LAPORAN UTAMA 8 Kesehatan Prioritas Utama 12 Menyelamatkan Manusia dari Pandemi 16 Infografik 18 Bersama Mengusir Wabah dari Bumi Indonesia 20 Tangkas Menanggulangi Kedaruratan PHOTO STORY 22 Kala Riuh Pasar Malam Tak Lagi Ada TEKA TEKI 24 Teka Teki Medkeu WAWANCARA 25 Bersenang-senang dengan Hidroponik POTRET KANTOR 28 Khasiat Memangkas Sekat BAGAIMANA CARANYA? 31 Syarat-syarat Beasiswa Reguler LPDP FIGUR 32 Liku Langkah untuk Terus Maju Daftar Isi Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya. BUKU 35 Perjamuan Khong Guan: Suguhan Puisi ala Joko Pinurbo OPINI 36 Penguatan UMKM di Tengah Risiko Resesi Ekonomi UANG KITA BUAT APA 38 Rupa Loka Batik dari Dana Fisik OPINI 40 Insentif Fiskal Pembasmi Pandemi GENERASI EMAS 42 Pahami Manusia Lewat Musik LOKAL 44 Menepi Sejenak ke Dieng Culture Festival FINANSIAL 46 Makin Banyak Asuransi, Makin Baik? 5 DARI LAPANGAN BANTENG 6 EKSPOSUR Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. Pemimpin Redaksi: Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. Redaktur Pelaksana: Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. Dewan Redaksi: Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistiyo. Tim Redaksi: Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu Redaktur Foto: Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. Desain Grafis dan Layout: Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id. C O V E R S T O R Y : Pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kesehatan dan sosial bagi sektor dan masyarakat terdampak COVID-19. Sarung tangan diibaratkan sebagai pemerintah yang hadir dan siap membantu. Masker diibaratkan sebagai berbagai bantuan dan stimulus untuk sektor, kesehatan, dunia usaha, maupun bantuan sosial bagi masyarakat. Resha Aditya Pratama

Pahami Manusia Lewat Musik Gedung Danadyaksa Cikini Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. lpdp@depkeu.go.id Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI 43 MEDIAKEUANGAN 42 VOL. XV / NO. 153 / JUNI 2020 Teks CS. Purwowidhu Foto Dok. Pribadi Rayhan Sudrajat, Musisi Sape MEDIAKEUANGAN 42 S ebagian besar kita mungkin akrab dengan musik Jazz, yang berasal dari New Orleans, sebuah kampung di New York. Namun seberapa kenal kita dengan musik Sape Kalimantan, Saluang dan Talempong Minangkabau, Sasando Rote? Semua musik tersebut sama-sama musik etnik atau dikenal dengan sebutan world music karena berasal dari daerah-daerah atau kampung-kampung. Perbedaannya terletak pada pegiat musik tersebut. Musik jazz diadaptasi banyak orang dan dimainkan di seluruh dunia sehingga musik jazz dicitrakan sebagai musik Amerika dan Eropa. Sementara musik etnik nusantara masih kurang banyak pegiat maupun peminatnya. Sementara itu, perkembangan teknologi yang kian membuat dunia ibarat ‘ global village ’ tanpa sekat, sedikit banyak mengakibatkan terjadinya imperialisme budaya yang ujungnya dapat berdampak pada kelestarian musik etnik tersebut. Di tengah lirihnya gaung musik nusantara, seorang musisi etnik Sape Kalimantan asal Bandung yang telah menelurkan 13 album, Rayhan Sudrajat, membulatkan tekad untuk menjaga eksistensi berkumandangnya musik nusantara melalui ilmu etnomusikologi yang sedang ditimbanya di Monash University, Australia dengan pendanaan beasiswa LPDP. Dari Parahyangan ke Borneo Ketertarikan Rayhan pada musik etnik dimulai sejak kelas 2 SMA. “Di pertengahan SMA saya tertarik dengan alat musik kecapi dari Sunda, lalu saya belajar privat”, ungkap pecinta The Beatles sejak usia SD ini. Kepiawaian Rayhan memetik dawai-dawai membawanya melanglang buana sejak usia pertengahan SMA. Kecapi Sunda membawanya ke Eropa dan di 2017 Sape Kalimantan membawanya sebagai perwakilan Indonesia di program pertukaran musisi, OneBeat di Amerika. Ke manapun berlabuh, musik etnik selalu membawa Rayhan kembali kepada panggilan jiwanya. Suatu kali di penghujung 2014, setelah resign dari pekerjaannya sebagai konsultan perusahaan aviasi, Rayhan berkesempatan mengunjungi kawan lamanya di Palangka Raya, Kalimantan. Di sana, ia diajak oleh temannya mengunjungi tempat-tempat masyarakat adat dan bermain alat-alat musik dari suku Dayak Ngaju. “Dari situlah saya mulai jatuh cinta dengan budaya Kalimantan Tengah, terutama suku Dayak Ngaju,” kenang pria berdarah Sunda- Lampung yang menguasai tiga bahasa Kalimantan ini. Pengalaman awal memainkan musik etnik Dayak Ngaju membuat Rayhan terpanggil untuk terus menggali musik dari pulau Borneo tersebut. “Kalau dihitung sudah 7 atau 8 kali saya ke sana sejak 2014,” ujar sosok yang meyakini bahwa perjalanannya ini adalah bagian dari ikhtiar yang sudah digariskan oleh Yang Kuasa. Bahkan riset Rayhan pada program master ini juga mengenai alat musik gong pada upacara kematian suku Dayak Ngaju/Katingan (tiwah) di Kalimantan Tengah. Musik, Alam, dan Manusia Perubahan era sangat memungkinkan manusia lambat laun tercerabut dari akarnya entah disadari atau tidak. Namun alam bersuara dan manusia-manusia yang dekat dengannya mampu mendengar itu dan memahaminya. Musik etnik yang terstigma sebagai “kuno” sejatinya adalah media untuk berhubungan dengan alam. Selama penelitian sekitar lima tahun terakhir di Kalimantan ditambah pengalamannya mengeksplor masyarakat suku Kanekes (Baduy), Rayhan tersentuh dengan filosofis dibalik musik-musik yang dimainkan oleh masyarakat adat. “Masyarakat adat ini bermain musik bukan hanya untuk entertain tapi untuk menghormati alam. Ada nilai spiritual dan keluhuran di balik musik yang mereka mainkan” terang Rayhan. Semakin dalam menyelami musik etnik semakin besar keinginan Rayhan untuk mempelajari lebih lanjut. Etnomusikologi, papar Rayhan, adalah turunan dari antropologi, mempelajari manusia tapi melalui musik yang dimainkan. “Jadi kita bisa mengerti manusia lewat musiknya,” imbuh Rayhan. Kelangkaan etnomusikolog di Indonesia, membuat Rayhan tergerak untuk mengambil jurusan yang langka peminat tetapi memiliki standar masuk yang tinggi ini. “Pertama karena passion saya memang di masyarakat adat dan musik etnik, kedua karena memang orang yang serius menekuni etnomusikologi belum terlalu banyak,” ujarnya. Yakin dan suka Tak jarang ada teman yang menyangsikan keputusan Rayhan mendalami etnomusikologi karena dianggap kurang “menjual” tapi Rayhan tidak menghiraukannya. “Yang terpenting bagi saya adalah saya yakin dan saya suka, jadi maju terus,” pungkasnya. Kegigihan Rayhan menjalani lika-liku untuk memperoleh beasiswa LPDP dan mendapat LoA dari Monash University berujung manis di 2017. Program Master by Research of Ethnomusicology di Monash University menjadi pilihan Rayhan dalam melanjutkan studi karena ada satu ahli musik Indonesia sejak tahun ’70, Prof. Margaret Kartomi, yang sudah 50 tahun terakhir berkarier di Monash. “Beliau ahli musik Sumatera, khususnya dari Aceh sampai Lampung. Sudah memahami semua, musik di Jawa, dan di berbagai daerah lainnya juga, dan sekarang beliau menjadi pembimbing saya,” ucap Rayhan. Rayhan sangat bersyukur karena LPDP membuka jalan bagi peminat program langka seperti etnomusikologi ini. “Saya bersyukur karena LPDP dapat melihat bahwa etnomusikologi ini penting untuk menjaga keberlangsungan budaya etnik sebagai jati diri bangsa,” terangnya. Pengalaman Rayhan memotivasi teman- teman musisi etnik lainnya untuk mengikuti jejak Rayhan melanjutkan studi. “Saya pikir inilah satu-satunya lembaga beasiswa di Indonesia yang benar-benar memberikan semua solusi untuk teman- teman yang ingin belajar lebih lanjut,” ucapnya. Memajukan Musik Etnik Menurut Rayhan, salah satu cara memajukan musik etnik di Indonesia adalah melalui eksplorasi musik etnik itu sendiri, baik dari segi akademis maupun dari segi musiknya. “Jadi tidak sebatas bermusik tetapi juga mengerti mengenai ilmunya, filosofi dibalik musik-musik yang dimainkan,” paparnya. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada juga sangat penting. “Berbagai platform media sosial berguna sekali untuk membangun kolaborasi antarmusisi,” imbuhnya. Untuk mengakrabkan musik etnik di telinga milenial, Rayhan menambahkan, dapat dilakukan dengan mengcover lagu-lagu modern menggunakan alat musik etnik. Mendengar petikan denting dawai Sape yang dimainkan Rayhan selalu berhasil membuat hati tersentuh. Bagi Rayhan, membuat karya yang berdampak adalah hal krusial. “Karena saat manusia telah tiada, satu-satunya yang ditinggalkan oleh mereka adalah karyanya. Sehingga di masa depan karya mereka masih bisa diakses oleh orang,” katanya. Kolaborasi juga penting dilakukan. Rayhan mencontohkan, kolaborasi yang terjalin dalam Rahina Semesta , karya teranyarnya bersama berbagai musisi etnik dalam dan luar negeri, dimana pesan lagu ini adalah kolaborasi musik serta saling mendukung dalam menghadapi pandemi corona. “Lagu ini bagi saya ciptaan semesta, yang hanya meminjam fisik saya sehingga menjadi sebuah karya,” ucapnya. Sosok yang hangat dan terbuka ini tidak pernah lelah berkreatifitas memperkenalkan musik nusantara di mana saja. Untuk mengisi kegiatan sehari-hari selain berkuliah Rayhan juga bergabung dengan berbagai komunitas budaya dan musik etnik di kampusnya. “Setiap kali manggung di suatu acara saya juga cerita dulu mengenai alat musik ini apa dan filosofinya bagaimana,” ungkapnya. Rayhan berharap ke depan ia bisa mendalami tidak hanya musik Kalimantan dan Baduy tapi juga musik daerah lainnya yang belum dibahas oleh peneliti lain dan membagikan ilmunya sehingga ekosistem musik etnik nusantara bisa bertumbuh kuat.

31 MEDIAKEUANGAN 30 VOL. XV / NO. 153 / JUNI 2020 APA SAJA PERSYARATAN BEASISWA REGULER LPDP? Sasaran Pendaftar Masyarakat Umum Syarat Bahasa Magister DN : TOEFL ITP 500 | __ TOEIC 630 | iBT 61 | IELTS 6.0 | TOAFL 500 Magister LN : TOEIC 800 | TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5 | TOAFL 550 Ketentuan Lain Untuk Program Doktoral wajib memiliki LoA unconditional dan tidak ada seleksi berbasis komputer Perguruan Tinggi Tujuan bit.ly/unduhanLPDP2019 __ _Doktoral DN: _ TOEFL ITP 530 TOEIC 700 | iBT 70 | IELTS 6.0 | TOAFL 530 _Doktoral LN: _ TOEIC 850 | TOEFL iBT 94 | IELTS 7.0 | TOAFL 550 Usia Pendaftar Magister : 35 Tahun Doktoral : 40 tahun IPK Minimal Magister : 3.00 skala 4.0 Doktoral : 3.25 skala 4.0 (Wajib LoA Unconditional) 1500652 lpdp.kemenkeu.go.iod Untuk lebih _lanjut hubungi: _ www.lpdp.kemenkeu.go.id 31 VOL. XV / NO. 152 / JUNI 2020 Foto Dok. Itjen Beberapa ruangan di Inspektorat VII Bagaimana Caranya? Perubahan tata ruang ini mau tak mau memantik perubahan pola interaksi antarmanusia di dalamnya. Hubungan birokratis antara staf dan pejabat perlahan terkikis. Ketiadaan batas antarpegawai juga menyuburkan hubungan sosial yang harmonis. Alexander Zulkarnain mengatakan ruang kerja tanpa sekat ini memunculkan kesan setara. “Suasana egaliter itu membuat semua ide bisa muncul dan digosok,” ujarnya. Penerapan ruang kerja berbasis aktivitas, kata pria yang disapa Alex ini, dapat memicu orang untuk tak segan mengungkapkan sekaligus mempertanyakan ide. Baginya, itu poin penting. “Ide itu kayak berlian. Intan itu mau jadi berlian harus digosok dengan keras. Tidak bisa digosok pakai barang yang lunak,” ujarnya. Perlahan, budaya kerja baru yang lebih dinamis mulai berjalan. Kelahiran ide beserta aneka rupa proses menempanya secara bersama- sama, merupakan bagian penting di Inspektorat VII. Pematangan ide ini tentu tak dapat dilepaskan dari keseharian Inspektorat VII yang mengemban tugas penelitian dan pengembangan (litbang) dalam lingkup pengawasan internal. Selain litbang, Inspektorat VII juga mengemban tugas sebagai auditor internal bagi Inspektorat Jenderal, koordinator Unit Kepatuhan Internal Kemenkeu, pengawas internal bidang teknologi informasi, koordinator pengembangan profesi auditor, serta koordinator penjaminan kualitas ( quality assurance ) dan telaah sejawat ( peer review ). Bukan tanpa perlawanan Tak ada perubahan yang luput dari perlawanan. Lumrah. Sebab, secara bersamaan, setiap perubahan selalu mengancam kenyamanan sebagian pihak. Menurut Alex, perubahan budaya kerja yang terjadi di Inspektorat VII pun bukan tanpa kendala. Pada masa awal penerapan, Alex mengatakan sempat muncul beberapa kekhawatiran tentang implementasi ruang kerja baru ini. Namun, menurutnya, secara umum tidak ada kendala berarti. Ia menduga, kekhawatiran segelintir orang karena belum adanya pemahaman tentang konsep yang diusung. “Karena belum tahu konsepnya,” ujarnya. Implementasi ruang kerja berbasis aktivitas di Inspektorat Jenderal berlangsung di beberapa inspektorat. Namun, Alex berkisah bahwa salah satu yang paling mulus dan signifikan berubah adalah Inspektorat VII. Menurutnya, perubahan yang terbilang mulus tak luput dari pengaruh pemikiran-pemikiran progresif orang-orang di dalam Inspektorat VII. “Mungkin karena auditor madyanya orang-orang maju kali. Orang-orang yang bisa menerima perubahan,” katanya menduga. Tahan benturan Konsep ruang kerja berbasis aktivitas memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kehadiran bukan penentu keluaran kinerja. Fleksibilitas semacam itu membuat Inspektorat VII lebih mudah beradaptasi di tengah pandemi. Alex mengatakan, perubahan pola bekerja tak memberikan dampak signifikan pada pola bekerja dan keluaran pekerjaan timnya. Bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor nyaris bisa disetarakan. Beberapa pekerjaan yang mempersyaratkan kehadiran masih terimbas kendati tak signifikan. “Paling, kalau tidak ada Work From Home (dampak pandemi COVID-19), itu bisa lebih cepet,” ia melanjutkan, “sekarang sedikit lebih lambat. Sedikit saja lebih lambat.” Ia bahkan menambahkan, tak menutup kemungkinan bahwa pola bekerja di situasi darurat saat ini kelak akan jadi situasi normal baru bagi pegawai Kementerian Keuangan. “Kondisi normal baru kita jangan-jangan seperti ini,” katanya sembari berkelakar.

Politik di Tangan Milenial 43 MEDIAKEUANGAN 42 VOL. XV / NO. 156 / SEPTEMBER 2020 Teks CS. Purwowidhu MEDIAKEUANGAN 42 Foto Dok. Pribadi Dyah Roro Esti, Anggota DPR RI/ Awardee LPDP P erubahan zaman tak terelakkan. Ada yang berganti, pun ada yang bertahan dalam lintasannya. Namun yang pasti, kepercayaan harus diperjuangkan. Demikian sekelumit ungkapan dari Chairil Anwar, penyair terkemuka Indonesia angkatan ‘45. Mengemban amanah, terlebih dari rakyat bukanlah perkara enteng. Hal ini utamanya dirasakan oleh para wakil rakyat di parlemen. Tak jarang karena ulah segelintir oknum yang mencederai kepercayaan rakyat, stigma terhadap anggota legislatif pun menjadi negatif. Ranah perpolitikan akhirnya tak ayal dicap jahat atau kejam sehingga acapkali kurang diminati sebagai ladang kontribusi diri, khususnya oleh para milenial. Berbeda dari kaum milenial pada umumnya, alih-alih berkarya di bidang lain, Dyah Roro Esti memantapkan jejak untuk terjun ke dunia politik. Melalui fraksi Golkar, ia menebarkan kiprahnya sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan (dapil) Lamongan-Gresik, Jawa Timur. Dibesarkan dalam keluarga yang mafhum berpolitik, dara kelahiran 26 tahun silam ini mengaku banyak belajar dan terisnpirasi dari sosok sang Ayah yang telah puluhan tahun makan asam garam di dunia politik Indonesia. “Sedari kecil, Ayah sering mengajak kami anak-anaknya ke dapil di Tuban-Bojonegoro untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” kenangnya. Meski awalnya terbersit rasa takut untuk bergabung dalam perpolitikan, sulung dari dua bersaudara ini akhirnya memberanikan diri untuk maju sebagai calon legislatif pada pemilu tahun 2019 silam. Sosok pembelajar Masuk dalam kategori 10 persen anggota DPR berusia muda pada periode 2019-2024, tak mudah awalnya bagi Esti untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mayoritas diisi oleh kolega yang lebih senior dan berusia jauh diatasnya. Namun kondisi tersebut tak membuatnya tawar hati melainkan ia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dari pengalaman para seniornya. Seiring berjalannya waktu, pribadi yang berpandangan terbuka dan tak pernah malu bertanya itu pun dapat menyetarakan diri dengan para koleganya melalui kompetensi, kapabilitas, dan kepedulian yang ditunjukkannya terhadap isu-isu yang dibahas di DPR. “Lama kelamaan senior itu tidak lagi melihat kita sebagai anak kecil, tetapi sebagai kolega __ yang bisa diajak berdiskusi mengenai cara membangun negara agar lebih baik lagi ke depannya,” ungkapnya. Sosok pembelajar ini juga punya perspektif tersendiri dalam menghadapi beragam dinamika kerja sebagai wakil rakyat di DPR. “Saya memandang institusi DPR seperti universitas dengan banyak fakultas. Every day is a learning experience. Setiap komisi punya ranah yang berbeda dan tiap hari kita dipaparkan materi data maupun program pemerintah dan para mitra kerja. Namun perbedaannya, sekarang saya dalam posisi untuk mewakili masyarakat dalam menjalankan tiga fungsi DPR yakni anggaran, legislasi dan pengawasan," ucap anggota Komisi VII DPR tersebut. Menjaga amanah Masa reses DPR selalu dinantikan Esti karena saat itu ia bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat di dapilnya. “Dengan turun ke lapangan, saya selalu merasa dekat dengan masyarakat. Mendengar cerita mereka menjadi penyemangat saya ketika berjuang di DPR,” ujarnya. Tak pelak, adanya pembatasan akibat COVID-19 membawa kesedihan tersendiri bagi Esti dan kehilangan luar biasa akan momen kebersamaan dengan masyarakat. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangatnya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, beberapa waktu lalu Esti meninjau beberapa lokasi program sumur bor dalam untuk masyarakat Lamongan yang diperjuangkannya di Komisi VII melalui Kementerian ESDM. Sumur bor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 2000 jiwa akan air bersih terutama pada musim kemarau. Esti selalu berfokus agar dirinya dapat membawa banyak manfaat, baik bagi masyarakat di dapilnya maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baginya, sebuah jabatan atau profesi apapun yang ditekuni merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Ia merasa keberadaannya di dunia politik melalui kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat merupakan sebuah panggilan yang harus dijalankan seoptimal mungkin untuk kebaikan rakyat. Politik itu, Esti menuturkan, bagus atau tidaknya tergantung dari orang yang menjalaninya. Begitupun dengan amanah. Apabila seseorang sudah sedari awal memiliki tekad dan niat baik untuk membangun bangsa maka itulah yang selanjutnya akan ditekuni dan dikerjakan ketika ia meraih sebuah jabatan. “Tetapi kalau dari awal memang niat kita itu udah jelek, ya ke depannya kita akan we are putting danger in our own life ibaratnya begitu,” pungkasnya. Hati untuk Indonesia Pernah mengecap hidup di luar negeri selama hampir 14 belas tahun lamanya, tidak memadamkan kecintaan Esti pada tanah kelahirannya. Berlatar pendidikan S1 di bidang sosiologi ekonomi dari University of Manchester serta S2 di bidang environmental technology , peraih gelar master dari Imperial College London dengan pendanaan beasiswa LPDP tersebut sejak lama memupuk passion untuk dapat berkontribusi bagi masa depan berkelanjutan untuk Indonesia. Program Persiapan Keberangkatan (PK) LPDP menjadi titik balik Esti dalam membulatkan tekadnya tuk lebih berkarya bagi negeri. Pada program tersebut, ia dipertemukan dengan awardee LPDP lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka saling belajar dan bertukar pengalaman. Perempuan yang dibesarkan di lima negara dan tujuh kota ini pun makin termotivasi dan panggilan jiwanya semakin kuat. ”Apapun yang saya lakukan, itu harus untuk Indonesia, bagaimanapun caranya,” tuturnya mengenang momen itu. Menurut Esti, beasiswa LPDP merupakan wujud nyata negara dalam menciptakan generasi emas menyongsong 2045. Ia bersyukur dan bangga menjadi bagian dari upaya tersebut. Impian Esti untuk berkontribusi bagi orang banyak mulai diwujudkan sepulangnya dari mengenyam studi S2 di Inggris. Pada pertengahan 2016, Esti bersama adiknya, Satya Hangga Yudha yang juga awardee LPDP, mendirikan Yayasan Indonesian Energy and Environmental Institute (IE21), sebuah NGO yang bergerak dalam penanganan krisis lingkungan akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Agar Indonesia berkelanjutan Dalam berbagai kesempatan baik di DPR maupun dalam wadah kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional, Esti senantiasa mengadvokasikan implementasi percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu terobosan yang dicapai oleh Komisi VII yang membidangi energi, riset teknologi, dan lingkungan yakni masuknya RUU mengenai energi baru dan terbarukan ke dalam prolegnas tahun 2020. “Berdasrkan Undang-undang Nomor 16/2016 Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29 persen, dan 41 persen dengan bantuan internasional,” ujarnya. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap gas rumah kaca adalah sektor energi. Oleh karena itu, dengan kita mendorong energi baru terbarukan, Esti memaparkan, harapan besarnya bisa mengurangi gas rumah kaca dan membawa Indonesia ke era transisi energi. Di samping bidang energi, Esti berpendapat pengelolaan limbah juga penting diperhatikan untuk keberlanjutan lingkungan yang sehat di Indonesia. “Kita harus memperbaiki sistem pengelolaan sampah, khususnya limbah B3 semasa COVID-19 ini demi Indonesia yang sehat,” pungkasnya. Esti berpesan agar anak muda Indonesia selalu menjadi orang yang proaktif dan tidak takut bertanya. Ia juga mengajak generasi muda untuk introspeksi diri dan bertanya kontribusi apa yang ingin dilakukan bagi Indonesia. “Setiap orang mempunyai peran dalam membangun sebuah bangsa. Perjalanan saya belum tentu sama dengan perjalanan teman-teman yang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dan kerja sama,” ucap sosok yang mengidolakan BJ. Habibie dan Barrack Obama tersebut. Tak lupa ia mengingatkan untuk selalu bertekun menjalani proses yang ada. “Jangan putus asa walaupun kita belum berhasil. Percaya diri saja dan teruslah berjuang untuk insya Allah mencapai apa yang kita inginkan,” tandasnya. Gedung Danadyaksa Cikini Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. lpdp@depkeu.go.id Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Laporan Utama Teks CS. Purwowidhu | Foto Dok. Media Keuangan JALAN BAGI PEMULIHAN NEGERI P antang menyerah menghadapi kesamaran situasi imbas pandemi, pemerintah memanfaatkan bencana nonalam ini sebagai momentum untuk membenahi diri dan mengakselerasi pembangunan di segala lini, demi kebaikan negeri. Semangat itu pun menggelora dalam RAPBN 2021. Simak petikan wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengenai seluk beluk RAPBN 2021. Apa yang menjadi fokus pemerintah dalam mendesain RAPBN 2021? Dalam menyusun RAPBN 2021, tentunya pemerintah berbasis kepada kondisi dan langkah kebijakan di 2020 ini. Penanganan masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi menjadi satu paket kebijakan yang harus didesain secara komprehensif dan sinergis. Upaya preventif di bidang kesehatan adalah kunci penting. Next step nya untuk kita maju adalah bagaimana kembali memulihkan ekonomi itu secara bertahap di tahun 2021. Langkah kita di Q2, Q3, dan Q4 ini sangat menentukan pijakan ke depan. Tantangan kita bagaimana supaya langkah-langkah pemulihan ekonomi, konsolidasi, dan upaya mendorong belanja pemerintah, bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi di Q3 menjadi lebih positif. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengejar penyerapan di Q3 dan Q4? Implementasi kombinasi adjustment pola belanja, baik melalui kebijakan realokasi dan refocusing belanja K/L dan pemda maupun tambahan belanja untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang harus dilakukan oleh semua stakeholder terkait, sangat menentukan capaian di Q2, Q3, dan Q4. Sampai dengan awal Q3 di bulan Juli, sebagian besar sudah cukup signifikan implementasinya. Tantangan kita adalah percepatan alokasi dan implementasi sisa anggaran PEN. Langkah percepatan antara lain dilakukan melalui koordinasi yang lebih intens dengan K/L dan Komite PEN untuk mendesain kebijakan implementatif PEN yang akan dilakukan ke depan. Presiden juga turut serta me review PEN bersama dengan para menteri di sidang kabinet. Presiden secara tegas mengingatkan para menterinya untuk turun langsung, membedah DIPA-nya masing masing untuk me review reformasi desain anggaran, lalu kita juga mengajak Bappenas untuk mendesain program anggaran tersebut. Jadi, format alokasi belanja K/L di tahun 2021 nanti akan meng adopt desain anggaran yang baru yang programnya lebih simpel, lebih eye catching, dan lebih mudah diterapkan. Ini kita koneksikan juga dengan target prioritas pembangunan sesuai arahan Presiden dan rencana kerja pemerintah. Penguatan reformasi lainnya yang akan pemerintah lakukan? Pandemi ini memberi banyak lesson learn pada kita, yang menjadi masukan untuk perbaikan reformasi di berbagai bidang. Contohnya, manajemen di bidang kesehatan harus bisa lebih proaktif dan antisipatif terhadap model bencana nonalam ini. Di bidang perlindungan sosial dan dukungan UMKM, perbaikan pendataan masyarakat menengah ke bawah menjadi kunci. Pemerintah juga sedang memikirkan bagaimana mensinergikan antara kebijakan subsidi dengan kebijakan perlindungan sosial yang kemudian semua di support dengan satu data yang solid dan valid. Lalu ada juga reformasi perpajakan, baik dari segi regulasi, kebijakan, dan administrasinya. Nah, on top dari semua itu, pemerintah tentunya juga akan menyiapkan reformasi mengenai penanganan bencana. Seperti apa prioritas belanja pemerintah dalam RAPBN 2021? Pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Penanganan kesehatan lanjutan diarahkan lebih sustainable seperti upaya preventif melalui penyediaan vaksin apabila nanti sudah ditemukan, dan reformasi di bidang kesehatan. Program perlindungan sosial juga tetap berjalan misalnya dalam bentuk PKH, kartu sembako, bantuan tunai, plus kartu prakerja dan program subsidi. Di sektor pendidikan, pemerintah memperkuat mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, even program beasiswa untuk S2, S3 tetap akan dilanjutkan di tahun depan. Nah, setelah tiga bidang tadi, pemerintah juga langsung satu paket mendukung untuk pemulihan ekonomi. Pertama, melalui penyiapan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang menjangkau sampai ke daerah 3T guna membangun manusia Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif. Teknologi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, serta ekonomi masyarakat, terlebih dalam kondisi kita tidak bisa bertemu fisik. Perluasan pembangunan ICT ini sudah dirancang sampai jangka menengah. Selanjutnya pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebab pangan ini harus didukung misalnya dengan irigasi yang cukup dan bendungan yang baik. Yang menjadi prioritas juga adalah pemulihan pariwisata karena ini salah satu andalan utama kita. Dukungan pariwisata dilakukan oleh banyak K/L dan pemda, bukan hanya Kemenpar. Kemudian yang terakhir yang kita prioritaskan juga adalah dukungan bagi dunia usaha dan UMKM, baik melalui insentif fiskal maupun skema subsidi. Apakah nantinya alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga akan mendukung belanja prioritas ini? Ya, kita juga mereformasi alokasi TKDD. Kebijakan belanja yang di pusat tadi kemudian di connecting kan dengan kebijakan alokasi TKDD. Dana desa misalnya diarahkan khususnya untuk perlindungan sosial dan mendukung ICT di desa. Reformasi kesehatan dan pendidikan juga dikaitkan dengan kebijakan alokasi TKDD. Jadi ini kita melihatnya sebagai satu paket. Bagaimana prioritas dari sisi pembiayaan? Dari sisi pembiayaan juga kita akan terus dukung untuk peningkatan kualitas SDM melalui pembiayaan dana abadi, baik itu untuk LPDP, beasiswa, maupun untuk universitas termasuk untuk kebudayaan. Di pembiayaan ini kita juga akan support BUMN untuk bisa mendukung penugasan pemerintah termasuk melanjutkan pemulihan ekonomi di tahun 2021. Apa implikasi dari defisit 5,5 persen di RAPBN 2021? Dengan 5,5 persen intinya adalah secara fiskal pemerintah tetap ekspansif untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Ini pijakan kita untuk bisa menjadikan Indonesia maju dan keluar dari middle income trap . Visi kita di 2045 Indonesia masuk lima besar negara di dunia. Penurunan defisit ini juga sejalan dengan UU 2/2020 bahwa secara bertahap defisit APBN itu akan dikembalikan menjadi dibawah 3 persen di tahun 2023. Apa yang membuat pemerintah optimis mematok pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen di 2021? Tentunya efektivitas kebijakan PEN di 2020 ini menjadi pijakan ke depan ya. Kemudian dengan langkah fiskal ekspansif sebagaimana dalam RAPBN 2021, plus prediksi sejumlah lembaga internasional mengenai pemulihan ekonomi dunia di 2021, kita mendesain ekonomi kita tumbuh 4,5-5,5 persen di 2021. bagaimana mempercepat belanja sesuai alokasi anggaran mereka di APBN 2020, maupun mengoptimalkan belanja anggaran program PEN yang harus dijalankan stakeholder terkait. Adakah upaya penyempurnaan sistem penganggaran ke depan? Ada. Pertama, kita memperpendek mekanisme proses review atas usulan anggaran K/L sehingga dapat mempersingkat waktu penetapan DIPA-nya. Kedua, kita mensimplifikasi proses verifikasi kelengkapan dokumen. Jadi, kami akan meminta K/L untuk mendahulukan melengkapi dokumen yang memiliki skala prioritas tinggi. Ketiga, kami akan proaktif meminta dan mengomunikasikan kepada K/L untuk melakukan akselerasi dalam melengkapi dokumen usulan anggaran. Kita akan tuangkan ini dalam peraturan Menteri Keuangan dan SOP agar sistem ini menjadi landasan yang lebih sustainable . Kita juga akan terus melakukan evaluasi dan apabila ada modifikasi untuk lebih mempercepat mekanisme yang ada, akan kami lakukan. Bagaimana dengan reformasi bidang anggaran di 2021? Kemenkeu menyiapkan

31 MEDIAKEUANGAN 30 VOL. XV / NO. 156 / SEPTEMBER 2020 Bagaimana Caranya? dalam memberikan pelayanan. Ihwal keluhan, mereka tak pernah main-main menyikapi. Ia bercerita, “Pernah satu kali ada satu masukan yang tidak puas dengan pelayanan kami,” ia melanjutkan, “kita langsung datang kesana gitu, saya tugaskan kepala seksi dan tim untuk datang kesana.” Kendati secara geografis, pengguna yang mengeluh berada di lokasi yang terbilang jauh dari lokasi KPP Madya Semarang. Keluhan itu datang dari salah satu wajib pajak yang berlokasi di Blora. Dari Semarang, perjalanan ke Blora memerlukan waktu empat sampai lima jam. Wajib pajak yang menyampaikan keluhan itu bahkan tak menyangkan akan mendapatkan respon sedemikian serius. “Mereka juga kaget, ‘loh ternyata ini serius ya, saya pikir candaan gitu kan,’” ujarnya menirukan. Nyono juga menambahkan bahwa upayanya memberikan sebaik-baik layanan sangat didukung oleh pengelola GKN, dalam hal ini, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Semarang. “Saya menyampaikan bahwa kami melayani perusahaan yang premium,” ujarnya. Hal itu syahdan disambut dengan upaya KPTIK BMN mendongkrak penampilan gedung kantor yang ditempati KPP Madya Semarang. “Membantu mempercantik juga, tempat terpadu kami, jadi ya relatif lebih menarik gitu,” ujar Nyono. Memahat Prestasi Selain kesuksesan menyabet predikat WBK dan WBBM, pada periode awal kepemimpinan Nyono di KPP Madya Semarang, mereka juga berhasil menyabet juara kedua saat menggarap film anti korupsi. Kemudian, tahun ini, KPP Madya Semarang juga mendapatkan prestasi terbaik dalam penagihan pajak secara nasional. Ihwal penagihan, KPP Madya Semarang dikenal cukup baik mengendalikan gas dan rem. “Kalau memang mereka bandel, ya kita effort luar biasa. Kalau mereka kooperatif, kita kasih ruang gitu,” ujar Nyono menjelaskan. Dalam upaya penagihan, KPP Madya Semarang bahkan pernah mencekal warga negara asing saat menunggak pajak. Sedangkan sebagai upaya mempertahankan lingkungan bersih dari korupsi dan menegakkan pelayanan prima, Nyono dan tim terus menjalin komunikasi dengan para wajib pajak. Nyono mengilustrasikan, “Kita berkirim kartu lebaran. (Pada) kartu lebaran itu kita kirim awal-awal, terus kita kasih satu note tebel gitu, bahwa kita tidak menerima gratifikasi.” Ia melanjutkan, “karena kan mungkin saja mereka terbiasa memberikan parcel gitu kan,” katanya. Selain kepada wajib pajak, mereka juga terus menjalin hubungan baik kepada sesama pelayan publik. Mereka berbagi pengalaman membangun ekosistem bersih dari korupsi dan berorientasi pelayanan prima. Bahkan, menurut Nyono, KPP Madya Semarang sering dijadikan rujukan studi banding. Selain itu, mereka juga tak jarang diundang untuk berbagi resep bersih- bersih dari korupsi. Tak hanya unit di lingkungan Kementerian Keuangan, undangan itu juga beberapa kali datang dari kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan. Ia berharap, di masa mendatang, semakin banyak lagi kantor-kantor pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Foto Dok. KPP Madya Semarang Kepala dan kegiatan KPP Madya Semarang Install aplikasi mobile Beacukai Pilih tracking dan masukkan no. Resi Status kiriman akan tampil 1 2 3 www.beacukai.com/ barangkiriman

eorang ibu nampak gelisah di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Satu tangannya mengamit sang buah hati yang masih kecil, sementara itu telapak tangannya yang lain tak henti mengusap perutnya. Di sekeliling mereka terlihat beberapa koper diletakkan sekenanya. Perempuan bernama Endah Martiningrum itu terpaksa harus memutar-balik keluar area bandara. Kepergiannya menyusul sang suami ke Medan dalam keadaan hamil tujuh bulan tak akan diberi lampu hijau oleh petugas jika tanpa surat keterangan dari dokter. Terpaksa ia yang kepayahan dengan kandungan tujuh bulannya berdua bersama putri pertama yang berusia empat tahun harus mencari klinik untuk meminta surat sakti tersebut. Singkat cerita syarat dari pihak otoritas bandara tersebut berhasil dipenuhi dan terbanglah ia bersama putri kecilnya untuk memulai kehidupan baru di Medan. “1999 itu tahun yang berat buat saya. Saya harus pisah dari rombongan beasiswa dan menunda keberangkatan studi ke Jepang karena sedang mengandung,” buka perempuan yang akrab dipanggil Endah ini. Di saat kandungannya menginjak trimester akhir, datang kabar bahwa bapak mertuanya berpulang menghadap Sang Khalik. Momen tersebut ternyata menjadi titik balik bagi keluarga kecil Endah. Setelah berembuk, pasangan tersebut memutuskan untuk hijrah sekeluarga ke Medan. ”Saat itu suami mendapat wasiat untuk meneruskan bisnis keluarga di Medan. Saya juga akan segera berangkat ke Jepang,” ungkap Endah. Usia putri keduanya baru satu setengah bulan ketika Endah harus menitipkan sang buah hati untuk dirawat sendiri oleh sang ayah dibantu keluarganya. Endah harus berbesar hati meninggalkan bayi kecil yang sedang membutuhkan dekap hangatnya untuk menjalankan kewajiban menimba ilmu ke negeri sakura. Berkah dari restu keluarga Mata Endah menerawang jauh mengingat perjalanan kariernya sejak awal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ingatannya terlempar kembali ke akhir tahun 1993. Perempuan asal Magelang itu tengah sibuk mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusannya dari Universitas Gajah Mada (UGM). Seorang teman mengajaknya ikut tes penerimaan pegawai negeri sipil. ”Lucunya malah saya yang lolos, teman saya enggak ,” bebernya. Karir Endah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diawali di Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Februari 1994. Dua hari menjelang wisuda ia mendapat telegram yang memberitahukan kelulusannya menjadi calon pegawai negeri sipil. Kabar itu sekaligus mewartakan masa training yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari 1994. ”Serba dadakan. Sabtu pagi saya wisuda, sorenya langsung ke Jakarta naik travel agar bisa ikut diklat Senin lusanya,” ceritanya. Ia sempat mengabdi lima tahun di kantor pusat sebelum mendapat tawaran beasiswa ke Jepang. Sepulang dari studi S2, ia memutuskan untuk mengajukan permohonan penempatan di Medan untuk mendampingi keluarga. Tujuh tahun dihabiskan Endah di Tanah Deli. Bak kilau intan yang tak selamanya dapat disembunyikan, potensi Endah tertangkap bagian kepegawaian di kantor pusat saat BAKUN bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Atas seizin suami dan keluarga, ia berangkat kembali ke Jakarta. Dari situ karirnya melesat. Beragam posisi akhirnya ia rasakan. Semester II tahun 2019 lalu ia menjadi salah satu pejabat yang masuk bursa mutasi lintas eselon 1. Saat ini Endah menjabat sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sejak September 2019. Saat ditanya perbedaan dan tantangan dalam jabatanya kini, ia menjawab, ”Tentu ada hal baru. Di EAS ini bukan hanya mengelola bendahara umum negara terkait dengan utang dan hibah, tetapi juga melakukan settlement - nya, dan sekaligus penyelesaian pembayaran kembali pinjaman dan utang pemerintah. Jadi, istilahnya kredibilitas pemerintah Indonesia itu adanya disini.” Membagi inspirasi Belum genap setahun memimpin di Direktorat EAS, Endah harus menakhodai timnya di tengah perubahan sistem kerja akibat pandemi COVID-19. Ibu dari tiga orang putri ini tak gentar. Diakuinya bahwa ilmu pengetahuan yang cukup memang menjadi modal penting dalam beradaptasi dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun asam garam kehidupan yang telah ia cicipi selama inilah yang menjadikannya seorang yang mumpuni memimpin dalam segala kondisi. ”Saya juga belajar dari pengalaman saat menemani dan membantu membangun semangat teman-teman di Palu,” ujarnya. Sebelum menempati posisinya saat ini, Endah menjalani penempatan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Tengah setelah gempa yang disusul tsunami dan likuefaksi melanda kota tempatnya akan berkantor. Di sana, salah satu fokus utamanya adalah penyediaan pendampingan dan memberi dukungan moril bagi pegawai yang mengalami trauma dalam level yang berbeda-beda. Endah yakin kunci kekuatan timnya di masa sulit ini ada pada kekompakan dan rasa saling menguatkan satu sama lain. Untuk itu, ia mengadakan sesi yang diberi nama “inspirasi pagi”. Sepekan 33 MEDIAKEUANGAN 32 VOL. XV / NO. 155 / AGUSTUS 2020 Endah Martiningrum Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Figur Kaya Pengalaman Berkat Cobaan Teks Dimach Putra | Foto: Dok. DJPB

Menjadi Versi Terbaik dari Diri 43 MEDIAKEUANGAN 42 VOL. XV / NO. 155 / AGUSTUS 2020 Teks CS. Purwowidhu MEDIAKEUANGAN 42 P erhelatan wisuda yang sejatinya menjadi pengukir sejarah dalam perjalanan setiap insan intelektual tak ayal digelar secara daring di tahun 2020 ini untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Namun kondisi tersebut tak mengurangi sukacita yang terpancar kala itu dari wajah sang wisudawati pengemban gelar Master of Public Health, Nadhira Nuraini Afifa, dan segenap anggota keluarga yang turut hadir menemaninya dalam wisuda virtual Harvard School of Public Health di penghujung Mei 2020. Terlebih pada momen tersebut Nadhira didapuk sebagai student speaker mewakili angkatannya. Kesempatan istimewa itu diperolehnya setelah melewati beberapa tahap seleksi. Melalui pidato yang dibawakannya dengan lancar dan natural itu, Nadhira menuturkan betapa pentingnya peran kesehatan masyarakat dalam membangun solidaritas global untuk penanganan pandemi. “Melalui kesehatan masyarakat, orang-orang dipersatukan tanpa memandang perbedaan etnis, kebangsaan, dan spiritualitas,” tandasnya. Keharuan saat itu juga nampak nyata dari raut wajah sang ibu tatkala mendengar namanya diapresiasi oleh puteri bungsunya dalam pidato pada wisuda virtual tersebut. Terlepas dari kenangan hari bahagianya, bagi Nadhira, euforia kelulusan hanyalah momen sesaat, seperti nasihat sang ayah yang tersemat erat dibenaknya, “Ingat, kontribusi apa yang mau kamu berikan selepas ini,” ungkapnya. LPDP karena beasiswa LPDP juga salah satu yang paling generous ,” ujarnya. Ia pun mulai mencari role model , memecah mimpinya menjadi goal- goal lalu merincinya ke dalam to do list harian dengan time table yang terukur. “Akhirnya mimpi yang sebelumnya kelihatan jauh banget itu jadi nampak makin jelas,” katanya. Fokus mempersiapkan diri Sempat tidak lulus ketika mendaftar Harvard di tahun 2017 tak menyurutkan semangat Nadhira untuk kembali mencoba mendaftar di akhir tahun 2018. Ia belajar dari kegagalan sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan. Kala itu, di tengah hiruk pikuknya mengobati pasien di sebuah rumah sakit di Lombok, NTB, ditambah gempa yang kerap terjadi di sana pada pertengahan 2018, Nadhira tetap fokus mempersiapkan diri menggapai impian masuk Harvard. Manajemen waktu menjadi tantangan terbesar untuknya tempo itu. 1,5 tahun pun dilakoni demi persiapan matang. Mulai dari mengulang test GRE (Graduate Record Examinaton), konsultasi dengan mentor, hingga menyusun personal statement . “ Personal statement yang paling lama aku kerjain kira-kira satu tahun dan revisi sampai 11 kali,” kenangnya. Nadhira menuturkan kunci membuat personal statement adalah autentisitas. “Pilih satu tema spesifik yang kita anggap paling menarik dan paling menggambarkan diri kita,” tutur alumni FKUI ini. Kali kedua mencoba, Nadhira akhirnya diterima berkuliah di Harvard School of Public Health. Ia memilih departemen Global Health and Population dengan konsentrasi studi di bidang nutrisi. Masa awal orientasi perkuliahan di 2019 menjadi ujian tersendiri bagi Nadhira. Ia sempat merasa minder dan minoritas karena selain di angkatannya pada tahun tersebut hanya ia sendiri yang berasal dari Indonesia, ia juga dikelilingi teman- teman profesional yang lebih senior darinya. Namun Nadhira tetap semangat beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali baru baginya. Seiring berjalannya waktu ia pun cakap mengatasi tantangan adaptasi. Datangnya beragam kesempatan untuk mengembangkan diri kian menambah semangatnya menikmati hari-hari di Harvard. “Menariknya memang di Harvard itu banyak banget membuka kesempatan ke berbagai pengalaman yang tingkatnya internasional gitu,” ucap salah satu delegasi Harvard dalam peninjauan kesehatan Afrika tersebut. Menorehkan pemikiran Nadhira meresapi betul arti menulis bagi dirinya. Jejak pemikirannya dapat dilihat melalui berbagai karya tulisannya seputar kesehatan masyarakat di lini media massa. Ia mulai rutin menekuni aktivitas ini sejak 2017. Dalam setahun ia menghasilkan sekitar lima atau enam tulisan. Nadhira menikmati proses dalam menulis yang mengharuskannya banyak membaca dan melakukan riset, “Proses dalam menulis itu sendiri bikin wawasanku bertambah, terlepas dari tulisannya akan terpublikasi __ atau tidak,” ungkapnya. Perempuan yang selama studi aktif sebagai jurnalis untuk majalah Harvard Voices in Leadership ini menuturkan menulis mendatangkan banyak manfaat. Lewat menulis, bukan hanya kita dapat membagikan pemikiran kepada orang banyak tapi juga dapat membuka pintu kolaborasi dengan banyak pihak. “Dengan banyak yang membaca tulisan kita, otomatis network kita jadi lebih luas,” tuturnya. Nadhira berpesan kepada para generasi muda untuk tidak lelah mengejar mimpi setinggi apapun itu “Karena at the end itu mungkin banget loh untuk digapai,” ucap peraih predikat kelulusan Cum Laude ini. Ia juga berharap anak muda Indonesia tetap produktif dan menjaga semangat kompetitif walau di masa pandemi. “Harus terus memperluas wawasan dan memperkaya ilmu, bukan untuk mengalahkan orang lain tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri,” pungkasnya. Inovasi penanggulangan pandemi Setelah setahun menempuh studi di Amerika, Nadhira kembali ke Indonesia, tepatnya di bulan April 2020 lalu. “Sebenarnya masih tersisa dua bulan lagi sebelum graduation , tapi karena kelasnya sudah online semua akibat pandemi jadi aku pulang saja,” ujarnya. Berbekal seluk beluk ilmu kesehatan masyarakat yang ditimbanya selama studi, seperti kebijakan kesehatan, inovasi kesehatan global, dan ekonomi kesehatan, Nadhira bertekad memberi yang terbaik melalui ilmunya. Tak berselang lama, sepulangnya ke Indonesia awal april lalu, Nadhira dan timnya berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta membangun inovasi penanganan COVID-19 berupa fitur kalkulator COVID-19 yang diberi nama JakCLM di aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang dapat diunduh melalui smart phone . Fitur ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk melakukan cek mandiri gejala COVID-19. Teknologi CLM (Corona Likelihood Metric) berbasis machine learning yang digunakan pada fitur tersebut menjadikan hasil tes gejala lebih akurat. Dari hasil tes yang diperoleh, pengguna akan diberikan rekomendasi untuk menjalani rapid test atau PCR test . “Jadi kita ingin orang- orang yang skornya tinggi dari aplikasi ini bisa dirujuk langsung ke PCR dan kemungkinan besar PCR-nya akan positif. Dengan begitu PCR-nya akan tepat sasaran dan akhirnya menghemat biaya juga,” pungkas pemenang kompetisi hackathon MIT Innovation in Global Health Systems 2019 itu. Sebagai seorang dokter sekaligus ahli kesehatan masyarakat, Nadhira mengapresiasi kedisiplinan masyarakat Indonesia dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yang dinilainya masih jauh lebih baik dibandingkan Amerika. Di lain pihak, ia juga berharap agar tenaga medis lebih diperhatikan kesejahteraannya. “Karena tenaga medis bekerja sangat keras di masa pandemi ini,” ucapnya. Menjatuhkan pilihan Tiada terbersit sebelumnya untuk menjadi profesional di bidang kesehatan masyarakat, pengalamanlah yang membawa Nadhira ke destinasi tersebut. Selama bertugas sebagai koas di Lombok ia banyak menangani anak-anak yang menderita stunting dan malnutrisi. Ia belajar bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat utamanya terletak pada sistem. “Kebijakan publik yang tepat akan sangat impactfull untuk orang banyak dalam satu waktu,” tandas perempuan yang baru beranjak 25 tahun tersebut. Setelah melakukan banyak riset untuk meyakinkan diri atas passionnya dan jurusan yang dapat mengakomodir passion tersebut, Nadhira memutuskan untuk mendaftar ke Harvard School T.H. Chan of Public Health. Terinspirasi dari kedua kakaknya yang terlebih dahulu menjadi awardee beasiswa LPDP, ia pun memutuskan jejak yang sama. “Jadi saat aku mencari beasiswa, top in mind -nya hanya Gedung Danadyaksa Cikini Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. lpdp@depkeu.go.id Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI Foto Dok. Pribadi Nadhira Nuraini Afifa, Awardee LPDP Harvard School of Public Health

Monitoring dan evaluasi berkala “Saya mendukung langkah-langkah cepat pemerintah dalam merumuskan peraturan teknis pelaksanaan dari implementasi PEN,” Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan dukungannya. Namun demikian, ia menilai pemerintah juga sudah memahami bahwa implementasi antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan terdapat celah. “Sebagai contoh, turunan peraturan dari PP 23 tahun 2020 atas program Penempatan Dana diikuti PMK 64 tahun 2020 tidak dapat terakselerasi oleh perbankan di lapangan akibat persyaratan yang terlalu rigid dalam akses program tersebut,” contohnya. Oleh sebab itu, Dito berpendapat perlu ada monitoring dan evaluasi secara bersama baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan terhadap kondisi dan perkembangan industri jasa keuangan secara berkala. Proses monitoring dan evaluasi implementasi PEN kini berjalan rutin. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI) melakukan monitoring, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program- program PEN. Di internal Kementerian Keuangan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. “Menteri Keuangan waktu itu telah menunjuk Tim Monev PEN yang diketuai Wakil Menteri Keuangan. Di tim itu ada empat sub tim besar,” ungkap Adi. Proses monitoring dan evaluasi dimulai dari kelompok kerja yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I yang dilakukan setiap hari, laporan ke Wakil Menteri Keuangan setiap 3 hari, dan laporan ke Menteri Keuangan setiap minggu. Dalam setiap jenjang, dibahas perkembangan pelaksanaan program, identifikasi permasalahan, dan perumusan solusi untuk mengakselerasi dan mendorong efektivitas program. Penyesuaian postur APBN Untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan pandemi, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur dan rincian APBN 2020. Awalnya, penyesuaian tersebut tertuang dalam Perpres 54/2020. Namun, melihat perkembangan hari demi hari dampak pandemi, penyesuaian postur APBN kembali dilakukan yang tertuang dalam Perpres 72/2020. “Ketika menerbitkan Perpu 1/2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres 54/2020, pemerintah menambah defisit dari 1,76 persen ke 5,07 persen. Di Perpres 72 yang ditetapkan presiden tanggal 24 Juni lalu, dalam rangka mendukung sinergi dan perluasan ekstensifikasi penanganan pandemi ini, defisit diperlebar lagi menjadi 6,34 persen,” ujar Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Rofyanto Kurniawan. Langkah tersebut dilakukan lantaran pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp60,9 triliun sebagai dampak perlambatan ekonomi. Di sisi lain, pemberian insentif perpajakan dan belanja negara menjadi lebih tinggi Rp125,3 triliun karena menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi. Meskipun faktor ketidakpastian tinggi, Rofyanto mengungkapkan Perpres 72/2020 telah mengantisipasi dan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan muncul ke depan. “Tentunya dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kita harapkan target yang ingin dicapai pemerintah bisa tercapai melalui Perpres 72/2020 ini, baik dari sisi penanganan COVID-19, sisi makro ekonominya, maupun sisi sustainabilitas APBN-nya,” tuturnya. “Pemerintah sudah mengantisipasi berbagai ketidakpastian di depan. Kita sudah menyiapkan skenario untuk program- program yang akan dijalankan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat sampai dengan akhir tahun 2020.” Sementara itu, terkait penyusunan RAPBN 2021, Rofyanto berharap tahun 2021 menjadi masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. “Kita harapkan tentunya penanganan pandemi ini bisa terfokus di tahun 2020 saja. Tahun 2021 kita sudah bisa fokus ke pemulihan ekonomi,” ucapnya. Ia pun memetakan beberapa tantangan perekonomian dan risiko yang perlu diwaspadai untuk dimitigasi. “Pertama, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pemulihan perekonomian global, termasuk pemulihan ekonomi kita, masih ada risiko ketidakpastian,” jelas Rofyanto. Kedua, Indonesia masih harus menghadapi tantangan untuk keluar dari middle income trap . Belum lama ini, Indonesia baru saja naik peringkat menjadi upper middle income country . Menurutnya, Indonesia harus bergerak ke arah high income country . Dengan berbagai tantangan dan risiko, kebijakan fiskal 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, kata Rofyanto, pemerintah juga akan menjalankan program-program reformasi, baik itu reformasi dari sisi pendapatan, belanja maupun dari sisi pembiayaan. “Untuk itulah, dalam menyiapkan RAPBN 2021, berbagai anggaran alokasi yang kita siapkan itu merupakan anggaran yang responsif, yang artinya dinamis bisa merespon berbagai dinamika perubahan yang akan terjadi,” pungkasnya. Unduh Mobile PPID, dapatkan kemudahan informasi terkait Kementerian Keuangan Kemudahan akses untuk menu permohonan informasi dan keberatan. Keleluasaan bagi pengguna untuk update profil akun secara mandiri. Tampilan lebih user friendly terutama untuk tuna netra. Tampilan baru pada menu riwayat permohonan informasi dan keberatan.

Wawancara Pada edisi khusus kali ini, tim redaksi Warta Fiskal mewawancarai Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan tentang peran sektor keuangan dalam menghadapi pandemi dan arah pengembangannya ke depan. Adi mengatakan jika dilihat dari tren selama pandemi di tahun 2020, kondisi sektor keuangan Indonesia sama halnya dengan sektor lain, juga mengalami tekanan. Dari sisi perbankan, Adi mengungkapkan risiko kredit Indonesia meningkat seiring dengan perlambatan yang terjadi di dunia usaha yang terdampak pandemi. Namun, ia menuturkan bahwa penyaluran kredit sebelum pandemi muncul telah menurun 2,41% ( yoy ). Bahkan, penurunan fungsi intermediasi dalam perbankan sudah turun sejak 12 tahun terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan kemunculan COVID–19 yang menghantam dunia usaha. Dari sisi pasar modal, tekanan pandemi mengakibatkan volatilitas yang sangat tinggi pada IHSG. Hal tersebut terlihat dari adanya capital outflow yang terjadi, di mana para investor banyak yang melarikan uangnya ke negara safe-haven atau melakukan investasi dalam bentuk lain. “Pandemi COVID–19 di awal tahun 2020, terbukti tidak hanya memukul sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi pasar keuangan dan modal, dengan adanya volatilitas yang tinggi ini,” ujar pria kelahiran Salatiga tersebut. Namun demikian, ia optimis sektor keuangan dapat kembali pulih dan semakin kuat. Arah pemulihan tersebut menurutnya telah terlihat di beberapa bulan terakhir tahun 2020. Hal ini disebabkan tidak hanya oleh kehadiran vaksin dan program vaksinasi, tetapi juga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terbukti cukup mampu membantu ekonomi Indonesia bertahan di masa pandemi. “Strategi pemerintah dalam situasi ini intinya ada dua, yaitu menjaga daya tahan terhadap pandemi dan pemulihan pasca pandemi baik dalam jangka pendek dan panjang,” terangnya. Keberhasilan yang mengarah pada pemulihan, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi pemerintah dan otoritas terkait. Di sektor keuangan misalnya, pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memformulasikan desain kebijakan yang optimal untuk menanggulangi dampak pandemi. Dari sisi Bank Indonesia sendiri, salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu quantitative easing untuk menjaga likuiditas di perbankan dengan nilai mencapai Rp726,6 triliun. Selain itu, untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI melakukan intervensi di pasar spot, DNDF ( Domestic Non Delivery Forward ), dan pembelian SBN di pasar sekunder. Tak hanya BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut andil mengeluarkan kebijakan untuk melindungi sektor keuangan Indonesia seperti melalui restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha yang terdampak COVID–19, pengaturan buyback , dan perubahan batasan auto rejection di bursa efek untuk menjaga stabilitas dan volatilitas pasar. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, telah menelurkan beberapa program seperti penempatan dana, penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, subsidi bunga, dukungan usaha bagi perusahan yang padat karya dan memiliki multiplier effect yang tinggi. Adi menilai, kombinasi dari kebijakan berbagai otoritas ini cukup efektif membantu tidak hanya sektor keuangan tetapi juga dunia usaha. “Berdasarakan capaian, sudah cukup bagus. Secara umum, so far sinergi telah menunjukan tingkat optimumnya. Terbukti dari pergerakan ekonomi yang mengarah pada pemulihan. Meski pertumbuhan akan tetap terkontraksi hingga akhir tahun, namun kontraksinya tidak sedalam pada triwulan dua,” ujar Mantan Chief Organisational Transformation Officer pada Central Transformation Office (CTO), Kemenkeu tersebut. Ia pun memprediksi bahwa pemulihan akan semakin kuat terjadi di tahun 2021. Hal ini terlihat dari bursa saham di pasar modal yang telah kembali menyentuh level tertinggi sejak pandemi. Permintaan obligasi pemerintah juga menunjukan kenaikan yang cukup signifikan. Dari aliran modal asing, terjadi capital inflow . Selain itu, penyaluran kredit perbankan diperkirakan juga akan pulih di tahun 2021. “Ini good news , karena selama ini agak sulit kita lakukan. Berdasarkan

Fokus 1 Analis Kebijakan Muda Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal 2 Peneliti Ahli Muda Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Dukungan Regulasi Fintech untuk Sektor Keuangan Millennia Aulia Susanti ^1 & ^ Tri Achya Ngasuko ^2 Pandemi COVID-19 sepertinya belum berakhir dalam waktu dekat. Data Worldometers November 2020 menyebutkan terdapat 50,72 juta kasus kumulatif di dunia dan 1,2 juta jiwa diantaranya telah meninggal dunia. Di Indonesia, tercatat sekitar 56 ribu kasus yang mengakibatkan 14 ribu jiwa meninggal dunia. COVID-19 juga menghajar perekonomian dunia dimana IMF, OECD, dan World Bank memproyeksikan ekonomi tumbuh negatif berturut-turut di angka 4,4%, 4,5%, dan 5,5%. Meskipun demikian, ketiga lembaga tersebut optimis di 2021 ekonomi akan tumbuh positif berturut-turut di angka 5,2%, 5%, dan 4,2%. Mereka memandang optimis perekonomian dikarenakan sudah mulainya berbagai perusahaan farmasi dunia yang mengklaim telah menemukan dan akan menyediakan vaksin COVID-19 di tahun 2021. Untuk Indonesia, Perekonomian yang lesu direspon dengan kebijakan counter cyclical melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya berisi stimulus ekonomi maupun program-program lain sejenis social safety net berupa PKH, Bantuan Tunai Langsung, dan lain-lain. Buku APBN Kita edisi Desember 2020 menyebutkan bahwa sampai dengan 14 Desember 2020, realisasi program penanganan COVID-19 dan PEN telah mencapai Rp483,62 triliun atau 69,6 persen dari pagu. Di sektor kesehatan, Program PEN telah terealisasi sebanyak Rp47,05 triliun untuk insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan COVID-19, dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Kementerian Keuangan optimis pada tahun 2021 ekonomi akan tumbuh dan bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh COVID-19. Paling tidak, hal ini terlihat dari asumsi makro dalam RAPBN 2021 yang menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,4% sampai dengan 5,5%.

Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis.Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik. Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id Diterbitkan oleh: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. Penanggung Jawab: Ayu Sukorini Dewan Redaksi: Syahrir Ika, Hidayat Amir, Endang Larasati, Makmun, Agunan P. Samosir, Adelia Surya Pratiwi Tim Redaksi: Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Fatima Medina Septiyanti, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, Praptono Djunedi, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara, Mohamad Nasir Desain Grafis: Sidik Nurkusuma Sekretariat: Anggi Pratiwi, Lutfi Nursela Feninsa Warta Fiskal dapat diunduh melalui website www.fiskal.kemenkeu.go.id atau silahkan pindai QRcode dibawah ini:

Tantangan dan hambatan dalam mendorong investasi di sektor riil Foto Resha Aditya Pemerintah Daerah turut berpartisipasi menjalankan beberapa program untuk mendorong ekspor dari industri kecil dan menengah. MediaKeuangan 10 Dari total proyek terkendala perizinan dan rekomendasi Dari total proyek terkendala lahan Dari total proyek terkendala regulasi Dari total proyek terkendala insentif fiskal Dari total proyek terkendala isu lainnya saja akan merintangi laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, sektor konsumsi perlu dijaga sebab mendominasi postur pertumbuhan ekonomi nasional. “Memang kita harus tetap menjaga terutama konsumsi domestik kita yang memiliki kontribusi 55-56 persen dari total pertumbuhan kita,” tutur Rosan. Dengan demikian, meningkatkan pertumbuhan konsumsi domestik menjadi jalan penyelamatan. Lalu bagaimana cara untuk mendorong pertumbuhan konsumsi domestik? Akselerasi investasi adalah jawabannya. Menurut Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi adalah pahlawan yang menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. “Ketika membicarakan konsumsi, tentu saja berhubungan dengan daya beli. Daya beli ini tidak terlepas dari soal kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan bisa terwujud jika tersedia lapangan pekerjaan. Nah, investasi menjadi satu-satunya jalan untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” terang Bahlil. Hal senada juga diungkapkan oleh Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia. Menurutnya, investasi memegang peranan besar dalam menekan defisit transaksi berjalan hanya saja belum berjalan optimal. “Jika kita lihat, investasi meningkat dari tahun ke tahun tapi belum optimal. Kadin melihat perlunya meningkatkan peran investasi terutama investasi yang berorientasi ekspor,” ujar Rosan. Saat ditanyakan strategi BKPM dalam mendukung pemerintah menekan defisit transaksi berjalan, Bahlil mengungkapkan ada tiga langkah yang akan dilakukan. Pertama, menarik investasi untuk produk-produk substitusi impor. Kedua, mendorong investasi yang memiliki output produk ekspor. Ketiga, memanfaatkan investasi agar mampu menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. “Saat ini kita sedang mendorong investasi di sektor-sektor produktif, manufaktur, padat karya yang mampu banyak menciptakan lapangan pekerjaan, yang banyak melahirkan substitusi impor dan yang berorientasi ekspor,” ungkap pria kelahiran Banda ini. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Untuk itu, pembenahan internal terutama birokrasi yang berbelit menjadi fokus BKPM. “Pengusaha itu butuh kepastian, kemudahan, dan efisiensi, jika tiga itu sudah didapatkan selesai sudah urusan. Maka dari itu, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2019, seluruh kewenangan terkait perizinan yang ada pada 22 Kementerian dan Lembaga didelegasikan ke BKPM. Harapannya adalah memotong mata rantai birokrasi yang terlalu panjang,” tegasnya. Bahlil menambahkan bahwa persepsi investasi tidak hanya dari pengusaha kelas kakap saja namun juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “BKPM tidak hanya memfasilitasi pengusaha kelas besar namun juga selama usaha tersebut bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan,” jelasnya. Orientasi Ekspor Harus Berubah Selain investasi, strategi lain yang perlu dilakukan dalam mengatasi defisit transaksi berjalan adalah melalui peningkatan kinerja ekspor. Rosan berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan inisiatif yang dapat mendorong ekspor dan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Pada tahun 2019, current account deficit kita membaik sedikit. Namun, itu bukan karena ekspor yang meningkat tapi ekspor turun dan impor turunnya lebih banyak lagi. Jadi kita harus melihat dari semua sisi dan diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan inisiatif yang mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan kita ke depan,” jelasnya. Menurut pria yang juga merupakan chairman Recapital Group ini, sebagai salah satu ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor Indonesia harus dioptimalkan dengan cara mengubah orientasi ekspor, melakukan diversifikasi negara, dan juga diversifikasi produk. “Kita harus aktif membuka pasar-pasar baru yang berpotensi seperti pasar di Timur Tengah, pasar-pasar di Afrika yang memang mulai digarap oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Korea, US, Eropa. Kita harus melakukan diversifikasi negara dan juga diversifikasi produk. Itu yang harus kita lakukan ke depannya,” ujarnya. Bahlil juga mengungkapkan bahwa sejak masa VOC hingga tahun 2018, komoditas ekspor Indonesia tidak banyak mengalami perubahan yakni barang mentah. “Pola ini harus diubah. Maka dari itu, sekarang pemerintah menggiring semua sumber daya alamnya itu untuk dilakukan hilirisasi. Sebagai contoh, ketika sawit kita di- banned oleh Eropa beberapa waktu lalu. Namun, karena kreativitas kita dapat melahirkan B20 dan B30. Bagi petani hal ini mendatangkan keuntungan karena harga sawit menjadi tinggi dan bagi negara juga mendapat keuntungan karena impor berkurang,” pungkasnya. Energi Terbarukan adalah Keniscayaan Tingginya impor bahan bakar migas menjadi penyumbang terbesar dalam defisit transaksi berjalan. Oleh sebab itu, pengembangan energi terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusi agar defisit teratasi. Pilihan jatuh kepada minyak sawit mentah (CPO). “Sawit kita cukup banyak, CPO nya juga berlimpah. Industri sawit sudah berkembang bisnisnya dan supply chain nya sudah tertata baik. Selain itu, kita juga menguasai teknologinya, sehingga untuk hilirisasi sawit, CPO diolah menjadi biodiesel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar complimentary solar,” terang Andriah Feby Misna, Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peningkatan kemandirian energi dan penyediaan energi ramah lingkungan merupakan tujuan utama dari pemanfaatan biodiesel sebagai bagian dari energi baru terbarukan. “Saat ini rata-rata penggunaan BBM solar kurang lebih 33 juta kiloliter per tahun. Mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional, harapannya di tahun 2025 nanti sekitar 13,8 juta kiloliter bahan bakar kita berasal dari bahan bakar nabati. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti co-processing dan stand alone untuk green refinery , tidak menutup kemungkinan pemanfaatan bahan bakar nabati bisa melebihi target yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional,” ungkap Feby. Upaya untuk meningkatkan kemandirian energi terus berlanjut. Pekerjaan rumah yang masih menanti adalah mencari pengganti gasolin. Hal ini disebabkan impor gasolin menjadi masalah impor migas terbesar saat ini. “Untuk solar sebenarnya kita sudah bisa dikatakan selesai. Pekerjaan rumah kita saat ini ada di gasolin yang masih impor sebesar 60 persen. Jadi, nantinya CPO juga akan dikembangkan untuk pembuatan green gasolin dan juga green avtur,” jelasnya.

Indonesia melalui pelatihan kerja. Menariknya, pemberian insentif fiskal tersebut dibarengi dengan lahirnya dua paradigma baru. Pertama, simplicity and certainty yang menekankan pada kemudahan prosedur, tetapi aturan main dibuat sejelas mungkin. Kedua, trust and verify yang menekankan kepercayaan lebih besar kepada WP melalui kemudahan prosedur dan implementasi. “Namun, demi menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan, pemerintah akan turun untuk melakukan post audit,” Rofyanto melengkapi. Kedua paradigma baru itu sejalan dengan semangat pembenahan tata kelola investasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah. Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, mulai 3 Februari 2020 kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan, didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Terkait pendelegasian kewenangan tersebut, Rofyanto menyatakan pihaknya mendorong penggunaan Online Single Submission (OSS) yang dikelola BKPM sebagai media untuk pemrosesan pemberian insentif fiskal. Menurutnya, selain memudahkan WP, Kementerian Keuangan juga akan dimudahkan dalam mengakses data tersebut ketika dibutuhkan. “Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian pengalihan tersebut dapat dirumuskan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian ke depan bagi WP,” tutur Rofyanto. Pemerintah Daerah berperan penting Upaya menarik investasi dan meningkatkan ekspor kini menjadi prioritas nasional. Berbagai kementerian dan lembaga intens berkoordinasi untuk mengangkat peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang stagnan di urutan 73. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses kemudahan berinvestasi tentu sangat tak terhindarkan. Pada era desentralisasi, peran pemda sangat vital lantaran kebijakan nasional yang dirumuskan pemerintah pusat akan bersinggungan dengan kewenangan pemda. Untuk memacu pemda turut berlomba-lomba membangun iklim investasi yang kondusif di daerahnya dan meningkatkan jumlah ekspor komoditas, Kementerian Keuangan menambahkan kriteria baru dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) 2020. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan selama ini DID dialokasikan kepada daerah berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Setiap tahun dilakukan riviu, termasuk penggunaan kriteria utama dan kategori kinerja sebagai dasar penilaian. “Selain reviu, perubahan kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan target capaian dari prioritas nasional. Sebagai contoh, untuk pengalokasian DID 2020, terdapat kategori kinerja yang baru, yaitu peningkatan ekspor dan peningkatan investasi yang menjadi prioritas nasional,” ungkapnya. Astera menambahkan, ke depannya pihaknya akan terus mencari faktor-faktor apa saja yang betul-betul menjadi trigger untuk perbaikan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Astera, skema insentif ini sangat bagus lantaran mendorong daerah melaksanakan kebijakan dengan performance terbaiknya. Ia mengatakan DID dimaksudkan untuk mendorong daerah supaya memiliki tata kelola yang semakin baik dan transparan, serta tahu posisinya dalam skala nasional. “Saya lihat dampaknya positif. Terutama buat kepala daerah yang punya passion sangat tinggi untuk mengembangkan daerahnya,” tutupnya. Kriteria Utama DID 2020 15 MediaKeuangan 14 VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020 MediaKeuangan 14 VOL. XV / NO. 150 / MARET 2020 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian Penetapan Perda mengenai APBD tepat waktu Pelaksanaan e-government tepat waktu Ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu

Rahmat Widiana, Pemimpin Redaksi Media Keuangan Dari Lapangan Banteng Majalah Media Keuangan @majalahmediakeuangan @galuhmafela Pembangunan infrastruktur, meski hasilnya belum bisa dinikmati sekarang jika belum dilakukan berkesinambungan. @nurhafsahasanb Indonesia terlalu kaya SDA sampai dilirik banyak negara. Yang lain saja peka dengan SDA kita, masa kita tidak? Yok sadar, yok! @atri.widi Perbaikan birokrasi yg memudahkan investasi, misal penanaman modal 1 pintu. Investor tidak merasa ribet lagi untuk investasi, selain mengurangi cost penanaman modal Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI kemenkeuri Kemenkeu RI majalahmediakeuangan Dari beberapa faktor ini, mana yang paling besar mendorong investasi? a. Potensi demografi b. Melimpahnya SDA c. Perbaikan birokrasi d. Pembangunan Infrastruktur Mengungkit Pertumbuhan MENARIK INVESTASI dalam pengalokasiannya. Kemudahan- kemudahan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menggenjot investasi dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya, tanggung jawab untuk mendorong investasi menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung kemudahan berinvestasi dan memperkuat daya saing daerah. Dalam edisi ini, berbagai hal tentang usaha dan tantangan akselerasi investasi dalam negeri akan disajikan. Selamat membaca! A wal tahun 2020, kondisi global masih diwarnai dengan ketidakpastian. Mulai dari deadlock perundingan perdagangan AS dan China, rencana Brexit, hingga wabah virus Corona di beberapa negara. Semua kejadian tersebut berpotensi mengganggu perekonomian global dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Meskipun 2020 dipenuhi dengan dinamika gejolak global, pengalaman di 2019 memberikan sinyal bahwa Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, indeks gini ratio pun juga menurun. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional termasuk strategi mengurangi defisit neraca perdagangan. Salah satu kunci mengurangi defisit tersebut adalah dengan menumbuhkan investasi dalam negeri. Perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia sangatlah serius. Berbagai insentif fiskal telah disiapkan pemerintah, seperti tax allowance , super deduction , hingga tax holiday . Tak berhenti di situ, mulai tahun 2020 pemberian Dana Insentif Daerah (DID) menggunakan indikator peningkatan investasi dan ekspor Ralat: Redaksi memohon maaf atas kesalahan pencantuman foto narasumber atas nama Suminto, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan dalam artikel "Menghelat Program Kaya Manfaat" pada edisi "Mewujudkan Perlindungan Memadai" Volume XV/No. 149/Februari 2020.

5 MEDIAKEUANGAN 4 VOL. XV / NO. 148 / JANUARI 2020 Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi APBN, Instrumen Menjaga Kestabilan Ekonomi KemenkeuRI www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI KemenkeuRI KemenkeuRI majalahmediakeuangan A khirnya sampailah kita di penghujung tahun 2019. Tahun di mana pesta demokrasi memilih wakil rakyat dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan dan menjadikan ruang publik hiruk pikuk dalam suasana terpecah belah. Beruntung semua berakhir dengan damai dan mulus dengan kembali menetapkan Joko Widodo sebagai presiden ke delapan. Tahun politik 2019 ini juga cukup banyak membawa Kementerian Keuangan ke dalan pusaran berita dan publikasi terutama terkait isu utang negara, pajak, gaji ASN, dan isu lainnya tentang keuangan negara. Salah satunya terkait tentang dana riset.  Kurangnya anggaran negara untuk bidang riset yang dilontarkan oleh salah satu pengusaha besar di bidang market place , telah membuat isu ini menggelinding juga ke ranah politik. Tak pelak, isu ini juga berdampak pada bisnis market place sang pengusaha tersebut. Di tahun 2019 ini Presiden Jokowi menetapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk dana riset dan selanjutnya akan membentuk Badan Riset Nasional. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi yang merangkap sebagai Kepala Badan Riset Nasional pada pemerintahan yang baru. Tax ratio yang selama ini hanya menjadi diskusi ekonomi makro, telah menjadi konsumsi kampanye Pilpres dan menjadi perhatian banyak masyarakat. Perlu diakui bahwa meningkatnya pendapatan negara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Rasio pajak ( tax ratio ) Indonesia tahun 2018 mencapai sebesar 11,5 persen, yaitu meningkat 0,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Walaupun terjadi peningkatan pertama kalinya setelah rasio pajak menurun terus menurus selama lima tahun terakhir, rasio pajak ini masih kecil bila dibanding negara Asia Pasific lainnya (OECD,2019). Tahun 2019 juga diwarnai dengan diperkenalkannya dana untuk penanganan bencana dalam APBN. Selain itu telah dilakukan juga piloting untuk memberikan asuransi bagi beberapa gedung dan aset Barang Milik Negara yang dianggap penting di daerah rawan bencana. Dalam APBN 2019 juga telah dikembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko dan skema APBN. Sementara itu, anggaran pendidikan di tahun 2019 tetap konsisten dengan porsi 20 persen dari total belanja. Fokus belanja pendidikan di tahun 2019 adalah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 agar sehat, cerdas, dan berkarakter. Dana pendidikan melalui beasiswa dan BOS diharapkan dapat mengangkat generasi penerus bangsa untuk membawa dirinya dan keluarga terlepas dari jerat kemiskinan. Program peningkatan kualitas SDM ini akan dilanjutkan juga dalam bentuk program pra kerja di APBN 2020. Tahun 2019 juga menjadi tahun transisi dari pemerintahan Kabinet Kerja ke Kabinet Indonesia Maju. Beberapa kementerian/lembaga memerlukan waktu untuk dapat merealisasikan anggarannya karena adanya perubahan nomenklatur. Beberapa menteri/pimpinan lembaga juga mengalami pergantian. Namun demikian APBN 2020 tetap harus dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di tengah kondisi global yang sedang tidak cerah, APBN 2020 harus dapat menjadi alat untuk menjaga kestabilan ekonomi secara nasional. APBN dapat berperan untuk membuat perekonomian negara bertahan dalam guncangan global. Menghadapi tahun 2020, kita tetap optimis namun waspada terhadap perkembangan ekonomi global.

Dana Haji juga kan sebetulnya masih ada di dalam ekosistem keuangan syariah,” jelas Yani. Lebih lanjut, Yani mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah saat ini masih didominasi oleh perbankan syariah dengan total aset per Januari 2019 mencapai Rp479,17 triliun atau sekitar 5,95 persen dari Rp 8.049 triliun total perbankan nasional. Sedangkan untuk industri keuangan nonbank syariah (IKNB) periode yang sama, asetnya tercatat Rp101,197 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,81 persen dari total aset IKNB nasional yang mencapai Rp1.741 triliun. Dari sisi pembiayaan syariah, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sendiri menyumbang 18 persen dari total obligasi negara yang telah diterbitkan sebesar Rp682 triliun per Maret 2019 lalu. Senada dengan Yani, Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Lokot Zein Nasution, memaparkan bahwa perkembangan instrumen keuangan syariah paling pesat dialami oleh Sukuk Negara. Sementara itu, instrumen keuangan syariah yang lain tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan, komposisi dari perbankan syariah terus mengalami penurunan, meski penurunannya tidak menunjukkan gejala yang konsisten, sehingga sifatnya lebih reaktif terhadap kondisi ekonomi global. “Dari total aset keuangan syariah, dominasi paling besar dimiliki oleh perbankan syariah, kedua adalah sukuk negara, ketiga adalah pembiayaan syariah, keempat adalah asuransi syariah, kelima adalah IKNB syariah, keenam adalah reksadana syariah, dan terakhir adalah sukuk korporasi,” ujarnya. Peran APBN Kementerian Keuangan sendiri memiliki peran mendorong keuangan syariah melalui instrumen APBN. Yang pertama adalah dari sisi penerimaan negara. Menurut Yani, kebijakan perpajakan yang kondusif dan mendukung pengembangan keuangan syariah diperlukan dalam bentuk tax neutrality dan insentif perpajakan. Tax neutrality menjadi penting karena dalam skema keuangan syariah, seperti Sukuk Negara, diperlukan underlying asset dalam bentuk barang, manfaat aset, ataupun dalam bentuk proyek. “Kalau dalam perpajakan, seolah ada penyerahan barang. Jadi, seolah-olah ada dua kali kena PPN. Kalau di Undang-Undang PPN sepanjang ada pertambahan nilai dan sepanjang ada penyerahan akan terkena PPN. Kalau kita bilang ini tidak ada penambahan nilai dan tidak ada penyerahan juga. Karena underlying asset tadi hanya sebagai dasar perhitungan untuk memberikan pinjaman,” jelas Yani. Yang kedua adalah dari sisi belanja APBN. Belanja pemerintah di Kementerian/Lembaga tertentu dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan industri atau ekonomi syariah. Misalnya saja Halal Tourism melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau kurikulum pendidikan syariah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir dari sisi pembiayaan. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dwi Irianti Hadiningdyah, memaparkan kehadiran Sukuk Negara mampu memperkaya jenis instrumen pembiayaan APBN dan pembangunan proyek di tanah air, sekaligus menyediakan instrumen investasi dan likuiditas bagi investor institusi maupun individu. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional juga menandai eksistensi serta mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. Bahkan, pada tahun 2018 Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk yang diterima dengan baik oleh investor dan mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga internasional. Lebih jauh, Dwi menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong ekonomi syariah secara inklusif, di antaranya melalui diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dengan menerbitkan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Melalui instrumen ini masyarakat umum dapat berinvestasi sekaligus berperan serta dalam pembangunan Indonesia. Kehadiran Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dan menambah portofolio investasi bagi investor, terutama investor syariah. Pada tahun 2019, kedua instrumen tersebut diterbitkan dengan minimum Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar. Hal tersebut dilakukan agar instrumen tersebut dapat dijangkau dan diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. “Penerbitan SBSN Ritel dilaksanakan setiap tahun dan sangat diminati oleh masyarakat yang terlihat dari pemesanan yang selalu oversubscribe sehingga diharapkan melalui instrumen ini dapat mendorong transformasi masyarakat dari savings-oriented society menuju investment-oriented society ,” pungkasnya. 23 MEDIAKEUANGAN 22 VOL. XV / NO. 148 / JANUARI 2020 " Zakat dan wakaf yang notabene masuk ke dalam kelompok dana sosial keagamaan itu masuk ke dalam industri keuangan syariah. Seperti Dana Haji juga kan sebetulnya masih ada di dalam ekosistem keuangan syariah ". Yani Farida A Kepala Bidang Kebijakan Pengemabangan Industri Keuangan Syariah BKF Foto Anas Nur Huda

10 Infografis: Lintas Peristiwa 2019 12 Terusik Perkara Plastik 18 Agar Ekonomi Syariah Kian Meriah 24 Pariwisata Sektor Unggul Penyumbang Ekonomi Bangsa 30 Mengejar Kemerdekaan Belajar 36 Siasat Dana Siaga Bencana 42 Riset Negeri untuk Daya Saing Tinggi KOLOM EKONOM 49 Di Balik Rasio Pajak 51 Tumbuh dalam Tekanan Lokal 54 Sejarah Tak Bersudut di Villa Isola Renungan 56 Mereda dengan Meredam 3 MEDIAKEUANGAN 2 VOL. XV / NO. 148 / JANUARI 2020 Daftar Isi Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya. 5 DARI LAPANGAN BANTENG 6 EKSPOSUR 12 24 18 42 36 30 Pada edisi kaleidoskop ini, kami merefleksi peristiwa setahun terakhir. Cermin dipilih untuk menggambarkan proses refleksi dan evaluasi demi perbaikan di masa mendatang. Objek bunga di tengah cermin bermakna isu- isu menarik sepanjang 2019. Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. Pemimpin Redaksi: Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. Redaktur Pelaksana: Yani Kurnia A. Dewan Redaksi: Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistiyo. Tim Redaksi: Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu Redaktur Foto: Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. Desain Grafis dan Layout: Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Ditto Novenska,. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. lpdp@depkeu.go.id Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI Generasi Emas Riset Implementatif Lahirkan Solusi Inovatif F okus menekuni satu bidang tak jarang membuka pintu-pintu kesempatan menuju pencapaian yang berkesinambungan. Setidaknya itu yang dirasakan oleh Adi Surya Pradipta, founder PT. Kanggo Nusantara Bagja atau lebih dikenal dengan brand Tech Prom Lab, perusahaan rintisan yang berfokus pada bidang teknologi material konstruksi dan pemanfaatan limbah industri. Sejak awal Adi memang sangat meminati bidang teknik material karena menurutnya ranah tersebut sangat implementatif. “Saya memang tertarik dengan penelitian ke arah produk karena lebih mudah diimplementasikan,” ungkap Adi. Di Indonesia sendiri pendidikan di bidang teknik material masih terbilang langka meski sebetulnya riset dari bidang tersebut dapat mendukung pengembangan industri. “Saat ini baru terdapat di ITB, UI, dan ITS (PTN). Sementara di luar negeri jurusan tersebut cukup signifikan karena ditujukan untuk pengembangan material-material baru atau sebagai pemasok untuk industri- industri yang dibutuhkan oleh negara- negara maju,” terangnya. Dengan semangat mendalami bidang ini lebih lagi, Adi pun membulatkan tekad untuk melanjutkan studi, dan bukan tanpa alasan Adi menjatuhkan pilihannya pada universitas dalam negeri. “Hasil penelitian dalam negeri lebih sesuai dengan kebutuhan dalam negeri,” imbuhnya. Beasiswa magister dari LPDP berhasil membawa Adi kembali menjejakkan kaki di Program Studi Ilmu dan Teknik Material Institut Teknologi Bandung (ITB). Riset Implementatif Selama menempuh perkuliahan di jenjang magister, Adi semakin jatuh cinta dengan riset dan karena ketekunannya Adi pun dipercaya oleh Kepala Laboratorium untuk menjadi salah satu asisten riset di Laboratorium Pemrosesan Material Maju ITB. Panjangnya waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan sejumlah proyek penelitian bersama tim periset di kampusnya berhasil membawa Adi serta timnya mendapatkan dua grant dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program Kompetisi Riset dan dua grant dari Kementerian Ristekdikti untuk program Inovasi Industri. Meski demikian, bagi Adi yang terpenting dalam sebuah riset adalah hasil riset tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat guna. “Signifikansi dari riset akan terlihat ketika hasil penelitian kita bisa dirasakan manfaatnya oleh khalayak,” tuturnya. Lebih lanjut Adi memaparkan perbandingan implementasi penelitian di Indonesia dengan luar negeri. “Indonesia tidak kalah dari luar negeri dalam hal penelitian, yang menjadi kendala di Indonesia yakni bagaimana membawa hasil riset itu untuk diimplementasikan ke industri atau ke konsumen/masyarakat,” ungkapnya. Adi yang berhasil lulus dengan predikat cum laude berpendapat, implementasi hasil riset berbasis material dalam negeri harus lebih digenjot supaya bisa langsung menjawab tantangan masa depan Indonesia. Prinsip riset yang implementatif teguh dipegang Adi dan menjadi cikal bakal dibangunnya Tech Prom Lab. Dari Limbah Industri ke Startup Nondigital Selepas kuliah, Adi melihat ada beberapa riset yang dikerjakannya semasa kuliah yang dapat dikembangkan. Ia lalu mengajak beberapa temannya untuk bergabung merintis jalan wirausaha. Berbeda dari startup pada umumnya yang berbasis digital, startup rintisan Adi ini cukup unik karena berbasis riset teknologi material. Merintis usaha bukanlah hal yang mudah, tetapi Adi bersama timnya tidak lelah mencoba segala upaya untuk menjalankan dan mengembangan startup tersebut. “Saat ini perusahaan kami masih dalam tahap funding dan tractions,” katanya. Pada awal perjalanan, Adi serta ketiga temannya mengumpulkan dana pribadi untuk membiayai usaha mereka. Seiring berjalannya waktu, selain mendapat bantuan dana dari Ristekdikti (PPBT 2019), sejumlah kompetisi startup baik dari dalam negeri maupun luar negeri pun diikuti. Hadiah yang diperoleh dari berbagai kompetisi tersebut dipakai sebagai tambahan dana untuk membangun Tech Prom Lab. Bukan hanya asas manfaat yang diperhatikan Adi dan tim risetnya dalam berinovasi, tetapi juga asas pembangunan berkelanjutan, seperti produk pertama yang mereka hasilkan, yakni PoreBlock ® atau paving block (bata beton) berpori yang bahan bakunya memanfaatkan limbah industri batu bara sehingga menjadikannya sebagai produk yang ramah lingkungan. “Di satu sisi, limbah batu bara termasuk limbah berbahaya (B3) tetapi setelah diteliti lebih lanjut melalui uji toksisitas sesuai peraturan dan standar yang berlaku, produk kami sangat aman,” paparnya. Tidak hanya menjadi alternatif solusi pemanfaatan limbah industri batu bara yang kini menumpuk tidak terolah, PoreBlock memiliki kecepatan meneruskan air 100x lebih cepat dibandingkan paving block konvensional dan mencapai 1000 liter/ m ^2 /menit. Oleh karena itu, paving block karya anak bangsa yang telah dipatenkan ini juga menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi risiko banjir. Di samping itu, peran PoreBlock dalam mendinginkan suhu perkotaan pun bisa diandalkan. “Air-air yang menempel pada permukaan dalam PoreBlock akan mengalami evaporasi sehingga meminimalisasi panas permukaan jalan,” ungkapnya. Sebagai bahan infrastruktur yang ramah lingkungan, produk inovasi teknologi material yang dihasilkan Tech Prom Lab ini tentunya cocok untuk diterapkan di Indonesia yang beriklim tropis. Rumah Sakit, sekolah, pabrik, toko-toko adalah sebagian dari pengguna produk startup besutan Adi. “Saat ini orderan berdatangan dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga ke Indonesia Timur,” pungkasnya. Ingat Janji Kontribusi Semangat berkontribusi bagi lingkungan terus digalakkan Adi melalui inovasi yang lahir dari riset-riset yang dijalankan olehnya dan tim. “Kita gak mau berhenti di PoreBlock saja. Sekarang kami sedang proses kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memberi kontribusi dalam proses pemanfaatan limbah lain seperti plastik, salah satu limbah yang sedang jadi permasalahan global,” tuturnya. Adi yang semasa perkuliahan aktif sebagai Koordinator Awardee LPDP se-Bandung Raya dan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun kelas inspirasi untuk masyarakat sekitar Bandung menekankan pentingnya manajemen waktu bagi para awardee yang masih menempuh perkuliahan. Ia juga mengharapkan semangat kontribusi dari para awardee LPDP tidak berkobar hanya semasa menempuh perkuliahan melainkan terus berlanjut sampai mereka kembali lagi ke masyarakat. “Semoga biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai beasiswa bisa memiliki investasi jangka panjang untuk kebaikan orang banyak di negeri ini,” harapnya. 43 MEDIAKEUANGAN 42 VOL. XV / NO. 149 / FEBRUARI 2020 Teks CS. Purwowidhu Foto Dok. Pribadi Adi Surya Pradipta, founder Tech Prom Lab MEDIAKEUANGAN 42

MEDIAKEUANGAN 32 33 MEDIAKEUANGAN 32 VOL. XV / NO. 149 / FEBRUARI 2020 Mengelola Manusia dari Hati M enjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) bukanlah impian Humaniati. Lulusan psikologi Universitas Gajah Mada itu awalnya ingin meniti karier di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di industri perbankan. Restu sang ibu yang justru membawa langkahnya mendaftar pekerjaan menjadi abdi negara. Pertimbangannya cukup logis, selain faktor usia yang telah menginjak angka 28, saat itu Ia pun telah memiliki momongan. Ritme pekerjaan PNS yang lebih stabil dan jaminan hari tua dirasa lebih cocok baginya yang telah berkeluarga. Berbeda dengan korporat swasta yang kebanyakan menitikberatkan pada pemenuhan target dan profit. Siapa sangka pilihan tersebut mengantarnya ke posisi yang cukup strategis. Setelah hampir tiga dasawarsa mengabdi, Ia kini menempati jabatan sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di pundaknya kini dititipkan masa depan puluhan ribu pegawai di Kemenkeu). Dari dirinya komando pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM Kemenkeu berasal. Amanah yang diembannya kini bukan diraih tanpa perjuangan. Karier wanita yang akrab dipanggil Ati ini diawali saat Ia direkrut sebagai tenaga psikolog di Kemenkeu. Saat itu, termasuk dirinya, hanya ada dua orang psikolog di Kemenkeu. ”Karena cuma dua orang, kami dituntut untuk bekerja seefektif mungkin dan mandiri. Termasuk dalam mengambil keputusan,” kenang Ati. Pekerjaan yang diampu Humaniati saat itu berkaitan dengan penyelenggaraan beragam tes psikologi berdasarkan kebutuhan, contohnya untuk Diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan). Di masa awal meniti karier, di saat belum dikenal istilah ”reformasi birokrasi”, Atik banyak ditempa dari pengalamannya. Ia banyak dihadapkan pada situasi yang menguji integritas dan ketegasannya. Oknum- oknum internal maupun eksternal banyak yang ingin mendapat privilege tersendiri dengan mencurangi hasil tes mereka. ”Saya tetap bergeming, dari situ saya belajar betul tentang integritas, decisive judgement , dan resilience ,” ucapnya mantap. Manajemen talenta jadi senjata Bermacam pengalaman yang menempanya, membuat wanita kelahiran Madiun ini semakin paham bagaimana memetakan pegawai di Kementerian Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, pembangunan pengelolaan SDM berbasis sistem merit dimulai. Pembangunan sistem yang dimulai sejak tahun 2007 itu berbarengan dengan dimulainya era reformasi birokrasi. Dari yang awalnya sangat administratif, infrastruktur pengelolaan SDM dikembangkan menjadi berbasis kompetensi / competency based human resources management (CBHRM). ”Kita mengubah paradigma pengelolaan SDM, karena sistem merit ini berbasis kompetensi, kualifikasi dan kinerja,” ucapnya menjelaskan. Pembangungan kompetensi dimulai dari sektor manajerial, kemudian berlanjut ke pembangunan sistem manajemen kinerja yang kini menjadi basis dari sisi penilaian kinerja. Untuk menjadikan pegawai memiliki kualifikasi yang baik, Biro SDM membangun human capital development plan , kode etik, pola mutasi dan lain-lain. Semua sistem ini disempurnakan menjadi pondasi dan pada akhirnya mendukung pelaksanaan sistem merit. Setahun setelah menjabat sebagai Kepala Biro SDM, pada 2014 istilah sistem merit baru mulai dikenal secara nasional melalui undang-undang ASN. ”Kita diuntungkan karena mulai duluan, udah diimplementasikan sejak 2007,” serunya bangga. Langkah berikutnya yang diambil oleh ibu dua anak ini adalah konsisten menyempurnakan pengelolaan SDM berbasis merit. Bukan kebetulan jika pada tahun 2019 Kementerian Keuangan kemudian berhasil memperoleh predikat ‘sangat baik’ atas implementasi sistem merit dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Ia sangat bersyukur karena Sekretaris Jenderal Hadiyanto, sebagai atasannya langsung sangat mendukung dan memberi perhatian khusus. Tak hanya saat proses penilaian, tapi lebih lagi untuk implementasi sistem merit di Kementerian Keuangan. Pencapaian ini menandakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi telah berhasil diterapkan di Kemenkeu. Dari delapan aspek penerapan sistem merit dengan nilai ideal 400, Kemenkeu berhasil mencatat 382,5 poin. Hal itu menunjukkan Kemenkeu sudah hampir memenuhi kondisi ideal yang diharapkan. Bibit kebaikan dari keluarga Kecintaan Humaniati dalam memahami karakter manusia dan nilai kemanusiaan berangkat dari apa yang Humaniati KEPALA BIRO SDM, SEKRETARIAT JENDERAL Teks Dimach Putra | Foto Anas Nur Huda 33 VOL. XV / NO. 149 / FEBRUARI 2020 MEDIAKEUANGAN 32

LAPORAN UTAMA 8 Khitah Penyesuaian, Jaga Keberlanjutan. 12 Menghelat Program Kaya Manfaat 16 Infografis 18 Memintal Jaring Pengaman Kesehatan 20 Perkuat Ekosistem Untuk Indonesia Sehat PHOTO STORY 22 Jewelry of Jogja TEKA TEKI 22 Teka Teki Medkeu WAWANCARA 25 Asa di Ibu Kota Baru POTRET KANTOR 28 Transformasi Wali Transaksi Luar Negeri BAGAIMANA CARANYA? 40 Membuat NPWP Secara Online FIGUR 32 Mengelola Manusia Dari Hati Daftar Isi Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya. BUKU 35 Gagal Paham OPINI 36 Laporan Belanja Perpajakan untuk Transparansi Fiskal dan Evaluasi Insentif UANG KITA BUAT APA 38 Liuk Elok Kelok 9 OPINI 46 Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi GENERASI EMAS 48 Optimalkan Kesempatan, Lahirkan Inovasi LOKAL 54 Arti Tersembunyi Koreografi Tari Caci FINANSIAL 56 Marry with Your Bank 5 DARI LAPANGAN BANTENG 6 EKSPOSUR Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. Pemimpin Redaksi: Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. Redaktur Pelaksana: Yani Kurnia A. Dewan Redaksi: Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistiyo. Tim Redaksi: Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwodidu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu Redaktur Foto: Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. Desain Grafis dan Layout: Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id. C O V E R S T O R Y : Masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan sosial dari negara. Salah satunya terwujud dalam program pelayanan kesehatan bernama JKN-KIS. Perlindungan tersebut kami analogikan dengan perlengkapan pemain hoki yang mampu melindungi mereka dari risiko cedera.

31 MEDIAKEUANGAN 30 VOL. XV / NO. 149 / FEBRUARI 2020 LANGKAH MUDAH Laporkan Pelanggaran sertakan lampiran (dokumen atau foto) dengan klik tombol kotak kecil di bawah petunjuk. Lanjutkan prosesnya, lalu kirim. Whistleblowing System (WiSE) adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai whistleblower . *Simpan dengan baik username dan password Anda. Kementerian Keuangan akan menghubungi Anda melalui saluran yang Anda cantumkan dalam Form Pengaduan apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti. Register Login Pilih menu “Pengaduan” Pilih menu “Tambah Pengaduan” Lengkapi formulir 31 VOL. XV / NO. 149 / FEBRUARI 2020 perekat masyarakat Maluku Utara yang otomatis juga bisa menjadi perekat bangsa kita,” ujar Arif. Selain bentuk kapal, gedung ini juga memuat motif batik lokal di berbagai penjuru. Pada sisi fasad, selain memuat logo Kementerian Keuangan, gedung ini menampilkan ukiran dengan motif batik Maluku Utara. Di dalam gedung, pada tiap pintu kaca yang menjadi sekat, motif batik Maluku Utara senantiasa menghiasi dengan manis. Tak berhenti pada ranah penampilan, lebih dari itu, rancangan gedung yang ramah bagi semua kalangan ini diharapkan mampu memicu geliat ekosistem digital di Ternate. Masyarakat yang datang di KPKNL Ternate, mengikuti lelang digital ( e-auction ), atau memanfaatkan layanan lain diharapkan mendapatkan kesan positif dengan suasana yang dimunculkan KPKNL Ternate. Kesan positif inilah yang diharapkan mampu memicu geliat ekosistem digital di wilayah Ternate. “Dengan adanya kantor yang seperti ini, mereka (masyarakat) sudah melihat kondisi riilnya, bukan wacana lagi,” ujarnya. Selain membangun kenyamanan tempat, pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan layanan digital yang dimiliki KPKNL Ternate tak pernah jemu didengungkan Arif dan jajarannya. Upaya ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang digelar baik mingguan maupun tahunan bersama dengan berbagai instansi, lembaga masyarakat, pun akademisi. Bahkan, sebagai bentuk kerja sama dan komitmen terhadap pendidikan, KPKNL Ternate mendedikasikan ruang lelangnya untuk dapat disulap sewaktu-waktu menjadi laboratorium mini bagi Universitas Khairun. Berbagai kegiatan bersama ini, kata Arif, membawa dampak baik bagi KPKNL Ternate.  “Dengan kita kuat sinergi, dengan kita kuat kolaborasi, itu memudahkan semua,” ujarnya. Foto Anas Nur Huda Kegiatan di KPKNL Ternate

Mentari belum beranjak dari peraduannya namun Sudarno sudah keluar rumah dan berjalan dengan langkah mantap menuju area sawah padi miliknya. Ia menjinjing cangkul di tangan kanannya dan tak lupa mengenakan caping agar terlindungi dari terik matahari siang nanti. Bukan baru setahun dua tahun, ia menjalani rutinitas ini sudah sedari dini. Sawah padi ini diwariskan turun temurun dan saat ini Sudarno adalah pelanjut tongkat estafetnya. Profesi warisan ini tak dianggapnya sebagai beban, itu S udarno adalah satu dari 5.100 anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo yang mendapatkan alokasi dana dari pembiayaan ultra mikro (UMi) dari Kementerian Keuangan. Ia mendapatkan pembiayaan UMi sejak November 2018. KSP Mintorogo tempat Sudarno menjadi anggota mendapat pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui PT Bahana Artha Ventura (BAV), salah satu lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang membantu menyalurkan pembiayaan UMi. “Awalnya kami mendapat informasi dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah bahwa ada pembiayaan yang dikhususkan untuk ultra mikro. Kami lalu mencoba untuk mengajukan proposal dan memperoleh persetujuan . Kami pun kemudian diberikan pembiayaan sebesar Rp10 miliar,” ujar Apriliya Ikayanti, Manajer Divisi Operasional KSP KUD Mintorogo. Jawaban Atas Kendala Permodalan Petani Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Siswoyo mengatakan program pembiayaan UMi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat pertanian. Petani mendapat modal yang mencukupi untuk produksi usahanya yang berefek positif terhadap peningkatan kesejahteraan hidup petani. “Masyarakat petani itu kendala utamanya adalah aspek permodalan. Namun demikian, petani selama ini dianggap tidak bankable sehingga untuk pinjam ke bank itu sangat sulit sekali. Nah, dengan adanya UMi ini petani jadi memiliki modal yang mencukupi. Otomatis usaha taninya akan lancar dan bisa berproduksi sehingga kesejahteraannya bisa terpenuhi,” ujar Siswoyo. Dari KSP Mintorogo, Sudarno mendapatkan pembiayaan UMi sebesar Rp9 juta. Ia menggunakan dana UMi untuk membeli kebutuhan tani seperti pupuk dan membayar tenaga untuk menggarap sawahnya. Maslahat UMi Bagi Petani 9 MEDIAKEUANGAN 8 VOL. XV / NO. 149 / FEBRUARI 2020 Laporan Utama MEDIAKEUANGAN 8 “Sekarang ini saya panen setiap empat bulan sekali. Tiap panen hasilnya enam ton gabah. Alhamdulillah karena fasilitas di Mintorogo ini bunganya rendah jadi hasilnya lumayan untuk bisa dinikmati bersama keluarga. Jadi bisa mencukupi juga untuk kebutuhan sehari-hari,” Siswoyo Petani KSP KUD Mintorogo Foto Resha Aditya Program pembiayaan UMi sangat bermanfaat bagi masyarakat pertanian dalam mencukupi produksi usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para petani.

LAPORAN UTAMA 8 Maslahat UMi Bagi Petani 12 Rantai Program Bertaut, Dana UMi Bersambut 16 Infografis 18 Meniti Mimpi Bersama UMi 20 Peduli Pada yang Papa PHOTO STORY 22 Kreasi Lain Kain Pantai TEKA TEKI 22 Teka Teki Medkeu WAWANCARA 25 Regenerasi Kunci Angkat Prestasi POTRET KANTOR 28 Teladan Perubahan dari Timur BAGAIMANA CARANYA? 31 Langkah Mudah Laporkan Pelanggaran FIGUR 32 Keikhlasan Melakonkan Beragam Peran Daftar Isi Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya. BUKU 35 Kejutannya Sampai di Kalimat Terakhir OPINI 36 Peran Anggaran Dan Koordinasi Antar Lembaga Dalam UANG KITA BUAT APA 38 Liuk Elok Kelok 9 OPINI 46 Menjadi Calon Sosialita, Memakmurkan Indonesia GENERASI EMAS 48 Lestari Berkat Difusi Inovasi LOKAL 54 Surga Wisata Belanja FINANSIAL 56 Dana Darurat Saat Pandemik 5 DARI LAPANGAN BANTENG 6 EKSPOSUR Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. Pemimpin Redaksi: Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. Redaktur Pelaksana: Yani Kurnia A. Dewan Redaksi: Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistiyo. Tim Redaksi: Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwodidu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu Redaktur Foto: Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. Desain Grafis dan Layout: Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id. C O V E R S T O R Y : Dukungan pemerintah untuk meningkatkan geliat UMKM terus dilakukan. Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diluncurkan sejak tahun 2017 khusus tertuju bagi pelaku UMKM yang tidak bankable. Gambar mie ayam dari penjual gerobak merepresentasikan para pelaku usaha mikro yang dapat mengakses UMi.