Kementerian dan/atau Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Kementerian dan/atau Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Kementerian atau Dinas daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama;

Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

Kementerian atau Dinas Daerah Provinsi/Kota yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/atau

Kementerian yang menjadi pembina sektor dari Wajib Pajak.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:

kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;

keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;

peningkatan kompetensi peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan/atau

penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direkur Peraturan Perpajakan II.

Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dinilai tidak efektif, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak diberikan kepada Wajib Pajak untuk Tahun-Tahun Pajak berikutnya setelah dilakukannya evaluasi dari Kementerian dan/atau Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

d. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SIKD melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SIKD secara nasional. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan dalam SIKD secara nasional. D. DIGITALISASI PENGELOLAAN HKPD Digitalisasi pengelolaan HKPD berfokus pada penerapan aspek-aspek digital dalam pengelolaan HKPD. Aspek-aspek digital tersebut meliputi aspek- aspek pemerintahan digital yaitu penerapan pengutamaan digitalisasi ( digital by design ), penyediaan layanan publik berbasis kebutuhan pengguna ( user- driven) , penerapan government as a platform , mengutamakan keterbukaan ( open by default ), sektor publik yang berbasis data ( data-driven ), dan administrasi yang proaktif ( proactiveness ). Digitalisasi pengelolaan HKPD dilakukan melalui: a. penyiapan rumusan tata kelola dan kebijakan teknis di bidang digitalisasi pengelolaan HKPD; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan digitalisasi pengelolaan HKPD; c. penyusunan standar dan pembakuan digitalisasi pengelolaan HKPD; dan d. penyajian informasi digitalisasi pengelolaan HKPD kepada masyarakat. Tujuan kebijakan dan standar ini bertujuan untuk memberikan arahan tentang digitalisasi pengelolaan HKPD agar penggunaan digitalisasi berjalan dengan efektif, efisien dan memberikan hasil sesuai yang direncanakan, serta menjamin digitalisasi pengelolaan HKPD yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan HKPD dan harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Kebijakan digitalisasi pengelolaan HKPD berlaku untuk pengelolaan aspek-aspek digitalisasi HKPD secara nasional. Pemangku kepentingan HKPD didorong untuk menggunakan kebijakan dan standar ini sebagai acuan. 1. Kebijakan Digitalisasi Pengelolaan HKPD Penyelenggaraan digitalisasi pengelolaan HKPD secara nasional dilaksanakan minimal melalui penerapan: a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan digitalisasi pengelolaan HKPD; b. pembakuan digitalisasi HKPD; c. kebijakan dan teknologi digital HKPD; dan d. penyajian informasi digitalisasi HKPD. 2. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Digitalisasi HKPD Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan digitalisasi pengelolaan HKPD menerapkan siklus pengembangan digitalisasi berdasarkan standar internasional dan/atau standar nasional terkait digitalisasi. Salah satu standar internasional yang menjadi rujukan adalah Standards Machine Applicable Readable and Transferable (SMART) yang merupakan standar kolaborasi antara Internasional Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). Dalam hal ISO-IEC SMART telah diadopsi maka digitalisasi pengelolaan HKPD mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait digitalisasi. Digitalisasi pengelolaan HKPD dilakukan dengan menghubungkan berbagai sistem informasi dan ekosistem digital. Sistem informasi dan ekosistem digital yang dihubungkan dengan SIKD antara lain sistem

Platform Digital SKFN digunakan untuk harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan implementasi kebijakan HKPD.

Penggunaan Platform Digital SKFN untuk harmonisasi kebijakan fiskal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:

penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah;

pemantauan dan evaluasi batas maksimal kumulatif defisit APBD dan pembiayaan utang Daerah;

pelaksanaan sinergi BAS;

pelaksanaan pembiayaan utang Daerah;

pemantauan dan evaluasi dana abadi Daerah;

pemantauan dan evaluasi sinergi pendanaan; dan

pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.

Penggunaan Platform Digital SKFN untuk implementasi HKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:

pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

pengelolaan TKD; dan

pengelolaan belanja Daerah.

Penggunaan Platform Digital SKFN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada manual Platform Digital SKFN.

Manual Platform Digital SKFN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

1. Penyelenggaraan Platform Digital SKFN Penyelenggaraan Platform Digital SKFN dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang meliputi sistem informasi pada sistem utama dan sistem mitra yang terinterkoneksi dengan sistem utama. a. Sistem Utama Sistem utama merupakan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional yang dilaksanakan dalam bentuk SIKD dan digitalisasi pengelolaan HKPD: 1) Perencanaan, Pengembangan, dan Transformasi SIKD Secara Nasional Perencanaan, Pengembangan, dan Transformasi SIKD secara nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional. 2) Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Digitalisasi Pengelolaan HKPD Digitalisasi pengelolaan HKPD mendorong penerapan aspek-aspek digital dalam pengelolaan HKPD baik oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah seperti mendigitalisasi proses bisnis untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional. b. Sistem Mitra Sistem mitra merupakan segala sistem informasi yang terinterkoneksi dengan sistem utama. Sistem informasi tersebut minimal meliputi: 1) Sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah, dan sistem informasi lainnya. 2) Sistem informasi terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data dan/atau informasi digital. 2. Penggunaan Platform Digital SKFN untuk Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Penggunaan Platform Digital SKFN memuat dukungan dalam penyampaian data dan informasi serta dukungan digitalisasi proses bisnis dalam lingkup harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang meliputi: a. penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah; b. pemantauan dan evaluasi batas maksimal kumulatif defisit APBD dan pembiayaan utang Daerah; c. pelaksanaan sinergi BAS; d. pelaksanaan pembiayaan utang Daerah; e. pemantauan dan evaluasi dana abadi Daerah; f. pemantauan dan evaluasi sinergi pendanaan; dan g. pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. 3. Penggunaan Platform Digital SKFN untuk Implementasi HKPD Penggunaan Platform Digital SKFN memuat penggunaan dalam penyampaian data dan informasi serta dukungan digitalisasi proses bisnis dalam lingkup HKPD yang meliputi: a. pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian, kontrak, atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam sektor pemerintahan.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang- undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Pemberi Kerja Berstatus Pusat adalah pemberi kerja yang dalam administrasi perpajakan memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.

Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat adalah Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.

Kantor Wilayah DJP di lokasi usaha selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP Lokasi adalah Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat lokasi usaha pemberi kerja berada selain wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID- 19).

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pengelolaan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melakukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diberikan imbal jasa berupa pembagian pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik.

Pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan untuk pengembalian atas pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.

Dalam hal pengembalian atas pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, selisih lebih pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan yang ditetapkan menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selisih lebih pendapatan yang menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

bahwa untuk kepastian hukum dan peningkatan tata kelola, pemberian dukungan dalam pengembangan infrastruktur sektor panas bumi dan guna mengakomodir perkembangan pembiayaan dan/atau pendanaan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan/atau mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;

Menteri memberikan penugasan kepada PT SMI untuk melakukan pengelolaan Dana PISP.

Pengelolaan Dana PISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

menjaga dan mengoptimalkan kinerja Dana PISP dalam rangka mendukung terselenggaranya penyediaan infrastruktur sektor Panas Bumi melalui penyediaan Dukungan Pengembangan Panas Bumi;

memelihara kesinambungan Dana PISP agar dapat memberikan manfaat secara terus-menerus dalam waktu yang panjang; dan

mengupayakan pertumbuhan secara terencana atas Dana PISP guna mengantisipasi perkembangan kebutuhan penyediaan Dukungan Pengembangan Panas Bumi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan penyediaan infrastruktur sektor Panas Bumi.

Pengelolaan Dana PISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

akuntabilitas, yaitu seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan Dana PISP dapat dipertanggungjawabkan oleh PT SMI dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana PISP;

transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Dana PISP, termasuk penyediaan Dukungan Pengembangan Panas Bumi dan kegiatan terkait yang dapat diakses oleh publik;

terencana, yaitu pengelolaan Dana PISP direncanakan secara sistematis dengan berlandaskan pada kaidah pengelolaan risiko; dan

berkesinambungan, yaitu pengelolaan Dana PISP dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan dalam jangka panjang atas Dana PISP dan PT SMI sebagai korporasi.

Dalam penyediaan pembiayaan infrastruktur sektor Panas Bumi, Menteri dapat memberikan dukungan kepada PT SMI untuk melaksanakan tugas:

pengelolaan Dana PISP; dan

penyediaan Dukungan Pengembangan Panas Bumi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PT SMI berkoordinasi dengan Komite Bersama untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tugas pengelolaan Dana PISP, dengan mempertimbangkan paling kurang:

kesiapan sumber daya manusia;

kesiapan perusahaan; dan

keselarasan antara rencana pengelolaan dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan Menteri ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Setelah menerima usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau mengakses usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat melakukan verifikasi berdasarkan manajemen risiko.

Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian data dan informasi mengenai:

profil perusahaan;

data produksi untuk Pelaku Usaha manufaktur;

data Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

data distribusi;

data dokumen syarat/ data khusus; dan/atau

kesimpulan hasil verifikasi.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar SNANK.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;

dinas daerah yang menangani komoditas terkait; atau

lem baga pelaksana verifikasi independen. jdih.kemenkeu.go.id (5) Pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a clan huruf b dibiayai dari:

anggaran pendapatan dan belanja negara; atau

Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibiayai oleh Pelaku Usaha yang dibayarkan kepada lembaga pelaksana verifikasi independen.

Biaya verifikasi yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang dibayarkan kepada unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan usulan kebutuhan untuk 2 (dua) atau lebih komoditas, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana verifikasi.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas menyusun Rencana Pasokan.

Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data dan informasi produksi pada tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas dan ketersediaan/ stok pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan memenuhi standar SNANK.

Dalam penyusunan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi. jdih.kemenkeu.go.id (5) Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan informasi dari Pelaku Usaha pada:

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, data dan informasi disediakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;

kawasan ekonomi khusus, data dan informasi disediakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus; atau

tempat penimbunan berikat dan/atau atas perusahaan yang melakukan importasi barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor, data dan informasi disediakan oleh unit organisasi yang membidangi kepabeanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai:

identitas Pelaku Usaha;

lokasi produksi;

luas lahan;

waktu ketersediaan;

rencana produksi;

jenis hasil produksi;

standar mutu hasil produksi;

jumlah/volume hasil produksi;

pos tarif/kode Hannonized _System; _ J. jenis satuan;

uraian barang; dan/atau

jumlah pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berfasilitas.

Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

nama perusahaan;

nomor induk berusaha;

perizinan berusaha;

alamat perusahan; dan/atau jdih.kemenkeu.go.id e. nomor pokok wajib pajak. Bagian Kelima Penetapan Rencana Pasokan

Pasal II 1. Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan Pemerintah ini diundangkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya Peraturan pemerintah ini, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak Peraturan pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berraku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaa,n dari Peraturan pemerintah Nomor 5l rahun 2008 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indcnesia 1^'ahun 2008 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan penrerintah Nomor 40 Tahun 2oo9 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oag Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 5014), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini. 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal Agar Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022 JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OO8 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Umum Pada sebagian besar negara berkembang, upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas konstruksi merupakan hal yang sangat perlu dilakukan, termasuk upaya meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan konstruksi. Sektor konstruksi ^juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, serta mendukung mobilitas barang dan ^jasa. Dalam rangka meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif, maka diperlukan dukungan kebijakan administrasi perpajakan yang berpihak pada sektor konstruksi. Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), telah berdampak pada kemerosotan aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk sektor konstruksi sebagai pelaku usaha ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi Pemerintah melalui penyesuaian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, berupa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final atas Jasa Konstruksi. Dengan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final atas Jasa Konstruksi, Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu sektor konstruksi dalam menghadapi dampak pandemik COVID-19 sehingga keberlangsungan proses bisnis dari hulu ke hilir tetap terjaga. Kebijakan penerapan tarif Pajak Penghasilan final atas Jasa Konstruksi pada prinsipnya ditujukan dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan para pelaku usaha sektor konstruksi untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan maka kebijakan penerapan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final perlu dilakukan evaluasi dalam kurun waktu tertentu. Hasil evaluasi tersebut dapat berupa pemberlakuan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang pajak penghasilan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

bahwa untuk melaksanakan skema subsidi resi gudang yang memberikan akses kredit kepada petani dengan jaminan/agunan berupa resi gudang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola skema subsidi resi gudang guna menjaga kesinambungan produksi pertanian, perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis, yang antara lain berupa penggunaan sistem informasi kredit program untuk pembayaran subsidi bunga/subsidi margin skema subsidi resi gudang, dengan mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan skema subsidi resi gudang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kemudahan di bidang sistem resi gudang, antara lain bagi sektor usaha kecil serta kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Skema Subsidi Resi Gudang;