot iy ~ . ~ . n. Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor_ (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) - 129 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tangga l s:

J.rat. Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan alamat Penyedi.a Platform Marketplace. Diisi dengan nomor surat permohonan. Diisi dengan tanggal surat permohonan. Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan NPWP yang dimiliki Penyed ia Platform Marketplace. Diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang menjadi mitra Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepa.la Kantor Pabean serta stempel Kantor Pa.bean. XL FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGU NAAN SK EMA D DP UNTUK IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMi l./IER CE "4 001'"' " :

-··-. ••.. (1) ... .. .... ,. . • ., . • ·1 2) ......... . g ,1 1 : Pe ak.a n to Pt 19gt ffla.: li 'I. S , : ; ra £~ _: _ ·. i ,. D v,y ?: kt t1 .. P ^1 .ft p(r- an .. . .. {3 1 .. . ... ........ .... . (4) .. ... . S t;

uoun g.a n dc1' m ; : : n or nvr .... ..... {5) . ••. ••... :

a r . ,1 1.. ... .. {15) ...•... ,. 00 1 lha l P&tffl,o; lOn ts n P end=., · ~n P ~l4ra.t t : S ~ '11 1..J De .. ii W ), A _; ; _ : ,1, u~ !1 ] ilf i n3 a -Ga J.bl i \an bah a kaml tlda ct ...... m~. ooritt..:

n ~ 1 s~ ,e an 1!. : i-, : AJ .

a m.-rl ~ rtt ~ ln PkilffYm M1!!'J... ~ 2. ;

Jamat ,-., c bSi ic < u . ni atoo ru: im a .r 1 , a.,, l 3. H llf .' ^0 . ...... .. . f7f ... .. . .. : .. . ... ..... (8) .. .. .

.. ... ·- ... (9) .. .... ··- _ e b~ .a« P en ~ -:

.1 Pi, !f -0 m, L91kafpltlc Y,it f"g rn ~ ggunrk.m Sh.Jma l)<- ~=' C.i'.i- D • .1tj P e.'ld CDP ) , ·- ~ pC t1"1f !: 1 "i ri k-pr tl: >'.: ~ ri .: : .ti lllll 'l>S i n~~ ., 8 0: - i J K •m,3n D w· 111 1, i.: , r ,c.c Q ft: - GG'"b.JGZ.n Y Ul .: i . D ~ '!e'f-. · o rat P et 1! rt.dakan dan Perl) · , ·· 1 1; d .J Jl 2. O _: '_ t-om t1'. .. r1 ;

K epa.bca¥lJn. Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) . - 131 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi den gan nomor surat. Diisi dengan. tanggal surat. Diisi dengan nama Penycdia Platform Marketplace. Diisi dengan alamat Penyedia Platfonn Marketplace. Diisi dengan nomor surat permohonan. Diisi dengan tanggal surat permohonan . Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan ala.mat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan Penyedia Platform 1v.larketplace. Diisi dengan N PWP yang dimiliki Penyedia Platfonn Marketplace. Diisi dengan alasan penolakan. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pa.bean serta stempel Kantor Pa.bean. XII. FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS PERSETUJUAN PENGGUNAAN SKEMA DDP ~o 11 01" : •. • .. •• ••• (1) .... •.. ···•·• . .. 12,1 ...... . Ha! : Pt.: 1 rvg.buta ri 51- s.? ~f: , ~ ... r.n P• .' f' / ': ' i.. r.r y ·~ S ,_, a D c! iv , ifll ft d t)I' P., '..l ": ' th. P ii · pf, i-.. n ... ........ ( 3} ..

.. .. ... -t4J --·... S 0l 'Wh!ul, <J. f1 do ~ l .. ..... .. (5 t .. .. . .. ,. .. do -t 1g a, 1 i, 1! ka rrn r 1 >!/ ~~ 'J \u r! ~· i:

t :

.: ! ~ ur,. 1 .:

... 1~ ~L,1.-1 ~ rs ... tu Ju i m PQ llJ11 ' 1Jt ~ nn $( Q -: ,i.. Dt. Ji~ t? !}' OW,' pr, ; d l'O 'TlCf ....... ... 6) ... . ... -, , • J.J f ... .. . ... . (7)..... . . y .ang cm: ,_ l >. an k .: : ; .p ot fa . 1 . ~ - na P "1 1~ _Phi!form Mr: _ Jt at , .., : - .... . ........ ... , e: 'i .. ~ ... -~ ..... .. 2. AlaJ'l·~t · iJ ,s H1nb nl: I ~ L I an· · ,3 ¢i ~ 1 :

. .. ........ ,9 } .. ,,....

N?' W ^3 : ··· ·· ··· ... (10) ...... .... . [Ln g, 1 dit@ rbnk i:

.11 1 't y <! w r~ · f"-u ec. 1bt.! lan Ji- 11 , f ; : : J td 1 _.; : _ l, ak .1 - : : > a~ n +J l .:

.. t. : ~;

. " .f't - .. a ~, k~ Na. an p-," ^1 : " : a r ma s 1 mpor 8£' .rmg K.u , · E Lro : 1 rn .. _;

o_ rw ·~ g uMJ an ~k em,a De! .. 'I' D : J t y· P!Jid . D.en ut dan ct~ kat,: , 1 s.~ an, ul ... ;

0 fl \ i?.tl8zn S... '"1.Jd: : ; : a kmri u u; : i kar, t ... 1 111,; i h.: : hJ, . Y ~mbusan Ym.:

D~ tor .at T :

11is K 2.

Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) - 133 - PETUN,JUK PENGISIAN Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tanggal surat. Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan alamat Pcnyedia Plaifonn Marketplace. Diisi dengan alasan pencabutan. Diisi dengan nomor surat persetujuan pe nggu n aan Skema Delivery Duty Paid. Diisi dengan tanggal surat persetujuan penggunaan Skema Delivery Duty Paid. Diisi dengan nama Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan alamat website dan/ at au nama aplik asi yang digunakan Penyedia Platform Marketplace. Diisi dengan NPWP yang dimiliki Penyedia Plaifonn Marketplace. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, -ttd- HERU PAMBUDI Wahjudi Adrijanto

CIPTA KERJA Cipta Kerja | CIPTA KERJA | PENYELENGGARAAN

PP 23 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Kehutanan

Ditetapkan: 02 Feb 2021
Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Pasal 158Tutup

Peme gan g P erizinan Berusaha Pemanfaatan H asil Hutan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, dilarang:

menebang pohon yang dilindungi;

menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan;

menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 3o/o (tiga persen) dari volume per ^jenis kayu yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;

menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan;

menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor;

menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan;

menebang pohon di luar blok tebangan yang dirzinkan;

menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok rencana kerja tahunan, kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang; Sl( No 087415 A i. meninggalkan meninggalkan areal kerja; dan/atau memindahtangankan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha. Paragraf 4 Perpanjangan, Perubahan Luas, dan Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pasal 159 (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (2) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirny a Perizinan Berusaha. (3) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pemberi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan menerbitkan keputusan hapusny a P erizinan Berusaha. Pasal 160 (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan antara lain dilaksanakan dengan mengurangi luasan areal kerja Penzinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. l2l ^Pengurangan ^luasan areal ^kerja ^Perizinan ^Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi paling sedikit:

tumpang tindih Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau 1 J .Sl( No 099.599 A c. kebijakan Pemerintah, meliputi proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (food estate) dan kegiatan lainnya yang strategis serta Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. (3) Pengurangan luasan terhadap areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, melalui:

permohonan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

permohonan oleh gubernur; atau

penetapan oleh pemberi Perizinan Berusaha. Pasal 161 (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus, apabila:

jangka waktu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah berakhir;

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diserahkan kembali oleh pemegang Perizinan Berusaha dengan pernyataan tertulis kepada pemberi Perizinan Berusaha sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir. (2) Sebelum Pefizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diaudit oleh pemberi Perizinan Berusaha. (3) Hapusnya Pertzinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak membebaskan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Sl( Nlo 0c)9598 A (41 (s) (6) Pada saat hapusnya Perizinan ^Berusaha ^sebagaimana dimaksud pada ayat ^(1), seluruh ^barang ^tidak ^bergerak menjadi milik negara kecuali ^aset ^berupa ^hasil ^budidaya tanaman. Aset berupa hasil budidaya ^tanaman ^sebagaimana dimaksud pada ayat ^(4l1, ^harus ^dimanfaatkan ^oleh pemegan g Perizinan Berusaha ^Pemanfaatan ^Hutan ^paling iam" 1 (satu) tahun sejak ^hapusnya Petuinan ^Berusaha, dan dalam hal tidak dimanfaatkan ^menjadi ^milik ^negara. Dengan hapusnya Perizinan ^Berusaha ^sebagaimana dimaksud pada ayat ^(1) ^Pemerintah ^Pusat, ^Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah ^Daerah ^kabupaten/kota tidak bertanggung ^jawab atas ^kewajiban ^pemegang Perizinan Berusaha terhadap ^pihak ^ketiga' Paragraf 5 Pengolahan dan Pemasaran ^Hasil Hutan Pasal 162 (1) Pengolahan Hasil Hutan bertujuan ^untuk:

meningkatkan investasi;

meningkatkan nilai ^tambah hasil ^Hutan;

memanfaatkan hasil ^Hutan ^secara efisien;

menciptakan laPangan ^kerja;

mewujudkan Pengolahan ^Hasil Hutan ^yang ^efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;

menjamin terselenggaranya ^rantai ^pasok ^hasil Hutan legal; dan

menjamin tersedianya bahan ^baku ^legal ^untuk pengolahan lanjutan. (2) Pengolahan Hasil Hutan terdiri ^atas:

Pengolahan Hasil Hutan ^kaYu; ^dan b. Pengolahan Hasil Hutan ^bukan ^kayu.

(3)

Pengolahan (3) Pengolahan Hasil Hutan kayu dan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan. (4) Pengolahan Hasil Hutan dapat dibangun dan terintegrasi di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan dan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial. (5) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:

telah memenuhi kelayakan teknis; dan

terletak pada lokasi yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. (6) Dalam rangka penguatan daya saing Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil atau skala usaha menengah, Pemerintah dapat memberikan bantuan sarana Pengolahan Hasil Hutan. Pasal 163 (1) Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan. (2) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:

Perseorangan;

Koperasi;

badan usaha milik desa;

badan usaha milik swasta;

badan usaha milik daerah; atau

badan usaha milik negara. (3) Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun dan/atau Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dengan skala usaha kecil, hanya diberikan kepada: Perseorangan; Koperasi; atau badan usaha milik desa. (41 Kapasitas produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau lestari. (5) Pertzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala besar dan perubahannya diterbitkan oleh Menteri, untuk kegiatan usaha:

pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.0OO m3 (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih;

Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk- produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha besar; dan

pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun atau lebih yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha menengah atau skala usaha besar. (6) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur untuk kegiatan usaha:

pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.OO0 m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun;

Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk- produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha menengah; dan a b c c pengolahan c. pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi 2.OOO m3 (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) pertahun yang terintegrasi dengan Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu skala usaha kecil atau skala usaha menengah. (71 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil dan perubahannya diterbitkan oleh gubernur, untuk kegiatan usaha:

pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3 (dua ribu meter kubik) pertahun; dan

Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk- produk olahan hasil Hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil. (8) Dalam hal Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan danf ata: u perubahannya berstatus penanaman modal asing, diterbitkan oleh Menteri. (9) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak atas saham dan dilaporkan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk dilakukan penyesuaian. (10) Setiap perubahan data pokok dalam Pefizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan termasuk perluasan usaha Pengolahan Hasil Hutan, dilakukan penyesuaian melalui mekanisme addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan. Pasal 164 (1) Pengolahan Hasil Hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (21 huruf a, meliputi seluruh kegiatan pengolahan:

kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, kecuali mebel dan kerajinan; SK l,lo 037409 A b. kayu b. kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi produk serpih kayu (tuood chips)dan ragam produk turunannya, kecuali pulp dan kertas;

kayu bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya; dan/atau

kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi ragam produk bioenergg. (2) Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (21 huruf b meliputi kegiatan usaha:

Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk olahan setengah ^jadi; dan/atau

Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu menjadi produk jadi. (3) Menteri berwenang mengatur, membina, dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 165 (1) Pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas merupakan tanggung jawab dan wewenang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (2) Dalam pelaksanaan pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, pulp dan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian harus memperhatikan daya dukung hasil Hutan atas usulan dan masukan dari Menteri. Pasal 166 (1) Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kayu dapat berasal dari:

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;

Pengelolaan Perhutanan Sosial;

pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;

Hutan Hak;

perkebunan;

impor; dan

sumber sah lainnya. (21 Sumber bahan baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dapat berasal dari:

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi;

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung;

Pengelolaan Perhutanan Sosial;

pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;

Hutan Hak;

Perkebunan; dan

sumber sah lainnya. (3) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya dapat mengembangkan Hutan Hak atau melaksanakan kerja sama dengan pemegang Hutan Hak. (4\ Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan selain menggunakan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)', dapat menggunakan bahan baku setengah jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal dari sumber yang sah. Pasal 167 (1) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dilakukan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 168 (1) Masa berlaku Penzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dinyatakan berakhir apabila:

dikembalikan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sesuai kewenangannya;

dibatalkan oleh pemberi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan diterbitkan tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau tidak melakukan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; atau

dicabut oleh pemberiPerizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagai akibat dari pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berrrsaha Pengolahan Hasil Hutan dan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan. Pasal 169 (1) Setiap pemegang Pertzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berhak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah. 12) ^Hak ^sebagaimana ^dimaksud pada ayat ^(1) ^juga ^berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 170 (1) Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib:

merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;

menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perrzinan Berusaha yang dimiliki;

men)rusun c. men5rusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;

menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil Hutan;

melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil Hutan bersertifikat;

melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada pemberi Perizinan Berusaha;

melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; dan

mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kewajiban (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberlakukan untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 171 (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7O ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, dilarang:

memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa addendum P erizinan Berusaha ;

memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan tanpa addendum Perizinan Berusaha;

melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;

menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sa}l (ilegal); atau

melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan. (21 Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan usaha Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 172 (1) Semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari. (21 Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan. (3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;

verifikasi legalitas hasil Hutan; dan

deklarasi hasil Hutan secara mandiri. (41 Pengendalian penjaminan legalitas produk hasil Hutan diselenggarakan melalui sistem informasi pada Kementerian. Pasal 173 (1) Produk hasil Hutan dapat dipasarkan untuk tujuan dalam negeri dan tujuan luar negeri. (21 Produk ekspor atau produk impor hasil Hutan, harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan. (3) Dalam hal pelaku ekspor berasal dari Pelaku Usaha mikro, kecil, atau menengah, maka persyaratan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. (4) Pemerintah Pusat dapat melakukan kerja sama internasional untuk memperkuat sistem penjaminan legalitas produk hasil Hutan. Pasal 174 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, berwenang mengatur, membina, dan mengembangkan pemasaran hasil Hutan. (21 Kewenangan pengaturan ekspor dan/atau impor hasil Hutan diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atas usulan Menteri. (3) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan hasil kajian kebutuhan ekspor dan/atau impor hasil Hutan. Paragraf 6 Penatausahaan Hasil Hutan Pasal 175 (1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil Hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil Hutan serta kelestarian Hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil Hutan melalui PUHH. (21 Setiap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan dan perizinan lainnya yang terkait dengan peredaran hasil Hutan wajib melaksanakan PUHH dengan sellassessment melalui Sistem Informasi PUHH. (3) PUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan latau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) PUHH yang berasal dari kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan atau pendamping dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah dan penetapan ^jenis oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan sebagai dasar pengenaan PNBP atas Pemanfaatan Hutan. (6) Terhadap fisik hasil Hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penandaan berupa pemasangan ID quick response code. Pasal 176 Semua hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volumef berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak. Pasal 177 (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen. (21 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ^(1) merupakan surat keterangan sahnya hasil Hutan ^yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia. Pasal 178 (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 harus sesuai dengan fisik hasil Hutan yang diangkut. (21 Kesesuaian fisik hasil Hutan sebagaimana dimaksud ^pada ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran ^dan pengujian oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan Hutan. (3) Pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud ^pada ayat (21 dilakukan sesuai dengan Standar ^Nasional Indonesia. Paragraf 7 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan Pasal 179 (1) PNBP atas Pemanfaatan Hutan berupa:

IPBPH;

PSDH;

DR;

dana hasil usaha penjualan tegakan ^yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi;

penerimaan dari denda pelanggaran; dan

penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan.

(2)

Instansi Pengelola PNBP menghitung sendiri menatausahakan PNBP. dan PNBP yang wajib Wajib Bayar terutang Pasal 180 Seluruh penatausahaan PNBP dilakukan secara self assessment melalui Sistem Informasi PNBP bidang Kehutanan. Pasal 181 (1) IPBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (ll huruf a dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan pada ^jangka waktu, luas areal, dan tarif yang diberikan dalam Perizinan Berusaha. (2) Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi tutupan lahan. (3) IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sekali sebelum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan. Pasal 182 (1) PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara. (21 Pemungutan PSDH atas hasil Hutan kayu tumbuh alami dan pemungutan PSDH atas hasil Hutan kayu budidaya tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi atau atas lelang hasil Hutan kayu. (3) Pemungutan PSDH atas hasil Hutan bukan kayu yang berasal dari hasil Hutan bukan kayu tumbuh alami atau hasil Hutan bukan kayu budidaya tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi atau atas lelang hasil Hutan bukan kayu. (4) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak berlaku bagi:

hasil Hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh MHA dan tidak diperdagangkan;

hasil b. hasil Hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau Masyarakat sekitar Hutan dan tidak diperdagangkan; atau

hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak. Pasal 183 (1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf c dikenakan atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami berdasarkan laporan hasil produksi atau atas lelang hasil Hutan kayu alam atau hasil rehabilitasi. (21 Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:

hasil Hutan kayu yang berasa-l dari budidaya tanaman;

hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh MHA dan tidak diperdagangkan;

hasil Hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau Masyarakat sekitar Hutan dan tidak diperdagangkan; atau

hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak. (3) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan rehabilitasi Hutan dan lahan. (4) Tata cara pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 184 Perencanaan DR terdiri atas:

rencana penerimaan; dan

rencana penggunaan. Pasal 185 (1) Penyusunan rencana penerimaan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, organisasi perangkat daerah provinsi penghasil melakukan inventarisasi dan kompilasi rencana produksi hasil Hutan kayu yang dikenakan DR dan disampaikan kepada Menteri. (2) Berdasarkan laporan organisasi perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan verifikasi. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri men5rusun rencana penerimaan negara yang bersumber dari DR untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 186 Rencana penggunaan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, dituangkan dalam bentuk perencanaan rehabilitasi Hutan dan lahan. Pasal 187 (1) Perencanaan rehabilitasi Hutan dan lahan terdiri atas:

rencana umum rehabilitasi Hutan dan lahan DAS; dan

rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan lahan. (2) Rencana umum rehabilitasi Hutan dan lahan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri dalam ^jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Pasal 188 (1) Rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf b terdiri atas:

rencana tahunan rehabilitasi Hutan; dan

rencana b. rencana tahunan rehabilitasi lahan. (2) Rencana tahunan rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh:

Menteri, pada Kawasan Hutan yang tidak dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya pada taman Hutan raya; atau

pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. (3) Rencana tahunan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh gubernur. Pasal 189 Pen5rusunan rencana rehabilitasi Hutan dan lahan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi Hutan dan lahan. Pasal 190 (1) DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah mengenai ^jenis dan tarif atas ^jenis PNBPyang berlaku pada kementerian teknis. (2) Pengenaan DR terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan laporan hasil produksi. (3) Pengenaan DR terhadap pemenang lelang hasil Hutan kayu alam didasarkan pada berita acara hasil lelang. Pasal 191 (1) DR wajib disetor ke kas negara.

(2)

wajib (2) Wajib Bayar DR menyetorkan DR melalui sistem informasi PNBP yang telah terintegrasi dengan sistem penerimaan negara.

(1)

PNBP berupa:

Filter

Jenis Dokumen Hukum

Status

Tajuk Entri Utama

Nomor

Tahun

Tema

Label

Tersedia Konsolidasi

Tersedia Terjemahan

Ditemukan 237 hasil yang relevan dengan "pengurangan pajak untuk penggunaan teknologi hijau "

108/PMK.02/2018

212/PMK.05/2019

225/PMK.05/2020

PP 14 TAHUN 2016

PMK 135 TAHUN 2023

31 P/HUM/2017

196/PMK.01/2019

105/PMK.010/2016

PER-02/BC/2020

PP 23 TAHUN 2021