Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data:

anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022;

anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;

RUP PDN melalui penyedia per bulan Juni tahun 2022; dan

transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:

anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan

realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.

Kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data:

target sasaran vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan booster ; dan

capaian vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan booster berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data:

tingkat pengangguran terbuka;

tingkat kemiskinan;

prevalensi stunting;

realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;

realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan

realisasi Tagging Stunting.

Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berdasarkan data inflasi bulan Mei tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c bersumber dari Kementerian Kesehatan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

KEPUTUSAN 1 1 1 TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEJABAT PELAKSANA YANG SELESAI MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN *) DI LINGKUNGAN (3) Menetapkan jabatan dan peringkat bagi pejabat pelaksana yang selesai menjalani hukuman disiplin berat di lingkungan (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 111 ini. Keputusan llJ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal (9) Salinan Keputusan1 ^1 1 ini disampaikan kepada:

Sekretariat Unit Eselon I;

Kepala Bagian Keuangan, Unit Eselon I;

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Unit Eselon I. Petikan Keputusanl ^1 1 m1 disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. •••••••••••••••••••••••• 1 NAMA NIP ••••••••••••••••••••• (13) •.•••••.•••••.•••• (14) jdih.kemenkeu.go.id KETERANGAN:

Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan (2) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I (3) Unit Eselon II yang bersangkutan (4) Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT (6) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (7) Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan (8) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan (9) TMT Pelaksana Umum yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat (10) Tempat dan tanggal penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum (11) Nama jabatan pimpinan unit Eselon I (12) Nama jabatan pimpinan unit Eselon II (13) Nama pimpinan unit Eselon II (14) NIP pimpinan unit Eselon II jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN KEPUTUSAN 11 Nomor TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEJABAT PELAKSANA YANG SELESAI MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN *) DI LINGKUNGAN 31 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEJABAT PELAKSANA YANG SELESAI MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN *) DI LINGKUNGAN 31 NO. NAMA/ PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN LAMA TMT BARU KETERANGAN ' NIP RUANG/ JABATAN PERINGKAT PERINGKAT JABATAN PERINGKAT TMT GOL TERAKHIR (41 (51 (61 (71 (81 (9) (10) (11) (12) (13) 1. Risa/ Penata Muda/ Diploma III Pengadministrasi 4 1 Maret Penata 8 • Ybs . selesai 1985 Illb Perkantoran Tk. V 2022 Keprotokolan Tk. menjalani 1 Oktober 2018 Penata V (Sekretaris hukuman disiplin Eselon II masa berupa kerja O tahun)) pembebasan jabatan selama 12 bulan (B2), • Sebelum hukuman disiplin menduduki jabatan Penata Keprotokolan Tk. IV (Sekretaris Eselon II masa kerja 3 tahun) • TMT I Maret 2023 2. Dani/ Penata Muda Tk. Diploma III Pengadministrasi 4 1 Maret Pengolah Data 8 • Ybs . selesai 1990 I /Illa Perkantoran Tk. V 2022 dan Informasi menjalani 1 April 2020 Tk.III hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya selama 12 bulan (B2) • Sebelum dijatuhi hukuman, Ybs. jdih.kemenkeu.go.id menduduki jabatan Pengolah Data dan Informasi Tk. I (10) • TMT 1 Maret 2023 3. Dewa/ Penata Muda Tk. Diploma III Pengolah Data 8 12 Juli Pawang Anjing 8 • Ybs. selesai 1985 I /Ille dan Informasi Tk. 2022 Tk. III akumulasi menjalani hukuman 1 April 2022 III masa kerja < 3 disiplin berupa tahun penurunan jabatan 1 (satu) tingkat le bih rendah (B 1) • Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, Ybs. menduduki jabatan Pawang Anjing Tk. II, go! IIIb, pendidikan DIII (9) • TMT 12 Juli 2023 4. Sheila/ Penata Muda Tk. Diploma III Pengadministrasi 4 15 Juni Pawang Anjing 8 • Ybs. selesai 1991 I /Ilic Perkantoran Tk. V 2022 Tk. III akumulasi menjalani hukuman 1 April 2022 Penata masa kerja < 3 disiplin berupa tahun pembebasan jabatan (B2) • Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, Ybs. menduduki jabatan Pawang Anjing Tk. II, go! IIIb, pendidikan DIII (9) • TMT 12 Juni 2023 KETERANGAN: ill Pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan 12) Nomor keputusan pimpinan unit Eselon I 13) Unit Eselon II yang bersangkutan (4) Nomorurut (5) Nama dan NIP Pegawai jdih.kemenkeu.go.id 161 Pangkat golongan/ ruang Pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasan jabatan yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir 171 Pendidikan terakhir Pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasan jabatan sesuai data pada unit kepegawaian di Unit Kerja yang bersangkutan 181 Nomenklatur jabatan dan kedudukan pada SK terakhir yang diduduki Pegawai 191 Peringkat jabatan pada SK terakhir yang diduduki Pegawai 1101 TMT Peringkat Pelaksana terakhir ditetapkan naik/mengalami perubahan 1111 Jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasanjabatan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum 1121 Peringkat yang diberikan kepada Pegawai pada saat dilakukan penurunan/pembebasanjabatan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum 1131 Keterangan mengenai: catatan: TMT yang bersangkutan dilakukan penurunan/pembebasanjabatan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum Predikat Kinerja Pelaksana Umum yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian atau Predikat Kinerja periode kedua yang bernilai Sangat Baik, Baik, Kurang atau Sangat Kurang sebagai akibat penetapan tetap yang belum digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian dapat digabungkan dengan Predikat Kinerja Tahunan Pegawai pada 1 (satu) Periode Evaluasi tahun berikutnya sebagai dasar penilaian pada Sidang Penilaian. *) diisi menyesuaikan jenis hukuman penjatuhan disiplin jdih.kemenkeu.go.id Q. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN KOP SURAT RESMI SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS YANG BERLAKU (tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepada Yth ............................ . di (tempat kedudukan) RAHASIA Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada: Nama NIP Pangkat Jabatan pada: hari tanggal jam tempat untuk menerima Keputusan ................... , Nomor .................. , tanggal .......... , tentang penjatuhan hukuman disiplin ............................................................. . Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

...................................................... *) Tembusan Yth : 1 ................................................................... ; dan

Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan. jdih.kemenkeu.go.id R. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA 1. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KOP SURAT RESMI SESUAI DENGAN TATA NASKAH DINAS YANG BERLAKU BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR ..................................... Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan . ..... tahun .... bertempat di ...... , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ····························································································· NIP ............................................................................................. Pangkat ····························································································· Jabatan : ····························································································· Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (yang menyerahkan). 2. Nama :

............................................................................................ NIP : ····························································································· Pangkat ............................................................................................. Jabatan ............................................................................................. Selanjutnya disebut PIHAKKEDUA (yang menerima). PIHAK PERTAMA menyerahkan dokumen seperti dalam daftar di bawah ini kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai berikut: No. Dokumen Jumlah Keterangan 1. ........... . .......... ...........

Dst. Dst. Dst. Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ) jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN 1. Umum Penentuan jenis Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan dengan menggunakan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD). Dalam MPJHD, dihasilkan sebuah nilai (Nilai Akhir) yang dapat dikonversi menjadi peringkat (grade) jenis Hukuman Disiplin tertentu. Semakin besar Nilai Akhir yang menunjukkan semakin besar bobot pelanggaran yang dilakukan Pegawai, semakin tinggi peringkat (grade) jenis Hukuman Disiplinnya, yang berarti semakin berat jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai. Penerapan MPJHD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

b. menentukan pasal yang dilanggar oleh Terperiksa; menentukan salah satu kategori kelompok pasal Pelanggaran Disiplin sebagai berikut:

kelompok I yaitu jenis pelanggaran atas kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yang hanya memiliki faktor pembobotan tetap yang telah ditentukan secara pasti tingkat dan jenis Hukuman Disiplin;

kelompok II yaitu jenis pelanggaran yang harus mempertimbangkan Dampak Negatif dalam penentuan jenis Hukuman Disiplin, yang terdiri atas pelanggaran: a) kewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan b) c) Pemerintah; kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; d) kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang- undangan; e) kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan f) penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g) kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) kewajiban untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah i) Negara Kesatuan Republik Indonesia; kewajiban untuk mengutamakan daripada kepentingan pribadi, golongan; kepentingan negara seseorang, dan/atau jdih.kemenkeu.go.id 3) 4) 5) j) kewajiban untuk melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada ha! yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; k) kewajiban untuk menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; m) larangan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; n) o) p) larangan melakukan pungutan di luar ketentuan; larangan melakukan kegiatan yang merugikan negara; larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan/atau q) larangan menghalangi berjalannya tugas kedinasan; kelompok III yaitujenis pelanggaran yang telah ditentukan tingkat Hukuman Disiplinnya namun belum diatur penentuan jenisnya, yang terdiri atas pelanggaran: a) kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; b) kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; c) kewajiban untuk menolak segala bentuk pemberian yang d) e) f) g) berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; larangan menyalahgunakan wewenang; larangan menjadi perantara untuk keuntungan pribadi dan/atau orang menggunakan kewenangan orang lain yang konflik kepentingan dengan jabatan; mendapatkan lain dengan diduga terjadi larangan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; larangan bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; h) larangan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, i) j) atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; larangan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; dan/atau larangan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; kelompok IV yaitu jenis pelanggaran atas larangan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; kelompok V yaitu jenis pelanggaran yang telah ditentukan tingkat Hukuman Disiplinnya berdasarkan ketaatan pelaporan harta kekayaan bagi pihak tertentu atau perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan politik, terdiri atas pelanggaran: a) kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan \j jdih.kemenkeu.go.id Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

kelompok VI yaitu jenis pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

menentukan jenis Hukuman Disiplin dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan/atau faktor yang meringankan;

mengonversi faktor yang memberatkan dan/atau faktor yang meringankan menjadi nilai;

faktor yang memberatkan dan/atau meringankan harus didukung bukti;

menghitung Nilai Akhir dengan cara menambahkan Nilai Pokok dengan Nilai Tambahan;

mengonversi Nilai Akhir menjadi Grade, dengan memperhatikan Rentang Nilai tempat Nilai Akhir tersebut berada;

menentukan satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat dalam hal Terperiksa melakukan beberapa pelanggaran setelah dilakukan perhitungan; dan

menetapkan jenis hukuman disiplin yang sesuai dengan Grade yang dihasilkan.

Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki 3 (tiga) tingkat yaitu Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat. Dalam Peraturan Menteri ini, masing-masing jenis Hukuman Disiplin dapat dijabarkan b . b "k t se agru. en u: Tabel-1 Jenis Hukuman Disiplin No. Jenis Hukuman Disiplin (Hukdis) Kategori Hukdis 1. Te2Uran lisan Ringan-1 2. TeP-n ran tertulis Ringan-2 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis Ringan-3 4. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar Sedang-1 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enaml bulan 5. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar Sedang-2 '25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilanl bulan 6. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar Sedang-3 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan 7. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah Berat-1 selama 12 (dua belas) bulan 8. Pembebasan dari jabatannya menjadi Berat-2 jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan 9. Pemberhentian dengan hormat tidak atas Berat-3 permintaan sendiri sebagai PNS Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku. Sebelum berlakunya peraturan pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. jdih.kemenkeu.go.id 3. Nilai Pokok Nilai Pokok merupakan nilai batas sebelum memasuki Rentang Nilai Tingkat Hukuman Disiplin tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel se b . b "k agai en ut: Tabel-2 Nilai Pokok No. Tingkat Hukuman Disiolin Rentang Nilai Nilai Pokok 1. Ringan 0 < X < 30 0 2. Sedang 30 < X < 60 30 3. Berat 60 < X 60 Dengan dem1k1an, maka:

jenis pelanggaran dengan tingkat Hukuman Disiplin ringan memiliki Nilai Pokok 0;

jenis pelanggaran dengan tingkat Hukuman Disiplin sedang memiliki Nilai Pokok 30; dan

jenis pelanggaran dengan tingkat Hukuman Disiplin berat memiliki Nilai Pokok 60.

Nilai Tambahan Selain Nilai Pokok, setiap jenis pelanggaran memiliki Nilai Tambahan yang merupakan komponen perhitungan dalam penentuan jenis Hukuman Disiplin berdasarkan faktor yang memberatkan dan/atau yang meringankan. Nilai Tambahan ditentukan oleh faktor-faktor yang terdapat dalam jenis pelanggaran sesuai dengan karakteristiknya, yaitu:

pembobotan tetap, yaitu nilai yang diberikan berdasarkan rentang nilai pada setiap tingkat Hukuman Disiplin;

pembobotan utama, yaitu nilai yang diberikan berdasarkan unsur dominan dalam setiap pelanggaran. Khusus untuk pelanggaran tertentu yang dilakukan secara bersama-sama, pembobotan utama berdasarkan peran Terperiksa;

pembobotan tambahan, yaitu nilai yang diberikan berdasarkan banyaknya jenis pelanggaran, rekam jejak Hukuman Disiplin, faktor kesengajaan, dan hambatan dalam proses pemeriksaan sebagai faktor pemberat;

pembobotan yang meringankan, yaitu nilai yang diberikan berdasarkan peran serta Terperiksa dalam penanganan kasus yang bersangkutan dan/atau pengungkapan Pelanggaran Disiplin; dan

sebagai faktor yang meringankan. Faktor yang meringankan akan menjadi pengurang Nilai Akhir. Faktor pembobotan unsur yang meringankan sebagai unsur pengurang dalam Nilai Akhir, dengan kondisi:

berperilaku baik dan / a tau kooperatif selama proses pemeriksaan, antara lain: tidak berbelit-belit, tidak menyembunyikan/ mempersulit/menghalangi perolehan informasi/ keterangan/ bukti, tidak menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan; dan/atau

sebagai inisiator pengungkapan pelanggaran yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Terperiksa secara bersama-sama serta berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan yang disampaikan kepada UKI/Inspektorat Jenderal. jdih.kemenkeu.go.id 5. Nilai Akhir Formula Nilai Akhir: Nilai Akhir = Nilai Pokok + Nilai Tambahan *) *) Nilai Tambahan = Faktor Pembobot Utama + Faktor Pembobot Tambahan - Faktor Pembobotan yang Meringankan Atau Nilai Tambahan = Faktor Pembobot Peran + Faktor Pembobot Tambahan - Faktor Pembobotan yang Meringankan *) sesuai dengan masing-masing kategori. Dengan menggunakan Daftar Grade, ditentukan jenis Hukuman Disiplin yang sesuai dengan Nilai Akhir yang diperoleh, yaitu dengan melihat pada Rentang Nilai manakah Nilai Akhir tersebut berada. Grade jenis Hukuman Disiplin terdiri dari 9 (sembilan) grade sesuai dengan banyaknya jenis Hukuman Disiplin yang terdapat dalam PP 94 Tah 2021 ·t un , yai u: Tabel-3 Daftar Grade No. Jenis Hukdis Grade Rentang 1. Te<>nran lisan Grade0l 0<x<l0 2. Teguran tertulis Grade02 10<x<20 3. Pernvataan tidak puas secara tertulis Grade03 20<x530 4. pemotongan tunjangan kinerja sebesar Grade04 30<x540 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enaml bulan 5. pemotongan tunjangan kinerja sebesar Grade 05 40<x550 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilanl bulan 6. pemotongan tunjangan kinerja sebesar Grade 06 50<x560 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belasl bulan 7. Penurunan jabatan setingkat lebih Grade 07 60<x570 rendah selama 12 (dua belasl bulan 8. Pembebasan darijabatannya menjadi Grade 08 70<x580 jabatan pelaksana selama 12 (dua belasl bulan 9. Pemberhentian dengan hormat tidak Grade 09 80<x atas permintaan sendiri sebagai PNS Faktor pembobotan utama, faktor pembobotan peran, faktor pembobotan tambahan, dan/atau faktor pembobotan yang meringankan hanya berdampak pada penentuan jenis Hukuman Disiplin dalam tingkat yang sama, sehingga:

Nilai Akhir yang melewati rentang nilai bawah tingkat Hukuman Disiplin akibat faktor yang meringankan, Hukuman Disiplin yang diberikan merupakan jenis paling rendah pada tingkat terse but. b. Nilai Akhir yang melewati rentang nilai atas tingkat Hukuman Disiplin akibat faktor yang meringankan, Hukuman Disiplin yang diberikan merupakan jenis paling tinggi pada tingkat terse but. c. Dalam ha! Nilai Akhir lebih kecil dari Nilai Pokok, jenis Hukuman Disiplin ditentukan berdasarkan rentang (Nilai Pokok + 1).

Kelompok Pelanggaran Disiplin Berdasarkan faktor pembobotan tetap, faktor pembobotan utama, faktor pembobotan tambahan, dan faktor unsur yang meringankan tersebut, makajenis Pelanggaran Disiplin dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu: } jdih.kemenkeu.go.id a. Kelompok I yaitujenis pelanggaran atas kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Kelompok I telah ditentukan secara r . k d . . H k D" . r pas 1 tmg at an 1e111s u uman !SIP lil. Tabel-4 Nilai Akhir Kelompok I No. Hari Tidak Masuk Keria Nilai Akhir 1. 3 10 2. 4-6 20 3. 7-10 30 4. 11-13 40 5. 14-16 50 6. 17-20 60 7. 21-24 70 8. 25-27 80 9. 28 90 10. 10 hari berturut-turut 90 b. Kelompok II yaitu jenis pelanggaran yang harus mempertimbangkan Dampa: k Negatif dalam penentuan jenis Hukuman Disiplin. N"l . P k k k 1 k II b . b "k t l aI 0 0 eompo se agar en u. Tabel-5 Nilai Pokok Kelompok II No. Pasal Pelanggaran Dampak Nilai pp 94/2021 Pokok 1. Pasal 3 huruf a Unit Keria, Instansi, Negara 60 2. Pasal 3 huruf b Unit Keria, Instansi 30 3. Pasal 3 huruf b Negara 60 4. ^- Pasal 3 huruf c, Unit Keria 0 huruf d, huruf e, Instansi 30 huruff, Negara 60 - Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf g dan hurufh - Pasal 5 huruf f, huruf g, huruf h, hurufi, hurufi. Nilai Tamba: han kelompok II ditentukan berdasarkan 4 (empat) faktor pembobotan tambahan dan 1 (satu) faktor pembobotan yang meringankan, yaitu:

Banyaknya jenis pelanggaran berdasarkan jumla: h pasal terkait kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerinta: h mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilanggar, dengan pilihan kondisi: a) hanya satu pasal yang dilanggar (Nilai 0); b) terdapat dua pasal yang dilanggar (Nilai 3,75); atau c) lebih dari dua pasal yang dilanggar (Nilai 7,5). 2) Rekamjeja: k Hukuman Disiplin yang tela: h selesai dijalani dengan pilihan kondisi: a) belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); b) perna: h satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 3,75); atau c) lebih dari satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 7,5). 3) Faktor kesengajaan, dengan pilihan kondisi: a) terpaksa melakukan pelanggaran (Nilai 0); b) tida: k sengaja/lalai melakukan pelanggaran (Nilai 3,75); atau c) sengaja mela: kukan pelanggaran (Nilai 7,5). 4) Fa: ktor hambatan dalam proses pemeriksaan, dengan pilihan kondisi: a) tida: k ditemukan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan (Nilai O); jdih.kemenkeu.go.id b) berperilaku tidak sopan, berbelit-belit, dan/atau tidak kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 3,75); dan/atau c) mempersulit/menghalangi perolehan informasi/ keterangan/bukti, menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan (Nilai 7,5). 5) Faktor pembobotan yang meringankan, dengan pilihan kondisi: a) berperilaku baik dan/atau kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 5); dan/atau b) sebagai inisiator pengungkapan pelanggaran yang berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan (Nilai 10). sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir e.1) dan butir e.2). Dengan demikian, Nilai Tambahan kelompok II untuk tingkat Hukuman Disiplin ringan, sedang atau berat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (I(Faktor Pembobotan Tambahan)-Faktor Pembobotan yang Meringankanl c. Kelompok III yaitu jenis pelanggaran yang telah ditentukan tingkat Hukuman Disiplinnya namun belum diatur penentuan jenisnya. Nilai Pokok kelomook III seba!lai berikut. Tabel-6 Nilai Pokok Kelomnok III No. Pasal Pelanaaaran PP 94/2021 Nilai Pokok 1. Pasal 4 huruf a dan huruf b 30 2. Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 60 huruf e, huruf k, dan huruf 1 Kelompok III dibagi menjadi:

Kelompok III umum yang tidak terkait penerimaan uang dan/atau kerugian negara/pihak lain. Nilai Tambahan kelompok III umum ditentukan berdasarkan 4 (empat) faktor pembobotan tambahan dan 1 (satu) faktor pembobotan yang meringankan, yaitu: a) Banyaknya jenis pelanggaran berdasarkan jumlah pasal terkait kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilanggar, dengan pilihan kondisi:

hanya satu pasal yang dilanggar (Nilai O);

terdapat dua pasal yang dilanggar (Nilai 2,5); atau

lebih dari dua pasal yang dilanggar (Nilai 5). b) Rekam jejak Hukuman Disiplin yang telah selesai dijalani dengan pilihan kondisi:

belum pernah dijatuhi Hukurnan Disiplin (Nilai O); atau

pernah satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 15). c) Faktor kesengajaan, dengan pilihan kondisi:

terpaksa melakukan pelanggaran (Nilai O);

tidak sengaja/lalai melakukan pelanggaran (Nilai 2,5); atau

sengaja melakukan pelanggaran (Nilai 5). d) Faktor hambatan dalam proses pemeriksaan, dengan pilihan kondisi:

tidak ditemukan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan (Nilai O); jdih.kemenkeu.go.id (2) berperilaku tidak sopan, berbelit-belit, dan/atau tidak kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 2,5); dan/atau

mempersulit/menghalangi perolehan informasi/ keterangan/bukti, menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan (Nilai 5). e) Faktor pembobotan unsur yang meringankan, dengan pilihan kondisi:

berperilaku baik dan/atau kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai Pengurang 5); dan/atau

sebagai inisiator pengungkapan pelanggaran yang berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan (Nilai Pengurang 10). Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir e.1) dan butir e.2). Dengan demikian, Nilai Tambahan kelompok III umum untuk tingkat Hukuman Disiplin sedang atau berat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (I(Faktor Pembobotan Tambahan)-Faktor Pembobotan yang Meringankan) 2) Kelompok III khusus yang disertai dengan penerimaan uang dan/atau kerugian negara/pihak lain. Kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian pihak lain merupakan segala kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dialami oleh pegawai lain, pihak yang dilayani, dan/atau pihak lainnya. Nilai Tambahan kelompok III khusus ditentukan berdasarkan: faktor pembobotan peran atau pembobotan utama; faktor pembobotan tambahan; dan faktor pembobotan yang meringankan. a) Pelanggaran Disiplin pada kelompok III khusus yang dilakukan bersama-sama memiliki faktor pembobotan sebagai berikut. (1) P b b t em o o an peran Tabel-7 Nilai Pembobotan Peran Kelompok III Khusus No. Peran Nilai Tambahan 1. Pelaku Pasif 10 2. Pelaku Aktif 20 3. Inisiator 30 (2) Pembobotan tambahan, berdasarkan jumlah uang yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan:

sampai dengan Rpl0 Juta (Nilai 2,5);

lebih dari Rpl0 Juta s.d. Rp50 Juta (nilai 5);

lebih dari Rp50 Juta s.d. Rpl00 Juta (Nilai 7,5); atau

iv. lebih dari Rpl00 Juta (Nilai 10). b) Pelanggaran Disiplin pada kelompok III khusus yang dilakukan secara individual memiliki faktor pembobotan sebagai berikut. (1) Pembobotan utama, berdasarkan jumlah uang yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan:

sampai dengan Rpl0 Juta (Nilai 7,5); \J jdih.kemenkeu.go.id ii. lebih dari Rpl0 Juta s.d. Rp50 Juta (nilai 15);

lebih dari Rp50 Juta s.d. Rpl00 Juta (Nilai 22,5); atau

1v. lebih dari Rpl00 Juta (Nilai 30).

Pembobotan tambahan, berdasarkan faktor-faktor:

Banyaknya jenis pelanggaran berdasarkan jumlah pasal terkait kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilanggar, dengan pilihan kondisi: (a) hanya satu pasal yang dilanggar (Nilai 0); (b) terdapat dua pasal yang dilanggar (Nilai 1,25); atau (c) lebih dari dua pasal yang dilanggar (Nilai 2,5). ii. Rekam jejak Hukuman Disiplin yang telah selesai dijalani dengan pilihan kondisi: (a) belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); (b) pernah satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 1,25); atau (c) lebih dari satu kali dijatuhi hukuman disiplin (Nilai 2,5).

Faktor kesengajaan, dengan pilihan kondisi: (a) terpaksa melakukan pelanggaran (Nilai 0); (b) tidak sengaja/lalai melakukan pelanggaran (Nilai 1,25); a tau (c) sengaja melakukan pelanggaran (Nilai 2,5). iv. Faktor hambatan dalam proses pemeriksaan, dengan pilihan kondisi: (a) tidak ditemukan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan (Nilai 0); (b) berperilaku tidak sopan, berbelit-belit, dan/ a tau tidak kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 1,25); dan/atau (c) mempersulit/menghalangi perolehan informasi/keterangan/bukti, menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan (Nilai 2,5). (3) Kelompok III khusus memiliki faktor pembobotan yang meringankan, dengan pilihan kondisi:

berperilaku baik dan / a tau kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 5); dan/atau

sebagai inisiator pengnngkapan pelanggaran yang berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan (Nilai 10). Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir e.1) dan butir e.2). Dengan demikian, Nilai Tambahan kelompok III khusus untuk tingkat Hukuman Disiplin berat dihitung dengan rumus seba ai berikut: (Faktor Pembobotan Utama atau Faktor Pembobotan Peran + Faktor Pembobotan Tambahan - Faktor jdih.kemenkeu.go.id d. Kelompok IV yaitu jenis pelanggaran atas larangan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Nilai Pokok kelompok IV sebesar 30. Nilai Tambahan kelompok IV ditentukan berdasarkan faktor:

Pembobotan utama, berdasarkan nilai kerugian bagi pihak yang dilayani yaitu: a) terdapat kerugian bagi pihak yang dilayani namun tidak teridentifikasi nilainya (Nilai 7 ,5); b) terdapat kerugian bagi pihak yang dilayani sampai dengan Rp50 Juta. (Nilai 15); atau c) terdapat kerugian bagi pihak yang dilayani lebih dari Rp50 Juta. (Nilai 22,5). 2) Pembobotan tambahan, berdasarkan faktor-faktor: a) Banyaknya jenis pelanggaran berdasarkan jumlah pasal terkait kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilanggar, dengan pilihan kondisi:

hanya satu pasal yang dilanggar (Nilai O);

terdapat dua pasal yang dilanggar (Nilai 1,25); atau

lebih dari dua pasal yang dilanggar (Nilai 2,5). b) Rekam jejak Hukuman Disiplin yang telah selesai dijalani dengan pilihan kondisi:

belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai O);

pernah satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 1,25); atau

lebih dari satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 2,5). c) Faktor kesengajaan, dengan pilihan kondisi:

terpaksa melakukan pelanggaran (Nilai 0);

tidak sengaja/lalai melakukan pelanggaran (Nilai 1,25); atau

sengaja melakukan pelanggaran (Nilai 2,5). d) Faktor hambatan dalam proses pemeriksaan, dengan pilihan kondisi:

tidak ditemukan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan (Nilai 0);

berperilaku tidak sopan, berbelit-belit, dan/atau tidak kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 1,25); dan/atau

mempersulit/menghalangi perolehan informasi/ keterangan/bukti, Menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan (Nilai 2,5). 3) Kelompok IV memiliki faktor pembobotan yang meringankan, dengan pilihan kondisi:

berperilaku baik dan / a tau kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 5); dan/atau

sebagai inisiator pengungkapan pelanggaran yang berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan (Nilai 10). Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir e.1) dan butir e.2). Dengan demikian Nilai Tambahan kelompok IV untuk tingkat Hukuman Disiplin sedang dihitung dengan rumus sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id (Faktor Pembobotan Utama + Faktor Pembobotan Tambahan) - Faktor Pembobotan yang Meringankan) e. Kelompok V yaitu jenis pelanggaran yang telah ditentukan tingkat Hukuman Disiplinnya berdasarkan pihak atau perbuatan tertentu. N'l . P k k k I k V b 1 ar 0 0 e omoo se esar: Tabel-8 Nilai Pokok Kelompok V No. Pasal PP 94/2021 Nilai Pokok 1. Pasal 4 huruf e yang dilakukan oleh Pejabat 30 Administrator/Pejabat Fungsional 2. Pasal 4 huruf e yang dilakukan oleh Pejabat 60 Pimpinan Tin,,.,,.i/Peiabat Lainnva 3. Pasal 5 angka 2 30 4. Pasal 5 angka 3 60 5. Pasal 5 angka 4 60 6. Pasal 5 angka 5 60 7. Pasal 5 angka 6 60 8. Pasal 5 angka 7 60 Nilai Tambahan Kelompok V ditentukan berdasarkan 4 (empat) faktor pembobotan tarnbahan dan 1 (satu) faktor pembobotan yang meringankan, yaitu:

Banyaknya jenis pelanggaran berdasarkan jumlah pasal terkait kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilanggar, dengan pilihan kondisi: a) hanya satu pasal yang dilanggar (Nilai O); b) terdapat dua pasal yang dilanggar (Nilai 3,75); atau c) lebih dari dua pasal yang dilanggar (Nilai 7,5). 2) Rekarnjejak Hukuman Disiplin yang telah selesai dijalani dengan · pilihan kondisi: a) belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); b) pernah satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 3,75); atau c) lebih dari satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 7,5). 3) Faktor kesengajaan, dengan pilihan kondisi: a) terpaksa melakukan pelanggaran (Nilai 0); b) tidak sengaja/lalai melakukan pelanggaran (Nilai 3,75); atau c) sengaja melakukan pelanggaran (Nilai 7,5). 4) Faktor harnbatan dalam proses pemeriksaan, dengan pilihan kondisi: a) tidak ditemukan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan (Nilai 0); b) berperilaku tidak sopan, berbelit-belit, dan/atau tidak kooperatif selarna proses pemeriksaan (Nilai 3,75); dan/atau c) mempersulit/menghalangi perolehan informasi/ keterangan/bukti, menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan (Nilai 7,5). 5) Faktor pembobotan yang meringankan, dengan pilihan kondisi: a) berperilaku baik dan/atau kooperatif selarna proses pemeriksaan (Nilai 5); dan/atau b) sebagai inisiator pengungkapan pelanggaran yang berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan (Nilai 10). Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir e.l) dan butir e.2). jdih.kemenkeu.go.id Dengan demikian Nilai Tambahan Kelompok V untuk tingkat Hukuman Disiplin sedang atau berat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (I(Faktor Pembobotan Tambahan)-Faktor Pembobotan yang Merine-ankan) f. Kelompok VI yaitu jenis pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Nilai Pokok Kelompok VI sebesar 60. Nilai Tambahan kelompok VI ditentukan berdasarkan faktor pembobotan utama, pembobotan tambahan, dan faktor pembobotan yang meringankan, yaitu:

Pembobotan utama, berdasarkan kondisi dan dampak yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut: a) pelanggaran tidak menimbulkan dampak pada reputasi dan/atau pelaksanaan tugas unit kerja/instansi/ organisasi (Nilai 0); b) berdampak pada reputasi dan/atau pelaksanaan tugas unit kerja (Nilai 15); atau c) berdampak pada reputasi dan/atau pelaksanaan tugas instansi dan/atau dijadikan tersangka atas pelanggaran tersebut (Nilai 30). 2) Pembobotan tambahan, berdasarkan faktor-faktor: a) Rekam jejak Hukuman Disiplin yang telah selesai dijalani dengan pilihan kondisi:

belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0);

pernah satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 2,5); atau

lebih dari satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 5). b) Faktor hambatan dalam proses pemeriksaan, dengan pilihan kondisi:

tidak ditemukan perilaku terperiksa yang menghambat proses pemeriksaan (Nilai 0);

berperilaku tidak sopan, berbelit-belit, dan/atau tidak kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 2,5); dan/atau

mempersulit/menghalangi perolehan informasi/ keterangan/bukti, menghilangkan barang bukti, dan/atau merusak dokumen pemeriksaan (Nilai 5). 3) Kelompok VI memiliki faktor pembobotan yang meringankan, dengan pilihan kondisi: a) berperilaku baik dan/atau kooperatif selama proses pemeriksaan (Nilai 5); dan/atau b) sebagai inisiator pengungkapan pelanggaran yang berdampak signifikan pada penegakan integritas di Kementerian Keuangan (Nilai 10). Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir e.1) dan butir e.2). Dengan demikian, Nilai Tambahan kelompok VI untuk tingkat Hukuman Disi lin sedan dihitun den an rumus sebao-ai berikut: (Faktor Pembobotan Utama + Faktor Pembobotan Tambahan - Faktor Pembobotan ano- Merin ankan F " jdih.kemenkeu.go.id 7. Contoh Penerapan MPJHD a. Kelompok I Pegawai A melakukan Pelanggaran Disiplin berupa tidak masuk kerja selama 7 hari kerja tanpa alasan yang sah. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pegawai A terbukti tidak masuk kerja selama 7 hari kerja tanpa alasan yang sah dan melanggar Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021. Pelanggaran tersebut dikenakan Hukuman Disiplin yang telah ditentukan secara pasti tingkat dan jenis Hukuman Disiplinnya berdasarkan ketentuan PP 94 Tahun 2021. Penentuan jenis Hukuman Disiplin Pegawai A dengan menggunakan MPJHD sebagai berikut. 1) Nilai Akhir = 30 {Lihat Tabel-4 Nilai Akhir Kelompok I). 2) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Ringan-3 (Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, maka Pegawai A yang melakukan pelanggaran dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Ringan-3 berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (Lihat Tabel-1 Jenis Hukuman Disiplin). b. Kelompok II Pegawai B, melakukan Pelanggaran Disiplin yaitu tidak mengutamakan kepentingan Pemerintah dan/atau Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pegawai B terbukti melanggar Pasal 4 huruf c PP 94 Tahun 2021. Pelanggaran Pegawai B tersebut berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara. Pegawai B hanya melanggar 1 pasal dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya. Pegawai B mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan memberikan bukti/keterangan yang mendukung fakta pelanggaran yang dilakukan. Penentuan jenis Hukuman Disiplin terhadap pelanggaran Pegawai B menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Pelanggaran Disiplin Pegawai B berdampak negatif terhadap pemerintah/negara termasuk Pelanggaran Disiplin tingkat berat. 2) Nilai Pokok = 60 {Lihat Tabel-5 Nilai Pokok Kelompok II). 3) Faktor pembobotan tambahan: a) Banyak Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai B yaitu 1 (satu) Pasal (Nilai 0); b) Pegawai B belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); c) Pegawai B mengakui pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja (Nilai 7,5); dan d) Tidak terdapat hambatan dalam proses pemeriksaan Pegawai B (Nilai 0). 4) Faktor pembobotan yang meringankan: Pegawai B kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 5) 5) Perhitungan: No Unsur Unsur Jumlah 1. Nilai Pokok 60 2. Nilai Tambahan 2,5 2.1. Faktor Pembobotan Tambahan Jumlah Pasal 0 Rekam ieiak 0 Faktor Kesengaiaan 7,5 Hambatan Pemeriksaan 0 jdih.kemenkeu.go.id Faktor Pembobotan yang 2.2. Merirn; ,: ankan (-5} 3. Nilai Akhir 62,5 6) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir sebesar 62,5 berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Berat-1 (Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, Pegawai B dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Berat-1 berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua betas) bulan. c. Kelompok III Kelompok III Umum Pegawai C, melakukan Pelanggaran Disiplin yaitu menyalahgunakan wewenang. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pegawai C telah dibuktikan melanggar Pasal 5 huruf a PP 94 Tahun 2021. Selain melanggar Pasal 5 huruf a PP 94 Tahun 2021, Pegawai B terbukti tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sesuai dengan Pasal 3 huruf e PP 94 Tahun 2021. Pegawai C belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya. Dalam proses pengumpulan informasi untuk mendukung pemeriksaan pelanggaran, Pegawai C menghilangkan informasi/bukti berupa dokumen yang menjadi bukti pelanggaran dimaksud. Berdasarkan bukti dan petunjuk lain, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan Pegawai C mengakui melakukan pelanggaran tersebut secara sengaja dan mengakui telah menghilangkan informasi/bukti berupa dokumen dengan tujuan untuk menutupi bukti pelanggaran yang bersangkutan. Tidak ditemukan adanya unsur penerimaan uang atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai C. Penentuan jenis Hukuman Disiplin Pegawai C dengan menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Pelanggaran Pegawai C merupakan Pelanggaran Disiplin yang diancam dengan tingkat Hukuman Disiplin berat 2) Nilai Pokok = 60 (Lihat Tabel-5 Nilai Pokok Kelompok II). 3) Sehubungan dengan tidak ditemukannya unsur penerimaan uang, maka pelanggaran atas Pasal 5 huruf a PP 94 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pegawai C merupakan Kelompok III Umum. 4) Faktor pembobotan tambahan: a) Banyak Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai C yaitu 2 (dua) Pasal (Nilai 2,5); b) Pegawai C belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); c) Pegawai C terbukti melakukan pelanggaran tersebut secara sengaja (Nilai 5); dan d) Pegawai C terbukti menghilangkan informasi/bukti sehingga menghambat proses pemeriksaan (Nilai 5). 5) Faktor pembobotan yang meringankan: Pegawai C tidak kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 0). 6) Perhitune: an: No Unsur Unsur Jumlah 1. Nilai Pokok 60 2. Nilai Tambahan 12,5 2.1. Faktor Pembobotan Tambahan Jumlah Pasal 2,5 Rekam ieiak 0 jdih.kemenkeu.go.id Faktor Kesengaiaan 5 Hambatan Pemeriksaan 5 Faktor Pembobotan yang 2.2. Merimmnkan (Ol 3. Nilai Akhir 72,5 7) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir sebesar 72,5 berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Berat-2 (Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, Pegawai C dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Berat-2 berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Kelompok III Khusus - Individual Pegawai D, melakukan pelanggaran yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terbukti melanggar Pasal 5 huruf k PP 94 Tahun 2021. Atas pelanggaran tersebut, Pegawai D terbukti menerima uang sebesar Rp 70 Juta. Pegawai D belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya. Dalam proses pengumpulan informasi untuk mendukung pemeriksaan pelanggaran, Pegawai D menghilangkan informasi/bukti dengan menghapus rekaman CCTV. Berdasarkan bukti dan petunjuk lain, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan Pegawai D mengakui melakukan pelanggaran tersebut secara sendiri/individual dan sengaja, serta mengakui telah menghilangkan informasi/bukti dengan menghapus rekaman CCTV dengan tujuan untuk menutupi bukti pelanggaran yang bersangkutan. Penentuanjenis Hukuman Disiplin perhitungan menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Perbuatan Pegawai D diancam dengan tingkat Hukuman Disiplin berat. 2) Nilai Pokok = 60 (Lihat Tabel-5 Nilai Pokok Kelompok II). 3) Sehubungan dengan terdapat unsur penerimaan uang sebesar Rp 70 Juta yang dilakukan secara sendiri/individual, maka pelanggaran atas . Pasal 5 huruf k PP 94 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pegawai D merupakan Kelompok III Khusus - Individual. 4) Faktor pembobotan utama: Penerimaan uang sebesar Rp 70 Juta (Nilai 22,5). 5) Faktor pembobotan tambahan: a) Banyak jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai D yaitu 1 (satu) Pasal (Nilai 0); b) Pegawai D belum pemah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); c) Pegawai D terbukti melakukan pelanggaran tersebut secara sengaja (Nilai 2,5); dan d) Pegawai D terbukti menghilangkan informasi/bukti sehingga menghambat proses pemeriksaan (Nilai 2,5). 6) Faktor pembobotan yang meringankan: Pegawai D tidak kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 0). 7) Perhitun!lan: No Unsur Unsur Jumlah 1. Nilai Pokok 60 2. Nilai Tambahan 27,5 2.1. Faktor Pembobotan Utama 22,5 2.2. Faktor Pembobotan Tambahan jdih.kemenkeu.go.id Jumlah Pasal 0 Rekam ieiak 0 Faktor Kesernmiaan 2,5 Hambatan Pemeriksaan 2,5 Faktor Pembobotan yang 2.3. Meringankan (Ol 3. Nilai Akhir 87,5 8) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir sebesar 87,5 berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Berat-3 (Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, Pegawai D dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Berat-3 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kelompok III Khusus - Bersama-sama Pegawai E, melakukan pelanggaran yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Pegawai E terbukti melanggar Pasal 5 huruf k PP 94 Tahun 2021. Atas pelanggaran tersebut, Pegawai E terbukti menerima uang dari pihak pihak eksternal untuk kemudian dibagikan kepada pegawai lain serta berdasarkan perhitungan telah menerima uang sebesar Rp 70 Juta secara tidak sah. Pegawai E belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya, kooperatif dalam pemeriksaan, serta mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Kepada Tim Pemeriksa, Pegawai E menyampaikan terdapat pelanggaran serupa yang dilakukan oleh kelompok Pegawai lain dengan pelanggaran penerimaan uang yang lebih besar dan bersedia untuk memberikan bukti yang mendukung pengungkapan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok Pegawai lain dimaksud. Penentuan jenis Hukuman Disiplin pegawai E dengan menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Perbuatan Pegawai E merupakan Pelanggaran Disiplin tingkat berat yang diancam dengan tingkat Hukuman Disiplin berat. Nilai Pokok = 60 (Lihat Tabel-5 Nilai Pokok Kelompok II). Sehubungan dengan terdapat unsur penerimaan uang sebesar Rp 70 Juta yang dilakukan secara bersama-sama, maka pelanggaran 2) 3) atas Pasal 5 huruf k PP 94 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pegawai D merupakan Kelompok III Khusus - Bersama-sama. 4) Faktor pembobotan peran: Pegawai E merupakan pihak yang menerima uang dari pihak eksternal untuk kemudian dibagikan kepada Pegawai lain sehingga termasuk dalam kategori Peran Pelaku Aktif (Nilai 20). 5) Faktor pembobotan tambahan: Pegawai E menerima uang sejumlah Rp 70 Juta (Nilai 7,5). Banyak Jenis Pelanggaran, rekam jejak hukuman disiplin, faktor kesengajaan, dan hambatan dalam pemeriksaan tidak mempengaruhi Faktor Pembobotan pada kategori Kelompok III Khusus- Bersama-sama. 6) Faktor pembobotan. yang meringankan: Pegawai E kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 5); dan Pegawai E berinisiatif dan mendukung pengungkapan pelanggaran (Nilai 10). 7) Perhitungan: I No I Unsur Unsur I Jumlah \J jdih.kemenkeu.go.id d.

Nilai Pokok 60 2. Nilai Tambahan 12,5 2.1. Faktor Pembobotan Peran 20 2.2. Faktor Pembobotan Tambahan Jumlah Uane: Diterima 7,5 Faktor Pembobotan yang 2.3. Meringankan (15) 3. Nilai Akhir 72,5 8) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir sebesar 72,5 berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Berat-2 (Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, Pegawai E dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Berat-2 berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. Kelompok IV Pegawai F, melakukan pelanggaran yaitu tidak melakukan tindakan sehingga mengakibat kerugian bagi pihak yang dilayani. Setelah dilakukan pemeriksaan pegawai F, terbukti melanggar Pasal 5 huruf m PP 94 Tahun 2021. Pegawai F hanya melanggar 1 pasal dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya. Pegawai F mengakui lalai melaksanakan tugasnya sehingga merugikan pihak yang dilayani. Pihak yang dilayani mengalami kerugian namun tidak dapat diidentifikasi nilainya. Pegawai F kooperatif dalam pemeriksaan dengan memberikan bukti/keterangan yang mendukung fakta pelanggaran yang dilakukan. Penentuan jenis Hukuman Disiplin dengan menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Perbuatan Pegawai F merupakan pelanggaran yang diancam dengan tingkat Hukuman Disiplin sedang. 2) 3) 4) 5) 6) Nilai Pokok ~ 30. Faktor pembobotan utama: Perbuatan Pegawai F mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani namun tidak dapat diidentifikasi nilai kerugiannya (Nilai 7,5). Faktor pembobotan tambahan: a) banyak Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai F yaitu 1 (satu) Pasal (Nilai 0); b) c) Pegawai F belum pemah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 0); Pegawai F lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani (Nilai 1,25); dan d) tidak terdapat hambatan dalam proses pemeriksaan Pegawai F (Nilai 0). Faktor pembobotan yang meringankan: Pegawai F kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 5). Perh1tungan: No Unsur Unsur Jumlah 1. Nilai Pokok 30 2. Nilai Tambahan 3,75 2.1. Faktor Pembobotan Utama 7,5 2.2. Faktor Pembobotan Tambahan Jumlah Pasal 0 Rekam ieiak 0 Faktor Kesengaiaan 1,25 jdih.kemenkeu.go.id Hambatan Pemeriksaan 0 Faktor Pembobotan yang 2.3. Meringankan (5) 3. Nilai Akhir 33,75 7) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir sebesar 33,75 berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Sedang-1 (Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, Pegawai F dikenakan jenis Hukuman Disiplin Sedang-1 berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan. Sehubungan dengan peraturan pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan belum berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, Pegawai F dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Sedang-1 berdasarkan PP 53 Tahun 2010 berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. e. Kelompok V Pegawai G merupakan seorang pejabat fungsional yang melakukan pelanggaran yaitu tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pemeriksaan pegawai G terbukti melanggar Pasal 4 huruf e PP 94 Tahun 2021. Pegawai G hanya melanggar 1 pasal dan pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya sebanyak 1 kali. Pegawai G mengakui tidak sengaja/lalai melakukan pelanggaran dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan memberikan bukti/keterangan yang mendukung fakta pelanggaran yang dilakukan. Penentuan jenis Hukuman Disiplin dengan menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Perbuatan Pegawai G termasuk pelanggaran yang diancam dengan tingkat Hukuman Disiplin sedang. 2) Nilai Pokok = 30 (Lihat Tabel-8 Nilai Pokok Kelompok V). 3) Faktor pembobotan tambahan: a) banyak jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai G yaitu 1 (satu) Pasal (Nilai 0); b) Pegawai G pernah satu kali dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 3,75); c) Pegawai G mengakui tidak sengaja/lalai melakukan pelanggaran (Nilai 3,75); dan d) tidak terdapat hambatan dalam proses pemeriksaan Pegawai G (Nilai 0). 4) Faktor pembobotan yang meringankan: Pegawai G kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 5). 5) Perhitungan: No Unsur Unsur Jumlah 1. Nilai Pokok 30 2. Nilai Tambahan 2,5 2.1. Faktor Pembobotan Tambahan Jumlah Pasal 0 Rekam ieiak 3,75 Faktor Kesengaiaan 3,75 Hambatan Pemeriksaan 0 jdih.kemenkeu.go.id Faktor Pembobotan yang 2.2. Meringankan (5) 3. Nilai Akhir 32,5 6) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Nilai Akhir sebesar 32,5 berada pada Rentang Nilai Jenis Hukuman Disiplin Sedang-1 {Lihat Tabel-3 Daftar Grade). Mengacu pada grade pelanggaran dalam Tabel-3 Daftar Grade, Pegawai tersebut dikenakan Jenis Hukuman Disiplin Sedang-1 berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan. Sehubungan dengan peraturan pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan belum berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, Pegawai G dikenakan jenis Hukuman Disiplin Sedang-1 berdasarkan PP 53 Tahun 2010 berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. f. Kelompok VI Pegawai H melakukan pelanggaran yaitu hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Setelah dilakukan pemeriksaan, pegawai H terbukti melanggar Pasal 15 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai H ini diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga menurunkan reputasi unit kerja. Pegawai H hanya melanggar 1 pasal dan pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sebelumnya sebanyak 2 kali. Pegawai H kooperatif dalam pemeriksaan dengan memberikan bukti/keterangan yang mendukung fakta pelanggaran yang dilakukan. Penentuan jenis Hukuman Disiplin Pegawai H dengan menggunakan MPJHD sebagai berikut:

Perbuatan Pegawai H termasuk Pelanggaran Disiplin yang diancam dengan tingkat Hukuman Disiplin berat. 2) Nilai Pokok = 60. 3) Faktor pembobotan utama: Berdampak pada reputasi dan/atau pelaksanaan tugas unit kerja (Nilai 15). 4) Faktor pembobotan tambahan: a) Pegawai H lebih dari satu kali dijatuhi hukuman disiplin (Nilai 5); dan b) tidak terdapat hambatan dalam proses pemeriksaan Pegawai H (Nilai 0). 5) Faktor pembobotan yang meringankan: Pegawai H kooperatif dalam pemeriksaan (Nilai 5). 6) Perhituncran· '" No Unsur Unsur Jumlah 1. Nilai Pokok 60 2. Nilai Tambahan 15 2.1. Faktor Pembobotan Utama 15 2.2. Faktor Pembobotan Tambahan Rekam ieiak 5 Hambatan Pemeriksaan 0 Faktor Pembobotan yang 2.3. Meringankan 151 3. Nilai Akhir 75 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN A. PENJELASAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN No.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pengawas.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa penurunanjabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan darijabatan selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Pengawas berlaku sebagaimana Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Pengawas sebagai berikut: Jabatan Pangkat/ Pendidikan Grading Hukdis Hukdis Gol Awal Berat Berat Berupa Berupa Penurunan · Pembebasan Jabatan Dari Setingkat Jabatan Lebih Rendah Kasubbag Penata/ S1 16 Penelaah Penelaah X Ille Teknis Teknis Kebijakan Kebijakan Tk. I Tk. II (12) (11) Kasubbag Penata S1 15 Penelaah Penelaah y Muda/ Teknis Teknis IIIb Kebijakan Kebijakan Tk. II Tk. III (11) (10) Kasubbag Penata/ DIII 14 Pengolah Pengolah z Ille Data dan Data dan Informasi Informasi Tk. I Tk. II (10) (9) 2. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional K atego ri Keterampilan dan/atau Jabatan Fungsional Jenjang Terendah pada Kategori Keahlian.

Penerap an Penj atuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa penurunanjabatan setingkat lebih rendah selama 12 (du a belas) bulan bagi Pej aba t Fungsional Jenjang Terendah pada Kategorinya berlaku sebagaimana Peraturan Menteri ini jdih.kemenkeu.go.id No.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Jenjang Kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Jenjang Terendah pada Kategori Keahlian berlaku sebagaimana Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan dan Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Jenjang Terendah pada Kategori Keahlian dan/atau Jenjang Terendah pada Kategorinya sebagai berikut: Jabatan Pangkat/ Pendidikan Grading Hukdis Berat Hukdis Berat Go! Awal Berupa Berupa Penurunan Pembebasan Jabatan Dari Jabatan Setingkat Lebih Rendah JF Analis Penata S1 12 Penelaah Teknis Penelaah Teknis Anggaran Muda/ Kebijakan Tk. II Kebijakan Tk. IV Pertama IIIb (11) (9) JF Penata S1 11 Penata Layanan Penelaah Teknis Arsiparis Muda/ Operasional Tk. Kebijakan Tk. IV Pertama IIIb III (9) (11) JF Pengatur DI 7 Pengadministrasi Pengadministrasi Pranata Muda/ Perkantoran Tk. Perkantoran Tk. Komputer Ila III (6) V (4) Pelaksana Pemula JF Pengatur DI 5 Pengadministrasi Pengadministrasi Asisten Muda/ Perkantoran Tk. Perkantoran Tk. Apoteker Ila V (5) V (4) Pelaksana Pemula JF PBC Pengatur DI 6 Pengadministrasi Pengadministrasi Pelaksana Muda/ Perkantoran Tk. Perkantoran Tk. Pemula Ila IV (6) V (4) 3. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pelaksana Umum.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa penurunanjabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan bagi Pelaksana Umum berlaku sebagaimana Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan dan Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pelaksana Umum sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id . No. Jabatan Jabatan dan Hukdis Berat Hukdis Berat Peringkat Berupa Berupa Awal Penurunan Pembebasan Jabatan Dari Jabatan Setingkat Lebih Rendah 1. Pelaksana a. Penelaah a. Penelaah Pengadministras Umum Teknis Teknis 1 Perkantoran Kebijakan Kebijakan Tk. Tk. V (4) Tk. II (11) III (10) b. Pengolah b. Pengolah Data Data dan dan Informasi Informasi Tk. II (9) Tk. I (10) c. Pengolah Data C. Pengolah dan Informasi Data dan Tk. V (6) Informasi Tk. IV (7) 4. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pelaksana Tugas Belajar.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa penurunanjabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan bagi Pelaksana Khusus/Pelaksana Tugas Belajar/Pelaksana Tertentu berlaku sebagaimana Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan dan Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagai berikut: No. Jabatan Jabatan dan Hukdis Berat Hukdis Berat Peringkat Berupa Berupa Awal Penurunan Pembebasan Dari Jabatan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 1. Pelaksana Pelaksana PU sebagai Pengadministrasi Tugas Tugas Belajar Penelaah Perkantoran Tk. V Belajar Tk. I (12), go! Teknis (4) IIIc, Kebijakan Tk. II pendidikan (11) S1/D4 5. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pelaksana Khusus.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa penurunanjabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan bagi Pelaksana Khusus berlaku sebagaimana Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan dan Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pelaksana Khusus sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id No. Jabatan Jabatan dan Hukdis Berat Hukdis Berat Peringkat Berupa Berupa Awal Penurunan Pembebasan Jabatan Dari Jabatan Setingkat Lebih · Rendah 1. Pelaksana a. Penata a. PU sebagai Pengadminist Khusus Keprotokol Pengolah Data ras1 an Tk. IV dan Informasi Perkantoran (Sekretaris Tk. III (8) Tk. V (4) Eselon II), go! Ile, pendidikan DIII (9) b. Penata b. PU sebagai Keprotokol Pengadministr an Tk. II as1 (Pengemud Perkantoran i Eselon I), Tk. III (6) got Illa, pendidikan SMA (11) C. Penata C. PU sebagai Keprotokot Pengotah Data an Tk. II dan Informasi (Ajudan Tk. II (9) Eselon I)' go! !Id, pendidikan DIII (11) 6. Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiptin bagi Petaksana Tertentu.

Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa penurunanjabatan setingkat lebih rendah setama 12 (dua betas) bulan dan pembebasan dari jabatan selama 12 (dua betas) butan bagi Pelaksana Tertentu bertaku sebagaimana Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Setama 12 (dua betas) bulan dan Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) butan bagi Pelaksana Tertentu sebagai berikut: No. Jabatan Jabatan dan Hukdis Berat Hukdis Berat Peringkat Berupa Berupa Awal Penurunan Pembebasan Dari Jabatan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 1. Petaksana a. Pawang a. PU sebagai Pengadministrasi Tertentu Anjing Tk. Pengolah Data Perkantoran Tk. V Pawang II, got IIIb, dan Informasi (4) Tk. III (8) jdih.kemenkeu.go.id No. Jabatan Jabatan dan Hukdis Berat Hukdis Berat Peringkat Berupa Berupa Awal Penurunan Pembebasan Dari Jabatan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Anjing pendidikan Pelacak DIII (9) b. PU sebagai Pengolah Data b. Instruktur dan Informasi Tk. III, gol Tk. I (10) Illa, pendidikan S1 (11) 2. Pelaksana a. Nakhoda, a. PU sebagai Pengadministrasi Tertentu kapal 30 Pengolah Data Perkantoran Tk. V Awak s.d. 50 dan lnformasi (4) Kapal meter, Tk. I (10) Patroli masa kerja 8 s.d. 12 tahun, gol IIIb pendidikan b. PU sebagai DIII (12) Pengolah Data dan Informasi b. Nakhoda, Tk. II (9) kapal 20 s.d. 30 meter, masa kerja 4 s.d. 8 C. PU sebagai tahun, gol Pengadminist IIIb rasi pendidikan Perkantoran DIII (10) Tk. I (8) C. Mualim, kapal 20 s.d. 30 meter, masa kerja 4 s.d. 8 tahun, gol Illa, pendidikan Dl (10) " jdih.kemenkeu.go.id B. PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA TERTENTU YANG SELESAI MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN 1. Pen era pan Penetapan Jab a tan dan Peringkat bagi Pelaksana Um um yang Selesai Menjalani Hukuman Disiplin.

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana Umum yang selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah mengikuti ketentuan mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penetapanjabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana Umum yang selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini. Contoh penerapannya sebagai berikut. No. J abatan / Peringkat Pangka: t/ Jabatan dan Jabatan dan sebelum Hukdis Golongan Peringkat Ketika Peringkat Selesai Ruang dijatuhi Hukdis Menjalani Hukdis Pembebasan Jabatan Kelompok I dan VI 1. Penelaah Teknis IIIc/S1 Pengadiministrasi Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I Perkantoran Tk. V Kebijakan Tk. III (12) (4) (10) 2. Pengolah Data dan IIIb/DIII Pengadiministrasi Pengolah Data Informasi Tk. I(l0) Perkantoran Tk. V dan Informasi Tk. (4) III (8) 3. Pengadimistrasi IIIa/Dl Pengadiministrasi Pengadministrasi Perkantoran Tk. I Perkantoran Tk. V Perkantoran Tk. (8) (4) III (6) 2. Penerapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus yang Selesai Menjalani Hukuman Disiplin.

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana Khusus yang selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasanjabatan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapannya sebagai berikut. jdih.kemenkeu.go.id No. Jabatan/ Pangkat/ Jabatan Jabatan dan Jabatan dan Peringkat Golongan dan Peringkat Peringkat sebelum Ruang Peringkat Ketika dijatuhi Selesai · Ketika Hukdis (B2) Menjalani Hukdis dijatuhi Hukdis Hukdis (Bl) 1. Penata IIIb/DIII Pengolah Pengadiminist Penata Keprotokol Data dan ras1 Keprotokolan an Tk. IV Informasi Perkantoran Tk. V (Sekretaris Tk. III (8) Tk. V (4) (Sekretaris Eselon II Eselon II masa masa kerja kerja O tahun) 3 tahun)/(9) 2. Penata IIIa/DIII Pengolah Pengadiminist Penata Keprotokol Data dan rasi Keprotokolan an Tk. III Informasi Perkantoran Tk. III (Sekretaris Tk. II (9) Tk. V (4) (Sekretaris Eselon I Eselon I masa masa kerja kerja 0 1 tahun) / (10) tahun) / (10) 3. Penata IIIb/DIII Pengolah Pengadiminist Pengolah Data Keprotokol Data dan rasi dan Informasi an Tk. IV Informasi Perkantoran Tk. III (8) (Sekretaris Tk. III (8) Tk. V (4) (Pembebasan Eselon II Jabatan masa kerja Kelompok I 3 dan VI) tahun)/(9) 4. Penata IIIb/DIII Pengolah Pengadiminist Pengadiminist Keprotokol Data dan ras1 ras1 an Tk. IV Informasi Perkantoran Perkantoran (Sekretaris Tk. III (8) Tk. V (4) Tk. V (4) Eselon II (Pembebasan masa kerja Jabatan 3 Kelompok II, tahun)/(9) III, dan V) 3. Penerapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tertentu yang Selesai Menjalani Hukuman Disiplin.

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana Tertentu yang selesai menjalani hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan jabatan mengikuU ketentuan Peraturan Menteri ini.

Contoh penerapannya sebagai berikut. jdih.kemenkeu.go.id No. Jabatan/ Pangkat Jabatan dan Jabatan dan Jabatan dan Peringkat I Peringkat Peringkat Peringkat sebelum Golonga · Ketika Ketika Selesai Hukdis n dijatuhi dijatuhi Menjalani ·Ruang Hukdis (Bl) Hukdis (B2) Hukdis 1. Pawang IIIb/DIII PU sebagai Pengadminist Pawang Anjing Tk. Pengolah Data rasi Anjing Tk. III II (9) dan Informasi Perkantoran akumulasi Tk. III (8) Tk. V (4) masa kerja < 3 tahun (8) 2. Instruktur IIIa/S1 PU sebagai Pawang Tk. III (11) Pengolah Data Pengadminist ^Anjing ^Tk. ^I dan Informasi rasi akumulasi Tk. I (10) Perkantoran lmasa kerja < Tk. V (4) 9 tahun (10) 3. Nakhoda, IIIb/DIII PU sebagai Pengadminist Nakhoda, kapal 30 Pengolah Data rasi Kapa! 30 s.d. s.d. 50 dan Informasi Perkantoran 50 meter, meter, Tk. I (10) Tk. V (4) masa kerja < masa 8 tahun (11) kerja 8 s.d. 12 tahun (12) 4. Nakhoda, IIIb/DIII PU sebagai Pengadminist Nakhoda, kapal 20 Pengolah Data ras1 kapal 20 s.d. s.d. 30 dan Informasi Perkantoran 30 meter, meter, Tk. II (9) Tk. V (4) lmasa kerja < masa 4 tahun (9) kerja 4 s.d. 8 tahun(l0) 5. Mualim, IIIa/Dl PU sebagai Pengadminist Mualim, kapal 20 Pengadminist rasi kapal 20 s.d. s.d. 30 ras1 Perkantoran 30 meter, meter, Perkantoran Tk. V (4) masa kerja < masa Tk. I (8) 4 tahun (8) kerja 4 s.d. 8 tahun (10) jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Koordinasi (1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Kegiatan berdasarkan:

bukti Pelanggaran Disiplin;

Berita Acara Ketidakhadiran, Berita Acara Penundaan, dan/atau Berita Acara Pemeriksaan;

informasi Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau

rekomendasi akhir Penjatuhan Hukuman Disiplin yang disampaikan oleh pimpinan Unit Organisasi Terperiksa dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

dasar Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;

tujuan dan ruang lingkup Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;

hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin;

hasil MPJHD;

faktor yang memberatkan dan/atau faktor yang meringankan; dan

kesimpulan yang mencantumkan:

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan, ketentuan yang dilanggar, rekomendasi jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan, dan PYBM, dalam hal Terperiksa terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; atau

pernyataan tidak bersalah, dalam hal Terperiksa tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin. (3) Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama:

5 (lima) hari kerja untuk pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; atau

7 (tujuh) hari kerja untuk pelanggaran selain atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, terhitung sejak tanggal Berita Acara Ketidakhadiran dan/atau Berita Acara Pemeriksaan. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Laporan Hasil Kegiatan diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pimpinan Unit Organisasi Terperiksa menyampaikan rekomendasi akhir Penjatuhan Hukuman Disiplin. (5) Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 16 (1) Dalam hal Laporan Hasil Kegiatan menyatakan bahwa Terperiksa terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dan kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disipliri merupakan: jdih.kemenkeu.go.id a. kewenangan Atasan Langsung Terperiksa, maka berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau

kewenangan Pejabat yang Lebih Tinggi, maka Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa kepada Pejabat yang Lebih Tinggi secara berjenjang paling lama:

3 (tiga) hari kerja untuk pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; atau

5 (lima) hari kerja untuk pelanggaran selain atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, terhitung sejak tanggal Laporan Hasil Kegiatan. (2) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan minimal:

Berita Acara Ketidakhadiran, Berita Acara Penundaan, dan/atau Berita Acara Pemeriksaan;

bukti Pelanggaran Disiplin;

kertas kerja MPJHD;

informasi Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal Pejabat yang Lebih Tinggi:

merupakan PYBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang Lebih Tinggi menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau

bukan merupakan PYBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pejabat yang Lebih Tinggi menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PYBM paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyampaian Laporan Hasil Kegiatan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 17 (1) Dalam hal Laporan Hasil Kegiatan menyatakan bahwa Terperiksa tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dan dinyatakan tidak bersalah, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menyampaikan laporan kepada pimpinan Unit Organisasi Terperiksa dan unit yang menangani kepatuhan internal pada masing-masing unit organisasi, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal, secara hierarki melalui Pejabat yang Lebih Tinggi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Laporan Hasil Kegiatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan minimal :

Berita Acara Pemeriksaan; jdih.kemenkeu.go.id b. bukti yang menjadi dasar bahwa Terperiksa tidak melakukan Pelanggaran Disiplin; dan

Laporan Hasil Kegiatan. Pasal 18 (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terperiksa, dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada PYBM sesuaijangka waktu yang ditentukan, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Terperiksa. (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemeriksaan. Pasal 19 Terhadap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar Unit Organisasi asal Pegawai yang bersangkutan, ketentuan pemeriksaan dan rekomendasi tingkat dan jenis Hukuman Disiplin berlaku sebagai berikut:

bagi Pegawai yang ditugaskan pada unit organisasi non- Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksaan dan rekomendasi tingkat dan jenis Hukuman Disiplin mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri ini, dan/atau ketentuan mengenai Disiplin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan kesesuaian bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi; dan

bagi Pegawai yang ditugaskan pada instansi di luar Kementerian Keuangan, pemeriksaan dan rekomendasi tingkat dan jenis Hukuman Disiplin mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri ini, dan/atau ketentuan mengenai Hukuman Disiplin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 20 (1) Terhadap calon PNS Kementerian Keuangan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap calon PNS Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat setelah dilakukan pemeriksaan, diberhentikan sebagai calon PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen PNS. Pasal 21 (1) Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dihentikan dalam ha! Terperiksa:

meninggal dunia;

dalam proses pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau

diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dengan penahanan. (2) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim jdih.kemenkeu.go.id penguji kesebatan sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. (3) Dalam bal Terperiksa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) buruf b clinyatakan cakap jasmani clan/atau robani berclasarkan basil pemeriksaan tim penguji kesebatan, proses pemeriksaan diusulkan kembali oleb Atasan Langsung. (4) Dalam bal Terperiksa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) buruf c cliaktifkan kembali sebagai PNS, proses pemeriksaan cliusulkan kembali oleb Atasan Langsung. Pasal 22 (1) Dalam bal berclasarkan basil pemeriksaan terclapat inclikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoorclinasi clengan Inspektorat Jencleral. (2) Dalam bal inclikasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) terbukti, maka Inspektorat Jencleral merekomenclasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepacla aparat penegak bukum. BAB III TINDAKAN MANAJERIAL DALAM PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN Pasal 23 (1) Dalam bal terclapat inclikasi tinclak piclana pelanggaran peraturan perunclang-unclangan yang clilakukan oleb Terperiksa, inclikasi tinclak piclana climaksucl ticlak mengbalangi pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan clan penjatuban Hukuman Disiplin terbaclap Terperiksa. (2) Dalam bal terperiksa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clitetapkan sebagai tersangka namun ticlak clilakukan penahanan, penetapan tersangka climaksucl ticlak mengbalangi pemanggilan, pemeriksaan, clan penjatuban bukuman clisiplin terbaclap terperiksa. (3) Dalam bal Terperiksa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clitahan karena menjacli tersangka, maka:

kepacla yang bersangkutan clilakukan pemberbentian sementara sebagai PNS sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil; clan b. proses Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai yang bersangkutan clibentikan sesuai ketentuan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 21 ayat (1). (4) Dalam hal Terperiksa cliaktifkan kembali sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan, Atasan Langsung mengusulkan kembali proses Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai yang bersangkutan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 21 ayat (4). Pasal 24 (1) Dalam hal terhaclap pelanggaran clisiplin yang telah menclapat rekomenclasi bukuman clisiplin tingkat berat sebagaimana climaksucl clalam Pasal 3 ayat (3) memenuhi konclisi: jdih.kemenkeu.go.id a. menjadi pemberitaan di media massa nasional atau media elektronik; dan/atau

Terperiksa menjadi tersangka tindak pidana yang tidak dilakukan penahanan; dan/atau

berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, dan/atau penerimaan hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan/jabatan, dan/atau menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, pimpinan Unit Organisasi Terperiksa wajib memproses pembebasan sementara dari tugas jabatan kepada Terperiksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Informasi Pelanggaran Disiplin dengan Rekomendasi Hukuman Disiplin tingkat berat. (2) Dalam hal Terperiksa atas Pelanggaran Disiplin dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Fungsional, maka pimpinan Unit Organisasi Terperiksa memproses pemberhentian dari jabatan setelah diterbitkannya rekomendasi karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Manajemen PNS; dan

pelaksana, maka pimpinan Unit Organisasi Terperiksa memproses pemindahan Pegawai yang bersangkutan ke dalam unit yang tidak memiliki keterkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. (3) Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jabatan Pelaksana Umum pada unit yang menangani sumber daya manusia tingkat unit organisasi dengan pembatasan akses terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, kecuali tugas dan fungsi dibidang persuratan dan presensi sampai dengan ditetapkannya Hukuman Disiplin atau Laporan Hasil Kegiatan yang menyatakan tidak bersalah. (4) Tindakan terhadap Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi Terperiksa sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia dan lnspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi. BAB IV PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 25 (1) Dalam pemberian rekomendasi, penentuan, dan/atau Penjatuhan Hukuman Disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Bidang Investigasi, Unit Kepatuhan Internal, Atasan Langsung, dan/atau Tim Pemeriksa menggunakan MPJHD. (2) Tahapan penggunaan MPJHD, yaitu: jdih.kemenkeu.go.id a. menentukan ketentuan yang dilanggar oleh Terperiksa;

menentukan salah satu kategori kelompok pasal Pelanggaran Disiplin sebagai berikut:

kelompok I yaitu jenis pelanggaran yang telah ditentukan secara pasti tingkat dan jenis Hukuman Disiplinnya yaitu pelanggaran atas kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

kelompok II yaitu jenis pelanggaran yang harus mempertimbangkan Dampak Negatif dalam penentuan jenis Hukuman Disiplin, yang terdiri atas pelanggaran: a) kewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b) kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c) kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; d) kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e) kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran kesadaran, dan tanggungjawab; f) kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g) kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) kewajiban untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; i) kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; j) kewajiban untuk melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; k) kewajiban untuk menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; m) larangan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau jdih.kemenkeu.go.id tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga rnilik negara secara tidak sah; n) larangan melakukan pungutan di luar ketentuan; o) larangan melakukan kegiatan yang merugikan negara; p) larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan/atau q) larangan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

kelompok III yaitu jenis pelanggaran yang telah ditentukan tingkat Hukuman Disiplinnya namun belum diatur penentuan jenisnya, yang terdiri atas pelanggaran: a) kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; b) kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; c) kewajiban untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) larangan menyalahgunakan wewenang; e) larangan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; f) larangan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; g) larangan bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; h) larangan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; i) larangan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;dan/atau j) larangan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

kelompok IV yaitu jenis pelanggaran atas larangan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

kelompok V yaitu jenis pelanggaran yang telah ditentukan tingkat Hukuman Disiplinnya berdasarkan ketaatan pelaporan harta kekayaan bagi pihak tertentu atau perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan politik, terdiri atas pelanggaran: a) kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang jdih.kemenkeu.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau b) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau

kelompok VI yaitu jenis pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

menentukan jenis Hukuman Disiplin dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan/atau faktor yang meringankan;

mengonversi faktor yang memberatkan dan/atau faktor yang meringankan menjadi nilai;

faktor yang memberatkan dan/atau meringankan harus didukung bukti;

menghitung nilai akhir dengan ketentuan:

dalam hal nilai akhir melewati rentang nilai bawah tingkat Hukuman Disiplin setelah mempertimbangkan faktor yang meringankan, maka Hukuman Disiplin yang diberikan merupakan jenis paling rendah pada tingkat tersebut; dan

dalam hal nilai akhir melewati rentang nilai atas tingkat Hukuman Disiplin setelah mempertimbangkan faktor yang meringankan, Hukuman Disiplin yang diberikan merupakan jenis paling tinggi pada tingkat tersebut. g. mengonversi nilai akhir dengan memperhatikan rentang nilai tempat nilai akhir tersebut berada;

menentukan 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat dalam hal Terperiksa melakukan beberapa pelanggaran setelah dilakukan perhitungan terhadap masing-masing pelanggaran; dan

menetapkan jenis Hukuman Disiplin. (3) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang- undangan yang telah secara spesifik mengatur tingkat Hukuman Disiplin atas suatu Pelanggaran Disiplin namun belum diatur jenis Hukuman Disiplin yang perlu dijatuhkan, maka MPJHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya digunakan untuk menentukan jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Disiplin yang berkenaan. (4) MPJHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 26 (1) Pelanggaran kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) hurufb angka 1, berupa: jdih.kemenkeu.go.id a. tidak masuk bekerja; atau

terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak mengganti keterlambatan, tidak mengisi daftar hadir berdasarkan bukti daftar hadir dan tanpa alasan yang sah, dan/atau tidak melaksanakan tugas berdasarkan pertimbangan Atasan Langsung karena tidak adanya bukti hasil kerja. (2) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung secara kumulatif dan dilakukan konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) (3) (4) Pasal 27 Penentuan jenis Hukuman Disiplin mempertimbangkan Dampak Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 2, yaitu berupa turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pada:

unit kerja;

instansi; atau

pemerintah dan/atau negara. Pelanggaran Disiplin yang memiliki Dampak Negatif terhadap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelanggaran yang memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagai berikut:

menimbulkan budaya kerja yang negatif apabila dilakukan oleh perseorangan dan di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;

pelayanan pada unit kerja terganggu, namun tidak berdampak terhadap keuangan negara;

tidak tercapainya kinerja/target unit kerja, apabila kinerja/target hanya terkait unit kerja;

menurunnya kepuasan pengguna layanan unit kerja; dan/atau

menimbulkan keluhan dari pengguna layanan unit kerja secara berulang. Pelanggaran Disiplin yang memiliki Dampak Negatif terhadap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelanggaran yang memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagai berikut:

pencemaran nama baik/ citra instansi yang terungkap melalui pengaduan selain saluran pengaduan yang dikelola Kementerian Keuangan;

menjadi perhatian minimal pimpinan Unit Organisasi Terperiksa;

membahayakan keamanan atau keselamatan Pegawai Kementerian Keuangan dan/atau pihak eksternal Kementerian Keuangan; dan/atau

tidak tercapainya kinerja/target target menyangkut instansi mempengaruhi pencapaian Kementerian Keuangan. instansi, apabila namun tidak kinerja/target Pelanggaran Disiplin yang memiliki Dampak Negatif terhadap pemerintah dan/atau negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelanggaran jdih.kemenkeu.go.id yang memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagai berikut:

pencemaran nama baik/ citra Kementerian Keuangan yang terungkap melalui media massa nasional;

menjadi perhatian Menteri Keuangan, Menteri Koordinator, Wakil Presiden, dan/atau Presiden;

membahayakan keamanan negara;

tidak tercapainya kinerja/target Kementerian Keuangan atau mempengaruhi pencapaian target secara nasional;

menimbulkan potensi kerugian negara dan/atau potensi hilangnya pendapatan/penerimaan negara;

merusak lingkungan/ kesehatan/ keamanan masyarakat; dan/atau

memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Pasal 28 (1) Dalam hal Pelanggaran Disiplin yang dilakukan termasuk dalam kategori kelompok ketentuan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 3 dan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Terperiksa secara bersama-sama, penentuan jenis Hukuman Disiplin mempertimbangkan peran dari masing-masing Terperiksa. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebagai:

inisiator, yaitu Terperiksa yang menganjurkan, merencanakan, dan/atau memberi instruksi Pelanggaran Disiplin;

pelaku aktif, yaitu Terperiksa yang melaksanakan dan/atau membantu Pelanggaran Disiplin; atau

pelaku pasif, yaitu Terperiksa yang hanya menerima manfaat dari Pelanggaran Disiplin atas sepengetahuan atau patut menduga penerimaan tersebut berkenaan dengan Pelanggaran Disiplin. (3) Terperiksa dengan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada MPJHD direkomendasikan Hukuman Disiplin jenis paling berat pada tingkat Hukuman Disiplin yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Disiplin PNS. (4) Terperiksa dengan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada MPJHD direkomendasikan Hukuman Disiplin dengan jenis Hukuman Disiplin lebih rendah dari jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Terperiksa dengan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pada MPJHD direkomendasikan Hukuman Disiplin dengan jenis Hukuman Disiplin lebih rendah dari jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pasal 29 (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan PYBM paling lama 15 (lima jdih.kemenkeu.go.id belas) hari kerja sejak menerima Laporan Hasil Kegiatan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan. (2) Ketentuanjangka waktu penerbitan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bertindak sebagai PYBM. (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal diperlukan, sebelum menerbitkan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PYBM dapat meminta penjelasan dari Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, Inspektorat Jenderal, unit yang menangani kepatuhan internal pada masing-masing Unit Organisasi Terperiksa, dan/atau keterangan dari pihak lain. (5) Dalam hal Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bertindak sebagai PYBM, permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia. (6) Dalam hal terdapat bukti dan/atau informasi baru, baik yang berasal dari permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) maupun yang berasal dari sumber lainnya, maka PYBM dapat menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang sudah direkomendasikan sepanjang bukti dan/atau informasi baru tersebut menurut PYBM secara material menyebabkan perubahan tingkat dan/ataujenis Hukuman Disiplin. (7) Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang sudah direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

PYBM dapat menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang berbeda dari rekomendasi sepanjang masih dalam kewenangannya; dan/atau

dalam hal Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin menjadi berada di luar kewenangan pejabat yang bersangkutan, maka berkas pemeriksaan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa. (8) Penyesuaian rekomendasi dan/atau pengembalian berkas pemeriksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didokumentasikan dalam bentuk naskah dinas. Pasal 30 (1) Dalam hal PYBM tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin, maka PYBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya. (2) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PYBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari yang seharusnya diberikan kepada Terperiksa. (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PYBM yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud jdih.kemenkeu.go.id pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan. (4) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PYBM, atasan dari PYBM juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin. BABV TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN Pasal 31 (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

Hukuman Disiplin ringan;

Hukuman Disiplin sedang; dan

Hukuman Disiplin berat. (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

teguran lisan;

teguran tertulis; dan

pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pasal 32 (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Peringkat Jabatan Pelaksana. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional selain jenjang terendah pada kategorinya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan diberikan jabatan dan peringkat sesuaijabatan baru hasil penurunanjabatan. (3) Pejabat Pengawas yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:

pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan jdih.kemenkeu.go.id b. penetapan ke dalam Jabatan Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan terakhir. (4) Pejabat Fungsionaljenjang terendah pada kategorinya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:

pemberhentian dari Jabatan Fungsional, dan b. penetapan ke dalam Jabatan Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat paling tinggi berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan terakhir serta tidak lebih tinggi dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pejabat Fungsional sebelumnya. (5) Pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan penerapannya sebagai berikut:

untuk Pelaksana Umum diturunkan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

untuk Pelaksana Tugas Belajar ditetapkan ke dalam Jabatan Pelaksana Umum dan diturunkan peringkat jabatannya 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan

untuk Pelaksana Khusus dan Pelaksana Tertentu ditetapkan sebagai Pelaksana Umum serta ditetapkan jabatan dan peringkat sesuai pangkat/ golongan ruang dan pendidikan terakhir dan paling tinggi 1 (satu) tingkat lebih rendah dari peringkat jabatan terakhir sebagai Pelaksana Khusus/Pelaksana Tertentu. Pasal 33 (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Peringkat Jabatan Pelaksana. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional selain jenjang terendah pada kategori keahlian dan selain kategori keterampilan yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui penetapan sebagai Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat sesuai pangkat/ golongan dan pendidikan terakhir. (3) Pejabat Pengawas yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:

pemberhentian dari Jabatan Pengawas; dan

penetapan ke dalam Jabatan Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah darijabatan dan peringkat paling jdih.kemenkeu.go.id tinggi berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan terakhir. (4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dan jenjang terendah pada kategori keahlian yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan darijabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya dilakukan melalui:

pemberhentian dari Jabatan Fungsional;

penetapan ke dalam Jabatan Pelaksana Umum dengan diberikan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat dibawah jabatan dan peringkat berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan terakhir. (5) Pelaksana yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, penerapannya sebagai berikut:

untuk Pelaksana Umum dilakukan melalui penurunan jabatan dan peringkat ke jabatan dan peringkat terendah bagi Jabatan Pelaksana Umum di lingkungan Kementerian Keuangan selama 12 (dua belas) bulan;

untuk Pelaksana Khusus, Pelaksana Tugas Belajar dan Pelaksana Tertentu ditetapkan ke dalam Jabatan Pelaksana Umum dengan jabatan dan peringkat terendah bagi Jabatan Pelaksana Umum di lingkungan Kementerian Keuangan selama 12 (dua belas) bulan; dan

Hukuman Disiplin bagi Jabatan Pelaksana Umum dengan peringkat jabatan terendah bagi Jabatan Pelaksana Umum di lingkungan Kementerian Keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 34 (1) Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku sebagai berikut:

Penjatuhan Hukuman Disiplin mempertimbangkan formasi jabatan yang lowong pada unit asal atau unit lain yang mempunyai formasi jabatan sesuai dengan penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan

Penjatuhan Hukuman Disiplin wajib ditindaklanjuti dengan menetapkan keputusan pengangkatan atau penetapan jabatan dan peringkat dalam jabatan yang baru. (2) Pegawai yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, yang kemudian diangkat dalam jabatan wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya. (3) Penetapan jabatan dan peringkat Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin serta penetapannya sebagai Pelaksana Umum dilakukan sesuai dengan:

penjelasan pedoman pelaksanaan penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Larnpiran III huruf A; dan jdih.kemenkeu.go.id b. contoh format keputusan penetapan jabatan dan peringkat Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf 0, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 35 Terhadap Pegawai yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, berlaku ketentuan sebagai berikut:

terhadap Pegawai yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepadajabatan yang semula didudukinya;

terhadap Pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan selain jabatan Pelaksana, dapat dilakukan pengangkatan dalam jabatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Karier dan/atau Manajemen Talenta;

terhadap Pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Umum atau Pelaksana Tugas Belajar, setelah menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, penetapan jabatan dan peringkat bagi Pegawai yang bersangkutan mengikuti ketentuan mengenai mekanisme penetapanjabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

terhadap Pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Umum atau Pelaksana Tugas Belajar, setelah menjalani Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b untuk kelompok II, kelompok III, kelompok V, dan kelompok VI selain pelanggaran terkait dengan izin/surat keterangan perceraian, laporan/pemberitahuan perceraian, dan laporan/pemberitahuan perkawinan pertama, penetapan jabatan dan peringkat bagi Pegawai yang bersangkutan mengikuti ketentuan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

terhadap Pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Umum atau Pelaksana Tugas Belajar, setelah menjalani Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b untuk kelompok I dan kelompok VI dalam bentuk pelanggaran terkait dengan izin/ surat keterangan perceraian, laporan/pemberitahuan perceraian, dan laporan/pemberitahuan perkawinan pertama, Pegawai yang bersangkutan ditetapkan kembali dalam jabatan Pelaksana dengan jabatan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat jabatan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin;

terhadap Pegawai yang sebelumnya menduduki Jabatan Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu, setelah menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau jdih.kemenkeu.go.id pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, Pegawai yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali dalam Jabatan:

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu, dengan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah berdasarkan peringkat jabatan Pelaksana Khusus/Pelaksana Tertentu sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin;

untuk Jabatan Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu pada jenjang terendah, ditetapkan kembali dalam Jabatan Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu pada jabatan dan peringkat yang sama;

Pelaksana Umum, dengan penetapan jabatan dan peringkat mengikuti ketentuan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b untuk kelompok II, kelompok III, kelompok V dan kelompok VI selain pelanggaran terkait dengan izin/ surat keterangan perceraian, laporan/pemberitahuan perceraian, dan laporan/pemberitahuan perkawinan pertama; atau

Pelaksana Umum, dengan penetapan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat jabatan paling tinggi sesuai dengan pangkat, golongan ruang dan pendidikan terakhir dalam hal Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b untuk kelompok I dan kelompok VI dalam bentuk pelanggaran terkait dengan izin/surat keterangan perceraian, laporan/pemberitahuan perceraian, dan laporan/pemberitahuan perkawinan pertama;

Akumulasi masa kerja yang berlaku dalam penetapan jabatan dan peringkat bagijabatan Pelaksana Khusus atau Pelaksana Tertentu setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf f mengacu pada masa kerja terendah dalam jabatan baru;

Ketentuan setelah menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g dilakukan sesuai dengan:

penjelasan pedoman pelaksanaan penerapan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Tertentu yang selesai menjalankan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B; dan

contoh format keputusan penetapan jabatan dan peringkat Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id BAB VI PEMOTONGAN TUNJANGAN SEBAGAI DAMPAK HUKUMAN DISIPLIN Pasal 36 (1) Hukuman Disiplin bagi Pegawai berdampak pada pemotongan Tunjangan. (2) Pemotongan Tunjangan diberlakukan pada Pelanggaran Disiplin kategori kelompok II, kelompok III, kelompok IV, kelompok V, dan kelompok VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). (3) Pelanggaran Disiplin terhadap kelompok I tidak berdampak pada pemotongan Tunjangan kecuali dilakukan secara berulang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. (4) Pemotongan Tunjangan terhadap Pelanggaran Disiplin pada kelompok VI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pelanggaran terkait dengan izin/ surat keterangan perceraian, laporan/pemberitahuan perceraian, dan laporan/pemberitahuan perkawinan pertama. Pasal 37 (1) Implementasi pemotongan Tunjangan terhadap Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin terdiri atas:

terhadap Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, dilakukan pemotongan Tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

terhadap Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang, dilakukan pemotongan Tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut:

sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan

terhadap Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dilakukan pemotongan Tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id 1. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksanan selama 12 (dua belas) bulan; dan

sebesar 100% (seratus persen) jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Penerapan pemotongan Tunjangan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan. (3) Implementasi pemotongan Tunjangan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk bulan berikutnya setelah keputusan Hukuman Disiplin berlaku. BAB VII PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DAN BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN Pasal 38 (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh PYBM atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin. (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh PYBM atau Pejabat Lain yang Ditunjuk kepada Pegawai yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait. (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait. (6) Dalam hal keputusan Hukuman Disiplin ditandatangani secara elektronik, keputusan Hukuman Disiplin tetap disampaikan secara langsung dan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id (7) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan. (8) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin:

keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat domisili terakhir sesuai yang tercantum dalam data kepegawaian Kementerian Keuangan; dan

dalam hal keputusan hukuman disiplin ditanda-tangani secara elektronik, hasil cetak keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat domisili terakhir sesuai data kepegawaian Kementerian Keuangan, dengan informasi bahwa dokumen asli keputusan telah dikirim ke alamat surat elektronik yang tercantum dalam data kepegawaian Kementerian Keuangan. (9) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (10) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden disampaikan kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau Pejabat Lain yang Ditunjuk. Pasal 39 (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak keputusan diterima Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin. (2) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat terakhir atau alamat surat elektronik sesuai data kepegawaian Kementerian Keuangan atas Pegawai yang bersangkutan. (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif. Pasal 40 (1) Pegawai yang sedang mengajukan upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan permohonan izin untuk masuk kerja dan menjalankan tugas kembali kepada Menteri Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id (2) Pemberian atau penolakan izin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani sumber daya manusia pada tingkat Unit Organisasi untuk dan atas nama Menteri Keuangan dengan penerapan sebagai berikut:

memberikan izin masuk bekerja dan melaksanakan tugas kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena melakukan Pelanggaran Disiplin kelompok I dan kelompok VI; atau

menolak izin masuk bekerja dan melaksanakan tugas kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan pelanggaran selain pelanggaran sebagairnana dimaksud pada huruf a. (3) Pemberian izin sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan unit kerja masing-masing dan apabila mengganggu suasana kerja, permohonan izin masuk kerja dan menjalankan tugas bagi Pegawai dapat ditolak. (4) Pemberian izin sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal:

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap dan/atau sementara; atau

Pegawai yang mengajukan permohonan izin merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pasal 41 Ketentuan mengenai tindakan manajerial dalam proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin, tingkat dan jenis Hukuman Disiplin, pemotongan tunjangan sebagai dampak Hukuman Disiplin, penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, dan berlakunya Hukuman Disiplin bagi pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindakan manajerial dalam proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin, tingkat dan jenis Hukuman Disiplin, pemotongan tunjangan sebagai dampak Hukuman Disiplin, penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, dan berlakunya Hukuman Disiplin bagi pimpinan unit non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki bobot jabatan dalam rentang peringkat jabatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi. BAB VIII PENDOKUMENTASlAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN Pasal 42 (1) Unit yang menangani sumber daya manusia pada tingkat Unit Organisasi harus mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin Pegawai di lingkungannya. (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu jdih.kemenkeu.go.id bahan penilaian dalam pengelolaan/manajemen sumber daya manusia terhadap Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin. (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke sistem informasi sumber daya manusia Kementerian Keuangan atau aplikasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan dokumen bahan lain yang berhubungan dengan Hukuman Disiplin bersifat rahasia. (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. (3) Inspektorat Jenderal dan/atau Unit yang menangani sumber daya manusia di tingkat pusat dapat mempublikasikan informasi Hukuman Disiplin untuk tujuan penguatan integritas dan/atau upaya peningkatan disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 44 (1) Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan/atau unit yang menangani kepatuhan internal pada masing-masing Unit Organisasi tingkat pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

tindak lanjut atas informasi Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);

pernyataan tidak bersalah pada kesimpulan dalam Laporan Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan

tindak lanjut atas Laporan Hasil Kegiatan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan sumber daya manusia, pencegahan Pelanggaran Disiplin, dan/atau usulan kegiatan penegakan Hukuman Disiplin di lingkungan Kementerian Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Komunikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pasal 45 (1) Inspektur Jenderal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dapat melakukan kegiatan pengawasan terhadap:

Atasan Langsung yang tidak melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh bawahannya;

PYBM yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin;

Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, dan/atau pejabat/pegawai lainnya dalam hal terdapat tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang tidak sesuai dengan ketentuan;

PYBM, dan/atau pejabat/pegawai lainnya dalam hal terdapat tindak lanjut atas Laporan Hasil Kegiatan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau

unit lain yang tidak melaksanakan proses penanganan Pelanggaran Disiplin sesuai dengan ketentuan. (3) Dalam hal Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi menindaklanjuti informasi pelanggaran yang berhubungan dengan proses penanganan Pelanggaran Disiplin, dilakukan tanpa menunggu hasil pemantauan dan evaluasi. Pasal 46 Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan unit yang menangani sumber daya manusia di tingkat pusat melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. BABX HAK KEPEGAWAIAN Pasal 47 (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:

diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS; dan

tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. jdih.kemenkeu.go.id (2) Pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. (3) Penundaan kenaikan pangkat bagi Pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila:

telah selesai menjalani Hukuman Disiplin; atau

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan upaya administratifnya diterima dan Hukuman Disiplinnya dibatalkan atau diubah menjadi Hukuman Disiplin tingkat ringan. BABXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

terhadap Pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan bagi Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku;

terhadap Pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan diberikan pemotongan Tunjangan sebagai dampak dari penjatuhan Hukuman Disiplin, pemotongan Tunjangan berkenaan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya Hukuman Disiplin;

terhadap Pelanggaran Disiplin yang sedang dilakukan Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan yang telah selesai dilakukan Proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin tetapi belum dilakukan penjatuhan Hukuman Disiplin, maka proses selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

terhadap Informasi Pelanggaran Disiplin yang telah diterima tetapi belum dilakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, maka proses Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan proses selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 465); dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Investasi Pemerintah PEN adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan undang- undang.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Lembaga adalah badan selain BUMN yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan kegiatan usaha.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Menteri BUMN adalah menteri yang membidangi urusan BUMN.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengelolaan kekayaan negara.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Penerima Investasi adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaksana Investasi adalah BUMN atau LPEI yang ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan Investasi Pemerintah PEN.

Perjanjian Pelaksanaan Investasi adalah kesepakatan tertulis untuk melaksanakan Investasi Pemerintah PEN antara Menteri atau pejabat yang yang diberi kuasa dengan Direksi BUMN atau Direktur Eksekutif/Direktur Pelaksana LPEI selaku Pelaksana Investasi.

Komite Pemantauan yang selanjutnya disebut Komite adalah organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.

Subbagian Harmonisasi Kebijakan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melakukan analisis, harmonisasi, dan manajemen risiko kebijakan, penyusunan rekomendasi atas rancangan kebijakan, keputusan, dan peraturan perundang-undangan, koordinasi perencanaan dan pemantauan penyusunan rancangan keputusan dan peraturan perundang-undangan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap perumusan kebijakan dan peraturan di bidang dana transfer ke daerah serta kesekretariatan.

Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Penguatan Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan analisis, harmonisasi, dan manajemen risiko kebijakan, penyusunan rekomendasi atas rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, koordinasi perencanaan dan pemantauan penyusunan regulasi, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap perumusan kebijakan dan peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan perekonomian daerah, serta sistem informasi dan pelaksanaan transfer.

Subbagian Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta koordinasi kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional.

Ketentuan Pasal 1414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1410, Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan manajemen risiko kebijakan, serta penyusunan rekomendasi atas rancangan kebijakan, keputusan, dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemantauan penyusunan rancangan keputusan dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut terhadap perumusan kebijakan, keputusan, dan peraturan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

pelaksanaan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

pelaksanaan koordinasi kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional.

Ketentuan Pasal 1412 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1481A, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;

penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;

pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

PKN STAN memiliki otonomi sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan Menteri.

Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:

akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional PKN STAN terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, termasuk pelaksanaan sintesa pengetahuan, praktik pengelolaan keuangan negara, dan pemanfaatan aset intelektual Kementerian Keuangan; dan

nonakademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional PKN STAN terkait pelaksanaan organ1sas1, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana.

Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prms1p asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sintesa pengetahuan, praktik pengelolaan keuangan negara, dan pemanfaatan aset intelektual Kementerian Keuangan dilakukan sesuai dengan proses manajemen pengetahuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai manajemen pengetahuan.

Penyelenggaraan pendidikan pada PKN STAN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Corporate University. (2) Kementerian Keuangan Corporate University sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki komite pengarah yang merumuskan kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan manaJemen pengetahuan Kementerian Keuangan termasuk PKN STAN.

Ketentuan mengenai Kementerian Keuangan Corporate University dan komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, clan otonomi keilmuan dilaksanakan:

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan clan tidak bertentangan dengan agama, moral, norma, etika akademik, kode etik akademik, clan kebijakan pemerintah;

untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik PKN STAN, melindungi clan mempertahankan kekayaan serta keragaman sosial clan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia; clan c. dengan penuh tanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, clan memperhatikan akibatnya bagi masyarakat, bangsa, serta negara.

Pelaksanaan kebebasan akademik dapat mengundang ahli dari luar kementerian yang mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah mendapat persetujuan Direktur.

bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas:

pendahuluan;

kebijakan pelaporan keuangan;

kebijakan akuntansi kas dan setara kas;

kebijakan akuntansi investasi;

kebijakan akuntansi piutang;

kebijakan akuntansi persediaan;

kebijakan akuntansi aset tetap;

kebijakan akuntansi aset lainnya;

kebijakan akuntansi kewajiban/utang;

kebijakan akuntansi ekuitas;

kebijakan akuntansi pendapatan;

kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer ke daerah;

kebijakan akuntansi pembiayaan;

kebijakan akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) /Saldo Anggaran Lebih (SAL);

kebijakan akuntansi transitoris; dan

kebijakan akuntansi pelaporan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan program pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kebijakan Penjaminan Pemerintah berpedoman pada hasil rumusan dan ketetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengusulkan masukan mengenai:

sektor-sektor yang diprioritaskan untuk diberikan Pinjaman modal kerja;

pagu total penyaluran Pinjaman modal kerja yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;

pagu tertinggi anggaran pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;

plafon Pinjaman setiap Pelaku Usaha yang mendapat Penjaminan Pemerintah; dan/atau

porsi Pinjaman modal kerja yang dijamin.

Dalam mengusulkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan data perbankan, Menteri melakukan koordinasi dengan OJK.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Penjaminan Program PEN diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

kemampuan keuangan negara;

dukungan kepada Pelaku Usaha;

penerapan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan;

tidak menimbulkan moral hazard ; dan

pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;

bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang terkait dengan Gedung Keuangan Negara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap wilayah kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;

Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;

kesulitan likuiditas; dan/atau

kebijakan pemerintah.

Keadaan (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a meliputi:

bencana; atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBP. (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban ^jangka pendek. (5) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Bayar paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya. (6) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Bayar;

kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau

kebijakan pemberian keringanan PNBP kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.

Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat sebelum PNBP Terutang dilimpahkan kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara. (2\ Permohonan . (21 Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia beserta kelengkapan dokumen pendukung dan dapat dilakukan secara daring. (3) Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:

surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk kondisr Pasal 17 ayat (3) huruf a atau surat pernyataan Wajib Bayar untuk keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b; dan

surat pernyataan kerugian dari Wajib Bayar. (4) Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:

laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan

surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan dari Wajib Bayar. (5) Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:

kopi dokumen tertulis kebijakan pemerintah; dan

laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan paling sedikit untuk tahun berjalan.

Ayat (1) Cukup ^jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar" adalah kondisi yang dialami Wajib Bayar pada rentang waktu kewajiban melakukan pembayaran PNBP Terutang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Contoh kebijakan pemerintah antara lain kebijakan pemerintah berupa penugasan kepada badan usaha untuk melakukan pendistribusian bahan bakar minyak di daerah terpencil, kebijakan pemerintah untuk menggalakkan kegiatan dalam penemuan sumber baru di bidang minyak dan gas bumi. Ayat (3) Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "bencana" adalah keadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana. Huruf b Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan instansi pengelola PNBP" antara lain lokasi Wajib Bayar berada di remote area, tidak ada fasilitas internet, dan/atau adanya proses akuisisi Wajib Bayar oleh Perusahaan lain sehingga Wajib Bayar terkendala mengajukan keringanan dan melengkapi dokumen pendukung. Pertimbangan Instansi Pengelola PNBP diberikan berdasarkan penilaian objektif atas surat pernyataan dari Wajib Bayar atau bukti lain sehingga Instansi Pengelola PNBP dapat menyatakan bahwa suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu sesuai dengan ketentuan. Ayat (a) Yang dimaksud dengan "kewajiban jangka pendek" adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "pengujian atas laporan keuangan atau laporan pembukuan Wajib Bayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan" merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio antara lain rasio likuiditas, yaitu rasio lancar (annentratio), rasio cepat (c1uickratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cashturutouer ratiol. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" antara lain putusan pengadilan tindak pidana korupsi, denda tilang, dan putusan pidana umum (sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana). Huruf b Yang dimaksud dengan "secara jabatan" adalah perhitungan PNBP berdasarkan sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/atau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP. Selanjutnya perhitungan PNBP Terutang secara jabatan menjadi dasar dalam penetapan PNBP Temtang oleh Instansi Pengelola PNBP. Huruf c Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup ^jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Contoh: PT A mengajukan permohonan keringanan PNBP berupa pengurangan pada tanggal 5 April 2O2O. Namun, pada tanggal 5 Mer 2O2O permohonan keringanan PNBP tersebut ditolak. Atas surat penolakan permohonan tersebut, Pl A dapat kembali mengajukan permohonan keringanan berupa penundaan atau pengangsuran untuk substansi yang sama.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2}lg (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.