29 MEDIAKEUANGAN 28 VOL. XV / NO. 154 / JULI 2020 Sidang Sonder Perjumpaan Teks A. Wirananda SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK MEDIAKEUANGAN 28 S ejak reformasi 1998, Indonesia terus berbenah di banyak sektor. Pengelolaan keuangan negara, sebagai perkara yang fundamental, tentu jadi bagian yang tak luput dari perubahan. Usai meramu ulang format dan periode pelaporan kekayaan rakyat, giliran institusi pengelola kekayaan ini yang mengalami penyesuaian. Berbagai perubahan itu pada akhirnya berdampak pula pada prosedur penerimaan negara, belanja negara, serta berbagai risiko yang melekat padanya. Pada 2000, tata cara perpajakan mengalami perubahan untuk pertama kali sejak kelahirannya pada 1983. Perubahan ini jelas berdampak pula pada risiko dalam pelaksanaannya. Layaknya hal-hal lain yang berkaitan dengan finansial, iuran wajib ini tentu membuka ruang terjadinya sengketa. “Karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak,” demikian bunyi konsiderans Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lantas berdasarkan peraturan itu, berdirilah Pengadilan Pajak. Setahun usai terbentuknya Pengadilan Pajak, melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003, Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) dibentuk. Set PP bertugas memberikan pelayanan kesekretariatan dan administrasi bagi Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas, unit ini dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris. Keduanya merangkap jabatan masing-masing sebagai Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Pajak. S idang di Tengah Pagebluk Pada 11 Maret 2020, World Health Organisation (WHO) menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Berbagai protokol disiapkan demi mencegah penyebaran virus ini, salah satunya adalah dengan pembatasan sosial. Sebagai pihak yang sehari-hari mempersiapkan tetek bengek gelaran sidang dan berinteraksi dengan banyak orang, pagebluk ini tentu terasa signifikan bagi performa Set PP. Sejak pertengahan Maret sampai awal Juni, layanan dihentikan sementara. “Penghentian sementara layanan ini tetap menjaga hak-hak para pihak tetap terpenuhi,” kata Dendi A. Wibowo, Sekretaris Pengadilan Pajak, secara tertulis. Selama kurun waktu tersebut, para pegawai diminta menuntaskan tugas-tugas yang dapat diselesaikan dari rumah. Pada pekan kedua Juni, layanan Foto Dok. Set. PP Gedung Kantor Sekretariat Pengadilan Pajak

27 MEDIAKEUANGAN 26 VOL. XV / NO. 154 / JULI 2020 Bagaimana awal mula penggunaan TMC di Indonesia? TMC di Indonesia ini bermula saat BPPT berdiri. Almarhum Prof. Dr. B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Penasehat Presiden Bidang Teknologi adalah pendirinya. Pada tahun 1977, proyek percobaan hujan buatan dilakukan di daerah Bogor, Sukabumi, dan Solo. Pak Habibie ingin mencontoh keberhasilan pemerintah Thailand yang melakukan operasi hujan buatan untuk mendorong produktivitas sektor pertanian. Sampai saat ini, hal itu masih dilakukan secara continue oleh pemerintah Thailand. Bahkan, di sana ada satu departemen khusus modifikasi cuaca untuk hujan buatan . Pesawatnya juga memakai pesawat CN235 dari Indonesia. Pada tahun 1985, BPPT membuat Unit Pelaksaan Teknis Hujan Buatan (UPTHB) yang mempunyai tugas meningkatkan intensitas curah hujan, serta mengisi waduk irigasi teknis dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Nah, meneruskan itu, sekarang ada Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC). Sejauh mana peran TMC dalam meminimalkan dampak bencana? Bencana itu ada dua jenis. Pertama, bencana hidrometrologis karena curah hujan tinggi, seperti banjir dan longsor. Kedua, bencana geologi, misalnya gempa yang menyebabkan tsunami, atau gunung meletus. Nah, TMC ini untuk bencana hidrometrologis. Jangan diartikan TMC ini adalah upaya untuk membuat hujan. Hujannya asli, bukan hujan KW 1 atau KW 2. Kita hanya mempercepat proses terjadinya hujan. Oleh karenanya, kita membutuhkan awan. Misal terjadi hujan lebat yang intensitasnya sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir di suatu daerah. Kita akan mempercepat terjadinya hujan sebelum awan-awan sampai di daerah tersebut. Sebutlah di Jakarta. Jika awan itu masih jauh dari Jakarta, kita datangi awannya, kita semai supaya hujan turun lebih cepat. Itulah yang disebut dengan cloud seeding . Cloud seeding ini menyemai awan dengan garam. Kita juga menyebutny jumping process untuk rain making. Sebab kita melompat supaya lebih cepat terjadi hujan. Sebelum awan masuk ke Jakarta, kita langsung semai supaya hujan sudah turun di laut, misalnya di Selat Sunda atau di Laut Jawa. Walaupun masih ada sisa awan yang masuk ke Jakarta, hujan yang turun sudah berkurang intensitasnya. Berapa personil yang dibutuhkan dalam proses penyemaian? Operasi TMC terdiri dari banyak personil. Kita bekerja sama dengan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU) untuk menyediakan pesawat. Kita membangun posko. Untuk banjir Jabodetabek, poskonya di Lanud Halim Perdanakusuma. Saat menangani kebakaran hutan dan lahan di Riau, kita punya posko di Bandara Pekanbaru. Posko dikomandoi seorang koordinator lapangan yang dibantu flight scientist . Nah, flight scientist akan menyiapkan track sebagai arah terbang pesawat menuju awan yang berpotensi menurunkan hujan tinggi. Oleh karenanya, awan itu harus dikejar sebelum dihembus angin dan masuk ke sebuah daerah. Jadi, flight scientist bertugas untuk menganalisa kondisi cuaca dan mengarahkan pilot. Lalu, biasanya ada dua pilot dan satu flight engineer . Ada juga orang yang menggerakkan sistem garam supaya garam bisa keluar dari pesawat dan tersemaikan. Kalau pakai pesawat besar CN235, ada lima orang yang mengoperasikan alat penyemai awan. Selain itu, sebelum terbang ada juga seorang ahli cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) yang mengumpulkan data operasi serta menginformasikan prediksi cuaca dan kondisi hujan. Jadi tim ini cukup banyak dan membutuhkan teamwork yang baik antara BPPT dengan BMKG, TNI AU, juga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Seperti apa bahan semainya? Bahan semai berupa garam sudah bisa produksi sendiri melalui industri dalam negeri. Garam itu harus diproses dulu supaya betul-betul halus atau mikroskopis. Nantinya pada saat disemai, bahan itu langsung terserap awan sehingga kondensasi cepat terjadi. Proses kondensasi di dalam awan ini menghasilkan curah hujan. Bagaimana penguatan peran TMC ke depannya dalam mereduksi risiko bencana? Sebenarnya TMC harus dijadikan bagian pencegahan. Misalnya dalam kasus kebakaran lahan gambut. Saat lahan gambut padam di sisi atas, di sisi bawahnya masih membara lho. Jadi, jika mau terbebas dari kebakaran lahan gambut, kita perlu membasahi lahan gambut sebelum muncul titik api. Kalau sudah muncul titik api dan kebakaran, yang harus dilakukan ya operasi water bombing dan TMC supaya hujan turun. Padahal, langkah itu justru membutuhkan biaya yang besar. Water bombing perlu menyewa helikopter, biayanya besar sekali. Supaya jangan sampai mengeluarkan biaya sebesar itu, upaya pencegahan dimaksimalkan. Karenanya saya berharap kita bisa seperti Thailand yang melakukan TMC sepanjang tahun untuk melakukan modifikasi cuaca. Indonesia mengalami cuaca ekstrem, baik di musim hujan maupun kemarau. Kita sudah tahu kapan harus memitigasi dan ini penting dilakukan secara rutin. Saya sedang berupaya agar pemerintah mengalokasikan cukup anggaran untuk sarana, pesawat, dan bahan semai, serta mengatur schedulling operasi TMC. Harus ada upaya menggerakkan teknologi semaksimal mungkin supaya hidup kita lebih baik. Dampak dari bencana harus kita minimalkan. Banjir, puluhan ribu orang mengungsi, serta biaya kedaruratan jauh lebih besar dibanding jika kita bisa melakukan mitigasi bencana. Selain terkait bencana, apa saja manfaat lain dari TMC? Fenomena alam el nino memicu cuaca ekstrem kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Kegagalan panen berimplikasi sangat besar terhadap seluruh sendi- sendi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Raja Thailand membuat departemen khusus hujan buatan sebagai sedekah kepada rakyat. Dalam satu tahun, puluhan milyar atau puluhan juta bath digelontorkan untuk mengoperasikan sekitar 6-10 pesawat yang memodifikasi cuaca. Terjadi hujan, kekeringan bisa diatasi, dan pertaniannya pun subur. Sebenarnya, polusi udara bisa diatasi dengan hujan buatan. Kita membuat hujan dengan NaCl dan materi lain yang bisa membuka kabut asap. Kita juga melakukan pengisian waduk PLTA dan danau untuk irigasi. Selain itu, kita pernah mengamankan daerah pertambangan dan proyek konstruksi. Mitigasi untuk pembangunan infrastruktur juga bisa dilakukan dengan modifikasi cuaca. Jadi, TMC ada banyak manfaatnya dan memang kita harus rutin melaksanakannya. Adakah dampak negatif dari TMC? Beberapa orang menyebut TMC mengakibatkan hujan asam. It’s totally wrong . Justru kita ingin memberikan dampak positif kepada lingkungan. Karenanya kita menggunakan zat- zat semai itu. Bahan semainya pasti environmental safe. Untuk memastikan kondisi itu, sampel air hujan selalu kita uji untuk meyakinkan bahwa tidak ada dampak negatif. Di laboratorium BPPT, kita melihat semua efek dari bahan semai yang ditaburkan ke awan. Bahan semai kita teliti, kita uji, dan hasil yang diperoleh selama ini tidak ada perubahan dalam komposisi kandungan airnya. Kita sadari air tadah hujan juga merupakan salah satu solusi penyediaan air baku bagi masyarakat. Foto Dok. BPPT Proyek hujan buatan oleh BPPT

Laporan Utama PENAWAR LARA ITU BERNAMA BLT DESA Teks Yani Kurnia Astuti Persebaran kasus COVID-19 terjadi begitu masif di perkotaan. Namun, guncangan ekonomi dan sosial akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mengendalikan wabah, tak ayal terasa juga hingga ke desa- desa. Akibatnya, masyarakat desa menjadi salah satu kelompok rentan yang berisiko kehilangan penghasilan, bahkan mata pencaharian. Potensi melonjaknya jumlah penduduk miskin akibat fenomena ini, jadi perhatian serius bagi pemerintah guna menemukan jalan keluar. Lindungan di Tengah Pagebluk G airah Roni tak seriuh desir angin yang menyibak dedaunan di tepian pantai. Riak tenang ombak air laut, rupanya tak mampu mendamaikan keresahan hatinya ihwal kapan ia bisa kembali mengembangkan layar kapalnya, untuk menangkap ikan. Alih-alih mencicipi berkah tingginya harga jual ikan di awal musim, Roni justru harus memutar otak, sekadar untuk beroleh harga impas ganti solar kapalnya. Sejak pagebluk COVID-19, hasil tangkapan ikannya hanya dihargai sekenanya, imbas turunnya permintaan dari kota. Ikan tenggiri, misalnya, terpaksa diobral seharga Rp15.000 per kilo. Padahal, pada kondisi normal, harganya bisa mencapai Rp40.000 per kilo. Malangnya lagi, selain anak istri yang perlu dihidupi, pria berperawakan kurus ini masih harus merawat sang ayah yang mengidap penyakit asma. ”Kerja sudah tidak bisa, ke kebun juga tak bisa, apalagi ke laut”, ujar Roni sendu dengan dialek khas daerah setempat. Pulau kecil yang terdiri dari empat dusun, tempat Roni tinggal, memang dikenal sebagai pemasok ikan. Itu sebabnya, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Beruntung, pria bernama lengkap Ahmad Roni ini adalah salah satu penduduk yang keluarganya masuk ke dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pongok, Kecamatan Lepar Pongok, Bangka Selatan. Sebelum menerima BLT Desa, Roni mengaku tak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Setelah pengurus desa mendatangi rumahnya untuk menyalurkan bantuan uang tunai tersebut, Roni dan keluarganya bisa sedikit bernapas lega di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. “Makin gak ada kerjaan (karena COVID-19), bagi para perangkat desa untuk mengusulkan daftar nama penerima BLT Desa. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, sehingga BLT Desa betul-betul ampuh sebagai penawar lara bagi masyarakat desa terdampak pandemi COVID-19. Tak hanya itu, proses pengusulan data penerima BLT juga telah melalui proses musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, pengurus desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa. Faktanya, beberapa desa juga menggandeng sejumlah relawan untuk membantu proses pendataan calon KPM, seperti yang dilakukan Aris Widijono, Kepala Desa Kemujan, Adimulyo Kebumen, Jawa Tengah. “Yang terlibat dalam relawan adalah ketua RT, ketua RW, BPD, perangkat desa, ada LMD (Lembaga Mediasi Desa), dan juga tokoh masyarakat yang bergabung di tim data”, Aris menyebutkan. Sebagai dasar penentuan KPM BLT Desa, Kepala Desa Kemujan, Jawa tengah beserta tim juga mempertimbangkan data penerima bantuan sembako regular, maupun sembako perluasan. Tujuannya, agar penerima tidak menerima dobel bantuan. Namun, pria berkaca mata ini juga mengeluhkan perbedaan waktu antara bantuan pemerintah satu dengan yang lainnya. Akibatnya, penyaluran BLT Desa di wilayahnya perlu menunggu cairnya bantuan lain, agar distribusi bantuan bisa dilakukan bersamaan dan menghindari komplain dari warga desa. “Waktu kemarin menyesuaikan (dengan waktu) bantuan lain yang belum cair, sehingga kita pencairan itu agak sedikit di belakang, di akhir bulan”, ungkap pria asli Kebumen ini . Melengkapi Bantuan Lain Bayang-bayang akan penurunan pendapatan serta lesunya ekonomi akibat wabah, tak ayal meningkatkan risiko semakin banyaknya masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama dalam menyiapkan jaring pengaman sosial. Beberapa program telah diluncurkan lebih dulu, antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Pra Kerja, bantuan sembako, bansos tunai, dan subsidi listrik. Oleh sebab itu, kehadiran BLT Desa semakin melengkapi cakupan penerima bantuan. I Dewa Ketut Suagiman, Kepala Desa Batuaji, Tabanan, Bali menyebutkan dengan adanya BLT Desa, warga yang menerima bantuan menjadi lebih banyak, mengingat tak semua usulan tertampung di daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial. “Data valid yang keluar dari Kemensos sebanyak 244 Kepala Keluarga (KK), sementara saya ajukan 290 KK. Dengan adanya BLT Desa bisa nambah 5 KK (penerima bantuan), jadi bisa ter- back up ”, terangnya. Hal senada diungkapkan Aris. Dia menuturkan, BLT Desa dapat menambah jangkauan penerima bantuan. “Jadi, untuk BLT desa itu kan kemarin rencana untuk sapu bersih ya bahasanya”, terang Kepala Desa yang sudah dua periode dipercaya untuk memimpin Desa Kemujan, Jawa Tengah ini. Pada akhirnya, BLT Desa diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi dan sosial, khususnya bagi masyarakat di pedesaan selama masa pandemi ini. cuma ada BLT kami jadi terbantu”, ujarnya. Roni merinci, hingga saat ini, ia telah dua kali menerima BLT Desa dengan besaran bantuan masing-masing Rp600.000. Uang tersebut telah ia gunakan untuk membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari, bahkan juga ia sisihkan guna menebus obat asma untuk sang ayah. Lindungan sosial ini, tak hanya dirasakan penduduk di kepualuan Bangka Belitung. BLT Desa yang dikucurkan dari anggaran Dana Desa ini, setidaknya telah menjangkau lebih dari 5 juta KPM di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Maryono, penduduk yang tinggal di dusun Niron, Pandowoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas di toko mebel ini, telah menerima BLT Desa sebanyak dua kali secara tunai. Sedikit berbeda dengan Roni, Maryono mendapat undangan dari kelurahan setempat untuk memperoleh bantuan dengan besaran Rp600.000. Bantuan tersebut harus ia ambil sendiri di kantor kelurahan sesuai jadwal yang tertera dalam surat. Tak Boleh Tumpang Tindih Efektivitas penyaluran BLT Desa tak lepas dari kesigapan juga kejelian para perangkat desa. Agar tepat sasaran dan sesuai tujuan, sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi sebagai penerima BLT Desa dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah. Kriteria ini menjadi pedoman Efektivitas penyaluran BLT Desa tak lepas dari kesigapan dan kejelian para perangkat desa agar tepat sasaran dan sesuai tujuan penyaluran. Foto Dok. Desa Kemujan, Kebumen

diajarkan di rumah dan keluarganya. Ia mengaku sangat mengidolakan mendiang bapaknya sebagai sosok yang selalu menginspirasinya. Seorang dosen dan cendikiawan, bapaknya adalah teman diskusi yang asyik baginya. Suatu momen kebersamaan yang selau ia rindukan kini. Satu pesan dari ayah yang paling membekas adalah untuk tidak menghakimi orang lain. ”Saat satu telunjuk kita menunjuk ke orang lain, artinya empat (jari) lainnya mengarah ke diri kita sendiri,” ucapnya mengenang pesan sang bapak. Humaniati memaknainya sebagai pengingat untuk selalu berintrospeksi. ”Apakah kita sudah lebih baik dari yang kita tunjuk? Itulah mengapa saya banyak berdialog dengan diri saya sendiri. Apakah yang saya lakukan sudah benar?” lanjutnya. Tak hanya dari sang bapak, ibunya sangat menanamkan disiplin, loyalitas dan kesabaran terutama dalam keluarga. Nilai tersebut sangat terlihat saat ibunya harus menemani sang bapak berbulan-bulan di rumah sakit hingga akhir hayatnya. Kepergian bapak menjadi hantaman pertama dalam hidupnya. Meskipun dalam kondisi menyedihkan, Ia tetap bersyukur atas pelajaran yang didapat dari pengalaman itu. Tak hanya tentang kesabaran dan loyalitas dari ibunya, pemilihan makam untuk mendiang bapaknya yang berpesan dikubur di pemakaman umum, bersanding dengan makam warga lain dengan beragam keyakinan. Mengabdi demi institusi Perjalanan karier Humaniati memang panjang dan berliku. Tapi dari pilihan karier yang diambilnya itu Ia merasa tak pernah bosan. Menurutnya, manusia itu selalu penuh kejutan. ”Manusia itu amazing , muncul berbagai hal yang tidak terduga dari seorang manusia. Sampai sekarang saya tidak pernah berasumsi bahwa saya sudah memahami semuanya,” ungkapnya. Karakter manusia yang selalu berubah itu membuat wanita yang telah mengabdi selama tiga dekade ini tidak pernah berasumsi telah tuntas memahami pengelolaan SDM. Ia merasa karena yang ditangani adalah manusia, sehingga kejutan-kejutan baru akan selalu muncul. Biro SDM sebagai pengelola dituntut untuk harus selalu siap, memenuhi kebutuhan pegawai, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan. Meskipun usianya sudah akan memasuki masa purnabhakti, Humaniati tetap memegang harapan tinggi bagi pengelolaan SDM di Kemenkeu. Ia terus akan memberikan yang terbaik dalam menyiapkan SDM Kemenkeu yang berintegritas, berkompetensi, namun tetap bahagia. Untuk itu ia selalu berpesan pada para jajarannya agar selalu mengeluarkan sisi atau versi terbaik bagi institusi. ”Agar kita bisa selalu bertumbuh, untuk mencintai tanah air ini, Indonesia. Dan nantinya meninggalkan kondisi yang terbaik untuk generasi selanjutnya,” pungkasnya. “G agal paham”, kalimat sederhana, terdiri atas dua kata, yang mungkin dapat mewakili kegagapan kita dalam memahami dunia baru. Semua bergerak begitu cepat, seakan siap menggulung siapa-siapa yang menolak bergabung. “Keterhubungan” menjadi kata dasar, yang mampu membuat gempar hanya dengan tagar-tagar. Dalam buku terbaru Prof. Rhenald Kasali seri Disrupsi ini, tersaji contoh-contoh terkini tentang mobilisasi yang bersinergi dengan orkestrasi, bagaimana Alibaba dengan #SinglesDay menghasilkan triliunan dari hati para jomlo yang kesepian, bagaimana #MeToo menjadi bentuk perlawanan terhadap pelecehan seksual, juga bagaimana #OrangUtanFreedom mampu membuat ekspor sawit Indonesia ke Eropa kebat-kebit. Di zaman digital, hal-hal viral tidak lagi tertangkal oleh jalan konvensional. Orkestrator sering kali menggunakan cerita yang menyentuh sisi emosional, untuk menggugah rasa kemanusiaan, hingga tercipta suatu gerakan massal. Layaknya dua sisi mata uang, kemajuan teknologi bisa menjadi alat kepentingan, bisa juga untuk tujuan kepedulian sosial. Sharing , shaping , dan funding menjadi perilaku konsumen dewasa ini, membuat teori existing menjadi penting untuk ditinjau kembali. Di era disrupsi, para pengambil kebijakan harus terus bertransformasi serta menyesuaiakan diri, karena yang dihadapi hari ini adalah kerumunan yang terkoneksi. General Electric, salah satu raksasa korporasi dunia yang mencoba berinovasi, dengan Predix (perangkat lunak untuk analisis data mesin-mesin industry), optimis akan masuk sepuluh besar perusahaan teknologi global. New York Times pun menjulukinya 124 Year-Old Software Start Up Company . Sayangnya jauh panggang dari api, Predix pun tidak sesuai prediksi. “The main is no longer the main” menjadi mantra yang tidak main-main. Kekuatan lama yang enggan keluar dari zona nyaman, dan masih bertopang pada penguasaan aset sebagai “the main” - nya, akan tergantikan oleh kekuatan baru yang tidak “gagal paham”, yang mengutamakan penguasaan data sebagai sumber dayanya. Melalui #MO, Prof. Rhenald Kasali mengajak para pembaca meninggalkan cara-cara kuno, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Menggunakan bahasa yang mudah, setiap masalah dalam buku ini dipaparkan secara terarah sehingga empat ratus halaman tetap bisa dibaca dengan menyenangkan. Fakta-fakta diulas sedemikian jelas, dipertegas dengan contoh-contoh yang lugas. Buku ini bukan hanya relevan untuk pembaca individu, namun juga untuk kalangan pemerintah, organisasi, professional, korporasi, maupun akademisi. Jika Anda ingin tetap kokoh berdiri di tengah derasnya arus disrupsi, Anda mesti pelajari dan kuasai strategi yang menjadi roh dari New Power , yakni mobilisasi dan orkestrasi. Selamat membaca, selamat datang di dunia yang tiap masa berlalu selalu muncul pembaru. Buku Gagal Paham Judul: MO, sebuah dunia baru yang membuat orang gagal paham Penulis / Penerjemah: Rhenald Kasali Tahun Terbit: 2019 Dimensi: 422 Halaman Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 13 Writes (Namun Kenyataannya, kehidupan tak selamanya berjalan mulus) Hardy Zhu, dkk 3 Cinta 1 Pria oleh Arswendo Atmowiloto 3 Women & A Guy Ana Westy 30 Day Revenge Mitch Albom 9 Summer 10 Autumns Dari Kota Apel ke The Big Apple Iwan Setiawan Buku Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu: Peresensi Ahmad Dwi Foto Dok. Biro SDM Humaniati dalam beberapa kegiatan

Figur Para Peracik Pembelajaran Menarik Teks Dimach Putra Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan” – Tan Malaka. Sama seperti ilmu lainnya, pengetahuan mengelola keuangan negara dan institusi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus dipelajari melalui pembelajaran pegawai. Sebagai institusi pembelajar, kemampuan SDM yang makin terasah adalah tujuan institusi yang ingin dicapai. K emenkeu adalah institusi publik yang besar. Organisasi ini menaungi 80 ribu lebih pegawai yang tersebar dari ujung ke ujung Indonesia. Sebagai pengelola keuangan negara, bidang keahlian pegawai di Kemenkeu pun beragam. Para punggawa keuangan negara ini memiliki keahlian yang mumpuni sesuai bidang pekerjaan masing- sifatnya holding company ya, bisa juga disebut begitu,” ungkap Pandu Patriadi Kepala Bidang Renbang Diklat Pusdiklat KU. Bidang Renbang Diklat secara struktur terbagi menjadi tiga subbidang. Tiap unit membidangi inovasi pembelajaran di bidangnya masing-masing. Subbidang Program melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian diklat. Subbidang Kurikulum bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan materi diklat. Subbidang Tenaga Pengajar bertanggungjawab dalam penyiapan tenaga diklat, serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Tiga subbidang tersebut bekerja beriringan dari hulu ke hilir menciptakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para pegawai Kemenkeu. Bukan suatu hal yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya ilmu pengetahuan itu sendiri, proses pembelajaran bergerak dinamis. Tidak saklek . Ada seni tersendiri dalam mengolahnya, karena yang dihadapi adalah manusia dengan kapasitas dan pemahamannya masing-masing. Namun yang pasti, Renbang Diklat selalu berorientasi menghasilkan pembelajaran terintegrasi agar proses transfer ilmu dapat dilakukan secara optimal. Mengubah budaya belajar Salah satu metode pembelajaran yang sedang digalakkan oleh BPPK beberapa tahun terakhir adalah penerapan e-learning . Target tahun lalu sebesar 30 persen berhasil dicapai masing, seperti anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara, dan perimbangan keuangan. Perkembangan zaman yang dinamis menuntut pengembangan keahlian pegawai yang harus selalu diperbarui secara berkala. Selain dalam bidang keahlian teknis khusus, pendidikan dan pelatihan pegawai di luar disiplin ilmu tersebut pun perlu dilakukan. Dari pemikiran tersebut lahirlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Pusdiklat KU BPPK). Unit ini bertugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaam umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. Tuntutan inovasi dalam program pembelajaran menghadirkan proses pembelajaran alternatif tanpa tatap muka langsung di dalam kelas. Perlu orang-orang yang secara berkesinambungan meramu metode pembelajaran dan kurikulumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan pengalaman belajar baru yang menarik minat para peserta pembelajaran. Di Pusdiklat KU sendiri khususnya, tanggung jawab tersebut diemban oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat (Renbang Diklat). Meracik diklat yang menarik Secara konsep, Pusdiklat KU dibentuk untuk melayani lima unit eselon satu di lingkungan Kemenkeu, yaitu Setjen, Itjen, BKF, DJPPR, dan BPPK. Tapi kemudian dalam prakteknya, unit ini juga melayani seluruh Kemenkeu sebagai prime customer mereka. ”Ternyata yang diluar itu malah luas lagi karena pekerjaan Kemenkeu yang

Majalah Media Keuangan @majalahmediakeuangan @achintyameswari: Nomor 3, karena dengan terbatasnya ruang gerak kita beberapa bulan terakhir, pandemi menunjukkan bahwa shifting ke teknologi digital makin tak terelakkan jika tak ingin makin tertinggal. Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI kemenkeuri Kemenkeu RI majalahmediakeuangan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Nota Keuangan beberapa waktu yang lalu menyebutkan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk: 1. percepatan pemulihan ekonomi nasional 2. reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing 3. percepatan transformasi ekonomi menuju era digital 4. pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi Jika menjadi Menteri Keuangan, program mana yang akan Anda beri alokasi anggaran terbanyak dan mengapa? @mike_adty: 1. Percepatan PEN karena belum ada kepastian kapan pandemi berakhir. Perlu percepatan dan berlangsungnya kesinambungan program ini untuk mengurangi dampak ekonomi dan imbasnya bagi masyarakat. 5 MEDIAKEUANGAN 4 VOL. XV / NO. 156 / SEPTEMBER 2020 Rahayu Puspasari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Pilih Mitra Distribusi Anda! Informasi lebih lanjut: www.kemenkeu.go.id/sukukritel djpprkemenkeu @DJPPRKemenkeu DJPPRKemenkeu DJPPRKemenkeu Imbal hasil (fixed rate) 6,05% p.a. Masa Penawaran 28 Agt - 23 Sep 2020 Dapat diperdagangkan Rp Minimum Pemesanan Rp1 juta #InvestasiRakyatPenuhManfaat SR013 SUKUK RITEL SERI Cintai Negeri dengan Investasi Menggandeng Optimisme dan Realitas B agaimana hawa pagi di sekitarmu? Beberapa waktu terakhir, udara dingin sering menusuk badan ketika dini hari menjelang. Puncak musim kemarau nampaknya sudah ada di depan mata. BMKG menuturkan hawa dingin yang terasa saat tengah malam dan bahkan terasa lebih dingin lagi menjelang pagi adalah fenomena penanda puncak musim kemarau tiba. Namun BMKG juga memprediksi puncak kemarau baru akan terjadi di awal September dan udara dingin akan kembali terasa. Itu adalah sebuah prediksi. Dari perkara prediksi cuaca, kita beralih ke prediksi ekonomi di tahun depan. Meski pandemi masih belum berhenti, pemerintah tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021 yang sudah di depan mata. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo melalui pidatonya telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada sidang tahunan MPR/DPR. Nota Keuangan dan RAPBN 2021 berisi prediksi atau asumsi dan target pemerintah yang akan menjadi acuan pelaksanaan berbagai program pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di tahun depan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan beberapa program yang menjadi fokus pemerintah untuk tahun 2021 mendatang. Program- program tersebut antara lain percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19; reformasi struktural; percepatan transformasi ekonomi menuju era digital; serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Sama halnya dengan ketidakpastian perubahan suhu cuaca antara siang dan malam yang akhir-akhir ini bisa sangat drastis terjadi, RAPBN 2021 ini juga disusun dengan mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia di tahun depan. Meski di tengah situasi yang serba tidak pasti, penyusunan RAPBN 2021 mengusung semangat optimisme namun tetap realistis. Optimisme dan realitas sama-sama diusung dan dituangkan dalam RAPBN 2021. Optimisme tersebut salah satunya terlihat dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok tumbuh mencapai 4,5 persen - 5,5 persen di tahun depan. Namun demikian, program percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 tetap terus dilakukan. Nota Keuangan dan RAPBN 2021 adalah dokumen milik bersama, tidak hanya milik Kementerian Keuangan maupun pemerintah saja. Publik atau masyarakat juga diharapkan dapat turut memberikan masukan sekaligus pengawasan dalam pelaksaannya nanti. Di edisi ini, pembaca dapat memperoleh info lebih detil mengenai isi dari RAPBN 2021. Semoga pengalaman pandemi COVID-19 di tahun ini justru menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan reformasi di berbagai bidang sehingga cita-cita bangsa yaitu mewujudkan Indonesia Maju dapat segera tercapai. Selamat membaca!

dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat,” ujar Ubaidi. Langkah lain yang akan diterapkan yakni menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan, serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Empat pilar kebijakan teknis perpajakan Terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi menjadi tantangan bagi pendapatan negara. Kinerja ekspor dan impor melemah, begitu pula dengan konsumsi dan investasi yang turut menurun. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa mengatakan, pada tahun 2021, pemerintahan akan melakukan optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi. “Dari sisi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak, dan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio ,” tutur Ihsan. Lanjutnya, penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif fiskal juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi. “Kebijakan teknis pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 dapat dikategorikan menjadi empat pilar kebijakan besar,” ungkap Ihsan. Pertama, mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur. Kedua, memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi antara lain melalui terobosan regulasi, pemberian insentif pajak yang lebih terarah, dan proses bisnis layanan yang user friendly berbasis IT. Pilar ketiga ialah meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan. Sementara, pilar terakhir ialah mengoptimalkan penerimaan pajak. Langkah ini akan diimplementasikan dalam bentuk pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), serta ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Selain itu, pemerintah juga akan meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, dan IT. Menurut Ihsan, selama ini sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak. Terkait dengan basis pajak baru, ia menerangkan, dari sisi aspek subjek pajak, pendekatan kewilayahan menjadi fokus utama DJP. “Adapun dari aspek objek pajak, salah satunya adalah dengan meng- capture objek pajak dari aktivitas PMSE yang semakin marak seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini,” pungkasnya. Pembiayaan fleksibel dan responsif Penyusunan RAPBN 2021 masih belum terlepas dari situasi pandemi. Oleh sebab itu, sektor pembiayaan harus tetap antisipatif terhadap kebutuhan APBN dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi. Hal tersebut disampaikan Direktur Strategi dan Portofolio Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Riko Amir, dalam kesempatan wawancara dengan Media Keuangan. “Untuk arah kebijakan pembiayaan tahun depan, pembiayaan tetap fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar keuangan, tetapi juga tetap prudent dan memperhatikan kesinambungan fiskal,” terang Riko. Pihaknya juga terus berupaya mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. “Nah, yang paling penting, pada 2021 juga harus ada efisiensi terhadap biaya utang itu sendiri,” kata Riko yang merupakan alumnus Univesity of Groningen tersebut. Untuk tahun depan, pihaknya akan mendorong biaya bunga utang bisa makin efisien, seiring dengan pendalaman pasar keuangan, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur Surat Berharga Negara (SBN) itu sendiri, serta diversifikasi pembiayaan. “Indonesia tidak bisa mengelak dari pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan counter cyclical di mana ketika pertumbuhan ekonominya menurun, pemerintah melakukan berbagai cara untuk membantu boosting ekonomi,” ujar Riko. Di sisi lain, Riko mengungkapkan sejumlah lembaga pemeringkat utang melihat Indonesia telah melakukan kebijakan on the right track dan mampu menjaga stabilitas makroekonominya. Pada bulan Agustus lalu, salah satu lembaga pemeringkat utang yaitu Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stable . Fitch mengapresiasi pemerintah lantaran telah merespons krisis dengan cepat. Mereka menilai pemerintah telah mengambil beberapa tindakan sementara yang luar biasa, meliputi penangguhan tiga tahun dari plafon defisit 3 persen dari PDB dan pembiayaan bank sentral langsung pada defisit. “Penilaian tersebut menjadikan pemerintah lebih confidence dalam menjalankan peran untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini,” pungkas Riko Amir. Dengarkan serunya wawancara bersama para narasumber pilihan Media Keuangan

MediaKeuangan 32 I ndonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan aset berupa barang milik negara (BMN) yang tersebar di tujuh belas ribu lebih pulaunya. Dengan potensi kekayaan yang dimiliki, mata rantai siklus pengelolaan aset negara tak lepas dari peran penilaian. Proses penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan hingga penghapusan membutuhkan informasi yang merupakan jerih payah keringat para penilai kekayaan negara. Syarat Berat Penakar Manfaat Profesi sebagai penilai salah satunya dijalani oleh Budi Purnomo. Pria kelahiran Bojonegoro ini telah melakoni peran tersebut selama 14 tahun. Karier sebagai penilai Ia mulai pada tahun 2006, enam tahun setelah pertama kali mengabdi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Asam garam telah ia rasakan hingga mengantarnya menjadi Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis pada Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam (SPBSDA), Direktorat Penilaian. Bapak dua anak ini sangat memahami beratnya kualifikasi menjadi seorang penilai kekayaan negara. Kriteria yang disyaratkan sangat panjang dengan kemampuan khusus yang harus dimiliki. Setidaknya ada empat kehalian khusus yang harus dikuasai seorang penilai. Pemahaman tentang penilaian properti harus menjadi dasar kemampuan yang harus dimiliki penilai yang ada dalam timnya. Syarat berikutnya adalah keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi sebagai bekal membuat proyeksi laba dan rugi. Keahlian terakhir adalah pemahaman akan perilaku bisnis 33 MediaKeuangan 32 VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020 Amanah Sepanjang Hayat Sang Penakar Manfaat berdasar kekhasan tiap jenis aset yang dinilai. ”Contohnya nih, penilaian Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya yang sekarang dikelola Angkasa Pura,” ujar Budi menceritakan salah satu pengalamannya. Berkat penilaian yang Ia lakukan dengan tim, capital expenditure (Capex) bandara tersebut yang dulunya berasal dari APBN, kini dikeluarkan oleh Angkasa Pura sebagai pengelola. Tak hanya pengalihan Capex, bandara tersebut kini berkontribusi tetap sebesar sembilan miliar untuk negara. Tak hanya bandara, Pria yang telah mengabdi selama dua puluh tahun ini pernah terlibat penilaian aset besar lainnya. Kilang minyak, lapangan golf, mall, hingga hotel pernah Ia nilai. Kesemua aset tersebut kini memberikan kontribusi tetap bagi negara. Berkat peran para penilai sepertinya, aset negara bisa dioptimalkan manfaatnya. Tak hanya idle dan terlantar sia-sia. Namun, semua hal tersebut menuntut penilai untuk cermat dan luwes dalam melakukan pekerjaannya. Cermat agar pemanfaatannya bisa tepat guna, luwes supaya bisa menilai aset dengan karakteristik khasnya masing-masing. Tanggung Jawab Tetap Melekat Tugas seorang penilai memang berat. Tak jarang Ia dan teman-temannya mendapat resistensi warga sekitar. Bukan sekali dua kali Ia dihadang warga yang menghunus parang saat akan menilai. Contohnya saat akan menilai Bandara Sentani, Jayapura. Aset yang dahulu dikelola oleh Dinas Perhubungan tersebut dinilai untuk proses pemindahtanganan pengelolaan ke Angkasa Pura, sama seperti kasus di Bandara Tjilik Riwut. Penolakan tersebut dapat Ia maklumi. Wajar muncul kekhawatiran orang-orang yang menggantungkan hidupnya di sana dengan datangnya pengelola baru. ”Yang berat bukan hanya itu,” ucapnya lirih, sambil menghela nafas Ia melanjutkan, ”tapi juga tanggung jawab yang harus kami pikul selama kerjasama pemanfaatan berlangsung.” Tanggung jawab kerja sama pemanfaatan aset negara melekat hingga usia pensiun para penilai karena periode pemanfaatan bisa berlangsung 30 hingga 50 tahun. Bukan tidak mungkin 10 tahun mendatang nilai manfaatnya dianggap terlalu kecil. Jika sudah seperti itu, tim penilai yang dahulu terlibat memetakan potensi aset tersebut akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawabannya. Risiko itu akan membayang-bayangi para penilai. Pekerjaan penilai adalah memetakan potensi dan memberikan opini. Ada tiga opsi pemanfaatan dengan kadarnya masing-masing, pesimis, moderat, dan optimis. Seiring berjalannya waktu kerja sama pemanfaatan, bisa jadi pemohon atau pengelola menjalankan pilihan yang mana. Para penilai tidak mengetahui persis bagaimana kemudian opsi tersebut dieksekusi oleh pengelolanya. ”Bisa aja 30 tahun lagi kok begini, kecil, padahal usia saya sudah 72 tahun, laporan penilai lainnya mungkin juga sudah hilang kan?” ucapnya berandai-andai. Pinta Penilai Negara Masa depan memang masih menjadi misteri. Pun bagi Budi sebagai penilai, meski kini Ia sudah menempati posisi yang cukup nyaman sebagai Kepala Seksi. Sebelum menduduki jabatannya kini, Ia sendiri sudah merasa nyaman menjadi seorang penilai. Baginya Budi Purnomo Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis Teks Dimach Putra | Foto Dok. DJKN 33 MediaKeuangan 32 VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020

Opini Masa Depan Batu Bara dan Energi Terbarukan Ilustrasi A. Wirananda *Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja Teks Ragimun dan Imran Rosjadi Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI MediaKeuangan 40 D iprediksi, nasib batu bara akan semakin sulit bersaing dengan energi terbarukan jika tidak ada inovasi dan peningkatan nilai tambah ( value added ). Dengan kata lain, tidak dilakukan hilirisasi ( downstreaming ). Apalagi ke depan, pengembangan energi bersih, seperti energi baru dan terbarukan (EBT) semakin masif dan efisien. Di masa mendatang, pengusaha batu bara ditantang untuk terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan produk batu bara. Di lain pihak, timbul pertanyaan, apakah pemerintah sudah secara maksimal mendorong berbagai bentuk program hilirisasi batu bara. Memang beberapa regulasi pemerintah telah digulirkan, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang di dalamnya menetapkan antara lain mengenai target bauran energi nasional. Pada tahun 2025 ditargetkan peran EBT paling sedikit 20% dan peran batubara minimal 30%. Sementara pada tahun 2050 ditargetkan peran EBT melampaui batu bara, yakni paling sedikit 31%, sedangkan peran batubara minimal 25%. Perkembangan EBT yang makin pesat tentu membuat harga keekonomian EBT akan semakin kompetitif dibanding batu bara. Di sisi lain, penentangan para aktivis lingkungan terhadap efek polusi akibat penggunaan batu bara juga semakin mengemuka. Tak ayal, lambat laun kondisi ini akan terus menggeser peran batu bara sebagai sumber energi yang murah dan menjadikan batu bara bak buah simalakama. Di satu pihak, harganya terus menurun, dikonsumsi sekaligus ditentang dunia, dan bila tidak diproduksi maka potensi batu bara yang besar tidak dapat dioptimalkan. Akan tetapi, jika dilakukan hilirisasi, terdapat risiko bisnis yang cukup tinggi, baik dari segi teknis, regulasi, dan pasar. Biaya investasi yang diperlukan pun cukup besar, begitu pula dengan pembiayaannya harus bankable . Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara. Potensi kandungan sumber daya batu bara diperkirakan sangat besar, yakni mencapai 151 miliar ton dan cadangan batu bara sebesar 39 miliar ton. Kendati demikian, cadangan batu bara ini diperkirakan akan habis dalam 70 tahun yang akan datang (bila rasio cadangan dan produksi batu bara 4: 1). Oleh sebab itu, seyogianya pengelolaan batu bara dilakukan dengan baik dan bijak agar dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu solusi agar pemerintah dapat terus mendorong pemanfaatan batu bara adalah melalui hilirisasi. Hilirisasi batu bara dapat memberikan sumbangan untuk peningkatan penerimaan negara, baik penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini, kontribusi penambangan batu bara sebelum dilakukan hilirisasi terbilang relatif tinggi terhadap PNBP. Pada tahun 2018 saja, PNBP batu bara mencapai lebih dari 21,85 triliun Rupiah. Dalam jangka pendek, pemberian insentif fiskal sebagai pendorong hilirisasi batu bara memang akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan bukan pajak. Akan tetapi, dalam jangka panjang diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan manfaat sosial lainnya. Berdasarkan hasil simulasi yang pernah dilakukan, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah atau lokasi hilirisasi diperkirakan meningkat 3 kali lipat. Sementara, untuk pajak dan PNBP rata-rata naik 3 kali lipat. Penyerapan tenaga kerja pun berpotensi mencapai lebih dari 5000 pekerja. Hilirisasi yang paling memungkinkan untuk dilakukan pada saat ini adalah gasifikasi batu bara, yakni sebuah proses di mana bahan bakar karbon mentah dioksidasi untuk menghasilkan produk bahan bakar gas lainnya. Gasifikasi sudah diminati oleh perusahaan BUMN tambang, misalnya PT Bukit Asam (PT BA) yang berencana menggandeng beberapa perusahaan user melalui joint investment, seperti PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Candra Asri. Penggunaan teknologi produksi batu bara menjadi gas berupa Dymethil Ether (DME), urea dan polyphropylen e (PP) saat ini bukan masalah. Beberapa negara lain telah melakukan hal serupa, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Namun demikian, biaya produksi yang masih sangat tinggi menjadi kendala sehingga membutuhkan investasi yang relatif besar, dapat mencapai lebih dari 3.446 miliar Dollar. Dibutuhkan dukungan segala pihak agar hilirisasi gasifikasi dapat berjalan lancar. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan penurunan atau pengurangan royalti khusus. Perbankan pun ikut beperan serta dalam memberikan kredit investasi apabila proyek ini dinilai layak secara finansial. Selain itu, diperlukan juga kebijakan pengaturan atau penetapan harga beli DME untuk LPG oleh PT Pertamina yang tidak mengikuti fluktuasi harga komoditas. Dengan demikian, proyek industri bukan hanya bankable dan dapat berjalan, melainkan juga berkelanjutan sehingga program gasifikasi batu bara dapat bermanfaat untuk kepentingan industri strategis nasional, pasokan gas dalam negeri, penghematan devisa, dan pemanfaatan batu bara kalori rendah ( low rank) . Seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama guna mencari solusi terbaik agar nantinya batu bara tidak lagi menjadi masalah, melainkan menjadi produk yang membawa berkah dan maslahah.

Laporan Utama Menyemai Tekad Berkompetisi Mengapa peningkatan investasi dan peningkatan ekspor menempati dua prioritas teratas untuk pengalokasian DID 2020? DID ini kan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan suatu kriteria tertentu yang sejalan dengan prioritas nasional. Pada saat kita lihat kondisi di 2019, ada beberapa hal yang memang harus didorong lebih cepat, antara lain investasi, ekspor, dan pengelolaan sampah. Investasi dan ekspor adalah 2 tools yang sangat substansial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, jadi dimasukkan sebagai top list dalam pembuatan DID. Di 2020 memang investasi dan ekspor ini betul-betul diharapkan bisa menjadi pengungkit perekonomian nasional. Ekonomi nasional itu agregat dari ekonomi daerah. Tentunya harapan kita dengan pemberian insentif ini, daerah-daerah akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerjanya di bidang- bidang tertentu. Seperti apa kriteria dan batasannya? Sebenarnya sama seperti DID secara umum. Pertama yang kita lihat adalah kriteria utama, mencakup: (1) opini BPK atas laporan keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; (3) pelaksanaan e-government; dan/atau (4) ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kalau kriteria utama itu sudah terpenuhi, baru kita lihat poin-poin yang bisa mendapat insentif atau disebut kriteria kinerja. Kategori kinerja meliputi pelayanan publik, mulai dari pendidikan dan lain-lain, sampai kinerja investasi, ekspor, dan pengelolaan sampah. Bagaimana penilaian kinerja investasi dan ekspor daerah? Kinerja dilihat melalui data-data yang diambil dari institusi yang berwenang. Untuk penilaian kinerja investasi, kita pakai indikator nilai investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan kinerja ekspor diukur melalui nilai ekspor terhadap barang komoditas ekspor yang keluar dari daerah pabean lewat pelabuhan dan/ atau bandara. Lalu kita hitung selisih nilai kinerja selama 2 tahun. Setelah semua data daerah terkumpul, kita akan lihat dia ada di di posisi berapa. Tiap kriteria punya nilai sendiri. Ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, misal kategori ekspor, kalau memang dia hebat di ekspor, dalam arti lolos di atas threshold setelah disandingkan dengan daerah-daerah lainnya, dia akan mendapat insentif. Kita harus benar-benar melihat mana yang memberikan dampak yang signifikan untuk daerahnya dan itu kita lihat secara nasional. Berapa daerah penerima DID kategori kinerja investasi dan ekspor di 2020? Alokasi DID 2020 kategori peningkatan investasi diberikan kepada 5 provinsi, 19 kota, dan 80 kabupaten, dengan total alokasi sebesar Rp1,3 triliun. Lima provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Banten. Sementara untuk peningkatan ekspor diberikan kepada empat provinsi, 61 kota, dan 19 kabupaten, dengan total alokasi sebesar Rp1,1 triliun. Empat provinsi itu adalah Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Banten. Alokasi tertinggi di tiap kategori tersebut sebesar Rp14,68 miliar dan rata- rata alokasi sebesar Rp13,34 miliar. Bagaimana dengan kekhawatiran akan ada gap antara daerah yang menerima insentif dan yang tidak? Elemen dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) ini kan ada yang sifatnya block grant dan ada yang specific grant. Untuk block grant, kita contohnya ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang memang tidak melihat maju atau mundurnya suatu daerah tetapi betul-betul melihat kebutuhan daerah tersebut. Nah, itu bisa diatasi dari situ. Jadi, kalau menurut saya yang umum itu tetap ada, tapi yang khusus (DID) karena ini kan hadiah nih, jadi ya harus lebih selektif. Pelan-pelan kita juga akan coba refocusing ke beberapa kriteria yang betul-betul punya daya ungkit tinggi untuk pembangunan supaya daerah yang dapat itu bisa berbangga. Kendala apa yang dihadapi dalam penyaluran DID? Masalahnya kalau ada yang tidak comply. Dulu, sebelum tahun 2018 itu, pokoknya jumlahnya berapa langsung transfer salur. Mulai 2018, mekanisme penyaluran berubah menjadi berbasis kinerja. Daerah penerima harus menyampaikan Perda APBD dan rencana penggunaan DID tahun berjalan, juga laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya. Jadi, walaupun pemda sudah bagus, tetapi kalau tidak bisa memenuhi syarat penyaluran, ya tentunya dia juga akan punya masalah, bisa nggak disalurkan juga dananya. Apa yang diharapkan dari pemda dengan adanya DID ini? Jadi, harapan kami daerah akan berkompetisi untuk hal yang positif dan level kompetisinya akan meningkat terus. Dengan begitu, daya saing daerah paling tidak akan meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Ease of doing business dan segala macam indeks yang ada kaitannya dengan investasi juga pasti akan lebih baik. Ini sebenarnya merupakan grass root dari pencapaian nasional. Teks CS. Purwowidhu Foto Resha Aditya P. Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan MediaKeuangan 20 D i tengah kondisi perekonomian global yang diproyeksikan semakin melemah, pemerintah bergegas mengambil langkah antisipasi agar defisit neraca dagang tak semakin melebar. Pemberian stimulan menjadi salah satu opsi agar daerah termotivasi membenahi iklim investasi. Peningkatan investasi dan ekspor dijadikan filtrasi baru dalam kebijakan pemberian insentif daerah di 2020. Simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, seputar peran Dana Insentif Daerah (DID) sebagai pendorong pertumbuhan investasi dan ekspor . VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020