Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak ...
Relevan terhadap 3 lainnya
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 108 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); dan - Undang-Undang Kepabeanan sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan pada derajat Undang-Undang yang mengatur pengertian dan ruang lingkup Bea Masuk; f. Berdasarkan hal-hal di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon dalam Butir C7 Permohonan a quo merupakan dalil yang mengada-ada, penuh dengan sesat tafsir, sekaligus merupakan upaya trial and error dalam memaknai Pasal 20 dengan korelasi yuridisnya terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5/1999 yang jelas merupakan pengecualian pemberlakuan dalam Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 7. Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk di Kawasan Bebas Berkontribusi Positif terhadap Perekonomian Nasional; a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pembebasan Bea Masuk Anti Dumping di Kawasan Bebas telah merugikan industri dalam negeri merupakan hal yang keliru; b. Bahwa investasi asing di Indonesia saat ini menjadi isu yang hangat untuk diperdebatkan. Di satu sisi, investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang memformulasikan potensi berbagai sumber daya menjadi kekuatan yang efektif dalam kegiatan ekonomi nasional yang produktif. Sedangkan di sisi lain pemberian insentif fiskal menjadi isu utama sebagai penarik investasi itu sendiri. Salah satu bentuk investasi yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an yaitu berupa pengembangan Kawasan Berikat yang dikenal dengan berbagai nama di dunia, antara lain adalah Bonded Zone, Bonded Area, Bonded Warehouse, Export Processing Zone, bahkan dalam skala lebih luas dan komprehensif telah dikembangkan menjadi Special Economic Zone. Namun demikian, pada intinya walaupun berbeda penamaan, konsep yang ditanamkan adalah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 109 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020 sama, yaitu berkaitan dengan investasi, pembangunan ekonomi, orientasi ekspor, dan adanya insentif perpajakan di dalamnya; c. Bahwa kehadiran investasi luar negeri melalui penanaman modal asing (PMA) sangat diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Bentuk penanaman modal asing dapat dibagi 3 jenis yaitu: pinjaman luar negeri ( debt ) yaitu berupa pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah, penanaman modal asing langsung berupa investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing ke suatu negara tertentu ( foreign direct investment /FDI) dan portofolio berupa investasi yang dilakukan melalui pasar modal (Pangestu, 1995). Berbagai riset membuktikan bahwa penanaman modal asing langsung ( foreign direct investment /FDI) memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Manfaat yang dapat diharapkan oleh suatu negara dari masuknya berupa FDI berupa: (a) peningkatan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal ( employment ), (b) alih teknologi, (c) pelatihan manajerial, dan (d) akses ke pasar internasional melalui ekspor; d. Bahwa dari sisi investor, penentuan lokasi FDI untuk menenamkan modalnya dapat dibagi atas 2 tahapan yaitu : tahap 1 memilih negara yang memiliki pasar yang besar, akses ke bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan sumberdaya lainnya. Tahap berikutnya adalah investor akan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dari negara tersebut berupa besaran tarif pajak, kebijakan pemerintah, dan berbagai insentif yang akan di dapatkan. Banyak negara yang memberikan insentif fiskal untuk menarik FDI ke negaranya. Salah satu insentif fiskal yang banyak digunakan negara berkembang untuk menarik FDI adalah Export Processing Zones (EPZs). Peningkatan EPZs saat ini sangat cepat. Pada tahun 1975 hanya terdapat 79 EPZs pada 25 negara, saat ini jumlah EPZs lebih dari 4.800 EPZs di seluruh dunia (UNCTAD, 2019); e. Bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia juga menggunakan EPZs sebagai bagian reformasi ekonominya. Berdasarkan definisi Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 78 dari 129 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2020 pengembangan Kawasan Bebas oleh banyak negara khususnya di Asia, seperti Tiongkok, Malaysia, Singapura dan lainnya, telah berhasil memberikan peningkatan secara signifikan terhadap rata- rata pertumbuhan ekonomi Batam yang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional misalnya pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 5,96% jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (sumber data BPS). Begitu pula yang terkait dengan peningkatan daya saing, peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan dalam data sebagai berikut: 5) Tabel 1 Pengaruh Pemberlakuan Kawasan Bebas di Batam Tahun 2019 - 2020 No. Kategori Jumlah/ Total 1 Perusahaan Galangan Kapal 82 2 Nilai Investasi Rp 5.904.778.838.400,00 (5,9 Triliun) 3 Tenaga Kerja yang diserap 10.458 & 484 TKA 4 Nilai Ekspor 15,62 Triliun 5 Nilai HRP masuk NKRI 4,39 Triliun b. Landasan Yuridis tentang Kawasan Bebas: 1) Pengaturan “Kawasan Bebas” dalam Konteks Internasional: Bahwa konsepsi dasar tentang perlakuan Kepabeanan di Kawasan Bebas telah diatur dalam Praktik Kepabeanan Internasional, sebagaimana tertuang dalam International Convention On Simplification And Harmonization Of Customs Procedures (Konvensi lnternasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean) yang dilaksanakan di Kyoto pada tanggal 18 Mei 1973 dan telah diamandemen di Brussels pada tanggal 26 Juni 1999, dengan rincian sebagai berikut: Specific Annex, Chapter 2 Free Zones: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023
Relevan terhadap
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL DAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023. KESATU : Menetapkan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023, yang terdiri atas:
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. KEDUA : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sebesar Rp3.994.001.349.000,00 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.107.171.000,00 (dua puluh lima miliar seratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp8.256.598.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
Dana Reboisasi sebesar Rp16.850.573.000,00 (enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 354.841.882.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp31.117.098.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp323.724.784.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.707.036.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
Bagi Rata sebesar Rp6.763.252.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
Biaya Pemungutan sebesar Rp1.944.845.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp102.337.856.000,00 (seratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp682.980.860.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:
Minyak Bumi sebesar Rp301.806.423.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
Gas Bumi sebesar Rp381.174.437.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.515.375.578.000,00 (dua triliun lima ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Tetap ( landrent ) sebesar Rp3.234.769.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
Royalti sebesar Rp2.512.140.809.000,00 (dua triliun lima ratus dua belas miliar seratus empat puluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.778.264.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp59.180.896.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Iuran Tetap sebesar Rp1.407.009.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta sembilan ribu rupiah); dan
Iuran Produksi sebesar Rp1.190.359.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp232.872.702.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp37.977.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp120.888.902.000,00 2. Bagian Daerah sebesar Rp9.998.939.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan (seratus dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu rupiah); dan
Dana Reboisasi sebesar Rp74.006.800.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam juta delapan ratus ribu rupiah). KETIGA : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b sebesar Rp42.915.525.461.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus lima belas miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp4.854.729.744.000,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp4.380.647.756.000,00 (empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp474.081.988.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp3.553.274.275.000,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
Bagian Daerah sebesar Rp3.435.107.960.000,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
Biaya Pemungutan sebesar Rp118.166.315.000,00 (seratus delapan belas miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp6.915.308.435.000,00 (enam triliun sembilan ratus lima belas miliar tiga ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
Minyak Bumi sebesar Rp3.132.144.151.000,00 (tiga triliun seratus tiga puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
Gas Bumi sebesar Rp3.783.164.284.000,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp26.912.011.758.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua belas miliar sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Tetap ( landrent ) sebesar Rp87.110.714.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah); dan
Royalti sebesar Rp26.824.901.044.000,00 (dua puluh enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus satu juta empat puluh empat ribu rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp510.421.682.000,00 (lima ratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp504.746.516.000,00 (lima ratus empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah); Rp32.104.072.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah); KEEMPAT : Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c sebesar Rp4.047.393.991.000,00 (empat triliun empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sampai dengan sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah); dan
Gas Bumi sebesar Rp126.626.714.000,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp31.796.368.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah); Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp132.258.698.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas 1. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp100.462.330.000,00 (seratus miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
Iuran Tetap sebesar Rp1.757.852.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
Iuran Produksi sebesar Rp3.917.314.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah); dan
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp169.779.567.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar 2. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp65.261.883.000,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
Dana Reboisasi sebesar Rp72.413.612.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah). lima puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
Biaya Pemungutan sebesar Rp19.010.682.000,00 (sembilan belas miliar sepuluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp920.954.215.000,00 (sembilan ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), terdiri atas:
Minyak Bumi sebesar Rp794.327.501.000,00 (tujuh ratus b. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp469.228.952.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
Bagian Daerah sebesar Rp450.218.270.000,00 (empat ratus d. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.970.394.285.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Tetap ( landrent ) sebesar Rp177.071.019.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu rupiah); dan
Royalti sebesar Rp1.793.323.266.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.793.217.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Tetap sebesar Rp3.412.891.000,00 (tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
Iuran Produksi sebesar Rp28.380.326.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp482.179.267.000,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp114.169.638.000,00 (seratus empat belas miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp201.855.289.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
Dana Reboisasi sebesar Rp166.154.340.000,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dan
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.585.357.000,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). KELIMA : Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d sebesar Rp1.913.431.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp84.782.944.000,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp54.139.548.000,00 (lima puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp30.643.396.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp755.988.489.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
Bagi Rata sebesar Rp16.248.724.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
Bagian Daerah sebesar Rp724.909.034.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah); dan
Biaya Pemungutan sebesar Rp14.830.731.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp450.121.426.000,00 (empat ratus lima puluh miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
Minyak Bumi sebesar Rp3.970.369.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
Gas Bumi sebesar Rp446.151.057.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp363.849.082.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Tetap ( landrent ) sebesar Rp227.354.522.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah); dan
Royalti sebesar Rp136.494.560.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp302.933.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Produksi sebesar Rp16.328.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Iuran Tetap sebesar Rp240.117.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah); dan
Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp46.488.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); Rp33.666.778.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp100.752.339.000,00 (seratus miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
Dana Reboisasi sebesar Rp88.595.259.000,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp21.039.910.000,00 (dua puluh satu miliar tiga puluh f. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp223.014.376.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp14.332.093.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). KETUJUH : Sisa Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 setelah diperhitungkan dengan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebesar Rp1.084.851.300.744,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). KEDELAPAN : Sisa Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 setelah diperhitungkan dengan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA sebesar Rp5.285.573.059.652,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). KESEMBILAN : Sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 setelah diperhitungkan dengan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp590.948,00 (lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). KESEPULUH : Sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 setelah diperhitungkan dengan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebesar Rp1.765.419,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah). KESEBELAS : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota sejumlah Rp40.948.701.566.000,00 (empat puluh triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dilakukan secara:
tunai ke Rekening Kas Umum Daerah untuk Kurang Bayar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.047.797.189.000,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility untuk Kurang Bayar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp39.900.904.377.000,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). KEDUABELAS : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf b diarahkan penggunaannya untuk perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan/atau investasi. KETIGABELAS : Ketentuan mengenai: KEENAM : Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.960.825.244.000,00 (lima triliun sembilan ratus enam puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
tata cara perhitungan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023;
rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dan rincian penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, rincian sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan rincian sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH;
rincian penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan sisa Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH menurut daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
rincian penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan sisa Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEEMPATBELAS : Rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS digunakan oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Umum untuk menyalurkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
Pemerintah Daerah untuk mencatat penerimaan Dana Bagi Hasil sebagai pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Menteri Keuangan;
Gubernur bersangkutan;
Bupati/Wali Kota bersangkutan; dan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023 a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Ditandatangani secara elektronik LUKY ALFIRMAN D: Disposisi 2011/Tim Perumus PPND/RKMK Pembentukan Tim Pembahas RUU PPNPD_okt 2011 (edited by hermanus matondang) A. TATA CARA PERHITUNGAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023 Perhitungan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil diperhitungkan terhadap penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Perhitungan terhadap penyaluran Kurang Bayar tersebut mempertimbangkan besaran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah yang digunakan dalam perhitungan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil adalah kapasitas fiskal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi diperhitungkan dari penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar 100% (seratus persen) dari total Lebih Bayar Dana Bagi Hasil daerah yang bersangkutan;
Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi diperhitungkan dari penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total Lebih Bayar Dana Bagi Hasil daerah yang bersangkutan;
Daerah dengan kapasitas fiskal sedang diperhitungkan dari penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Lebih Bayar Dana Bagi Hasil daerah yang bersangkutan;
Daerah dengan kapasitas fiskal rendah diperhitungkan dari penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Lebih Bayar Dana Bagi Hasil daerah yang bersangkutan; dan
Daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah diperhitungkan dari penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar 20% (dua - 13 - LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.7/2023 TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL DAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023 D: Disposisi 2011/Tim Perumus PPND/RKMK Pembentukan Tim Pembahas RUU PPNPD_okt 2011 (edited by hermanus matondang) puluh persen) dari total Lebih Bayar Dana Bagi Hasil daerah yang bersangkutan.
Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang diperhitungkan terhadap penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 3, sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nominal pagu penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil per daerah. Sisa Lebih Bayar Dana Bagi Hasil setelah diperhitungan terhadap penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tersebut akan diselesaikan pada penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil berikutnya.
Atas nominal pagu penyelesaian Lebih Bayar per daerah tersebut, dilaksanakan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut urutan tahun dan tiap jenis dengan mendahulukan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang penggunaannya tidak ditentukan ( non-earmarked ) diikuti Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang penggunaannya ditentukan ( earmarked), dengan urutan sebagai berikut, yaitu:
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPh;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Panas Bumi;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Kehutanan non-DR;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Perikanan;
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Kehutanan DR; dan
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil CHT. RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 220,000 103,000 323,000 2 Kab. Aceh Barat 29,000 - 29,000 3 Kab. Aceh Besar 20,000 - 20,000 4 Kab. Aceh Selatan 20,000 - 20,000 5 Kab. Aceh Singkil 22,000 - 22,000 6 Kab. Aceh Tengah 110,000 - 110,000 7 Kab. Aceh Tenggara 20,000 - 20,000 8 Kab. Aceh Timur 146,000 - 146,000 9 Kab. Aceh Utara 20,000 - 20,000 10 Kab. Bireuen 20,000 - 20,000 11 Kab. Pidie 20,000 - 20,000 12 Kab. Simeulue 36,000 - 36,000 13 Kota Banda Aceh 20,000 - 20,000 14 Kota Sabang 20,000 - 20,000 15 Kota Langsa 21,000 - 21,000 16 Kota Lhokseumawe 20,000 - 20,000 17 Kab. Gayo Lues 85,000 - 85,000 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH - 15 - B. RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023, RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023, DAN RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 18 Kab. Aceh Barat Daya 20,000 - 20,000 19 Kab. Aceh Jaya 38,000 - 38,000 20 Kab. Nagan Raya 22,000 - 22,000 21 Kab. Aceh Tamiang 42,000 - 42,000 22 Kab. Bener Meriah 47,000 - 47,000 23 Kab. Pidie Jaya 20,000 - 20,000 24 Kota Subulussalam 55,000 - 55,000 25 Provinsi Sumatera Utara 6,561,000 - 6,561,000 26 Kab. Asahan 433,000 - 433,000 27 Kab. Dairi 458,000 - 458,000 28 Kab. Deli Serdang 410,000 - 410,000 29 Kab. Karo 418,000 - 418,000 30 Kab. Labuhanbatu 410,000 - 410,000 31 Kab. Langkat 482,000 - 482,000 32 Kab. Mandailing Natal 912,000 - 912,000 33 Kab. Nias 410,000 - 410,000 34 Kab. Simalungun 1,137,000 - 1,137,000 35 Kab. Tapanuli Selatan 569,000 - 569,000 36 Kab. Tapanuli Tengah 410,000 - 410,000 37 Kab. Tapanuli Utara 966,000 - 966,000 38 Kab. Toba 715,000 - 715,000 39 Kota Binjai 410,000 - 410,000 40 Kota Medan 413,000 - 413,000 41 Kota Pematang Siantar 413,000 - 413,000 - 16 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 42 Kota Sibolga 410,000 - 410,000 43 Kota Tanjung Balai 410,000 - 410,000 44 Kota Tebing Tinggi 410,000 - 410,000 45 Kota Padangsidimpuan 410,000 - 410,000 46 Kab. Pakpak Bharat 2,543,000 - 2,543,000 47 Kab. Nias Selatan 2,984,000 - 2,984,000 48 Kab. Humbang Hasundutan 611,000 - 611,000 49 Kab. Serdang Bedagai 410,000 - 410,000 50 Kab. Samosir 644,000 - 644,000 51 Kab. Batu Bara 410,000 - 410,000 52 Kab. Padang Lawas 2,240,000 - 2,240,000 53 Kab. Padang Lawas Utara 1,233,000 - 1,233,000 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 2,891,000 - 2,891,000 55 Kab. Labuhanbatu Utara 435,000 - 435,000 56 Kab. Nias Utara 410,000 - 410,000 57 Kab. Nias Barat 410,000 - 410,000 58 Kota Gunungsitoli 410,000 - 410,000 59 Provinsi Sumatera Barat 1,627,000 1,335,000 2,962,000 60 Kab. Lima Puluh Kota 184,000 - 184,000 61 Kab. Agam 181,000 - 181,000 62 Kab. Kepulauan Mentawai 2,592,000 - 2,592,000 63 Kab. Padang Pariaman 193,000 - 193,000 64 Kab. Pasaman 181,000 - 181,000 65 Kab. Pesisir Selatan 190,000 - 190,000 - 17 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 66 Kab. Sijunjung 419,000 - 419,000 67 Kab. Solok 193,000 - 193,000 68 Kab. Tanah Datar 181,000 - 181,000 69 Kota Bukit Tinggi 180,000 - 180,000 70 Kota Padang Panjang 180,000 - 180,000 71 Kota Padang 180,000 - 180,000 72 Kota Payakumbuh 314,000 - 314,000 73 Kota Sawahlunto 181,000 - 181,000 74 Kota Solok 180,000 - 180,000 75 Kota Pariaman 180,000 - 180,000 76 Kab. Pasaman Barat 248,000 - 248,000 77 Kab. Dharmasraya 356,000 - 356,000 78 Kab. Solok Selatan 186,000 - 186,000 79 Provinsi Riau 50,358,000 466,000 50,824,000 80 Kab. Bengkalis 22,758,000 - 22,758,000 81 Kab. Indragiri Hilir 17,492,000 - 17,492,000 82 Kab. Indragiri Hulu 11,356,000 - 11,356,000 83 Kab. Kampar 14,673,000 - 14,673,000 84 Kab. Kuantan Singingi 13,715,000 - 13,715,000 85 Kab. Pelalawan 37,739,000 - 37,739,000 86 Kab. Rokan Hilir 10,521,000 - 10,521,000 87 Kab. Rokan Hulu 11,426,000 - 11,426,000 88 Kab. Siak 26,483,000 - 26,483,000 89 Kota Dumai 11,582,000 - 11,582,000 - 18 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 90 Kota Pekanbaru 9,156,000 - 9,156,000 91 Kab. Kepulauan Meranti 14,527,000 - 14,527,000 92 Provinsi Jambi 14,688,000 1,241,000 15,929,000 93 Kab. Batanghari 10,616,000 - 10,616,000 94 Kab. Bungo 2,977,000 - 2,977,000 95 Kab. Kerinci 2,937,000 - 2,937,000 96 Kab. Merangin 3,902,000 - 3,902,000 97 Kab. Muaro Jambi 4,889,000 - 4,889,000 98 Kab. Sarolangun 4,447,000 - 4,447,000 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 12,234,000 - 12,234,000 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 5,988,000 - 5,988,000 101 Kab. Tebo 4,883,000 - 4,883,000 102 Kota Jambi 2,939,000 - 2,939,000 103 Kota Sungai Penuh 2,937,000 - 2,937,000 104 Provinsi Sumatera Selatan 20,926,000 77,000 21,003,000 105 Kab. Lahat 4,330,000 - 4,330,000 106 Kab. Musi Banyuasin 10,590,000 - 10,590,000 107 Kab. Musi Rawas 5,395,000 - 5,395,000 108 Kab. Muara Enim 5,355,000 - 5,355,000 109 Kab. Ogan Komering Ilir 24,885,000 - 24,885,000 110 Kab. Ogan Komering Ulu 2,995,000 - 2,995,000 111 Kota Palembang 2,615,000 - 2,615,000 112 Kota Prabumulih 2,615,000 - 2,615,000 113 Kota Pagar Alam 2,615,000 - 2,615,000 - 19 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 114 Kota Lubuk Linggau 2,615,000 - 2,615,000 115 Kab. Banyuasin 3,744,000 - 3,744,000 116 Kab. Ogan Ilir 2,615,000 - 2,615,000 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2,803,000 - 2,803,000 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2,676,000 - 2,676,000 119 Kab. Empat Lawang 2,615,000 - 2,615,000 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2,615,000 - 2,615,000 121 Kab. Musi Rawas Utara 2,616,000 - 2,616,000 122 Provinsi Bengkulu 424,000 3,323,000 3,747,000 123 Kab. Bengkulu Selatan 543,000 - 543,000 124 Kab. Bengkulu Utara 171,000 - 171,000 125 Kab. Rejang Lebong 94,000 - 94,000 126 Kota Bengkulu 94,000 - 94,000 127 Kab. Kaur 134,000 - 134,000 128 Kab. Seluma 102,000 - 102,000 129 Kab. Mukomuko 268,000 - 268,000 130 Kab. Lebong 95,000 - 95,000 131 Kab. Kepahiang 97,000 - 97,000 132 Kab. Bengkulu Tengah 94,000 - 94,000 133 Provinsi Lampung 1,203,000 1,000 1,204,000 134 Kab. Lampung Barat 171,000 - 171,000 135 Kab. Lampung Selatan 171,000 - 171,000 136 Kab. Lampung Tengah 171,000 - 171,000 137 Kab. Lampung Utara 171,000 - 171,000 - 20 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 138 Kab. Lampung Timur 171,000 - 171,000 139 Kab. Tanggamus 689,000 - 689,000 140 Kab. Tulang Bawang 171,000 - 171,000 141 Kab. Way Kanan 1,634,000 - 1,634,000 142 Kota Bandar Lampung 171,000 - 171,000 143 Kota Metro 171,000 - 171,000 144 Kab. Pesawaran 171,000 - 171,000 145 Kab. Pringsewu 171,000 - 171,000 146 Kab. Mesuji 426,000 - 426,000 147 Kab. Tulang Bawang Barat 171,000 - 171,000 148 Kab. Pesisir Barat 171,000 - 171,000 149 Provinsi Jawa Barat 1,798,000 - 1,798,000 150 Kab. Bandung 200,000 - 200,000 151 Kab. Bekasi 138,000 - 138,000 152 Kab. Bogor 215,000 - 215,000 153 Kab. Ciamis 604,000 - 604,000 154 Kab. Cianjur 854,000 - 854,000 155 Kab. Cirebon 147,000 - 147,000 156 Kab. Garut 178,000 - 178,000 157 Kab. Indramayu 278,000 - 278,000 158 Kab. Karawang 155,000 - 155,000 159 Kab. Kuningan 332,000 - 332,000 160 Kab. Majalengka 180,000 - 180,000 161 Kab. Purwakarta 245,000 - 245,000 - 21 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 162 Kab. Subang 177,000 - 177,000 163 Kab. Sukabumi 342,000 - 342,000 164 Kab. Sumedang 324,000 - 324,000 165 Kab. Tasikmalaya 267,000 - 267,000 166 Kota Bandung 138,000 - 138,000 167 Kota Bekasi 138,000 - 138,000 168 Kota Bogor 138,000 - 138,000 169 Kota Cirebon 138,000 - 138,000 170 Kota Depok 138,000 - 138,000 171 Kota Sukabumi 141,000 - 141,000 172 Kota Tasikmalaya 200,000 - 200,000 173 Kota Cimahi 138,000 - 138,000 174 Kota Banjar 666,000 - 666,000 175 Kab. Bandung Barat 223,000 - 223,000 176 Kab. Pangandaran 490,000 - 490,000 177 Provinsi Jawa Tengah 8,332,000 8,000 8,340,000 178 Kab. Banjarnegara 564,000 - 564,000 179 Kab. Banyumas 661,000 - 661,000 180 Kab. Batang 1,475,000 - 1,475,000 181 Kab. Blora 5,828,000 - 5,828,000 182 Kab. Boyolali 732,000 - 732,000 183 Kab. Brebes 1,256,000 - 1,256,000 184 Kab. Cilacap 882,000 - 882,000 185 Kab. Demak 516,000 - 516,000 - 22 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 186 Kab. Grobogan 2,632,000 - 2,632,000 187 Kab. Jepara 685,000 - 685,000 188 Kab. Karanganyar 491,000 - 491,000 189 Kab. Kebumen 584,000 - 584,000 190 Kab. Kendal 1,507,000 - 1,507,000 191 Kab. Klaten 496,000 - 496,000 192 Kab. Kudus 492,000 - 492,000 193 Kab. Magelang 515,000 - 515,000 194 Kab. Pati 1,045,000 - 1,045,000 195 Kab. Pekalongan 611,000 - 611,000 196 Kab. Pemalang 1,926,000 - 1,926,000 197 Kab. Purbalingga 507,000 - 507,000 198 Kab. Purworejo 572,000 - 572,000 199 Kab. Rembang 1,806,000 - 1,806,000 200 Kab. Semarang 560,000 - 560,000 201 Kab. Sragen 653,000 - 653,000 202 Kab. Sukoharjo 490,000 - 490,000 203 Kab. Tegal 1,113,000 - 1,113,000 204 Kab. Temanggung 621,000 - 621,000 205 Kab. Wonogiri 547,000 - 547,000 206 Kab. Wonosobo 588,000 - 588,000 207 Kota Magelang 490,000 - 490,000 208 Kota Pekalongan 490,000 - 490,000 209 Kota Salatiga 490,000 - 490,000 - 23 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 210 Kota Semarang 512,000 - 512,000 211 Kota Surakarta 490,000 - 490,000 212 Kota Tegal 490,000 - 490,000 213 Provinsi DI Yogyakarta 54,000 - 54,000 214 Kab. Bantul 27,000 - 27,000 215 Kab. Gunungkidul 91,000 - 91,000 216 Kab. Kulon Progo 27,000 - 27,000 217 Kab. Sleman 27,000 - 27,000 218 Kota Yogyakarta 45,000 - 45,000 219 Provinsi Jawa Timur 8,774,000 27,000 8,801,000 220 Kab. Bangkalan 511,000 - 511,000 221 Kab. Banyuwangi 3,733,000 - 3,733,000 222 Kab. Blitar 1,265,000 - 1,265,000 223 Kab. Bojonegoro 2,363,000 - 2,363,000 224 Kab. Bondowoso 751,000 - 751,000 225 Kab. Gresik 540,000 - 540,000 226 Kab. Jember 2,283,000 - 2,283,000 227 Kab. Jombang 610,000 - 610,000 228 Kab. Kediri 859,000 - 859,000 229 Kab. Lamongan 1,042,000 - 1,042,000 230 Kab. Lumajang 1,199,000 - 1,199,000 231 Kab. Madiun 2,081,000 - 2,081,000 232 Kab. Magetan 497,000 - 497,000 233 Kab. Malang 806,000 - 806,000 - 24 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 234 Kab. Mojokerto 565,000 - 565,000 235 Kab. Nganjuk 1,580,000 - 1,580,000 236 Kab. Ngawi 1,762,000 - 1,762,000 237 Kab. Pacitan 477,000 - 477,000 238 Kab. Pamekasan 484,000 - 484,000 239 Kab. Pasuruan 542,000 - 542,000 240 Kab. Ponorogo 1,197,000 - 1,197,000 241 Kab. Probolinggo 804,000 - 804,000 242 Kab. Sampang 474,000 - 474,000 243 Kab. Sidoarjo 474,000 - 474,000 244 Kab. Situbondo 521,000 - 521,000 245 Kab. Sumenep 477,000 - 477,000 246 Kab. Trenggalek 658,000 - 658,000 247 Kab. Tuban 1,618,000 - 1,618,000 248 Kab. Tulungagung 636,000 - 636,000 249 Kota Blitar 474,000 - 474,000 250 Kota Kediri 474,000 - 474,000 251 Kota Madiun 474,000 - 474,000 252 Kota Malang 474,000 - 474,000 253 Kota Mojokerto 474,000 - 474,000 254 Kota Pasuruan 474,000 - 474,000 255 Kota Probolinggo 474,000 - 474,000 256 Kota Surabaya 474,000 - 474,000 257 Kota Batu 480,000 - 480,000 - 25 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 258 Provinsi Kalimantan Barat 4,034,000 2,125,000 6,159,000 259 Kab. Bengkayang 622,000 - 622,000 260 Kab. Landak 620,000 - 620,000 261 Kab. Kapuas Hulu 906,000 - 906,000 262 Kab. Ketapang 4,652,000 - 4,652,000 263 Kab. Mempawah 620,000 - 620,000 264 Kab. Sambas 625,000 - 625,000 265 Kab. Sanggau 1,112,000 - 1,112,000 266 Kab. Sintang 1,655,000 - 1,655,000 267 Kota Pontianak 631,000 - 631,000 268 Kota Singkawang 621,000 - 621,000 269 Kab. Sekadau 635,000 - 635,000 270 Kab. Melawi 1,161,000 - 1,161,000 271 Kab. Kayong Utara 620,000 - 620,000 272 Kab. Kubu Raya 1,649,000 - 1,649,000 273 Provinsi Kalimantan Tengah 493,042,000 3,364,913,000 3,857,955,000 274 Kab. Barito Selatan 145,373,000 - 145,373,000 275 Kab. Barito Utara 303,574,000 - 303,574,000 276 Kab. Kapuas 98,008,000 - 98,008,000 277 Kab. Kotawaringin Barat 77,036,000 - 77,036,000 278 Kab. Kotawaringin Timur 95,786,000 - 95,786,000 279 Kota Palangkaraya 75,852,000 - 75,852,000 280 Kab. Katingan 125,900,000 - 125,900,000 281 Kab. Seruyan 99,781,000 - 99,781,000 - 26 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 282 Kab. Sukamara 75,931,000 - 75,931,000 283 Kab. Lamandau 141,796,000 - 141,796,000 284 Kab. Gunung Mas 331,504,000 - 331,504,000 285 Kab. Pulang Pisau 131,440,000 - 131,440,000 286 Kab. Murung Raya 155,140,000 - 155,140,000 287 Kab. Barito Timur 115,041,000 - 115,041,000 288 Provinsi Kalimantan Selatan 22,631,000 88,644,000 111,275,000 289 Kab. Banjar 3,774,000 - 3,774,000 290 Kab. Barito Kuala 3,771,000 - 3,771,000 291 Kab. Hulu Sungai Selatan 11,462,000 - 11,462,000 292 Kab. Hulu Sungai Tengah 3,772,000 - 3,772,000 293 Kab. Hulu Sungai Utara 3,771,000 - 3,771,000 294 Kab. Kotabaru 3,898,000 - 3,898,000 295 Kab. Tabalong 4,408,000 - 4,408,000 296 Kab. Tanah Laut 7,318,000 - 7,318,000 297 Kab. Tapin 7,166,000 - 7,166,000 298 Kota Banjarbaru 3,789,000 - 3,789,000 299 Kota Banjarmasin 4,119,000 - 4,119,000 300 Kab. Balangan 3,772,000 - 3,772,000 301 Kab. Tanah Bumbu 29,499,000 - 29,499,000 302 Provinsi Kalimantan Timur 515,344,000 8,972,118,000 9,487,462,000 303 Kab. Berau 556,317,000 - 556,317,000 304 Kab. Kutai Kartanegara 161,288,000 - 161,288,000 305 Kab. Kutai Barat 729,807,000 - 729,807,000 - 27 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 306 Kab. Kutai Timur 400,760,000 - 400,760,000 307 Kota Balikpapan 114,524,000 - 114,524,000 308 Kota Bontang 114,528,000 - 114,528,000 309 Kota Samarinda 114,521,000 - 114,521,000 310 Kab. Penajam Paser Utara 115,392,000 - 115,392,000 311 Kab. Mahakam Ulu 612,140,000 - 612,140,000 312 Provinsi Sulawesi Utara 6,000 - 6,000 313 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,000 - 2,000 314 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 11,000 - 11,000 315 Provinsi Sulawesi Tengah 1,181,000 2,472,000 3,653,000 316 Kab. Banggai 466,000 - 466,000 317 Kab. Banggai Kepulauan 196,000 - 196,000 318 Kab. Buol 332,000 - 332,000 319 Kab. Toli Toli 352,000 - 352,000 320 Kab. Donggala 262,000 - 262,000 321 Kab. Morowali 1,071,000 - 1,071,000 322 Kab. Poso 266,000 - 266,000 323 Kota Palu 196,000 - 196,000 324 Kab. Parigi Moutong 204,000 - 204,000 325 Kab. Tojo Una Una 260,000 - 260,000 326 Kab. Sigi 211,000 - 211,000 327 Kab. Banggai Laut 196,000 - 196,000 328 Kab. Morowali Utara 705,000 - 705,000 329 Provinsi Sulawesi Selatan 90,184,000 459,031,000 549,215,000 - 28 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 330 Kab. Bantaeng 7,975,000 - 7,975,000 331 Kab. Barru 7,895,000 - 7,895,000 332 Kab. Bone 10,966,000 - 10,966,000 333 Kab. Bulukumba 7,856,000 - 7,856,000 334 Kab. Enrekang 8,509,000 - 8,509,000 335 Kab. Gowa 14,055,000 - 14,055,000 336 Kab. Jeneponto 7,842,000 - 7,842,000 337 Kab. Luwu 7,906,000 - 7,906,000 338 Kab. Luwu Utara 7,842,000 - 7,842,000 339 Kab. Maros 8,184,000 - 8,184,000 340 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 7,855,000 - 7,855,000 341 Kota Palopo 7,842,000 - 7,842,000 342 Kab. Luwu Timur 129,938,000 - 129,938,000 343 Kab. Pinrang 8,889,000 - 8,889,000 344 Kab. Sinjai 8,084,000 - 8,084,000 345 Kab. Kepulauan Selayar 7,842,000 - 7,842,000 346 Kab. Sidenreng Rappang 7,843,000 - 7,843,000 347 Kab. Soppeng 8,205,000 - 8,205,000 348 Kab. Takalar 7,842,000 - 7,842,000 349 Kab. Tana Toraja 8,213,000 - 8,213,000 350 Kab. Wajo 7,842,000 - 7,842,000 351 Kota Pare Pare 7,842,000 - 7,842,000 352 Kota Makassar 45,515,000 - 45,515,000 353 Kab. Toraja Utara 7,943,000 - 7,943,000 - 29 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 354 Provinsi Sulawesi Tenggara 575,000 2,356,000 2,931,000 355 Kab. Buton 87,000 - 87,000 356 Kab. Konawe 377,000 - 377,000 357 Kab. Kolaka 10,806,000 - 10,806,000 358 Kab. Muna 84,000 - 84,000 359 Kota Kendari 71,000 - 71,000 360 Kota Bau Bau 72,000 - 72,000 361 Kab. Konawe Selatan 82,000 - 82,000 362 Kab. Bombana 71,000 - 71,000 363 Kab. Wakatobi 71,000 - 71,000 364 Kab. Kolaka Utara 71,000 - 71,000 365 Kab. Buton Utara 116,000 - 116,000 366 Kab. Konawe Kepulauan 71,000 - 71,000 367 Kab. Kolaka Timur 480,000 - 480,000 368 Kab. Muna Barat 71,000 - 71,000 369 Kab. Buton Tengah 71,000 - 71,000 370 Kab. Buton Selatan 71,000 - 71,000 371 Provinsi Nusa Tenggara Barat 39,710,000 281,058,000 320,768,000 372 Kab. Bima 6,156,000 - 6,156,000 373 Kab. Dompu 68,944,000 - 68,944,000 374 Kab. Lombok Barat 8,824,000 - 8,824,000 375 Kab. Lombok Tengah 8,824,000 - 8,824,000 376 Kab. Lombok Timur 8,830,000 - 8,830,000 377 Kab. Sumbawa 9,082,000 - 9,082,000 - 30 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 378 Kota Mataram 10,204,000 - 10,204,000 379 Kota Bima 11,500,000 - 11,500,000 380 Kab. Sumbawa Barat 17,650,000 - 17,650,000 381 Kab. Lombok Utara 8,824,000 - 8,824,000 382 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 3,797,000 3,797,000 383 Provinsi Maluku 5,132,000 3,914,000 9,046,000 384 Kab. Kepulauan Tanimbar 2,980,000 - 2,980,000 385 Kab. Maluku Tengah 1,172,000 - 1,172,000 386 Kab. Maluku Tenggara 1,026,000 - 1,026,000 387 Kab. Buru 3,935,000 - 3,935,000 388 Kota Ambon 1,026,000 - 1,026,000 389 Kab. Seram Bagian Barat 1,071,000 - 1,071,000 390 Kab. Seram Bagian Timur 1,456,000 - 1,456,000 391 Kab. Kepulauan Aru 1,120,000 - 1,120,000 392 Kota Tual 1,026,000 - 1,026,000 393 Kab. Maluku Barat Daya 1,026,000 - 1,026,000 394 Kab. Buru Selatan 4,684,000 - 4,684,000 395 Provinsi Papua 14,249,000 450,619,000 464,868,000 396 Kab. Biak Numfor 1,017,000 - 1,017,000 397 Kab. Jayapura 2,815,000 - 2,815,000 398 Kab. Jayawijaya 1,017,000 - 1,017,000 399 Kab. Merauke 3,737,000 - 3,737,000 400 Kab. Mimika 4,364,000 - 4,364,000 401 Kab. Nabire 5,042,000 - 5,042,000 - 31 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 402 Kab. Paniai 1,017,000 - 1,017,000 403 Kab. Puncak Jaya 1,017,000 - 1,017,000 404 Kab. Kepulauan Yapen 1,017,000 - 1,017,000 405 Kota Jayapura 1,023,000 - 1,023,000 406 Kab. Sarmi 9,579,000 - 9,579,000 407 Kab. Keerom 3,195,000 - 3,195,000 408 Kab. Yahukimo 1,017,000 - 1,017,000 409 Kab. Pegunungan Bintang 1,017,000 - 1,017,000 410 Kab. Tolikara 1,017,000 - 1,017,000 411 Kab. Boven Digoel 3,746,000 - 3,746,000 412 Kab. Mappi 1,312,000 - 1,312,000 413 Kab. Asmat 1,621,000 - 1,621,000 414 Kab. Waropen 1,017,000 - 1,017,000 415 Kab. Supiori 1,017,000 - 1,017,000 416 Kab. Mamberamo Raya 2,221,000 - 2,221,000 417 Kab. Mamberamo Tengah 1,034,000 - 1,034,000 418 Kab. Yalimo 1,017,000 - 1,017,000 419 Kab. Lanny Jaya 1,017,000 - 1,017,000 420 Kab. Nduga 1,017,000 - 1,017,000 421 Kab. Dogiyai 1,017,000 - 1,017,000 422 Kab. Puncak 1,017,000 - 1,017,000 423 Kab. Intan Jaya 1,017,000 - 1,017,000 424 Kab. Deiyai 1,017,000 - 1,017,000 425 Provinsi Maluku Utara 129,065,000 1,006,101,000 1,135,166,000 - 32 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 426 Kab. Halmahera Tengah 144,776,000 - 144,776,000 427 Kota Ternate 28,681,000 - 28,681,000 428 Kab. Halmahera Barat 28,681,000 - 28,681,000 429 Kab. Halmahera Timur 138,820,000 - 138,820,000 430 Kab. Halmahera Selatan 31,549,000 - 31,549,000 431 Kab. Halmahera Utara 28,706,000 - 28,706,000 432 Kab. Kepulauan Sula 28,996,000 - 28,996,000 433 Kota Tidore Kepulauan 28,685,000 - 28,685,000 434 Kab. Pulau Morotai 28,682,000 - 28,682,000 435 Kab. Pulau Taliabu 28,681,000 - 28,681,000 436 Provinsi Banten 672,000 - 672,000 437 Kab. Lebak 375,000 - 375,000 438 Kab. Pandeglang 1,162,000 - 1,162,000 439 Kab. Serang 192,000 - 192,000 440 Kab. Tangerang 192,000 - 192,000 441 Kota Cilegon 192,000 - 192,000 442 Kota Tangerang 192,000 - 192,000 443 Kota Serang 192,000 - 192,000 444 Kota Tangerang Selatan 192,000 - 192,000 445 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 912,000 30,000 942,000 446 Kab. Bangka 974,000 - 974,000 447 Kab. Belitung 2,420,000 - 2,420,000 448 Kota Pangkal Pinang 335,000 - 335,000 449 Kab. Bangka Selatan 1,011,000 - 1,011,000 - 33 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 450 Kab. Bangka Tengah 314,000 - 314,000 451 Kab. Bangka Barat 380,000 - 380,000 452 Provinsi Gorontalo 172,000 183,000 355,000 453 Kab. Boalemo 71,000 - 71,000 454 Kab. Gorontalo 72,000 - 72,000 455 Kota Gorontalo 68,000 - 68,000 456 Kab. Pohuwato 86,000 - 86,000 457 Kab. Bone Bolango 69,000 - 69,000 458 Kab. Gorontalo Utara 319,000 - 319,000 459 Provinsi Kepulauan Riau 156,000 70,247,000 70,403,000 460 Kab. Natuna 52,000 - 52,000 461 Kab. Kepulauan Anambas 52,000 - 52,000 462 Kab. Karimun 141,000 - 141,000 463 Kota Batam 52,000 - 52,000 464 Kota Tanjung Pinang 52,000 - 52,000 465 Kab. Lingga 182,000 - 182,000 466 Kab. Bintan 92,000 - 92,000 467 Provinsi Papua Barat 26,400,000 10,613,000 37,013,000 468 Kab. Fak Fak 14,047,000 - 14,047,000 469 Kab. Manokwari 4,606,000 - 4,606,000 470 Kab. Sorong 5,335,000 - 5,335,000 471 Kota Sorong 4,401,000 - 4,401,000 472 Kab. Raja Ampat 4,400,000 - 4,400,000 473 Kab. Sorong Selatan 4,461,000 - 4,461,000 - 34 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 474 Kab. Teluk Bintuni 21,267,000 - 21,267,000 475 Kab. Teluk Wondama 10,757,000 - 10,757,000 476 Kab. Kaimana 17,856,000 - 17,856,000 477 Kab. Maybrat 4,400,000 - 4,400,000 478 Kab. Tambrauw 4,571,000 - 4,571,000 479 Kab. Manokwari Selatan 5,095,000 - 5,095,000 480 Kab. Pegunungan Arfak 4,400,000 - 4,400,000 481 Provinsi Sulawesi Barat 242,000 6,000 248,000 482 Kab. Majene 97,000 - 97,000 483 Kab. Mamuju 109,000 - 109,000 484 Kab. Polewali Mandar 97,000 - 97,000 485 Kab. Mamasa 468,000 - 468,000 486 Kab. Pasangkayu 98,000 - 98,000 487 Kab. Mamuju Tengah 100,000 - 100,000 488 Provinsi Kalimantan Utara 18,670,000 2,125,765,000 2,144,435,000 489 Kab. Bulungan 21,090,000 - 21,090,000 490 Kab. Malinau 19,978,000 - 19,978,000 491 Kab. Nunukan 13,780,000 - 13,780,000 492 Kota Tarakan 9,335,000 - 9,335,000 493 Kab. Tana Tidung 10,496,000 - 10,496,000 8,256,598,000 16,850,573,000 25,107,171,000 JUMLAH NASIONAL - 35 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kota Medan - 4,081,222,000 4,081,222,000 2 Provinsi DKI Jakarta 28,722,505,000 294,388,677,000 323,111,182,000 3 Provinsi DI Yogyakarta - 1,610,617,000 1,610,617,000 4 Kota Makassar - 2,482,851,000 2,482,851,000 5 Kota Denpasar - 155,012,000 155,012,000 6 Provinsi Banten - 8,628,876,000 8,628,876,000 7 Kab. Serang - 232,212,000 232,212,000 8 Kab. Tangerang 1,097,951,000 3,289,545,000 4,387,496,000 9 Kota Tangerang 1,296,642,000 4,375,884,000 5,672,526,000 10 Kota Tangerang Selatan - 4,479,888,000 4,479,888,000 31,117,098,000 323,724,784,000 354,841,882,000 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH JUMLAH NASIONAL - 36 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN D SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 1 Kab. Labuhanbatu - 337,650,000 - - - 2 Kota Medan 803,667,000 - - - - 3 Kab. Labuhanbatu Selatan - - - - - 4 Kota Padang - - - - 1,148,249,000 5 Provinsi DKI Jakarta 803,757,000 - - 5,013,650,000 - 6 Provinsi DI Yogyakarta - 725,000 - - 15,219,000 7 Kab. Sleman 333,826,000 - - - - 8 Kota Makassar 803,667,000 - - - - 9 Kota Denpasar 803,667,000 - - - - 10 Provinsi Banten - 416,708,000 436,076,000 - 884,347,000 11 Kab. Lebak - 55,632,000 - - - 12 Kab. Serang 803,667,000 141,870,000 97,932,000 - 558,435,000 13 Kab. Tangerang 803,667,000 - - - - 14 Kota Tangerang 803,667,000 - - - - 15 Kota Tangerang Selatan 803,667,000 - - - - 6,763,252,000 952,585,000 534,008,000 5,013,650,000 2,606,250,000 NO NAMA DAERAH BAGI RATA JUMLAH NASIONAL PERKEBUNAN PERHUTANAN - 37 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Kab. Labuhanbatu 2 Kota Medan 3 Kab. Labuhanbatu Selatan 4 Kota Padang 5 Provinsi DKI Jakarta 6 Provinsi DI Yogyakarta 7 Kab. Sleman 8 Kota Makassar 9 Kota Denpasar 10 Provinsi Banten 11 Kab. Lebak 12 Kab. Serang 13 Kab. Tangerang 14 Kota Tangerang 15 Kota Tangerang Selatan NO NAMA DAERAH JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=4+5+6+7+8 10 11 12 60,364,000 398,014,000 565,320,000 - - 57,319,000 57,319,000 - - - - - 871,883,000 - - 60,807,000 1,209,056,000 - - - 50,381,000 5,064,031,000 - - 167,121,000 76,008,000 91,952,000 27,000 - - 60,807,000 60,807,000 - - - 60,807,000 60,807,000 - - - 40,305,000 40,305,000 - - - 121,613,000 1,858,744,000 18,519,000 16,958,000 - 60,807,000 116,439,000 36,738,000 34,315,000 - 60,807,000 859,044,000 6,305,000 3,808,000 - 60,807,000 60,807,000 - - - 60,807,000 60,807,000 - - - 60,807,000 60,807,000 - - - 892,446,000 9,998,939,000 1,498,792,000 55,081,000 167,121,000 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 38 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Kab. Labuhanbatu 2 Kota Medan 3 Kab. Labuhanbatu Selatan 4 Kota Padang 5 Provinsi DKI Jakarta 6 Provinsi DI Yogyakarta 7 Kab. Sleman 8 Kota Makassar 9 Kota Denpasar 10 Provinsi Banten 11 Kab. Lebak 12 Kab. Serang 13 Kab. Tangerang 14 Kota Tangerang 15 Kota Tangerang Selatan NO NAMA DAERAH JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=3+9+16 - - 2,389,000 567,709,000 965,723,000 - - 2,268,000 2,268,000 863,254,000 - - 2,406,000 874,289,000 874,289,000 - 119,939,000 1,688,000 121,627,000 1,330,683,000 - - 1,679,000 168,800,000 6,036,588,000 - 507,000 2,533,000 3,067,000 95,019,000 - - 2,026,000 2,026,000 396,659,000 - - 2,280,000 2,280,000 866,754,000 - - 1,399,000 1,399,000 845,371,000 - 29,478,000 4,054,000 69,009,000 1,927,753,000 3,000 22,458,000 2,026,000 95,540,000 211,979,000 - 18,614,000 2,026,000 30,753,000 1,693,464,000 - - 2,026,000 2,026,000 866,500,000 - - 2,026,000 2,026,000 866,500,000 - - 2,026,000 2,026,000 866,500,000 3,000 190,996,000 32,852,000 1,944,845,000 18,707,036,000 SEKTOR LAINNYA JUMLAH JUMLAH - 39 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Provinsi Aceh 361,367,000 2 Kab. Aceh Barat 16,425,000 3 Kab. Aceh Tengah 26,302,000 4 Kab. Aceh Timur 18,792,000 5 Kab. Pidie 32,740,000 6 Kab. Aceh Barat Daya 16,425,000 7 Kab. Aceh Jaya 16,425,000 8 Kab. Nagan Raya 16,425,000 9 Kab. Labuhanbatu 10,016,000 10 Kota Medan 11,986,000 11 Kab. Padang Lawas Utara 10,016,000 12 Kab. Labuhanbatu Selatan 10,016,000 13 Kab. Lima Puluh Kota 56,810,000 14 Kab. Kepulauan Mentawai 4,881,000 15 Kab. Sijunjung 4,881,000 16 Kab. Solok 6,582,000 17 Kota Padang 4,881,000 18 Kota Sawahlunto 6,842,000 19 Kab. Bengkalis 19,000 20 Kab. Indragiri Hilir 19,000 21 Kab. Kampar 19,000 22 Kab. Kuantan Singingi 19,000 23 Kab. Pelalawan 19,000 24 Kab. Rokan Hilir 19,000 25 Kab. Rokan Hulu 19,000 26 Kab. Siak 19,000 27 Kota Dumai 19,000 28 Kota Pekanbaru 281,000 29 Kab. Kepulauan Meranti 19,000 30 Kab. Batanghari 4,754,000 31 Kab. Muaro Jambi 4,754,000 32 Kab. Sarolangun 4,754,000 33 Kab. Tanjung Jabung Barat 4,754,000 34 Kab. Tebo 4,754,000 35 Kab. Lahat 2,754,000 36 Kab. Musi Banyuasin 1,476,000 37 Kab. Musi Rawas 1,476,000 38 Kota Palembang 1,476,000 39 Kota Prabumulih 1,476,000 40 Kota Pagar Alam 1,476,000 41 Kab. Banyuasin 1,476,000 42 Kab. Empat Lawang 1,476,000 43 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 1,476,000 44 Kab. Musi Rawas Utara 1,476,000 45 Kab. Lampung Timur 35,464,000 46 Provinsi DKI Jakarta 45,257,000 NO NAMA DAERAH CHT - 40 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 47 Provinsi Jawa Barat 10,042,235,000 48 Kab. Bekasi 391,352,000 49 Kab. Subang 397,715,000 50 Kota Bandung 414,249,000 51 Provinsi Jawa Tengah 10,784,007,000 52 Kab. Blora 909,384,000 53 Provinsi DI Yogyakarta 304,566,000 54 Kab. Sleman 173,624,000 55 Provinsi Jawa Timur 48,268,169,000 56 Kab. Bojonegoro 4,159,471,000 57 Kab. Jombang 3,105,255,000 58 Kab. Lamongan 3,298,998,000 59 Kab. Madiun 1,738,481,000 60 Kab. Nganjuk 1,860,716,000 61 Kab. Ngawi 2,041,885,000 62 Kab. Tuban 2,093,121,000 63 Kota Surabaya 2,045,738,000 64 Provinsi Kalimantan Barat 2,273,000 65 Kab. Bengkayang 3,001,000 66 Kab. Kapuas Hulu 174,000 67 Kab. Ketapang 174,000 68 Kab. Sanggau 174,000 69 Kab. Sintang 174,000 70 Kota Pontianak 205,000 71 Kab. Sekadau 174,000 72 Kab. Melawi 174,000 73 Kab. Kayong Utara 174,000 74 Kab. Kubu Raya 174,000 75 Provinsi Kalimantan Selatan 118,000 76 Kab. Banjar 17,000 77 Kab. Barito Kuala 9,000 78 Kab. Hulu Sungai Tengah 9,000 79 Kab. Hulu Sungai Utara 9,000 80 Kab. Kotabaru 9,000 81 Kab. Tabalong 9,000 82 Kab. Tapin 9,000 83 Kab. Balangan 9,000 84 Kab. Tanah Bumbu 9,000 85 Provinsi Kalimantan Timur 195,000 86 Kab. Berau 21,000 87 Kab. Kutai Kartanegara 21,000 88 Kab. Kutai Barat 21,000 89 Kab. Kutai Timur 21,000 90 Kab. Paser 21,000 91 Kota Balikpapan 33,000 92 Kota Bontang 21,000 - 41 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 93 Kab. Penajam Paser Utara 21,000 94 Kab. Mahakam Ulu 21,000 95 Provinsi Sulawesi Tengah 14,498,000 96 Kab. Banggai 15,432,000 97 Kab. Banggai Kepulauan 1,208,000 98 Kab. Donggala 1,208,000 99 Kab. Morowali 1,208,000 100 Kab. Poso 1,208,000 101 Kota Palu 1,208,000 102 Kab. Parigi Moutong 5,106,000 103 Kab. Tojo Una Una 1,208,000 104 Kab. Banggai Laut 1,208,000 105 Kab. Morowali Utara 1,208,000 106 Kab. Luwu Timur 15,557,000 107 Kota Makassar 23,122,000 108 Provinsi Sulawesi Tenggara 141,000 109 Kab. Konawe 8,000 110 Kab. Kolaka 8,000 111 Kab. Konawe Selatan 8,000 112 Kab. Bombana 8,000 113 Kab. Kolaka Utara 8,000 114 Kab. Konawe Utara 8,000 115 Kab. Kolaka Timur 8,000 116 Kota Denpasar 116,039,000 117 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8,162,770,000 118 Kab. Sumbawa 863,054,000 119 Kab. Sumbawa Barat 273,380,000 120 Provinsi Banten 15,054,000 121 Kab. Lebak 2,150,000 122 Kab. Serang 2,150,000 123 Kab. Tangerang 3,185,000 124 Kota Tangerang 3,947,000 125 Kota Tangerang Selatan 17,188,000 126 Kab. Natuna 605,000 127 Kab. Kepulauan Anambas 605,000 128 Kota Batam 4,845,000 129 Provinsi Kalimantan Utara 28,000 130 Kab. Bulungan 7,000 131 Kab. Malinau 7,000 132 Kab. Nunukan 7,000 133 Kab. Tana Tidung 7,000 102,337,856,000 JUMLAH NASIONAL - 42 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 1 Provinsi Aceh - - - - 2 Kab. Labuhanbatu 22,972,000 766,000 23,738,000 21,537,000 3 Kota Medan 22,972,000 766,000 23,738,000 21,537,000 4 Kab. Labuhanbatu Selatan 22,972,000 766,000 23,738,000 21,537,000 5 Kab. Kampar - - - 4,728,739,000 6 Kab. Pelalawan - - - 4,946,893,000 7 Kab. Rokan Hilir 7,418,877,000 1,790,030,000 9,208,907,000 5,050,665,000 8 Kab. Siak - - - 2,571,223,000 9 Kota Pekanbaru - - - 92,192,000 10 Kab. Kepulauan Meranti - - - 1,733,091,000 11 Kab. Muaro Jambi - - - 1,703,358,000 12 Kab. Tanjung Jabung Barat - - - 18,429,599,000 13 Kab. Musi Banyuasin - - - 6,453,046,000 14 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - - - 5,376,994,000 15 Kab. Lampung Timur 2,239,692,000 656,990,000 2,896,682,000 - 16 Provinsi DKI Jakarta 28,910,675,000 963,689,000 29,874,364,000 - 17 Kab. Bekasi - - - 112,338,000 18 Kab. Subang - - - 3,527,808,000 19 Kota Bandung 508,199,000 65,905,000 574,104,000 3,491,325,000 20 Kab. Blora - - - 208,110,000 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% JUMLAH 30% - 43 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Labuhanbatu 3 Kota Medan 4 Kab. Labuhanbatu Selatan 5 Kab. Kampar 6 Kab. Pelalawan 7 Kab. Rokan Hilir 8 Kab. Siak 9 Kota Pekanbaru 10 Kab. Kepulauan Meranti 11 Kab. Muaro Jambi 12 Kab. Tanjung Jabung Barat 13 Kab. Musi Banyuasin 14 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 15 Kab. Lampung Timur 16 Provinsi DKI Jakarta 17 Kab. Bekasi 18 Kab. Subang 19 Kota Bandung 20 Kab. Blora NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10=5+9 - 5,426,523,000 5,426,523,000 5,426,523,000 359,000 - 21,896,000 45,634,000 359,000 - 21,896,000 45,634,000 359,000 - 21,896,000 45,634,000 241,521,000 - 4,970,260,000 4,970,260,000 784,632,000 - 5,731,525,000 5,731,525,000 84,177,000 - 5,134,842,000 14,343,749,000 70,603,000 - 2,641,826,000 2,641,826,000 84,177,000 - 176,369,000 176,369,000 81,731,000 - 1,814,822,000 1,814,822,000 323,264,000 - 2,026,622,000 2,026,622,000 3,397,269,000 - 21,826,868,000 21,826,868,000 5,654,999,000 - 12,108,045,000 12,108,045,000 432,220,000 - 5,809,214,000 5,809,214,000 - - - 2,896,682,000 - - - 29,874,364,000 187,209,000 - 299,547,000 299,547,000 464,812,000 - 3,992,620,000 3,992,620,000 57,975,000 - 3,549,300,000 4,123,404,000 109,601,000 - 317,711,000 317,711,000 JUMLAH 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH - 44 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% JUMLAH 30% 21 Provinsi Jawa Timur - 1,900,621,000 1,900,621,000 24,610,084,000 22 Kab. Bojonegoro 203,578,220,000 31,708,942,000 235,287,162,000 - 23 Kab. Jombang 660,623,000 890,727,000 1,551,350,000 1,281,157,000 24 Kab. Madiun - - - 992,279,000 25 Kab. Nganjuk - - - 1,031,760,000 26 Kab. Ngawi - - - 948,859,000 27 Kab. Tuban 1,409,611,000 1,032,018,000 2,441,629,000 1,352,307,000 28 Kota Surabaya 17,109,566,000 890,727,000 18,000,293,000 1,281,157,000 29 Kota Makassar 94,000 3,000 97,000 - 30 Kab. Natuna - - - 19,918,356,000 31 Kab. Kepulauan Anambas - - - 14,140,502,000 32 Kota Batam - - - 7,777,558,000 33 Provinsi Papua Barat - - - - 34 Kab. Sorong - - - 4,245,173,000 35 Kota Sorong - - - 2,288,150,000 36 Kab. Sorong Selatan - - - 1,367,401,000 37 Kab. Teluk Bintuni - - - 43,753,883,000 38 Kab. Teluk Wondama - - - 436,248,000 39 Kab. Kaimana - - - 648,135,000 40 Kab. Maybrat - - - 924,081,000 - 45 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Provinsi Jawa Timur 22 Kab. Bojonegoro 23 Kab. Jombang 24 Kab. Madiun 25 Kab. Nganjuk 26 Kab. Ngawi 27 Kab. Tuban 28 Kota Surabaya 29 Kota Makassar 30 Kab. Natuna 31 Kab. Kepulauan Anambas 32 Kota Batam 33 Provinsi Papua Barat 34 Kab. Sorong 35 Kota Sorong 36 Kab. Sorong Selatan 37 Kab. Teluk Bintuni 38 Kab. Teluk Wondama 39 Kab. Kaimana 40 Kab. Maybrat (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10=5+9 JUMLAH 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH 421,678,000 - 25,031,762,000 26,932,383,000 - - - 235,287,162,000 21,050,000 - 1,302,207,000 2,853,557,000 21,050,000 - 1,013,329,000 1,013,329,000 21,050,000 - 1,052,810,000 1,052,810,000 21,050,000 - 969,909,000 969,909,000 22,235,000 - 1,374,542,000 3,816,171,000 21,050,000 - 1,302,207,000 19,302,500,000 - - - 97,000 1,963,461,000 - 21,881,817,000 21,881,817,000 1,562,520,000 - 15,703,022,000 15,703,022,000 1,094,755,000 - 8,872,313,000 8,872,313,000 - 170,426,809,000 170,426,809,000 170,426,809,000 - - 4,245,173,000 4,245,173,000 - - 2,288,150,000 2,288,150,000 - - 1,367,401,000 1,367,401,000 - - 43,753,883,000 43,753,883,000 - - 436,248,000 436,248,000 - - 648,135,000 648,135,000 - - 924,081,000 924,081,000 - 46 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% JUMLAH 30% 41 Kab. Tambrauw - - - 1,498,989,000 42 Kab. Manokwari Selatan - - - 843,606,000 43 Kab. Pegunungan Arfak - - - 346,262,000 261,904,473,000 39,901,950,000 301,806,423,000 188,175,939,000 JUMLAH NASIONAL - 47 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Tambrauw 42 Kab. Manokwari Selatan 43 Kab. Pegunungan Arfak JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10=5+9 JUMLAH 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH - - 1,498,989,000 1,498,989,000 - - 843,606,000 843,606,000 - - 346,262,000 346,262,000 17,145,166,000 175,853,332,000 381,174,437,000 682,980,860,000 - 48 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 630,241,000 14,205,651,000 14,835,892,000 2 Kab. Aceh Barat - 2,196,378,000 2,196,378,000 3 Kab. Aceh Tengah - 514,798,000 514,798,000 4 Kab. Aceh Timur - 995,022,000 995,022,000 5 Kab. Pidie - 297,081,000 297,081,000 6 Kab. Aceh Barat Daya - 538,230,000 538,230,000 7 Kab. Aceh Jaya - 272,905,000 272,905,000 8 Kab. Nagan Raya - 1,572,298,000 1,572,298,000 9 Kab. Labuhanbatu - 1,867,136,000 1,867,136,000 10 Kota Medan - 1,867,136,000 1,867,136,000 11 Kab. Padang Lawas Utara - 1,043,105,000 1,043,105,000 12 Kab. Labuhanbatu Selatan - 1,867,136,000 1,867,136,000 13 Kab. Kepulauan Mentawai - 93,200,000 93,200,000 14 Kab. Sijunjung - 458,221,000 458,221,000 15 Kab. Solok - 310,256,000 310,256,000 16 Kota Padang 47,671,000 295,785,000 343,456,000 17 Kota Sawahlunto - 495,704,000 495,704,000 18 Kab. Indragiri Hilir - 304,958,000 304,958,000 19 Kab. Kampar - 1,344,425,000 1,344,425,000 20 Kab. Pelalawan - 1,344,425,000 1,344,425,000 21 Kab. Rokan Hilir 64,000 1,344,425,000 1,344,489,000 22 Kab. Rokan Hulu - 917,534,000 917,534,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 49 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kab. Siak - 1,344,425,000 1,344,425,000 24 Kota Pekanbaru - 1,344,425,000 1,344,425,000 25 Kab. Batanghari - 4,471,156,000 4,471,156,000 26 Kab. Muaro Jambi 295,506,000 3,738,671,000 4,034,177,000 27 Kab. Sarolangun - 5,430,227,000 5,430,227,000 28 Kab. Tanjung Jabung Barat 774,000 3,777,574,000 3,778,348,000 29 Kab. Tebo - 5,131,360,000 5,131,360,000 30 Kab. Lahat - 41,233,403,000 41,233,403,000 31 Kab. Musi Banyuasin 1,362,728,000 33,683,912,000 35,046,640,000 32 Kab. Musi Rawas - 9,006,294,000 9,006,294,000 33 Kota Palembang - 5,384,525,000 5,384,525,000 34 Kota Prabumulih - 6,827,989,000 6,827,989,000 35 Kota Pagar Alam - 4,752,625,000 4,752,625,000 36 Kab. Banyuasin - 5,016,069,000 5,016,069,000 37 Kab. Empat Lawang - 8,692,161,000 8,692,161,000 38 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 106,252,000 22,632,272,000 22,738,524,000 39 Kab. Musi Rawas Utara - 13,760,998,000 13,760,998,000 40 Provinsi Bengkulu - 2,055,954,000 2,055,954,000 41 Kab. Bengkulu Selatan - 263,554,000 263,554,000 42 Kab. Bengkulu Utara - 3,515,074,000 3,515,074,000 43 Kab. Rejang Lebong - 244,160,000 244,160,000 44 Kab. Kaur - 314,136,000 314,136,000 - 50 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kab. Seluma - 988,423,000 988,423,000 46 Kab. Lebong - 534,260,000 534,260,000 47 Kab. Lampung Timur 13,588,000 - 13,588,000 48 Kab. Bekasi 8,057,000 210,325,000 218,382,000 49 Kab. Subang - 210,325,000 210,325,000 50 Kota Bandung - 210,325,000 210,325,000 51 Kab. Sleman 102,000 - 102,000 52 Kab. Bojonegoro 8,975,000 - 8,975,000 53 Kab. Jombang 1,205,000 - 1,205,000 54 Kab. Madiun 1,884,000 - 1,884,000 55 Kab. Nganjuk 4,248,000 - 4,248,000 56 Kab. Ngawi 5,218,000 - 5,218,000 57 Kab. Tuban 63,007,000 - 63,007,000 58 Provinsi Kalimantan Barat - 18,758,096,000 18,758,096,000 59 Kab. Bengkayang - 3,650,483,000 3,650,483,000 60 Kab. Ketapang - 19,223,068,000 19,223,068,000 61 Kab. Sanggau - 13,340,520,000 13,340,520,000 62 Kab. Sintang - 3,051,184,000 3,051,184,000 63 Kota Pontianak - 3,470,540,000 3,470,540,000 64 Kab. Sekadau - 2,595,420,000 2,595,420,000 65 Kab. Melawi - 1,536,070,000 1,536,070,000 66 Kab. Kayong Utara - 2,810,202,000 2,810,202,000 - 51 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Kab. Kubu Raya - 1,965,738,000 1,965,738,000 68 Provinsi Kalimantan Tengah - 14,740,215,000 14,740,215,000 69 Kab. Barito Selatan - 11,597,365,000 11,597,365,000 70 Kab. Barito Utara - 23,816,134,000 23,816,134,000 71 Kab. Kapuas - 22,882,352,000 22,882,352,000 72 Kab. Kotawaringin Barat - 7,651,263,000 7,651,263,000 73 Kab. Kotawaringin Timur - 4,878,608,000 4,878,608,000 74 Kota Palangkaraya - 8,385,886,000 8,385,886,000 75 Kab. Katingan - 4,945,954,000 4,945,954,000 76 Kab. Seruyan - 9,224,240,000 9,224,240,000 77 Kab. Sukamara - 6,252,528,000 6,252,528,000 78 Kab. Lamandau - 5,346,123,000 5,346,123,000 79 Kab. Gunung Mas - 5,860,377,000 5,860,377,000 80 Kab. Pulang Pisau - 4,478,817,000 4,478,817,000 81 Kab. Murung Raya - 20,386,244,000 20,386,244,000 82 Kab. Barito Timur - 9,541,579,000 9,541,579,000 83 Provinsi Kalimantan Selatan - 43,976,963,000 43,976,963,000 84 Kab. Banjar - 19,478,257,000 19,478,257,000 85 Kab. Barito Kuala - 13,751,729,000 13,751,729,000 86 Kab. Hulu Sungai Tengah - 12,333,160,000 12,333,160,000 87 Kab. Hulu Sungai Utara - 16,539,841,000 16,539,841,000 88 Kab. Kotabaru - 28,232,797,000 28,232,797,000 - 52 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Tabalong - 25,209,055,000 25,209,055,000 90 Kab. Tapin - 37,160,322,000 37,160,322,000 91 Kab. Balangan - 47,293,135,000 47,293,135,000 92 Kab. Tanah Bumbu - 29,857,269,000 29,857,269,000 93 Provinsi Kalimantan Timur - 221,540,371,000 221,540,371,000 94 Kab. Berau - 47,891,791,000 47,891,791,000 95 Kab. Kutai Kartanegara - 248,274,575,000 248,274,575,000 96 Kab. Kutai Barat - 113,353,806,000 113,353,806,000 97 Kab. Kutai Timur - 189,318,101,000 189,318,101,000 98 Kab. Paser - 111,414,160,000 111,414,160,000 99 Kota Balikpapan - 56,755,693,000 56,755,693,000 100 Kota Bontang - 50,124,311,000 50,124,311,000 101 Kab. Penajam Paser Utara - 31,819,583,000 31,819,583,000 102 Kab. Mahakam Ulu - 43,425,915,000 43,425,915,000 103 Provinsi Sulawesi Tengah - 17,468,663,000 17,468,663,000 104 Kab. Banggai - 43,580,575,000 43,580,575,000 105 Kab. Banggai Kepulauan - 5,376,020,000 5,376,020,000 106 Kab. Donggala - 5,505,396,000 5,505,396,000 107 Kab. Morowali - 39,559,501,000 39,559,501,000 108 Kab. Poso - 4,525,632,000 4,525,632,000 109 Kota Palu - 5,305,935,000 5,305,935,000 110 Kab. Parigi Moutong - 4,541,700,000 4,541,700,000 - 53 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Tojo Una Una - 3,409,800,000 3,409,800,000 112 Kab. Banggai Laut - 5,695,511,000 5,695,511,000 113 Kab. Morowali Utara - 13,268,974,000 13,268,974,000 114 Kab. Luwu Timur - 6,056,905,000 6,056,905,000 115 Kota Makassar - 2,092,303,000 2,092,303,000 116 Provinsi Sulawesi Tenggara - 47,755,021,000 47,755,021,000 117 Kab. Konawe - 7,759,169,000 7,759,169,000 118 Kab. Kolaka - 16,474,030,000 16,474,030,000 119 Kab. Konawe Selatan - 25,723,774,000 25,723,774,000 120 Kab. Bombana - 16,013,491,000 16,013,491,000 121 Kab. Kolaka Utara - 6,699,310,000 6,699,310,000 122 Kab. Konawe Utara - 54,004,135,000 54,004,135,000 123 Kab. Kolaka Timur - 6,187,549,000 6,187,549,000 124 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 5,947,796,000 5,947,796,000 125 Kab. Sumbawa - 2,588,552,000 2,588,552,000 126 Kab. Sumbawa Barat - 33,775,815,000 33,775,815,000 127 Kab. Kepulauan Tanimbar - 366,984,000 366,984,000 128 Kab. Maluku Tengah - 352,722,000 352,722,000 129 Kab. Seram Bagian Timur - 331,178,000 331,178,000 130 Kab. Kepulauan Aru - 660,289,000 660,289,000 131 Kab. Maluku Barat Daya - 2,008,859,000 2,008,859,000 132 Kab. Paniai - 4,591,065,000 4,591,065,000 - 54 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kab. Asmat - 2,606,765,000 2,606,765,000 134 Kab. Nduga - 5,572,015,000 5,572,015,000 135 Kab. Dogiyai - 3,623,360,000 3,623,360,000 136 Kab. Puncak - 4,183,126,000 4,183,126,000 137 Kab. Intan Jaya - 3,003,800,000 3,003,800,000 138 Kab. Deiyai - 4,649,736,000 4,649,736,000 139 Provinsi Maluku Utara - 13,485,494,000 13,485,494,000 140 Kab. Halmahera Tengah - 24,412,199,000 24,412,199,000 141 Kab. Halmahera Timur - 47,305,976,000 47,305,976,000 142 Kab. Halmahera Selatan - 8,207,777,000 8,207,777,000 143 Kota Tidore Kepulauan - 5,195,280,000 5,195,280,000 144 Provinsi Banten 138,198,000 2,361,740,000 2,499,938,000 145 Kab. Lebak 308,501,000 676,099,000 984,600,000 146 Kab. Serang - 674,782,000 674,782,000 147 Kab. Tangerang 512,000 674,782,000 675,294,000 148 Kota Tangerang - 674,782,000 674,782,000 149 Kota Tangerang Selatan - 674,782,000 674,782,000 150 Kab. Bangka Selatan - 15,101,250,000 15,101,250,000 151 Kab. Natuna - 1,155,696,000 1,155,696,000 152 Kab. Kepulauan Anambas - 1,155,696,000 1,155,696,000 153 Kota Batam 234,595,000 1,155,696,000 1,390,291,000 154 Provinsi Papua Barat - 23,827,528,000 23,827,528,000 - 55 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 155 Kab. Sorong - 3,496,054,000 3,496,054,000 156 Kota Sorong 3,443,000 3,971,254,000 3,974,697,000 157 Kab. Raja Ampat - 12,682,156,000 12,682,156,000 158 Kab. Sorong Selatan - 3,971,254,000 3,971,254,000 159 Kab. Teluk Bintuni - 3,971,254,000 3,971,254,000 160 Kab. Teluk Wondama - 3,971,254,000 3,971,254,000 161 Kab. Kaimana - 3,971,254,000 3,971,254,000 162 Kab. Maybrat - 3,971,254,000 3,971,254,000 163 Kab. Tambrauw - 3,971,254,000 3,971,254,000 164 Kab. Manokwari Selatan - 3,971,254,000 3,971,254,000 165 Kab. Pegunungan Arfak - 3,971,254,000 3,971,254,000 166 Provinsi Kalimantan Utara - 19,044,382,000 19,044,382,000 167 Kab. Bulungan - 8,081,604,000 8,081,604,000 168 Kab. Malinau - 16,154,843,000 16,154,843,000 169 Kab. Nunukan - 6,681,293,000 6,681,293,000 170 Kab. Tana Tidung - 15,193,905,000 15,193,905,000 3,234,769,000 2,512,140,809,000 2,515,375,578,000 JUMLAH NASIONAL - 56 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 68,757,000 - 68,757,000 2 Kab. Aceh Barat - 6,250,000 - 6,250,000 3 Kab. Aceh Tengah - 6,250,000 - 6,250,000 4 Kab. Aceh Timur - 6,250,000 - 6,250,000 5 Kab. Pidie - 6,250,000 - 6,250,000 6 Kab. Aceh Barat Daya - 6,250,000 - 6,250,000 7 Kab. Aceh Jaya - 6,250,000 - 6,250,000 8 Kab. Nagan Raya - 6,250,000 - 6,250,000 9 Kab. Labuhanbatu - 9,660,000 - 9,660,000 10 Kota Medan - 9,660,000 - 9,660,000 11 Kab. Padang Lawas Utara - 9,660,000 - 9,660,000 12 Kab. Labuhanbatu Selatan - 9,660,000 - 9,660,000 13 Kab. Lima Puluh Kota 176,664,000 22,522,000 - 199,186,000 14 Kab. Kepulauan Mentawai 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 15 Kab. Sijunjung 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 16 Kab. Solok 202,739,000 145,554,000 - 348,293,000 17 Kota Padang 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 18 Kota Sawahlunto 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 19 Kab. Lampung Timur - 17,091,000 1,550,977,000 1,568,068,000 20 Provinsi Jawa Barat - - 42,489,733,000 42,489,733,000 21 Kab. Bekasi - - 4,999,188,000 4,999,188,000 22 Kab. Subang - - 4,999,188,000 4,999,188,000 23 Kota Bandung - - 4,999,188,000 4,999,188,000 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 57 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 24 Kab. Blora - - 142,622,000 142,622,000 25 Provinsi Jawa Timur - 300,899,000 - 300,899,000 26 Kab. Bojonegoro - 16,264,000 - 16,264,000 27 Kab. Jombang - 16,264,000 - 16,264,000 28 Kab. Madiun - 111,910,000 - 111,910,000 29 Kab. Nganjuk - 16,264,000 - 16,264,000 30 Kab. Ngawi - 45,256,000 - 45,256,000 31 Kab. Tuban - 16,264,000 - 16,264,000 32 Kota Surabaya - 16,264,000 - 16,264,000 33 Provinsi Banten - 15,988,000 - 15,988,000 34 Kab. Lebak - 4,568,000 - 4,568,000 35 Kab. Serang - 406,962,000 - 406,962,000 36 Kab. Tangerang - 4,568,000 - 4,568,000 37 Kota Tangerang - 4,568,000 - 4,568,000 38 Kota Tangerang Selatan - 4,568,000 - 4,568,000 1,190,359,000 1,407,009,000 59,180,896,000 61,778,264,000 JUMLAH NASIONAL - 58 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 53,160,000 370,093,000 423,253,000 2 Kab. Aceh Barat - 2,845,000 - 2,845,000 3 Kab. Aceh Tengah - 39,566,000 - 39,566,000 4 Kab. Aceh Timur - 33,422,000 - 33,422,000 5 Kab. Pidie - 4,410,000 - 4,410,000 6 Kab. Aceh Barat Daya - 4,832,000 - 4,832,000 7 Kab. Aceh Jaya - 3,289,000 - 3,289,000 8 Kab. Nagan Raya - 4,911,000 - 4,911,000 9 Kab. Labuhanbatu - 33,695,000 - 33,695,000 10 Kota Medan - 38,881,000 - 38,881,000 11 Kab. Padang Lawas Utara - 555,090,000 - 555,090,000 12 Kab. Bengkalis - 5,051,181,000 - 5,051,181,000 13 Kab. Indragiri Hilir - 6,057,388,000 - 6,057,388,000 14 Kab. Kampar - 3,666,710,000 - 3,666,710,000 15 Kab. Kuantan Singingi - 4,124,210,000 - 4,124,210,000 16 Kab. Pelalawan - 6,656,445,000 - 6,656,445,000 17 Kab. Rokan Hilir - 3,319,131,000 - 3,319,131,000 18 Kab. Rokan Hulu - 2,206,964,000 - 2,206,964,000 19 Kab. Siak - 6,465,291,000 - 6,465,291,000 20 Kota Dumai - 2,152,042,000 - 2,152,042,000 21 Kota Pekanbaru - 2,272,527,000 - 2,272,527,000 22 Kab. Kepulauan Meranti - 3,894,783,000 - 3,894,783,000 23 Kab. Batanghari - 2,158,633,000 - 2,158,633,000 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 59 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 24 Kab. Muaro Jambi - 301,814,000 - 301,814,000 25 Kab. Sarolangun - 621,278,000 - 621,278,000 26 Kab. Tanjung Jabung Barat - 3,015,432,000 - 3,015,432,000 27 Kab. Tebo 1,873,000 1,107,914,000 - 1,109,787,000 28 Kab. Lahat - 492,392,000 - 492,392,000 29 Kab. Musi Banyuasin 61,814,000 3,991,723,000 - 4,053,537,000 30 Kab. Musi Rawas - 2,166,734,000 - 2,166,734,000 31 Kota Palembang 2,013,000 621,115,000 - 623,128,000 32 Kota Prabumulih - 621,115,000 - 621,115,000 33 Kota Pagar Alam - 625,795,000 - 625,795,000 34 Kab. Banyuasin - 1,421,867,000 - 1,421,867,000 35 Kab. Empat Lawang - 621,115,000 - 621,115,000 36 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 72,653,000 - 72,653,000 37 Kab. Musi Rawas Utara - 893,073,000 - 893,073,000 38 Provinsi Bengkulu - 16,723,000 177,862,000 194,585,000 39 Kab. Bengkulu Selatan - 5,026,000 - 5,026,000 40 Kab. Rejang Lebong - 4,541,000 - 4,541,000 41 Kab. Kaur - 4,416,000 - 4,416,000 42 Kab. Seluma - 3,716,000 - 3,716,000 43 Kab. Lebong - 5,867,000 - 5,867,000 44 Provinsi Jawa Barat - 349,774,000 - 349,774,000 45 Kab. Bekasi - 26,905,000 - 26,905,000 46 Kab. Subang - 30,151,000 - 30,151,000 - 60 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 47 Kota Bandung - 26,905,000 - 26,905,000 48 Kab. Blora - 693,619,000 - 693,619,000 49 Provinsi DI Yogyakarta - 33,382,000 - 33,382,000 50 Kab. Sleman - 16,691,000 - 16,691,000 51 Provinsi Jawa Timur - 1,694,656,000 94,373,000 1,789,029,000 52 Kab. Bojonegoro - 494,931,000 - 494,931,000 53 Kab. Jombang - 82,249,000 - 82,249,000 54 Kab. Madiun - 543,507,000 - 543,507,000 55 Kab. Nganjuk - 284,027,000 - 284,027,000 56 Kab. Ngawi - 1,113,407,000 - 1,113,407,000 57 Kab. Tuban - 420,520,000 - 420,520,000 58 Kota Surabaya - 102,287,000 - 102,287,000 59 Kab. Kapuas Hulu 2,532,375,000 - - 2,532,375,000 60 Kab. Sanggau 634,800,000 - - 634,800,000 61 Kota Pontianak 40,353,000 - - 40,353,000 62 Provinsi Kalimantan Tengah 4,044,876,000 - 21,588,034,000 25,632,910,000 63 Kab. Barito Utara 4,337,920,000 - - 4,337,920,000 64 Kab. Kapuas 96,576,000 - - 96,576,000 65 Kab. Kotawaringin Timur - 2,023,482,000 - 2,023,482,000 66 Kab. Katingan 1,832,336,000 - - 1,832,336,000 67 Kab. Gunung Mas 670,944,000 - - 670,944,000 68 Kab. Murung Raya 9,241,728,000 - - 9,241,728,000 69 Provinsi Kalimantan Selatan - 437,222,000 3,402,855,000 3,840,077,000 - 61 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 70 Kab. Banjar - 73,357,000 - 73,357,000 71 Kab. Barito Kuala - 57,164,000 - 57,164,000 72 Kab. Hulu Sungai Tengah - 72,870,000 - 72,870,000 73 Kab. Hulu Sungai Utara - 72,870,000 - 72,870,000 74 Kab. Kotabaru - 194,378,000 - 194,378,000 75 Kab. Tabalong - 56,445,000 - 56,445,000 76 Kab. Tapin - 80,785,000 - 80,785,000 77 Kab. Balangan - 73,014,000 - 73,014,000 78 Kab. Tanah Bumbu - 477,055,000 - 477,055,000 79 Kab. Berau - 10,667,768,000 - 10,667,768,000 80 Kab. Kutai Kartanegara - 5,762,267,000 - 5,762,267,000 81 Kab. Mahakam Ulu 3,290,841,000 - - 3,290,841,000 82 Provinsi Sulawesi Tengah - 263,711,000 5,816,661,000 6,080,372,000 83 Kab. Banggai Kepulauan - 43,951,000 - 43,951,000 84 Kab. Morowali - 912,186,000 - 912,186,000 85 Kota Palu - 49,621,000 - 49,621,000 86 Kab. Banggai Laut - 43,951,000 - 43,951,000 87 Kab. Morowali Utara - 115,104,000 - 115,104,000 88 Kab. Luwu Timur - 531,227,000 - 531,227,000 89 Provinsi Sulawesi Tenggara - 216,750,000 2,292,415,000 2,509,165,000 90 Kab. Konawe - 101,647,000 - 101,647,000 91 Kab. Konawe Selatan - 13,777,000 - 13,777,000 92 Kab. Bombana - 19,325,000 - 19,325,000 - 62 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 93 Kab. Kolaka Utara - 13,807,000 - 13,807,000 94 Kab. Konawe Utara - 231,149,000 - 231,149,000 95 Kab. Kolaka Timur - 196,551,000 - 196,551,000 96 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 136,576,000 1,104,826,000 1,241,402,000 97 Kab. Sumbawa - 117,844,000 - 117,844,000 98 Kab. Sumbawa Barat - 177,699,000 - 177,699,000 99 Kab. Maluku Tengah - 381,223,000 - 381,223,000 100 Kab. Paniai - 20,442,000 - 20,442,000 101 Kab. Nduga - 20,442,000 - 20,442,000 102 Kab. Dogiyai - 20,442,000 - 20,442,000 103 Kab. Puncak - 20,442,000 - 20,442,000 104 Kab. Intan Jaya - 20,442,000 - 20,442,000 105 Kab. Deiyai - 20,442,000 - 20,442,000 106 Provinsi Maluku Utara - - 3,636,639,000 3,636,639,000 107 Kab. Lebak - 12,141,000 - 12,141,000 108 Provinsi Papua Barat 3,106,177,000 4,096,403,000 35,523,042,000 42,725,622,000 109 Kab. Fak Fak 5,974,598,000 2,992,775,000 - 8,967,373,000 110 Kab. Sorong - 146,270,000 - 146,270,000 111 Kota Sorong - 463,247,000 - 463,247,000 112 Kab. Raja Ampat - 655,260,000 - 655,260,000 113 Kab. Sorong Selatan - 110,217,000 - 110,217,000 114 Kab. Teluk Bintuni - 12,647,965,000 - 12,647,965,000 115 Kab. Kaimana - 3,069,945,000 - 3,069,945,000 - 63 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 116 Kab. Maybrat - 478,387,000 - 478,387,000 117 Kab. Tambrauw - 298,007,000 - 298,007,000 118 Kab. Manokwari Selatan - 171,398,000 - 171,398,000 119 Kab. Pegunungan Arfak - 682,733,000 - 682,733,000 120 Kab. Malinau 2,107,776,000 - - 2,107,776,000 37,977,000,000 120,888,902,000 74,006,800,000 232,872,702,000 JUMLAH NASIONAL - 64 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh - 1,207,140,000 1,207,140,000 2 Kab. Aceh Barat 233,273,000 98,158,000 331,431,000 3 Kab. Aceh Besar - 104,282,000 104,282,000 4 Kab. Aceh Selatan - 51,453,000 51,453,000 5 Kab. Aceh Singkil 162,058,000 41,428,000 203,486,000 6 Kab. Aceh Tengah - 43,286,000 43,286,000 7 Kab. Aceh Tenggara - 63,646,000 63,646,000 8 Kab. Aceh Timur - 37,938,000 37,938,000 9 Kab. Aceh Utara 1,367,471,000 60,414,000 1,427,885,000 10 Kab. Bireuen - 95,319,000 95,319,000 11 Kab. Pidie - 27,657,000 27,657,000 12 Kab. Simeulue - 34,750,000 34,750,000 13 Kota Banda Aceh 1,574,613,000 333,610,000 1,908,223,000 14 Kota Sabang - 39,376,000 39,376,000 15 Kota Langsa 57,710,000 109,268,000 166,978,000 16 Kota Lhokseumawe - 112,398,000 112,398,000 17 Kab. Gayo Lues - 32,476,000 32,476,000 18 Kab. Aceh Barat Daya 33,062,000 32,783,000 65,845,000 19 Kab. Aceh Jaya - 28,293,000 28,293,000 20 Kab. Nagan Raya 814,297,000 81,261,000 895,558,000 21 Kab. Aceh Tamiang - 99,110,000 99,110,000 22 Kab. Bener Meriah - 37,700,000 37,700,000 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 65 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 23 Kab. Pidie Jaya - 29,197,000 29,197,000 24 Kota Subulussalam - 50,314,000 50,314,000 25 Provinsi Sumatera Utara 38,915,927,000 17,441,902,000 56,357,829,000 26 Kab. Asahan 441,964,000 700,454,000 1,142,418,000 27 Kab. Dairi 312,646,000 372,956,000 685,602,000 28 Kab. Deli Serdang 10,481,920,000 1,728,721,000 12,210,641,000 29 Kab. Karo 709,151,000 560,374,000 1,269,525,000 30 Kab. Labuhanbatu 810,458,000 1,101,564,000 1,912,022,000 31 Kab. Langkat 78,796,000 614,073,000 692,869,000 32 Kab. Mandailing Natal 1,028,908,000 273,208,000 1,302,116,000 33 Kab. Nias 704,201,000 246,180,000 950,381,000 34 Kab. Simalungun 4,101,462,000 385,074,000 4,486,536,000 35 Kab. Tapanuli Selatan 915,776,000 209,125,000 1,124,901,000 36 Kab. Tapanuli Tengah 127,540,000 294,759,000 422,299,000 37 Kab. Tapanuli Utara - 315,748,000 315,748,000 38 Kab. Toba 1,345,950,000 369,803,000 1,715,753,000 39 Kota Binjai 682,630,000 693,257,000 1,375,887,000 40 Kota Medan 24,637,529,000 8,488,483,000 33,126,012,000 41 Kota Pematang Siantar - 788,176,000 788,176,000 42 Kota Sibolga 330,521,000 382,446,000 712,967,000 43 Kota Tanjung Balai 730,267,000 971,273,000 1,701,540,000 44 Kota Tebing Tinggi 402,897,000 1,135,522,000 1,538,419,000 - 66 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 45 Kota Padangsidimpuan - 341,352,000 341,352,000 46 Kab. Pakpak Bharat 542,783,000 251,422,000 794,205,000 47 Kab. Nias Selatan 763,165,000 288,305,000 1,051,470,000 48 Kab. Humbang Hasundutan 685,396,000 324,547,000 1,009,943,000 49 Kab. Serdang Bedagai 1,098,297,000 1,724,472,000 2,822,769,000 50 Kab. Samosir 254,521,000 272,180,000 526,701,000 51 Kab. Batu Bara 2,154,755,000 318,470,000 2,473,225,000 52 Kab. Padang Lawas 1,221,088,000 275,498,000 1,496,586,000 53 Kab. Padang Lawas Utara 1,151,613,000 286,803,000 1,438,416,000 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 1,714,232,000 510,516,000 2,224,748,000 55 Kab. Labuhanbatu Utara 1,752,062,000 561,315,000 2,313,377,000 56 Kab. Nias Utara 564,444,000 255,128,000 819,572,000 57 Kab. Nias Barat 813,958,000 251,521,000 1,065,479,000 58 Kota Gunungsitoli - 442,859,000 442,859,000 59 Provinsi Sumatera Barat 10,097,526,000 - 10,097,526,000 60 Kab. Agam - 133,013,000 133,013,000 61 Kab. Padang Pariaman 942,415,000 45,881,000 988,296,000 62 Kab. Pasaman 236,902,000 68,073,000 304,975,000 63 Kab. Pesisir Selatan 725,865,000 56,097,000 781,962,000 64 Kab. Sijunjung 186,932,000 49,615,000 236,547,000 65 Kab. Solok - 45,741,000 45,741,000 66 Kab. Tanah Datar - 95,821,000 95,821,000 - 67 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 67 Kota Bukit Tinggi 861,578,000 256,121,000 1,117,699,000 68 Kota Padang Panjang 339,600,000 43,371,000 382,971,000 69 Kota Padang 10,342,065,000 - 10,342,065,000 70 Kota Payakumbuh 473,501,000 88,564,000 562,065,000 71 Kota Sawahlunto 400,830,000 28,950,000 429,780,000 72 Kota Solok 535,010,000 120,947,000 655,957,000 73 Kab. Pasaman Barat 83,741,000 91,944,000 175,685,000 74 Kab. Dharmasraya - 9,177,000 9,177,000 75 Kab. Solok Selatan 1,438,358,000 31,177,000 1,469,535,000 76 Provinsi Riau - 7,424,146,000 7,424,146,000 77 Kab. Bengkalis - 944,532,000 944,532,000 78 Kab. Indragiri Hilir - 644,717,000 644,717,000 79 Kab. Indragiri Hulu - 570,147,000 570,147,000 80 Kab. Kampar - 519,680,000 519,680,000 81 Kab. Kuantan Singingi - 757,269,000 757,269,000 82 Kab. Pelalawan 3,851,724,000 440,123,000 4,291,847,000 83 Kab. Rokan Hilir - 930,378,000 930,378,000 84 Kab. Rokan Hulu - 461,159,000 461,159,000 85 Kab. Siak - 508,231,000 508,231,000 86 Kota Dumai - 2,269,259,000 2,269,259,000 87 Kota Pekanbaru 4,304,104,000 2,294,152,000 6,598,256,000 88 Kab. Kepulauan Meranti - 698,895,000 698,895,000 - 68 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 89 Provinsi Jambi 5,422,482,000 3,803,081,000 9,225,563,000 90 Kab. Batanghari 1,190,138,000 256,063,000 1,446,201,000 91 Kab. Bungo 920,440,000 289,166,000 1,209,606,000 92 Kab. Kerinci 609,549,000 204,574,000 814,123,000 93 Kab. Merangin - 298,850,000 298,850,000 94 Kab. Muaro Jambi 885,131,000 219,205,000 1,104,336,000 95 Kab. Sarolangun 1,046,656,000 239,411,000 1,286,067,000 96 Kab. Tanjung Jabung Barat 804,813,000 256,794,000 1,061,607,000 97 Kab. Tanjung Jabung Timur 904,912,000 197,073,000 1,101,985,000 98 Kab. Tebo 5,808,000 224,062,000 229,870,000 99 Kota Jambi 2,210,500,000 3,235,372,000 5,445,872,000 100 Kota Sungai Penuh - 221,143,000 221,143,000 101 Provinsi Sumatera Selatan 17,983,309,000 4,868,757,000 22,852,066,000 102 Kab. Lahat 2,768,463,000 244,906,000 3,013,369,000 103 Kab. Musi Banyuasin 489,370,000 256,654,000 746,024,000 104 Kab. Musi Rawas 1,285,982,000 153,589,000 1,439,571,000 105 Kab. Muara Enim 12,976,739,000 439,952,000 13,416,691,000 106 Kab. Ogan Komering Ilir 934,176,000 127,990,000 1,062,166,000 107 Kab. Ogan Komering Ulu - 247,962,000 247,962,000 108 Kota Palembang 3,369,722,000 3,149,051,000 6,518,773,000 109 Kota Prabumulih 720,402,000 548,029,000 1,268,431,000 110 Kota Pagar Alam 438,269,000 192,474,000 630,743,000 - 69 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 111 Kota Lubuk Linggau - 441,581,000 441,581,000 112 Kab. Banyuasin 1,786,031,000 301,114,000 2,087,145,000 113 Kab. Ogan Ilir 456,250,000 - 456,250,000 114 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 341,072,000 251,141,000 592,213,000 115 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 507,847,000 176,004,000 683,851,000 116 Kab. Empat Lawang 268,589,000 172,970,000 441,559,000 117 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 320,614,000 161,449,000 482,063,000 118 Kab. Musi Rawas Utara 828,685,000 148,953,000 977,638,000 119 Provinsi Bengkulu 2,071,696,000 642,911,000 2,714,607,000 120 Kab. Bengkulu Selatan - 127,846,000 127,846,000 121 Kab. Bengkulu Utara 209,326,000 114,054,000 323,380,000 122 Kab. Rejang Lebong - 175,325,000 175,325,000 123 Kota Bengkulu 3,820,247,000 245,742,000 4,065,989,000 124 Kab. Kaur 471,096,000 52,760,000 523,856,000 125 Kab. Seluma - 64,441,000 64,441,000 126 Kab. Mukomuko 479,001,000 61,476,000 540,477,000 127 Kab. Lebong - 43,050,000 43,050,000 128 Kab. Kepahiang 222,136,000 64,928,000 287,064,000 129 Kab. Bengkulu Tengah 130,043,000 59,686,000 189,729,000 130 Provinsi Lampung 3,808,216,000 2,835,545,000 6,643,761,000 131 Kab. Lampung Barat - 116,985,000 116,985,000 132 Kab. Lampung Selatan 1,245,114,000 136,096,000 1,381,210,000 - 70 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 133 Kab. Lampung Tengah 333,304,000 374,775,000 708,079,000 134 Kab. Lampung Utara - 182,642,000 182,642,000 135 Kab. Lampung Timur - 289,997,000 289,997,000 136 Kab. Tanggamus - 148,421,000 148,421,000 137 Kab. Tulang Bawang - 124,248,000 124,248,000 138 Kab. Way Kanan 1,391,707,000 101,448,000 1,493,155,000 139 Kota Bandar Lampung 5,533,509,000 1,699,591,000 7,233,100,000 140 Kota Metro 204,855,000 638,586,000 843,441,000 141 Kab. Pesawaran - 114,009,000 114,009,000 142 Kab. Pringsewu 45,498,000 210,299,000 255,797,000 143 Kab. Mesuji 186,927,000 112,541,000 299,468,000 144 Kab. Tulang Bawang Barat - 146,119,000 146,119,000 145 Kab. Pesisir Barat 16,286,000 94,705,000 110,991,000 146 Provinsi DKI Jakarta 2,377,553,031,000 120,630,281,000 2,498,183,312,000 147 Provinsi Jawa Barat 192,832,566,000 44,247,908,000 237,080,474,000 148 Kab. Bandung 14,918,188,000 2,302,389,000 17,220,577,000 149 Kab. Bekasi 72,786,014,000 - 72,786,014,000 150 Kab. Bogor 21,814,337,000 2,106,315,000 23,920,652,000 151 Kab. Ciamis 2,265,391,000 926,902,000 3,192,293,000 152 Kab. Cianjur 2,724,682,000 939,816,000 3,664,498,000 153 Kab. Cirebon 5,310,769,000 815,249,000 6,126,018,000 154 Kab. Garut 3,043,652,000 1,192,532,000 4,236,184,000 - 71 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 155 Kab. Indramayu - 1,663,283,000 1,663,283,000 156 Kab. Karawang 39,633,751,000 317,340,000 39,951,091,000 157 Kab. Kuningan 3,094,294,000 1,091,255,000 4,185,549,000 158 Kab. Majalengka 3,468,595,000 940,302,000 4,408,897,000 159 Kab. Purwakarta 4,897,322,000 765,740,000 5,663,062,000 160 Kab. Subang 5,519,162,000 1,163,557,000 6,682,719,000 161 Kab. Sukabumi 6,685,289,000 1,143,135,000 7,828,424,000 162 Kab. Sumedang 3,498,209,000 1,078,559,000 4,576,768,000 163 Kab. Tasikmalaya 3,018,216,000 928,517,000 3,946,733,000 164 Kota Bandung 35,556,175,000 30,801,664,000 66,357,839,000 165 Kota Bekasi 18,540,892,000 3,252,805,000 21,793,697,000 166 Kota Bogor 2,636,692,000 2,067,901,000 4,704,593,000 167 Kota Cirebon 3,819,671,000 1,859,827,000 5,679,498,000 168 Kota Depok 12,949,923,000 3,189,863,000 16,139,786,000 169 Kota Sukabumi 3,596,646,000 1,192,692,000 4,789,338,000 170 Kota Tasikmalaya 2,628,304,000 1,258,728,000 3,887,032,000 171 Kota Cimahi 4,760,965,000 1,058,423,000 5,819,388,000 172 Kota Banjar 3,587,316,000 849,659,000 4,436,975,000 173 Kab. Bandung Barat 5,449,777,000 1,632,474,000 7,082,251,000 174 Kab. Pangandaran 3,544,195,000 837,484,000 4,381,679,000 175 Provinsi Jawa Tengah 14,055,200,000 7,050,491,000 21,105,691,000 176 Kab. Banjarnegara 94,513,000 226,097,000 320,610,000 - 72 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 177 Kab. Banyumas 474,226,000 1,048,794,000 1,523,020,000 178 Kab. Batang 1,616,573,000 290,750,000 1,907,323,000 179 Kab. Blora - 402,032,000 402,032,000 180 Kab. Boyolali - 476,373,000 476,373,000 181 Kab. Brebes 1,604,700,000 454,858,000 2,059,558,000 182 Kab. Cilacap - 1,417,621,000 1,417,621,000 183 Kab. Demak 919,115,000 196,771,000 1,115,886,000 184 Kab. Grobogan 556,807,000 357,502,000 914,309,000 185 Kab. Jepara 2,688,231,000 292,396,000 2,980,627,000 186 Kab. Karanganyar 2,800,114,000 404,640,000 3,204,754,000 187 Kab. Kebumen - 623,322,000 623,322,000 188 Kab. Kendal 1,054,004,000 240,657,000 1,294,661,000 189 Kab. Klaten - 233,066,000 233,066,000 190 Kab. Magelang - 364,065,000 364,065,000 191 Kab. Pati - 928,291,000 928,291,000 192 Kab. Pekalongan 44,635,000 279,871,000 324,506,000 193 Kab. Pemalang 163,166,000 227,967,000 391,133,000 194 Kab. Purbalingga 624,508,000 416,947,000 1,041,455,000 195 Kab. Purworejo 220,432,000 547,525,000 767,957,000 196 Kab. Semarang 441,627,000 196,152,000 637,779,000 197 Kab. Sragen - 519,214,000 519,214,000 198 Kab. Sukoharjo 964,595,000 1,079,224,000 2,043,819,000 - 73 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 199 Kab. Tegal 1,948,813,000 442,526,000 2,391,339,000 200 Kab. Temanggung 297,167,000 492,791,000 789,958,000 201 Kab. Wonogiri - 260,026,000 260,026,000 202 Kab. Wonosobo - 361,935,000 361,935,000 203 Kota Magelang 845,563,000 677,385,000 1,522,948,000 204 Kota Pekalongan 1,013,250,000 317,996,000 1,331,246,000 205 Kota Salatiga 656,470,000 673,795,000 1,330,265,000 206 Kota Semarang 17,131,944,000 87,000,000 17,218,944,000 207 Kota Surakarta 3,783,171,000 - 3,783,171,000 208 Kota Tegal 746,914,000 460,374,000 1,207,288,000 209 Provinsi DI Yogyakarta 10,308,475,000 - 10,308,475,000 210 Kab. Bantul 3,654,737,000 651,890,000 4,306,627,000 211 Kab. Gunungkidul 713,846,000 - 713,846,000 212 Kab. Kulon Progo 1,058,629,000 123,025,000 1,181,654,000 213 Kab. Sleman 6,984,273,000 - 6,984,273,000 214 Kota Yogyakarta 3,051,228,000 - 3,051,228,000 215 Provinsi Jawa Timur 56,699,095,000 - 56,699,095,000 216 Kab. Bangkalan 713,521,000 407,564,000 1,121,085,000 217 Kab. Banyuwangi 1,118,989,000 965,757,000 2,084,746,000 218 Kab. Blitar - 207,099,000 207,099,000 219 Kab. Bojonegoro 98,640,000 240,188,000 338,828,000 220 Kab. Bondowoso 227,022,000 267,696,000 494,718,000 - 74 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 221 Kab. Gresik - 274,055,000 274,055,000 222 Kab. Jember - 848,131,000 848,131,000 223 Kab. Jombang 1,680,327,000 295,029,000 1,975,356,000 224 Kab. Kediri 331,726,000 569,519,000 901,245,000 225 Kab. Lamongan 836,828,000 365,295,000 1,202,123,000 226 Kab. Lumajang 546,425,000 108,766,000 655,191,000 227 Kab. Madiun 498,233,000 132,874,000 631,107,000 228 Kab. Magetan - 32,196,000 32,196,000 229 Kab. Malang 1,414,237,000 1,213,345,000 2,627,582,000 230 Kab. Mojokerto 4,500,933,000 224,304,000 4,725,237,000 231 Kab. Nganjuk 136,796,000 138,713,000 275,509,000 232 Kab. Ngawi 400,422,000 195,987,000 596,409,000 233 Kab. Pacitan 185,233,000 59,912,000 245,145,000 234 Kab. Pamekasan 169,400,000 2,496,704,000 2,666,104,000 235 Kab. Pasuruan 10,854,373,000 - 10,854,373,000 236 Kab. Ponorogo 4,631,000 331,366,000 335,997,000 237 Kab. Probolinggo 239,746,000 185,512,000 425,258,000 238 Kab. Sampang 253,430,000 - 253,430,000 239 Kab. Sidoarjo 15,615,103,000 1,389,920,000 17,005,023,000 240 Kab. Situbondo 527,816,000 293,135,000 820,951,000 241 Kab. Sumenep 341,046,000 40,404,000 381,450,000 242 Kab. Trenggalek 230,675,000 84,560,000 315,235,000 - 75 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 243 Kab. Tuban - 385,965,000 385,965,000 244 Kab. Tulungagung 143,049,000 728,387,000 871,436,000 245 Kota Blitar 997,350,000 168,644,000 1,165,994,000 246 Kota Kediri 3,081,285,000 - 3,081,285,000 247 Kota Madiun 750,297,000 850,131,000 1,600,428,000 248 Kota Malang 1,684,889,000 3,420,907,000 5,105,796,000 249 Kota Mojokerto 1,123,105,000 150,294,000 1,273,399,000 250 Kota Pasuruan - 209,490,000 209,490,000 251 Kota Probolinggo 473,276,000 236,869,000 710,145,000 252 Kota Surabaya 39,148,133,000 6,523,641,000 45,671,774,000 253 Kota Batu 1,269,878,000 - 1,269,878,000 254 Provinsi Kalimantan Barat 13,216,324,000 6,314,689,000 19,531,013,000 255 Kab. Bengkayang 775,190,000 438,066,000 1,213,256,000 256 Kab. Landak 62,246,000 386,990,000 449,236,000 257 Kab. Kapuas Hulu 278,398,000 330,833,000 609,231,000 258 Kab. Ketapang 3,000,502,000 727,668,000 3,728,170,000 259 Kab. Mempawah 302,079,000 386,773,000 688,852,000 260 Kab. Sambas - 532,793,000 532,793,000 261 Kab. Sanggau 854,243,000 400,439,000 1,254,682,000 262 Kab. Sintang 493,856,000 489,239,000 983,095,000 263 Kota Pontianak 8,882,123,000 2,429,003,000 11,311,126,000 264 Kota Singkawang 787,934,000 240,015,000 1,027,949,000 - 76 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 265 Kab. Sekadau 1,216,329,000 362,776,000 1,579,105,000 266 Kab. Melawi 353,785,000 362,836,000 716,621,000 267 Kab. Kayong Utara 745,970,000 290,042,000 1,036,012,000 268 Kab. Kubu Raya 1,493,985,000 726,008,000 2,219,993,000 269 Provinsi Kalimantan Tengah 16,532,763,000 1,006,335,000 17,539,098,000 270 Kab. Barito Selatan 1,073,367,000 46,830,000 1,120,197,000 271 Kab. Barito Utara 2,734,724,000 67,340,000 2,802,064,000 272 Kab. Kapuas 786,751,000 47,378,000 834,129,000 273 Kab. Kotawaringin Barat 4,181,798,000 177,967,000 4,359,765,000 274 Kab. Kotawaringin Timur 2,625,438,000 468,936,000 3,094,374,000 275 Kota Palangkaraya 3,092,869,000 241,026,000 3,333,895,000 276 Kab. Katingan 662,715,000 54,939,000 717,654,000 277 Kab. Seruyan 1,535,803,000 5,375,000 1,541,178,000 278 Kab. Sukamara 655,524,000 81,285,000 736,809,000 279 Kab. Lamandau 567,548,000 35,147,000 602,695,000 280 Kab. Gunung Mas 700,677,000 68,151,000 768,828,000 281 Kab. Pulang Pisau 876,499,000 46,941,000 923,440,000 282 Kab. Murung Raya 3,032,086,000 40,373,000 3,072,459,000 283 Kab. Barito Timur 951,957,000 47,884,000 999,841,000 284 Provinsi Kalimantan Selatan 23,443,582,000 891,600,000 24,335,182,000 285 Kab. Banjar 1,772,482,000 228,450,000 2,000,932,000 286 Kab. Barito Kuala 1,362,227,000 72,260,000 1,434,487,000 - 77 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 287 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,309,200,000 - 1,309,200,000 288 Kab. Hulu Sungai Tengah 676,261,000 19,409,000 695,670,000 289 Kab. Hulu Sungai Utara 470,605,000 72,841,000 543,446,000 290 Kab. Kotabaru 1,251,126,000 100,560,000 1,351,686,000 291 Kab. Tabalong 481,166,000 12,891,000 494,057,000 292 Kab. Tanah Laut 4,131,675,000 91,188,000 4,222,863,000 293 Kab. Tapin 1,541,790,000 43,802,000 1,585,592,000 294 Kota Banjarbaru 3,853,966,000 116,156,000 3,970,122,000 295 Kota Banjarmasin 8,350,402,000 385,491,000 8,735,893,000 296 Kab. Balangan 1,361,026,000 51,794,000 1,412,820,000 297 Kab. Tanah Bumbu 8,603,445,000 - 8,603,445,000 298 Provinsi Kalimantan Timur 41,220,111,000 2,735,077,000 43,955,188,000 299 Kab. Berau 3,982,783,000 574,710,000 4,557,493,000 300 Kab. Kutai Kartanegara 8,087,212,000 64,742,000 8,151,954,000 301 Kab. Kutai Barat 4,695,308,000 125,613,000 4,820,921,000 302 Kab. Kutai Timur 12,719,513,000 342,054,000 13,061,567,000 303 Kab. Paser 3,540,610,000 176,702,000 3,717,312,000 304 Kota Balikpapan 13,976,607,000 1,508,151,000 15,484,758,000 305 Kota Bontang - 376,674,000 376,674,000 306 Kota Samarinda 11,653,598,000 392,391,000 12,045,989,000 307 Kab. Penajam Paser Utara 2,595,892,000 184,471,000 2,780,363,000 308 Kab. Mahakam Ulu 1,412,026,000 138,103,000 1,550,129,000 - 78 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 309 Provinsi Sulawesi Utara - 777,550,000 777,550,000 310 Kab. Bolaang Mongondow - 91,204,000 91,204,000 311 Kab. Minahasa - 216,273,000 216,273,000 312 Kab. Kepulauan Sangihe - 42,968,000 42,968,000 313 Kota Bitung 257,898,000 197,326,000 455,224,000 314 Kab. Kepulauan Talaud 38,422,000 54,318,000 92,740,000 315 Kab. Minahasa Selatan - 81,719,000 81,719,000 316 Kota Tomohon - 15,791,000 15,791,000 317 Kab. Minahasa Utara - 322,745,000 322,745,000 318 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 45,890,000 45,890,000 319 Kota Kotamobagu - 225,763,000 225,763,000 320 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 38,073,000 38,073,000 321 Kab. Minahasa Tenggara - 62,897,000 62,897,000 322 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 92,371,000 92,371,000 323 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 40,311,000 40,311,000 324 Provinsi Sulawesi Tengah 29,254,183,000 1,475,427,000 30,729,610,000 325 Kab. Banggai 3,212,146,000 552,833,000 3,764,979,000 326 Kab. Banggai Kepulauan 1,215,490,000 75,125,000 1,290,615,000 327 Kab. Buol 1,249,636,000 77,156,000 1,326,792,000 328 Kab. Toli Toli 1,486,520,000 266,852,000 1,753,372,000 329 Kab. Donggala 1,202,815,000 80,748,000 1,283,563,000 330 Kab. Morowali 24,260,174,000 88,174,000 24,348,348,000 - 79 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 331 Kab. Poso 1,684,852,000 90,832,000 1,775,684,000 332 Kota Palu 2,205,394,000 484,428,000 2,689,822,000 333 Kab. Parigi Moutong 1,672,306,000 70,465,000 1,742,771,000 334 Kab. Tojo Una Una 1,275,022,000 83,285,000 1,358,307,000 335 Kab. Sigi 1,212,289,000 116,398,000 1,328,687,000 336 Kab. Banggai Laut 1,405,579,000 106,349,000 1,511,928,000 337 Kab. Morowali Utara 1,799,052,000 83,160,000 1,882,212,000 338 Provinsi Sulawesi Selatan 15,269,280,000 3,203,038,000 18,472,318,000 339 Kab. Bantaeng 614,847,000 141,703,000 756,550,000 340 Kab. Barru 369,125,000 118,535,000 487,660,000 341 Kab. Bone 179,739,000 251,271,000 431,010,000 342 Kab. Bulukumba - 229,215,000 229,215,000 343 Kab. Enrekang 313,680,000 105,437,000 419,117,000 344 Kab. Gowa 763,637,000 376,126,000 1,139,763,000 345 Kab. Jeneponto - 110,875,000 110,875,000 346 Kab. Luwu 527,278,000 109,530,000 636,808,000 347 Kab. Luwu Utara 447,641,000 98,259,000 545,900,000 348 Kab. Maros - 145,339,000 145,339,000 349 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - 57,855,000 57,855,000 350 Kota Palopo 1,210,603,000 197,181,000 1,407,784,000 351 Kab. Luwu Timur 4,902,066,000 107,552,000 5,009,618,000 352 Kab. Pinrang - 170,182,000 170,182,000 - 80 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 353 Kab. Sinjai 154,356,000 141,908,000 296,264,000 354 Kab. Kepulauan Selayar 189,647,000 131,365,000 321,012,000 355 Kab. Sidenreng Rappang 223,878,000 228,588,000 452,466,000 356 Kab. Soppeng 291,951,000 158,194,000 450,145,000 357 Kab. Takalar 374,908,000 112,375,000 487,283,000 358 Kab. Tana Toraja 269,890,000 133,672,000 403,562,000 359 Kab. Wajo 172,478,000 172,343,000 344,821,000 360 Kota Pare Pare 359,366,000 227,973,000 587,339,000 361 Kota Makassar 12,513,629,000 1,139,186,000 13,652,815,000 362 Kab. Toraja Utara 382,013,000 139,894,000 521,907,000 363 Provinsi Sulawesi Tenggara 10,743,417,000 742,635,000 11,486,052,000 364 Kab. Buton 607,855,000 25,540,000 633,395,000 365 Kab. Konawe 1,233,637,000 54,882,000 1,288,519,000 366 Kab. Kolaka 951,297,000 35,551,000 986,848,000 367 Kab. Muna 329,346,000 55,572,000 384,918,000 368 Kota Kendari 5,679,694,000 423,818,000 6,103,512,000 369 Kota Bau Bau 437,632,000 181,630,000 619,262,000 370 Kab. Konawe Selatan 840,936,000 52,538,000 893,474,000 371 Kab. Bombana 1,480,414,000 35,823,000 1,516,237,000 372 Kab. Wakatobi 349,722,000 32,405,000 382,127,000 373 Kab. Kolaka Utara 527,906,000 29,216,000 557,122,000 374 Kab. Konawe Utara 960,035,000 32,115,000 992,150,000 - 81 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 375 Kab. Buton Utara 288,351,000 31,797,000 320,148,000 376 Kab. Konawe Kepulauan 376,232,000 21,113,000 397,345,000 377 Kab. Kolaka Timur 348,911,000 - 348,911,000 378 Kab. Muna Barat 400,652,000 26,448,000 427,100,000 379 Kab. Buton Tengah 384,297,000 29,240,000 413,537,000 380 Kab. Buton Selatan 257,589,000 24,619,000 282,208,000 381 Provinsi Bali 7,476,977,000 1,887,922,000 9,364,899,000 382 Kab. Badung 13,402,198,000 553,905,000 13,956,103,000 383 Kab. Bangli 167,261,000 158,632,000 325,893,000 384 Kab. Buleleng - 589,435,000 589,435,000 385 Kab. Gianyar 2,101,483,000 340,848,000 2,442,331,000 386 Kab. Jembrana - 367,936,000 367,936,000 387 Kab. Karangasem - 185,924,000 185,924,000 388 Kab. Klungkung - 204,512,000 204,512,000 389 Kab. Tabanan - 523,633,000 523,633,000 390 Kota Denpasar 6,473,850,000 689,167,000 7,163,017,000 391 Kab. Bima 310,672,000 - 310,672,000 392 Kab. Lombok Barat - 22,606,000 22,606,000 393 Kab. Lombok Tengah - 82,697,000 82,697,000 394 Kab. Lombok Timur - 5,399,000 5,399,000 395 Kab. Sumbawa - 87,591,000 87,591,000 396 Kota Mataram 3,552,134,000 - 3,552,134,000 - 82 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 397 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 1,828,639,000 1,828,639,000 398 Kab. Alor - 100,910,000 100,910,000 399 Kab. Belu - 132,774,000 132,774,000 400 Kab. Ende - 36,427,000 36,427,000 401 Kab. Flores Timur - 101,663,000 101,663,000 402 Kab. Kupang - 64,978,000 64,978,000 403 Kab. Lembata - 64,351,000 64,351,000 404 Kab. Manggarai - 116,910,000 116,910,000 405 Kab. Ngada 107,330,000 83,649,000 190,979,000 406 Kab. Sikka 101,012,000 129,971,000 230,983,000 407 Kab. Sumba Barat - 96,204,000 96,204,000 408 Kab. Sumba Timur - 74,296,000 74,296,000 409 Kab. Timor Tengah Selatan - 26,743,000 26,743,000 410 Kab. Timor Tengah Utara - 110,245,000 110,245,000 411 Kota Kupang - 795,691,000 795,691,000 412 Kab. Rote Ndao - 60,340,000 60,340,000 413 Kab. Manggarai Barat 204,254,000 103,706,000 307,960,000 414 Kab. Nagekeo - 38,857,000 38,857,000 415 Kab. Sumba Barat Daya - 88,063,000 88,063,000 416 Kab. Sumba Tengah - 38,280,000 38,280,000 417 Kab. Manggarai Timur - 121,934,000 121,934,000 418 Kab. Sabu Raijua - 43,035,000 43,035,000 - 83 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 419 Kab. Malaka - 61,196,000 61,196,000 420 Provinsi Maluku - 838,774,000 838,774,000 421 Kab. Kepulauan Tanimbar - 76,724,000 76,724,000 422 Kab. Maluku Tengah - 107,038,000 107,038,000 423 Kab. Maluku Tenggara - 31,622,000 31,622,000 424 Kab. Buru - 68,483,000 68,483,000 425 Kota Ambon - 502,691,000 502,691,000 426 Kab. Seram Bagian Barat - 61,045,000 61,045,000 427 Kab. Seram Bagian Timur - 74,148,000 74,148,000 428 Kab. Kepulauan Aru - 272,600,000 272,600,000 429 Kota Tual 127,341,000 57,641,000 184,982,000 430 Kab. Maluku Barat Daya 419,449,000 55,660,000 475,109,000 431 Kab. Buru Selatan - 42,769,000 42,769,000 432 Provinsi Papua 36,011,572,000 1,475,744,000 37,487,316,000 433 Kab. Biak Numfor 213,415,000 41,130,000 254,545,000 434 Kab. Jayawijaya - 78,152,000 78,152,000 435 Kab. Merauke 110,991,000 248,583,000 359,574,000 436 Kab. Mimika 18,847,276,000 512,663,000 19,359,939,000 437 Kab. Nabire 420,810,000 102,918,000 523,728,000 438 Kab. Paniai - 86,530,000 86,530,000 439 Kab. Puncak Jaya 748,708,000 19,600,000 768,308,000 440 Kab. Kepulauan Yapen 262,760,000 75,119,000 337,879,000 - 84 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 441 Kota Jayapura 18,547,293,000 413,146,000 18,960,439,000 442 Kab. Sarmi 730,024,000 134,768,000 864,792,000 443 Kab. Keerom 352,246,000 29,194,000 381,440,000 444 Kab. Yahukimo 854,492,000 25,094,000 879,586,000 445 Kab. Pegunungan Bintang 841,577,000 22,685,000 864,262,000 446 Kab. Tolikara 1,259,273,000 24,027,000 1,283,300,000 447 Kab. Boven Digoel 754,494,000 45,636,000 800,130,000 448 Kab. Mappi 814,344,000 30,404,000 844,748,000 449 Kab. Asmat 571,236,000 67,254,000 638,490,000 450 Kab. Waropen 901,783,000 21,174,000 922,957,000 451 Kab. Supiori 696,110,000 23,852,000 719,962,000 452 Kab. Mamberamo Raya 740,217,000 23,712,000 763,929,000 453 Kab. Mamberamo Tengah 719,411,000 24,012,000 743,423,000 454 Kab. Yalimo 1,085,095,000 23,044,000 1,108,139,000 455 Kab. Lanny Jaya 898,304,000 23,885,000 922,189,000 456 Kab. Nduga 740,368,000 23,696,000 764,064,000 457 Kab. Dogiyai 698,916,000 23,729,000 722,645,000 458 Kab. Puncak 804,498,000 23,482,000 827,980,000 459 Kab. Intan Jaya 226,248,000 16,716,000 242,964,000 460 Kab. Deiyai 485,395,000 - 485,395,000 461 Provinsi Maluku Utara 16,729,340,000 - 16,729,340,000 462 Kab. Halmahera Tengah 20,422,176,000 - 20,422,176,000 - 85 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 463 Kab. Halmahera Barat 993,721,000 - 993,721,000 464 Kab. Halmahera Timur 1,186,886,000 - 1,186,886,000 465 Kab. Halmahera Selatan 7,413,875,000 6,865,000 7,420,740,000 466 Kab. Halmahera Utara - 32,956,000 32,956,000 467 Kab. Kepulauan Sula 910,176,000 - 910,176,000 468 Kota Tidore Kepulauan 1,411,464,000 - 1,411,464,000 469 Kab. Pulau Morotai 878,649,000 - 878,649,000 470 Kab. Pulau Taliabu 974,493,000 - 974,493,000 471 Provinsi Banten 154,326,633,000 10,908,103,000 165,234,736,000 472 Kab. Lebak 9,756,720,000 1,010,305,000 10,767,025,000 473 Kab. Pandeglang 8,836,596,000 754,337,000 9,590,933,000 474 Kab. Serang 25,523,273,000 807,947,000 26,331,220,000 475 Kab. Tangerang 84,443,264,000 5,060,529,000 89,503,793,000 476 Kota Cilegon 17,998,674,000 - 17,998,674,000 477 Kota Tangerang 26,203,071,000 3,671,183,000 29,874,254,000 478 Kota Serang 15,248,822,000 793,451,000 16,042,273,000 479 Kota Tangerang Selatan 43,287,221,000 1,621,976,000 44,909,197,000 480 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9,571,242,000 1,181,740,000 10,752,982,000 481 Kab. Bangka 1,340,245,000 326,975,000 1,667,220,000 482 Kab. Belitung 1,601,717,000 379,178,000 1,980,895,000 483 Kota Pangkal Pinang 5,490,122,000 222,620,000 5,712,742,000 484 Kab. Bangka Selatan 756,474,000 212,691,000 969,165,000 - 86 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 485 Kab. Bangka Tengah 732,039,000 236,353,000 968,392,000 486 Kab. Bangka Barat 2,818,737,000 260,451,000 3,079,188,000 487 Kab. Belitung Timur 1,692,517,000 226,423,000 1,918,940,000 488 Provinsi Gorontalo 1,172,145,000 796,931,000 1,969,076,000 489 Kab. Boalemo 56,353,000 95,613,000 151,966,000 490 Kab. Gorontalo 320,528,000 299,593,000 620,121,000 491 Kota Gorontalo - 469,763,000 469,763,000 492 Kab. Pohuwato 421,040,000 123,190,000 544,230,000 493 Kab. Bone Bolango 1,091,194,000 102,726,000 1,193,920,000 494 Kab. Gorontalo Utara 114,543,000 88,393,000 202,936,000 495 Provinsi Kepulauan Riau 31,709,758,000 4,937,194,000 36,646,952,000 496 Kab. Natuna 2,635,674,000 416,861,000 3,052,535,000 497 Kab. Kepulauan Anambas 1,991,994,000 396,641,000 2,388,635,000 498 Kab. Karimun 7,049,720,000 889,125,000 7,938,845,000 499 Kota Batam 25,752,348,000 3,323,894,000 29,076,242,000 500 Kota Tanjung Pinang 3,135,602,000 1,155,811,000 4,291,413,000 501 Kab. Lingga 2,383,401,000 454,799,000 2,838,200,000 502 Kab. Bintan 4,615,900,000 723,310,000 5,339,210,000 503 Provinsi Papua Barat 9,029,996,000 220,999,000 9,250,995,000 504 Kab. Fak Fak 296,708,000 145,888,000 442,596,000 505 Kab. Manokwari 1,098,725,000 101,160,000 1,199,885,000 506 Kab. Sorong 944,135,000 45,664,000 989,799,000 - 87 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 507 Kota Sorong - 196,482,000 196,482,000 508 Kab. Raja Ampat 661,668,000 3,968,000 665,636,000 509 Kab. Sorong Selatan 227,559,000 7,049,000 234,608,000 510 Kab. Teluk Bintuni 8,180,212,000 - 8,180,212,000 511 Kab. Teluk Wondama 364,019,000 19,109,000 383,128,000 512 Kab. Kaimana 597,126,000 38,299,000 635,425,000 513 Kab. Maybrat 433,912,000 9,379,000 443,291,000 514 Kab. Tambrauw 275,417,000 8,476,000 283,893,000 515 Kab. Manokwari Selatan 440,427,000 9,168,000 449,595,000 516 Kab. Pegunungan Arfak 832,288,000 8,315,000 840,603,000 517 Provinsi Sulawesi Barat 1,049,220,000 320,372,000 1,369,592,000 518 Kab. Majene 72,166,000 78,319,000 150,485,000 519 Kab. Mamuju 1,004,403,000 105,648,000 1,110,051,000 520 Kab. Polewali Mandar 52,682,000 159,647,000 212,329,000 521 Kab. Mamasa 38,590,000 50,342,000 88,932,000 522 Kab. Pasangkayu 242,851,000 41,180,000 284,031,000 523 Kab. Mamuju Tengah 163,140,000 45,423,000 208,563,000 524 Provinsi Kalimantan Utara 3,443,310,000 - 3,443,310,000 525 Kab. Bulungan 1,936,078,000 75,395,000 2,011,473,000 526 Kab. Malinau 461,411,000 53,158,000 514,569,000 527 Kab. Nunukan 704,289,000 42,385,000 746,674,000 528 Kota Tarakan 1,532,797,000 - 1,532,797,000 - 88 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 529 Kab. Tana Tidung 530,393,000 - 530,393,000 4,380,647,756,000 474,081,988,000 4,854,729,744,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 1 Provinsi Aceh 1,140,933,000 - - - 2 Kab. Aceh Barat 3,114,519,000 - - - 3 Kab. Aceh Besar - 97,200,000 - - 4 Kab. Aceh Selatan - - - - 5 Kab. Aceh Singkil 259,603,000 - - - 6 Kab. Aceh Timur 450,329,000 - 12,256,818,000 - 7 Kab. Aceh Utara 1,310,218,000 - - - 8 Kab. Bireuen 110,287,000 142,286,000 - - 9 Kab. Pidie - - - - 10 Kab. Gayo Lues - 249,224,000 - - 11 Kab. Aceh Barat Daya 210,942,000 - - - 12 Kab. Nagan Raya 763,299,000 - - - 13 Provinsi Sumatera Utara - 20,759,000 - 2,268,986,000 14 Kab. Deli Serdang - - - 29,442,000 15 Kab. Karo 94,201,000 - - 774,000 16 Kab. Langkat - - - 17,188,000 17 Kab. Mandailing Natal 2,624,753,000 - - 4,449,325,000 18 Kab. Simalungun - 147,286,000 - 249,000 19 Kab. Tapanuli Selatan - - - 2,681,825,000 20 Kab. Tapanuli Tengah 94,407,000 23,939,000 - - PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH - 90 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bireuen 9 Kab. Pidie 10 Kab. Gayo Lues 11 Kab. Aceh Barat Daya 12 Kab. Nagan Raya 13 Provinsi Sumatera Utara 14 Kab. Deli Serdang 15 Kab. Karo 16 Kab. Langkat 17 Kab. Mandailing Natal 18 Kab. Simalungun 19 Kab. Tapanuli Selatan 20 Kab. Tapanuli Tengah NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 9,500,492,000 - 10,641,425,000 63,391,000 30,963,880,000 - 34,078,399,000 129,773,000 1,392,192,000 - 1,489,392,000 - 103,053,000 - 103,053,000 - - - 259,603,000 10,820,000 - - 12,707,147,000 18,767,000 - - 1,310,218,000 54,593,000 - - 252,573,000 4,596,000 146,142,000 - 146,142,000 - - - 249,224,000 - 7,795,000 - 218,737,000 8,791,000 5,400,359,000 - 6,163,658,000 31,808,000 - - 2,289,745,000 - - - 29,442,000 - - - 94,975,000 4,972,000 - - 17,188,000 - - - 7,074,078,000 138,538,000 - - 147,535,000 - - - 2,681,825,000 - - - 118,346,000 4,985,000 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - 91 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bireuen 9 Kab. Pidie 10 Kab. Gayo Lues 11 Kab. Aceh Barat Daya 12 Kab. Nagan Raya 13 Provinsi Sumatera Utara 14 Kab. Deli Serdang 15 Kab. Karo 16 Kab. Langkat 17 Kab. Mandailing Natal 18 Kab. Simalungun 19 Kab. Tapanuli Selatan 20 Kab. Tapanuli Tengah NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 - - - 395,855,000 - - - - 967,622,000 - 3,543,000 - - 43,506,000 - - - - 3,221,000 - - - - - - - 382,990,000 - - - - - - - - 5,188,000 - - - - - - - 4,569,000 - 9,086,000 - - - - - - - 245,000 - - - - 168,761,000 - 203,000 - 18,909,000 - - - - 1,165,000 - - - - 31,000 - - - - 680,000 - - - - 176,120,000 - - 6,802,000 - 9,000 - - - - 106,156,000 - - 1,106,000 - - - - PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - 92 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bireuen 9 Kab. Pidie 10 Kab. Gayo Lues 11 Kab. Aceh Barat Daya 12 Kab. Nagan Raya 13 Provinsi Sumatera Utara 14 Kab. Deli Serdang 15 Kab. Karo 16 Kab. Langkat 17 Kab. Mandailing Natal 18 Kab. Simalungun 19 Kab. Tapanuli Selatan 20 Kab. Tapanuli Tengah NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 459,246,000 11,100,671,000 1,097,395,000 35,175,794,000 47,049,000 1,536,441,000 3,221,000 106,274,000 10,820,000 270,423,000 401,757,000 13,108,904,000 54,593,000 1,364,811,000 9,784,000 262,357,000 4,569,000 150,711,000 9,086,000 258,310,000 9,036,000 227,773,000 200,569,000 6,364,227,000 19,112,000 2,308,857,000 1,165,000 30,607,000 5,003,000 99,978,000 680,000 17,868,000 314,658,000 7,388,736,000 6,811,000 154,346,000 106,156,000 2,787,981,000 6,091,000 124,437,000 JUMLAH JUMLAH - 93 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara - - - 1,762,366,000 22 Kab. Toba 43,417,000 - - - 23 Kota Pematang Siantar 5,029,000 - - - 24 Kota Padangsidimpuan 3,507,000 - - - 25 Kab. Nias Selatan - 224,943,000 - - 26 Kab. Serdang Bedagai 315,181,000 - - - 27 Kab. Batu Bara 295,292,000 - - - 28 Kab. Padang Lawas 157,637,000 192,129,000 - - 29 Kab. Labuhanbatu Selatan - 327,841,000 - - 30 Kab. Nias Utara 73,732,000 - - - 31 Provinsi Sumatera Barat 443,870,000 - - 383,924,000 32 Kab. Agam 36,671,000 - - - 33 Kab. Pesisir Selatan 155,530,000 - - - 34 Kab. Sijunjung 269,295,000 420,618,000 - - 35 Kab. Solok 5,068,000 - - 50,932,000 36 Kab. Tanah Datar 2,769,000 - - - 37 Kota Sawahlunto - - - - 38 Kab. Pasaman Barat - - - - 39 Kab. Dharmasraya 1,605,117,000 35,275,000 - - 40 Kab. Solok Selatan - - - 1,481,694,000 - 94 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara 22 Kab. Toba 23 Kota Pematang Siantar 24 Kota Padangsidimpuan 25 Kab. Nias Selatan 26 Kab. Serdang Bedagai 27 Kab. Batu Bara 28 Kab. Padang Lawas 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 30 Kab. Nias Utara 31 Provinsi Sumatera Barat 32 Kab. Agam 33 Kab. Pesisir Selatan 34 Kab. Sijunjung 35 Kab. Solok 36 Kab. Tanah Datar 37 Kota Sawahlunto 38 Kab. Pasaman Barat 39 Kab. Dharmasraya 40 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - - 1,762,366,000 - - - 43,417,000 2,292,000 - - 5,029,000 266,000 - - 3,507,000 185,000 - - 224,943,000 - - - 315,181,000 16,657,000 - - 295,292,000 15,592,000 - - 349,766,000 8,330,000 - - 327,841,000 - - - 73,732,000 3,891,000 - - 827,794,000 24,667,000 - - 36,671,000 1,531,000 - - 155,530,000 6,484,000 - - 689,913,000 11,221,000 415,257,000 - 471,257,000 212,000 1,124,000 - 3,893,000 116,000 1,915,890,000 - 1,915,890,000 - 26,948,000 - 26,948,000 - 22,608,000 - 1,663,000,000 66,884,000 - - 1,481,694,000 - - 95 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara 22 Kab. Toba 23 Kota Pematang Siantar 24 Kota Padangsidimpuan 25 Kab. Nias Selatan 26 Kab. Serdang Bedagai 27 Kab. Batu Bara 28 Kab. Padang Lawas 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 30 Kab. Nias Utara 31 Provinsi Sumatera Barat 32 Kab. Agam 33 Kab. Pesisir Selatan 34 Kab. Sijunjung 35 Kab. Solok 36 Kab. Tanah Datar 37 Kota Sawahlunto 38 Kab. Pasaman Barat 39 Kab. Dharmasraya 40 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - 69,767,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,388,000 - - - - - - - - - - - - - - 8,875,000 - - - - 15,143,000 - - - - - - - - - - - 21,330,000 - - - - - - - - - - - - 11,684,000 - - - - - - 1,414,000 11,534,000 - - - - 31,000 - - - - 53,237,000 - - - - 748,000 - 980,000 - - 629,000 - - - 41,160,000 - - - 96 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara 22 Kab. Toba 23 Kota Pematang Siantar 24 Kota Padangsidimpuan 25 Kab. Nias Selatan 26 Kab. Serdang Bedagai 27 Kab. Batu Bara 28 Kab. Padang Lawas 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 30 Kab. Nias Utara 31 Provinsi Sumatera Barat 32 Kab. Agam 33 Kab. Pesisir Selatan 34 Kab. Sijunjung 35 Kab. Solok 36 Kab. Tanah Datar 37 Kota Sawahlunto 38 Kab. Pasaman Barat 39 Kab. Dharmasraya 40 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 69,767,000 1,832,133,000 2,292,000 45,709,000 266,000 5,295,000 185,000 3,692,000 10,388,000 235,331,000 16,657,000 331,838,000 15,592,000 310,884,000 17,205,000 366,971,000 15,143,000 342,984,000 3,891,000 77,623,000 45,997,000 873,791,000 1,531,000 38,202,000 6,484,000 162,014,000 22,905,000 712,818,000 13,160,000 484,417,000 147,000 4,040,000 53,237,000 1,969,127,000 748,000 27,696,000 68,493,000 1,731,493,000 41,160,000 1,522,854,000 - 97 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis - 207,603,000 - - 42 Kab. Indragiri Hilir 1,136,741,000 - - - 43 Kab. Indragiri Hulu - 84,179,000 - - 44 Kab. Kampar - - 16,779,381,000 - 45 Kab. Kuantan Singingi - - - - 46 Kab. Pelalawan 7,482,545,000 - 120,295,000 - 47 Kab. Rokan Hilir 2,681,623,000 - 51,290,950,000 - 48 Kota Dumai 775,000 - - - 49 Kota Pekanbaru 1,680,000 8,610,000 - - 50 Kab. Kepulauan Meranti 75,324,000 - - - 51 Provinsi Jambi 698,665,000 610,030,000 10,190,651,000 - 52 Kab. Batanghari 1,063,932,000 2,230,512,000 - - 53 Kab. Muaro Jambi 1,204,453,000 - - - 54 Kab. Sarolangun 317,184,000 - - - 55 Kab. Tanjung Jabung Barat - 572,775,000 100,339,658,000 - 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 677,863,000 174,046,000 - - 57 Kab. Tebo 207,978,000 517,001,000 - - 58 Provinsi Sumatera Selatan 2,845,115,000 2,405,565,000 - 495,649,000 59 Kab. Lahat - 162,833,000 - 179,174,000 60 Kab. Musi Banyuasin 2,702,513,000 2,637,776,000 123,599,165,000 - - 98 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis 42 Kab. Indragiri Hilir 43 Kab. Indragiri Hulu 44 Kab. Kampar 45 Kab. Kuantan Singingi 46 Kab. Pelalawan 47 Kab. Rokan Hilir 48 Kota Dumai 49 Kota Pekanbaru 50 Kab. Kepulauan Meranti 51 Provinsi Jambi 52 Kab. Batanghari 53 Kab. Muaro Jambi 54 Kab. Sarolangun 55 Kab. Tanjung Jabung Barat 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 57 Kab. Tebo 58 Provinsi Sumatera Selatan 59 Kab. Lahat 60 Kab. Musi Banyuasin (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - - 207,603,000 - - - 1,136,741,000 50,539,000 - - 84,179,000 - - - 16,779,381,000 - 379,167,000 359,040,000 738,207,000 - - - 7,602,840,000 332,576,000 - - 53,972,573,000 119,196,000 - - 775,000 34,000 - - 10,290,000 76,000 - - 75,324,000 3,347,000 - - 11,499,346,000 46,591,000 2,836,808,000 - 6,131,252,000 41,380,000 - - 1,204,453,000 46,847,000 - - 317,184,000 12,340,000 12,913,000 - 100,925,346,000 - 6,176,000 - 858,085,000 26,363,000 - - 724,979,000 8,091,000 28,938,700,000 - 34,685,029,000 126,468,000 64,571,773,000 - 64,913,780,000 - 119,938,000 - 129,059,392,000 120,130,000 - 99 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis 42 Kab. Indragiri Hilir 43 Kab. Indragiri Hulu 44 Kab. Kampar 45 Kab. Kuantan Singingi 46 Kab. Pelalawan 47 Kab. Rokan Hilir 48 Kota Dumai 49 Kota Pekanbaru 50 Kab. Kepulauan Meranti 51 Provinsi Jambi 52 Kab. Batanghari 53 Kab. Muaro Jambi 54 Kab. Sarolangun 55 Kab. Tanjung Jabung Barat 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 57 Kab. Tebo 58 Provinsi Sumatera Selatan 59 Kab. Lahat 60 Kab. Musi Banyuasin (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 8,083,000 - - - - - - - - - 3,276,000 - - - - - 558,966,000 - - - - - - 12,638,000 11,967,000 - 3,905,000 - - - - 1,709,287,000 - - - - - - - - 335,000 - - - - - - - - - 35,593,000 509,289,000 - - - 75,905,000 - - 82,749,000 - - - - - - - - - - - 19,496,000 2,926,432,000 - 378,000 - 5,924,000 - - 180,000 - 17,597,000 - - - - 100,244,000 - 13,769,000 804,040,000 - 6,222,000 - 6,221,000 2,242,302,000 - 100,756,000 4,290,531,000 - 4,265,000 - - 100 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis 42 Kab. Indragiri Hilir 43 Kab. Indragiri Hulu 44 Kab. Kampar 45 Kab. Kuantan Singingi 46 Kab. Pelalawan 47 Kab. Rokan Hilir 48 Kota Dumai 49 Kota Pekanbaru 50 Kab. Kepulauan Meranti 51 Provinsi Jambi 52 Kab. Batanghari 53 Kab. Muaro Jambi 54 Kab. Sarolangun 55 Kab. Tanjung Jabung Barat 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 57 Kab. Tebo 58 Provinsi Sumatera Selatan 59 Kab. Lahat 60 Kab. Musi Banyuasin (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 8,083,000 215,686,000 50,539,000 1,187,280,000 3,276,000 87,455,000 558,966,000 17,338,347,000 24,605,000 762,812,000 336,481,000 7,939,321,000 1,828,483,000 55,801,056,000 34,000 809,000 411,000 10,701,000 3,347,000 78,671,000 591,473,000 12,090,819,000 200,034,000 6,331,286,000 46,847,000 1,251,300,000 12,340,000 329,524,000 2,946,306,000 103,871,652,000 32,467,000 890,552,000 25,688,000 750,667,000 1,044,521,000 35,729,550,000 2,254,745,000 67,168,525,000 4,515,682,000 133,575,074,000 - 101 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 3,326,839,000 477,452,000 - - 62 Kab. Muara Enim 473,501,000 159,455,000 - 2,808,204,000 63 Kab. Ogan Komering Ilir 1,638,623,000 3,404,888,000 - - 64 Kab. Ogan Komering Ulu - 350,732,000 - 2,221,360,000 65 Kota Prabumulih - - - - 66 Kota Pagar Alam - - - 34,979,000 67 Kota Lubuk Linggau 195,062,000 - - - 68 Kab. Banyuasin 1,895,727,000 148,171,000 - - 69 Kab. Ogan Ilir 537,273,000 - - - 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 430,059,000 - - - 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 69,281,000 - - 72 Kab. Musi Rawas Utara 1,095,888,000 362,590,000 4,545,104,000 - 73 Provinsi Bengkulu 670,314,000 - - 115,566,000 74 Kab. Bengkulu Selatan 39,603,000 - - - 75 Kab. Bengkulu Utara 241,782,000 - - 5,629,000 76 Kab. Rejang Lebong - - - 7,651,000 77 Kab. Kaur 220,753,000 - - 133,585,000 78 Kab. Seluma 490,079,000 - - - 79 Kab. Mukomuko 1,332,177,000 - - - 80 Kab. Lebong 3,022,000 - - 301,039,000 - 102 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 62 Kab. Muara Enim 63 Kab. Ogan Komering Ilir 64 Kab. Ogan Komering Ulu 65 Kota Prabumulih 66 Kota Pagar Alam 67 Kota Lubuk Linggau 68 Kab. Banyuasin 69 Kab. Ogan Ilir 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 72 Kab. Musi Rawas Utara 73 Provinsi Bengkulu 74 Kab. Bengkulu Selatan 75 Kab. Bengkulu Utara 76 Kab. Rejang Lebong 77 Kab. Kaur 78 Kab. Seluma 79 Kab. Mukomuko 80 Kab. Lebong (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - - 3,804,291,000 147,867,000 43,510,867,000 - 46,952,027,000 21,050,000 - - 5,043,511,000 72,841,000 - - 2,572,092,000 - 9,492,000 - 9,492,000 - - - 34,979,000 - - - 195,062,000 8,669,000 - - 2,043,898,000 84,267,000 - - 537,273,000 23,882,000 48,021,000 - 478,080,000 19,115,000 - - 69,281,000 - 10,647,754,000 - 16,651,336,000 48,712,000 210,916,000 - 996,796,000 29,795,000 5,569,000 - 45,172,000 1,759,000 799,139,000 - 1,046,550,000 10,750,000 - - 7,651,000 - - - 354,338,000 9,812,000 - - 490,079,000 21,783,000 16,338,000 - 1,348,515,000 59,215,000 607,336,000 - 911,397,000 134,000 - 103 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 62 Kab. Muara Enim 63 Kab. Ogan Komering Ilir 64 Kab. Ogan Komering Ulu 65 Kota Prabumulih 66 Kota Pagar Alam 67 Kota Lubuk Linggau 68 Kab. Banyuasin 69 Kab. Ogan Ilir 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 72 Kab. Musi Rawas Utara 73 Provinsi Bengkulu 74 Kab. Bengkulu Selatan 75 Kab. Bengkulu Utara 76 Kab. Rejang Lebong 77 Kab. Kaur 78 Kab. Seluma 79 Kab. Mukomuko 80 Kab. Lebong (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 18,241,000 - - - - 6,094,000 - 97,508,000 1,511,327,000 - 130,070,000 - - - - 13,396,000 - 77,131,000 - - - - - 329,000 - - - 1,215,000 - - - - - - - 5,661,000 - - - - - - - - - - - - 1,668,000 - 2,647,000 - - - - 13,849,000 157,800,000 - 369,734,000 - - - 3,852,000 7,049,000 - - - - 185,000 - - - 188,000 26,685,000 - - - 255,000 - - - - 4,452,000 - - - - - - - - - - 544,000 - - - 10,035,000 20,247,000 - - 104 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 62 Kab. Muara Enim 63 Kab. Ogan Komering Ilir 64 Kab. Ogan Komering Ulu 65 Kota Prabumulih 66 Kota Pagar Alam 67 Kota Lubuk Linggau 68 Kab. Banyuasin 69 Kab. Ogan Ilir 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 72 Kab. Musi Rawas Utara 73 Provinsi Bengkulu 74 Kab. Bengkulu Selatan 75 Kab. Bengkulu Utara 76 Kab. Rejang Lebong 77 Kab. Kaur 78 Kab. Seluma 79 Kab. Mukomuko 80 Kab. Lebong (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 166,108,000 3,970,399,000 1,635,979,000 48,588,006,000 202,911,000 5,246,422,000 90,527,000 2,662,619,000 329,000 9,821,000 1,215,000 36,194,000 8,669,000 203,731,000 89,928,000 2,133,826,000 23,882,000 561,155,000 20,783,000 498,863,000 2,647,000 71,928,000 590,095,000 17,241,431,000 40,696,000 1,037,492,000 1,944,000 47,116,000 37,623,000 1,084,173,000 255,000 7,906,000 14,264,000 368,602,000 21,783,000 511,862,000 59,759,000 1,408,274,000 30,416,000 941,813,000 - 105 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 9,842,000 - - - 82 Kab. Bengkulu Tengah - - - - 83 Provinsi Lampung - - 1,438,398,000 465,531,000 84 Kab. Lampung Selatan 1,045,196,000 - - 11,349,000 85 Kab. Lampung Tengah - - - - 86 Kab. Lampung Timur 117,106,000 - 15,924,679,000 - 87 Kab. Tanggamus 90,952,000 - - 1,847,399,000 88 Kab. Tulang Bawang 1,364,472,000 - - - 89 Kab. Way Kanan 1,172,651,000 - - - 90 Kab. Pesawaran 233,702,000 - - - 91 Kab. Pringsewu - - - - 92 Kab. Mesuji - 273,708,000 - - 93 Kab. Pesisir Barat 15,819,000 - - - 94 Provinsi DKI Jakarta - - 9,322,827,000 - 95 Provinsi Jawa Barat 1,643,802,000 1,455,171,000 - - 96 Kab. Bandung 158,916,000 - - - 97 Kab. Bogor 1,736,011,000 2,681,110,000 - - 98 Kab. Ciamis 1,327,000 218,829,000 - 19,110,000 99 Kab. Cianjur 819,204,000 - - - 100 Kab. Indramayu 25,606,000 - - - - 106 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 82 Kab. Bengkulu Tengah 83 Provinsi Lampung 84 Kab. Lampung Selatan 85 Kab. Lampung Tengah 86 Kab. Lampung Timur 87 Kab. Tanggamus 88 Kab. Tulang Bawang 89 Kab. Way Kanan 90 Kab. Pesawaran 91 Kab. Pringsewu 92 Kab. Mesuji 93 Kab. Pesisir Barat 94 Provinsi DKI Jakarta 95 Provinsi Jawa Barat 96 Kab. Bandung 97 Kab. Bogor 98 Kab. Ciamis 99 Kab. Cianjur 100 Kab. Indramayu (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 402,000 - 10,244,000 437,000 518,471,000 - 518,471,000 - - - 1,903,929,000 - 358,828,000 - 1,415,373,000 46,458,000 85,052,000 - 85,052,000 - - - 16,041,785,000 5,205,000 - - 1,938,351,000 4,043,000 112,557,000 - 1,477,029,000 60,648,000 - - 1,172,651,000 52,121,000 96,695,000 - 330,397,000 10,388,000 44,492,000 - 44,492,000 - 240,999,000 - 514,707,000 - 31,724,000 - 47,543,000 704,000 - - 9,322,827,000 - - - 3,098,973,000 18,266,000 - - 158,916,000 8,395,000 - - 4,417,121,000 91,626,000 - - 239,266,000 70,000 65,502,000 - 884,706,000 43,239,000 - - 25,606,000 1,354,000 - 107 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 82 Kab. Bengkulu Tengah 83 Provinsi Lampung 84 Kab. Lampung Selatan 85 Kab. Lampung Tengah 86 Kab. Lampung Timur 87 Kab. Tanggamus 88 Kab. Tulang Bawang 89 Kab. Way Kanan 90 Kab. Pesawaran 91 Kab. Pringsewu 92 Kab. Mesuji 93 Kab. Pesisir Barat 94 Provinsi DKI Jakarta 95 Provinsi Jawa Barat 96 Kab. Bandung 97 Kab. Bogor 98 Kab. Ciamis 99 Kab. Cianjur 100 Kab. Indramayu (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - - 13,000 - - - - 17,298,000 - - 47,936,000 15,518,000 - - - - 378,000 11,969,000 - - - - 2,837,000 - - 530,810,000 - - - - - 61,585,000 - - - - - 3,752,000 - - - - - - - - - 3,224,000 - - - - 1,485,000 - 10,646,000 - - 8,035,000 - - - - 1,060,000 - - 310,700,000 - - - 14,150,000 - - - - - - - - - 123,815,000 - - - - 10,108,000 - 756,000 - - - - - 2,595,000 - - - - - - - 108 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 82 Kab. Bengkulu Tengah 83 Provinsi Lampung 84 Kab. Lampung Selatan 85 Kab. Lampung Tengah 86 Kab. Lampung Timur 87 Kab. Tanggamus 88 Kab. Tulang Bawang 89 Kab. Way Kanan 90 Kab. Pesawaran 91 Kab. Pringsewu 92 Kab. Mesuji 93 Kab. Pesisir Barat 94 Provinsi DKI Jakarta 95 Provinsi Jawa Barat 96 Kab. Bandung 97 Kab. Bogor 98 Kab. Ciamis 99 Kab. Cianjur 100 Kab. Indramayu (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 450,000 10,694,000 17,298,000 535,769,000 63,454,000 1,967,383,000 58,805,000 1,474,178,000 2,837,000 87,889,000 536,015,000 16,577,800,000 65,628,000 2,003,979,000 64,400,000 1,541,429,000 52,121,000 1,224,772,000 13,612,000 344,009,000 1,485,000 45,977,000 18,681,000 533,388,000 1,764,000 49,307,000 310,700,000 9,633,527,000 32,416,000 3,131,389,000 8,395,000 167,311,000 215,441,000 4,632,562,000 10,934,000 250,200,000 45,834,000 930,540,000 1,354,000 26,960,000 - 109 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang - 378,606,000 16,807,072,000 - 102 Kab. Majalengka - - - 21,692,000 103 Kab. Purwakarta 785,335,000 - - - 104 Kab. Subang 1,071,710,000 - 10,722,978,000 - 105 Kab. Sukabumi 480,363,000 3,321,842,000 - - 106 Kab. Sumedang - 2,114,295,000 - 11,707,000 107 Kab. Tasikmalaya - - - 480,392,000 108 Kota Banjar 102,511,000 21,253,000 - - 109 Kab. Bandung Barat - 129,864,000 - - 110 Kab. Pangandaran 392,892,000 342,885,000 - - 111 Provinsi Jawa Tengah - - - 120,583,000 112 Kab. Banjarnegara 11,425,000 153,478,000 - 737,410,000 113 Kab. Batang - - - 128,091,000 114 Kab. Boyolali - 76,929,000 - - 115 Kab. Grobogan - - - - 116 Kab. Jepara - - - - 117 Kab. Kebumen - 27,081,000 - - 118 Kab. Kendal - - - 51,846,000 119 Kab. Pati - 1,523,708,000 - - 120 Kab. Pekalongan - - - 196,406,000 - 110 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang 102 Kab. Majalengka 103 Kab. Purwakarta 104 Kab. Subang 105 Kab. Sukabumi 106 Kab. Sumedang 107 Kab. Tasikmalaya 108 Kota Banjar 109 Kab. Bandung Barat 110 Kab. Pangandaran 111 Provinsi Jawa Tengah 112 Kab. Banjarnegara 113 Kab. Batang 114 Kab. Boyolali 115 Kab. Grobogan 116 Kab. Jepara 117 Kab. Kebumen 118 Kab. Kendal 119 Kab. Pati 120 Kab. Pekalongan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 7,549,000 - 17,193,227,000 - - - 21,692,000 - 167,937,000 - 953,272,000 41,450,000 - - 11,794,688,000 56,569,000 795,831,000 - 4,598,036,000 25,357,000 - - 2,126,002,000 - - - 480,392,000 - - - 123,764,000 5,410,000 - - 129,864,000 - - - 735,777,000 20,737,000 - - 120,583,000 - - - 902,313,000 529,000 - - 128,091,000 - - - 76,929,000 - 20,094,000 - 20,094,000 - 5,293,000 - 5,293,000 - - - 27,081,000 - - - 51,846,000 - - - 1,523,708,000 - - - 196,406,000 - - 111 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang 102 Kab. Majalengka 103 Kab. Purwakarta 104 Kab. Subang 105 Kab. Sukabumi 106 Kab. Sumedang 107 Kab. Tasikmalaya 108 Kota Banjar 109 Kab. Bandung Barat 110 Kab. Pangandaran 111 Provinsi Jawa Tengah 112 Kab. Banjarnegara 113 Kab. Batang 114 Kab. Boyolali 115 Kab. Grobogan 116 Kab. Jepara 117 Kab. Kebumen 118 Kab. Kendal 119 Kab. Pati 120 Kab. Pekalongan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 17,484,000 665,231,000 - 298,000 - - - 858,000 - - - - - 6,651,000 - - 424,346,000 - - - 153,410,000 - - 31,514,000 - 97,641,000 - 463,000 - - - - 19,015,000 - - 982,000 - - - - 6,000,000 - - - - 15,836,000 - - - - - - 4,020,000 - - 5,970,000 - 24,581,000 - - - - 4,269,000 - - 2,994,000 - - - - - - - 669,000 - - - - 176,000 - 1,054,000 - - - - - - 1,728,000 - - 59,258,000 - - - - - - 6,546,000 - - - 112 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang 102 Kab. Majalengka 103 Kab. Purwakarta 104 Kab. Subang 105 Kab. Sukabumi 106 Kab. Sumedang 107 Kab. Tasikmalaya 108 Kota Banjar 109 Kab. Bandung Barat 110 Kab. Pangandaran 111 Provinsi Jawa Tengah 112 Kab. Banjarnegara 113 Kab. Batang 114 Kab. Boyolali 115 Kab. Grobogan 116 Kab. Jepara 117 Kab. Kebumen 118 Kab. Kendal 119 Kab. Pati 120 Kab. Pekalongan (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 683,013,000 17,876,240,000 858,000 22,550,000 48,101,000 1,001,373,000 480,915,000 12,275,603,000 210,281,000 4,808,317,000 98,104,000 2,224,106,000 19,015,000 499,407,000 6,392,000 130,156,000 6,000,000 135,864,000 36,573,000 772,350,000 4,020,000 124,603,000 31,080,000 933,393,000 4,269,000 132,360,000 2,994,000 79,923,000 669,000 20,763,000 176,000 5,469,000 1,054,000 28,135,000 1,728,000 53,574,000 59,258,000 1,582,966,000 6,546,000 202,952,000 - 113 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 121 Kab. Purbalingga - 4,707,000 - - 122 Kab. Purworejo - - - - 123 Kab. Rembang - - - - 124 Kab. Sragen - 80,479,000 - - 125 Kab. Tegal - - - - 126 Kab. Temanggung - - - 20,381,000 127 Kota Salatiga 4,164,000 - - - 128 Kota Semarang - 14,326,000 - - 129 Provinsi Jawa Timur - 2,605,962,000 131,300,931,000 1,946,000 130 Kab. Banyuwangi 140,781,000 - - - 131 Kab. Blitar 50,117,000 613,681,000 - - 132 Kab. Bojonegoro - 3,989,200,000 567,848,608,000 - 133 Kab. Gresik - 40,186,000 8,360,168,000 - 134 Kab. Jombang 4,058,000 - - - 135 Kab. Lamongan - 240,148,000 - - 136 Kab. Lumajang 93,874,000 - - - 137 Kab. Madiun - 194,934,000 - - 138 Kab. Magetan - 34,028,000 - - 139 Kab. Malang 503,452,000 300,103,000 - - 140 Kab. Mojokerto 93,170,000 - - - - 114 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Purbalingga 122 Kab. Purworejo 123 Kab. Rembang 124 Kab. Sragen 125 Kab. Tegal 126 Kab. Temanggung 127 Kota Salatiga 128 Kota Semarang 129 Provinsi Jawa Timur 130 Kab. Banyuwangi 131 Kab. Blitar 132 Kab. Bojonegoro 133 Kab. Gresik 134 Kab. Jombang 135 Kab. Lamongan 136 Kab. Lumajang 137 Kab. Madiun 138 Kab. Magetan 139 Kab. Malang 140 Kab. Mojokerto (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - - 4,707,000 - 52,178,000 - 52,178,000 - 414,278,000 - 414,278,000 - - - 80,479,000 - 15,327,000 - 15,327,000 - - - 20,381,000 - - - 4,164,000 192,000 - - 14,326,000 - - - 133,908,839,000 - - - 140,781,000 6,849,000 - - 663,798,000 2,438,000 - - 571,837,808,000 - 228,625,000 - 8,628,979,000 - - - 4,058,000 197,000 - - 240,148,000 - - - 93,874,000 4,566,000 - - 194,934,000 - - - 34,028,000 - - - 803,555,000 24,477,000 - - 93,170,000 4,529,000 - 115 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Purbalingga 122 Kab. Purworejo 123 Kab. Rembang 124 Kab. Sragen 125 Kab. Tegal 126 Kab. Temanggung 127 Kota Salatiga 128 Kota Semarang 129 Provinsi Jawa Timur 130 Kab. Banyuwangi 131 Kab. Blitar 132 Kab. Bojonegoro 133 Kab. Gresik 134 Kab. Jombang 135 Kab. Lamongan 136 Kab. Lumajang 137 Kab. Madiun 138 Kab. Magetan 139 Kab. Malang 140 Kab. Mojokerto (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 184,000 - - - - - - - 1,740,000 - - - - 13,825,000 - 3,129,000 - - - - - - - 512,000 - - - 679,000 - - - - - - - 559,000 - - - - 72,402,000 3,647,101,000 54,000 - - - - - - - 25,572,000 - - - - 166,226,000 19,716,489,000 - - - 1,675,000 290,235,000 - 7,938,000 - - - - - - 10,011,000 - - - - - - - - - 8,127,000 - - - - 1,418,000 - - - - 12,511,000 - - - - - - - - - - 116 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Purbalingga 122 Kab. Purworejo 123 Kab. Rembang 124 Kab. Sragen 125 Kab. Tegal 126 Kab. Temanggung 127 Kota Salatiga 128 Kota Semarang 129 Provinsi Jawa Timur 130 Kab. Banyuwangi 131 Kab. Blitar 132 Kab. Bojonegoro 133 Kab. Gresik 134 Kab. Jombang 135 Kab. Lamongan 136 Kab. Lumajang 137 Kab. Madiun 138 Kab. Magetan 139 Kab. Malang 140 Kab. Mojokerto (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 184,000 4,891,000 1,740,000 53,918,000 13,825,000 428,103,000 3,129,000 83,608,000 512,000 15,839,000 679,000 21,060,000 192,000 4,356,000 559,000 14,885,000 3,719,557,000 137,628,396,000 6,849,000 147,630,000 28,010,000 691,808,000 19,882,715,000 591,720,523,000 299,848,000 8,928,827,000 197,000 4,255,000 10,011,000 250,159,000 4,566,000 98,440,000 8,127,000 203,061,000 1,418,000 35,446,000 36,988,000 840,543,000 4,529,000 97,699,000 - 117 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 141 Kab. Nganjuk - 575,515,000 - - 142 Kab. Ngawi - 3,414,967,000 - - 143 Kab. Pacitan - 126,255,000 - - 144 Kab. Pamekasan - 27,000 - - 145 Kab. Pasuruan - 63,549,000 - - 146 Kab. Ponorogo - - - 7,783,000 147 Kab. Sampang - - - - 148 Kab. Situbondo 71,256,000 - - - 149 Kab. Sumenep - 104,716,000 - - 150 Kab. Trenggalek 2,523,000 164,512,000 - - 151 Kab. Tulungagung 28,926,000 - - - 152 Kota Blitar - 1,895,000 - - 153 Kota Probolinggo 605,000 - - - 154 Provinsi Kalimantan Barat 5,363,232,000 1,188,352,000 - - 155 Kab. Bengkayang 725,869,000 358,853,000 - - 156 Kab. Landak 289,957,000 76,012,000 - - 157 Kab. Kapuas Hulu - - - - 158 Kab. Ketapang 9,000,791,000 7,349,735,000 - - 159 Kab. Mempawah 55,296,000 28,015,000 - - 160 Kab. Sambas 2,189,855,000 14,904,000 - - - 118 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kab. Nganjuk 142 Kab. Ngawi 143 Kab. Pacitan 144 Kab. Pamekasan 145 Kab. Pasuruan 146 Kab. Ponorogo 147 Kab. Sampang 148 Kab. Situbondo 149 Kab. Sumenep 150 Kab. Trenggalek 151 Kab. Tulungagung 152 Kota Blitar 153 Kota Probolinggo 154 Provinsi Kalimantan Barat 155 Kab. Bengkayang 156 Kab. Landak 157 Kab. Kapuas Hulu 158 Kab. Ketapang 159 Kab. Mempawah 160 Kab. Sambas (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - - 575,515,000 - - - 3,414,967,000 - 4,397,000 - 130,652,000 - - - 27,000 - - - 63,549,000 - - - 7,783,000 - - - - - - - 71,256,000 3,464,000 - - 104,716,000 - 2,995,000 - 170,030,000 122,000 - - 28,926,000 1,407,000 - - 1,895,000 - - - 605,000 30,000 - - 6,551,584,000 148,996,000 67,748,000 - 1,152,470,000 35,292,000 104,604,000 - 470,573,000 14,105,000 141,278,000 - 141,278,000 - - - 16,350,526,000 437,577,000 2,307,935,000 - 2,391,246,000 2,689,000 198,045,000 - 2,402,804,000 106,459,000 - 119 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kab. Nganjuk 142 Kab. Ngawi 143 Kab. Pacitan 144 Kab. Pamekasan 145 Kab. Pasuruan 146 Kab. Ponorogo 147 Kab. Sampang 148 Kab. Situbondo 149 Kab. Sumenep 150 Kab. Trenggalek 151 Kab. Tulungagung 152 Kota Blitar 153 Kota Probolinggo 154 Provinsi Kalimantan Barat 155 Kab. Bengkayang 156 Kab. Landak 157 Kab. Kapuas Hulu 158 Kab. Ketapang 159 Kab. Mempawah 160 Kab. Sambas (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 23,983,000 - - - - 142,296,000 - - - - 5,261,000 - - 152,000 - 1,000 - - - - 2,648,000 - - - - - - 270,000 - - 1,000 - - - - - - - - - 4,364,000 - - - - 6,859,000 - - 103,000 - - - - - - 78,000 - - - - - - - - - 33,015,000 - - - - 14,952,000 - - 2,353,000 - 3,167,000 - - 3,636,000 - - - - 4,905,000 - 306,257,000 - - - - 1,168,000 - - 80,141,000 - 620,000 - - 6,878,000 - - 120 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kab. Nganjuk 142 Kab. Ngawi 143 Kab. Pacitan 144 Kab. Pamekasan 145 Kab. Pasuruan 146 Kab. Ponorogo 147 Kab. Sampang 148 Kab. Situbondo 149 Kab. Sumenep 150 Kab. Trenggalek 151 Kab. Tulungagung 152 Kota Blitar 153 Kota Probolinggo 154 Provinsi Kalimantan Barat 155 Kab. Bengkayang 156 Kab. Landak 157 Kab. Kapuas Hulu 158 Kab. Ketapang 159 Kab. Mempawah 160 Kab. Sambas (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 23,983,000 599,498,000 142,296,000 3,557,263,000 5,413,000 136,065,000 1,000 28,000 2,648,000 66,197,000 270,000 8,053,000 1,000 1,000 3,464,000 74,720,000 4,364,000 109,080,000 7,084,000 177,114,000 1,407,000 30,333,000 78,000 1,973,000 30,000 635,000 182,011,000 6,733,595,000 52,597,000 1,205,067,000 20,908,000 491,481,000 4,905,000 146,183,000 743,834,000 17,094,360,000 83,998,000 2,475,244,000 113,957,000 2,516,761,000 - 121 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sanggau 1,810,327,000 - - - 162 Kab. Sekadau 321,051,000 3,847,048,000 - - 163 Kab. Melawi - - - - 164 Kab. Kubu Raya 4,823,890,000 - - - 165 Provinsi Kalimantan Tengah 8,830,960,000 3,568,259,000 - - 166 Kab. Barito Utara 701,001,000 2,095,401,000 1,833,218,000 - 167 Kab. Kapuas 2,986,870,000 165,752,000 - - 168 Kab. Kotawaringin Timur 12,747,372,000 - - - 169 Kota Palangkaraya 214,229,000 - - - 170 Kab. Katingan 1,189,270,000 4,499,054,000 - - 171 Kab. Seruyan 6,475,605,000 3,798,120,000 - - 172 Kab. Sukamara 719,910,000 - - - 173 Kab. Lamandau 1,248,609,000 19,695,000 - - 174 Kab. Gunung Mas 1,629,306,000 - - - 175 Kab. Pulang Pisau 5,191,515,000 - - - 176 Kab. Murung Raya 599,955,000 6,972,621,000 - - 177 Kab. Barito Timur - 7,509,000 - - 178 Provinsi Kalimantan Selatan 2,396,014,000 1,375,015,000 - - 179 Kab. Banjar - 1,364,238,000 - - 180 Kab. Hulu Sungai Selatan - - - - - 122 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sanggau 162 Kab. Sekadau 163 Kab. Melawi 164 Kab. Kubu Raya 165 Provinsi Kalimantan Tengah 166 Kab. Barito Utara 167 Kab. Kapuas 168 Kab. Kotawaringin Timur 169 Kota Palangkaraya 170 Kab. Katingan 171 Kab. Seruyan 172 Kab. Sukamara 173 Kab. Lamandau 174 Kab. Gunung Mas 175 Kab. Pulang Pisau 176 Kab. Murung Raya 177 Kab. Barito Timur 178 Provinsi Kalimantan Selatan 179 Kab. Banjar 180 Kab. Hulu Sungai Selatan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 17,103,920,000 - 18,914,247,000 88,017,000 11,320,000 - 4,179,419,000 15,612,000 53,000 - 53,000 - - - 4,823,890,000 234,503,000 43,577,743,000 - 55,976,962,000 588,777,000 35,189,181,000 - 39,818,801,000 27,263,000 121,662,430,000 - 124,815,052,000 116,164,000 - - 12,747,372,000 495,764,000 - - 214,229,000 8,331,000 64,909,000 - 5,753,233,000 46,256,000 - - 10,273,725,000 251,850,000 - - 719,910,000 28,001,000 - - 1,268,304,000 48,565,000 630,844,000 - 2,260,150,000 63,367,000 - - 5,191,515,000 201,896,000 32,707,854,000 - 40,280,430,000 23,331,000 2,880,787,000 - 2,888,296,000 - 4,216,978,000 - 7,988,007,000 106,498,000 10,592,862,000 - 11,957,100,000 - 6,925,685,000 - 6,925,685,000 - - 123 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sanggau 162 Kab. Sekadau 163 Kab. Melawi 164 Kab. Kubu Raya 165 Provinsi Kalimantan Tengah 166 Kab. Barito Utara 167 Kab. Kapuas 168 Kab. Kotawaringin Timur 169 Kota Palangkaraya 170 Kab. Katingan 171 Kab. Seruyan 172 Kab. Sukamara 173 Kab. Lamandau 174 Kab. Gunung Mas 175 Kab. Pulang Pisau 176 Kab. Murung Raya 177 Kab. Barito Timur 178 Provinsi Kalimantan Selatan 179 Kab. Banjar 180 Kab. Hulu Sungai Selatan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - - 593,892,000 - 160,293,000 - - 393,000 - - - - 1,000 - - - - - - 208,169,000 - - 2,179,264,000 - 71,308,000 53,459,000 - 1,026,604,000 - 5,644,000 - - 3,548,676,000 - - - - - - - - - - - 153,099,000 - - 1,903,000 - 129,249,000 - - - - - - - - - 673,000 - - - - - - - 18,407,000 - - - - - - 237,269,000 - - 954,211,000 - 256,000 - - 84,059,000 - 53,474,000 - - 141,032,000 - 53,053,000 - - 353,152,000 - - - - 231,044,000 - - 124 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sanggau 162 Kab. Sekadau 163 Kab. Melawi 164 Kab. Kubu Raya 165 Provinsi Kalimantan Tengah 166 Kab. Barito Utara 167 Kab. Kapuas 168 Kab. Kotawaringin Timur 169 Kota Palangkaraya 170 Kab. Katingan 171 Kab. Seruyan 172 Kab. Sukamara 173 Kab. Lamandau 174 Kab. Gunung Mas 175 Kab. Pulang Pisau 176 Kab. Murung Raya 177 Kab. Barito Timur 178 Provinsi Kalimantan Selatan 179 Kab. Banjar 180 Kab. Hulu Sungai Selatan (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 681,909,000 19,596,156,000 176,298,000 4,355,717,000 1,000 54,000 234,503,000 5,058,393,000 2,976,210,000 58,953,172,000 1,178,634,000 40,997,435,000 3,670,484,000 128,485,536,000 495,764,000 13,243,136,000 8,331,000 222,560,000 201,258,000 5,954,491,000 381,099,000 10,654,824,000 28,001,000 747,911,000 49,238,000 1,317,542,000 81,774,000 2,341,924,000 201,896,000 5,393,411,000 1,214,811,000 41,495,241,000 84,315,000 2,972,611,000 301,004,000 8,289,011,000 406,205,000 12,363,305,000 231,044,000 7,156,729,000 - 125 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kotabaru 7,349,471,000 1,152,764,000 - - 182 Kab. Tanah Laut 430,272,000 2,791,809,000 - - 183 Kab. Tapin 1,427,853,000 - - - 184 Kota Banjarbaru - - - - 185 Kab. Balangan - - - - 186 Kab. Tanah Bumbu 1,863,480,000 421,026,000 - - 187 Provinsi Kalimantan Timur 7,719,588,000 1,012,529,000 - - 188 Kab. Berau 2,527,851,000 1,476,987,000 - - 189 Kab. Kutai Kartanegara 6,681,166,000 1,365,015,000 - - 190 Kab. Kutai Barat 12,026,259,000 1,689,550,000 - - 191 Kab. Kutai Timur 4,542,646,000 - - - 192 Kab. Paser 2,226,000,000 278,667,000 - - 193 Kota Balikpapan - 7,102,000 - - 194 Kota Bontang - - 14,728,831,000 - 195 Kota Samarinda - - - - 196 Kab. Penajam Paser Utara - 484,424,000 - - 197 Kab. Mahakam Ulu 730,037,000 - - - 198 Provinsi Sulawesi Utara 41,008,000 - - 143,944,000 199 Kab. Bolaang Mongondow 279,732,000 - - - 200 Kab. Minahasa 16,273,000 - - - - 126 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kotabaru 182 Kab. Tanah Laut 183 Kab. Tapin 184 Kota Banjarbaru 185 Kab. Balangan 186 Kab. Tanah Bumbu 187 Provinsi Kalimantan Timur 188 Kab. Berau 189 Kab. Kutai Kartanegara 190 Kab. Kutai Barat 191 Kab. Kutai Timur 192 Kab. Paser 193 Kota Balikpapan 194 Kota Bontang 195 Kota Samarinda 196 Kab. Penajam Paser Utara 197 Kab. Mahakam Ulu 198 Provinsi Sulawesi Utara 199 Kab. Bolaang Mongondow 200 Kab. Minahasa (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 1,717,773,000 - 10,220,008,000 326,654,000 25,866,664,000 - 29,088,745,000 19,130,000 - - 1,427,853,000 63,465,000 172,850,000 - 172,850,000 - 18,732,783,000 - 18,732,783,000 - - - 2,284,506,000 82,828,000 139,983,774,000 - 148,715,891,000 214,448,000 - - 4,004,838,000 122,893,000 174,918,142,000 - 182,964,323,000 324,800,000 105,572,472,000 - 119,288,281,000 584,628,000 276,008,014,000 - 280,550,660,000 220,865,000 - - 2,504,667,000 108,220,000 5,290,000 - 12,392,000 - - - 14,728,831,000 - 19,728,340,000 - 19,728,340,000 - 203,303,000 - 687,727,000 - - - 730,037,000 35,491,000 - - 184,952,000 2,278,000 - - 279,732,000 11,656,000 - - 16,273,000 679,000 - 127 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kotabaru 182 Kab. Tanah Laut 183 Kab. Tapin 184 Kota Banjarbaru 185 Kab. Balangan 186 Kab. Tanah Bumbu 187 Provinsi Kalimantan Timur 188 Kab. Berau 189 Kab. Kutai Kartanegara 190 Kab. Kutai Barat 191 Kab. Kutai Timur 192 Kab. Paser 193 Kota Balikpapan 194 Kota Bontang 195 Kota Samarinda 196 Kab. Penajam Paser Utara 197 Kab. Mahakam Ulu 198 Provinsi Sulawesi Utara 199 Kab. Bolaang Mongondow 200 Kab. Minahasa (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 44,830,000 - - 57,443,000 - 108,571,000 - - 862,364,000 - - - - - - - - - 5,762,000 - - - - 624,571,000 - 16,374,000 - - - - 28,136,000 - - 3,888,906,000 - 61,557,000 - - - - 56,887,000 - - 6,074,566,000 - 70,403,000 - - 3,665,824,000 - - - - 9,584,313,000 - 11,612,000 - - - - 295,000 - - 183,000 - - 511,297,000 - - - - - - 685,078,000 - 20,190,000 - - 7,062,000 - - - - - - - - 5,997,000 - - - - - - - - - - - - - 128 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kotabaru 182 Kab. Tanah Laut 183 Kab. Tapin 184 Kota Banjarbaru 185 Kab. Balangan 186 Kab. Tanah Bumbu 187 Provinsi Kalimantan Timur 188 Kab. Berau 189 Kab. Kutai Kartanegara 190 Kab. Kutai Barat 191 Kab. Kutai Timur 192 Kab. Paser 193 Kota Balikpapan 194 Kota Bontang 195 Kota Samarinda 196 Kab. Penajam Paser Utara 197 Kab. Mahakam Ulu 198 Provinsi Sulawesi Utara 199 Kab. Bolaang Mongondow 200 Kab. Minahasa (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 428,927,000 10,648,935,000 990,065,000 30,078,810,000 63,465,000 1,491,318,000 5,762,000 178,612,000 624,571,000 19,357,354,000 99,202,000 2,383,708,000 4,131,490,000 152,847,381,000 184,450,000 4,189,288,000 6,456,253,000 189,420,576,000 4,320,855,000 123,609,136,000 9,805,178,000 290,355,838,000 119,832,000 2,624,499,000 478,000 12,870,000 511,297,000 15,240,128,000 685,078,000 20,413,418,000 27,252,000 714,979,000 35,491,000 765,528,000 8,275,000 193,227,000 11,656,000 291,388,000 679,000 16,952,000 - 129 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 201 Kab. Kepulauan Sangihe - - - - 202 Kota Manado - - - 56,358,000 203 Kab. Minahasa Selatan - - - 328,927,000 204 Kota Tomohon - - - 1,574,289,000 205 Kab. Minahasa Utara - - - 38,938,000 206 Kab. Minahasa Tenggara - - - 10,246,000 207 Provinsi Sulawesi Tengah 185,158,000 - 18,108,603,000 - 208 Kab. Banggai - - 80,208,914,000 - 209 Kab. Buol 448,513,000 - - - 210 Kab. Donggala 243,527,000 - - - 211 Kab. Morowali 114,844,000 - - - 212 Kab. Poso 100,429,000 - - - 213 Kota Palu - - - - 214 Kab. Tojo Una Una - 143,699,000 - - 215 Kab. Morowali Utara 837,488,000 99,907,000 - - 216 Provinsi Sulawesi Selatan 51,569,000 10,987,000 - - 217 Kab. Bantaeng - - - - 218 Kab. Bone 230,725,000 - - - 219 Kab. Bulukumba 154,220,000 - - - 220 Kab. Enrekang 27,219,000 - - - - 130 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Kepulauan Sangihe 202 Kota Manado 203 Kab. Minahasa Selatan 204 Kota Tomohon 205 Kab. Minahasa Utara 206 Kab. Minahasa Tenggara 207 Provinsi Sulawesi Tengah 208 Kab. Banggai 209 Kab. Buol 210 Kab. Donggala 211 Kab. Morowali 212 Kab. Poso 213 Kota Palu 214 Kab. Tojo Una Una 215 Kab. Morowali Utara 216 Provinsi Sulawesi Selatan 217 Kab. Bantaeng 218 Kab. Bone 219 Kab. Bulukumba 220 Kab. Enrekang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 169,658,000 - 169,658,000 - - - 56,358,000 - 16,923,000 - 345,850,000 - - - 1,574,289,000 - - - 38,938,000 - 279,521,000 - 289,767,000 - 11,398,838,000 - 29,692,599,000 8,230,000 3,118,950,000 - 83,327,864,000 - - - 448,513,000 19,936,000 - - 243,527,000 10,825,000 35,099,336,000 - 35,214,180,000 5,105,000 - - 100,429,000 4,463,000 1,133,948,000 - 1,133,948,000 - - - 143,699,000 - 6,552,503,000 - 7,489,898,000 37,224,000 - - 62,556,000 1,148,000 5,122,000 - 5,122,000 - - - 230,725,000 11,539,000 - - 154,220,000 7,712,000 - - 27,219,000 1,361,000 - 131 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Kepulauan Sangihe 202 Kota Manado 203 Kab. Minahasa Selatan 204 Kota Tomohon 205 Kab. Minahasa Utara 206 Kab. Minahasa Tenggara 207 Provinsi Sulawesi Tengah 208 Kab. Banggai 209 Kab. Buol 210 Kab. Donggala 211 Kab. Morowali 212 Kab. Poso 213 Kota Palu 214 Kab. Tojo Una Una 215 Kab. Morowali Utara 216 Provinsi Sulawesi Selatan 217 Kab. Bantaeng 218 Kab. Bone 219 Kab. Bulukumba 220 Kab. Enrekang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - - 5,306,000 - - - 1,761,000 - - - - 10,278,000 530,000 - - - 49,198,000 - - - - 1,216,000 - - - - 320,000 8,736,000 - - 603,577,000 - 379,993,000 - - 2,673,488,000 - 103,983,000 - - - - - - - - - - - - - - 1,170,062,000 - - - - - - - - - 37,803,000 - 5,589,000 - - - - 3,884,000 - - 218,437,000 - 214,000 - - - - - - - 191,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 132 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Kepulauan Sangihe 202 Kota Manado 203 Kab. Minahasa Selatan 204 Kota Tomohon 205 Kab. Minahasa Utara 206 Kab. Minahasa Tenggara 207 Provinsi Sulawesi Tengah 208 Kab. Banggai 209 Kab. Buol 210 Kab. Donggala 211 Kab. Morowali 212 Kab. Poso 213 Kota Palu 214 Kab. Tojo Una Una 215 Kab. Morowali Utara 216 Provinsi Sulawesi Selatan 217 Kab. Bantaeng 218 Kab. Bone 219 Kab. Bulukumba 220 Kab. Enrekang (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 5,306,000 174,964,000 1,761,000 58,119,000 10,808,000 356,658,000 49,198,000 1,623,487,000 1,216,000 40,154,000 9,056,000 298,823,000 991,800,000 30,684,399,000 2,777,471,000 86,105,335,000 19,936,000 468,449,000 10,825,000 254,352,000 1,175,167,000 36,389,347,000 4,463,000 104,892,000 37,803,000 1,171,751,000 5,589,000 149,288,000 259,545,000 7,749,443,000 1,362,000 63,918,000 191,000 5,313,000 11,539,000 242,264,000 7,712,000 161,932,000 1,361,000 28,580,000 - 133 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 221 Kab. Gowa - 43,950,000 - - 222 Kab. Luwu Utara 29,927,000 - - - 223 Kab. Soppeng 294,983,000 - - - 224 Kab. Tana Toraja 18,735,000 - - - 225 Kab. Wajo 99,466,000 - - - 226 Provinsi Sulawesi Tenggara 423,769,000 - - - 227 Kab. Buton - - - - 228 Kab. Konawe 294,147,000 - - - 229 Kab. Kolaka - - - - 230 Kab. Muna - 7,064,000 - - 231 Kab. Konawe Selatan 383,459,000 - - - 232 Kab. Kolaka Utara - - - - 233 Kab. Konawe Utara 511,291,000 - - - 234 Kab. Buton Tengah - - - - 235 Provinsi Bali 431,951,000 - - - 236 Kab. Badung - - - 15,321,000 237 Kab. Gianyar - - - 4,699,000 238 Kab. Jembrana 1,704,162,000 - - - 239 Kab. Karangasem 5,379,000 - - - 240 Provinsi Nusa Tenggara Barat 12,858,000 - - - - 134 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Gowa 222 Kab. Luwu Utara 223 Kab. Soppeng 224 Kab. Tana Toraja 225 Kab. Wajo 226 Provinsi Sulawesi Tenggara 227 Kab. Buton 228 Kab. Konawe 229 Kab. Kolaka 230 Kab. Muna 231 Kab. Konawe Selatan 232 Kab. Kolaka Utara 233 Kab. Konawe Utara 234 Kab. Buton Tengah 235 Provinsi Bali 236 Kab. Badung 237 Kab. Gianyar 238 Kab. Jembrana 239 Kab. Karangasem 240 Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN - - 43,950,000 - - - 29,927,000 1,497,000 - - 294,983,000 14,750,000 - - 18,735,000 935,000 - - 99,466,000 4,974,000 852,205,000 - 1,275,974,000 9,418,000 294,966,000 - 294,966,000 - - - 294,147,000 14,709,000 2,202,184,000 - 2,202,184,000 - 520,000 - 7,584,000 - 3,736,691,000 - 4,120,150,000 19,174,000 1,486,127,000 - 1,486,127,000 - 11,914,033,000 - 12,425,324,000 25,565,000 2,948,288,000 - 2,948,288,000 - - - 431,951,000 11,998,000 - - 15,321,000 - - - 4,699,000 - - - 1,704,162,000 82,842,000 - - 5,379,000 261,000 4,660,153,000 - 4,673,011,000 358,000 - 135 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Gowa 222 Kab. Luwu Utara 223 Kab. Soppeng 224 Kab. Tana Toraja 225 Kab. Wajo 226 Provinsi Sulawesi Tenggara 227 Kab. Buton 228 Kab. Konawe 229 Kab. Kolaka 230 Kab. Muna 231 Kab. Konawe Selatan 232 Kab. Kolaka Utara 233 Kab. Konawe Utara 234 Kab. Buton Tengah 235 Provinsi Bali 236 Kab. Badung 237 Kab. Gianyar 238 Kab. Jembrana 239 Kab. Karangasem 240 Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 1,923,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,273,000 - - - - 11,062,000 - - - - - - - - - 82,719,000 - 309,000 - - 19,000 - - - - 140,179,000 - - - - 55,733,000 - - - - 446,946,000 - - - - 110,563,000 - - - - - - - - 531,000 - - - - 162,000 - - - - - - - - - - - - - - - 129,607,000 - - 136 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Gowa 222 Kab. Luwu Utara 223 Kab. Soppeng 224 Kab. Tana Toraja 225 Kab. Wajo 226 Provinsi Sulawesi Tenggara 227 Kab. Buton 228 Kab. Konawe 229 Kab. Kolaka 230 Kab. Muna 231 Kab. Konawe Selatan 232 Kab. Kolaka Utara 233 Kab. Konawe Utara 234 Kab. Buton Tengah 235 Provinsi Bali 236 Kab. Badung 237 Kab. Gianyar 238 Kab. Jembrana 239 Kab. Karangasem 240 Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 1,923,000 45,873,000 1,497,000 31,424,000 14,750,000 309,733,000 935,000 19,670,000 4,974,000 104,440,000 23,691,000 1,299,665,000 11,062,000 306,028,000 14,709,000 308,856,000 82,719,000 2,284,903,000 328,000 7,912,000 159,353,000 4,279,503,000 55,733,000 1,541,860,000 472,511,000 12,897,835,000 110,563,000 3,058,851,000 11,998,000 443,949,000 531,000 15,852,000 162,000 4,861,000 82,842,000 1,787,004,000 261,000 5,640,000 129,965,000 4,802,976,000 - 137 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 241 Kab. Bima - - - - 242 Kab. Dompu - - - - 243 Kab. Lombok Barat - - - - 244 Kab. Lombok Tengah - 10,702,000 - - 245 Kab. Lombok Timur 1,241,000 15,566,000 - - 246 Kab. Sumbawa 211,789,000 11,001,000 - - 247 Kab. Sumbawa Barat - - - - 248 Kab. Lombok Utara - 2,316,000 - - 249 Provinsi Nusa Tenggara Timur 55,047,000 - - 90,712,000 250 Kab. Belu - - - - 251 Kab. Ende - - - 150,827,000 252 Kab. Kupang - 31,828,000 - - 253 Kab. Manggarai - - - 196,180,000 254 Kab. Sikka 40,121,000 - - - 255 Kab. Sumba Barat 8,578,000 - - - 256 Kab. Sumba Timur 241,786,000 - - - 257 Kab. Timor Tengah Utara - - - - 258 Kab. Sumba Barat Daya 26,636,000 - - - 259 Kab. Manggarai Timur - - - - 260 Kab. Malaka 36,519,000 - - - - 138 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Kab. Bima 242 Kab. Dompu 243 Kab. Lombok Barat 244 Kab. Lombok Tengah 245 Kab. Lombok Timur 246 Kab. Sumbawa 247 Kab. Sumbawa Barat 248 Kab. Lombok Utara 249 Provinsi Nusa Tenggara Timur 250 Kab. Belu 251 Kab. Ende 252 Kab. Kupang 253 Kab. Manggarai 254 Kab. Sikka 255 Kab. Sumba Barat 256 Kab. Sumba Timur 257 Kab. Timor Tengah Utara 258 Kab. Sumba Barat Daya 259 Kab. Manggarai Timur 260 Kab. Malaka (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 39,247,000 - 39,247,000 - 129,936,000 - 129,936,000 - 103,819,000 - 103,819,000 - 262,000 - 10,964,000 - 6,451,000 - 23,258,000 60,000 - - 222,790,000 10,295,000 19,985,046,000 - 19,985,046,000 - 303,000 - 2,619,000 - 8,495,000 - 154,254,000 1,530,000 1,991,000 - 1,991,000 - - - 150,827,000 - - - 31,828,000 - 72,000,000 - 268,180,000 - - - 40,121,000 1,950,000 241,000 - 8,819,000 418,000 - - 241,786,000 11,756,000 24,168,000 - 24,168,000 - - - 26,636,000 1,295,000 279,000 - 279,000 - 5,099,000 - 41,618,000 1,775,000 - 139 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Kab. Bima 242 Kab. Dompu 243 Kab. Lombok Barat 244 Kab. Lombok Tengah 245 Kab. Lombok Timur 246 Kab. Sumbawa 247 Kab. Sumbawa Barat 248 Kab. Lombok Utara 249 Provinsi Nusa Tenggara Timur 250 Kab. Belu 251 Kab. Ende 252 Kab. Kupang 253 Kab. Manggarai 254 Kab. Sikka 255 Kab. Sumba Barat 256 Kab. Sumba Timur 257 Kab. Timor Tengah Utara 258 Kab. Sumba Barat Daya 259 Kab. Manggarai Timur 260 Kab. Malaka (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - - 1,362,000 - - - - 4,511,000 - - - - 3,606,000 - 447,000 - - 9,000 - 649,000 - - 223,000 - 458,000 - - - - - - - 694,692,000 - 96,000 - - 10,000 - - - 2,520,000 237,000 - - - - 69,000 - - - 5,237,000 - - 1,326,000 - - - - - - 6,812,000 2,500,000 - - - - - - - - - 8,000 - - - - - - - - - 838,000 - - - - - - - - - 12,000 - - - - 177,000 - - 140 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Kab. Bima 242 Kab. Dompu 243 Kab. Lombok Barat 244 Kab. Lombok Tengah 245 Kab. Lombok Timur 246 Kab. Sumbawa 247 Kab. Sumbawa Barat 248 Kab. Lombok Utara 249 Provinsi Nusa Tenggara Timur 250 Kab. Belu 251 Kab. Ende 252 Kab. Kupang 253 Kab. Manggarai 254 Kab. Sikka 255 Kab. Sumba Barat 256 Kab. Sumba Timur 257 Kab. Timor Tengah Utara 258 Kab. Sumba Barat Daya 259 Kab. Manggarai Timur 260 Kab. Malaka (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 1,362,000 40,609,000 4,511,000 134,447,000 3,606,000 107,425,000 456,000 11,420,000 932,000 24,190,000 10,753,000 233,543,000 694,692,000 20,679,738,000 106,000 2,725,000 4,287,000 158,541,000 69,000 2,060,000 5,237,000 156,064,000 1,326,000 33,154,000 9,312,000 277,492,000 1,950,000 42,071,000 426,000 9,245,000 11,756,000 253,542,000 838,000 25,006,000 1,295,000 27,931,000 12,000 291,000 1,952,000 43,570,000 - 141 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 261 Provinsi Maluku - 3,862,000 - - 262 Kab. Kepulauan Tanimbar - 327,000,000 - - 263 Kab. Buru - 131,488,000 - - 264 Kab. Seram Bagian Barat 1,221,000 - - - 265 Kab. Maluku Barat Daya - - - - 266 Provinsi Papua 1,725,773,000 - - - 267 Kab. Merauke 1,404,074,000 30,256,000 - - 268 Kab. Mimika 4,447,578,000 - - - 269 Kab. Nabire 382,566,000 - - - 270 Kab. Keerom 751,979,000 - - - 271 Kab. Boven Digoel 93,358,000 - - - 272 Provinsi Maluku Utara - - - - 273 Kab. Halmahera Tengah - 605,667,000 - - 274 Kab. Halmahera Timur - - - - 275 Kab. Halmahera Selatan 102,388,000 673,020,000 - - 276 Kota Tidore Kepulauan - - - - 277 Kab. Pulau Taliabu - - - - 278 Provinsi Banten 315,088,000 1,967,706,000 - - 279 Kab. Lebak 1,174,776,000 3,479,485,000 - 341,000 280 Kab. Pandeglang - 4,530,888,000 - - - 142 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 261 Provinsi Maluku 262 Kab. Kepulauan Tanimbar 263 Kab. Buru 264 Kab. Seram Bagian Barat 265 Kab. Maluku Barat Daya 266 Provinsi Papua 267 Kab. Merauke 268 Kab. Mimika 269 Kab. Nabire 270 Kab. Keerom 271 Kab. Boven Digoel 272 Provinsi Maluku Utara 273 Kab. Halmahera Tengah 274 Kab. Halmahera Timur 275 Kab. Halmahera Selatan 276 Kota Tidore Kepulauan 277 Kab. Pulau Taliabu 278 Provinsi Banten 279 Kab. Lebak 280 Kab. Pandeglang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 910,089,000 - 913,951,000 - - - 327,000,000 - - - 131,488,000 - - - 1,221,000 51,000 3,640,358,000 - 3,640,358,000 - - - 1,725,773,000 95,882,000 - - 1,434,330,000 58,510,000 - - 4,447,578,000 185,317,000 - - 382,566,000 15,941,000 - - 751,979,000 31,334,000 - - 93,358,000 3,892,000 2,252,740,000 - 2,252,740,000 - - - 605,667,000 - 48,501,825,000 - 48,501,825,000 - - - 775,408,000 5,120,000 7,528,000 - 7,528,000 - 445,856,000 - 445,856,000 - 561,770,000 - 2,844,564,000 14,005,000 - - 4,654,602,000 52,215,000 2,236,957,000 - 6,767,845,000 - - 143 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 261 Provinsi Maluku 262 Kab. Kepulauan Tanimbar 263 Kab. Buru 264 Kab. Seram Bagian Barat 265 Kab. Maluku Barat Daya 266 Provinsi Papua 267 Kab. Merauke 268 Kab. Mimika 269 Kab. Nabire 270 Kab. Keerom 271 Kab. Boven Digoel 272 Provinsi Maluku Utara 273 Kab. Halmahera Tengah 274 Kab. Halmahera Timur 275 Kab. Halmahera Selatan 276 Kota Tidore Kepulauan 277 Kab. Pulau Taliabu 278 Provinsi Banten 279 Kab. Lebak 280 Kab. Pandeglang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA 215,000 - - 37,922,000 - 11,355,000 - - - - 4,566,000 - - - - - - - - - - - - 113,766,000 - - - - - - 1,053,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37,636,000 - 26,498,000 - - - - - - - 1,818,949,000 - 29,446,000 - - - - - - - 283,000 - - - - 16,746,000 - 76,522,000 - - 18,729,000 - 135,314,000 - 11,000 - - 176,201,000 - - 74,564,000 - - 144 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 261 Provinsi Maluku 262 Kab. Kepulauan Tanimbar 263 Kab. Buru 264 Kab. Seram Bagian Barat 265 Kab. Maluku Barat Daya 266 Provinsi Papua 267 Kab. Merauke 268 Kab. Mimika 269 Kab. Nabire 270 Kab. Keerom 271 Kab. Boven Digoel 272 Provinsi Maluku Utara 273 Kab. Halmahera Tengah 274 Kab. Halmahera Timur 275 Kab. Halmahera Selatan 276 Kota Tidore Kepulauan 277 Kab. Pulau Taliabu 278 Provinsi Banten 279 Kab. Lebak 280 Kab. Pandeglang (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 38,137,000 952,088,000 11,355,000 338,355,000 4,566,000 136,054,000 51,000 1,272,000 113,766,000 3,754,124,000 95,882,000 1,821,655,000 59,563,000 1,493,893,000 185,317,000 4,632,895,000 15,941,000 398,507,000 31,334,000 783,313,000 3,892,000 97,250,000 37,636,000 2,290,376,000 26,498,000 632,165,000 1,818,949,000 50,320,774,000 34,566,000 809,974,000 283,000 7,811,000 16,746,000 462,602,000 109,256,000 2,953,820,000 187,540,000 4,842,142,000 250,765,000 7,018,610,000 - 145 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 281 Kab. Serang - - - - 282 Kota Cilegon - 83,000 - - 283 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 237,274,000 44,097,000 - - 284 Kab. Bangka 149,964,000 324,497,000 - - 285 Kab. Belitung 111,257,000 - - - 286 Kota Pangkal Pinang - - - - 287 Kab. Bangka Selatan - - - - 288 Kab. Bangka Tengah 459,265,000 - - - 289 Kab. Bangka Barat 580,006,000 - - - 290 Provinsi Gorontalo 888,556,000 - - - 291 Kab. Boalemo 2,822,266,000 - - - 292 Kab. Pohuwato 538,746,000 - - - 293 Kab. Gorontalo Utara 98,856,000 - - - 294 Provinsi Kepulauan Riau - - 22,267,702,000 - 295 Kab. Natuna - - 60,648,131,000 - 296 Kab. Kepulauan Anambas 112,204,000 - 32,815,564,000 - 297 Kab. Karimun 109,530,000 - - - 298 Kab. Lingga - - - - 299 Provinsi Papua Barat 347,285,000 1,073,788,000 34,990,630,000 - 300 Kab. Fak Fak 949,923,000 3,440,126,000 80,122,000 - - 146 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 281 Kab. Serang 282 Kota Cilegon 283 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 284 Kab. Bangka 285 Kab. Belitung 286 Kota Pangkal Pinang 287 Kab. Bangka Selatan 288 Kab. Bangka Tengah 289 Kab. Bangka Barat 290 Provinsi Gorontalo 291 Kab. Boalemo 292 Kab. Pohuwato 293 Kab. Gorontalo Utara 294 Provinsi Kepulauan Riau 295 Kab. Natuna 296 Kab. Kepulauan Anambas 297 Kab. Karimun 298 Kab. Lingga 299 Provinsi Papua Barat 300 Kab. Fak Fak (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 302,173,000 - 302,173,000 - 201,361,000 - 201,444,000 - - - 281,371,000 10,550,000 - - 474,461,000 6,669,000 - - 111,257,000 4,948,000 372,034,000 - 372,034,000 - 3,699,530,000 - 3,699,530,000 - - - 459,265,000 20,413,000 9,404,741,000 - 9,984,747,000 25,781,000 - - 888,556,000 49,364,000 - - 2,822,266,000 117,595,000 - - 538,746,000 22,448,000 - - 98,856,000 4,119,000 2,023,019,000 - 24,290,721,000 - - - 60,648,131,000 - - - 32,927,768,000 4,986,000 8,378,172,000 - 8,487,702,000 4,868,000 215,110,000 - 215,110,000 - 1,632,245,000 - 38,043,948,000 7,718,000 - - 4,470,171,000 47,498,000 - 147 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 281 Kab. Serang 282 Kota Cilegon 283 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 284 Kab. Bangka 285 Kab. Belitung 286 Kota Pangkal Pinang 287 Kab. Bangka Selatan 288 Kab. Bangka Tengah 289 Kab. Bangka Barat 290 Provinsi Gorontalo 291 Kab. Boalemo 292 Kab. Pohuwato 293 Kab. Gorontalo Utara 294 Provinsi Kepulauan Riau 295 Kab. Natuna 296 Kab. Kepulauan Anambas 297 Kab. Karimun 298 Kab. Lingga 299 Provinsi Papua Barat 300 Kab. Fak Fak (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - - 10,073,000 - 3,000 - - 6,712,000 - 1,838,000 - - - - 12,394,000 - - - - - - - - - - - - 12,918,000 - - - - 128,543,000 - - - - - - - - - 326,632,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 742,233,000 - 67,446,000 - - 2,021,551,000 - - - - 1,093,820,000 - - - - - - 279,310,000 - - - - 7,174,000 - 23,865,000 583,087,000 - 27,212,000 - 148,117,000 2,958,000 - - - - 148 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 281 Kab. Serang 282 Kota Cilegon 283 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 284 Kab. Bangka 285 Kab. Belitung 286 Kota Pangkal Pinang 287 Kab. Bangka Selatan 288 Kab. Bangka Tengah 289 Kab. Bangka Barat 290 Provinsi Gorontalo 291 Kab. Boalemo 292 Kab. Pohuwato 293 Kab. Gorontalo Utara 294 Provinsi Kepulauan Riau 295 Kab. Natuna 296 Kab. Kepulauan Anambas 297 Kab. Karimun 298 Kab. Lingga 299 Provinsi Papua Barat 300 Kab. Fak Fak (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 10,073,000 312,246,000 6,715,000 208,159,000 12,388,000 293,759,000 19,063,000 493,524,000 4,948,000 116,205,000 12,918,000 384,952,000 128,543,000 3,828,073,000 20,413,000 479,678,000 352,413,000 10,337,160,000 49,364,000 937,920,000 117,595,000 2,939,861,000 22,448,000 561,194,000 4,119,000 102,975,000 809,679,000 25,100,400,000 2,021,551,000 62,669,682,000 1,098,806,000 34,026,574,000 284,178,000 8,771,880,000 7,174,000 222,284,000 641,882,000 38,685,830,000 198,573,000 4,668,744,000 - 149 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 301 Kab. Manokwari - - - - 302 Kab. Sorong - 280,743,000 - - 303 Kab. Raja Ampat - - - - 304 Kab. Sorong Selatan 77,239,000 5,745,000 - - 305 Kab. Teluk Bintuni 1,129,744,000 376,404,000 186,272,678,000 - 306 Kab. Teluk Wondama - 379,200,000 - - 307 Kab. Kaimana 8,647,000 - - - 308 Kab. Tambrauw 3,287,000 - - - 309 Kab. Manokwari Selatan - 724,571,000 - - 310 Provinsi Sulawesi Barat 151,497,000 - - - 311 Kab. Mamuju 138,541,000 - - - 312 Kab. Polewali Mandar - - - - 313 Kab. Pasangkayu 502,763,000 - - - 314 Provinsi Kalimantan Utara 2,089,359,000 1,328,651,000 - - 315 Kab. Bulungan 2,123,716,000 - - - 316 Kab. Malinau 97,200,000 4,846,568,000 - - 317 Kab. Nunukan 4,279,280,000 366,179,000 - - 318 Kab. Tana Tidung 649,895,000 - - - 213,197,624,000 114,478,448,000 1,532,802,076,000 26,161,949,000 JUMLAH NASIONAL - 150 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 301 Kab. Manokwari 302 Kab. Sorong 303 Kab. Raja Ampat 304 Kab. Sorong Selatan 305 Kab. Teluk Bintuni 306 Kab. Teluk Wondama 307 Kab. Kaimana 308 Kab. Tambrauw 309 Kab. Manokwari Selatan 310 Provinsi Sulawesi Barat 311 Kab. Mamuju 312 Kab. Polewali Mandar 313 Kab. Pasangkayu 314 Provinsi Kalimantan Utara 315 Kab. Bulungan 316 Kab. Malinau 317 Kab. Nunukan 318 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 8 9=3+4+5+6+7+8 10 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN 168,699,000 - 168,699,000 - - - 280,743,000 - 6,498,030,000 - 6,498,030,000 - - - 82,984,000 3,863,000 - - 187,778,826,000 56,488,000 - - 379,200,000 - - - 8,647,000 432,000 - - 3,287,000 164,000 56,776,000 - 781,347,000 - - - 151,497,000 2,526,000 - - 138,541,000 7,120,000 14,718,000 - 14,718,000 - - - 502,763,000 25,842,000 16,841,736,000 - 20,259,746,000 58,040,000 15,360,108,000 - 17,483,824,000 103,242,000 21,120,649,000 - 26,064,417,000 4,725,000 - - 4,645,459,000 208,029,000 49,835,842,000 - 50,485,737,000 31,596,000 1,548,108,823,000 359,040,000 3,435,107,960,000 9,486,010,000 - 151 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 301 Kab. Manokwari 302 Kab. Sorong 303 Kab. Raja Ampat 304 Kab. Sorong Selatan 305 Kab. Teluk Bintuni 306 Kab. Teluk Wondama 307 Kab. Kaimana 308 Kab. Tambrauw 309 Kab. Manokwari Selatan 310 Provinsi Sulawesi Barat 311 Kab. Mamuju 312 Kab. Polewali Mandar 313 Kab. Pasangkayu 314 Provinsi Kalimantan Utara 315 Kab. Bulungan 316 Kab. Malinau 317 Kab. Nunukan 318 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 11 12 13 14 15 PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA - - - 6,330,000 - 12,087,000 - - - - - - - 243,740,000 - 248,000 - - - - 16,215,000 6,984,740,000 - - - 16,330,000 - - - - - - - - - - - - - - 31,196,000 - - 2,129,000 - - - - - - - - - - - - - - 562,000 - - - - - - 36,912,000 - - 467,928,000 - - - - 533,404,000 - 201,952,000 - - 733,538,000 - 15,261,000 - - - - - - - 1,730,517,000 - 4,486,044,000 51,442,258,000 876,130,000 51,863,906,000 11,967,000 - 152 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 301 Kab. Manokwari 302 Kab. Sorong 303 Kab. Raja Ampat 304 Kab. Sorong Selatan 305 Kab. Teluk Bintuni 306 Kab. Teluk Wondama 307 Kab. Kaimana 308 Kab. Tambrauw 309 Kab. Manokwari Selatan 310 Provinsi Sulawesi Barat 311 Kab. Mamuju 312 Kab. Polewali Mandar 313 Kab. Pasangkayu 314 Provinsi Kalimantan Utara 315 Kab. Bulungan 316 Kab. Malinau 317 Kab. Nunukan 318 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH 6,330,000 175,029,000 12,087,000 292,830,000 243,740,000 6,741,770,000 4,111,000 87,095,000 7,057,443,000 194,836,269,000 16,330,000 395,530,000 432,000 9,079,000 164,000 3,451,000 33,325,000 814,672,000 2,526,000 154,023,000 7,120,000 145,661,000 562,000 15,280,000 25,842,000 528,605,000 562,880,000 20,822,626,000 636,646,000 18,120,470,000 940,215,000 27,004,632,000 223,290,000 4,868,749,000 1,762,113,000 52,247,850,000 118,166,315,000 3,553,274,275,000 - 153 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 Provinsi Aceh 3,030,350,000 - 56,117,551,000 59,147,901,000 2 Kab. Aceh Barat 275,487,000 - - 275,487,000 3 Kab. Aceh Besar 275,487,000 - - 275,487,000 4 Kab. Aceh Selatan 275,487,000 - - 275,487,000 5 Kab. Aceh Singkil 275,487,000 - - 275,487,000 6 Kab. Aceh Tengah 275,487,000 - - 275,487,000 7 Kab. Aceh Tenggara 275,487,000 - - 275,487,000 8 Kab. Aceh Timur 1,413,381,000 - - 1,413,381,000 9 Kab. Aceh Utara 4,164,950,000 - - 4,164,950,000 10 Kab. Bireuen 275,487,000 - - 275,487,000 11 Kab. Pidie 275,487,000 - - 275,487,000 12 Kab. Simeulue 275,487,000 - - 275,487,000 13 Kota Banda Aceh 275,487,000 - - 275,487,000 14 Kota Sabang 275,487,000 - - 275,487,000 15 Kota Langsa 275,487,000 - - 275,487,000 16 Kota Lhokseumawe 275,487,000 - - 275,487,000 17 Kab. Gayo Lues 275,487,000 - - 275,487,000 18 Kab. Aceh Barat Daya 275,487,000 - - 275,487,000 19 Kab. Aceh Jaya 275,487,000 - - 275,487,000 20 Kab. Nagan Raya 275,487,000 - - 275,487,000 21 Kab. Aceh Tamiang 1,855,205,000 - - 1,855,205,000 22 Kab. Bener Meriah 275,487,000 - - 275,487,000 23 Kab. Pidie Jaya 275,487,000 - - 275,487,000 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah - 154 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kota Lhokseumawe 17 Kab. Gayo Lues 18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Aceh Jaya 20 Kab. Nagan Raya 21 Kab. Aceh Tamiang 22 Kab. Bener Meriah 23 Kab. Pidie Jaya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,263,733,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - 155 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kota Lhokseumawe 17 Kab. Gayo Lues 18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Aceh Jaya 20 Kab. Nagan Raya 21 Kab. Aceh Tamiang 22 Kab. Bener Meriah 23 Kab. Pidie Jaya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 - 59,147,901,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 1,413,381,000 1,263,733,000 5,428,683,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 275,487,000 - 1,855,205,000 - 275,487,000 - 275,487,000 Sub Jumlah JUMLAH - 156 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 24 Kota Subulussalam 275,487,000 - - 275,487,000 25 Provinsi Sumatera Utara 120,834,000 4,028,000 - 124,862,000 26 Kab. Asahan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 27 Kab. Dairi 7,551,000 253,000 - 7,804,000 28 Kab. Deli Serdang 10,733,000 358,000 - 11,091,000 29 Kab. Karo 7,551,000 253,000 - 7,804,000 30 Kab. Labuhanbatu 7,551,000 253,000 - 7,804,000 31 Kab. Langkat 238,486,000 7,949,000 - 246,435,000 32 Kab. Mandailing Natal 7,551,000 253,000 - 7,804,000 33 Kab. Nias 7,551,000 253,000 - 7,804,000 34 Kab. Simalungun 7,551,000 253,000 - 7,804,000 35 Kab. Tapanuli Selatan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 36 Kab. Tapanuli Tengah 7,551,000 253,000 - 7,804,000 37 Kab. Tapanuli Utara 7,551,000 253,000 - 7,804,000 38 Kab. Toba 7,551,000 253,000 - 7,804,000 39 Kota Binjai 7,551,000 253,000 - 7,804,000 40 Kota Medan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 41 Kota Pematang Siantar 7,551,000 253,000 - 7,804,000 42 Kota Sibolga 7,551,000 253,000 - 7,804,000 43 Kota Tanjung Balai 7,551,000 253,000 - 7,804,000 44 Kota Tebing Tinggi 7,551,000 253,000 - 7,804,000 45 Kota Padangsidimpuan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 46 Kab. Pakpak Bharat 7,551,000 253,000 - 7,804,000 - 157 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 24 Kota Subulussalam 25 Provinsi Sumatera Utara 26 Kab. Asahan 27 Kab. Dairi 28 Kab. Deli Serdang 29 Kab. Karo 30 Kab. Labuhanbatu 31 Kab. Langkat 32 Kab. Mandailing Natal 33 Kab. Nias 34 Kab. Simalungun 35 Kab. Tapanuli Selatan 36 Kab. Tapanuli Tengah 37 Kab. Tapanuli Utara 38 Kab. Toba 39 Kota Binjai 40 Kota Medan 41 Kota Pematang Siantar 42 Kota Sibolga 43 Kota Tanjung Balai 44 Kota Tebing Tinggi 45 Kota Padangsidimpuan 46 Kab. Pakpak Bharat (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 24 Kota Subulussalam 25 Provinsi Sumatera Utara 26 Kab. Asahan 27 Kab. Dairi 28 Kab. Deli Serdang 29 Kab. Karo 30 Kab. Labuhanbatu 31 Kab. Langkat 32 Kab. Mandailing Natal 33 Kab. Nias 34 Kab. Simalungun 35 Kab. Tapanuli Selatan 36 Kab. Tapanuli Tengah 37 Kab. Tapanuli Utara 38 Kab. Toba 39 Kota Binjai 40 Kota Medan 41 Kota Pematang Siantar 42 Kota Sibolga 43 Kota Tanjung Balai 44 Kota Tebing Tinggi 45 Kota Padangsidimpuan 46 Kab. Pakpak Bharat (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 275,487,000 - 124,862,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 11,091,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 246,435,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 159 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 47 Kab. Nias Selatan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 48 Kab. Humbang Hasundutan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 49 Kab. Serdang Bedagai 7,551,000 253,000 - 7,804,000 50 Kab. Samosir 7,551,000 253,000 - 7,804,000 51 Kab. Batu Bara 7,551,000 253,000 - 7,804,000 52 Kab. Padang Lawas 7,551,000 253,000 - 7,804,000 53 Kab. Padang Lawas Utara 7,551,000 253,000 - 7,804,000 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 7,551,000 253,000 - 7,804,000 55 Kab. Labuhanbatu Utara 7,551,000 253,000 - 7,804,000 56 Kab. Nias Utara 7,551,000 253,000 - 7,804,000 57 Kab. Nias Barat 7,551,000 253,000 - 7,804,000 58 Kota Gunungsitoli 7,551,000 253,000 - 7,804,000 59 Provinsi Riau 151,547,220,000 5,051,130,000 - 156,598,350,000 60 Kab. Bengkalis 115,701,531,000 3,856,295,000 - 119,557,826,000 61 Kab. Indragiri Hilir 27,554,041,000 918,388,000 - 28,472,429,000 62 Kab. Indragiri Hulu 28,996,738,000 966,475,000 - 29,963,213,000 63 Kab. Kampar 92,073,615,000 3,068,921,000 - 95,142,536,000 64 Kab. Kuantan Singingi 27,554,041,000 918,388,000 - 28,472,429,000 65 Kab. Pelalawan 28,158,938,000 938,546,000 - 29,097,484,000 66 Kab. Rokan Hilir 100,206,771,000 3,339,968,000 - 103,546,739,000 67 Kab. Rokan Hulu 30,658,502,000 1,021,863,000 - 31,680,365,000 68 Kab. Siak 70,859,889,000 2,361,777,000 - 73,221,666,000 69 Kota Dumai 27,554,041,000 918,388,000 - 28,472,429,000 - 160 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 47 Kab. Nias Selatan 48 Kab. Humbang Hasundutan 49 Kab. Serdang Bedagai 50 Kab. Samosir 51 Kab. Batu Bara 52 Kab. Padang Lawas 53 Kab. Padang Lawas Utara 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 55 Kab. Labuhanbatu Utara 56 Kab. Nias Utara 57 Kab. Nias Barat 58 Kota Gunungsitoli 59 Provinsi Riau 60 Kab. Bengkalis 61 Kab. Indragiri Hilir 62 Kab. Indragiri Hulu 63 Kab. Kampar 64 Kab. Kuantan Singingi 65 Kab. Pelalawan 66 Kab. Rokan Hilir 67 Kab. Rokan Hulu 68 Kab. Siak 69 Kota Dumai (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,466,044,000 157,666,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 4,069,148,000 67,751,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 14,296,804,000 238,118,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - 1,721,098,000 28,667,000 - - 161 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 47 Kab. Nias Selatan 48 Kab. Humbang Hasundutan 49 Kab. Serdang Bedagai 50 Kab. Samosir 51 Kab. Batu Bara 52 Kab. Padang Lawas 53 Kab. Padang Lawas Utara 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 55 Kab. Labuhanbatu Utara 56 Kab. Nias Utara 57 Kab. Nias Barat 58 Kota Gunungsitoli 59 Provinsi Riau 60 Kab. Bengkalis 61 Kab. Indragiri Hilir 62 Kab. Indragiri Hulu 63 Kab. Kampar 64 Kab. Kuantan Singingi 65 Kab. Pelalawan 66 Kab. Rokan Hilir 67 Kab. Rokan Hulu 68 Kab. Siak 69 Kota Dumai (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 - 7,804,000 9,623,710,000 166,222,060,000 1,749,765,000 121,307,591,000 1,749,765,000 30,222,194,000 1,749,765,000 31,712,978,000 4,136,899,000 99,279,435,000 1,749,765,000 30,222,194,000 14,534,922,000 43,632,406,000 1,749,765,000 105,296,504,000 1,749,765,000 33,430,130,000 1,749,765,000 74,971,431,000 1,749,765,000 30,222,194,000 - 162 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 70 Kota Pekanbaru 27,554,041,000 918,388,000 - 28,472,429,000 71 Kab. Kepulauan Meranti 29,316,735,000 977,123,000 - 30,293,858,000 72 Provinsi Jambi 14,357,620,000 478,531,000 - 14,836,151,000 73 Kab. Batanghari - - - - 74 Kab. Bungo 2,871,525,000 95,706,000 - 2,967,231,000 75 Kab. Kerinci 2,871,525,000 95,706,000 - 2,967,231,000 76 Kab. Merangin 2,871,525,000 95,706,000 - 2,967,231,000 77 Kab. Muaro Jambi 6,506,240,000 216,863,000 - 6,723,103,000 78 Kab. Sarolangun 6,086,437,000 202,870,000 - 6,289,307,000 79 Kab. Tanjung Jabung Barat 22,146,994,000 738,139,000 - 22,885,133,000 80 Kab. Tanjung Jabung Timur 3,264,132,000 108,780,000 - 3,372,912,000 81 Kab. Tebo 3,534,710,000 117,811,000 - 3,652,521,000 82 Kota Jambi 3,814,741,000 127,147,000 - 3,941,888,000 83 Kota Sungai Penuh 2,871,525,000 95,706,000 - 2,967,231,000 84 Provinsi Sumatera Selatan 63,352,533,000 2,111,694,000 - 65,464,227,000 85 Kab. Lahat 8,483,602,000 282,780,000 - 8,766,382,000 86 Kab. Musi Banyuasin 90,145,835,000 3,004,781,000 - 93,150,616,000 87 Kab. Musi Rawas 14,336,767,000 477,879,000 - 14,814,646,000 88 Kab. Muara Enim 12,477,588,000 415,909,000 - 12,893,497,000 89 Kab. Ogan Komering Ilir 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 90 Kab. Ogan Komering Ulu 10,715,816,000 357,180,000 - 11,072,996,000 91 Kota Palembang 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 92 Kota Prabumulih 11,848,911,000 394,955,000 - 12,243,866,000 - 163 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 70 Kota Pekanbaru 71 Kab. Kepulauan Meranti 72 Provinsi Jambi 73 Kab. Batanghari 74 Kab. Bungo 75 Kab. Kerinci 76 Kab. Merangin 77 Kab. Muaro Jambi 78 Kab. Sarolangun 79 Kab. Tanjung Jabung Barat 80 Kab. Tanjung Jabung Timur 81 Kab. Tebo 82 Kota Jambi 83 Kota Sungai Penuh 84 Provinsi Sumatera Selatan 85 Kab. Lahat 86 Kab. Musi Banyuasin 87 Kab. Musi Rawas 88 Kab. Muara Enim 89 Kab. Ogan Komering Ilir 90 Kab. Ogan Komering Ulu 91 Kota Palembang 92 Kota Prabumulih (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% 313,142,000 7,530,000 - 370,675,000 6,153,000 - 91,817,867,000 1,529,851,000 - 1,350,494,000 22,332,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - 19,149,299,000 327,012,000 - 195,169,694,000 3,252,144,000 - 37,791,592,000 629,708,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - 18,363,574,000 305,969,000 - - - - - - - - - - 1,196,643,000 19,587,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 164 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 70 Kota Pekanbaru 71 Kab. Kepulauan Meranti 72 Provinsi Jambi 73 Kab. Batanghari 74 Kab. Bungo 75 Kab. Kerinci 76 Kab. Merangin 77 Kab. Muaro Jambi 78 Kab. Sarolangun 79 Kab. Tanjung Jabung Barat 80 Kab. Tanjung Jabung Timur 81 Kab. Tebo 82 Kota Jambi 83 Kota Sungai Penuh 84 Provinsi Sumatera Selatan 85 Kab. Lahat 86 Kab. Musi Banyuasin 87 Kab. Musi Rawas 88 Kab. Muara Enim 89 Kab. Ogan Komering Ilir 90 Kab. Ogan Komering Ulu 91 Kota Palembang 92 Kota Prabumulih (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 320,672,000 28,793,101,000 376,828,000 30,670,686,000 93,347,718,000 108,183,869,000 1,372,826,000 1,372,826,000 18,669,543,000 21,636,774,000 18,669,543,000 21,636,774,000 18,669,543,000 21,636,774,000 18,669,543,000 25,392,646,000 19,476,311,000 25,765,618,000 198,421,838,000 221,306,971,000 38,421,300,000 41,794,212,000 18,669,543,000 22,322,064,000 18,669,543,000 22,611,431,000 18,669,543,000 21,636,774,000 - 65,464,227,000 - 8,766,382,000 - 93,150,616,000 1,216,230,000 16,030,876,000 - 12,893,497,000 - 8,183,027,000 - 11,072,996,000 - 8,183,027,000 - 12,243,866,000 - 165 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 93 Kota Pagar Alam 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 94 Kota Lubuk Linggau 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 95 Kab. Banyuasin 8,536,344,000 284,535,000 - 8,820,879,000 96 Kab. Ogan Ilir 8,974,912,000 299,156,000 - 9,274,068,000 97 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 98 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 99 Kab. Empat Lawang 7,919,066,000 263,961,000 - 8,183,027,000 100 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 11,134,345,000 371,134,000 - 11,505,479,000 101 Kab. Musi Rawas Utara 26,550,608,000 885,006,000 - 27,435,614,000 102 Provinsi Lampung 4,089,058,000 136,560,000 - 4,225,618,000 103 Kab. Lampung Barat 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 104 Kab. Lampung Selatan 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 105 Kab. Lampung Tengah 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 106 Kab. Lampung Utara 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 107 Kab. Lampung Timur 7,342,654,000 244,713,000 - 7,587,367,000 108 Kab. Tanggamus 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 109 Kab. Tulang Bawang 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 110 Kab. Way Kanan 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 111 Kota Bandar Lampung 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 112 Kota Metro 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 113 Kab. Pesawaran 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 114 Kab. Pringsewu 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 115 Kab. Mesuji 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 - 166 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 93 Kota Pagar Alam 94 Kota Lubuk Linggau 95 Kab. Banyuasin 96 Kab. Ogan Ilir 97 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 98 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 99 Kab. Empat Lawang 100 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 101 Kab. Musi Rawas Utara 102 Provinsi Lampung 103 Kab. Lampung Barat 104 Kab. Lampung Selatan 105 Kab. Lampung Tengah 106 Kab. Lampung Utara 107 Kab. Lampung Timur 108 Kab. Tanggamus 109 Kab. Tulang Bawang 110 Kab. Way Kanan 111 Kota Bandar Lampung 112 Kota Metro 113 Kab. Pesawaran 114 Kab. Pringsewu 115 Kab. Mesuji (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 93 Kota Pagar Alam 94 Kota Lubuk Linggau 95 Kab. Banyuasin 96 Kab. Ogan Ilir 97 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 98 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 99 Kab. Empat Lawang 100 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 101 Kab. Musi Rawas Utara 102 Provinsi Lampung 103 Kab. Lampung Barat 104 Kab. Lampung Selatan 105 Kab. Lampung Tengah 106 Kab. Lampung Utara 107 Kab. Lampung Timur 108 Kab. Tanggamus 109 Kab. Tulang Bawang 110 Kab. Way Kanan 111 Kota Bandar Lampung 112 Kota Metro 113 Kab. Pesawaran 114 Kab. Pringsewu 115 Kab. Mesuji (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 8,183,027,000 - 8,183,027,000 - 8,820,879,000 - 9,274,068,000 - 8,183,027,000 - 8,183,027,000 - 8,183,027,000 - 11,505,479,000 - 27,435,614,000 - 4,225,618,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 7,587,367,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 599,193,000 - 168 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 116 Kab. Tulang Bawang Barat 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 117 Kab. Pesisir Barat 579,888,000 19,305,000 - 599,193,000 118 Provinsi DKI Jakarta 38,262,054,000 1,275,359,000 - 39,537,413,000 119 Provinsi Jawa Barat 29,547,750,000 998,581,000 - 30,546,331,000 120 Kab. Bandung 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 121 Kab. Bekasi 2,650,018,000 87,821,000 - 2,737,839,000 122 Kab. Bogor 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 123 Kab. Ciamis 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 124 Kab. Cianjur 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 125 Kab. Cirebon 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 126 Kab. Garut 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 127 Kab. Indramayu 11,813,813,000 393,230,000 - 12,207,043,000 128 Kab. Karawang 4,728,115,000 157,040,000 - 4,885,155,000 129 Kab. Kuningan 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 130 Kab. Majalengka 2,244,839,000 74,317,000 - 2,319,156,000 131 Kab. Purwakarta 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 132 Kab. Subang 5,048,940,000 167,736,000 - 5,216,676,000 133 Kab. Sukabumi 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 134 Kab. Sumedang 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 135 Kab. Tasikmalaya 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 136 Kota Bandung 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 137 Kota Bekasi 2,469,706,000 81,812,000 - 2,551,518,000 138 Kota Bogor 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 - 169 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 116 Kab. Tulang Bawang Barat 117 Kab. Pesisir Barat 118 Provinsi DKI Jakarta 119 Provinsi Jawa Barat 120 Kab. Bandung 121 Kab. Bekasi 122 Kab. Bogor 123 Kab. Ciamis 124 Kab. Cianjur 125 Kab. Cirebon 126 Kab. Garut 127 Kab. Indramayu 128 Kab. Karawang 129 Kab. Kuningan 130 Kab. Majalengka 131 Kab. Purwakarta 132 Kab. Subang 133 Kab. Sukabumi 134 Kab. Sumedang 135 Kab. Tasikmalaya 136 Kota Bandung 137 Kota Bekasi 138 Kota Bogor (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 626,008,000 10,479,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 116 Kab. Tulang Bawang Barat 117 Kab. Pesisir Barat 118 Provinsi DKI Jakarta 119 Provinsi Jawa Barat 120 Kab. Bandung 121 Kab. Bekasi 122 Kab. Bogor 123 Kab. Ciamis 124 Kab. Cianjur 125 Kab. Cirebon 126 Kab. Garut 127 Kab. Indramayu 128 Kab. Karawang 129 Kab. Kuningan 130 Kab. Majalengka 131 Kab. Purwakarta 132 Kab. Subang 133 Kab. Sukabumi 134 Kab. Sumedang 135 Kab. Tasikmalaya 136 Kota Bandung 137 Kota Bekasi 138 Kota Bogor (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 599,193,000 - 599,193,000 - 39,537,413,000 - 30,546,331,000 - 2,287,614,000 - 2,737,839,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 12,207,043,000 636,487,000 5,521,642,000 - 2,287,614,000 - 2,319,156,000 - 2,287,614,000 - 5,216,676,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,551,518,000 - 2,287,614,000 - 171 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 139 Kota Cirebon 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 140 Kota Depok 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 141 Kota Sukabumi 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 142 Kota Tasikmalaya 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 143 Kota Cimahi 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 144 Kota Banjar 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 145 Kab. Bandung Barat 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 146 Kab. Pangandaran 2,214,315,000 73,299,000 - 2,287,614,000 147 Provinsi Jawa Tengah 534,895,000 17,829,000 - 552,724,000 148 Kab. Banjarnegara 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 149 Kab. Banyumas 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 150 Kab. Batang 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 151 Kab. Blora 1,071,209,000 35,706,000 - 1,106,915,000 152 Kab. Boyolali 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 153 Kab. Brebes 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 154 Kab. Cilacap 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 155 Kab. Demak 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 156 Kab. Grobogan 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 157 Kab. Jepara 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 158 Kab. Karanganyar 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 159 Kab. Kebumen 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 160 Kab. Kendal 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 161 Kab. Klaten 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 - 172 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 139 Kota Cirebon 140 Kota Depok 141 Kota Sukabumi 142 Kota Tasikmalaya 143 Kota Cimahi 144 Kota Banjar 145 Kab. Bandung Barat 146 Kab. Pangandaran 147 Provinsi Jawa Tengah 148 Kab. Banjarnegara 149 Kab. Banyumas 150 Kab. Batang 151 Kab. Blora 152 Kab. Boyolali 153 Kab. Brebes 154 Kab. Cilacap 155 Kab. Demak 156 Kab. Grobogan 157 Kab. Jepara 158 Kab. Karanganyar 159 Kab. Kebumen 160 Kab. Kendal 161 Kab. Klaten (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 139 Kota Cirebon 140 Kota Depok 141 Kota Sukabumi 142 Kota Tasikmalaya 143 Kota Cimahi 144 Kota Banjar 145 Kab. Bandung Barat 146 Kab. Pangandaran 147 Provinsi Jawa Tengah 148 Kab. Banjarnegara 149 Kab. Banyumas 150 Kab. Batang 151 Kab. Blora 152 Kab. Boyolali 153 Kab. Brebes 154 Kab. Cilacap 155 Kab. Demak 156 Kab. Grobogan 157 Kab. Jepara 158 Kab. Karanganyar 159 Kab. Kebumen 160 Kab. Kendal 161 Kab. Klaten (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 2,287,614,000 - 552,724,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 1,106,915,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 174 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 162 Kab. Kudus 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 163 Kab. Magelang 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 164 Kab. Pati 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 165 Kab. Pekalongan 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 166 Kab. Pemalang 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 167 Kab. Purbalingga 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 168 Kab. Purworejo 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 169 Kab. Rembang 15,487,000 514,000 - 16,001,000 170 Kab. Semarang 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 171 Kab. Sragen 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 172 Kab. Sukoharjo 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 173 Kab. Tegal 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 174 Kab. Temanggung 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 175 Kab. Wonogiri 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 176 Kab. Wonosobo 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 177 Kota Magelang 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 178 Kota Pekalongan 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 179 Kota Salatiga 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 180 Kota Semarang 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 181 Kota Surakarta 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 182 Kota Tegal 31,465,000 1,050,000 - 32,515,000 183 Provinsi Jawa Timur 223,373,368,000 7,446,236,000 - 230,819,604,000 184 Kab. Bangkalan 12,169,605,000 405,705,000 - 12,575,310,000 - 175 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 162 Kab. Kudus 163 Kab. Magelang 164 Kab. Pati 165 Kab. Pekalongan 166 Kab. Pemalang 167 Kab. Purbalingga 168 Kab. Purworejo 169 Kab. Rembang 170 Kab. Semarang 171 Kab. Sragen 172 Kab. Sukoharjo 173 Kab. Tegal 174 Kab. Temanggung 175 Kab. Wonogiri 176 Kab. Wonosobo 177 Kota Magelang 178 Kota Pekalongan 179 Kota Salatiga 180 Kota Semarang 181 Kota Surakarta 182 Kota Tegal 183 Provinsi Jawa Timur 184 Kab. Bangkalan (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49,166,984,000 839,769,000 - 2,620,531,000 43,122,000 - - 176 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 162 Kab. Kudus 163 Kab. Magelang 164 Kab. Pati 165 Kab. Pekalongan 166 Kab. Pemalang 167 Kab. Purbalingga 168 Kab. Purworejo 169 Kab. Rembang 170 Kab. Semarang 171 Kab. Sragen 172 Kab. Sukoharjo 173 Kab. Tegal 174 Kab. Temanggung 175 Kab. Wonogiri 176 Kab. Wonosobo 177 Kota Magelang 178 Kota Pekalongan 179 Kota Salatiga 180 Kota Semarang 181 Kota Surakarta 182 Kota Tegal 183 Provinsi Jawa Timur 184 Kab. Bangkalan (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 16,001,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 - 32,515,000 50,006,753,000 280,826,357,000 2,663,653,000 15,238,963,000 - 177 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 185 Kab. Banyuwangi 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 186 Kab. Blitar 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 187 Kab. Bojonegoro 438,233,991,000 14,606,289,000 - 452,840,280,000 188 Kab. Bondowoso 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 189 Kab. Gresik 18,837,472,000 627,839,000 - 19,465,311,000 190 Kab. Jember 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 191 Kab. Jombang 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 192 Kab. Kediri 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 193 Kab. Lamongan 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 194 Kab. Lumajang 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 195 Kab. Madiun 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 196 Kab. Magetan 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 197 Kab. Malang 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 198 Kab. Mojokerto 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 199 Kab. Nganjuk 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 200 Kab. Ngawi 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 201 Kab. Pacitan 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 202 Kab. Pamekasan 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 203 Kab. Pasuruan 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 204 Kab. Ponorogo 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 205 Kab. Probolinggo 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 206 Kab. Sampang 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 207 Kab. Sidoarjo 10,299,165,000 343,231,000 - 10,642,396,000 - 178 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 185 Kab. Banyuwangi 186 Kab. Blitar 187 Kab. Bojonegoro 188 Kab. Bondowoso 189 Kab. Gresik 190 Kab. Jember 191 Kab. Jombang 192 Kab. Kediri 193 Kab. Lamongan 194 Kab. Lumajang 195 Kab. Madiun 196 Kab. Magetan 197 Kab. Malang 198 Kab. Mojokerto 199 Kab. Nganjuk 200 Kab. Ngawi 201 Kab. Pacitan 202 Kab. Pamekasan 203 Kab. Pasuruan 204 Kab. Ponorogo 205 Kab. Probolinggo 206 Kab. Sampang 207 Kab. Sidoarjo (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - - - - 2,569,885,000 42,277,000 - 6,220,675,000 103,389,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - - - - - 179 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 185 Kab. Banyuwangi 186 Kab. Blitar 187 Kab. Bojonegoro 188 Kab. Bondowoso 189 Kab. Gresik 190 Kab. Jember 191 Kab. Jombang 192 Kab. Kediri 193 Kab. Lamongan 194 Kab. Lumajang 195 Kab. Madiun 196 Kab. Magetan 197 Kab. Malang 198 Kab. Mojokerto 199 Kab. Nganjuk 200 Kab. Ngawi 201 Kab. Pacitan 202 Kab. Pamekasan 203 Kab. Pasuruan 204 Kab. Ponorogo 205 Kab. Probolinggo 206 Kab. Sampang 207 Kab. Sidoarjo (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 - 452,840,280,000 2,612,162,000 15,086,146,000 6,324,064,000 25,789,375,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 - 10,642,396,000 - 180 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 208 Kab. Situbondo 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 209 Kab. Sumenep 2,058,155,000 66,226,000 - 2,124,381,000 210 Kab. Trenggalek 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 211 Kab. Tuban 11,631,355,000 387,635,000 - 12,018,990,000 212 Kab. Tulungagung 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 213 Kota Blitar 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 214 Kota Kediri 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 215 Kota Madiun 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 216 Kota Malang 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 217 Kota Mojokerto 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 218 Kota Pasuruan 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 219 Kota Probolinggo 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 220 Kota Surabaya 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 221 Kota Batu 12,071,668,000 402,316,000 - 12,473,984,000 222 Provinsi Kalimantan Selatan 1,215,079,000 40,501,000 - 1,255,580,000 223 Kab. Banjar 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 224 Kab. Barito Kuala 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 225 Kab. Hulu Sungai Selatan 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 226 Kab. Hulu Sungai Tengah 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 227 Kab. Hulu Sungai Utara 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 228 Kab. Kotabaru 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 229 Kab. Tabalong 2,430,160,000 81,005,000 - 2,511,165,000 230 Kab. Tanah Laut 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 - 181 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 208 Kab. Situbondo 209 Kab. Sumenep 210 Kab. Trenggalek 211 Kab. Tuban 212 Kab. Tulungagung 213 Kota Blitar 214 Kota Kediri 215 Kota Madiun 216 Kota Malang 217 Kota Mojokerto 218 Kota Pasuruan 219 Kota Probolinggo 220 Kota Surabaya 221 Kota Batu 222 Provinsi Kalimantan Selatan 223 Kab. Banjar 224 Kab. Barito Kuala 225 Kab. Hulu Sungai Selatan 226 Kab. Hulu Sungai Tengah 227 Kab. Hulu Sungai Utara 228 Kab. Kotabaru 229 Kab. Tabalong 230 Kab. Tanah Laut (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% 2,569,885,000 42,277,000 - 4,259,136,000 70,423,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,834,667,000 46,691,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - 2,569,885,000 42,277,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 208 Kab. Situbondo 209 Kab. Sumenep 210 Kab. Trenggalek 211 Kab. Tuban 212 Kab. Tulungagung 213 Kota Blitar 214 Kota Kediri 215 Kota Madiun 216 Kota Malang 217 Kota Mojokerto 218 Kota Pasuruan 219 Kota Probolinggo 220 Kota Surabaya 221 Kota Batu 222 Provinsi Kalimantan Selatan 223 Kab. Banjar 224 Kab. Barito Kuala 225 Kab. Hulu Sungai Selatan 226 Kab. Hulu Sungai Tengah 227 Kab. Hulu Sungai Utara 228 Kab. Kotabaru 229 Kab. Tabalong 230 Kab. Tanah Laut (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 2,612,162,000 15,086,146,000 4,329,559,000 6,453,940,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,881,358,000 14,900,348,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 2,612,162,000 15,086,146,000 - 1,255,580,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 2,511,165,000 - 209,265,000 - 183 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 231 Kab. Tapin 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 232 Kota Banjarbaru 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 233 Kota Banjarmasin 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 234 Kab. Balangan 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 235 Kab. Tanah Bumbu 202,514,000 6,751,000 - 209,265,000 236 Provinsi Kalimantan Timur 18,905,811,000 643,382,000 - 19,549,193,000 237 Kab. Berau 3,757,136,000 123,876,000 - 3,881,012,000 238 Kab. Kutai Kartanegara 10,448,889,000 346,799,000 - 10,795,688,000 239 Kab. Kutai Barat 3,757,136,000 123,876,000 - 3,881,012,000 240 Kab. Kutai Timur 1,793,124,000 58,407,000 - 1,851,531,000 241 Kab. Paser 4,165,854,000 137,500,000 - 4,303,354,000 242 Kota Balikpapan 3,757,136,000 123,876,000 - 3,881,012,000 243 Kota Bontang 1,226,092,000 39,502,000 - 1,265,594,000 244 Kota Samarinda 4,090,919,000 135,001,000 - 4,225,920,000 245 Kab. Penajam Paser Utara - - - - 246 Kab. Mahakam Ulu 3,757,136,000 123,876,000 - 3,881,012,000 247 Provinsi Sulawesi Tengah 11,560,461,000 385,336,000 - 11,945,797,000 248 Kab. Banggai 23,242,839,000 774,736,000 - 24,017,575,000 249 Kab. Banggai Kepulauan 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 250 Kab. Buol 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 251 Kab. Toli Toli 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 252 Kab. Donggala 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 253 Kab. Morowali 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 - 184 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 231 Kab. Tapin 232 Kota Banjarbaru 233 Kota Banjarmasin 234 Kab. Balangan 235 Kab. Tanah Bumbu 236 Provinsi Kalimantan Timur 237 Kab. Berau 238 Kab. Kutai Kartanegara 239 Kab. Kutai Barat 240 Kab. Kutai Timur 241 Kab. Paser 242 Kota Balikpapan 243 Kota Bontang 244 Kota Samarinda 245 Kab. Penajam Paser Utara 246 Kab. Mahakam Ulu 247 Provinsi Sulawesi Tengah 248 Kab. Banggai 249 Kab. Banggai Kepulauan 250 Kab. Buol 251 Kab. Toli Toli 252 Kab. Donggala 253 Kab. Morowali (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% - - - - - - - - - - - - - - - 98,614,827,000 1,664,368,000 - 20,471,592,000 338,853,000 - 109,762,475,000 1,826,550,000 - 20,471,592,000 338,853,000 - 21,411,540,000 370,248,000 - 20,471,592,000 338,853,000 - 20,471,592,000 338,853,000 - 10,151,164,000 166,801,000 - 20,463,803,000 338,722,000 - 2,030,473,000 31,401,000 - 20,471,592,000 338,853,000 - 185,216,104,000 3,086,567,000 - 370,432,208,000 6,173,132,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - - 185 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 231 Kab. Tapin 232 Kota Banjarbaru 233 Kota Banjarmasin 234 Kab. Balangan 235 Kab. Tanah Bumbu 236 Provinsi Kalimantan Timur 237 Kab. Berau 238 Kab. Kutai Kartanegara 239 Kab. Kutai Barat 240 Kab. Kutai Timur 241 Kab. Paser 242 Kota Balikpapan 243 Kota Bontang 244 Kota Samarinda 245 Kab. Penajam Paser Utara 246 Kab. Mahakam Ulu 247 Provinsi Sulawesi Tengah 248 Kab. Banggai 249 Kab. Banggai Kepulauan 250 Kab. Buol 251 Kab. Toli Toli 252 Kab. Donggala 253 Kab. Morowali (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 - 209,265,000 100,279,195,000 119,828,388,000 20,810,445,000 24,691,457,000 111,589,025,000 122,384,713,000 20,810,445,000 24,691,457,000 21,781,788,000 23,633,319,000 20,810,445,000 25,113,799,000 20,810,445,000 24,691,457,000 10,317,965,000 11,583,559,000 20,802,525,000 25,028,445,000 2,061,874,000 2,061,874,000 20,810,445,000 24,691,457,000 188,302,671,000 200,248,468,000 376,605,340,000 400,622,915,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 - 186 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 254 Kab. Poso 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 255 Kota Palu 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 256 Kab. Parigi Moutong 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 257 Kab. Tojo Una Una 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 258 Kab. Sigi 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 259 Kab. Banggai Laut 1,926,743,000 64,222,000 - 1,990,965,000 260 Kab. Morowali Utara 1,804,828,000 60,158,000 - 1,864,986,000 261 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 916,057,000 31,143,000 - 947,200,000 262 Kab. Bangka 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 263 Kab. Belitung 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 264 Kota Pangkal Pinang 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 265 Kab. Bangka Selatan 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 266 Kab. Bangka Tengah 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 267 Kab. Bangka Barat 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 268 Kab. Belitung Timur 261,730,000 8,636,000 - 270,366,000 269 Provinsi Kepulauan Riau 58,838,435,000 1,959,404,000 - 60,797,839,000 270 Kab. Natuna 86,511,701,000 2,883,978,000 - 89,395,679,000 271 Kab. Kepulauan Anambas 55,696,645,000 1,856,812,000 - 57,553,457,000 272 Kab. Karimun 19,745,748,000 658,453,000 - 20,404,201,000 273 Kota Batam 19,745,748,000 658,453,000 - 20,404,201,000 274 Kota Tanjung Pinang 19,745,748,000 658,453,000 - 20,404,201,000 275 Kab. Lingga 19,745,748,000 658,453,000 - 20,404,201,000 276 Kab. Bintan 19,745,748,000 658,453,000 - 20,404,201,000 - 187 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 254 Kab. Poso 255 Kota Palu 256 Kab. Parigi Moutong 257 Kab. Tojo Una Una 258 Kab. Sigi 259 Kab. Banggai Laut 260 Kab. Morowali Utara 261 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 262 Kab. Bangka 263 Kab. Belitung 264 Kota Pangkal Pinang 265 Kab. Bangka Selatan 266 Kab. Bangka Tengah 267 Kab. Bangka Barat 268 Kab. Belitung Timur 269 Provinsi Kepulauan Riau 270 Kab. Natuna 271 Kab. Kepulauan Anambas 272 Kab. Karimun 273 Kota Batam 274 Kota Tanjung Pinang 275 Kab. Lingga 276 Kab. Bintan (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - 30,869,351,000 514,429,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141,366,841,000 2,388,595,000 - 86,832,729,000 1,442,109,000 - 66,300,387,000 1,099,931,000 - 42,345,988,000 700,723,000 - 42,345,988,000 700,723,000 - 42,345,988,000 700,723,000 - 42,345,988,000 700,723,000 - 42,345,988,000 700,723,000 - - 188 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 254 Kab. Poso 255 Kota Palu 256 Kab. Parigi Moutong 257 Kab. Tojo Una Una 258 Kab. Sigi 259 Kab. Banggai Laut 260 Kab. Morowali Utara 261 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 262 Kab. Bangka 263 Kab. Belitung 264 Kota Pangkal Pinang 265 Kab. Bangka Selatan 266 Kab. Bangka Tengah 267 Kab. Bangka Barat 268 Kab. Belitung Timur 269 Provinsi Kepulauan Riau 270 Kab. Natuna 271 Kab. Kepulauan Anambas 272 Kab. Karimun 273 Kota Batam 274 Kota Tanjung Pinang 275 Kab. Lingga 276 Kab. Bintan (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,374,745,000 31,383,780,000 33,248,766,000 - 947,200,000 - 270,366,000 - 270,366,000 - 270,366,000 - 270,366,000 - 270,366,000 - 270,366,000 - 270,366,000 143,755,436,000 204,553,275,000 88,274,838,000 177,670,517,000 67,400,318,000 124,953,775,000 43,046,711,000 63,450,912,000 43,046,711,000 63,450,912,000 43,046,711,000 63,450,912,000 43,046,711,000 63,450,912,000 43,046,711,000 63,450,912,000 - 189 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 277 Provinsi Papua Barat 4,049,408,000 - 75,659,323,000 79,708,731,000 278 Kab. Fak Fak 674,902,000 - - 674,902,000 279 Kab. Manokwari 674,902,000 - - 674,902,000 280 Kab. Sorong 16,563,166,000 - - 16,563,166,000 281 Kota Sorong 674,902,000 - - 674,902,000 282 Kab. Raja Ampat 674,902,000 - - 674,902,000 283 Kab. Sorong Selatan 674,902,000 - - 674,902,000 284 Kab. Teluk Bintuni - - - - 285 Kab. Teluk Wondama 674,902,000 - - 674,902,000 286 Kab. Kaimana 674,902,000 - - 674,902,000 287 Kab. Maybrat 674,902,000 - - 674,902,000 288 Kab. Tambrauw 674,902,000 - - 674,902,000 289 Kab. Manokwari Selatan 674,902,000 - - 674,902,000 290 Kab. Pegunungan Arfak 674,902,000 - - 674,902,000 291 Provinsi Kalimantan Utara 3,807,607,000 126,916,000 - 3,934,523,000 292 Kab. Bulungan 4,518,737,000 150,621,000 - 4,669,358,000 293 Kab. Malinau 1,903,804,000 63,458,000 - 1,967,262,000 294 Kab. Nunukan 2,678,887,000 89,294,000 - 2,768,181,000 295 Kota Tarakan 4,225,196,000 140,835,000 - 4,366,031,000 296 Kab. Tana Tidung 1,903,804,000 63,458,000 - 1,967,262,000 2,905,009,137,000 95,358,140,000 131,776,874,000 3,132,144,151,000 JUMLAH NASIONAL - 190 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 277 Provinsi Papua Barat 278 Kab. Fak Fak 279 Kab. Manokwari 280 Kab. Sorong 281 Kota Sorong 282 Kab. Raja Ampat 283 Kab. Sorong Selatan 284 Kab. Teluk Bintuni 285 Kab. Teluk Wondama 286 Kab. Kaimana 287 Kab. Maybrat 288 Kab. Tambrauw 289 Kab. Manokwari Selatan 290 Kab. Pegunungan Arfak 291 Provinsi Kalimantan Utara 292 Kab. Bulungan 293 Kab. Malinau 294 Kab. Nunukan 295 Kota Tarakan 296 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 30% 109,172,359,000 - 729,579,065,000 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 14,512,250,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 224,894,321,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 18,195,393,000 - - 24,850,000 410,000 - - - - 12,425,000 205,000 - - - - 125,901,000 2,094,000 - - - - 3,012,527,350,000 41,057,869,000 729,579,065,000 - 191 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 277 Provinsi Papua Barat 278 Kab. Fak Fak 279 Kab. Manokwari 280 Kab. Sorong 281 Kota Sorong 282 Kab. Raja Ampat 283 Kab. Sorong Selatan 284 Kab. Teluk Bintuni 285 Kab. Teluk Wondama 286 Kab. Kaimana 287 Kab. Maybrat 288 Kab. Tambrauw 289 Kab. Manokwari Selatan 290 Kab. Pegunungan Arfak 291 Provinsi Kalimantan Utara 292 Kab. Bulungan 293 Kab. Malinau 294 Kab. Nunukan 295 Kota Tarakan 296 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) GAS BUMI 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 838,751,424,000 918,460,155,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 14,512,250,000 31,075,416,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 224,894,321,000 224,894,321,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 18,195,393,000 18,870,295,000 25,260,000 3,959,783,000 - 4,669,358,000 12,630,000 1,979,892,000 - 2,768,181,000 127,995,000 4,494,026,000 - 1,967,262,000 3,783,164,284,000 6,915,308,435,000 - 192 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh - 56,583,210,000 56,583,210,000 2 Kab. Aceh Barat - 86,491,180,000 86,491,180,000 3 Kab. Aceh Besar 65,009,000 5,102,987,000 5,167,996,000 4 Kab. Aceh Selatan - 5,004,566,000 5,004,566,000 5 Kab. Aceh Singkil - 5,143,929,000 5,143,929,000 6 Kab. Aceh Tengah 58,084,000 5,143,929,000 5,202,013,000 7 Kab. Aceh Tenggara - 5,143,929,000 5,143,929,000 8 Kab. Aceh Timur - 5,143,929,000 5,143,929,000 9 Kab. Aceh Utara - 5,143,929,000 5,143,929,000 10 Kab. Bireuen - 5,143,929,000 5,143,929,000 11 Kab. Pidie - 4,728,571,000 4,728,571,000 12 Kab. Simeulue - 5,143,929,000 5,143,929,000 13 Kota Banda Aceh - 5,143,929,000 5,143,929,000 14 Kota Sabang - 5,143,929,000 5,143,929,000 15 Kota Langsa - 5,143,929,000 5,143,929,000 16 Kota Lhokseumawe - 5,143,929,000 5,143,929,000 17 Kab. Gayo Lues - 5,143,929,000 5,143,929,000 18 Kab. Aceh Barat Daya - 7,473,771,000 7,473,771,000 19 Kab. Aceh Jaya - 5,143,929,000 5,143,929,000 20 Kab. Nagan Raya - 29,678,611,000 29,678,611,000 21 Kab. Aceh Tamiang 21,931,000 5,143,929,000 5,165,860,000 22 Kab. Bener Meriah - 5,143,929,000 5,143,929,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 193 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kab. Pidie Jaya - 5,143,929,000 5,143,929,000 24 Kota Subulussalam 149,132,000 5,143,929,000 5,293,061,000 25 Kab. Asahan 1,488,000 - 1,488,000 26 Kab. Deli Serdang 1,193,000 - 1,193,000 27 Kab. Labuhanbatu 145,000 - 145,000 28 Kab. Langkat 11,982,000 - 11,982,000 29 Kab. Simalungun 686,000 - 686,000 30 Kab. Toba 328,000 - 328,000 31 Kab. Serdang Bedagai 62,000 - 62,000 32 Kab. Padang Lawas Utara 949,000 - 949,000 33 Kab. Labuhanbatu Selatan 557,000 - 557,000 34 Kab. Nias Utara 113,000 - 113,000 35 Provinsi Sumatera Barat - 4,978,444,000 4,978,444,000 36 Kab. Lima Puluh Kota 74,381,000 95,255,000 169,636,000 37 Kab. Agam - 553,160,000 553,160,000 38 Kab. Kepulauan Mentawai - 553,160,000 553,160,000 39 Kab. Padang Pariaman 2,691,000 553,160,000 555,851,000 40 Kab. Pasaman 348,000 553,160,000 553,508,000 41 Kab. Pesisir Selatan - 803,922,000 803,922,000 42 Kab. Sijunjung - 502,500,000 502,500,000 43 Kab. Solok 137,431,000 1,199,071,000 1,336,502,000 44 Kab. Tanah Datar - 431,765,000 431,765,000 - 194 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kota Bukit Tinggi - 553,160,000 553,160,000 46 Kota Padang Panjang - 553,160,000 553,160,000 47 Kota Padang 52,618,000 553,160,000 605,778,000 48 Kota Payakumbuh - 553,160,000 553,160,000 49 Kota Sawahlunto - 6,712,456,000 6,712,456,000 50 Kota Solok - 553,160,000 553,160,000 51 Kota Pariaman - 553,160,000 553,160,000 52 Kab. Pasaman Barat - 553,160,000 553,160,000 53 Kab. Dharmasraya - 2,303,563,000 2,303,563,000 54 Kab. Solok Selatan - 423,818,000 423,818,000 55 Provinsi Riau - 18,262,047,000 18,262,047,000 56 Kab. Bengkalis 262,143,000 3,320,371,000 3,582,514,000 57 Kab. Indragiri Hilir - 26,936,103,000 26,936,103,000 58 Kab. Indragiri Hulu - 13,735,639,000 13,735,639,000 59 Kab. Kampar - 3,320,371,000 3,320,371,000 60 Kab. Kuantan Singingi 103,461,000 6,392,244,000 6,495,705,000 61 Kab. Pelalawan - 3,320,371,000 3,320,371,000 62 Kab. Rokan Hilir - 3,320,371,000 3,320,371,000 63 Kab. Rokan Hulu - 3,320,371,000 3,320,371,000 64 Kab. Siak 651,000 3,320,371,000 3,321,022,000 65 Kota Dumai 10,544,000 3,320,371,000 3,330,915,000 66 Kota Pekanbaru - 3,320,371,000 3,320,371,000 - 195 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Provinsi Jambi - 4,237,013,000 4,237,013,000 68 Kab. Batanghari - 19,222,707,000 19,222,707,000 69 Kab. Kerinci 178,000 847,403,000 847,581,000 70 Kab. Merangin - 847,403,000 847,403,000 71 Kab. Muaro Jambi 66,923,000 856,280,000 923,203,000 72 Kab. Tanjung Jabung Barat 140,465,000 3,806,907,000 3,947,372,000 73 Kab. Tanjung Jabung Timur 43,066,000 847,403,000 890,469,000 74 Kab. Tebo - 12,501,043,000 12,501,043,000 75 Kota Jambi - 847,403,000 847,403,000 76 Kota Sungai Penuh - 847,403,000 847,403,000 77 Provinsi Sumatera Selatan - 403,244,255,000 403,244,255,000 78 Kab. Lahat - 518,987,715,000 518,987,715,000 79 Kab. Musi Banyuasin 10,869,260,000 99,046,712,000 109,915,972,000 80 Kab. Musi Rawas - 46,117,671,000 46,117,671,000 81 Kab. Muara Enim - 209,234,628,000 209,234,628,000 82 Kab. Ogan Komering Ilir 743,175,000 50,405,534,000 51,148,709,000 83 Kab. Ogan Komering Ulu - 47,468,592,000 47,468,592,000 84 Kota Palembang 69,263,000 50,405,534,000 50,474,797,000 85 Kota Prabumulih - 50,405,534,000 50,405,534,000 86 Kota Pagar Alam - 50,405,534,000 50,405,534,000 87 Kota Lubuk Linggau - 50,405,534,000 50,405,534,000 88 Kab. Banyuasin - 55,390,450,000 55,390,450,000 - 196 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Ogan Ilir 288,000 50,405,534,000 50,405,822,000 90 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4,953,000 50,396,648,000 50,401,601,000 91 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 50,405,534,000 50,405,534,000 92 Kab. Empat Lawang - 50,405,534,000 50,405,534,000 93 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 54,903,034,000 54,903,034,000 94 Kab. Musi Rawas Utara 912,725,000 127,089,437,000 128,002,162,000 95 Provinsi Bengkulu - 11,606,800,000 11,606,800,000 96 Kab. Bengkulu Selatan 1,260,000 2,579,290,000 2,580,550,000 97 Kab. Bengkulu Utara - 38,320,737,000 38,320,737,000 98 Kab. Rejang Lebong 252,000 2,579,290,000 2,579,542,000 99 Kota Bengkulu - 2,579,290,000 2,579,290,000 100 Kab. Kaur - 2,367,381,000 2,367,381,000 101 Kab. Seluma - 2,085,613,000 2,085,613,000 102 Kab. Mukomuko 1,543,000 2,579,290,000 2,580,833,000 103 Kab. Lebong - 1,905,002,000 1,905,002,000 104 Kab. Kepahiang 1,595,000 2,579,290,000 2,580,885,000 105 Kab. Lampung Tengah 3,389,000 - 3,389,000 106 Kab. Lampung Utara 12,246,000 - 12,246,000 107 Kab. Lampung Timur 1,365,000 - 1,365,000 108 Kota Bandar Lampung 916,000 - 916,000 109 Kab. Pesawaran 104,915,000 - 104,915,000 110 Kab. Pringsewu 3,051,000 - 3,051,000 - 197 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Mesuji 368,330,000 - 368,330,000 112 Kab. Pesisir Barat 4,413,000 - 4,413,000 113 Kab. Bandung 16,404,000 - 16,404,000 114 Kab. Bekasi 6,183,000 - 6,183,000 115 Kab. Indramayu 1,783,000 - 1,783,000 116 Kab. Karawang 3,031,000 - 3,031,000 117 Kab. Kuningan 8,043,000 - 8,043,000 118 Kab. Majalengka 695,000 - 695,000 119 Kab. Purwakarta 22,148,000 - 22,148,000 120 Kab. Subang 11,191,000 - 11,191,000 121 Kab. Sukabumi - 3,133,295,000 3,133,295,000 122 Kab. Sumedang 13,614,000 - 13,614,000 123 Kab. Tasikmalaya 23,081,000 - 23,081,000 124 Kota Tasikmalaya 2,563,000 - 2,563,000 125 Kab. Bandung Barat 20,915,000 - 20,915,000 126 Kab. Pangandaran 1,102,000 - 1,102,000 127 Kab. Banjarnegara 2,079,000 - 2,079,000 128 Kab. Boyolali 1,557,000 - 1,557,000 129 Kab. Jepara 33,580,000 - 33,580,000 130 Kab. Karanganyar 153,000 - 153,000 131 Kab. Kebumen 2,992,000 - 2,992,000 132 Kab. Klaten 835,000 - 835,000 - 198 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kab. Pati 1,306,000 - 1,306,000 134 Kab. Purworejo 4,992,000 - 4,992,000 135 Kab. Semarang 28,000 - 28,000 136 Kab. Sragen 297,000 - 297,000 137 Kab. Sukoharjo 119,000 - 119,000 138 Kab. Wonosobo 129,000 - 129,000 139 Kab. Bantul 83,000 - 83,000 140 Kab. Gunungkidul 1,907,000 - 1,907,000 141 Kab. Sleman 6,708,000 - 6,708,000 142 Provinsi Jawa Timur 180,003,000 - 180,003,000 143 Kab. Bangkalan 2,053,000 - 2,053,000 144 Kab. Blitar 18,359,000 - 18,359,000 145 Kab. Bojonegoro 7,221,000 - 7,221,000 146 Kab. Bondowoso 292,000 - 292,000 147 Kab. Gresik 63,657,000 - 63,657,000 148 Kab. Jember 14,719,000 - 14,719,000 149 Kab. Jombang 29,591,000 - 29,591,000 150 Kab. Kediri 2,816,000 - 2,816,000 151 Kab. Lamongan 19,000 - 19,000 152 Kab. Lumajang 14,839,000 - 14,839,000 153 Kab. Madiun 4,570,000 - 4,570,000 154 Kab. Magetan 8,825,000 - 8,825,000 - 199 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 155 Kab. Mojokerto 52,313,000 - 52,313,000 156 Kab. Nganjuk 14,757,000 - 14,757,000 157 Kab. Ngawi 1,815,000 - 1,815,000 158 Kab. Pasuruan 74,910,000 - 74,910,000 159 Kab. Ponorogo 667,000 - 667,000 160 Kab. Probolinggo 5,313,000 - 5,313,000 161 Kab. Sampang 391,000 - 391,000 162 Kab. Situbondo 14,741,000 - 14,741,000 163 Kab. Trenggalek 992,728,000 - 992,728,000 164 Kab. Tulungagung 11,477,000 - 11,477,000 165 Provinsi Kalimantan Barat - 30,597,981,000 30,597,981,000 166 Kab. Bengkayang 499,157,000 4,707,381,000 5,206,538,000 167 Kab. Landak - 4,783,701,000 4,783,701,000 168 Kab. Kapuas Hulu 1,282,526,000 4,707,381,000 5,989,907,000 169 Kab. Ketapang - 25,069,820,000 25,069,820,000 170 Kab. Mempawah - 4,707,381,000 4,707,381,000 171 Kab. Sambas 66,274,000 4,707,381,000 4,773,655,000 172 Kab. Sanggau - 40,219,129,000 40,219,129,000 173 Kab. Sintang - 4,707,381,000 4,707,381,000 174 Kota Pontianak - 4,707,381,000 4,707,381,000 175 Kota Singkawang 656,000 4,707,381,000 4,708,037,000 176 Kab. Sekadau - 4,707,381,000 4,707,381,000 - 200 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 177 Kab. Melawi - 4,707,381,000 4,707,381,000 178 Kab. Kubu Raya 14,604,000 4,707,381,000 4,721,985,000 179 Provinsi Kalimantan Tengah - 856,254,845,000 856,254,845,000 180 Kab. Barito Selatan - 261,217,489,000 261,217,489,000 181 Kab. Barito Utara - 891,798,613,000 891,798,613,000 182 Kab. Kapuas - 328,173,206,000 328,173,206,000 183 Kab. Kotawaringin Barat - 132,893,062,000 132,893,062,000 184 Kab. Kotawaringin Timur - 156,388,613,000 156,388,613,000 185 Kota Palangkaraya 238,616,000 131,731,513,000 131,970,129,000 186 Kab. Katingan - 109,025,189,000 109,025,189,000 187 Kab. Seruyan - 131,572,718,000 131,572,718,000 188 Kab. Sukamara 107,490,000 131,833,220,000 131,940,710,000 189 Kab. Lamandau - 124,471,001,000 124,471,001,000 190 Kab. Gunung Mas - 164,849,900,000 164,849,900,000 191 Kab. Pulang Pisau 8,279,000 131,731,513,000 131,739,792,000 192 Kab. Murung Raya - 601,409,168,000 601,409,168,000 193 Kab. Barito Timur - 117,546,579,000 117,546,579,000 194 Provinsi Kalimantan Selatan - 841,573,927,000 841,573,927,000 195 Kab. Banjar - 140,586,400,000 140,586,400,000 196 Kab. Barito Kuala - 140,262,322,000 140,262,322,000 197 Kab. Hulu Sungai Selatan - 55,334,570,000 55,334,570,000 198 Kab. Hulu Sungai Tengah - 140,262,322,000 140,262,322,000 - 201 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 199 Kab. Hulu Sungai Utara - 140,262,322,000 140,262,322,000 200 Kab. Kotabaru - 521,789,946,000 521,789,946,000 201 Kab. Tabalong - 219,241,352,000 219,241,352,000 202 Kab. Tanah Laut 2,415,612,000 - 2,415,612,000 203 Kab. Tapin - 298,167,268,000 298,167,268,000 204 Kota Banjarbaru - 140,262,322,000 140,262,322,000 205 Kota Banjarmasin - 140,262,322,000 140,262,322,000 206 Kab. Balangan - 780,070,350,000 780,070,350,000 207 Kab. Tanah Bumbu - 859,502,394,000 859,502,394,000 208 Provinsi Kalimantan Timur - 1,973,975,406,000 1,973,975,406,000 209 Kab. Berau - 852,675,915,000 852,675,915,000 210 Kab. Kutai Kartanegara - 2,174,669,052,000 2,174,669,052,000 211 Kab. Kutai Barat - 639,319,968,000 639,319,968,000 212 Kab. Kutai Timur - 1,470,223,468,000 1,470,223,468,000 213 Kab. Paser - 393,630,544,000 393,630,544,000 214 Kota Balikpapan 4,259,000 438,661,202,000 438,665,461,000 215 Kota Bontang - 438,661,202,000 438,661,202,000 216 Kota Samarinda - 482,482,232,000 482,482,232,000 217 Kab. Penajam Paser Utara - 431,545,680,000 431,545,680,000 218 Kab. Mahakam Ulu - 615,264,030,000 615,264,030,000 219 Kab. Minahasa 2,742,000 - 2,742,000 220 Kota Tomohon 48,000 - 48,000 - 202 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 221 Kab. Bolaang Mongondow Utara 158,187,000 - 158,187,000 222 Provinsi Sulawesi Tengah 8,056,452,000 157,293,361,000 165,349,813,000 223 Kab. Banggai 7,118,213,000 98,495,802,000 105,614,015,000 224 Kab. Banggai Kepulauan - 26,215,559,000 26,215,559,000 225 Kab. Buol - 26,215,559,000 26,215,559,000 226 Kab. Toli Toli - 26,215,559,000 26,215,559,000 227 Kab. Donggala 25,173,000 26,215,559,000 26,240,732,000 228 Kab. Morowali 22,138,146,000 174,098,240,000 196,236,386,000 229 Kab. Poso 95,000 26,215,559,000 26,215,654,000 230 Kota Palu 472,783,000 28,726,503,000 29,199,286,000 231 Kab. Parigi Moutong - 26,215,559,000 26,215,559,000 232 Kab. Tojo Una Una - 26,215,559,000 26,215,559,000 233 Kab. Sigi - 26,215,559,000 26,215,559,000 234 Kab. Banggai Laut 79,049,000 26,215,559,000 26,294,608,000 235 Kab. Morowali Utara 5,127,855,000 91,912,858,000 97,040,713,000 236 Provinsi Sulawesi Selatan - 2,717,623,000 2,717,623,000 237 Kab. Bantaeng 780,000 236,315,000 237,095,000 238 Kab. Barru - 236,315,000 236,315,000 239 Kab. Bone - 119,116,000 119,116,000 240 Kab. Bulukumba 5,033,000 236,315,000 241,348,000 241 Kab. Enrekang - 235,845,000 235,845,000 242 Kab. Gowa 22,760,000 236,315,000 259,075,000 - 203 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 243 Kab. Jeneponto - 236,315,000 236,315,000 244 Kab. Luwu - 236,315,000 236,315,000 245 Kab. Luwu Utara - 236,315,000 236,315,000 246 Kab. Maros - 236,402,000 236,402,000 247 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 47,951,000 61,486,000 109,437,000 248 Kota Palopo 199,000 236,315,000 236,514,000 249 Kab. Luwu Timur - 5,735,003,000 5,735,003,000 250 Kab. Pinrang 29,611,000 236,315,000 265,926,000 251 Kab. Sinjai 3,476,000 228,966,000 232,442,000 252 Kab. Kepulauan Selayar - 236,315,000 236,315,000 253 Kab. Sidenreng Rappang 1,074,000 236,315,000 237,389,000 254 Kab. Soppeng - 236,315,000 236,315,000 255 Kab. Takalar 73,173,000 236,315,000 309,488,000 256 Kab. Tana Toraja 81,015,000 236,315,000 317,330,000 257 Kab. Wajo 1,406,000 236,315,000 237,721,000 258 Kota Pare Pare - 236,315,000 236,315,000 259 Kota Makassar - 236,315,000 236,315,000 260 Kab. Toraja Utara 8,023,000 236,315,000 244,338,000 261 Provinsi Sulawesi Tenggara 2,414,959,000 281,205,907,000 283,620,866,000 262 Kab. Buton - 34,782,653,000 34,782,653,000 263 Kab. Konawe 10,747,813,000 35,191,068,000 45,938,881,000 264 Kab. Kolaka - 3,146,185,000 3,146,185,000 - 204 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 265 Kab. Muna - 35,150,739,000 35,150,739,000 266 Kota Kendari - 35,150,739,000 35,150,739,000 267 Kota Bau Bau - 35,150,739,000 35,150,739,000 268 Kab. Konawe Selatan - 84,670,597,000 84,670,597,000 269 Kab. Bombana 1,820,656,000 85,621,459,000 87,442,115,000 270 Kab. Wakatobi - 35,150,739,000 35,150,739,000 271 Kab. Kolaka Utara 1,786,604,000 101,969,369,000 103,755,973,000 272 Kab. Konawe Utara 2,293,810,000 412,472,624,000 414,766,434,000 273 Kab. Buton Utara - 35,150,739,000 35,150,739,000 274 Kab. Konawe Kepulauan - 38,324,804,000 38,324,804,000 275 Kab. Kolaka Timur 7,078,000 35,150,739,000 35,157,817,000 276 Kab. Muna Barat - 35,150,739,000 35,150,739,000 277 Kab. Buton Tengah - 47,560,190,000 47,560,190,000 278 Kab. Buton Selatan 73,224,000 35,029,506,000 35,102,730,000 279 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 105,412,514,000 105,412,514,000 280 Kab. Bima - 23,370,869,000 23,370,869,000 281 Kab. Dompu - 23,393,896,000 23,393,896,000 282 Kab. Lombok Barat 1,897,803,000 23,424,277,000 25,322,080,000 283 Kab. Lombok Tengah 136,000 23,425,002,000 23,425,138,000 284 Kab. Lombok Timur - 23,073,975,000 23,073,975,000 285 Kab. Sumbawa - 23,425,002,000 23,425,002,000 286 Kota Mataram - 23,425,002,000 23,425,002,000 - 205 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 287 Kota Bima - 23,425,002,000 23,425,002,000 288 Kab. Sumbawa Barat - 211,262,022,000 211,262,022,000 289 Kab. Lombok Utara 70,000 23,425,002,000 23,425,072,000 290 Kab. Flores Timur 64,000 - 64,000 291 Kab. Timor Tengah Utara - 17,096,000 17,096,000 292 Kab. Manggarai Barat 852,000 - 852,000 293 Kab. Maluku Tengah 295,000 - 295,000 294 Kab. Seram Bagian Barat 32,856,000 - 32,856,000 295 Kab. Boven Digoel 61,030,000 - 61,030,000 296 Provinsi Maluku Utara - 272,450,798,000 272,450,798,000 297 Kab. Halmahera Tengah - 286,693,908,000 286,693,908,000 298 Kota Ternate 23,116,000 60,544,621,000 60,567,737,000 299 Kab. Halmahera Barat - 55,766,562,000 55,766,562,000 300 Kab. Halmahera Timur - 370,325,516,000 370,325,516,000 301 Kab. Halmahera Selatan - 84,237,814,000 84,237,814,000 302 Kab. Kepulauan Sula - 55,893,644,000 55,893,644,000 303 Kota Tidore Kepulauan - 56,684,920,000 56,684,920,000 304 Kab. Pulau Morotai - 60,544,621,000 60,544,621,000 305 Kab. Pulau Taliabu - 57,856,051,000 57,856,051,000 306 Kab. Serang 225,197,000 - 225,197,000 307 Kab. Tangerang 1,290,000 - 1,290,000 308 Kota Cilegon 4,837,000 - 4,837,000 - 206 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 309 Kota Pangkal Pinang 62,496,000 - 62,496,000 310 Kab. Boalemo 325,000 - 325,000 311 Kab. Gorontalo 363,927,000 - 363,927,000 312 Kota Gorontalo 32,000 - 32,000 313 Kab. Gorontalo Utara 21,476,000 - 21,476,000 314 Kab. Natuna 30,682,000 - 30,682,000 315 Kota Batam 15,938,000 - 15,938,000 316 Kota Tanjung Pinang 28,783,000 - 28,783,000 317 Kab. Lingga 676,933,000 - 676,933,000 318 Provinsi Papua Barat - 14,934,581,000 14,934,581,000 319 Kab. Fak Fak - 2,489,097,000 2,489,097,000 320 Kab. Manokwari 17,608,000 2,489,097,000 2,506,705,000 321 Kab. Sorong - 2,398,446,000 2,398,446,000 322 Kota Sorong 2,486,000 2,489,097,000 2,491,583,000 323 Kab. Raja Ampat - 29,959,813,000 29,959,813,000 324 Kab. Sorong Selatan - 2,489,097,000 2,489,097,000 325 Kab. Teluk Bintuni - 2,489,097,000 2,489,097,000 326 Kab. Teluk Wondama - 2,489,097,000 2,489,097,000 327 Kab. Kaimana - 2,489,097,000 2,489,097,000 328 Kab. Maybrat - 2,489,097,000 2,489,097,000 329 Kab. Tambrauw - 2,489,097,000 2,489,097,000 330 Kab. Manokwari Selatan - 2,489,097,000 2,489,097,000 - 207 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 331 Kab. Pegunungan Arfak - 2,489,097,000 2,489,097,000 332 Provinsi Sulawesi Barat 57,885,000 - 57,885,000 333 Kab. Majene 432,000 - 432,000 334 Kab. Mamuju 303,951,000 - 303,951,000 335 Kab. Mamasa 220,000 - 220,000 336 Kab. Pasangkayu 30,039,000 - 30,039,000 337 Kab. Mamuju Tengah 2,002,000 - 2,002,000 338 Provinsi Kalimantan Utara - 275,700,820,000 275,700,820,000 339 Kab. Bulungan - 216,459,921,000 216,459,921,000 340 Kab. Malinau - 225,642,419,000 225,642,419,000 341 Kab. Nunukan - 313,386,050,000 313,386,050,000 342 Kota Tarakan - 137,850,409,000 137,850,409,000 343 Kab. Tana Tidung - 209,464,476,000 209,464,476,000 87,110,714,000 26,824,901,044,000 26,912,011,758,000 JUMLAH NASIONAL - 208 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh - 3,382,000 - 3,382,000 2 Kab. Aceh Barat - 307,000 - 307,000 3 Kab. Aceh Besar - 58,495,000 - 58,495,000 4 Kab. Aceh Selatan - 307,000 - 307,000 5 Kab. Aceh Singkil - 307,000 - 307,000 6 Kab. Aceh Tengah - 307,000 - 307,000 7 Kab. Aceh Tenggara - 307,000 - 307,000 8 Kab. Aceh Timur - 307,000 - 307,000 9 Kab. Aceh Utara - 307,000 - 307,000 10 Kab. Bireuen - 307,000 - 307,000 11 Kab. Pidie - 307,000 - 307,000 12 Kab. Simeulue - 307,000 - 307,000 13 Kota Banda Aceh - 307,000 - 307,000 14 Kota Langsa - 307,000 - 307,000 15 Kota Lhokseumawe - 307,000 - 307,000 16 Kab. Gayo Lues - 307,000 - 307,000 17 Kab. Aceh Barat Daya - 307,000 - 307,000 18 Kab. Aceh Jaya - 307,000 - 307,000 19 Kab. Nagan Raya - 307,000 - 307,000 20 Kab. Aceh Tamiang - 307,000 - 307,000 21 Kab. Bener Meriah - 307,000 - 307,000 22 Kab. Pidie Jaya - 307,000 - 307,000 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 209 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 23 Kota Subulussalam - 307,000 - 307,000 24 Provinsi Sumatera Utara - 87,569,000 - 87,569,000 25 Kab. Asahan - 5,473,000 - 5,473,000 26 Kab. Dairi - 5,473,000 - 5,473,000 27 Kab. Deli Serdang - 5,473,000 - 5,473,000 28 Kab. Karo - 5,473,000 - 5,473,000 29 Kab. Labuhanbatu - 5,473,000 - 5,473,000 30 Kab. Langkat - 5,473,000 - 5,473,000 31 Kab. Mandailing Natal - 175,138,000 - 175,138,000 32 Kab. Nias - 5,473,000 - 5,473,000 33 Kab. Simalungun - 5,473,000 - 5,473,000 34 Kab. Tapanuli Selatan - 5,473,000 - 5,473,000 35 Kab. Tapanuli Tengah - 5,473,000 - 5,473,000 36 Kab. Tapanuli Utara - 5,473,000 - 5,473,000 37 Kab. Toba - 5,473,000 - 5,473,000 38 Kota Binjai - 5,473,000 - 5,473,000 39 Kota Medan - 5,473,000 - 5,473,000 40 Kota Pematang Siantar - 5,473,000 - 5,473,000 41 Kota Sibolga - 5,473,000 - 5,473,000 42 Kota Tanjung Balai - 5,473,000 - 5,473,000 43 Kota Tebing Tinggi - 5,473,000 - 5,473,000 44 Kota Padangsidimpuan - 5,473,000 - 5,473,000 - 210 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 45 Kab. Pakpak Bharat - 5,473,000 - 5,473,000 46 Kab. Nias Selatan - 5,473,000 - 5,473,000 47 Kab. Humbang Hasundutan - 5,473,000 - 5,473,000 48 Kab. Serdang Bedagai - 5,473,000 - 5,473,000 49 Kab. Samosir - 5,473,000 - 5,473,000 50 Kab. Batu Bara - 5,473,000 - 5,473,000 51 Kab. Padang Lawas - 5,473,000 - 5,473,000 52 Kab. Padang Lawas Utara - 5,473,000 - 5,473,000 53 Kab. Labuhanbatu Selatan - 5,473,000 - 5,473,000 54 Kab. Labuhanbatu Utara - 5,473,000 - 5,473,000 55 Kab. Nias Utara - 5,473,000 - 5,473,000 56 Kab. Nias Barat - 5,473,000 - 5,473,000 57 Kota Gunungsitoli - 5,473,000 - 5,473,000 58 Provinsi Sumatera Barat 193,019,000 92,744,000 - 285,763,000 59 Kab. Lima Puluh Kota 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 60 Kab. Agam 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 61 Kab. Kepulauan Mentawai 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 62 Kab. Padang Pariaman 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 63 Kab. Pasaman 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 64 Kab. Pesisir Selatan 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 65 Kab. Sijunjung 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 66 Kab. Solok 21,447,000 41,656,000 - 63,103,000 - 211 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 67 Kab. Tanah Datar 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 68 Kota Bukit Tinggi 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 69 Kota Padang Panjang 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 70 Kota Padang 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 71 Kota Payakumbuh 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 72 Kota Sawahlunto 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 73 Kota Solok 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 74 Kota Pariaman 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 75 Kab. Pasaman Barat 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 76 Kab. Dharmasraya 21,447,000 10,305,000 - 31,752,000 77 Kab. Solok Selatan 386,039,000 154,137,000 - 540,176,000 78 Provinsi Sumatera Selatan 482,839,000 76,869,000 - 559,708,000 79 Kab. Lahat 484,544,000 33,590,000 - 518,134,000 80 Kab. Musi Banyuasin 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 81 Kab. Musi Rawas 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 82 Kab. Muara Enim 1,013,163,000 108,174,000 - 1,121,337,000 83 Kab. Ogan Komering Ilir 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 84 Kab. Ogan Komering Ulu 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 85 Kota Palembang 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 86 Kota Prabumulih 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 87 Kota Pagar Alam - 28,213,000 - 28,213,000 88 Kota Lubuk Linggau 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 - 212 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 89 Kab. Banyuasin 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 90 Kab. Ogan Ilir 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 91 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 92 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 60,355,000 12,588,000 - 72,943,000 93 Kab. Empat Lawang 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 94 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 95 Kab. Musi Rawas Utara 60,355,000 9,607,000 - 69,962,000 96 Provinsi Lampung - - 6,222,664,000 6,222,664,000 97 Kab. Lampung Barat - - 888,951,000 888,951,000 98 Kab. Lampung Selatan - - 888,951,000 888,951,000 99 Kab. Lampung Tengah - - 888,951,000 888,951,000 100 Kab. Lampung Utara - - 888,951,000 888,951,000 101 Kab. Lampung Timur - - 888,951,000 888,951,000 102 Kab. Tanggamus - - 12,445,326,000 12,445,326,000 103 Kab. Tulang Bawang - - 888,951,000 888,951,000 104 Kab. Way Kanan - - 888,951,000 888,951,000 105 Kota Bandar Lampung - - 888,951,000 888,951,000 106 Kota Metro - - 888,951,000 888,951,000 107 Kab. Pesawaran - - 888,951,000 888,951,000 108 Kab. Pringsewu - - 888,951,000 888,951,000 109 Kab. Mesuji - - 888,951,000 888,951,000 110 Kab. Tulang Bawang Barat - - 888,951,000 888,951,000 - 213 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 111 Kab. Pesisir Barat - - 888,951,000 888,951,000 112 Provinsi Jawa Barat - - 82,103,621,000 82,103,621,000 113 Kab. Bandung - - 49,283,780,000 49,283,780,000 114 Kab. Bekasi - - 6,315,663,000 6,315,663,000 115 Kab. Bogor - - 49,011,925,000 49,011,925,000 116 Kab. Ciamis - - 6,315,663,000 6,315,663,000 117 Kab. Cianjur - - 6,315,663,000 6,315,663,000 118 Kab. Cirebon - - 6,315,663,000 6,315,663,000 119 Kab. Garut - - 51,801,855,000 51,801,855,000 120 Kab. Indramayu - - 6,315,663,000 6,315,663,000 121 Kab. Karawang - - 6,315,663,000 6,315,663,000 122 Kab. Kuningan - - 6,315,663,000 6,315,663,000 123 Kab. Majalengka - - 6,315,663,000 6,315,663,000 124 Kab. Purwakarta - - 6,315,663,000 6,315,663,000 125 Kab. Subang - 9,854,000 6,315,663,000 6,325,517,000 126 Kab. Sukabumi - - 48,878,564,000 48,878,564,000 127 Kab. Sumedang - - 6,315,663,000 6,315,663,000 128 Kab. Tasikmalaya - - 6,315,663,000 6,315,663,000 129 Kota Bandung - - 6,315,663,000 6,315,663,000 130 Kota Bekasi - - 6,315,663,000 6,315,663,000 131 Kota Bogor - - 6,315,663,000 6,315,663,000 132 Kota Cirebon - - 6,315,663,000 6,315,663,000 - 214 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 133 Kota Depok - - 6,315,663,000 6,315,663,000 134 Kota Sukabumi - - 6,315,663,000 6,315,663,000 135 Kota Tasikmalaya - - 6,315,663,000 6,315,663,000 136 Kota Cimahi - - 6,315,663,000 6,315,663,000 137 Kota Banjar - - 6,315,663,000 6,315,663,000 138 Kab. Bandung Barat - - 6,315,663,000 6,315,663,000 139 Kab. Pangandaran - - 6,315,663,000 6,315,663,000 140 Kab. Bondowoso - 50,061,000 - 50,061,000 141 Kab. Madiun - 4,254,000 - 4,254,000 142 Kab. Malang - 2,275,000 - 2,275,000 143 Kab. Mojokerto - 11,467,000 - 11,467,000 144 Kab. Pasuruan - 7,977,000 - 7,977,000 145 Kab. Ponorogo - 97,166,000 - 97,166,000 146 Kota Batu - 7,514,000 - 7,514,000 147 Provinsi Sulawesi Utara - 13,626,000 9,458,643,000 9,472,269,000 148 Kab. Bolaang Mongondow - 635,000 1,351,235,000 1,351,870,000 149 Kab. Minahasa - - 9,545,006,000 9,545,006,000 150 Kab. Kepulauan Sangihe - 1,945,000 1,351,235,000 1,353,180,000 151 Kota Bitung - 1,945,000 1,351,235,000 1,353,180,000 152 Kota Manado - 1,945,000 1,447,848,000 1,449,793,000 153 Kab. Kepulauan Talaud - 1,945,000 1,351,235,000 1,353,180,000 154 Kab. Minahasa Selatan - 35,988,000 2,441,632,000 2,477,620,000 - 215 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 155 Kota Tomohon - 1,945,000 9,978,716,000 9,980,661,000 156 Kab. Minahasa Utara - 1,945,000 891,458,000 893,403,000 157 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 1,945,000 1,351,235,000 1,353,180,000 158 Kota Kotamobagu - 361,000 1,351,235,000 1,351,596,000 159 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 1,945,000 1,351,235,000 1,353,180,000 160 Kab. Minahasa Tenggara - 1,945,000 1,368,800,000 1,370,745,000 161 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 1,983,000 1,351,235,000 1,353,218,000 162 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 1,945,000 1,351,235,000 1,353,180,000 163 Provinsi Nusa Tenggara Timur 5,290,000 - - 5,290,000 164 Kab. Alor 504,000 18,849,000 - 19,353,000 165 Kab. Belu 504,000 - - 504,000 166 Kab. Flores Timur 504,000 11,562,000 - 12,066,000 167 Kab. Kupang 504,000 - - 504,000 168 Kab. Lembata 504,000 - - 504,000 169 Kab. Manggarai 111,324,000 - - 111,324,000 170 Kab. Ngada 504,000 - - 504,000 171 Kab. Sikka 504,000 - - 504,000 172 Kab. Sumba Barat 504,000 - - 504,000 173 Kab. Sumba Timur 504,000 - - 504,000 174 Kab. Timor Tengah Selatan 504,000 - - 504,000 175 Kab. Timor Tengah Utara 504,000 - - 504,000 176 Kota Kupang 504,000 - - 504,000 - 216 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 177 Kab. Rote Ndao 504,000 - - 504,000 178 Kab. Manggarai Barat 504,000 - - 504,000 179 Kab. Nagekeo 504,000 - - 504,000 180 Kab. Sumba Barat Daya 504,000 - - 504,000 181 Kab. Sumba Tengah 504,000 - - 504,000 182 Kab. Manggarai Timur 504,000 - - 504,000 183 Kab. Sabu Raijua 504,000 - - 504,000 184 Kab. Malaka 504,000 - - 504,000 185 Kab. Serang - 110,616,000 - 110,616,000 3,917,314,000 1,757,852,000 504,746,516,000 510,421,682,000 JUMLAH NASIONAL - 217 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kab. Aceh Selatan - 7,582,000 - 7,582,000 2 Kota Langsa - 15,065,000 - 15,065,000 3 Kab. Aceh Tamiang - 9,115,000 - 9,115,000 4 Kab. Bener Meriah - 3,170,000 - 3,170,000 5 Provinsi Sumatera Utara - - 378,115,000 378,115,000 6 Kab. Langkat - 10,815,000 - 10,815,000 7 Kab. Mandailing Natal - 15,209,000 - 15,209,000 8 Kab. Pakpak Bharat - 45,603,000 - 45,603,000 9 Kab. Humbang Hasundutan - 170,154,000 - 170,154,000 10 Kab. Samosir - 205,123,000 - 205,123,000 11 Kab. Padang Lawas - 288,329,000 - 288,329,000 12 Kab. Solok - 115,286,000 - 115,286,000 13 Kab. Pasaman Barat - 45,864,000 - 45,864,000 14 Provinsi Riau - - 140,322,000 140,322,000 15 Kab. Indragiri Hilir - 791,928,000 - 791,928,000 16 Provinsi Jambi 12,036,000 - - 12,036,000 17 Kab. Bungo 48,144,000 - - 48,144,000 18 Provinsi Sumatera Selatan 317,376,000 - 1,832,351,000 2,149,727,000 19 Kab. Musi Banyuasin 1,269,504,000 - - 1,269,504,000 20 Provinsi Lampung - 123,208,000 59,679,000 182,887,000 21 Kab. Lampung Barat - 65,370,000 - 65,370,000 22 Kab. Lampung Selatan - 18,181,000 - 18,181,000 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 218 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 23 Kab. Lampung Tengah - 18,532,000 - 18,532,000 24 Kab. Lampung Utara - 165,766,000 - 165,766,000 25 Kab. Lampung Timur - 40,478,000 - 40,478,000 26 Kab. Tanggamus - 31,618,000 - 31,618,000 27 Kab. Tulang Bawang - 17,601,000 - 17,601,000 28 Kota Bandar Lampung - 17,601,000 - 17,601,000 29 Kota Metro - 17,601,000 - 17,601,000 30 Kab. Pesawaran - 19,660,000 - 19,660,000 31 Kab. Pringsewu - 18,493,000 - 18,493,000 32 Kab. Mesuji - 93,407,000 - 93,407,000 33 Kab. Tulang Bawang Barat - 17,601,000 - 17,601,000 34 Kab. Pesisir Barat - 17,601,000 - 17,601,000 35 Kab. Karawang - 86,249,000 - 86,249,000 36 Kab. Subang - 12,906,000 - 12,906,000 37 Kab. Sukabumi - 36,320,000 - 36,320,000 38 Kab. Bandung Barat - 102,293,000 - 102,293,000 39 Kab. Jepara - 126,041,000 - 126,041,000 40 Kab. Pati - 193,273,000 - 193,273,000 41 Kota Semarang - 31,454,000 - 31,454,000 42 Kab. Jombang - 64,205,000 - 64,205,000 43 Kab. Lamongan - 62,910,000 - 62,910,000 44 Kab. Ngawi - 495,231,000 - 495,231,000 - 219 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 45 Kab. Tuban - 237,534,000 - 237,534,000 46 Provinsi Kalimantan Barat - 641,820,000 9,780,625,000 10,422,445,000 47 Kab. Bengkayang - 98,687,000 - 98,687,000 48 Kab. Landak - 524,986,000 - 524,986,000 49 Kab. Kapuas Hulu - 137,266,000 - 137,266,000 50 Kab. Ketapang - 2,051,951,000 - 2,051,951,000 51 Kab. Mempawah - 97,485,000 - 97,485,000 52 Kab. Sambas - 186,865,000 - 186,865,000 53 Kab. Sintang 3,036,656,000 - - 3,036,656,000 54 Kota Pontianak - 85,754,000 - 85,754,000 55 Kota Singkawang - 230,216,000 - 230,216,000 56 Kab. Sekadau - 143,000,000 - 143,000,000 57 Kab. Melawi - 898,899,000 - 898,899,000 58 Kab. Kayong Utara - 98,742,000 - 98,742,000 59 Kab. Barito Selatan - 440,052,000 - 440,052,000 60 Kab. Kapuas - 66,116,000 - 66,116,000 61 Kab. Kotawaringin Barat 4,201,000 2,757,035,000 - 2,761,236,000 62 Kab. Kotawaringin Timur 7,168,000 932,721,000 - 939,889,000 63 Kab. Katingan - 2,833,086,000 - 2,833,086,000 64 Kab. Seruyan 144,000,000 - - 144,000,000 65 Provinsi Kalimantan Selatan 836,388,000 100,005,000 2,219,758,000 3,156,151,000 66 Kab. Banjar - 30,301,000 - 30,301,000 - 220 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 67 Kab. Barito Kuala - 16,075,000 - 16,075,000 68 Kab. Hulu Sungai Selatan - 38,216,000 - 38,216,000 69 Kab. Hulu Sungai Tengah - 32,150,000 - 32,150,000 70 Kab. Hulu Sungai Utara - 19,508,000 - 19,508,000 71 Kab. Kotabaru 3,345,552,000 627,765,000 - 3,973,317,000 72 Kab. Tanah Laut - 338,319,000 - 338,319,000 73 Kab. Tapin - 26,723,000 - 26,723,000 74 Kota Banjarbaru - 25,308,000 - 25,308,000 75 Kota Banjarmasin - 9,828,000 - 9,828,000 76 Kab. Balangan - 32,271,000 - 32,271,000 77 Kab. Berau 77,760,000 - - 77,760,000 78 Kab. Kutai Kartanegara 214,128,000 - - 214,128,000 79 Provinsi Sulawesi Utara - 20,732,000 239,792,000 260,524,000 80 Kab. Bolaang Mongondow - 11,496,000 - 11,496,000 81 Kab. Minahasa - 2,961,000 - 2,961,000 82 Kab. Kepulauan Sangihe - 2,961,000 - 2,961,000 83 Kota Bitung - 2,961,000 - 2,961,000 84 Kota Manado - 2,961,000 - 2,961,000 85 Kab. Kepulauan Talaud - 2,961,000 - 2,961,000 86 Kab. Minahasa Selatan - 2,961,000 - 2,961,000 87 Kota Tomohon - 2,961,000 - 2,961,000 88 Kab. Minahasa Utara - 5,675,000 - 5,675,000 - 221 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 89 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 2,961,000 - 2,961,000 90 Kota Kotamobagu - 2,961,000 - 2,961,000 91 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 7,550,000 - 7,550,000 92 Kab. Minahasa Tenggara - 2,961,000 - 2,961,000 93 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 3,135,000 - 3,135,000 94 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 25,451,000 - 25,451,000 95 Provinsi Sulawesi Tengah - - 982,217,000 982,217,000 96 Kab. Banggai - 30,047,000 - 30,047,000 97 Kab. Toli Toli - 18,590,000 - 18,590,000 98 Provinsi Sulawesi Selatan 20,599,000 2,209,493,000 26,193,923,000 28,424,015,000 99 Kab. Bantaeng - 188,345,000 - 188,345,000 100 Kab. Barru - 191,598,000 - 191,598,000 101 Kab. Bone - 181,130,000 - 181,130,000 102 Kab. Bulukumba - 178,421,000 - 178,421,000 103 Kab. Enrekang - 184,548,000 - 184,548,000 104 Kab. Gowa 79,728,000 157,696,000 - 237,424,000 105 Kab. Jeneponto - 192,129,000 - 192,129,000 106 Kab. Luwu - 193,294,000 - 193,294,000 107 Kab. Luwu Utara - 209,904,000 - 209,904,000 108 Kab. Maros 2,668,000 192,972,000 - 195,640,000 109 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - 192,170,000 - 192,170,000 110 Kota Palopo - 192,129,000 - 192,129,000 - 222 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 111 Kab. Luwu Timur - 4,506,437,000 - 4,506,437,000 112 Kab. Pinrang - 192,363,000 - 192,363,000 113 Kab. Sinjai - 191,428,000 - 191,428,000 114 Kab. Kepulauan Selayar - 190,069,000 - 190,069,000 115 Kab. Sidenreng Rappang - 194,541,000 - 194,541,000 116 Kab. Soppeng - 189,650,000 - 189,650,000 117 Kab. Takalar - 192,129,000 - 192,129,000 118 Kab. Tana Toraja - 215,919,000 - 215,919,000 119 Kab. Wajo - 189,857,000 - 189,857,000 120 Kota Pare Pare - 192,129,000 - 192,129,000 121 Kota Makassar - 123,063,000 - 123,063,000 122 Kab. Toraja Utara - 193,953,000 - 193,953,000 123 Provinsi Sulawesi Tenggara - 470,292,000 4,606,796,000 5,077,088,000 124 Kab. Buton - 57,202,000 - 57,202,000 125 Kab. Konawe - 107,086,000 - 107,086,000 126 Kab. Kolaka - 201,981,000 - 201,981,000 127 Kab. Muna - 35,952,000 - 35,952,000 128 Kota Kendari - 56,079,000 - 56,079,000 129 Kota Bau Bau - 59,022,000 - 59,022,000 130 Kab. Konawe Selatan - 60,233,000 - 60,233,000 131 Kab. Bombana - 273,251,000 - 273,251,000 132 Kab. Wakatobi - 58,787,000 - 58,787,000 - 223 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 133 Kab. Kolaka Utara - 48,191,000 - 48,191,000 134 Kab. Konawe Utara - 581,272,000 - 581,272,000 135 Kab. Buton Utara - 6,247,000 - 6,247,000 136 Kab. Konawe Kepulauan - 133,080,000 - 133,080,000 137 Kab. Muna Barat - 58,787,000 - 58,787,000 138 Kab. Buton Tengah - 59,078,000 - 59,078,000 139 Kab. Buton Selatan - 39,776,000 - 39,776,000 140 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 4,481,000 - 4,481,000 141 Kab. Dompu - 77,019,000 - 77,019,000 142 Kab. Lombok Barat - 12,665,000 - 12,665,000 143 Kab. Lombok Timur - 27,717,000 - 27,717,000 144 Kab. Lombok Utara - 11,099,000 - 11,099,000 145 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 6,367,000 23,390,000 29,757,000 146 Kab. Alor - 606,000 - 606,000 147 Kab. Belu - 731,000 - 731,000 148 Kab. Ende - 606,000 - 606,000 149 Kab. Flores Timur - 606,000 - 606,000 150 Kab. Kupang - 10,129,000 - 10,129,000 151 Kab. Lembata - 606,000 - 606,000 152 Kab. Manggarai - 606,000 - 606,000 153 Kab. Ngada - 606,000 - 606,000 154 Kab. Sikka - 606,000 - 606,000 - 224 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 155 Kab. Sumba Barat - 606,000 - 606,000 156 Kab. Sumba Timur - 606,000 - 606,000 157 Kab. Timor Tengah Selatan - 606,000 - 606,000 158 Kab. Timor Tengah Utara - 606,000 - 606,000 159 Kota Kupang - 606,000 - 606,000 160 Kab. Rote Ndao - 606,000 - 606,000 161 Kab. Manggarai Barat - 3,364,000 - 3,364,000 162 Kab. Nagekeo - 606,000 - 606,000 163 Kab. Sumba Barat Daya - 606,000 - 606,000 164 Kab. Sumba Tengah - 606,000 - 606,000 165 Kab. Manggarai Timur - 606,000 - 606,000 166 Kab. Sabu Raijua - 606,000 - 606,000 167 Kab. Malaka - 606,000 - 606,000 168 Kab. Maluku Tengah - 559,550,000 - 559,550,000 169 Provinsi Papua 1,296,036,000 5,170,346,000 18,918,889,000 25,385,271,000 170 Kab. Biak Numfor - 368,951,000 - 368,951,000 171 Kab. Jayapura - 121,081,000 - 121,081,000 172 Kab. Jayawijaya - 369,310,000 - 369,310,000 173 Kab. Mimika - 14,148,170,000 - 14,148,170,000 174 Kab. Paniai - 369,310,000 - 369,310,000 175 Kab. Puncak Jaya - 369,081,000 - 369,081,000 176 Kab. Kepulauan Yapen - 369,310,000 - 369,310,000 - 225 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 177 Kota Jayapura - 443,185,000 - 443,185,000 178 Kab. Sarmi 5,184,144,000 80,546,000 - 5,264,690,000 179 Kab. Keerom - 2,152,990,000 - 2,152,990,000 180 Kab. Yahukimo - 368,752,000 - 368,752,000 181 Kab. Pegunungan Bintang - 362,793,000 - 362,793,000 182 Kab. Tolikara - 369,310,000 - 369,310,000 183 Kab. Mappi - 212,986,000 - 212,986,000 184 Kab. Asmat - 10,043,000 - 10,043,000 185 Kab. Waropen - 392,805,000 - 392,805,000 186 Kab. Supiori - 368,797,000 - 368,797,000 187 Kab. Mamberamo Raya - 386,847,000 - 386,847,000 188 Kab. Mamberamo Tengah - 424,771,000 - 424,771,000 189 Kab. Yalimo - 369,310,000 - 369,310,000 190 Kab. Lanny Jaya - 369,310,000 - 369,310,000 191 Kab. Nduga - 369,310,000 - 369,310,000 192 Kab. Dogiyai - 369,293,000 - 369,293,000 193 Kab. Puncak - 369,292,000 - 369,292,000 194 Kab. Intan Jaya - 369,298,000 - 369,298,000 195 Kab. Deiyai - 369,310,000 - 369,310,000 196 Provinsi Maluku Utara 1,932,756,000 473,062,000 4,452,496,000 6,858,314,000 197 Kab. Halmahera Tengah 1,616,384,000 155,584,000 - 1,771,968,000 198 Kota Ternate - 108,451,000 - 108,451,000 - 226 - RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 199 Kab. Halmahera Barat - 104,855,000 - 104,855,000 200 Kab. Halmahera Timur 2,211,776,000 182,631,000 - 2,394,407,000 201 Kab. Halmahera Selatan - 86,827,000 - 86,827,000 202 Kab. Halmahera Utara - 158,114,000 - 158,114,000 203 Kab. Kepulauan Sula - 253,176,000 - 253,176,000 204 Kota Tidore Kepulauan - 105,265,000 - 105,265,000 205 Kab. Pulau Morotai - 110,366,000 - 110,366,000 206 Kab. Pulau Taliabu 3,902,864,000 414,721,000 - 4,317,585,000 207 Provinsi Gorontalo - 381,507,000 1,497,249,000 1,878,756,000 208 Kab. Boalemo - 150,168,000 - 150,168,000 209 Kab. Gorontalo - 150,331,000 - 150,331,000 210 Kota Gorontalo - 152,602,000 - 152,602,000 211 Kab. Pohuwato - 964,712,000 - 964,712,000 212 Kab. Bone Bolango - 154,387,000 - 154,387,000 213 Provinsi Kepulauan Riau - - 1,073,397,000 1,073,397,000 214 Kota Batam - 9,386,000 - 9,386,000 215 Kab. Bintan - 107,099,000 - 107,099,000 216 Provinsi Papua Barat 1,159,289,000 - - 1,159,289,000 217 Kab. Teluk Bintuni 5,384,915,000 - - 5,384,915,000 218 Provinsi Sulawesi Barat - - 14,613,000 14,613,000 32,104,072,000 65,261,883,000 72,413,612,000 169,779,567,000 JUMLAH NASIONAL - 227 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 783 487 1,270 2 Kab. Aceh Barat 851 - 851 3 Kab. Aceh Besar 177 - 177 4 Kab. Aceh Selatan 71 - 71 5 Kab. Aceh Singkil 679 - 679 6 Kab. Aceh Tengah 427 - 427 7 Kab. Aceh Tenggara 71 - 71 8 Kab. Aceh Timur 822 - 822 9 Kab. Aceh Utara 206 - 206 10 Kab. Bireuen 71 - 71 11 Kab. Pidie 774 - 774 12 Kab. Simeulue 704 - 704 13 Kota Banda Aceh 71 - 71 14 Kota Sabang 125 - 125 15 Kota Langsa 938 - 938 16 Kota Lhokseumawe 71 - 71 17 Kab. Gayo Lues 979 - 979 18 Kab. Aceh Barat Daya 71 - 71 19 Kab. Aceh Jaya 881 - 881 20 Kab. Nagan Raya 332 - 332 21 Kab. Aceh Tamiang 990 - 990 22 Kab. Bener Meriah 568 - 568 23 Kab. Pidie Jaya 71 - 71 24 Kota Subulussalam 181 - 181 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH - 228 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 25 Provinsi Sumatera Utara 480 - 480 26 Kab. Asahan 263 - 263 27 Kab. Dairi 272 - 272 28 Kab. Deli Serdang 93 - 93 29 Kab. Karo 198 - 198 30 Kab. Labuhanbatu 93 - 93 31 Kab. Langkat 213 - 213 32 Kab. Mandailing Natal 745 - 745 33 Kab. Nias 93 - 93 34 Kab. Simalungun 51 - 51 35 Kab. Tapanuli Selatan 736 - 736 36 Kab. Tapanuli Tengah 93 - 93 37 Kab. Tapanuli Utara 624 - 624 38 Kab. Toba 276 - 276 39 Kota Binjai 93 - 93 40 Kota Medan 552 - 552 41 Kota Pematang Siantar 552 - 552 42 Kota Sibolga 93 - 93 43 Kota Tanjung Balai 93 - 93 44 Kota Tebing Tinggi 93 - 93 45 Kota Padangsidimpuan 93 - 93 46 Kab. Pakpak Bharat 330 - 330 47 Kab. Nias Selatan 436 - 436 48 Kab. Humbang Hasundutan 556 - 556 - 229 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 49 Kab. Serdang Bedagai 93 - 93 50 Kab. Samosir 123 - 123 51 Kab. Batu Bara 93 - 93 52 Kab. Padang Lawas 225 - 225 53 Kab. Padang Lawas Utara 888 - 888 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 232 - 232 55 Kab. Labuhanbatu Utara 355 - 355 56 Kab. Nias Utara 93 - 93 57 Kab. Nias Barat 93 - 93 58 Kota Gunungsitoli 93 - 93 59 Provinsi Sumatera Barat 171 776 947 60 Kab. Lima Puluh Kota 492 - 492 61 Kab. Agam 431 - 431 62 Kab. Kepulauan Mentawai 197 - 197 63 Kab. Padang Pariaman 176 - 176 64 Kab. Pasaman 971 - 971 65 Kab. Pesisir Selatan 769 - 769 66 Kab. Sijunjung 132 - 132 67 Kab. Solok 18 - 18 68 Kab. Tanah Datar 484 - 484 69 Kota Bukit Tinggi 797 - 797 70 Kota Padang Panjang 797 - 797 71 Kota Padang 797 - 797 72 Kota Payakumbuh 289 - 289 - 230 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 73 Kota Sawahlunto 344 - 344 74 Kota Solok 797 - 797 75 Kota Pariaman 797 - 797 76 Kab. Pasaman Barat 183 - 183 77 Kab. Dharmasraya 869 - 869 78 Kab. Solok Selatan 342 - 342 79 Provinsi Riau 316 830 1,146 80 Kab. Bengkalis 110 - 110 81 Kab. Indragiri Hilir 748 - 748 82 Kab. Indragiri Hulu 924 - 924 83 Kab. Kampar 141 - 141 84 Kab. Kuantan Singingi 258 - 258 85 Kab. Pelalawan 692 - 692 86 Kab. Rokan Hilir 47 - 47 87 Kab. Rokan Hulu 957 - 957 88 Kab. Siak 450 - 450 89 Kota Dumai 20 - 20 90 Kota Pekanbaru 58 - 58 91 Kab. Kepulauan Meranti 860 - 860 92 Provinsi Jambi 800 970 1,770 93 Kab. Batanghari 399 - 399 94 Kab. Bungo 339 - 339 95 Kab. Kerinci 850 - 850 96 Kab. Merangin 456 - 456 - 231 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 97 Kab. Muaro Jambi 559 - 559 98 Kab. Sarolangun 407 - 407 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 550 - 550 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 293 - 293 101 Kab. Tebo 729 - 729 102 Kota Jambi 862 - 862 103 Kota Sungai Penuh 760 - 760 104 Provinsi Sumatera Selatan 217 526 743 105 Kab. Lahat 792 - 792 106 Kab. Musi Banyuasin 487 - 487 107 Kab. Musi Rawas 963 - 963 108 Kab. Muara Enim 768 - 768 109 Kab. Ogan Komering Ilir 367 - 367 110 Kab. Ogan Komering Ulu 920 - 920 111 Kota Palembang 777 - 777 112 Kota Prabumulih 777 - 777 113 Kota Pagar Alam 777 - 777 114 Kota Lubuk Linggau 777 - 777 115 Kab. Banyuasin 321 - 321 116 Kab. Ogan Ilir 777 - 777 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 347 - 347 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 156 - 156 119 Kab. Empat Lawang 777 - 777 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 777 - 777 - 232 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 121 Kab. Musi Rawas Utara 308 - 308 122 Provinsi Bengkulu 580 520 1,100 123 Kab. Bengkulu Selatan 715 - 715 124 Kab. Bengkulu Utara 528 - 528 125 Kab. Rejang Lebong 846 - 846 126 Kota Bengkulu 351 - 351 127 Kab. Kaur 134 - 134 128 Kab. Seluma 693 - 693 129 Kab. Mukomuko 876 - 876 130 Kab. Lebong 875 - 875 131 Kab. Kepahiang 950 - 950 132 Kab. Bengkulu Tengah 351 - 351 133 Provinsi Lampung 105 771 876 134 Kab. Lampung Barat 872 - 872 135 Kab. Lampung Selatan 872 - 872 136 Kab. Lampung Tengah 872 - 872 137 Kab. Lampung Utara 872 - 872 138 Kab. Lampung Timur 872 - 872 139 Kab. Tanggamus 625 - 625 140 Kab. Tulang Bawang 872 - 872 141 Kab. Way Kanan 62 - 62 142 Kota Bandar Lampung 872 - 872 143 Kota Metro 872 - 872 144 Kab. Pesawaran 872 - 872 - 233 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 145 Kab. Pringsewu 872 - 872 146 Kab. Mesuji 267 - 267 147 Kab. Tulang Bawang Barat 872 - 872 148 Kab. Pesisir Barat 872 - 872 149 Provinsi Jawa Barat 884 - 884 150 Kab. Bandung 207 - 207 151 Kab. Bekasi 376 - 376 152 Kab. Bogor 506 - 506 153 Kab. Ciamis 888 - 888 154 Kab. Cianjur 636 - 636 155 Kab. Cirebon 732 - 732 156 Kab. Garut 224 - 224 157 Kab. Indramayu 943 - 943 158 Kab. Karawang 655 - 655 159 Kab. Kuningan 272 - 272 160 Kab. Majalengka 716 - 716 161 Kab. Purwakarta 335 - 335 162 Kab. Subang 43 - 43 163 Kab. Sukabumi 487 - 487 164 Kab. Sumedang 56 - 56 165 Kab. Tasikmalaya 622 - 622 166 Kota Bandung 376 - 376 167 Kota Bekasi 376 - 376 168 Kota Bogor 376 - 376 - 234 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 169 Kota Cirebon 376 - 376 170 Kota Depok 376 - 376 171 Kota Sukabumi 6 - 6 172 Kota Tasikmalaya 946 - 946 173 Kota Cimahi 376 - 376 174 Kota Banjar 230 - 230 175 Kab. Bandung Barat 307 - 307 176 Kab. Pangandaran 90 - 90 177 Provinsi Jawa Tengah 884 77 961 178 Kab. Banjarnegara 870 - 870 179 Kab. Banyumas 839 - 839 180 Kab. Batang 562 - 562 181 Kab. Blora 204 - 204 182 Kab. Boyolali 35 - 35 183 Kab. Brebes 463 - 463 184 Kab. Cilacap 993 - 993 185 Kab. Demak 261 - 261 186 Kab. Grobogan 587 - 587 187 Kab. Jepara 746 - 746 188 Kab. Karanganyar 182 - 182 189 Kab. Kebumen 969 - 969 190 Kab. Kendal 541 - 541 191 Kab. Klaten 444 - 444 192 Kab. Kudus 790 - 790 - 235 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 193 Kab. Magelang 96 - 96 194 Kab. Pati 943 - 943 195 Kab. Pekalongan 15 - 15 196 Kab. Pemalang 92 - 92 197 Kab. Purbalingga 870 - 870 198 Kab. Purworejo 57 - 57 199 Kab. Rembang 56 - 56 200 Kab. Sragen 272 - 272 201 Kab. Sukoharjo 170 - 170 202 Kab. Tegal 355 - 355 203 Kab. Temanggung 133 - 133 204 Kab. Wonogiri 468 - 468 205 Kab. Wonosobo 674 - 674 206 Kota Magelang 170 - 170 207 Kota Pekalongan 170 - 170 208 Kota Salatiga 170 - 170 209 Kota Semarang 998 - 998 210 Kota Surakarta 170 - 170 211 Kota Tegal 170 - 170 212 Provinsi DI Yogyakarta 610 - 610 213 Kab. Bantul 305 - 305 214 Kab. Gunungkidul 243 - 243 215 Kab. Kulon Progo 305 - 305 216 Kab. Sleman 305 - 305 - 236 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 217 Kota Yogyakarta 282 - 282 218 Provinsi Jawa Timur 842 169 1,011 219 Kab. Bangkalan 561 - 561 220 Kab. Banyuwangi 288 - 288 221 Kab. Blitar 138 - 138 222 Kab. Bojonegoro 318 - 318 223 Kab. Bondowoso 362 - 362 224 Kab. Gresik 872 - 872 225 Kab. Jember 668 - 668 226 Kab. Jombang 911 - 911 227 Kab. Kediri 572 - 572 228 Kab. Lamongan 350 - 350 229 Kab. Lumajang 327 - 327 230 Kab. Madiun 535 - 535 231 Kab. Magetan 157 - 157 232 Kab. Malang 809 - 809 233 Kab. Mojokerto 849 - 849 234 Kab. Nganjuk 538 - 538 235 Kab. Ngawi 185 - 185 236 Kab. Pacitan 212 - 212 237 Kab. Pamekasan 83 - 83 238 Kab. Pasuruan 894 - 894 239 Kab. Ponorogo 890 - 890 240 Kab. Probolinggo 770 - 770 - 237 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 241 Kab. Sampang 316 - 316 242 Kab. Sidoarjo 316 - 316 243 Kab. Situbondo 846 - 846 244 Kab. Sumenep 868 - 868 245 Kab. Trenggalek 318 - 318 246 Kab. Tuban 819 - 819 247 Kab. Tulungagung 738 - 738 248 Kota Blitar 316 - 316 249 Kota Kediri 316 - 316 250 Kota Madiun 316 - 316 251 Kota Malang 316 - 316 252 Kota Mojokerto 316 - 316 253 Kota Pasuruan 316 - 316 254 Kota Probolinggo 316 - 316 255 Kota Surabaya 316 - 316 256 Kota Batu 332 - 332 257 Provinsi Kalimantan Barat 218 664 882 258 Kab. Bengkayang 1 - 1 259 Kab. Landak 678 - 678 260 Kab. Kapuas Hulu 738 - 738 261 Kab. Ketapang 561 - 561 262 Kab. Mempawah 649 - 649 263 Kab. Sambas 945 - 945 264 Kab. Sanggau 933 - 933 - 238 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 265 Kab. Sintang 514 - 514 266 Kota Pontianak 34 - 34 267 Kota Singkawang 487 - 487 268 Kab. Sekadau 696 - 696 269 Kab. Melawi 129 - 129 270 Kab. Kayong Utara 649 - 649 271 Kab. Kubu Raya 858 - 858 272 Provinsi Kalimantan Tengah 500 528 1,028 273 Kab. Barito Selatan 280 - 280 274 Kab. Barito Utara 899 - 899 275 Kab. Kapuas 530 - 530 276 Kab. Kotawaringin Barat 133 - 133 277 Kab. Kotawaringin Timur 748 - 748 278 Kota Palangkaraya 692 - 692 279 Kab. Katingan 564 - 564 280 Kab. Seruyan 151 - 151 281 Kab. Sukamara 907 - 907 282 Kab. Lamandau 829 - 829 283 Kab. Gunung Mas 224 - 224 284 Kab. Pulang Pisau 537 - 537 285 Kab. Murung Raya 655 - 655 286 Kab. Barito Timur 852 - 852 287 Provinsi Kalimantan Selatan 408 918 1,326 288 Kab. Banjar 265 - 265 - 239 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 289 Kab. Barito Kuala 901 - 901 290 Kab. Hulu Sungai Selatan 263 - 263 291 Kab. Hulu Sungai Tengah 75 - 75 292 Kab. Hulu Sungai Utara 901 - 901 293 Kab. Kotabaru 673 - 673 294 Kab. Tabalong 178 - 178 295 Kab. Tanah Laut 910 - 910 296 Kab. Tapin 301 - 301 297 Kota Banjarbaru 200 - 200 298 Kota Banjarmasin 832 - 832 299 Kab. Balangan 232 - 232 300 Kab. Tanah Bumbu 900 - 900 301 Provinsi Kalimantan Timur 596 604 1,200 302 Kab. Berau 391 - 391 303 Kab. Kutai Kartanegara 322 - 322 304 Kab. Kutai Barat 282 - 282 305 Kab. Kutai Timur 819 - 819 306 Kota Balikpapan 553 - 553 307 Kota Bontang 876 - 876 308 Kota Samarinda 21 - 21 309 Kab. Penajam Paser Utara 268 - 268 310 Kab. Mahakam Ulu 718 - 718 311 Provinsi Sulawesi Utara 550 967 1,517 312 Kab. Bolaang Mongondow 936 - 936 - 240 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 313 Kab. Minahasa 936 - 936 314 Kab. Kepulauan Sangihe 936 - 936 315 Kota Bitung 936 - 936 316 Kota Manado 936 - 936 317 Kab. Kepulauan Talaud 936 - 936 318 Kab. Minahasa Selatan 936 - 936 319 Kota Tomohon 936 - 936 320 Kab. Minahasa Utara 936 - 936 321 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 936 - 936 322 Kota Kotamobagu 936 - 936 323 Kab. Bolaang Mongondow Utara 658 - 658 324 Kab. Minahasa Tenggara 936 - 936 325 Kab. Bolaang Mongondow Timur 936 - 936 326 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 377 - 377 327 Provinsi Sulawesi Tengah 234 921 1,155 328 Kab. Banggai 349 - 349 329 Kab. Banggai Kepulauan 872 - 872 330 Kab. Buol 955 - 955 331 Kab. Toli Toli 453 - 453 332 Kab. Donggala 790 - 790 333 Kab. Morowali 632 - 632 334 Kab. Poso 167 - 167 335 Kota Palu 872 - 872 336 Kab. Parigi Moutong 794 - 794 - 241 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 337 Kab. Tojo Una Una 123 - 123 338 Kab. Sigi 967 - 967 339 Kab. Banggai Laut 872 - 872 340 Kab. Morowali Utara 89 - 89 341 Provinsi Sulawesi Selatan 136 301 437 342 Kab. Bantaeng 874 - 874 343 Kab. Barru 236 - 236 344 Kab. Bone 972 - 972 345 Kab. Bulukumba 100 - 100 346 Kab. Enrekang 339 - 339 347 Kab. Gowa 624 - 624 348 Kab. Jeneponto 99 - 99 349 Kab. Luwu 826 - 826 350 Kab. Luwu Utara 99 - 99 351 Kab. Maros 608 - 608 352 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 896 - 896 353 Kota Palopo 99 - 99 354 Kab. Luwu Timur 637 - 637 355 Kab. Pinrang 193 - 193 356 Kab. Sinjai 906 - 906 357 Kab. Kepulauan Selayar 322 - 322 358 Kab. Sidenreng Rappang 586 - 586 359 Kab. Soppeng 152 - 152 360 Kab. Takalar 99 - 99 - 242 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 361 Kab. Tana Toraja 612 - 612 362 Kab. Wajo 570 - 570 363 Kota Pare Pare 99 - 99 364 Kota Makassar 987 - 987 365 Kab. Toraja Utara 609 - 609 366 Provinsi Sulawesi Tenggara 815 321 1,136 367 Kab. Buton 30 - 30 368 Kab. Konawe 758 - 758 369 Kab. Kolaka 445 - 445 370 Kab. Muna 401 - 401 371 Kota Kendari 977 - 977 372 Kota Bau Bau 342 - 342 373 Kab. Konawe Selatan 1 - 1 374 Kab. Bombana 977 - 977 375 Kab. Wakatobi 977 - 977 376 Kab. Kolaka Utara 977 - 977 377 Kab. Buton Utara 838 - 838 378 Kab. Konawe Kepulauan 977 - 977 379 Kab. Kolaka Timur 863 - 863 380 Kab. Muna Barat 977 - 977 381 Kab. Buton Tengah 977 - 977 382 Kab. Buton Selatan 977 - 977 383 Provinsi Nusa Tenggara Barat 583 69 652 384 Kab. Bima 442 - 442 - 243 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 385 Kab. Dompu 306 - 306 386 Kab. Lombok Barat 574 - 574 387 Kab. Lombok Tengah 574 - 574 388 Kab. Lombok Timur 467 - 467 389 Kab. Sumbawa 77 - 77 390 Kota Mataram 724 - 724 391 Kota Bima 37 - 37 392 Kab. Sumbawa Barat 556 - 556 393 Kab. Lombok Utara 574 - 574 394 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 992 992 395 Provinsi Maluku 108 659 767 396 Kab. Kepulauan Tanimbar 952 - 952 397 Kab. Maluku Tengah 360 - 360 398 Kab. Maluku Tenggara 422 - 422 399 Kab. Buru 748 - 748 400 Kota Ambon 422 - 422 401 Kab. Seram Bagian Barat 875 - 875 402 Kab. Seram Bagian Timur 609 - 609 403 Kab. Kepulauan Aru 848 - 848 404 Kota Tual 422 - 422 405 Kab. Maluku Barat Daya 422 - 422 406 Kab. Buru Selatan 354 - 354 407 Provinsi Papua 906 535 1,441 408 Kab. Biak Numfor 850 - 850 - 244 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 409 Kab. Jayapura 743 - 743 410 Kab. Jayawijaya 850 - 850 411 Kab. Merauke 825 - 825 412 Kab. Mimika 696 - 696 413 Kab. Nabire 818 - 818 414 Kab. Paniai 850 - 850 415 Kab. Puncak Jaya 850 - 850 416 Kab. Kepulauan Yapen 850 - 850 417 Kota Jayapura 464 - 464 418 Kab. Sarmi 461 - 461 419 Kab. Keerom 715 - 715 420 Kab. Yahukimo 850 - 850 421 Kab. Pegunungan Bintang 850 - 850 422 Kab. Tolikara 850 - 850 423 Kab. Boven Digoel 279 - 279 424 Kab. Mappi 999 - 999 425 Kab. Asmat 742 - 742 426 Kab. Waropen 850 - 850 427 Kab. Supiori 850 - 850 428 Kab. Mamberamo Raya 343 - 343 429 Kab. Mamberamo Tengah 82 - 82 430 Kab. Yalimo 850 - 850 431 Kab. Lanny Jaya 850 - 850 432 Kab. Nduga 850 - 850 - 245 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 433 Kab. Dogiyai 850 - 850 434 Kab. Puncak 850 - 850 435 Kab. Intan Jaya 850 - 850 436 Kab. Deiyai 850 - 850 437 Provinsi Maluku Utara 317 165 482 438 Kab. Halmahera Tengah 774 - 774 439 Kota Ternate 181 - 181 440 Kab. Halmahera Barat 181 - 181 441 Kab. Halmahera Timur 917 - 917 442 Kab. Halmahera Selatan 781 - 781 443 Kab. Halmahera Utara 115 - 115 444 Kab. Kepulauan Sula 542 - 542 445 Kota Tidore Kepulauan 429 - 429 446 Kab. Pulau Morotai 165 - 165 447 Kab. Pulau Taliabu 181 - 181 448 Provinsi Banten 801 - 801 449 Kab. Lebak 497 - 497 450 Kab. Pandeglang 165 - 165 451 Kab. Serang 397 - 397 452 Kab. Tangerang 229 - 229 453 Kota Cilegon 229 - 229 454 Kota Tangerang 229 - 229 455 Kota Serang 229 - 229 456 Kota Tangerang Selatan 229 - 229 - 246 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 457 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 470 470 458 Kab. Bangka 518 - 518 459 Kab. Belitung 969 - 969 460 Kota Pangkal Pinang 161 - 161 461 Kab. Bangka Selatan 408 - 408 462 Kab. Bangka Tengah 362 - 362 463 Kab. Bangka Barat 923 - 923 464 Provinsi Gorontalo 264 765 1,029 465 Kab. Boalemo 932 - 932 466 Kab. Gorontalo 798 - 798 467 Kota Gorontalo 905 - 905 468 Kab. Pohuwato 515 - 515 469 Kab. Bone Bolango 694 - 694 470 Kab. Gorontalo Utara 210 - 210 471 Provinsi Kepulauan Riau 605 930 1,535 472 Kab. Natuna 202 - 202 473 Kab. Kepulauan Anambas 202 - 202 474 Kab. Karimun 831 - 831 475 Kota Batam 203 - 203 476 Kota Tanjung Pinang 449 - 449 477 Kab. Lingga 630 - 630 478 Kab. Bintan 904 - 904 479 Provinsi Papua Barat 564 730 1,294 480 Kab. Fak Fak 692 - 692 - 247 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 481 Kab. Manokwari 514 - 514 482 Kab. Sorong 352 - 352 483 Kota Sorong 799 - 799 484 Kab. Raja Ampat 94 - 94 485 Kab. Sorong Selatan 848 - 848 486 Kab. Teluk Bintuni 853 - 853 487 Kab. Teluk Wondama 720 - 720 488 Kab. Kaimana 513 - 513 489 Kab. Maybrat 94 - 94 490 Kab. Tambrauw 447 - 447 491 Kab. Manokwari Selatan 238 - 238 492 Kab. Pegunungan Arfak 94 - 94 493 Provinsi Sulawesi Barat 622 647 1,269 494 Kab. Majene 49 - 49 495 Kab. Mamuju 386 - 386 496 Kab. Polewali Mandar 49 - 49 497 Kab. Mamasa 258 - 258 498 Kab. Pasangkayu 7 - 7 499 Kab. Mamuju Tengah 740 - 740 500 Provinsi Kalimantan Utara 43 370 413 501 Kab. Bulungan 417 - 417 502 Kab. Malinau 245 - 245 503 Kab. Nunukan 202 - 202 504 Kota Tarakan 22 - 22 - 248 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 505 Kab. Tana Tidung 288 - 288 259,155 16,682 275,837 JUMLAH NASIONAL RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kota Medan - 197 197 2 Provinsi DKI Jakarta 162 976 1,138 3 Provinsi DI Yogyakarta - 794 794 4 Kota Makassar - 160 160 5 Kota Denpasar - 757 757 6 Provinsi Banten - 91 91 7 Kab. Serang - 802 802 8 Kab. Tangerang 61 91 152 9 Kota Tangerang 29 358 387 10 Kota Tangerang Selatan - 73 73 252 4,299 4,551 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 250 - (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAERAH SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 1 Kab. Labuhanbatu - 784 - - - 2 Kota Medan 166 - - - - 3 Kab. Labuhanbatu Selatan - - - - - 4 Kota Padang - - - - 313 5 Provinsi DKI Jakarta 166 - - 594 - 6 Provinsi DI Yogyakarta - 272 - - 690 7 Kab. Sleman 46 - - - - 8 Kota Makassar 166 - - - - 9 Kota Denpasar 166 - - - - 10 Provinsi Banten - 464 577 - 258 11 Kab. Lebak - 497 - - - 12 Kab. Serang 166 447 659 - 16 13 Kab. Tangerang 166 - - - - 14 Kota Tangerang 166 - - - - 15 Kota Tangerang Selatan 166 - - - - 1,374 2,464 1,236 594 1,277 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 - 251 - 1 2 1 Kab. Labuhanbatu 2 Kota Medan 3 Kab. Labuhanbatu Selatan 4 Kota Padang 5 Provinsi DKI Jakarta 6 Provinsi DI Yogyakarta 7 Kab. Sleman 8 Kota Makassar 9 Kota Denpasar 10 Provinsi Banten 11 Kab. Lebak 12 Kab. Serang 13 Kab. Tangerang 14 Kota Tangerang 15 Kota Tangerang Selatan JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN BIA SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 8 9=4+5+6+7 +8 10 11 12 13 157 941 701 - - - 157 157 - - - - - - 48 - - - 157 470 - - - - 196 790 - - 553 - 196 1,158 267 - - - 157 157 - - - - 157 157 - - - - 157 157 - - - - 314 1,613 954 361 - - 157 654 418 580 - 852 157 1,279 287 376 - - 157 157 - - - - 157 157 - - - - 157 157 - - - - 2,433 8,004 2,675 1,317 553 852 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 - 252 - 1 2 1 Kab. Labuhanbatu 2 Kota Medan 3 Kab. Labuhanbatu Selatan 4 Kota Padang 5 Provinsi DKI Jakarta 6 Provinsi DI Yogyakarta 7 Kab. Sleman 8 Kota Makassar 9 Kota Denpasar 10 Provinsi Banten 11 Kab. Lebak 12 Kab. Serang 13 Kab. Tangerang 14 Kota Tangerang 15 Kota Tangerang Selatan JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=3+9+16 - 523 1,224 2,165 - 523 523 846 - 523 571 571 411 560 971 1,441 - 340 893 1,849 723 340 1,330 2,488 - 72 72 275 - 706 706 1,029 - 950 950 1,273 9 144 1,468 3,081 362 72 2,284 2,938 667 72 1,402 2,847 - 72 72 395 - 72 72 395 - 72 72 395 2,172 5,041 12,610 21,988 SEKTOR LAINNYA JUMLAH JUMLAH RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 - 253 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Provinsi Aceh 867 2 Kab. Aceh Barat 808 3 Kab. Aceh Tengah 767 4 Kab. Aceh Timur 199 5 Kab. Pidie 438 6 Kab. Aceh Barat Daya 808 7 Kab. Aceh Jaya 808 8 Kab. Nagan Raya 808 9 Kab. Labuhanbatu 256 10 Kota Medan 891 11 Kab. Padang Lawas Utara 256 12 Kab. Labuhanbatu Selatan 256 13 Kab. Lima Puluh Kota 572 14 Kab. Kepulauan Mentawai 343 15 Kab. Sijunjung 343 16 Kab. Solok 124 17 Kota Padang 343 18 Kota Sawahlunto 305 19 Kab. Bengkalis 155 20 Kab. Indragiri Hilir 155 21 Kab. Kampar 155 22 Kab. Kuantan Singingi 155 23 Kab. Pelalawan 155 24 Kab. Rokan Hilir 155 25 Kab. Rokan Hulu 155 26 Kab. Siak 155 27 Kota Dumai 155 28 Kota Pekanbaru 109 29 Kab. Kepulauan Meranti 155 30 Kab. Batanghari 448 31 Kab. Muaro Jambi 448 32 Kab. Sarolangun 448 33 Kab. Tanjung Jabung Barat 448 34 Kab. Tebo 448 35 Kab. Lahat 852 36 Kab. Musi Banyuasin 463 37 Kab. Musi Rawas 463 38 Kota Palembang 463 39 Kota Prabumulih 463 40 Kota Pagar Alam 463 41 Kab. Banyuasin 463 42 Kab. Empat Lawang 463 43 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 463 44 Kab. Musi Rawas Utara 463 45 Kab. Lampung Timur 905 46 Provinsi DKI Jakarta 504 NO NAMA DAERAH CHT - 254 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 47 Provinsi Jawa Barat 298 48 Kab. Bekasi 897 49 Kab. Subang 43 50 Kota Bandung 538 51 Provinsi Jawa Tengah 289 52 Kab. Blora 502 53 Provinsi DI Yogyakarta 654 54 Kab. Sleman 506 55 Provinsi Jawa Timur 925 56 Kab. Bojonegoro 846 57 Kab. Jombang 185 58 Kab. Lamongan 974 59 Kab. Madiun 939 60 Kab. Nganjuk 475 61 Kab. Ngawi 843 62 Kab. Tuban 512 63 Kota Surabaya 288 64 Provinsi Kalimantan Barat 843 65 Kab. Bengkayang 25 66 Kab. Kapuas Hulu 937 67 Kab. Ketapang 937 68 Kab. Sanggau 937 69 Kab. Sintang 937 70 Kota Pontianak 926 71 Kab. Sekadau 937 72 Kab. Melawi 937 73 Kab. Kayong Utara 937 74 Kab. Kubu Raya 937 75 Provinsi Kalimantan Tengah 309 76 Kab. Barito Selatan 52 77 Kab. Barito Utara 52 78 Kab. Kapuas 52 79 Kab. Kotawaringin Barat 361 80 Kab. Kotawaringin Timur 52 81 Kota Palangkaraya 52 82 Kab. Katingan 52 83 Kab. Seruyan 52 84 Kab. Sukamara 52 85 Kab. Lamandau 52 86 Kab. Gunung Mas 52 87 Kab. Pulang Pisau 52 88 Kab. Murung Raya 52 89 Kab. Barito Timur 52 90 Provinsi Kalimantan Selatan 279 91 Kab. Banjar 245 92 Kab. Barito Kuala 810 - 255 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 93 Kab. Hulu Sungai Tengah 810 94 Kab. Hulu Sungai Utara 810 95 Kab. Kotabaru 810 96 Kab. Tabalong 810 97 Kab. Tapin 810 98 Kab. Balangan 810 99 Kab. Tanah Bumbu 810 100 Provinsi Kalimantan Timur 932 101 Kab. Berau 770 102 Kab. Kutai Kartanegara 770 103 Kab. Kutai Barat 770 104 Kab. Kutai Timur 770 105 Kab. Paser 770 106 Kota Balikpapan 622 107 Kota Bontang 770 108 Kab. Penajam Paser Utara 770 109 Kab. Mahakam Ulu 770 110 Provinsi Sulawesi Tengah 336 111 Kab. Banggai 228 112 Kab. Banggai Kepulauan 127 113 Kab. Donggala 127 114 Kab. Morowali 127 115 Kab. Poso 127 116 Kota Palu 127 117 Kab. Parigi Moutong 543 118 Kab. Tojo Una Una 127 119 Kab. Banggai Laut 127 120 Kab. Morowali Utara 127 121 Kab. Luwu Timur 497 122 Kota Makassar 723 123 Provinsi Sulawesi Tenggara 561 124 Kab. Konawe 851 125 Kab. Kolaka 851 126 Kab. Konawe Selatan 851 127 Kab. Bombana 851 128 Kab. Kolaka Utara 851 129 Kab. Konawe Utara 851 130 Kab. Kolaka Timur 851 131 Kota Denpasar 440 132 Provinsi Nusa Tenggara Barat 211 133 Kab. Sumbawa 965 134 Kab. Sumbawa Barat 496 135 Provinsi Banten 408 136 Kab. Lebak 639 137 Kab. Serang 639 138 Kab. Tangerang 518 - 256 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 139 Kota Tangerang 254 140 Kota Tangerang Selatan 295 141 Kab. Natuna 736 142 Kab. Kepulauan Anambas 736 143 Kota Batam 738 144 Provinsi Kalimantan Utara 480 145 Kab. Bulungan 104 146 Kab. Malinau 104 147 Kab. Nunukan 104 148 Kab. Tana Tidung 104 72,419 JUMLAH NASIONAL - 257 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9=6+7+8 10=5+9 1 Provinsi Aceh - - - - - 833 833 833 2 Kab. Labuhanbatu 387 113 500 24 284 - 308 808 3 Kota Medan 387 113 500 24 284 - 308 808 4 Kab. Labuhanbatu Selatan 387 113 500 24 284 - 308 808 5 Kab. Kampar - - - 50 633 - 683 683 6 Kab. Pelalawan - - - 75 446 - 521 521 7 Kab. Rokan Hilir 458 422 880 87 718 - 805 1,685 8 Kab. Siak - - - 554 958 - 1,512 1,512 9 Kota Pekanbaru - - - 58 718 - 776 776 10 Kab. Kepulauan Meranti - - - 159 16 - 175 175 11 Kab. Muaro Jambi - - - 27 983 - 1,010 1,010 12 Kab. Tanjung Jabung Barat - - - 415 694 - 1,109 1,109 13 Kab. Musi Banyuasin - - - 86 701 - 787 787 14 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - - - 220 413 - 633 633 15 Kab. Lampung Timur 543 624 1,167 - - - - 1,167 16 Provinsi DKI Jakarta 387 213 600 - - - - 600 17 Kab. Bekasi - - - 387 125 - 512 512 18 Kab. Subang - - - 738 870 - 1,608 1,608 19 Kota Bandung 664 278 942 675 657 - 1,332 2,274 20 Kab. Blora - - - 994 186 - 1,180 1,180 Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI JUMLAH 15% 0.50% JUMLAH 30% 0.50% - 258 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9=6+7+8 10=5+9 Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI JUMLAH 15% 0.50% JUMLAH 30% 0.50% 21 Provinsi Jawa Timur - 257 257 665 36 - 701 958 22 Kab. Bojonegoro 117 935 1,052 - - - - 1,052 23 Kab. Jombang 954 700 1,654 924 42 - 966 2,620 24 Kab. Madiun - - - 489 42 - 531 531 25 Kab. Nganjuk - - - 135 42 - 177 177 26 Kab. Ngawi - - - 512 42 - 554 554 27 Kab. Tuban 44 509 553 38 861 - 899 1,452 28 Kota Surabaya 35 700 735 924 42 - 966 1,701 29 Kota Makassar 149 138 287 - - - - 287 30 Kab. Natuna - - - 66 509 - 575 575 31 Kab. Kepulauan Anambas - - - 943 585 - 1,528 1,528 32 Kota Batam - - - 303 839 - 1,142 1,142 33 Provinsi Papua Barat - - - - - 445 445 445 34 Kab. Sorong - - - 679 - - 679 679 35 Kota Sorong - - - 246 - - 246 246 36 Kab. Sorong Selatan - - - 106 - - 106 106 37 Kab. Teluk Bintuni - - - 822 - - 822 822 38 Kab. Teluk Wondama - - - 219 - - 219 219 39 Kab. Kaimana - - - 290 - - 290 290 40 Kab. Maybrat - - - 816 - - 816 816 - 259 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9=6+7+8 10=5+9 Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI JUMLAH 15% 0.50% JUMLAH 30% 0.50% 41 Kab. Tambrauw - - - 208 - - 208 208 42 Kab. Manokwari Selatan - - - 845 - - 845 845 43 Kab. Pegunungan Arfak - - - 769 - - 769 769 4,512 5,115 9,627 14,596 12,010 1,278 27,884 37,511 JUMLAH NASIONAL - 260 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 642 22 664 2 Kab. Aceh Barat - 764 764 3 Kab. Aceh Tengah - 431 431 4 Kab. Aceh Timur - 5 5 5 Kab. Pidie - 863 863 6 Kab. Aceh Barat Daya - 483 483 7 Kab. Aceh Jaya - 787 787 8 Kab. Nagan Raya - 753 753 9 Kab. Labuhanbatu - 727 727 10 Kota Medan - 727 727 11 Kab. Padang Lawas Utara - 704 704 12 Kab. Labuhanbatu Selatan - 727 727 13 Kab. Kepulauan Mentawai - 186 186 14 Kab. Sijunjung - 881 881 15 Kab. Solok - 462 462 16 Kota Padang 399 359 758 17 Kota Sawahlunto - 831 831 18 Kab. Indragiri Hilir - 931 931 19 Kab. Kampar - 198 198 20 Kab. Pelalawan - 198 198 21 Kab. Rokan Hilir - 198 198 22 Kab. Rokan Hulu - 797 797 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 261 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kab. Siak - 198 198 24 Kota Pekanbaru - 198 198 25 Kab. Batanghari - 765 765 26 Kab. Muaro Jambi 319 31 350 27 Kab. Sarolangun - 975 975 28 Kab. Tanjung Jabung Barat 72 886 958 29 Kab. Tebo - 186 186 30 Kab. Lahat - 176 176 31 Kab. Musi Banyuasin 392 767 1,159 32 Kab. Musi Rawas - 657 657 33 Kota Palembang - 263 263 34 Kota Prabumulih - 632 632 35 Kota Pagar Alam - 894 894 36 Kab. Banyuasin - 646 646 37 Kab. Empat Lawang - 190 190 38 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 760 201 961 39 Kab. Musi Rawas Utara - 46 46 40 Provinsi Bengkulu - 55 55 41 Kab. Bengkulu Selatan - 307 307 42 Kab. Bengkulu Utara - 563 563 43 Kab. Rejang Lebong - 164 164 44 Kab. Kaur - 580 580 - 262 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kab. Seluma - 334 334 46 Kab. Lebong - 917 917 47 Kab. Lampung Timur 322 - 322 48 Kab. Bekasi 565 779 1,344 49 Kab. Subang - 779 779 50 Kota Bandung - 779 779 51 Kab. Sleman 312 - 312 52 Kab. Bojonegoro 848 - 848 53 Kab. Jombang 193 - 193 54 Kab. Madiun 728 - 728 55 Kab. Nganjuk 336 - 336 56 Kab. Ngawi 774 - 774 57 Kab. Tuban 892 - 892 58 Provinsi Kalimantan Barat - 837 837 59 Kab. Bengkayang - 662 662 60 Kab. Ketapang - 221 221 61 Kab. Sanggau - 739 739 62 Kab. Sintang - 205 205 63 Kota Pontianak - 801 801 64 Kab. Sekadau - 737 737 65 Kab. Melawi - 259 259 66 Kab. Kayong Utara - 364 364 - 263 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Kab. Kubu Raya - 387 387 68 Provinsi Kalimantan Tengah - 230 230 69 Kab. Barito Selatan - 16 16 70 Kab. Barito Utara - 14 14 71 Kab. Kapuas - 938 938 72 Kab. Kotawaringin Barat - 272 272 73 Kab. Kotawaringin Timur - 403 403 74 Kota Palangkaraya - 297 297 75 Kab. Katingan - 864 864 76 Kab. Seruyan - 203 203 77 Kab. Sukamara - 482 482 78 Kab. Lamandau - 175 175 79 Kab. Gunung Mas - 78 78 80 Kab. Pulang Pisau - 371 371 81 Kab. Murung Raya - 619 619 82 Kab. Barito Timur - 444 444 83 Provinsi Kalimantan Selatan - 218 218 84 Kab. Banjar - 245 245 85 Kab. Barito Kuala - 349 349 86 Kab. Hulu Sungai Tengah - 924 924 87 Kab. Hulu Sungai Utara - 907 907 88 Kab. Kotabaru - 766 766 - 264 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Tabalong - 971 971 90 Kab. Tapin - 440 440 91 Kab. Balangan - 653 653 92 Kab. Tanah Bumbu - 666 666 93 Provinsi Kalimantan Timur - 11 11 94 Kab. Berau - 854 854 95 Kab. Kutai Kartanegara - 868 868 96 Kab. Kutai Barat - 149 149 97 Kab. Kutai Timur - 927 927 98 Kab. Paser - 730 730 99 Kota Balikpapan - 761 761 100 Kota Bontang - 904 904 101 Kab. Penajam Paser Utara - 931 931 102 Kab. Mahakam Ulu - 569 569 103 Provinsi Sulawesi Tengah - 89 89 104 Kab. Banggai - 295 295 105 Kab. Banggai Kepulauan - 557 557 106 Kab. Donggala - 648 648 107 Kab. Morowali - 626 626 108 Kab. Poso - 864 864 109 Kota Palu - 563 563 110 Kab. Parigi Moutong - 693 693 - 265 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Tojo Una Una - 762 762 112 Kab. Banggai Laut - 594 594 113 Kab. Morowali Utara - 382 382 114 Kab. Luwu Timur - 380 380 115 Kota Makassar - 70 70 116 Provinsi Sulawesi Tenggara - 352 352 117 Kab. Konawe - 856 856 118 Kab. Kolaka - 288 288 119 Kab. Konawe Selatan - 528 528 120 Kab. Bombana - 814 814 121 Kab. Kolaka Utara - 309 309 122 Kab. Konawe Utara - 144 144 123 Kab. Kolaka Timur - 501 501 124 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 485 485 125 Kab. Sumbawa - 5 5 126 Kab. Sumbawa Barat - 632 632 127 Kab. Kepulauan Tanimbar - 600 600 128 Kab. Maluku Tengah - 252 252 129 Kab. Seram Bagian Timur - 489 489 130 Kab. Kepulauan Aru - 226 226 131 Kab. Maluku Barat Daya - 250 250 132 Kab. Paniai - 934 934 - 266 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kab. Asmat - 427 427 134 Kab. Nduga - 121 121 135 Kab. Dogiyai - 841 841 136 Kab. Puncak - 60 60 137 Kab. Intan Jaya - 856 856 138 Kab. Deiyai - 956 956 139 Provinsi Maluku Utara - 790 790 140 Kab. Halmahera Tengah - 209 209 141 Kab. Halmahera Timur - 11 11 142 Kab. Halmahera Selatan - 405 405 143 Kota Tidore Kepulauan - 635 635 144 Provinsi Banten 327 66 393 145 Kab. Lebak 428 178 606 146 Kab. Serang - 590 590 147 Kab. Tangerang - 590 590 148 Kota Tangerang - 590 590 149 Kota Tangerang Selatan - 590 590 150 Kab. Bangka Selatan - 386 386 151 Kab. Natuna - 136 136 152 Kab. Kepulauan Anambas - 136 136 153 Kota Batam 677 136 813 - 267 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 154 Provinsi Papua Barat - 28 28 155 Kab. Sorong - 838 838 156 Kota Sorong 200 838 1,038 157 Kab. Raja Ampat - 985 985 158 Kab. Sorong Selatan - 838 838 159 Kab. Teluk Bintuni - 838 838 160 Kab. Teluk Wondama - 838 838 161 Kab. Kaimana - 838 838 162 Kab. Maybrat - 838 838 163 Kab. Tambrauw - 838 838 164 Kab. Manokwari Selatan - 838 838 165 Kab. Pegunungan Arfak - 838 838 166 Provinsi Kalimantan Utara - 891 891 167 Kab. Bulungan - 715 715 168 Kab. Malinau - 338 338 169 Kab. Nunukan - 561 561 170 Kab. Tana Tidung - 705 705 9,186 83,963 93,149 JUMLAH NASIONAL - 268 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 308 - 308 2 Kab. Aceh Barat - 119 - 119 3 Kab. Aceh Tengah - 119 - 119 4 Kab. Aceh Timur - 119 - 119 5 Kab. Pidie - 119 - 119 6 Kab. Aceh Barat Daya - 119 - 119 7 Kab. Aceh Jaya - 119 - 119 8 Kab. Nagan Raya - 119 - 119 9 Kab. Labuhanbatu - 342 - 342 10 Kota Medan - 342 - 342 11 Kab. Padang Lawas Utara - 342 - 342 12 Kab. Labuhanbatu Selatan - 342 - 342 13 Kab. Lima Puluh Kota 584 560 - 1,144 14 Kab. Kepulauan Mentawai 192 560 - 752 15 Kab. Sijunjung 192 560 - 752 16 Kab. Solok 192 741 - 933 17 Kota Padang 192 560 - 752 18 Kota Sawahlunto 192 560 - 752 19 Kab. Lampung Timur - 94 492 586 20 Provinsi Jawa Barat - - 725 725 21 Kab. Bekasi - - 652 652 22 Kab. Subang - - 652 652 23 Kota Bandung - - 652 652 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 269 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 24 Kab. Blora - - 609 609 25 Provinsi Jawa Timur - 428 - 428 26 Kab. Bojonegoro - 672 - 672 27 Kab. Jombang - 672 - 672 28 Kab. Madiun - 197 - 197 29 Kab. Nganjuk - 672 - 672 30 Kab. Ngawi - 550 - 550 31 Kab. Tuban - 672 - 672 32 Kota Surabaya - 672 - 672 33 Provinsi Banten - 936 - 936 34 Kab. Lebak - 696 - 696 35 Kab. Serang - 872 - 872 36 Kab. Tangerang - 696 - 696 37 Kota Tangerang - 696 - 696 38 Kota Tangerang Selatan - 696 - 696 1,544 15,271 3,782 20,597 JUMLAH NASIONAL - 270 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 855 665 1,520 2 Kab. Aceh Barat - 383 - 383 3 Kab. Aceh Tengah - 266 - 266 4 Kab. Aceh Timur - 607 - 607 5 Kab. Pidie - 554 - 554 6 Kab. Aceh Barat Daya - 896 - 896 7 Kab. Aceh Jaya - 782 - 782 8 Kab. Nagan Raya - 173 - 173 9 Kab. Labuhanbatu - 418 - 418 10 Kota Medan - 805 - 805 11 Kab. Padang Lawas Utara - 435 - 435 12 Kab. Bengkalis - 340 - 340 13 Kab. Indragiri Hilir - 766 - 766 14 Kab. Kampar - 482 - 482 15 Kab. Kuantan Singingi - 875 - 875 16 Kab. Pelalawan - 302 - 302 17 Kab. Rokan Hilir - 191 - 191 18 Kab. Rokan Hulu - 306 - 306 19 Kab. Siak - 554 - 554 20 Kota Dumai - 410 - 410 21 Kota Pekanbaru - 947 - 947 22 Kab. Kepulauan Meranti - 547 - 547 23 Kab. Batanghari - 517 - 517 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 271 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 24 Kab. Muaro Jambi - 811 - 811 25 Kab. Sarolangun - 563 - 563 26 Kab. Tanjung Jabung Barat - 449 - 449 27 Kab. Tebo 664 898 - 1,562 28 Kab. Lahat - 674 - 674 29 Kab. Musi Banyuasin 400 207 - 607 30 Kab. Musi Rawas - 361 - 361 31 Kota Palembang 135 991 - 1,126 32 Kota Prabumulih - 991 - 991 33 Kota Pagar Alam - 721 - 721 34 Kab. Banyuasin - 667 - 667 35 Kab. Empat Lawang - 991 - 991 36 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 39 - 39 37 Kab. Musi Rawas Utara - 367 - 367 38 Provinsi Bengkulu - 487 986 1,473 39 Kab. Bengkulu Selatan - 146 - 146 40 Kab. Rejang Lebong - 95 - 95 41 Kab. Kaur - 874 - 874 42 Kab. Seluma - 775 - 775 43 Kab. Lebong - 175 - 175 44 Provinsi Jawa Barat - 375 - 375 45 Kab. Bekasi - 337 - 337 46 Kab. Subang - 248 - 248 - 272 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 47 Kota Bandung - 337 - 337 48 Kab. Blora - 607 - 607 49 Provinsi DI Yogyakarta - 123 - 123 50 Kab. Sleman - 62 - 62 51 Provinsi Jawa Timur - 732 722 1,454 52 Kab. Bojonegoro - 613 - 613 53 Kab. Jombang - 155 - 155 54 Kab. Madiun - 258 - 258 55 Kab. Nganjuk - 990 - 990 56 Kab. Ngawi - 130 - 130 57 Kab. Tuban - 254 - 254 58 Kota Surabaya - 979 - 979 59 Kab. Kapuas Hulu 173 - - 173 60 Kota Pontianak 888 - - 888 61 Provinsi Kalimantan Tengah - - 561 561 62 Kab. Kotawaringin Timur - 757 - 757 63 Provinsi Kalimantan Selatan - 795 155 950 64 Kab. Banjar - 819 - 819 65 Kab. Barito Kuala - 299 - 299 66 Kab. Hulu Sungai Tengah - 299 - 299 67 Kab. Hulu Sungai Utara - 299 - 299 68 Kab. Kotabaru - 638 - 638 69 Kab. Tabalong - 645 - 645 - 273 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 70 Kab. Tapin - 500 - 500 71 Kab. Balangan - 971 - 971 72 Kab. Tanah Bumbu - 649 - 649 73 Kab. Berau - 977 - 977 74 Kab. Kutai Kartanegara - 276 - 276 75 Provinsi Sulawesi Tengah - 820 237 1,057 76 Kab. Banggai Kepulauan - 803 - 803 77 Kab. Morowali - 560 - 560 78 Kota Palu - 17 - 17 79 Kab. Banggai Laut - 803 - 803 80 Kab. Morowali Utara - 758 - 758 81 Kab. Luwu Timur - 629 - 629 82 Provinsi Sulawesi Tenggara - 684 454 1,138 83 Kab. Konawe - 473 - 473 84 Kab. Konawe Selatan - 772 - 772 85 Kab. Bombana - 740 - 740 86 Kab. Kolaka Utara - 585 - 585 87 Kab. Konawe Utara - 13 - 13 88 Kab. Kolaka Timur - 412 - 412 89 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 641 813 1,454 90 Kab. Sumbawa - 142 - 142 91 Kab. Sumbawa Barat - 104 - 104 92 Kab. Maluku Tengah - 793 - 793 - 274 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 93 Kab. Paniai - 628 - 628 94 Kab. Nduga - 628 - 628 95 Kab. Dogiyai - 628 - 628 96 Kab. Puncak - 628 - 628 97 Kab. Intan Jaya - 628 - 628 98 Kab. Deiyai - 628 - 628 99 Provinsi Maluku Utara - - 89 89 100 Kab. Lebak - 14 - 14 101 Provinsi Papua Barat - 123 11 134 102 Kab. Fak Fak 857 892 - 1,749 103 Kab. Sorong - 559 - 559 104 Kota Sorong - 190 - 190 105 Kab. Raja Ampat - 321 - 321 106 Kab. Sorong Selatan - 595 - 595 107 Kab. Teluk Bintuni - 459 - 459 108 Kab. Kaimana - 735 - 735 109 Kab. Maybrat - 725 - 725 110 Kab. Tambrauw - 270 - 270 111 Kab. Manokwari Selatan - 349 - 349 112 Kab. Pegunungan Arfak - 520 - 520 3,117 57,086 4,693 64,896 JUMLAH NASIONAL - 275 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh - 179 179 2 Kab. Aceh Barat 510 832 1,342 3 Kab. Aceh Besar - 804 804 4 Kab. Aceh Selatan - 990 990 5 Kab. Aceh Singkil 758 413 1,171 6 Kab. Aceh Tengah - 542 542 7 Kab. Aceh Tenggara - 995 995 8 Kab. Aceh Timur - 492 492 9 Kab. Aceh Utara 233 651 884 10 Kab. Bireuen - 484 484 11 Kab. Pidie - 522 522 12 Kab. Simeulue - 568 568 13 Kota Banda Aceh 715 548 1,263 14 Kota Sabang - 320 320 15 Kota Langsa 342 274 616 16 Kota Lhokseumawe - 609 609 17 Kab. Gayo Lues - 750 750 18 Kab. Aceh Barat Daya 586 366 952 19 Kab. Aceh Jaya - 784 784 20 Kab. Nagan Raya 468 277 745 21 Kab. Aceh Tamiang - 68 68 22 Kab. Bener Meriah - 781 781 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 276 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 23 Kab. Pidie Jaya - 881 881 24 Kota Subulussalam - 243 243 25 Provinsi Sumatera Utara 293 313 606 26 Kab. Asahan 105 298 403 27 Kab. Dairi 565 123 688 28 Kab. Deli Serdang 118 292 410 29 Kab. Karo 278 697 975 30 Kab. Labuhanbatu 410 556 966 31 Kab. Langkat 207 805 1,012 32 Kab. Mandailing Natal 51 667 718 33 Kab. Nias 710 338 1,048 34 Kab. Simalungun 163 53 216 35 Kab. Tapanuli Selatan 727 602 1,329 36 Kab. Tapanuli Tengah 361 251 612 37 Kab. Tapanuli Utara - 63 63 38 Kab. Toba 146 72 218 39 Kota Binjai 30 486 516 40 Kota Medan 378 149 527 41 Kota Pematang Siantar - 541 541 42 Kota Sibolga 86 693 779 43 Kota Tanjung Balai 962 197 1,159 44 Kota Tebing Tinggi 371 301 672 - 277 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 45 Kota Padangsidimpuan - 269 269 46 Kab. Pakpak Bharat 270 933 1,203 47 Kab. Nias Selatan 905 256 1,161 48 Kab. Humbang Hasundutan 93 230 323 49 Kab. Serdang Bedagai 76 543 619 50 Kab. Samosir 230 520 750 51 Kab. Batu Bara 371 662 1,033 52 Kab. Padang Lawas 445 865 1,310 53 Kab. Padang Lawas Utara 600 573 1,173 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 656 111 767 55 Kab. Labuhanbatu Utara 661 327 988 56 Kab. Nias Utara 925 2 927 57 Kab. Nias Barat 158 581 739 58 Kota Gunungsitoli - 439 439 59 Provinsi Sumatera Barat 276 - 276 60 Kab. Agam - 920 920 61 Kab. Padang Pariaman 258 61 319 62 Kab. Pasaman 844 80 924 63 Kab. Pesisir Selatan 146 727 873 64 Kab. Sijunjung 695 601 1,296 65 Kab. Solok - 679 679 66 Kab. Tanah Datar - 993 993 - 278 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 67 Kota Bukit Tinggi 732 724 1,456 68 Kota Padang Panjang 425 254 679 69 Kota Padang 560 - 560 70 Kota Payakumbuh 767 15 782 71 Kota Sawahlunto 395 555 950 72 Kota Solok 128 82 210 73 Kab. Pasaman Barat 124 16 140 74 Kab. Dharmasraya - 311 311 75 Kab. Solok Selatan 680 679 1,359 76 Provinsi Riau - 339 339 77 Kab. Bengkalis - 817 817 78 Kab. Indragiri Hilir - 477 477 79 Kab. Indragiri Hulu - 387 387 80 Kab. Kampar - 162 162 81 Kab. Kuantan Singingi - 225 225 82 Kab. Pelalawan 975 978 1,953 83 Kab. Rokan Hilir - 478 478 84 Kab. Rokan Hulu - 997 997 85 Kab. Siak - 912 912 86 Kota Dumai - 510 510 87 Kota Pekanbaru 223 564 787 88 Kab. Kepulauan Meranti - 691 691 - 279 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 89 Provinsi Jambi 190 127 317 90 Kab. Batanghari 967 923 1,890 91 Kab. Bungo 334 745 1,079 92 Kab. Kerinci 534 493 1,027 93 Kab. Merangin - 892 892 94 Kab. Muaro Jambi 51 731 782 95 Kab. Sarolangun 383 910 1,293 96 Kab. Tanjung Jabung Barat 175 906 1,081 97 Kab. Tanjung Jabung Timur 478 225 703 98 Kab. Tebo 379 849 1,228 99 Kota Jambi 508 703 1,211 100 Kota Sungai Penuh - 531 531 101 Provinsi Sumatera Selatan 209 710 919 102 Kab. Lahat 487 722 1,209 103 Kab. Musi Banyuasin 571 850 1,421 104 Kab. Musi Rawas 510 3 513 105 Kab. Muara Enim 833 504 1,337 106 Kab. Ogan Komering Ilir 82 667 749 107 Kab. Ogan Komering Ulu - 825 825 108 Kota Palembang 953 873 1,826 109 Kota Prabumulih 828 622 1,450 110 Kota Pagar Alam 857 531 1,388 - 280 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 111 Kota Lubuk Linggau - 176 176 112 Kab. Banyuasin 10 946 956 113 Kab. Ogan Ilir 117 - 117 114 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 277 121 398 115 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 86 208 294 116 Kab. Empat Lawang 464 509 973 117 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 300 917 1,217 118 Kab. Musi Rawas Utara 601 62 663 119 Provinsi Bengkulu 5 440 445 120 Kab. Bengkulu Selatan - 656 656 121 Kab. Bengkulu Utara 257 942 1,199 122 Kab. Rejang Lebong - 997 997 123 Kota Bengkulu 523 450 973 124 Kab. Kaur 54 658 712 125 Kab. Seluma - 652 652 126 Kab. Mukomuko 356 625 981 127 Kab. Lebong - 557 557 128 Kab. Kepahiang 317 286 603 129 Kab. Bengkulu Tengah 538 777 1,315 130 Provinsi Lampung 971 256 1,227 131 Kab. Lampung Barat - 308 308 132 Kab. Lampung Selatan 369 618 987 - 281 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 133 Kab. Lampung Tengah 953 316 1,269 134 Kab. Lampung Utara - 652 652 135 Kab. Lampung Timur - 906 906 136 Kab. Tanggamus - 435 435 137 Kab. Tulang Bawang - 798 798 138 Kab. Way Kanan 722 62 784 139 Kota Bandar Lampung 531 74 605 140 Kota Metro 200 799 999 141 Kab. Pesawaran - 471 471 142 Kab. Pringsewu 193 923 1,116 143 Kab. Mesuji 571 134 705 144 Kab. Tulang Bawang Barat - 256 256 145 Kab. Pesisir Barat 851 386 1,237 146 Provinsi DKI Jakarta 799 683 1,482 147 Provinsi Jawa Barat 668 376 1,044 148 Kab. Bandung 962 767 1,729 149 Kab. Bekasi 714 - 714 150 Kab. Bogor 506 685 1,191 151 Kab. Ciamis 248 223 471 152 Kab. Cianjur 16 425 441 153 Kab. Cirebon 190 974 1,164 154 Kab. Garut 567 79 646 - 282 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 155 Kab. Indramayu - 543 543 156 Kab. Karawang 54 100 154 157 Kab. Kuningan 989 131 1,120 158 Kab. Majalengka 178 294 472 159 Kab. Purwakarta 100 141 241 160 Kab. Subang 184 295 479 161 Kab. Sukabumi 276 712 988 162 Kab. Sumedang 590 483 1,073 163 Kab. Tasikmalaya 91 794 885 164 Kota Bandung 272 10 282 165 Kota Bekasi 376 164 540 166 Kota Bogor 829 542 1,371 167 Kota Cirebon 463 714 1,177 168 Kota Depok 431 387 818 169 Kota Sukabumi 167 717 884 170 Kota Tasikmalaya 463 873 1,336 171 Kota Cimahi 158 791 949 172 Kota Banjar 566 185 751 173 Kab. Bandung Barat 495 838 1,333 174 Kab. Pangandaran 434 37 471 175 Provinsi Jawa Tengah 794 248 1,042 176 Kab. Banjarnegara 925 845 1,770 - 283 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 177 Kab. Banyumas 835 177 1,012 178 Kab. Batang 994 682 1,676 179 Kab. Blora - 149 149 180 Kab. Boyolali - 563 563 181 Kab. Brebes 442 636 1,078 182 Kab. Cilacap - 171 171 183 Kab. Demak 329 948 1,277 184 Kab. Grobogan 716 484 1,200 185 Kab. Jepara 807 753 1,560 186 Kab. Karanganyar 889 870 1,759 187 Kab. Kebumen - 702 702 188 Kab. Kendal 665 176 841 189 Kab. Klaten - 908 908 190 Kab. Magelang - 790 790 191 Kab. Pati - 518 518 192 Kab. Pekalongan 325 117 442 193 Kab. Pemalang 904 924 1,828 194 Kab. Purbalingga 380 686 1,066 195 Kab. Purworejo 263 464 727 196 Kab. Semarang 391 853 1,244 197 Kab. Sragen - 471 471 198 Kab. Sukoharjo 760 637 1,397 - 284 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 199 Kab. Tegal 252 819 1,071 200 Kab. Temanggung 278 989 1,267 201 Kab. Wonogiri - 169 169 202 Kab. Wonosobo - 415 415 203 Kota Magelang 150 448 598 204 Kota Pekalongan 747 371 1,118 205 Kota Salatiga 226 827 1,053 206 Kota Semarang 363 119 482 207 Kota Surakarta 46 - 46 208 Kota Tegal 487 546 1,033 209 Provinsi DI Yogyakarta 809 - 809 210 Kab. Bantul 453 266 719 211 Kab. Gunungkidul 759 - 759 212 Kab. Kulon Progo 357 96 453 213 Kab. Sleman 149 - 149 214 Kota Yogyakarta 122 - 122 215 Provinsi Jawa Timur 866 - 866 216 Kab. Bangkalan 640 948 1,588 217 Kab. Banyuwangi 184 720 904 218 Kab. Blitar - 635 635 219 Kab. Bojonegoro 150 197 347 220 Kab. Bondowoso 224 63 287 - 285 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 221 Kab. Gresik - 339 339 222 Kab. Jember - 593 593 223 Kab. Jombang 883 698 1,581 224 Kab. Kediri 779 838 1,617 225 Kab. Lamongan 523 125 648 226 Kab. Lumajang 906 628 1,534 227 Kab. Madiun 413 878 1,291 228 Kab. Magetan - 949 949 229 Kab. Malang 438 752 1,190 230 Kab. Mojokerto 27 788 815 231 Kab. Nganjuk 88 225 313 232 Kab. Ngawi 314 956 1,270 233 Kab. Pacitan 724 327 1,051 234 Kab. Pamekasan 477 716 1,193 235 Kab. Pasuruan 160 - 160 236 Kab. Ponorogo 279 833 1,112 237 Kab. Probolinggo 214 78 292 238 Kab. Sampang 636 - 636 239 Kab. Sidoarjo 143 128 271 240 Kab. Situbondo 918 917 1,835 241 Kab. Sumenep 687 643 1,330 242 Kab. Trenggalek 463 224 687 - 286 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 243 Kab. Tuban - 83 83 244 Kab. Tulungagung 272 291 563 245 Kota Blitar 457 894 1,351 246 Kota Kediri 403 - 403 247 Kota Madiun 518 682 1,200 248 Kota Malang 820 643 1,463 249 Kota Mojokerto 673 667 1,340 250 Kota Pasuruan - 429 429 251 Kota Probolinggo 441 963 1,404 252 Kota Surabaya 251 995 1,246 253 Kota Batu 694 - 694 254 Provinsi Kalimantan Barat 244 283 527 255 Kab. Bengkayang 277 952 1,229 256 Kab. Landak 485 268 753 257 Kab. Kapuas Hulu 744 346 1,090 258 Kab. Ketapang 754 388 1,142 259 Kab. Mempawah 992 824 1,816 260 Kab. Sambas - 606 606 261 Kab. Sanggau 866 421 1,287 262 Kab. Sintang 885 611 1,496 263 Kota Pontianak 972 19 991 264 Kota Singkawang 34 74 108 - 287 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 265 Kab. Sekadau 669 385 1,054 266 Kab. Melawi 873 352 1,225 267 Kab. Kayong Utara 190 688 878 268 Kab. Kubu Raya 665 169 834 269 Provinsi Kalimantan Tengah 625 27 652 270 Kab. Barito Selatan 893 50 943 271 Kab. Barito Utara 921 113 1,034 272 Kab. Kapuas 429 400 829 273 Kab. Kotawaringin Barat 703 697 1,400 274 Kab. Kotawaringin Timur 866 216 1,082 275 Kota Palangkaraya 498 194 692 276 Kab. Katingan 628 735 1,363 277 Kab. Seruyan 79 612 691 278 Kab. Sukamara 152 484 636 279 Kab. Lamandau 802 639 1,441 280 Kab. Gunung Mas 947 645 1,592 281 Kab. Pulang Pisau 647 813 1,460 282 Kab. Murung Raya 65 181 246 283 Kab. Barito Timur 605 488 1,093 284 Provinsi Kalimantan Selatan 323 10 333 285 Kab. Banjar 533 378 911 286 Kab. Barito Kuala 50 710 760 - 288 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 287 Kab. Hulu Sungai Selatan 650 - 650 288 Kab. Hulu Sungai Tengah 233 177 410 289 Kab. Hulu Sungai Utara 571 406 977 290 Kab. Kotabaru 57 224 281 291 Kab. Tabalong 526 329 855 292 Kab. Tanah Laut 326 777 1,103 293 Kab. Tapin 135 348 483 294 Kota Banjarbaru 929 849 1,778 295 Kota Banjarmasin 155 702 857 296 Kab. Balangan 536 683 1,219 297 Kab. Tanah Bumbu 603 - 603 298 Provinsi Kalimantan Timur 775 171 946 299 Kab. Berau 744 946 1,690 300 Kab. Kutai Kartanegara 612 674 1,286 301 Kab. Kutai Barat 972 662 1,634 302 Kab. Kutai Timur 816 974 1,790 303 Kab. Paser 4 105 109 304 Kota Balikpapan 549 931 1,480 305 Kota Bontang - 993 993 306 Kota Samarinda 338 763 1,101 307 Kab. Penajam Paser Utara 349 944 1,293 308 Kab. Mahakam Ulu 354 456 810 - 289 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 309 Provinsi Sulawesi Utara - 637 637 310 Kab. Bolaang Mongondow - 772 772 311 Kab. Minahasa - 32 32 312 Kab. Kepulauan Sangihe - 217 217 313 Kota Bitung 223 235 458 314 Kab. Kepulauan Talaud 397 77 474 315 Kab. Minahasa Selatan - 640 640 316 Kota Tomohon - 487 487 317 Kab. Minahasa Utara - 253 253 318 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 963 963 319 Kota Kotamobagu - 575 575 320 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 639 639 321 Kab. Minahasa Tenggara - 485 485 322 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 827 827 323 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 46 46 324 Provinsi Sulawesi Tengah 750 720 1,470 325 Kab. Banggai 979 501 1,480 326 Kab. Banggai Kepulauan 81 646 727 327 Kab. Buol 596 916 1,512 328 Kab. Toli Toli 219 476 695 329 Kab. Donggala 17 977 994 330 Kab. Morowali 489 257 746 - 290 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 331 Kab. Poso 215 910 1,125 332 Kota Palu 422 931 1,353 333 Kab. Parigi Moutong 9 733 742 334 Kab. Tojo Una Una 659 34 693 335 Kab. Sigi 38 146 184 336 Kab. Banggai Laut 194 993 1,187 337 Kab. Morowali Utara 85 878 963 338 Provinsi Sulawesi Selatan 165 596 761 339 Kab. Bantaeng 332 177 509 340 Kab. Barru 309 585 894 341 Kab. Bone 769 395 1,164 342 Kab. Bulukumba - 638 638 343 Kab. Enrekang 391 615 1,006 344 Kab. Gowa 256 224 480 345 Kab. Jeneponto - 832 832 346 Kab. Luwu 453 746 1,199 347 Kab. Luwu Utara 382 298 680 348 Kab. Maros - 485 485 349 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - 387 387 350 Kota Palopo 176 325 501 351 Kab. Luwu Timur 835 102 937 352 Kab. Pinrang - 749 749 - 291 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 353 Kab. Sinjai 415 556 971 354 Kab. Kepulauan Selayar 563 529 1,092 355 Kab. Sidenreng Rappang 630 285 915 356 Kab. Soppeng 48 667 715 357 Kab. Takalar 419 28 447 358 Kab. Tana Toraja 208 608 816 359 Kab. Wajo 643 315 958 360 Kota Pare Pare 178 219 397 361 Kota Makassar 859 707 1,566 362 Kab. Toraja Utara 541 110 651 363 Provinsi Sulawesi Tenggara 701 931 1,632 364 Kab. Buton 552 990 1,542 365 Kab. Konawe 938 288 1,226 366 Kab. Kolaka 447 685 1,132 367 Kab. Muna 865 295 1,160 368 Kota Kendari 924 712 1,636 369 Kota Bau Bau 519 373 892 370 Kab. Konawe Selatan 614 462 1,076 371 Kab. Bombana 288 437 725 372 Kab. Wakatobi 125 868 993 373 Kab. Kolaka Utara 584 614 1,198 374 Kab. Konawe Utara 715 507 1,222 - 292 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 375 Kab. Buton Utara 299 118 417 376 Kab. Konawe Kepulauan 958 274 1,232 377 Kab. Kolaka Timur 99 - 99 378 Kab. Muna Barat 190 11 201 379 Kab. Buton Tengah 212 955 1,167 380 Kab. Buton Selatan 846 210 1,056 381 Provinsi Bali 815 852 1,667 382 Kab. Badung 63 399 462 383 Kab. Bangli 757 73 830 384 Kab. Buleleng - 804 804 385 Kab. Gianyar 4 566 570 386 Kab. Jembrana - 697 697 387 Kab. Karangasem - 16 16 388 Kab. Klungkung - 735 735 389 Kab. Tabanan - 754 754 390 Kota Denpasar 343 800 1,143 391 Kab. Bima 720 - 720 392 Kab. Lombok Barat - 1 1 393 Kab. Lombok Tengah - 304 304 394 Kab. Lombok Timur - 216 216 395 Kab. Sumbawa - 796 796 396 Kota Mataram 763 - 763 - 293 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 397 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 726 726 398 Kab. Alor - 461 461 399 Kab. Belu - 822 822 400 Kab. Ende - 362 362 401 Kab. Flores Timur - 134 134 402 Kab. Kupang - 816 816 403 Kab. Lembata - 981 981 404 Kab. Manggarai - 951 951 405 Kab. Ngada 477 509 986 406 Kab. Sikka 106 567 673 407 Kab. Sumba Barat - 576 576 408 Kab. Sumba Timur - 684 684 409 Kab. Timor Tengah Selatan - 170 170 410 Kab. Timor Tengah Utara - 402 402 411 Kota Kupang - 467 467 412 Kab. Rote Ndao - 765 765 413 Kab. Manggarai Barat 751 79 830 414 Kab. Nagekeo - 948 948 415 Kab. Sumba Barat Daya - 919 919 416 Kab. Sumba Tengah - 275 275 417 Kab. Manggarai Timur - 870 870 418 Kab. Sabu Raijua - 562 562 - 294 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 419 Kab. Malaka - 797 797 420 Provinsi Maluku - 342 342 421 Kab. Kepulauan Tanimbar - 748 748 422 Kab. Maluku Tengah - 980 980 423 Kab. Maluku Tenggara - 573 573 424 Kab. Buru - 104 104 425 Kota Ambon - 464 464 426 Kab. Seram Bagian Barat - 116 116 427 Kab. Seram Bagian Timur - 425 425 428 Kab. Kepulauan Aru - 172 172 429 Kota Tual 583 369 952 430 Kab. Maluku Barat Daya 698 424 1,122 431 Kab. Buru Selatan - 897 897 432 Provinsi Papua 17 204 221 433 Kab. Biak Numfor 878 219 1,097 434 Kab. Jayawijaya - 785 785 435 Kab. Merauke 424 624 1,048 436 Kab. Mimika 491 344 835 437 Kab. Nabire 467 917 1,384 438 Kab. Paniai - 177 177 439 Kab. Puncak Jaya 349 966 1,315 440 Kab. Kepulauan Yapen 150 721 871 - 295 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 441 Kota Jayapura 462 163 625 442 Kab. Sarmi 373 188 561 443 Kab. Keerom 851 912 1,763 444 Kab. Yahukimo 635 37 672 445 Kab. Pegunungan Bintang 873 685 1,558 446 Kab. Tolikara 439 761 1,200 447 Kab. Boven Digoel 340 214 554 448 Kab. Mappi 947 944 1,891 449 Kab. Asmat 246 702 948 450 Kab. Waropen 928 791 1,719 451 Kab. Supiori 373 947 1,320 452 Kab. Mamberamo Raya 59 989 1,048 453 Kab. Mamberamo Tengah 369 58 427 454 Kab. Yalimo 723 922 1,645 455 Kab. Lanny Jaya 907 870 1,777 456 Kab. Nduga 398 769 1,167 457 Kab. Dogiyai 996 45 1,041 458 Kab. Puncak 762 723 1,485 459 Kab. Intan Jaya 11 926 937 460 Kab. Deiyai 207 - 207 461 Provinsi Maluku Utara 350 - 350 462 Kab. Halmahera Tengah 926 - 926 - 296 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 463 Kab. Halmahera Barat 466 - 466 464 Kab. Halmahera Timur 375 - 375 465 Kab. Halmahera Selatan 525 991 1,516 466 Kab. Halmahera Utara - 792 792 467 Kab. Kepulauan Sula 434 - 434 468 Kota Tidore Kepulauan 892 - 892 469 Kab. Pulau Morotai 46 - 46 470 Kab. Pulau Taliabu 364 - 364 471 Provinsi Banten 149 232 381 472 Kab. Lebak 651 555 1,206 473 Kab. Pandeglang 482 964 1,446 474 Kab. Serang 514 544 1,058 475 Kab. Tangerang 354 71 425 476 Kota Cilegon 735 - 735 477 Kota Tangerang 807 547 1,354 478 Kota Serang 674 763 1,437 479 Kota Tangerang Selatan 123 834 957 480 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 992 17 1,009 481 Kab. Bangka 59 160 219 482 Kab. Belitung 218 242 460 483 Kota Pangkal Pinang 53 601 654 484 Kab. Bangka Selatan 683 802 1,485 - 297 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 485 Kab. Bangka Tengah 731 917 1,648 486 Kab. Bangka Barat 452 283 735 487 Kab. Belitung Timur 281 422 703 488 Provinsi Gorontalo 243 656 899 489 Kab. Boalemo 881 120 1,001 490 Kab. Gorontalo 317 43 360 491 Kota Gorontalo - 205 205 492 Kab. Pohuwato 521 440 961 493 Kab. Bone Bolango 444 343 787 494 Kab. Gorontalo Utara 522 544 1,066 495 Provinsi Kepulauan Riau 657 155 812 496 Kab. Natuna 75 682 757 497 Kab. Kepulauan Anambas 507 863 1,370 498 Kab. Karimun 266 395 661 499 Kota Batam 476 427 903 500 Kota Tanjung Pinang 33 672 705 501 Kab. Lingga 91 221 312 502 Kab. Bintan 349 67 416 503 Provinsi Papua Barat 9 786 795 504 Kab. Fak Fak 822 848 1,670 505 Kab. Manokwari 187 75 262 506 Kab. Sorong 10 307 317 - 298 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 507 Kota Sorong - 269 269 508 Kab. Raja Ampat 826 863 1,689 509 Kab. Sorong Selatan 921 839 1,760 510 Kab. Teluk Bintuni 879 - 879 511 Kab. Teluk Wondama 238 203 441 512 Kab. Kaimana 576 982 1,558 513 Kab. Maybrat 337 802 1,139 514 Kab. Tambrauw 326 112 438 515 Kab. Manokwari Selatan 285 78 363 516 Kab. Pegunungan Arfak 169 793 962 517 Provinsi Sulawesi Barat 256 202 458 518 Kab. Majene 934 479 1,413 519 Kab. Mamuju 269 820 1,089 520 Kab. Polewali Mandar 62 77 139 521 Kab. Mamasa 890 226 1,116 522 Kab. Pasangkayu 785 234 1,019 523 Kab. Mamuju Tengah 503 842 1,345 524 Provinsi Kalimantan Utara 839 - 839 525 Kab. Bulungan 220 783 1,003 526 Kab. Malinau 911 779 1,690 527 Kab. Nunukan 235 344 579 528 Kota Tarakan 459 - 459 - 299 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 529 Kab. Tana Tidung 369 - 369 186,115 256,964 443,079 JUMLAH NASIONAL RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 1 Provinsi Aceh 348 - - - 437 2 Kab. Aceh Barat 794 - - - 809 3 Kab. Aceh Besar - - - - 818 4 Kab. Aceh Selatan - - - - 951 5 Kab. Aceh Singkil 56 - - - - 6 Kab. Aceh Timur 827 - 734 - - 7 Kab. Aceh Utara 952 - - - - 8 Kab. Bireuen 885 551 - - - 9 Kab. Pidie - - - - 531 10 Kab. Gayo Lues - 254 - - - 11 Kab. Aceh Barat Daya 868 - - - 406 12 Kab. Nagan Raya 412 - - - 983 13 Provinsi Sumatera Utara - 661 - 687 - 14 Kab. Deli Serdang - - - 922 - 15 Kab. Karo 853 - - 585 - 16 Kab. Langkat - - - 900 - 17 Kab. Mandailing Natal 477 - - 60 - 18 Kab. Simalungun - 184 - 516 - 19 Kab. Tapanuli Selatan - - - 150 - 20 Kab. Tapanuli Tengah 362 682 - - - PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH - 301 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bireuen 9 Kab. Pidie 10 Kab. Gayo Lues 11 Kab. Aceh Barat Daya 12 Kab. Nagan Raya 13 Provinsi Sumatera Utara 14 Kab. Deli Serdang 15 Kab. Karo 16 Kab. Langkat 17 Kab. Mandailing Natal 18 Kab. Simalungun 19 Kab. Tapanuli Selatan 20 Kab. Tapanuli Tengah NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 - 785 616 - - - 1,603 812 - - - 818 - 750 - - 951 - - - - 56 353 - - - 1,561 21 - 154 - 952 862 - - - 1,436 266 889 - - 531 - - - - 254 - 132 - - 1,274 253 - - - 1,395 123 - - - 1,348 - 673 - - 922 - - - - 1,438 146 - - - 900 - - - - 537 651 - - - 700 - 506 - - 150 - - - - 1,044 521 142 - SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 302 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bireuen 9 Kab. Pidie 10 Kab. Gayo Lues 11 Kab. Aceh Barat Daya 12 Kab. Nagan Raya 13 Provinsi Sumatera Utara 14 Kab. Deli Serdang 15 Kab. Karo 16 Kab. Langkat 17 Kab. Mandailing Natal 18 Kab. Simalungun 19 Kab. Tapanuli Selatan 20 Kab. Tapanuli Tengah NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 - 1 - 617 1,402 - 733 - 1,545 3,148 - 26 - 776 1,594 - 378 - 378 1,329 - - - 353 409 - - - 175 1,736 - - - 862 1,814 - - - 1,155 2,591 - 293 - 293 824 - - - 132 386 - 773 - 1,026 2,300 - 601 - 724 2,119 300 - - 973 2,321 449 - - 449 1,371 726 - - 872 2,310 394 - - 394 1,294 980 - - 1,631 2,168 877 - - 1,383 2,083 518 - - 518 668 - - - 663 1,707 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 303 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara - - - 527 - 22 Kab. Toba 448 - - - - 23 Kota Pematang Siantar 432 - - - - 24 Kota Padangsidimpuan 776 - - - - 25 Kab. Nias Selatan - 267 - - - 26 Kab. Serdang Bedagai 673 - - - - 27 Kab. Batu Bara 62 - - - - 28 Kab. Padang Lawas 784 673 - - - 29 Kab. Labuhanbatu Selatan - 106 - - - 30 Kab. Nias Utara 88 - - - - 31 Provinsi Sumatera Barat 262 - - 724 - 32 Kab. Agam 221 - - - - 33 Kab. Pesisir Selatan 265 - - - - 34 Kab. Sijunjung 932 534 - - - 35 Kab. Solok 792 - - 178 769 36 Kab. Tanah Datar 93 - - - 813 37 Kota Sawahlunto - - - - 468 38 Kab. Pasaman Barat - - - - 700 39 Kab. Dharmasraya 847 407 - - 205 40 Kab. Solok Selatan - - - 535 - - 304 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara 22 Kab. Toba 23 Kota Pematang Siantar 24 Kota Padangsidimpuan 25 Kab. Nias Selatan 26 Kab. Serdang Bedagai 27 Kab. Batu Bara 28 Kab. Padang Lawas 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 30 Kab. Nias Utara 31 Provinsi Sumatera Barat 32 Kab. Agam 33 Kab. Pesisir Selatan 34 Kab. Sijunjung 35 Kab. Solok 36 Kab. Tanah Datar 37 Kota Sawahlunto 38 Kab. Pasaman Barat 39 Kab. Dharmasraya 40 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 527 - - - - 448 232 - - - 432 92 - - - 776 611 - - - 267 - 924 - - 673 703 - - - 62 282 - - - 1,457 485 205 - - 106 - 221 - - 88 416 - - - 986 450 - - - 221 760 - - - 265 642 - - - 1,466 975 348 - - 1,739 43 - - - 906 222 - - - 468 - - - - 700 - - - - 1,459 405 435 - - 535 - - - - 305 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Tapanuli Utara 22 Kab. Toba 23 Kota Pematang Siantar 24 Kota Padangsidimpuan 25 Kab. Nias Selatan 26 Kab. Serdang Bedagai 27 Kab. Batu Bara 28 Kab. Padang Lawas 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 30 Kab. Nias Utara 31 Provinsi Sumatera Barat 32 Kab. Agam 33 Kab. Pesisir Selatan 34 Kab. Sijunjung 35 Kab. Solok 36 Kab. Tanah Datar 37 Kota Sawahlunto 38 Kab. Pasaman Barat 39 Kab. Dharmasraya 40 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH 557 - - 557 1,084 - - - 232 680 - - - 92 524 - - - 611 1,387 - - - 924 1,191 - - - 703 1,376 - - - 282 344 - - - 690 2,147 - - - 221 327 - - - 416 504 150 - - 600 1,586 - - - 760 981 - - - 642 907 - - - 1,323 2,789 783 938 - 1,764 3,503 - 245 - 467 1,373 - 855 - 855 1,323 - 575 - 575 1,275 - 694 - 1,534 2,993 741 - - 741 1,276 - 306 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis - 343 - - - 42 Kab. Indragiri Hilir 90 - - - - 43 Kab. Indragiri Hulu - 128 - - - 44 Kab. Kampar - - 130 - - 45 Kab. Kuantan Singingi - - - - 746 46 Kab. Pelalawan 359 - 561 - - 47 Kab. Rokan Hilir 846 - 802 - - 48 Kota Dumai 345 - - - - 49 Kota Pekanbaru 710 234 - - - 50 Kab. Kepulauan Meranti 432 - - - - 51 Provinsi Jambi 641 169 158 - - 52 Kab. Batanghari 282 526 - - 617 53 Kab. Muaro Jambi 330 - - - - 54 Kab. Sarolangun 834 - - - - 55 Kab. Tanjung Jabung Barat - 629 459 - 536 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 441 377 - - 72 57 Kab. Tebo 454 724 - - - 58 Provinsi Sumatera Selatan 520 608 - 783 777 59 Kab. Lahat - 980 - 151 95 60 Kab. Musi Banyuasin 388 863 208 - 235 - 307 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis 42 Kab. Indragiri Hilir 43 Kab. Indragiri Hulu 44 Kab. Kampar 45 Kab. Kuantan Singingi 46 Kab. Pelalawan 47 Kab. Rokan Hilir 48 Kota Dumai 49 Kota Pekanbaru 50 Kab. Kepulauan Meranti 51 Provinsi Jambi 52 Kab. Batanghari 53 Kab. Muaro Jambi 54 Kab. Sarolangun 55 Kab. Tanjung Jabung Barat 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 57 Kab. Tebo 58 Provinsi Sumatera Selatan 59 Kab. Lahat 60 Kab. Musi Banyuasin (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 343 - 478 - - 90 232 - - - 128 - 399 - - 130 - - 493 455 1,201 - - - - 920 276 - 536 - 1,648 717 - 648 - 345 710 - - - 944 696 586 - - 432 753 - - - 968 269 568 278 - 1,425 70 134 - - 330 87 - - - 834 460 - - - 1,624 - 444 138 - 890 872 310 - - 1,178 679 690 - - 2,688 408 448 - - 1,226 - 167 - - 1,694 410 542 578 - 308 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Bengkalis 42 Kab. Indragiri Hilir 43 Kab. Indragiri Hulu 44 Kab. Kampar 45 Kab. Kuantan Singingi 46 Kab. Pelalawan 47 Kab. Rokan Hilir 48 Kota Dumai 49 Kota Pekanbaru 50 Kab. Kepulauan Meranti 51 Provinsi Jambi 52 Kab. Batanghari 53 Kab. Muaro Jambi 54 Kab. Sarolangun 55 Kab. Tanjung Jabung Barat 56 Kab. Tanjung Jabung Timur 57 Kab. Tebo 58 Provinsi Sumatera Selatan 59 Kab. Lahat 60 Kab. Musi Banyuasin (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 478 821 - - - 232 322 - - - 399 527 - - - 493 623 - 925 754 1,679 2,880 - - - 812 1,732 - - - 1,365 3,013 - - - 710 1,055 - - - 1,282 2,226 - - - 753 1,185 - - - 1,115 2,083 - 354 - 558 1,983 - - - 87 417 - - - 460 1,294 - 379 - 961 2,585 - 135 - 1,317 2,207 - - - 1,369 2,547 423 868 - 2,147 4,835 388 157 - 712 1,938 - 96 - 1,626 3,320 - 309 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 368 911 - - - 62 Kab. Muara Enim 496 382 - 303 400 63 Kab. Ogan Komering Ilir 893 841 - - - 64 Kab. Ogan Komering Ulu - 422 - 646 - 65 Kota Prabumulih - - - - 552 66 Kota Pagar Alam - - - 520 - 67 Kota Lubuk Linggau 132 - - - - 68 Kab. Banyuasin 538 860 - - - 69 Kab. Ogan Ilir 741 - - - - 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 419 - - - 389 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 88 - - - 72 Kab. Musi Rawas Utara 824 225 275 - 916 73 Provinsi Bengkulu 306 - - 307 84 74 Kab. Bengkulu Selatan 734 - - - 53 75 Kab. Bengkulu Utara 745 - - 734 45 76 Kab. Rejang Lebong - - - 298 - 77 Kab. Kaur 439 - - 681 - 78 Kab. Seluma 22 - - - - 79 Kab. Mukomuko 159 - - - 418 80 Kab. Lebong 416 - - 158 708 - 310 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 62 Kab. Muara Enim 63 Kab. Ogan Komering Ilir 64 Kab. Ogan Komering Ulu 65 Kota Prabumulih 66 Kota Pagar Alam 67 Kota Lubuk Linggau 68 Kab. Banyuasin 69 Kab. Ogan Ilir 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 72 Kab. Musi Rawas Utara 73 Provinsi Bengkulu 74 Kab. Bengkulu Selatan 75 Kab. Bengkulu Utara 76 Kab. Rejang Lebong 77 Kab. Kaur 78 Kab. Seluma 79 Kab. Mukomuko 80 Kab. Lebong (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,279 244 24 - - 1,581 604 653 - - 1,734 538 74 - - 1,068 - 702 - - 552 - - - - 520 - - - - 132 428 - - - 1,398 268 715 - - 741 654 - - - 808 476 - - - 88 - 136 - - 2,240 289 986 514 - 697 618 - - - 787 817 - - - 1,524 46 - - - 298 - - - - 1,120 513 - - - 22 338 - - - 577 191 - - - 1,282 330 - - - 311 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Kab. Musi Rawas 62 Kab. Muara Enim 63 Kab. Ogan Komering Ilir 64 Kab. Ogan Komering Ulu 65 Kota Prabumulih 66 Kota Pagar Alam 67 Kota Lubuk Linggau 68 Kab. Banyuasin 69 Kab. Ogan Ilir 70 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 72 Kab. Musi Rawas Utara 73 Provinsi Bengkulu 74 Kab. Bengkulu Selatan 75 Kab. Bengkulu Utara 76 Kab. Rejang Lebong 77 Kab. Kaur 78 Kab. Seluma 79 Kab. Mukomuko 80 Kab. Lebong (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 268 1,547 788 881 - 2,926 4,507 - - - 612 2,346 928 - - 1,630 2,698 - 603 - 603 1,155 246 - - 246 766 - - - 428 560 - - - 983 2,381 - - - 654 1,395 - 978 - 1,454 2,262 - - - 136 224 - 821 - 2,610 4,850 697 424 - 1,739 2,436 - 635 - 1,452 2,239 445 105 - 596 2,120 606 - - 606 904 856 - - 1,369 2,489 - - - 338 360 - 614 - 805 1,382 538 402 - 1,270 2,552 - 312 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 227 - - - 155 82 Kab. Bengkulu Tengah - - - - 249 83 Provinsi Lampung - - 34 134 - 84 Kab. Lampung Selatan 133 - - 554 13 85 Kab. Lampung Tengah - - - - 997 86 Kab. Lampung Timur 813 - 604 - - 87 Kab. Tanggamus 415 - - 386 - 88 Kab. Tulang Bawang 431 - - - 95 89 Kab. Way Kanan 712 - - - - 90 Kab. Pesawaran 192 - - - 605 91 Kab. Pringsewu - - - - 695 92 Kab. Mesuji - 430 - - 735 93 Kab. Pesisir Barat 470 - - - 432 94 Provinsi DKI Jakarta - - 479 - - 95 Provinsi Jawa Barat 735 136 - - - 96 Kab. Bandung 170 - - - - 97 Kab. Bogor 197 912 - - - 98 Kab. Ciamis 342 17 - 4 - 99 Kab. Cianjur 846 - - - 355 100 Kab. Indramayu 679 - - - - - 313 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 82 Kab. Bengkulu Tengah 83 Provinsi Lampung 84 Kab. Lampung Selatan 85 Kab. Lampung Tengah 86 Kab. Lampung Timur 87 Kab. Tanggamus 88 Kab. Tulang Bawang 89 Kab. Way Kanan 90 Kab. Pesawaran 91 Kab. Pringsewu 92 Kab. Mesuji 93 Kab. Pesisir Barat 94 Provinsi DKI Jakarta 95 Provinsi Jawa Barat 96 Kab. Bandung 97 Kab. Bogor 98 Kab. Ciamis 99 Kab. Cianjur 100 Kab. Indramayu (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 382 907 - - - 249 - - - - 168 - - 263 - 700 7 - - - 997 - - - - 1,417 622 - 705 - 801 254 - - - 526 314 - - - 712 725 - - - 797 613 - - - 695 - - - - 1,165 - 751 - - 902 112 - - - 479 - - 724 - 871 723 455 - - 170 870 - - - 1,109 590 191 - - 363 111 166 - - 1,201 217 - - - 679 426 - - - 314 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Kepahiang 82 Kab. Bengkulu Tengah 83 Provinsi Lampung 84 Kab. Lampung Selatan 85 Kab. Lampung Tengah 86 Kab. Lampung Timur 87 Kab. Tanggamus 88 Kab. Tulang Bawang 89 Kab. Way Kanan 90 Kab. Pesawaran 91 Kab. Pringsewu 92 Kab. Mesuji 93 Kab. Pesisir Barat 94 Provinsi DKI Jakarta 95 Provinsi Jawa Barat 96 Kab. Bandung 97 Kab. Bogor 98 Kab. Ciamis 99 Kab. Cianjur 100 Kab. Indramayu (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 405 - 1,312 1,694 - 827 - 827 1,076 379 - - 642 810 844 48 - 899 1,599 - 715 - 715 1,712 - - - 1,327 2,744 674 - - 928 1,729 - 296 - 610 1,136 - - - 725 1,437 - 490 - 1,103 1,900 - 264 - 264 959 - 42 - 793 1,958 - 591 - 703 1,605 - - - 724 1,203 - - - 1,178 2,049 - - - 870 1,040 - - - 781 1,890 438 - - 715 1,078 - 299 - 516 1,717 - - - 426 1,105 - 315 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang - 193 883 - 213 102 Kab. Majalengka - - - 437 - 103 Kab. Purwakarta 973 - - - 881 104 Kab. Subang 213 - 845 - - 105 Kab. Sukabumi 829 893 - - 666 106 Kab. Sumedang - 432 - 29 - 107 Kab. Tasikmalaya - - - 94 - 108 Kota Banjar 547 127 - - - 109 Kab. Bandung Barat - 309 - - - 110 Kab. Pangandaran 120 314 - - - 111 Provinsi Jawa Tengah - - - 295 - 112 Kab. Banjarnegara 699 205 - 382 - 113 Kab. Batang - - - 101 - 114 Kab. Boyolali - 146 - - - 115 Kab. Grobogan - - - - 226 116 Kab. Jepara - - - - 768 117 Kab. Karanganyar - - - - - 118 Kab. Kebumen - 135 - - - 119 Kab. Kendal - - - 398 - 120 Kab. Pati - 661 - - - - 316 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang 102 Kab. Majalengka 103 Kab. Purwakarta 104 Kab. Subang 105 Kab. Sukabumi 106 Kab. Sumedang 107 Kab. Tasikmalaya 108 Kota Banjar 109 Kab. Bandung Barat 110 Kab. Pangandaran 111 Provinsi Jawa Tengah 112 Kab. Banjarnegara 113 Kab. Batang 114 Kab. Boyolali 115 Kab. Grobogan 116 Kab. Jepara 117 Kab. Karanganyar 118 Kab. Kebumen 119 Kab. Kendal 120 Kab. Pati (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,289 - 244 13 - 437 - - - - 1,854 167 - - - 1,058 73 - 461 - 2,388 511 220 - - 461 - 533 - - 94 - - - - 674 766 495 - - 309 - 209 - - 434 422 602 - - 295 - - - - 1,286 403 664 - - 101 - - - - 146 - 24 - - 226 - - - - 768 - - - - - - 239 - - 135 - 985 - - 398 - - - - 661 - 471 - - 317 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kab. Karawang 102 Kab. Majalengka 103 Kab. Purwakarta 104 Kab. Subang 105 Kab. Sukabumi 106 Kab. Sumedang 107 Kab. Tasikmalaya 108 Kota Banjar 109 Kab. Bandung Barat 110 Kab. Pangandaran 111 Provinsi Jawa Tengah 112 Kab. Banjarnegara 113 Kab. Batang 114 Kab. Boyolali 115 Kab. Grobogan 116 Kab. Jepara 117 Kab. Karanganyar 118 Kab. Kebumen 119 Kab. Kendal 120 Kab. Pati (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 823 - 1,080 2,369 659 - - 659 1,096 - 860 - 1,027 2,881 - - - 534 1,592 - 875 - 1,606 3,994 403 - - 936 1,397 863 - - 863 957 - - - 1,261 1,935 - - - 209 518 - - - 1,024 1,458 755 - - 755 1,050 920 - - 1,987 3,273 703 - - 703 804 - - - 24 170 - 808 - 808 1,034 - 931 - 931 1,699 - - - 239 239 - - - 985 1,120 213 - - 213 611 - - - 471 1,132 - 318 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 121 Kab. Pekalongan - - - 355 - 122 Kab. Purbalingga - 49 - - - 123 Kab. Purworejo - - - - 223 124 Kab. Rembang - - - - 501 125 Kab. Sragen - 526 - - - 126 Kab. Tegal - - - - 330 127 Kab. Temanggung - - - 779 - 128 Kota Salatiga 981 - - - - 129 Kota Semarang - 71 - - - 130 Provinsi Jawa Timur - 969 204 429 - 131 Kab. Banyuwangi 483 - - - - 132 Kab. Blitar 887 817 - - - 133 Kab. Bojonegoro - 679 624 - - 134 Kab. Gresik - 536 494 - 38 135 Kab. Jombang 157 - - - - 136 Kab. Lamongan - 857 - - - 137 Kab. Lumajang 125 - - - - 138 Kab. Madiun - 768 - - - 139 Kab. Magetan - 665 - - - 140 Kab. Malang 234 416 - - - - 319 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Pekalongan 122 Kab. Purbalingga 123 Kab. Purworejo 124 Kab. Rembang 125 Kab. Sragen 126 Kab. Tegal 127 Kab. Temanggung 128 Kota Salatiga 129 Kota Semarang 130 Provinsi Jawa Timur 131 Kab. Banyuwangi 132 Kab. Blitar 133 Kab. Bojonegoro 134 Kab. Gresik 135 Kab. Jombang 136 Kab. Lamongan 137 Kab. Lumajang 138 Kab. Madiun 139 Kab. Magetan 140 Kab. Malang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 355 - - - - 49 - 89 - - 223 - - - - 501 - - - - 526 - 960 - - 330 - - - - 779 - - - - 981 594 - - - 71 - 179 - - 1,602 - 250 290 - 483 764 - - - 1,704 784 979 - - 1,303 - 341 855 - 1,068 - 797 997 - 157 615 - - - 857 - 915 - - 125 338 - - - 768 - 760 - - 665 - 96 - - 650 32 801 - - 320 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Pekalongan 122 Kab. Purbalingga 123 Kab. Purworejo 124 Kab. Rembang 125 Kab. Sragen 126 Kab. Tegal 127 Kab. Temanggung 128 Kota Salatiga 129 Kota Semarang 130 Provinsi Jawa Timur 131 Kab. Banyuwangi 132 Kab. Blitar 133 Kab. Bojonegoro 134 Kab. Gresik 135 Kab. Jombang 136 Kab. Lamongan 137 Kab. Lumajang 138 Kab. Madiun 139 Kab. Magetan 140 Kab. Malang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH 879 - - 879 1,234 - - - 89 138 - 540 - 540 763 - 519 - 519 1,020 - - - 960 1,486 - 51 - 51 381 768 - - 768 1,547 - - - 594 1,575 - - - 179 250 568 - - 1,108 2,710 - - - 764 1,247 - - - 1,763 3,467 - - - 1,196 2,499 - 369 - 2,163 3,231 - - - 615 772 - - - 915 1,772 - - - 338 463 - - - 760 1,528 - - - 96 761 - - - 833 1,483 - 321 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 141 Kab. Mojokerto 257 - - - - 142 Kab. Nganjuk - 675 - - - 143 Kab. Ngawi - 474 - - - 144 Kab. Pacitan - 680 - - 475 145 Kab. Pamekasan - 653 - - - 146 Kab. Pasuruan - 395 - - - 147 Kab. Ponorogo - - - 469 - 148 Kab. Sampang - - - - - 149 Kab. Situbondo 303 - - - - 150 Kab. Sumenep - 236 - - - 151 Kab. Trenggalek 181 172 - - 508 152 Kab. Tulungagung 317 - - - - 153 Kota Blitar - 950 - - - 154 Kota Probolinggo 55 - - - - 155 Provinsi Kalimantan Barat 21 303 - - - 156 Kab. Bengkayang 141 202 - - 112 157 Kab. Landak 488 856 - - 375 158 Kab. Kapuas Hulu - - - - 273 159 Kab. Ketapang 421 667 - - - 160 Kab. Mempawah 461 871 - - 8 - 322 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kab. Mojokerto 142 Kab. Nganjuk 143 Kab. Ngawi 144 Kab. Pacitan 145 Kab. Pamekasan 146 Kab. Pasuruan 147 Kab. Ponorogo 148 Kab. Sampang 149 Kab. Situbondo 150 Kab. Sumenep 151 Kab. Trenggalek 152 Kab. Tulungagung 153 Kota Blitar 154 Kota Probolinggo 155 Provinsi Kalimantan Barat 156 Kab. Bengkayang 157 Kab. Landak 158 Kab. Kapuas Hulu 159 Kab. Ketapang 160 Kab. Mempawah (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 257 79 - - - 675 - 847 - - 474 - 539 - - 1,155 - 169 - - 653 - 996 - - 395 - 735 - - 469 - - - - - - 246 - - 303 738 - - - 236 - 863 - - 861 280 262 - - 317 23 - - - 950 - 530 - - 55 240 - - - 324 959 904 - - 455 391 77 - - 1,719 371 811 - - 273 - - - - 1,088 677 434 - - 1,340 592 779 - - 323 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kab. Mojokerto 142 Kab. Nganjuk 143 Kab. Ngawi 144 Kab. Pacitan 145 Kab. Pamekasan 146 Kab. Pasuruan 147 Kab. Ponorogo 148 Kab. Sampang 149 Kab. Situbondo 150 Kab. Sumenep 151 Kab. Trenggalek 152 Kab. Tulungagung 153 Kota Blitar 154 Kota Probolinggo 155 Provinsi Kalimantan Barat 156 Kab. Bengkayang 157 Kab. Landak 158 Kab. Kapuas Hulu 159 Kab. Ketapang 160 Kab. Mempawah (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 79 336 - - - 847 1,522 - - - 539 1,013 - 918 - 1,087 2,242 - - - 996 1,649 - - - 735 1,130 588 - - 588 1,057 - - - 246 246 - - - 738 1,041 - - - 863 1,099 - 449 - 991 1,852 - - - 23 340 - - - 530 1,480 - - - 240 295 - - - 1,863 2,187 - 983 - 1,451 1,906 - 331 - 1,513 3,232 - 492 - 492 765 - - - 1,111 2,199 - 75 - 1,446 2,786 - 324 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sambas 193 217 - - 337 162 Kab. Sanggau 913 - - - 586 163 Kab. Sekadau 75 118 - - 560 164 Kab. Melawi - - - - 227 165 Kab. Kubu Raya 965 - - - - 166 Provinsi Kalimantan Tengah 94 987 - - 80 167 Kab. Barito Utara 929 898 596 - 318 168 Kab. Kapuas 770 571 - - 160 169 Kab. Kotawaringin Timur 243 - - - - 170 Kota Palangkaraya 856 - - - - 171 Kab. Katingan 582 382 - - 656 172 Kab. Seruyan 764 880 - - - 173 Kab. Sukamara 153 - - - - 174 Kab. Lamandau 310 279 - - - 175 Kab. Gunung Mas 302 - - - 318 176 Kab. Pulang Pisau 639 - - - - 177 Kab. Murung Raya 466 174 - - 951 178 Kab. Barito Timur - 604 - - 595 179 Provinsi Kalimantan Selatan 197 559 - - 229 180 Kab. Banjar - 664 - - 836 - 325 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sambas 162 Kab. Sanggau 163 Kab. Sekadau 164 Kab. Melawi 165 Kab. Kubu Raya 166 Provinsi Kalimantan Tengah 167 Kab. Barito Utara 168 Kab. Kapuas 169 Kab. Kotawaringin Timur 170 Kota Palangkaraya 171 Kab. Katingan 172 Kab. Seruyan 173 Kab. Sukamara 174 Kab. Lamandau 175 Kab. Gunung Mas 176 Kab. Pulang Pisau 177 Kab. Murung Raya 178 Kab. Barito Timur 179 Provinsi Kalimantan Selatan 180 Kab. Banjar (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 747 660 963 - - 1,499 97 - - - 753 791 672 - - 227 - - - - 965 667 - - - 1,161 869 569 - - 2,741 97 453 746 - 1,501 776 901 - - 243 499 - - - 856 31 - - - 1,620 73 873 - - 1,644 495 315 - - 153 358 - - - 589 544 924 - - 620 856 - - - 639 227 - - - 1,591 808 511 - - 1,199 - 677 - - 985 959 694 - - 1,500 - 433 - - 326 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Sambas 162 Kab. Sanggau 163 Kab. Sekadau 164 Kab. Melawi 165 Kab. Kubu Raya 166 Provinsi Kalimantan Tengah 167 Kab. Barito Utara 168 Kab. Kapuas 169 Kab. Kotawaringin Timur 170 Kota Palangkaraya 171 Kab. Katingan 172 Kab. Seruyan 173 Kab. Sukamara 174 Kab. Lamandau 175 Kab. Gunung Mas 176 Kab. Pulang Pisau 177 Kab. Murung Raya 178 Kab. Barito Timur 179 Provinsi Kalimantan Selatan 180 Kab. Banjar (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 797 - 2,420 3,167 - 168 - 265 1,764 - 75 - 1,538 2,291 - 848 - 848 1,075 - - - 667 1,632 - 83 - 1,521 2,682 - 410 - 1,706 4,447 - 584 - 2,261 3,762 - - - 499 742 - - - 31 887 - 713 - 1,659 3,279 - - - 810 2,454 - - - 358 511 - - - 1,468 2,057 - 875 - 1,731 2,351 - - - 227 866 - 7 - 1,326 2,917 - 371 - 1,048 2,247 - 962 - 2,615 3,600 - 274 - 707 2,207 - 327 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 181 Kab. Hulu Sungai Selatan - - - - 597 182 Kab. Kotabaru 489 997 - - 85 183 Kab. Tanah Laut 16 320 - - 937 184 Kab. Tapin 649 - - - - 185 Kota Banjarbaru - - - - 318 186 Kab. Balangan - - - - 107 187 Kab. Tanah Bumbu 236 603 - - - 188 Provinsi Kalimantan Timur 985 548 - - 635 189 Kab. Berau 112 448 - - - 190 Kab. Kutai Kartanegara 809 30 - - 271 191 Kab. Kutai Barat 539 920 - - 139 192 Kab. Kutai Timur 845 - - - 564 193 Kab. Paser 988 982 - - - 194 Kota Balikpapan - 553 - - 835 195 Kota Bontang - - 460 - - 196 Kota Samarinda - - - - 734 197 Kab. Penajam Paser Utara - 987 - - 450 198 Kab. Mahakam Ulu 128 - - - - 199 Provinsi Sulawesi Utara 440 - - 965 - 200 Kab. Bolaang Mongondow 56 - - - - - 328 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Hulu Sungai Selatan 182 Kab. Kotabaru 183 Kab. Tanah Laut 184 Kab. Tapin 185 Kota Banjarbaru 186 Kab. Balangan 187 Kab. Tanah Bumbu 188 Provinsi Kalimantan Timur 189 Kab. Berau 190 Kab. Kutai Kartanegara 191 Kab. Kutai Barat 192 Kab. Kutai Timur 193 Kab. Paser 194 Kota Balikpapan 195 Kota Bontang 196 Kota Samarinda 197 Kab. Penajam Paser Utara 198 Kab. Mahakam Ulu 199 Provinsi Sulawesi Utara 200 Kab. Bolaang Mongondow (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 597 - - - - 1,571 440 612 - - 1,273 592 705 - - 649 82 - - - 318 - - - - 107 - - - - 839 661 337 - - 2,168 635 247 - - 560 786 157 - - 1,110 82 754 - - 1,598 458 995 - - 1,409 507 - - - 1,970 844 993 - - 1,388 - 613 - - 460 - - 281 - 734 - - - - 1,437 - 275 - - 128 194 - - - 1,405 684 - - - 56 392 - - - 329 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Hulu Sungai Selatan 182 Kab. Kotabaru 183 Kab. Tanah Laut 184 Kab. Tapin 185 Kota Banjarbaru 186 Kab. Balangan 187 Kab. Tanah Bumbu 188 Provinsi Kalimantan Timur 189 Kab. Berau 190 Kab. Kutai Kartanegara 191 Kab. Kutai Barat 192 Kab. Kutai Timur 193 Kab. Paser 194 Kota Balikpapan 195 Kota Bontang 196 Kota Samarinda 197 Kab. Penajam Paser Utara 198 Kab. Mahakam Ulu 199 Provinsi Sulawesi Utara 200 Kab. Bolaang Mongondow (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 130 - 130 727 - 846 - 1,898 3,469 - 416 - 1,713 2,986 - - - 82 731 - 864 - 864 1,182 - 150 - 150 257 - - - 998 1,837 - 180 - 1,062 3,230 - - - 943 1,503 - 763 - 1,599 2,709 - 43 - 1,496 3,094 - 600 - 1,107 2,516 - - - 1,837 3,807 - 982 - 1,595 2,983 - - - 281 741 - 676 - 676 1,410 - 515 - 790 2,227 - - - 194 322 614 - - 1,298 2,703 - - - 392 448 - 330 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 201 Kab. Minahasa 808 - - - - 202 Kab. Kepulauan Sangihe - - - - 333 203 Kota Manado - - - 241 - 204 Kab. Minahasa Selatan - - - 186 529 205 Kota Tomohon - - - 507 - 206 Kab. Minahasa Utara - - - 421 - 207 Kab. Minahasa Tenggara - - - 953 3 208 Provinsi Sulawesi Tengah 509 - 90 - 701 209 Kab. Banggai - - 234 - 119 210 Kab. Buol 246 - - - - 211 Kab. Donggala 235 - - - - 212 Kab. Morowali 670 - - - 338 213 Kab. Poso 321 - - - - 214 Kota Palu - - - - 366 215 Kab. Tojo Una Una - 791 - - - 216 Kab. Morowali Utara 143 549 - - 20 217 Provinsi Sulawesi Selatan 815 655 - - - 218 Kab. Bantaeng - - - - 327 219 Kab. Bone 135 - - - - 220 Kab. Bulukumba 352 - - - - - 331 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Minahasa 202 Kab. Kepulauan Sangihe 203 Kota Manado 204 Kab. Minahasa Selatan 205 Kota Tomohon 206 Kab. Minahasa Utara 207 Kab. Minahasa Tenggara 208 Provinsi Sulawesi Tengah 209 Kab. Banggai 210 Kab. Buol 211 Kab. Donggala 212 Kab. Morowali 213 Kab. Poso 214 Kota Palu 215 Kab. Tojo Una Una 216 Kab. Morowali Utara 217 Provinsi Sulawesi Selatan 218 Kab. Bantaeng 219 Kab. Bone 220 Kab. Bulukumba (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 808 60 - - - 333 - - - - 241 - - - - 715 - - - - 507 - - - - 421 - - - - 956 - - - - 1,300 941 - 927 - 353 - - 589 - 246 894 - - - 235 256 - - - 1,008 756 - - - 321 726 - - - 366 - - - - 791 - 156 - - 712 493 919 - - 1,470 44 458 - - 327 - - - - 135 66 - - - 352 872 - - - 332 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Minahasa 202 Kab. Kepulauan Sangihe 203 Kota Manado 204 Kab. Minahasa Selatan 205 Kota Tomohon 206 Kab. Minahasa Utara 207 Kab. Minahasa Tenggara 208 Provinsi Sulawesi Tengah 209 Kab. Banggai 210 Kab. Buol 211 Kab. Donggala 212 Kab. Morowali 213 Kab. Poso 214 Kota Palu 215 Kab. Tojo Una Una 216 Kab. Morowali Utara 217 Provinsi Sulawesi Selatan 218 Kab. Bantaeng 219 Kab. Bone 220 Kab. Bulukumba (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 60 868 - 485 - 485 818 195 - - 195 436 975 656 - 1,631 2,346 233 - - 233 740 826 - - 826 1,247 217 916 - 1,133 2,089 - 976 - 2,844 4,144 - 328 - 917 1,270 - - - 894 1,140 - - - 256 491 - 50 - 806 1,814 - - - 726 1,047 - 360 - 360 726 - - - 156 947 - 443 - 1,855 2,567 - - - 502 1,972 - 831 - 831 1,158 - - - 66 201 - - - 872 1,224 - 333 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 221 Kab. Enrekang 889 - - - - 222 Kab. Gowa - 617 - - - 223 Kab. Luwu Utara 931 - - - - 224 Kab. Soppeng 636 - - - - 225 Kab. Tana Toraja 673 - - - - 226 Kab. Wajo 21 - - - - 227 Provinsi Sulawesi Tenggara 409 - - - 516 228 Kab. Buton - - - - 585 229 Kab. Konawe 57 - - - - 230 Kab. Kolaka - - - - 154 231 Kab. Muna - 3 - - 74 232 Kab. Konawe Selatan 935 - - - 34 233 Kab. Kolaka Utara - - - - 57 234 Kab. Konawe Utara 470 - - - 349 235 Kab. Buton Tengah - - - - 242 236 Provinsi Bali 817 - - - - 237 Kab. Badung - - - 861 - 238 Kab. Gianyar - - - 677 - 239 Kab. Jembrana 744 - - - - 240 Kab. Karangasem 305 - - - - - 334 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Enrekang 222 Kab. Gowa 223 Kab. Luwu Utara 224 Kab. Soppeng 225 Kab. Tana Toraja 226 Kab. Wajo 227 Provinsi Sulawesi Tenggara 228 Kab. Buton 229 Kab. Konawe 230 Kab. Kolaka 231 Kab. Muna 232 Kab. Konawe Selatan 233 Kab. Kolaka Utara 234 Kab. Konawe Utara 235 Kab. Buton Tengah 236 Provinsi Bali 237 Kab. Badung 238 Kab. Gianyar 239 Kab. Jembrana 240 Kab. Karangasem (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 889 388 - - - 617 - 374 - - 931 746 - - - 636 587 - - - 673 829 - - - 21 706 - - - 925 796 - - - 585 - - - - 57 489 - - - 154 - - - - 77 - 444 - - 969 234 - - - 57 - - - - 819 248 - - - 242 - - - - 817 7 - - - 861 - - - - 677 - - - - 744 580 - - - 305 580 - - - 335 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Enrekang 222 Kab. Gowa 223 Kab. Luwu Utara 224 Kab. Soppeng 225 Kab. Tana Toraja 226 Kab. Wajo 227 Provinsi Sulawesi Tenggara 228 Kab. Buton 229 Kab. Konawe 230 Kab. Kolaka 231 Kab. Muna 232 Kab. Konawe Selatan 233 Kab. Kolaka Utara 234 Kab. Konawe Utara 235 Kab. Buton Tengah 236 Provinsi Bali 237 Kab. Badung 238 Kab. Gianyar 239 Kab. Jembrana 240 Kab. Karangasem (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 388 1,277 - - - 374 991 - - - 746 1,677 - - - 587 1,223 - - - 829 1,502 - - - 706 727 - 92 - 888 1,813 - 172 - 172 757 - - - 489 546 - 842 - 842 996 - 503 - 947 1,024 - 916 - 1,150 2,119 - 973 - 973 1,030 - 361 - 609 1,428 - 391 - 391 633 - - - 7 824 971 - - 971 1,832 677 - - 677 1,354 - - - 580 1,324 - - - 580 885 - 336 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 241 Provinsi Nusa Tenggara Barat 645 - - - 131 242 Kab. Bima - - - - 116 243 Kab. Dompu - - - - 711 244 Kab. Lombok Barat - - - - 549 245 Kab. Lombok Tengah - 656 - - 958 246 Kab. Lombok Timur 466 583 - - 125 247 Kab. Sumbawa 397 404 - - - 248 Kab. Sumbawa Barat - - - - 237 249 Kab. Lombok Utara - 355 - - 662 250 Provinsi Nusa Tenggara Timur 43 - - 92 365 251 Kab. Belu - - - - 174 252 Kab. Ende - - - 42 - 253 Kab. Kupang - 60 - - - 254 Kab. Manggarai - - - 297 599 255 Kab. Sikka 953 - - - - 256 Kab. Sumba Barat 508 - - - 639 257 Kab. Sumba Timur 406 - - - - 258 Kab. Timor Tengah Utara - - - - 720 259 Kab. Sumba Barat Daya 451 - - - - 260 Kab. Manggarai Timur - - - - 834 - 337 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Provinsi Nusa Tenggara Barat 242 Kab. Bima 243 Kab. Dompu 244 Kab. Lombok Barat 245 Kab. Lombok Tengah 246 Kab. Lombok Timur 247 Kab. Sumbawa 248 Kab. Sumbawa Barat 249 Kab. Lombok Utara 250 Provinsi Nusa Tenggara Timur 251 Kab. Belu 252 Kab. Ende 253 Kab. Kupang 254 Kab. Manggarai 255 Kab. Sikka 256 Kab. Sumba Barat 257 Kab. Sumba Timur 258 Kab. Timor Tengah Utara 259 Kab. Sumba Barat Daya 260 Kab. Manggarai Timur (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 776 28 - - - 116 - - - - 711 - - - - 549 - - - - 1,614 - 256 - - 1,174 53 123 - - 801 576 720 - - 237 - - - - 1,017 - 328 - - 500 583 - - - 174 - - - - 42 - - - - 60 - 825 - - 896 - - - - 953 373 - - - 1,147 174 - - - 406 27 - - - 720 - - - - 451 382 - - - 834 - - - - 338 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Provinsi Nusa Tenggara Barat 242 Kab. Bima 243 Kab. Dompu 244 Kab. Lombok Barat 245 Kab. Lombok Tengah 246 Kab. Lombok Timur 247 Kab. Sumbawa 248 Kab. Sumbawa Barat 249 Kab. Lombok Utara 250 Provinsi Nusa Tenggara Timur 251 Kab. Belu 252 Kab. Ende 253 Kab. Kupang 254 Kab. Manggarai 255 Kab. Sikka 256 Kab. Sumba Barat 257 Kab. Sumba Timur 258 Kab. Timor Tengah Utara 259 Kab. Sumba Barat Daya 260 Kab. Manggarai Timur (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 29 - 57 833 - 747 - 747 863 - 691 - 691 1,402 - 557 - 557 1,106 - 131 - 387 2,001 - 997 - 1,173 2,347 - - - 1,296 2,097 - 187 - 187 424 - 544 - 872 1,889 436 814 - 1,833 2,333 - 138 - 138 312 386 - - 386 428 - - - 825 885 293 21 - 314 1,210 - - - 373 1,326 - 390 - 564 1,711 - - - 27 433 - 817 - 817 1,537 - - - 382 833 - 470 - 470 1,304 - 339 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 261 Kab. Malaka 930 - - - 436 262 Provinsi Maluku - 319 - - 268 263 Kab. Kepulauan Tanimbar - 427 - - - 264 Kab. Buru - 388 - - - 265 Kab. Seram Bagian Barat 60 - - - - 266 Kab. Maluku Barat Daya - - - - 937 267 Provinsi Papua 161 - - - - 268 Kab. Merauke 74 424 - - - 269 Kab. Mimika 666 - - - - 270 Kab. Nabire 955 - - - - 271 Kab. Keerom 488 - - - - 272 Kab. Boven Digoel 477 - - - - 273 Provinsi Maluku Utara - - - - 8 274 Kab. Halmahera Tengah - 259 - - - 275 Kab. Halmahera Timur - - - - 551 276 Kab. Halmahera Selatan 672 170 - - - 277 Kota Tidore Kepulauan - - - - 167 278 Kab. Pulau Taliabu - - - - 108 279 Provinsi Banten 477 963 - - 738 280 Kab. Lebak 575 982 - 107 - - 340 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 261 Kab. Malaka 262 Provinsi Maluku 263 Kab. Kepulauan Tanimbar 264 Kab. Buru 265 Kab. Seram Bagian Barat 266 Kab. Maluku Barat Daya 267 Provinsi Papua 268 Kab. Merauke 269 Kab. Mimika 270 Kab. Nabire 271 Kab. Keerom 272 Kab. Boven Digoel 273 Provinsi Maluku Utara 274 Kab. Halmahera Tengah 275 Kab. Halmahera Timur 276 Kab. Halmahera Selatan 277 Kota Tidore Kepulauan 278 Kab. Pulau Taliabu 279 Provinsi Banten 280 Kab. Lebak (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,366 274 - - - 587 - 885 - - 427 - 87 - - 388 - 54 - - 60 674 - - - 937 - - - - 161 218 - - - 498 812 279 - - 666 511 - - - 955 648 - - - 488 165 - - - 477 887 - - - 8 - - - - 259 - 582 - - 551 - - - - 842 895 993 - - 167 - - - - 108 - - - - 2,178 955 855 - - 1,664 689 168 - - 341 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 261 Kab. Malaka 262 Provinsi Maluku 263 Kab. Kepulauan Tanimbar 264 Kab. Buru 265 Kab. Seram Bagian Barat 266 Kab. Maluku Barat Daya 267 Provinsi Papua 268 Kab. Merauke 269 Kab. Mimika 270 Kab. Nabire 271 Kab. Keerom 272 Kab. Boven Digoel 273 Provinsi Maluku Utara 274 Kab. Halmahera Tengah 275 Kab. Halmahera Timur 276 Kab. Halmahera Selatan 277 Kota Tidore Kepulauan 278 Kab. Pulau Taliabu 279 Provinsi Banten 280 Kab. Lebak (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 64 - 338 1,704 - 911 - 1,796 2,383 - - - 87 514 - - - 54 442 - - - 674 734 - 862 - 862 1,799 - - - 218 379 - - - 1,091 1,589 - - - 511 1,177 - - - 648 1,603 - - - 165 653 - - - 887 1,364 - 670 - 670 678 - - - 582 841 - 155 - 155 706 - - - 1,888 2,730 - 549 - 549 716 - 50 - 50 158 - 403 - 2,213 4,391 370 - - 1,227 2,891 - 342 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 281 Kab. Pandeglang - 249 - - 841 282 Kab. Serang - - - - 252 283 Kota Cilegon - 773 - - 581 284 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 352 879 - - - 285 Kab. Bangka 493 308 - - - 286 Kab. Belitung 7 - - - - 287 Kota Pangkal Pinang - - - - 588 288 Kab. Bangka Selatan - - - - 59 289 Kab. Bangka Tengah 953 - - - - 290 Kab. Bangka Barat 408 - - - 992 291 Provinsi Gorontalo 361 - - - - 292 Kab. Boalemo 673 - - - - 293 Kab. Pohuwato 965 - - - - 294 Kab. Gorontalo Utara 657 - - - - 295 Provinsi Kepulauan Riau - - 218 - 792 296 Kab. Natuna - - 11 - - 297 Kab. Kepulauan Anambas - - 699 - - 298 Kab. Karimun 881 - - - 438 299 Kab. Lingga - - - - 294 300 Provinsi Papua Barat 132 184 355 - 680 - 343 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 281 Kab. Pandeglang 282 Kab. Serang 283 Kota Cilegon 284 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 285 Kab. Bangka 286 Kab. Belitung 287 Kota Pangkal Pinang 288 Kab. Bangka Selatan 289 Kab. Bangka Tengah 290 Kab. Bangka Barat 291 Provinsi Gorontalo 292 Kab. Boalemo 293 Kab. Pohuwato 294 Kab. Gorontalo Utara 295 Provinsi Kepulauan Riau 296 Kab. Natuna 297 Kab. Kepulauan Anambas 298 Kab. Karimun 299 Kab. Lingga 300 Provinsi Papua Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,090 - 210 - - 252 - - - - 1,354 - 258 - - 1,231 371 21 - - 801 309 732 - - 7 877 - - - 588 - - - - 59 - - - - 953 893 - - - 1,400 309 - - - 361 804 - - - 673 148 - - - 965 587 - - - 657 169 - - - 1,010 - - 218 - 11 - - 666 - 699 920 - 57 - 1,319 514 - - - 294 - - - - 1,351 297 156 633 - 344 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 281 Kab. Pandeglang 282 Kab. Serang 283 Kota Cilegon 284 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 285 Kab. Bangka 286 Kab. Belitung 287 Kota Pangkal Pinang 288 Kab. Bangka Selatan 289 Kab. Bangka Tengah 290 Kab. Bangka Barat 291 Provinsi Gorontalo 292 Kab. Boalemo 293 Kab. Pohuwato 294 Kab. Gorontalo Utara 295 Provinsi Kepulauan Riau 296 Kab. Natuna 297 Kab. Kepulauan Anambas 298 Kab. Karimun 299 Kab. Lingga 300 Provinsi Papua Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 990 - 1,200 2,290 - 827 - 827 1,079 - 53 - 311 1,665 - - - 392 1,623 - - - 1,041 1,842 - - - 877 884 - 665 - 665 1,253 - 944 - 944 1,003 - - - 893 1,846 - 194 - 503 1,903 - - - 804 1,165 - - - 148 821 - - - 587 1,552 - - - 169 826 - 138 - 356 1,366 - - - 666 677 - - - 977 1,676 - 421 - 935 2,254 - 750 - 750 1,044 - 975 - 2,061 3,412 - 345 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DA SEKTOR SEKTO PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 301 Kab. Fak Fak 400 639 298 - - 302 Kab. Manokwari - - - - 837 303 Kab. Sorong - 858 - - - 304 Kab. Raja Ampat - - - - 724 305 Kab. Sorong Selatan 742 424 - - - 306 Kab. Teluk Bintuni 370 163 124 - - 307 Kab. Teluk Wondama - 323 - - - 308 Kab. Kaimana 473 - - - - 309 Kab. Tambrauw 469 - - - - 310 Kab. Manokwari Selatan - 320 - - 653 311 Provinsi Sulawesi Barat 303 - - - - 312 Kab. Mamuju 693 - - - - 313 Kab. Polewali Mandar - - - - 36 314 Kab. Pasangkayu 490 - - - - 315 Provinsi Kalimantan Utara 422 560 - - 349 316 Kab. Bulungan 421 - - - 634 317 Kab. Malinau - 367 - - 722 318 Kab. Nunukan 979 618 - - - 319 Kab. Tana Tidung 515 - - - 534 90,095 60,017 10,579 20,560 60,772 JUMLAH NASIONAL - 346 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 301 Kab. Fak Fak 302 Kab. Manokwari 303 Kab. Sorong 304 Kab. Raja Ampat 305 Kab. Sorong Selatan 306 Kab. Teluk Bintuni 307 Kab. Teluk Wondama 308 Kab. Kaimana 309 Kab. Tambrauw 310 Kab. Manokwari Selatan 311 Provinsi Sulawesi Barat 312 Kab. Mamuju 313 Kab. Polewali Mandar 314 Kab. Pasangkayu 315 Provinsi Kalimantan Utara 316 Kab. Bulungan 317 Kab. Malinau 318 Kab. Nunukan 319 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,337 24 802 515 - 837 - - - - 858 - 583 - - 724 - - - - 1,166 785 564 - - 657 736 73 230 - 323 - 169 - - 473 149 - - - 469 542 - - - 973 - 821 - - 303 42 - - - 693 793 - - - 36 - - - - 490 117 - - - 1,331 416 513 - - 1,055 708 - - - 1,089 - 54 - - 1,597 726 43 - - 1,049 872 - - 455 242,478 87,739 61,067 12,509 - 347 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 301 Kab. Fak Fak 302 Kab. Manokwari 303 Kab. Sorong 304 Kab. Raja Ampat 305 Kab. Sorong Selatan 306 Kab. Teluk Bintuni 307 Kab. Teluk Wondama 308 Kab. Kaimana 309 Kab. Tambrauw 310 Kab. Manokwari Selatan 311 Provinsi Sulawesi Barat 312 Kab. Mamuju 313 Kab. Polewali Mandar 314 Kab. Pasangkayu 315 Provinsi Kalimantan Utara 316 Kab. Bulungan 317 Kab. Malinau 318 Kab. Nunukan 319 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13+14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 1,341 2,678 - 251 - 251 1,088 - - - 583 1,441 - 657 - 657 1,381 - - - 1,349 2,515 - - - 1,039 1,696 - - - 169 492 - - - 149 622 - - - 542 1,011 - 124 - 945 1,918 - - - 42 345 - - - 793 1,486 - 147 - 147 183 - - - 117 607 - 612 - 1,541 2,872 - 822 - 1,530 2,585 - 752 - 806 1,895 - - - 769 2,366 - 527 - 1,399 2,448 28,237 69,163 754 259,469 501,947 - 348 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Provinsi Kalimantan Tengah 317 2 Kab. Barito Selatan 14 3 Kab. Barito Utara 14 4 Kab. Kapuas 14 5 Kab. Kotawaringin Barat 144 6 Kab. Kotawaringin Timur 72 7 Kota Palangkaraya 14 8 Kab. Katingan 14 9 Kab. Seruyan 14 10 Kab. Sukamara 14 11 Kab. Lamandau 144 12 Kab. Gunung Mas 14 13 Kab. Pulang Pisau 14 14 Kab. Murung Raya 14 15 Kab. Barito Timur 14 831 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH CHT - 349 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 1 Provinsi Aceh 666 - 741 1,407 - - - - 1,407 2 Kab. Aceh Barat 432 - - 432 - - - - 432 3 Kab. Aceh Besar 432 - - 432 - - - - 432 4 Kab. Aceh Selatan 432 - - 432 - - - - 432 5 Kab. Aceh Singkil 432 - - 432 - - - - 432 6 Kab. Aceh Tengah 432 - - 432 - - - - 432 7 Kab. Aceh Tenggara 432 - - 432 - - - - 432 8 Kab. Aceh Timur 375 - - 375 - - - - 375 9 Kab. Aceh Utara 260 - - 260 639 - - 639 899 10 Kab. Bireuen 432 - - 432 - - - - 432 11 Kab. Pidie 432 - - 432 - - - - 432 12 Kab. Simeulue 432 - - 432 - - - - 432 13 Kota Banda Aceh 432 - - 432 - - - - 432 14 Kota Sabang 432 - - 432 - - - - 432 15 Kota Langsa 432 - - 432 - - - - 432 16 Kota Lhokseumawe 432 - - 432 - - - - 432 17 Kab. Gayo Lues 432 - - 432 - - - - 432 18 Kab. Aceh Barat Daya 432 - - 432 - - - - 432 19 Kab. Aceh Jaya 432 - - 432 - - - - 432 20 Kab. Nagan Raya 432 - - 432 - - - - 432 21 Kab. Aceh Tamiang 84 - - 84 - - - - 84 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus - 350 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 22 Kab. Bener Meriah 432 - - 432 - - - - 432 23 Kab. Pidie Jaya 432 - - 432 - - - - 432 24 Kota Subulussalam 432 - - 432 - - - - 432 25 Provinsi Sumatera Utara 348 514 - 862 - - - - 862 26 Kab. Asahan 801 168 - 969 - - - - 969 27 Kab. Dairi 801 168 - 969 - - - - 969 28 Kab. Deli Serdang 130 67 - 197 - - - - 197 29 Kab. Karo 801 168 - 969 - - - - 969 30 Kab. Labuhanbatu 801 168 - 969 - - - - 969 31 Kab. Langkat 260 912 - 1,172 - - - - 1,172 32 Kab. Mandailing Natal 801 168 - 969 - - - - 969 33 Kab. Nias 801 168 - 969 - - - - 969 34 Kab. Simalungun 801 168 - 969 - - - - 969 35 Kab. Tapanuli Selatan 801 168 - 969 - - - - 969 36 Kab. Tapanuli Tengah 801 168 - 969 - - - - 969 37 Kab. Tapanuli Utara 801 168 - 969 - - - - 969 38 Kab. Toba 801 168 - 969 - - - - 969 39 Kota Binjai 801 168 - 969 - - - - 969 40 Kota Medan 801 168 - 969 - - - - 969 41 Kota Pematang Siantar 801 168 - 969 - - - - 969 42 Kota Sibolga 801 168 - 969 - - - - 969 - 351 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 43 Kota Tanjung Balai 801 168 - 969 - - - - 969 44 Kota Tebing Tinggi 801 168 - 969 - - - - 969 45 Kota Padangsidimpuan 801 168 - 969 - - - - 969 46 Kab. Pakpak Bharat 801 168 - 969 - - - - 969 47 Kab. Nias Selatan 801 168 - 969 - - - - 969 48 Kab. Humbang Hasundutan 801 168 - 969 - - - - 969 49 Kab. Serdang Bedagai 801 168 - 969 - - - - 969 50 Kab. Samosir 801 168 - 969 - - - - 969 51 Kab. Batu Bara 801 168 - 969 - - - - 969 52 Kab. Padang Lawas 801 168 - 969 - - - - 969 53 Kab. Padang Lawas Utara 801 168 - 969 - - - - 969 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 801 168 - 969 - - - - 969 55 Kab. Labuhanbatu Utara 801 168 - 969 - - - - 969 56 Kab. Nias Utara 801 168 - 969 - - - - 969 57 Kab. Nias Barat 801 168 - 969 - - - - 969 58 Kota Gunungsitoli 801 168 - 969 - - - - 969 59 Provinsi Riau 938 558 - 1,496 450 347 - 797 2,293 60 Kab. Bengkalis 85 506 - 591 890 12 - 902 1,493 61 Kab. Indragiri Hilir 178 180 - 358 890 12 - 902 1,260 62 Kab. Indragiri Hulu 404 798 - 1,202 890 12 - 902 2,104 63 Kab. Kampar 258 377 - 635 880 516 - 1,396 2,031 - 352 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 64 Kab. Kuantan Singingi 178 180 - 358 890 12 - 902 1,260 65 Kab. Pelalawan 43 423 - 466 474 657 - 1,131 1,597 66 Kab. Rokan Hilir 843 606 - 1,449 890 12 - 902 2,351 67 Kab. Rokan Hulu 664 618 - 1,282 890 12 - 902 2,184 68 Kab. Siak 888 954 - 1,842 890 12 - 902 2,744 69 Kota Dumai 178 180 - 358 890 12 - 902 1,260 70 Kota Pekanbaru 178 180 - 358 528 437 - 965 1,323 71 Kab. Kepulauan Meranti 182 555 - 737 504 86 - 590 1,327 72 Provinsi Jambi 424 17 - 441 258 397 - 655 1,096 73 Kab. Batanghari - - - - 21 743 - 764 764 74 Kab. Bungo 193 647 - 840 560 837 - 1,397 2,237 75 Kab. Kerinci 193 647 - 840 560 837 - 1,397 2,237 76 Kab. Merangin 193 647 - 840 560 837 - 1,397 2,237 77 Kab. Muaro Jambi 948 248 - 1,196 560 837 - 1,397 2,593 78 Kab. Sarolangun 665 286 - 951 602 415 - 1,017 1,968 79 Kab. Tanjung Jabung Barat 46 92 - 138 461 285 - 746 884 80 Kab. Tanjung Jabung Timur 485 665 - 1,150 311 557 - 868 2,018 81 Kab. Tebo 283 708 - 991 560 837 - 1,397 2,388 82 Kota Jambi 678 86 - 764 560 837 - 1,397 2,161 83 Kota Sungai Penuh 193 647 - 840 560 837 - 1,397 2,237 84 Provinsi Sumatera Selatan 426 194 - 620 - - - - 620 - 353 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 85 Kab. Lahat 512 249 - 761 - - - - 761 86 Kab. Musi Banyuasin 311 540 - 851 - - - - 851 87 Kab. Musi Rawas 89 345 - 434 250 125 - 375 809 88 Kab. Muara Enim 346 48 - 394 - - - - 394 89 Kab. Ogan Komering Ilir 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 90 Kab. Ogan Komering Ulu 318 284 - 602 - - - - 602 91 Kota Palembang 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 92 Kota Prabumulih 682 782 - 1,464 - - - - 1,464 93 Kota Pagar Alam 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 94 Kota Lubuk Linggau 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 95 Kab. Banyuasin 770 665 - 1,435 - - - - 1,435 96 Kab. Ogan Ilir 11 347 - 358 - - - - 358 97 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 98 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 99 Kab. Empat Lawang 540 497 - 1,037 - - - - 1,037 100 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 23 529 - 552 - - - - 552 101 Kab. Musi Rawas Utara 310 980 - 1,290 - - - - 1,290 102 Provinsi Lampung 458 37 - 495 - - - - 495 103 Kab. Lampung Barat 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 104 Kab. Lampung Selatan 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 105 Kab. Lampung Tengah 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 - 354 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 106 Kab. Lampung Utara 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 107 Kab. Lampung Timur 675 17 - 692 - - - - 692 108 Kab. Tanggamus 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 109 Kab. Tulang Bawang 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 110 Kab. Way Kanan 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 111 Kota Bandar Lampung 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 112 Kota Metro 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 113 Kab. Pesawaran 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 114 Kab. Pringsewu 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 115 Kab. Mesuji 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 116 Kab. Tulang Bawang Barat 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 117 Kab. Pesisir Barat 805 292 - 1,097 - - - - 1,097 118 Provinsi DKI Jakarta 944 575 - 1,519 - - - - 1,519 119 Provinsi Jawa Barat 519 436 - 955 - - - - 955 120 Kab. Bandung 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 121 Kab. Bekasi 945 851 - 1,796 - - - - 1,796 122 Kab. Bogor 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 123 Kab. Ciamis 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 124 Kab. Cianjur 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 125 Kab. Cirebon 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 126 Kab. Garut 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 - 355 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 127 Kab. Indramayu 751 150 - 901 - - - - 901 128 Kab. Karawang 806 994 - 1,800 242 237 - 479 2,279 129 Kab. Kuningan 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 130 Kab. Majalengka 245 707 - 952 - - - - 952 131 Kab. Purwakarta 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 132 Kab. Subang 128 394 - 522 - - - - 522 133 Kab. Sukabumi 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 134 Kab. Sumedang 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 135 Kab. Tasikmalaya 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 136 Kota Bandung 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 137 Kota Bekasi 318 685 - 1,003 - - - - 1,003 138 Kota Bogor 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 139 Kota Cirebon 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 140 Kota Depok 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 141 Kota Sukabumi 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 142 Kota Tasikmalaya 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 143 Kota Cimahi 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 144 Kota Banjar 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 145 Kab. Bandung Barat 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 146 Kab. Pangandaran 497 658 - 1,155 - - - - 1,155 147 Provinsi Jawa Tengah 576 336 - 912 - - - - 912 - 356 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 148 Kab. Banjarnegara 815 154 - 969 - - - - 969 149 Kab. Banyumas 815 154 - 969 - - - - 969 150 Kab. Batang 815 154 - 969 - - - - 969 151 Kab. Blora 559 321 - 880 - - - - 880 152 Kab. Boyolali 815 154 - 969 - - - - 969 153 Kab. Brebes 815 154 - 969 - - - - 969 154 Kab. Cilacap 815 154 - 969 - - - - 969 155 Kab. Demak 815 154 - 969 - - - - 969 156 Kab. Grobogan 815 154 - 969 - - - - 969 157 Kab. Jepara 815 154 - 969 - - - - 969 158 Kab. Karanganyar 815 154 - 969 - - - - 969 159 Kab. Kebumen 815 154 - 969 - - - - 969 160 Kab. Kendal 815 154 - 969 - - - - 969 161 Kab. Klaten 815 154 - 969 - - - - 969 162 Kab. Kudus 815 154 - 969 - - - - 969 163 Kab. Magelang 815 154 - 969 - - - - 969 164 Kab. Pati 815 154 - 969 - - - - 969 165 Kab. Pekalongan 815 154 - 969 - - - - 969 166 Kab. Pemalang 815 154 - 969 - - - - 969 167 Kab. Purbalingga 815 154 - 969 - - - - 969 168 Kab. Purworejo 815 154 - 969 - - - - 969 - 357 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 169 Kab. Rembang 681 927 - 1,608 - - - - 1,608 170 Kab. Semarang 815 154 - 969 - - - - 969 171 Kab. Sragen 815 154 - 969 - - - - 969 172 Kab. Sukoharjo 815 154 - 969 - - - - 969 173 Kab. Tegal 815 154 - 969 - - - - 969 174 Kab. Temanggung 815 154 - 969 - - - - 969 175 Kab. Wonogiri 815 154 - 969 - - - - 969 176 Kab. Wonosobo 815 154 - 969 - - - - 969 177 Kota Magelang 815 154 - 969 - - - - 969 178 Kota Pekalongan 815 154 - 969 - - - - 969 179 Kota Salatiga 815 154 - 969 - - - - 969 180 Kota Semarang 815 154 - 969 - - - - 969 181 Kota Surakarta 815 154 - 969 - - - - 969 182 Kota Tegal 815 154 - 969 - - - - 969 183 Provinsi Jawa Timur 44 492 - 536 907 977 - 1,884 2,420 184 Kab. Bangkalan 425 515 - 940 601 84 - 685 1,625 185 Kab. Banyuwangi 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 186 Kab. Blitar 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 187 Kab. Bojonegoro 48 681 - 729 - - - - 729 188 Kab. Bondowoso 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 189 Kab. Gresik 293 976 - 1,269 907 886 - 1,793 3,062 - 358 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 190 Kab. Jember 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 191 Kab. Jombang 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 192 Kab. Kediri 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 193 Kab. Lamongan 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 194 Kab. Lumajang 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 195 Kab. Madiun 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 196 Kab. Magetan 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 197 Kab. Malang 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 198 Kab. Mojokerto 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 199 Kab. Nganjuk 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 200 Kab. Ngawi 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 201 Kab. Pacitan 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 202 Kab. Pamekasan 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 203 Kab. Pasuruan 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 204 Kab. Ponorogo 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 205 Kab. Probolinggo 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 206 Kab. Sampang 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 207 Kab. Sidoarjo 240 921 - 1,161 - - - - 1,161 208 Kab. Situbondo 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 209 Kab. Sumenep 501 684 - 1,185 153 701 - 854 2,039 210 Kab. Trenggalek 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 - 359 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 211 Kab. Tuban 841 281 - 1,122 659 17 - 676 1,798 212 Kab. Tulungagung 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 213 Kota Blitar 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 214 Kota Kediri 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 215 Kota Madiun 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 216 Kota Malang 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 217 Kota Mojokerto 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 218 Kota Pasuruan 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 219 Kota Probolinggo 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 220 Kota Surabaya 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 221 Kota Batu 461 26 - 487 211 977 - 1,188 1,675 222 Provinsi Kalimantan Selatan 721 956 - 1,677 - - - - 1,677 223 Kab. Banjar 210 435 - 645 - - - - 645 224 Kab. Barito Kuala 210 435 - 645 - - - - 645 225 Kab. Hulu Sungai Selatan 210 435 - 645 - - - - 645 226 Kab. Hulu Sungai Tengah 210 435 - 645 - - - - 645 227 Kab. Hulu Sungai Utara 210 435 - 645 - - - - 645 228 Kab. Kotabaru 210 435 - 645 - - - - 645 229 Kab. Tabalong 549 19 - 568 - - - - 568 230 Kab. Tanah Laut 210 435 - 645 - - - - 645 231 Kab. Tapin 210 435 - 645 - - - - 645 - 360 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 232 Kota Banjarbaru 210 435 - 645 - - - - 645 233 Kota Banjarmasin 210 435 - 645 - - - - 645 234 Kab. Balangan 210 435 - 645 - - - - 645 235 Kab. Tanah Bumbu 210 435 - 645 - - - - 645 236 Provinsi Kalimantan Timur 38 291 - 329 792 693 - 1,485 1,814 237 Kab. Berau 119 837 - 956 187 201 - 388 1,344 238 Kab. Kutai Kartanegara 332 975 - 1,307 974 990 - 1,964 3,271 239 Kab. Kutai Barat 119 837 - 956 187 201 - 388 1,344 240 Kab. Kutai Timur 902 100 - 1,002 640 755 - 1,395 2,397 241 Kab. Paser 732 791 - 1,523 187 201 - 388 1,911 242 Kota Balikpapan 119 837 - 956 187 201 - 388 1,344 243 Kota Bontang 234 354 - 588 336 837 - 1,173 1,761 244 Kota Samarinda 476 840 - 1,316 158 663 - 821 2,137 245 Kab. Penajam Paser Utara - - - - 831 976 - 1,807 1,807 246 Kab. Mahakam Ulu 119 837 - 956 187 201 - 388 1,344 247 Provinsi Sulawesi Tengah 992 729 - 1,721 756 402 - 1,158 2,879 248 Kab. Banggai 397 971 - 1,368 404 587 - 991 2,359 249 Kab. Banggai Kepulauan 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 250 Kab. Buol 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 251 Kab. Toli Toli 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 252 Kab. Donggala 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 - 361 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 253 Kab. Morowali 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 254 Kab. Poso 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 255 Kota Palu 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 256 Kab. Parigi Moutong 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 257 Kab. Tojo Una Una 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 258 Kab. Sigi 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 259 Kab. Banggai Laut 481 420 - 901 901 9 - 910 1,811 260 Kab. Morowali Utara 68 905 - 973 901 9 - 910 1,883 261 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 94 628 - 722 - - - - 722 262 Kab. Bangka 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 263 Kab. Belitung 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 264 Kota Pangkal Pinang 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 265 Kab. Bangka Selatan 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 266 Kab. Bangka Tengah 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 267 Kab. Bangka Barat 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 268 Kab. Belitung Timur 916 617 - 1,533 - - - - 1,533 269 Provinsi Kepulauan Riau 618 509 - 1,127 353 128 - 481 1,608 270 Kab. Natuna 829 57 - 886 940 942 - 1,882 2,768 271 Kab. Kepulauan Anambas 853 552 - 1,405 598 810 - 1,408 2,813 272 Kab. Karimun 184 28 - 212 15 251 - 266 478 273 Kota Batam 184 28 - 212 15 251 - 266 478 - 362 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 274 Kota Tanjung Pinang 184 28 - 212 15 251 - 266 478 275 Kab. Lingga 184 28 - 212 15 251 - 266 478 276 Kab. Bintan 184 28 - 212 15 251 - 266 478 277 Provinsi Papua Barat 921 - 936 1,857 112 - 108 220 2,077 278 Kab. Fak Fak 226 - - 226 739 - - 739 965 279 Kab. Manokwari 226 - - 226 739 - - 739 965 280 Kab. Sorong 483 - - 483 420 - - 420 903 281 Kota Sorong 226 - - 226 739 - - 739 965 282 Kab. Raja Ampat 226 - - 226 739 - - 739 965 283 Kab. Sorong Selatan 226 - - 226 739 - - 739 965 284 Kab. Teluk Bintuni - - - - 521 - - 521 521 285 Kab. Teluk Wondama 226 - - 226 739 - - 739 965 286 Kab. Kaimana 226 - - 226 739 - - 739 965 287 Kab. Maybrat 226 - - 226 739 - - 739 965 288 Kab. Tambrauw 226 - - 226 739 - - 739 965 289 Kab. Manokwari Selatan 226 - - 226 739 - - 739 965 290 Kab. Pegunungan Arfak 226 - - 226 739 - - 739 965 291 Provinsi Kalimantan Utara 366 737 - 1,103 15 806 - 821 1,924 292 Kab. Bulungan 166 692 - 858 - - - - 858 293 Kab. Malinau 237 369 - 606 7 957 - 964 1,570 294 Kab. Nunukan 420 68 - 488 - - - - 488 - 363 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 Sub Jumlah JUMLAH 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 30% NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus 295 Kota Tarakan 400 560 - 960 812 135 - 947 1,907 296 Kab. Tana Tidung 237 369 - 606 - - - - 606 155,011 89,867 1,677 246,555 55,259 56,735 108 112,102 358,657 JUMLAH NASIONAL - 364 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh - 807 807 2 Kab. Aceh Barat - 648 648 3 Kab. Aceh Besar 638 534 1,172 4 Kab. Aceh Selatan - 449 449 5 Kab. Aceh Singkil - 290 290 6 Kab. Aceh Tengah 848 290 1,138 7 Kab. Aceh Tenggara - 290 290 8 Kab. Aceh Timur - 290 290 9 Kab. Aceh Utara - 290 290 10 Kab. Bireuen - 290 290 11 Kab. Pidie - 713 713 12 Kab. Simeulue - 290 290 13 Kota Banda Aceh - 290 290 14 Kota Sabang - 290 290 15 Kota Langsa - 290 290 16 Kota Lhokseumawe - 290 290 17 Kab. Gayo Lues - 290 290 18 Kab. Aceh Barat Daya - 103 103 19 Kab. Aceh Jaya - 290 290 20 Kab. Nagan Raya - 308 308 21 Kab. Aceh Tamiang 85 290 375 22 Kab. Bener Meriah - 290 290 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 365 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kab. Pidie Jaya - 290 290 24 Kota Subulussalam 704 290 994 25 Kab. Asahan 983 - 983 26 Kab. Deli Serdang 128 - 128 27 Kab. Labuhanbatu 928 - 928 28 Kab. Langkat 404 - 404 29 Kab. Simalungun 773 - 773 30 Kab. Toba 131 - 131 31 Kab. Serdang Bedagai 433 - 433 32 Kab. Padang Lawas Utara 70 - 70 33 Kab. Labuhanbatu Selatan 375 - 375 34 Kab. Nias Utara 507 - 507 35 Provinsi Sumatera Barat - 39 39 36 Kab. Lima Puluh Kota 336 152 488 37 Kab. Agam - 607 607 38 Kab. Kepulauan Mentawai - 607 607 39 Kab. Padang Pariaman 863 607 1,470 40 Kab. Pasaman 384 607 991 41 Kab. Pesisir Selatan - 3 3 42 Kab. Sijunjung - 778 778 43 Kab. Solok 902 46 948 44 Kab. Tanah Datar - 607 607 - 366 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kota Bukit Tinggi - 607 607 46 Kota Padang Panjang - 607 607 47 Kota Padang 601 607 1,208 48 Kota Payakumbuh - 607 607 49 Kota Sawahlunto - 850 850 50 Kota Solok - 607 607 51 Kota Pariaman - 607 607 52 Kab. Pasaman Barat - 607 607 53 Kab. Dharmasraya - 108 108 54 Kab. Solok Selatan - 97 97 55 Provinsi Riau - 722 722 56 Kab. Bengkalis 71 539 610 57 Kab. Indragiri Hilir - 455 455 58 Kab. Indragiri Hulu - 671 671 59 Kab. Kampar - 539 539 60 Kab. Kuantan Singingi 600 251 851 61 Kab. Pelalawan - 539 539 62 Kab. Rokan Hilir - 539 539 63 Kab. Rokan Hulu - 539 539 64 Kab. Siak 842 539 1,381 65 Kota Dumai 452 539 991 66 Kota Pekanbaru - 539 539 - 367 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Provinsi Jambi - 429 429 68 Kab. Batanghari - 238 238 69 Kab. Kerinci 872 823 1,695 70 Kab. Merangin - 823 823 71 Kab. Muaro Jambi 203 589 792 72 Kab. Tanjung Jabung Barat 234 444 678 73 Kab. Tanjung Jabung Timur 127 823 950 74 Kab. Tebo - 842 842 75 Kota Jambi - 823 823 76 Kota Sungai Penuh - 823 823 77 Provinsi Sumatera Selatan - 627 627 78 Kab. Lahat - 544 544 79 Kab. Musi Banyuasin 605 271 876 80 Kab. Musi Rawas - 2 2 81 Kab. Muara Enim - 936 936 82 Kab. Ogan Komering Ilir 48 87 135 83 Kab. Ogan Komering Ulu - 786 786 84 Kota Palembang 222 87 309 85 Kota Prabumulih - 87 87 86 Kota Pagar Alam - 87 87 87 Kota Lubuk Linggau - 87 87 88 Kab. Banyuasin - 37 37 - 368 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Ogan Ilir 740 87 827 90 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 239 231 470 91 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 87 87 92 Kab. Empat Lawang - 87 87 93 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 986 986 94 Kab. Musi Rawas Utara 650 943 1,593 95 Provinsi Bengkulu - 744 744 96 Kab. Bengkulu Selatan 628 3 631 97 Kab. Bengkulu Utara - 113 113 98 Kab. Rejang Lebong 170 3 173 99 Kota Bengkulu - 3 3 100 Kab. Kaur - 547 547 101 Kab. Seluma - 855 855 102 Kab. Mukomuko 426 3 429 103 Kab. Lebong - 767 767 104 Kab. Kepahiang 750 3 753 105 Kab. Lampung Tengah 545 - 545 106 Kab. Lampung Utara 356 - 356 107 Kab. Lampung Timur 171 - 171 108 Kota Bandar Lampung 239 - 239 109 Kab. Pesawaran 298 - 298 110 Kab. Pringsewu 864 - 864 - 369 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Mesuji 743 - 743 112 Kab. Pesisir Barat 767 - 767 113 Kab. Bandung 355 - 355 114 Kab. Bekasi 245 - 245 115 Kab. Indramayu 623 - 623 116 Kab. Karawang 211 - 211 117 Kab. Kuningan 10 - 10 118 Kab. Majalengka 926 - 926 119 Kab. Purwakarta 617 - 617 120 Kab. Subang 898 - 898 121 Kab. Sukabumi - 987 987 122 Kab. Sumedang 55 - 55 123 Kab. Tasikmalaya 247 - 247 124 Kota Tasikmalaya 585 - 585 125 Kab. Bandung Barat 775 - 775 126 Kab. Pangandaran 428 - 428 127 Kab. Banjarnegara 454 - 454 128 Kab. Boyolali 123 - 123 129 Kab. Jepara 772 - 772 130 Kab. Karanganyar 845 - 845 131 Kab. Kebumen 161 - 161 132 Kab. Klaten 402 - 402 - 370 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kab. Pati 611 - 611 134 Kab. Purworejo 767 - 767 135 Kab. Semarang 493 - 493 136 Kab. Sragen 434 - 434 137 Kab. Sukoharjo 615 - 615 138 Kab. Wonosobo 354 - 354 139 Kab. Bantul 16 - 16 140 Kab. Gunungkidul 94 - 94 141 Kab. Sleman 498 - 498 142 Provinsi Jawa Timur 775 - 775 143 Kab. Bangkalan 980 - 980 144 Kab. Blitar 879 - 879 145 Kab. Bojonegoro 367 - 367 146 Kab. Bondowoso 86 - 86 147 Kab. Gresik 50 - 50 148 Kab. Jember 948 - 948 149 Kab. Jombang 101 - 101 150 Kab. Kediri 4 - 4 151 Kab. Lamongan 595 - 595 152 Kab. Lumajang 601 - 601 153 Kab. Madiun 380 - 380 154 Kab. Magetan 518 - 518 - 371 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 155 Kab. Mojokerto 838 - 838 156 Kab. Nganjuk 204 - 204 157 Kab. Ngawi 817 - 817 158 Kab. Pasuruan 949 - 949 159 Kab. Ponorogo 66 - 66 160 Kab. Probolinggo 937 - 937 161 Kab. Sampang 782 - 782 162 Kab. Situbondo 724 - 724 163 Kab. Trenggalek 609 - 609 164 Kab. Tulungagung 303 - 303 165 Provinsi Kalimantan Barat - 88 88 166 Kab. Bengkayang 920 378 1,298 167 Kab. Landak - 832 832 168 Kab. Kapuas Hulu 101 378 479 169 Kab. Ketapang - 463 463 170 Kab. Mempawah - 378 378 171 Kab. Sambas 827 378 1,205 172 Kab. Sanggau - 153 153 173 Kab. Sintang - 378 378 174 Kota Pontianak - 378 378 175 Kota Singkawang 634 378 1,012 176 Kab. Sekadau - 378 378 - 372 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 177 Kab. Melawi - 378 378 178 Kab. Kubu Raya 957 378 1,335 179 Provinsi Kalimantan Tengah - 720 720 180 Kab. Barito Selatan - 12 12 181 Kab. Barito Utara - 22 22 182 Kab. Kapuas - 773 773 183 Kab. Kotawaringin Barat - 41 41 184 Kab. Kotawaringin Timur - 169 169 185 Kota Palangkaraya 556 961 1,517 186 Kab. Katingan - 309 309 187 Kab. Seruyan - 751 751 188 Kab. Sukamara 896 11 907 189 Kab. Lamandau - 653 653 190 Kab. Gunung Mas - 254 254 191 Kab. Pulang Pisau 925 961 1,886 192 Kab. Murung Raya - 453 453 193 Kab. Barito Timur - 713 713 194 Provinsi Kalimantan Selatan - 677 677 195 Kab. Banjar - 679 679 196 Kab. Barito Kuala - 465 465 197 Kab. Hulu Sungai Selatan - 174 174 198 Kab. Hulu Sungai Tengah - 465 465 - 373 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 199 Kab. Hulu Sungai Utara - 465 465 200 Kab. Kotabaru - 329 329 201 Kab. Tabalong - 818 818 202 Kab. Tanah Laut 452 - 452 203 Kab. Tapin - 482 482 204 Kota Banjarbaru - 465 465 205 Kota Banjarmasin - 465 465 206 Kab. Balangan - 435 435 207 Kab. Tanah Bumbu - 472 472 208 Provinsi Kalimantan Timur - 82 82 209 Kab. Berau - 464 464 210 Kab. Kutai Kartanegara - 165 165 211 Kab. Kutai Barat - 72 72 212 Kab. Kutai Timur - 980 980 213 Kab. Paser - 647 647 214 Kota Balikpapan 220 936 1,156 215 Kota Bontang - 936 936 216 Kota Samarinda - 804 804 217 Kab. Penajam Paser Utara - 682 682 218 Kab. Mahakam Ulu - 959 959 219 Kab. Minahasa 338 - 338 220 Kota Tomohon 535 - 535 - 374 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 221 Kab. Bolaang Mongondow Utara 392 - 392 222 Provinsi Sulawesi Tengah 632 917 1,549 223 Kab. Banggai 244 186 430 224 Kab. Banggai Kepulauan - 846 846 225 Kab. Buol - 846 846 226 Kab. Toli Toli - 846 846 227 Kab. Donggala 862 846 1,708 228 Kab. Morowali 625 30 655 229 Kab. Poso 751 846 1,597 230 Kota Palu 962 688 1,650 231 Kab. Parigi Moutong - 846 846 232 Kab. Tojo Una Una - 846 846 233 Kab. Sigi - 846 846 234 Kab. Banggai Laut 636 846 1,482 235 Kab. Morowali Utara 662 889 1,551 236 Provinsi Sulawesi Selatan - 396 396 237 Kab. Bantaeng 83 759 842 238 Kab. Barru - 759 759 239 Kab. Bone - 302 302 240 Kab. Bulukumba 253 759 1,012 241 Kab. Enrekang - 164 164 242 Kab. Gowa 63 759 822 - 375 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 243 Kab. Jeneponto - 759 759 244 Kab. Luwu - 759 759 245 Kab. Luwu Utara - 759 759 246 Kab. Maros - 30 30 247 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 116 199 315 248 Kota Palopo 74 759 833 249 Kab. Luwu Timur - 399 399 250 Kab. Pinrang 117 759 876 251 Kab. Sinjai 384 801 1,185 252 Kab. Kepulauan Selayar - 759 759 253 Kab. Sidenreng Rappang 427 759 1,186 254 Kab. Soppeng - 759 759 255 Kab. Takalar 371 759 1,130 256 Kab. Tana Toraja 364 759 1,123 257 Kab. Wajo 549 759 1,308 258 Kota Pare Pare - 759 759 259 Kota Makassar - 759 759 260 Kab. Toraja Utara 810 759 1,569 261 Provinsi Sulawesi Tenggara 704 931 1,635 262 Kab. Buton - 850 850 263 Kab. Konawe 426 887 1,313 264 Kab. Kolaka - 503 503 - 376 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 265 Kab. Muna - 913 913 266 Kota Kendari - 913 913 267 Kota Bau Bau - 913 913 268 Kab. Konawe Selatan - 996 996 269 Kab. Bombana 813 515 1,328 270 Kab. Wakatobi - 913 913 271 Kab. Kolaka Utara 857 104 961 272 Kab. Konawe Utara 267 454 721 273 Kab. Buton Utara - 913 913 274 Kab. Konawe Kepulauan - 93 93 275 Kab. Kolaka Timur 210 913 1,123 276 Kab. Muna Barat - 913 913 277 Kab. Buton Tengah - 471 471 278 Kab. Buton Selatan 940 990 1,930 279 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 364 364 280 Kab. Bima - 614 614 281 Kab. Dompu - 64 64 282 Kab. Lombok Barat 375 158 533 283 Kab. Lombok Tengah 879 245 1,124 284 Kab. Lombok Timur - 416 416 285 Kab. Sumbawa - 245 245 286 Kota Mataram - 245 245 - 377 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 287 Kota Bima - 245 245 288 Kab. Sumbawa Barat - 297 297 289 Kab. Lombok Utara 886 245 1,131 290 Kab. Flores Timur 651 - 651 291 Kab. Timor Tengah Utara - 425 425 292 Kab. Manggarai Barat 467 - 467 293 Kab. Maluku Tengah 462 - 462 294 Kab. Seram Bagian Barat 700 - 700 295 Kab. Boven Digoel 446 - 446 296 Provinsi Maluku Utara - 483 483 297 Kab. Halmahera Tengah - 597 597 298 Kota Ternate 318 727 1,045 299 Kab. Halmahera Barat - 259 259 300 Kab. Halmahera Timur - 247 247 301 Kab. Halmahera Selatan - 246 246 302 Kab. Kepulauan Sula - 208 208 303 Kota Tidore Kepulauan - 383 383 304 Kab. Pulau Morotai - 727 727 305 Kab. Pulau Taliabu - 443 443 306 Kab. Serang 731 - 731 307 Kab. Tangerang 311 - 311 308 Kota Cilegon 774 - 774 - 378 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 309 Kota Pangkal Pinang 836 - 836 310 Kab. Boalemo 724 - 724 311 Kab. Gorontalo 233 - 233 312 Kota Gorontalo 120 - 120 313 Kab. Gorontalo Utara 397 - 397 314 Kab. Natuna 483 - 483 315 Kota Batam 553 - 553 316 Kota Tanjung Pinang 43 - 43 317 Kab. Lingga 761 - 761 318 Provinsi Papua Barat - 900 900 319 Kab. Fak Fak - 931 931 320 Kab. Manokwari 937 931 1,868 321 Kab. Sorong - 568 568 322 Kota Sorong 383 931 1,314 323 Kab. Raja Ampat - 739 739 324 Kab. Sorong Selatan - 931 931 325 Kab. Teluk Bintuni - 931 931 326 Kab. Teluk Wondama - 931 931 327 Kab. Kaimana - 931 931 328 Kab. Maybrat - 931 931 329 Kab. Tambrauw - 931 931 330 Kab. Manokwari Selatan - 931 931 - 379 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 331 Kab. Pegunungan Arfak - 931 931 332 Provinsi Sulawesi Barat 636 - 636 333 Kab. Majene 827 - 827 334 Kab. Mamuju 941 - 941 335 Kab. Mamasa 830 - 830 336 Kab. Pasangkayu 527 - 527 337 Kab. Mamuju Tengah 46 - 46 338 Provinsi Kalimantan Utara - 99 99 339 Kab. Bulungan - 204 204 340 Kab. Malinau - 510 510 341 Kab. Nunukan - 59 59 342 Kota Tarakan - 274 274 343 Kab. Tana Tidung - 985 985 84,314 128,165 212,479 JUMLAH NASIONAL - 380 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 539 - 539 2 Kab. Aceh Barat - 705 - 705 3 Kab. Aceh Besar - 935 - 935 4 Kab. Aceh Selatan - 705 - 705 5 Kab. Aceh Singkil - 705 - 705 6 Kab. Aceh Tengah - 705 - 705 7 Kab. Aceh Tenggara - 705 - 705 8 Kab. Aceh Timur - 705 - 705 9 Kab. Aceh Utara - 705 - 705 10 Kab. Bireuen - 705 - 705 11 Kab. Pidie - 705 - 705 12 Kab. Simeulue - 705 - 705 13 Kota Banda Aceh - 705 - 705 14 Kota Langsa - 705 - 705 15 Kota Lhokseumawe - 705 - 705 16 Kab. Gayo Lues - 705 - 705 17 Kab. Aceh Barat Daya - 705 - 705 18 Kab. Aceh Jaya - 705 - 705 19 Kab. Nagan Raya - 705 - 705 20 Kab. Aceh Tamiang - 705 - 705 21 Kab. Bener Meriah - 705 - 705 22 Kab. Pidie Jaya - 705 - 705 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 381 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 23 Kota Subulussalam - 705 - 705 24 Provinsi Sumatera Utara - 796 - 796 25 Kab. Asahan - 736 - 736 26 Kab. Dairi - 736 - 736 27 Kab. Deli Serdang - 736 - 736 28 Kab. Karo - 736 - 736 29 Kab. Labuhanbatu - 736 - 736 30 Kab. Langkat - 736 - 736 31 Kab. Mandailing Natal - 483 - 483 32 Kab. Nias - 736 - 736 33 Kab. Simalungun - 736 - 736 34 Kab. Tapanuli Selatan - 736 - 736 35 Kab. Tapanuli Tengah - 736 - 736 36 Kab. Tapanuli Utara - 736 - 736 37 Kab. Toba - 736 - 736 38 Kota Binjai - 736 - 736 39 Kota Medan - 736 - 736 40 Kota Pematang Siantar - 736 - 736 41 Kota Sibolga - 736 - 736 42 Kota Tanjung Balai - 736 - 736 43 Kota Tebing Tinggi - 736 - 736 44 Kota Padangsidimpuan - 736 - 736 - 382 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 45 Kab. Pakpak Bharat - 736 - 736 46 Kab. Nias Selatan - 736 - 736 47 Kab. Humbang Hasundutan - 736 - 736 48 Kab. Serdang Bedagai - 736 - 736 49 Kab. Samosir - 736 - 736 50 Kab. Batu Bara - 736 - 736 51 Kab. Padang Lawas - 736 - 736 52 Kab. Padang Lawas Utara - 736 - 736 53 Kab. Labuhanbatu Selatan - 736 - 736 54 Kab. Labuhanbatu Utara - 736 - 736 55 Kab. Nias Utara - 736 - 736 56 Kab. Nias Barat - 736 - 736 57 Kota Gunungsitoli - 736 - 736 58 Provinsi Sumatera Barat 925 801 - 1,726 59 Kab. Lima Puluh Kota 29 348 - 377 60 Kab. Agam 29 348 - 377 61 Kab. Kepulauan Mentawai 29 348 - 377 62 Kab. Padang Pariaman 29 348 - 377 63 Kab. Pasaman 29 348 - 377 64 Kab. Pesisir Selatan 29 348 - 377 65 Kab. Sijunjung 29 348 - 377 66 Kab. Solok 29 689 - 718 - 383 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 67 Kab. Tanah Datar 29 348 - 377 68 Kota Bukit Tinggi 29 348 - 377 69 Kota Padang Panjang 29 348 - 377 70 Kota Padang 29 348 - 377 71 Kota Payakumbuh 29 348 - 377 72 Kota Sawahlunto 29 348 - 377 73 Kota Solok 29 348 - 377 74 Kota Pariaman 29 348 - 377 75 Kab. Pasaman Barat 29 348 - 377 76 Kab. Dharmasraya 29 348 - 377 77 Kab. Solok Selatan 850 152 - 1,002 78 Provinsi Sumatera Selatan 31 447 - 478 79 Kab. Lahat 878 465 - 1,343 80 Kab. Musi Banyuasin 156 988 - 1,144 81 Kab. Musi Rawas 156 988 - 1,144 82 Kab. Muara Enim 288 119 - 407 83 Kab. Ogan Komering Ilir 156 988 - 1,144 84 Kab. Ogan Komering Ulu 156 988 - 1,144 85 Kota Palembang 156 988 - 1,144 86 Kota Prabumulih 156 988 - 1,144 87 Kota Pagar Alam - 80 - 80 88 Kota Lubuk Linggau 156 988 - 1,144 - 384 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 89 Kab. Banyuasin 156 988 - 1,144 90 Kab. Ogan Ilir 156 988 - 1,144 91 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 156 988 - 1,144 92 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 156 520 - 676 93 Kab. Empat Lawang 156 988 - 1,144 94 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 156 988 - 1,144 95 Kab. Musi Rawas Utara 156 988 - 1,144 96 Provinsi Lampung - - 299 299 97 Kab. Lampung Barat - - 885 885 98 Kab. Lampung Selatan - - 885 885 99 Kab. Lampung Tengah - - 885 885 100 Kab. Lampung Utara - - 885 885 101 Kab. Lampung Timur - - 885 885 102 Kab. Tanggamus - - 381 381 103 Kab. Tulang Bawang - - 885 885 104 Kab. Way Kanan - - 885 885 105 Kota Bandar Lampung - - 885 885 106 Kota Metro - - 885 885 107 Kab. Pesawaran - - 885 885 108 Kab. Pringsewu - - 885 885 109 Kab. Mesuji - - 885 885 110 Kab. Tulang Bawang Barat - - 885 885 - 385 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 111 Kab. Pesisir Barat - - 885 885 112 Provinsi Jawa Barat - - 405 405 113 Kab. Bandung - - 14 14 114 Kab. Bekasi - - 612 612 115 Kab. Bogor - - 743 743 116 Kab. Ciamis - - 612 612 117 Kab. Cianjur - - 612 612 118 Kab. Cirebon - - 612 612 119 Kab. Garut - - 598 598 120 Kab. Indramayu - - 612 612 121 Kab. Karawang - - 612 612 122 Kab. Kuningan - - 612 612 123 Kab. Majalengka - - 612 612 124 Kab. Purwakarta - - 612 612 125 Kab. Subang - 702 612 1,314 126 Kab. Sukabumi - - 464 464 127 Kab. Sumedang - - 612 612 128 Kab. Tasikmalaya - - 612 612 129 Kota Bandung - - 612 612 130 Kota Bekasi - - 612 612 131 Kota Bogor - - 612 612 132 Kota Cirebon - - 612 612 - 386 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 133 Kota Depok - - 612 612 134 Kota Sukabumi - - 612 612 135 Kota Tasikmalaya - - 612 612 136 Kota Cimahi - - 612 612 137 Kota Banjar - - 612 612 138 Kab. Bandung Barat - - 612 612 139 Kab. Pangandaran - - 612 612 140 Kab. Bondowoso - 129 - 129 141 Kab. Madiun - 827 - 827 142 Kab. Malang - 127 - 127 143 Kab. Mojokerto - 213 - 213 144 Kab. Pasuruan - 827 - 827 145 Kab. Ponorogo - 610 - 610 146 Kota Batu - 549 - 549 147 Provinsi Sulawesi Utara - 716 429 1,145 148 Kab. Bolaang Mongondow - 519 93 612 149 Kab. Minahasa - - 582 582 150 Kab. Kepulauan Sangihe - 882 93 975 151 Kota Bitung - 882 93 975 152 Kota Manado - 882 917 1,799 153 Kab. Kepulauan Talaud - 882 93 975 154 Kab. Minahasa Selatan - 160 660 820 - 387 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 155 Kota Tomohon - 882 611 1,493 156 Kab. Minahasa Utara - 882 925 1,807 157 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 882 93 975 158 Kota Kotamobagu - 164 93 257 159 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 882 93 975 160 Kab. Minahasa Tenggara - 882 839 1,721 161 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 762 93 855 162 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 882 93 975 163 Provinsi Nusa Tenggara Timur 350 - - 350 164 Kab. Alor 688 997 - 1,685 165 Kab. Belu 688 - - 688 166 Kab. Flores Timur 688 231 - 919 167 Kab. Kupang 688 - - 688 168 Kab. Lembata 688 - - 688 169 Kab. Manggarai 575 - - 575 170 Kab. Ngada 688 - - 688 171 Kab. Sikka 688 - - 688 172 Kab. Sumba Barat 688 - - 688 173 Kab. Sumba Timur 688 - - 688 174 Kab. Timor Tengah Selatan 688 - - 688 175 Kab. Timor Tengah Utara 688 - - 688 176 Kota Kupang 688 - - 688 - 388 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 177 Kab. Rote Ndao 688 - - 688 178 Kab. Manggarai Barat 688 - - 688 179 Kab. Nagekeo 688 - - 688 180 Kab. Sumba Barat Daya 688 - - 688 181 Kab. Sumba Tengah 688 - - 688 182 Kab. Manggarai Timur 688 - - 688 183 Kab. Sabu Raijua 688 - - 688 184 Kab. Malaka 688 - - 688 185 Kab. Serang - 260 - 260 20,363 79,756 35,170 135,289 JUMLAH NASIONAL - 389 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kab. Aceh Selatan - 766 - 766 2 Kota Langsa - 60 - 60 3 Kab. Aceh Tamiang - 395 - 395 4 Kab. Bener Meriah - 612 - 612 5 Provinsi Sumatera Utara - - 229 229 6 Kab. Langkat - 539 - 539 7 Kab. Mandailing Natal - 369 - 369 8 Kab. Pakpak Bharat - 929 - 929 9 Kab. Humbang Hasundutan - 972 - 972 10 Kab. Samosir - 351 - 351 11 Kab. Padang Lawas - 583 - 583 12 Kab. Solok - 969 - 969 13 Kab. Pasaman Barat - 441 - 441 14 Provinsi Riau - - 966 966 15 Kab. Indragiri Hilir - 8 - 8 16 Provinsi Sumatera Selatan - - 705 705 17 Provinsi Lampung - 877 495 1,372 18 Kab. Lampung Barat - 475 - 475 19 Kab. Lampung Selatan - 331 - 331 20 Kab. Lampung Tengah - 604 - 604 21 Kab. Lampung Utara - 700 - 700 22 Kab. Lampung Timur - 654 - 654 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 390 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 23 Kab. Tanggamus - 367 - 367 24 Kab. Tulang Bawang - 902 - 902 25 Kota Bandar Lampung - 902 - 902 26 Kota Metro - 902 - 902 27 Kab. Pesawaran - 211 - 211 28 Kab. Pringsewu - 286 - 286 29 Kab. Mesuji - 996 - 996 30 Kab. Tulang Bawang Barat - 902 - 902 31 Kab. Pesisir Barat - 902 - 902 32 Kab. Karawang - 770 - 770 33 Kab. Subang - 602 - 602 34 Kab. Sukabumi - 743 - 743 35 Kab. Bandung Barat - 614 - 614 36 Kab. Jepara - 636 - 636 37 Kab. Pati - 879 - 879 38 Kota Semarang - 601 - 601 39 Kab. Jombang - 29 - 29 40 Kab. Lamongan - 891 - 891 41 Kab. Ngawi - 270 - 270 42 Kab. Tuban - 847 - 847 43 Provinsi Kalimantan Barat - 273 249 522 44 Kab. Bengkayang - 654 - 654 - 391 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 45 Kab. Landak - 469 - 469 46 Kab. Kapuas Hulu - 908 - 908 47 Kab. Ketapang - 932 - 932 48 Kab. Mempawah - 693 - 693 49 Kab. Sambas - 937 - 937 50 Kota Pontianak - 373 - 373 51 Kota Singkawang - 239 - 239 52 Kab. Sekadau - 292 - 292 53 Kab. Melawi - 476 - 476 54 Kab. Kayong Utara - 92 - 92 55 Kab. Barito Selatan - 570 - 570 56 Kab. Kapuas - 724 - 724 57 Kab. Kotawaringin Barat 600 715 - 1,315 58 Kab. Kotawaringin Timur 352 183 - 535 59 Kab. Katingan - 16 - 16 60 Provinsi Kalimantan Selatan - 520 413 933 61 Kab. Banjar - 471 - 471 62 Kab. Barito Kuala - 291 - 291 63 Kab. Hulu Sungai Selatan - 917 - 917 64 Kab. Hulu Sungai Tengah - 941 - 941 65 Kab. Hulu Sungai Utara - 280 - 280 66 Kab. Kotabaru - 139 - 139 - 392 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 67 Kab. Tanah Laut - 160 - 160 68 Kab. Tapin - 423 - 423 69 Kota Banjarbaru - 685 - 685 70 Kota Banjarmasin - 2 - 2 71 Kab. Balangan - 378 - 378 72 Provinsi Sulawesi Utara - 541 84 625 73 Kab. Bolaang Mongondow - 296 - 296 74 Kab. Minahasa - 475 - 475 75 Kab. Kepulauan Sangihe - 475 - 475 76 Kota Bitung - 475 - 475 77 Kota Manado - 475 - 475 78 Kab. Kepulauan Talaud - 475 - 475 79 Kab. Minahasa Selatan - 475 - 475 80 Kota Tomohon - 475 - 475 81 Kab. Minahasa Utara - 855 - 855 82 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 475 - 475 83 Kota Kotamobagu - 475 - 475 84 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 606 - 606 85 Kab. Minahasa Tenggara - 475 - 475 86 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 397 - 397 87 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 719 - 719 88 Provinsi Sulawesi Tengah - - 328 328 - 393 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 89 Kab. Banggai - 794 - 794 90 Kab. Toli Toli - 424 - 424 91 Provinsi Sulawesi Selatan 200 593 302 1,095 92 Kab. Bantaeng - 275 - 275 93 Kab. Barru - 589 - 589 94 Kab. Bone - 29 - 29 95 Kab. Bulukumba - 966 - 966 96 Kab. Enrekang - 66 - 66 97 Kab. Gowa - 137 - 137 98 Kab. Jeneponto - 541 - 541 99 Kab. Luwu - 555 - 555 100 Kab. Luwu Utara - 693 - 693 101 Kab. Maros 800 938 - 1,738 102 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - 152 - 152 103 Kota Palopo - 541 - 541 104 Kab. Luwu Timur - 299 - 299 105 Kab. Pinrang - 352 - 352 106 Kab. Sinjai - 639 - 639 107 Kab. Kepulauan Selayar - 526 - 526 108 Kab. Sidenreng Rappang - 520 - 520 109 Kab. Soppeng - 257 - 257 110 Kab. Takalar - 541 - 541 - 394 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 111 Kab. Tana Toraja - 560 - 560 112 Kab. Wajo - 873 - 873 113 Kota Pare Pare - 541 - 541 114 Kota Makassar - 259 - 259 115 Kab. Toraja Utara - 936 - 936 116 Provinsi Sulawesi Tenggara - 352 450 802 117 Kab. Buton - 631 - 631 118 Kab. Konawe - 515 - 515 119 Kab. Kolaka - 737 - 737 120 Kab. Muna - 174 - 174 121 Kota Kendari - 105 - 105 122 Kota Bau Bau - 410 - 410 123 Kab. Konawe Selatan - 37 - 37 124 Kab. Bombana - 597 - 597 125 Kab. Wakatobi - 376 - 376 126 Kab. Kolaka Utara - 432 - 432 127 Kab. Konawe Utara - 48 - 48 128 Kab. Buton Utara - 942 - 942 129 Kab. Konawe Kepulauan - 749 - 749 130 Kab. Muna Barat - 376 - 376 131 Kab. Buton Tengah - 814 - 814 132 Kab. Buton Selatan - 288 - 288 - 395 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 133 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 110 - 110 134 Kab. Dompu - 443 - 443 135 Kab. Lombok Barat - 319 - 319 136 Kab. Lombok Timur - 960 - 960 137 Kab. Lombok Utara - 737 - 737 138 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 699 568 1,267 139 Kab. Alor - 553 - 553 140 Kab. Belu - 124 - 124 141 Kab. Ende - 553 - 553 142 Kab. Flores Timur - 553 - 553 143 Kab. Kupang - 83 - 83 144 Kab. Lembata - 553 - 553 145 Kab. Manggarai - 553 - 553 146 Kab. Ngada - 553 - 553 147 Kab. Sikka - 553 - 553 148 Kab. Sumba Barat - 553 - 553 149 Kab. Sumba Timur - 553 - 553 150 Kab. Timor Tengah Selatan - 553 - 553 151 Kab. Timor Tengah Utara - 553 - 553 152 Kota Kupang - 553 - 553 153 Kab. Rote Ndao - 553 - 553 154 Kab. Manggarai Barat - 220 - 220 - 396 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 155 Kab. Nagekeo - 553 - 553 156 Kab. Sumba Barat Daya - 553 - 553 157 Kab. Sumba Tengah - 553 - 553 158 Kab. Manggarai Timur - 553 - 553 159 Kab. Sabu Raijua - 553 - 553 160 Kab. Malaka - 553 - 553 161 Kab. Maluku Tengah - 475 - 475 162 Provinsi Papua - 97 376 473 163 Kab. Biak Numfor - 164 - 164 164 Kab. Jayapura - 456 - 456 165 Kab. Jayawijaya - 198 - 198 166 Kab. Mimika - 388 - 388 167 Kab. Paniai - 198 - 198 168 Kab. Puncak Jaya - 924 - 924 169 Kab. Kepulauan Yapen - 198 - 198 170 Kota Jayapura - 937 - 937 171 Kab. Sarmi - 749 - 749 172 Kab. Keerom - 506 - 506 173 Kab. Yahukimo - 809 - 809 174 Kab. Pegunungan Bintang - 283 - 283 175 Kab. Tolikara - 198 - 198 176 Kab. Mappi - 703 - 703 - 397 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 177 Kab. Asmat - 678 - 678 178 Kab. Waropen - 890 - 890 179 Kab. Supiori - 134 - 134 180 Kab. Mamberamo Raya - 472 - 472 181 Kab. Mamberamo Tengah - 635 - 635 182 Kab. Yalimo - 198 - 198 183 Kab. Lanny Jaya - 198 - 198 184 Kab. Nduga - 198 - 198 185 Kab. Dogiyai - 576 - 576 186 Kab. Puncak - 468 - 468 187 Kab. Intan Jaya - 9 - 9 188 Kab. Deiyai - 198 - 198 189 Provinsi Maluku Utara - 287 927 1,214 190 Kab. Halmahera Tengah - 911 - 911 191 Kota Ternate - 807 - 807 192 Kab. Halmahera Barat - 923 - 923 193 Kab. Halmahera Timur - 313 - 313 194 Kab. Halmahera Selatan - 50 - 50 195 Kab. Halmahera Utara - 233 - 233 196 Kab. Kepulauan Sula - 93 - 93 197 Kota Tidore Kepulauan - 840 - 840 198 Kab. Pulau Morotai - 221 - 221 - 398 - RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 199 Kab. Pulau Taliabu - 112 - 112 200 Provinsi Gorontalo - 521 998 1,519 201 Kab. Boalemo - 224 - 224 202 Kab. Gorontalo - 800 - 800 203 Kota Gorontalo - 787 - 787 204 Kab. Pohuwato - 899 - 899 205 Kab. Bone Bolango - 869 - 869 206 Provinsi Kepulauan Riau - - 570 570 207 Kota Batam - 267 - 267 208 Kab. Bintan - 26 - 26 209 Provinsi Papua Barat 666 - - 666 210 Kab. Teluk Bintuni 173 - - 173 211 Provinsi Sulawesi Barat - - 381 381 2,791 102,305 8,041 113,137 JUMLAH NASIONAL - 399 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 220,000 103,000 323,000 2 Kab. Aceh Barat 29,000 - 29,000 3 Kab. Aceh Besar 20,000 - 20,000 4 Kab. Aceh Selatan 20,000 - 20,000 5 Kab. Aceh Singkil 22,000 - 22,000 6 Kab. Aceh Tengah 110,000 - 110,000 7 Kab. Aceh Tenggara 20,000 - 20,000 8 Kab. Aceh Timur 146,000 - 146,000 9 Kab. Aceh Utara 20,000 - 20,000 10 Kab. Bireuen 20,000 - 20,000 11 Kab. Pidie 20,000 - 20,000 12 Kab. Simeulue 36,000 - 36,000 13 Kota Banda Aceh 20,000 - 20,000 14 Kota Sabang 20,000 - 20,000 15 Kota Langsa 21,000 - 21,000 16 Kota Lhokseumawe 20,000 - 20,000 17 Kab. Gayo Lues 85,000 - 85,000 18 Kab. Aceh Barat Daya 20,000 - 20,000 19 Kab. Aceh Jaya 38,000 - 38,000 20 Kab. Nagan Raya 22,000 - 22,000 21 Kab. Aceh Tamiang 42,000 - 42,000 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH - 400 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 22 Kab. Bener Meriah 47,000 - 47,000 23 Kab. Pidie Jaya 20,000 - 20,000 24 Kota Subulussalam 55,000 - 55,000 25 Provinsi Sumatera Utara 6,561,000 - 6,561,000 26 Kab. Asahan 433,000 - 433,000 27 Kab. Dairi 458,000 - 458,000 28 Kab. Deli Serdang 410,000 - 410,000 29 Kab. Karo 418,000 - 418,000 30 Kab. Labuhanbatu 410,000 - 410,000 31 Kab. Langkat 482,000 - 482,000 32 Kab. Mandailing Natal 912,000 - 912,000 33 Kab. Nias 410,000 - 410,000 34 Kab. Simalungun 1,137,000 - 1,137,000 35 Kab. Tapanuli Selatan 569,000 - 569,000 36 Kab. Tapanuli Tengah 410,000 - 410,000 37 Kab. Tapanuli Utara 966,000 - 966,000 38 Kab. Toba 715,000 - 715,000 39 Kota Binjai 410,000 - 410,000 40 Kota Medan 413,000 - 413,000 41 Kota Pematang Siantar 413,000 - 413,000 42 Kota Sibolga 410,000 - 410,000 - 401 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 43 Kota Tanjung Balai 410,000 - 410,000 44 Kota Tebing Tinggi 410,000 - 410,000 45 Kota Padangsidimpuan 410,000 - 410,000 46 Kab. Pakpak Bharat 2,543,000 - 2,543,000 47 Kab. Nias Selatan 2,984,000 - 2,984,000 48 Kab. Humbang Hasundutan 611,000 - 611,000 49 Kab. Serdang Bedagai 410,000 - 410,000 50 Kab. Samosir 644,000 - 644,000 51 Kab. Batu Bara 410,000 - 410,000 52 Kab. Padang Lawas 2,240,000 - 2,240,000 53 Kab. Padang Lawas Utara 1,233,000 - 1,233,000 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 2,891,000 - 2,891,000 55 Kab. Labuhanbatu Utara 435,000 - 435,000 56 Kab. Nias Utara 410,000 - 410,000 57 Kab. Nias Barat 410,000 - 410,000 58 Kota Gunungsitoli 410,000 - 410,000 59 Provinsi Sumatera Barat 1,627,000 1,335,000 2,962,000 60 Kab. Lima Puluh Kota 184,000 - 184,000 61 Kab. Agam 181,000 - 181,000 62 Kab. Kepulauan Mentawai 2,592,000 - 2,592,000 63 Kab. Padang Pariaman 193,000 - 193,000 - 402 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 64 Kab. Pasaman 181,000 - 181,000 65 Kab. Pesisir Selatan 190,000 - 190,000 66 Kab. Sijunjung 419,000 - 419,000 67 Kab. Solok 193,000 - 193,000 68 Kab. Tanah Datar 181,000 - 181,000 69 Kota Bukit Tinggi 180,000 - 180,000 70 Kota Padang Panjang 180,000 - 180,000 71 Kota Padang 180,000 - 180,000 72 Kota Payakumbuh 314,000 - 314,000 73 Kota Sawahlunto 181,000 - 181,000 74 Kota Solok 180,000 - 180,000 75 Kota Pariaman 180,000 - 180,000 76 Kab. Pasaman Barat 248,000 - 248,000 77 Kab. Dharmasraya 356,000 - 356,000 78 Kab. Solok Selatan 186,000 - 186,000 79 Provinsi Riau 50,358,000 466,000 50,824,000 80 Kab. Bengkalis 22,758,000 - 22,758,000 81 Kab. Indragiri Hilir 17,492,000 - 17,492,000 82 Kab. Indragiri Hulu 11,356,000 - 11,356,000 83 Kab. Kampar 14,673,000 - 14,673,000 84 Kab. Kuantan Singingi 13,715,000 - 13,715,000 - 403 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 85 Kab. Pelalawan 37,739,000 - 37,739,000 86 Kab. Rokan Hilir 10,521,000 - 10,521,000 87 Kab. Rokan Hulu 11,426,000 - 11,426,000 88 Kab. Siak 26,483,000 - 26,483,000 89 Kota Dumai 11,582,000 - 11,582,000 90 Kota Pekanbaru 9,156,000 - 9,156,000 91 Kab. Kepulauan Meranti 14,527,000 - 14,527,000 92 Provinsi Jambi 14,688,000 1,241,000 15,929,000 93 Kab. Batanghari 10,616,000 - 10,616,000 94 Kab. Bungo 2,977,000 - 2,977,000 95 Kab. Kerinci 2,937,000 - 2,937,000 96 Kab. Merangin 3,902,000 - 3,902,000 97 Kab. Muaro Jambi 4,889,000 - 4,889,000 98 Kab. Sarolangun 4,447,000 - 4,447,000 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 12,234,000 - 12,234,000 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 5,988,000 - 5,988,000 101 Kab. Tebo 4,883,000 - 4,883,000 102 Kota Jambi 2,939,000 - 2,939,000 103 Kota Sungai Penuh 2,937,000 - 2,937,000 104 Provinsi Sumatera Selatan 20,926,000 77,000 21,003,000 105 Kab. Lahat 4,330,000 - 4,330,000 - 404 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 106 Kab. Musi Banyuasin 10,590,000 - 10,590,000 107 Kab. Musi Rawas 5,395,000 - 5,395,000 108 Kab. Muara Enim 5,355,000 - 5,355,000 109 Kab. Ogan Komering Ilir 24,885,000 - 24,885,000 110 Kab. Ogan Komering Ulu 2,995,000 - 2,995,000 111 Kota Palembang 2,615,000 - 2,615,000 112 Kota Prabumulih 2,615,000 - 2,615,000 113 Kota Pagar Alam 2,615,000 - 2,615,000 114 Kota Lubuk Linggau 2,615,000 - 2,615,000 115 Kab. Banyuasin 3,744,000 - 3,744,000 116 Kab. Ogan Ilir 2,615,000 - 2,615,000 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2,803,000 - 2,803,000 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2,676,000 - 2,676,000 119 Kab. Empat Lawang 2,615,000 - 2,615,000 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2,615,000 - 2,615,000 121 Kab. Musi Rawas Utara 2,616,000 - 2,616,000 122 Provinsi Bengkulu 424,000 3,323,000 3,747,000 123 Kab. Bengkulu Selatan 543,000 - 543,000 124 Kab. Bengkulu Utara 171,000 - 171,000 125 Kab. Rejang Lebong 94,000 - 94,000 126 Kota Bengkulu 94,000 - 94,000 - 405 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 127 Kab. Kaur 134,000 - 134,000 128 Kab. Seluma 102,000 - 102,000 129 Kab. Mukomuko 268,000 - 268,000 130 Kab. Lebong 95,000 - 95,000 131 Kab. Kepahiang 97,000 - 97,000 132 Kab. Bengkulu Tengah 94,000 - 94,000 133 Provinsi Lampung 1,203,000 1,000 1,204,000 134 Kab. Lampung Barat 171,000 - 171,000 135 Kab. Lampung Selatan 171,000 - 171,000 136 Kab. Lampung Tengah 171,000 - 171,000 137 Kab. Lampung Utara 171,000 - 171,000 138 Kab. Lampung Timur 171,000 - 171,000 139 Kab. Tanggamus 689,000 - 689,000 140 Kab. Tulang Bawang 171,000 - 171,000 141 Kab. Way Kanan 1,634,000 - 1,634,000 142 Kota Bandar Lampung 171,000 - 171,000 143 Kota Metro 171,000 - 171,000 144 Kab. Pesawaran 171,000 - 171,000 145 Kab. Pringsewu 171,000 - 171,000 146 Kab. Mesuji 426,000 - 426,000 147 Kab. Tulang Bawang Barat 171,000 - 171,000 - 406 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 148 Kab. Pesisir Barat 171,000 - 171,000 149 Provinsi Jawa Barat 1,798,000 - 1,798,000 150 Kab. Bandung 200,000 - 200,000 151 Kab. Bekasi 138,000 - 138,000 152 Kab. Bogor 215,000 - 215,000 153 Kab. Ciamis 604,000 - 604,000 154 Kab. Cianjur 854,000 - 854,000 155 Kab. Cirebon 147,000 - 147,000 156 Kab. Garut 178,000 - 178,000 157 Kab. Indramayu 278,000 - 278,000 158 Kab. Karawang 155,000 - 155,000 159 Kab. Kuningan 332,000 - 332,000 160 Kab. Majalengka 180,000 - 180,000 161 Kab. Purwakarta 245,000 - 245,000 162 Kab. Subang 177,000 - 177,000 163 Kab. Sukabumi 342,000 - 342,000 164 Kab. Sumedang 324,000 - 324,000 165 Kab. Tasikmalaya 267,000 - 267,000 166 Kota Bandung 138,000 - 138,000 167 Kota Bekasi 138,000 - 138,000 168 Kota Bogor 138,000 - 138,000 - 407 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 169 Kota Cirebon 138,000 - 138,000 170 Kota Depok 138,000 - 138,000 171 Kota Sukabumi 141,000 - 141,000 172 Kota Tasikmalaya 200,000 - 200,000 173 Kota Cimahi 138,000 - 138,000 174 Kota Banjar 666,000 - 666,000 175 Kab. Bandung Barat 223,000 - 223,000 176 Kab. Pangandaran 490,000 - 490,000 177 Provinsi Jawa Tengah 8,332,000 8,000 8,340,000 178 Kab. Banjarnegara 564,000 - 564,000 179 Kab. Banyumas 661,000 - 661,000 180 Kab. Batang 1,475,000 - 1,475,000 181 Kab. Blora 5,828,000 - 5,828,000 182 Kab. Boyolali 732,000 - 732,000 183 Kab. Brebes 1,256,000 - 1,256,000 184 Kab. Cilacap 882,000 - 882,000 185 Kab. Demak 516,000 - 516,000 186 Kab. Grobogan 2,632,000 - 2,632,000 187 Kab. Jepara 685,000 - 685,000 188 Kab. Karanganyar 491,000 - 491,000 189 Kab. Kebumen 584,000 - 584,000 - 408 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 190 Kab. Kendal 1,507,000 - 1,507,000 191 Kab. Klaten 496,000 - 496,000 192 Kab. Kudus 492,000 - 492,000 193 Kab. Magelang 515,000 - 515,000 194 Kab. Pati 1,045,000 - 1,045,000 195 Kab. Pekalongan 611,000 - 611,000 196 Kab. Pemalang 1,926,000 - 1,926,000 197 Kab. Purbalingga 507,000 - 507,000 198 Kab. Purworejo 572,000 - 572,000 199 Kab. Rembang 1,806,000 - 1,806,000 200 Kab. Semarang 560,000 - 560,000 201 Kab. Sragen 653,000 - 653,000 202 Kab. Sukoharjo 490,000 - 490,000 203 Kab. Tegal 1,113,000 - 1,113,000 204 Kab. Temanggung 621,000 - 621,000 205 Kab. Wonogiri 547,000 - 547,000 206 Kab. Wonosobo 588,000 - 588,000 207 Kota Magelang 490,000 - 490,000 208 Kota Pekalongan 490,000 - 490,000 209 Kota Salatiga 490,000 - 490,000 210 Kota Semarang 512,000 - 512,000 - 409 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 211 Kota Surakarta 490,000 - 490,000 212 Kota Tegal 490,000 - 490,000 213 Provinsi DI Yogyakarta 54,000 - 54,000 214 Kab. Bantul 27,000 - 27,000 215 Kab. Gunungkidul 91,000 - 91,000 216 Kab. Kulon Progo 27,000 - 27,000 217 Kab. Sleman 27,000 - 27,000 218 Kota Yogyakarta 45,000 - 45,000 219 Provinsi Jawa Timur 8,774,000 27,000 8,801,000 220 Kab. Bangkalan 511,000 - 511,000 221 Kab. Banyuwangi 3,733,000 - 3,733,000 222 Kab. Blitar 1,265,000 - 1,265,000 223 Kab. Bojonegoro 2,363,000 - 2,363,000 224 Kab. Bondowoso 751,000 - 751,000 225 Kab. Gresik 540,000 - 540,000 226 Kab. Jember 2,283,000 - 2,283,000 227 Kab. Jombang 610,000 - 610,000 228 Kab. Kediri 859,000 - 859,000 229 Kab. Lamongan 1,042,000 - 1,042,000 230 Kab. Lumajang 1,199,000 - 1,199,000 231 Kab. Madiun 2,081,000 - 2,081,000 - 410 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 232 Kab. Magetan 497,000 - 497,000 233 Kab. Malang 806,000 - 806,000 234 Kab. Mojokerto 565,000 - 565,000 235 Kab. Nganjuk 1,580,000 - 1,580,000 236 Kab. Ngawi 1,762,000 - 1,762,000 237 Kab. Pacitan 477,000 - 477,000 238 Kab. Pamekasan 484,000 - 484,000 239 Kab. Pasuruan 542,000 - 542,000 240 Kab. Ponorogo 1,197,000 - 1,197,000 241 Kab. Probolinggo 804,000 - 804,000 242 Kab. Sampang 474,000 - 474,000 243 Kab. Sidoarjo 474,000 - 474,000 244 Kab. Situbondo 521,000 - 521,000 245 Kab. Sumenep 477,000 - 477,000 246 Kab. Trenggalek 658,000 - 658,000 247 Kab. Tuban 1,618,000 - 1,618,000 248 Kab. Tulungagung 636,000 - 636,000 249 Kota Blitar 474,000 - 474,000 250 Kota Kediri 474,000 - 474,000 251 Kota Madiun 474,000 - 474,000 252 Kota Malang 474,000 - 474,000 - 411 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 253 Kota Mojokerto 474,000 - 474,000 254 Kota Pasuruan 474,000 - 474,000 255 Kota Probolinggo 474,000 - 474,000 256 Kota Surabaya 474,000 - 474,000 257 Kota Batu 480,000 - 480,000 258 Provinsi Kalimantan Barat 4,034,000 2,125,000 6,159,000 259 Kab. Bengkayang 622,000 - 622,000 260 Kab. Landak 620,000 - 620,000 261 Kab. Kapuas Hulu 906,000 - 906,000 262 Kab. Ketapang 4,652,000 - 4,652,000 263 Kab. Mempawah 620,000 - 620,000 264 Kab. Sambas 625,000 - 625,000 265 Kab. Sanggau 1,112,000 - 1,112,000 266 Kab. Sintang 1,655,000 - 1,655,000 267 Kota Pontianak 631,000 - 631,000 268 Kota Singkawang 621,000 - 621,000 269 Kab. Sekadau 635,000 - 635,000 270 Kab. Melawi 1,161,000 - 1,161,000 271 Kab. Kayong Utara 620,000 - 620,000 272 Kab. Kubu Raya 1,649,000 - 1,649,000 273 Provinsi Kalimantan Tengah 493,042,000 3,364,913,000 3,857,955,000 - 412 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 274 Kab. Barito Selatan 145,373,000 - 145,373,000 275 Kab. Barito Utara 303,574,000 - 303,574,000 276 Kab. Kapuas 98,008,000 - 98,008,000 277 Kab. Kotawaringin Barat 77,036,000 - 77,036,000 278 Kab. Kotawaringin Timur 95,786,000 - 95,786,000 279 Kota Palangkaraya 75,852,000 - 75,852,000 280 Kab. Katingan 125,900,000 - 125,900,000 281 Kab. Seruyan 99,781,000 - 99,781,000 282 Kab. Sukamara 75,931,000 - 75,931,000 283 Kab. Lamandau 141,796,000 - 141,796,000 284 Kab. Gunung Mas 331,504,000 - 331,504,000 285 Kab. Pulang Pisau 131,440,000 - 131,440,000 286 Kab. Murung Raya 155,140,000 - 155,140,000 287 Kab. Barito Timur 115,041,000 - 115,041,000 288 Provinsi Kalimantan Selatan 22,631,000 88,644,000 111,275,000 289 Kab. Banjar 3,774,000 - 3,774,000 290 Kab. Barito Kuala 3,771,000 - 3,771,000 291 Kab. Hulu Sungai Selatan 11,462,000 - 11,462,000 292 Kab. Hulu Sungai Tengah 3,772,000 - 3,772,000 293 Kab. Hulu Sungai Utara 3,771,000 - 3,771,000 294 Kab. Kotabaru 3,898,000 - 3,898,000 - 413 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 295 Kab. Tabalong 4,408,000 - 4,408,000 296 Kab. Tanah Laut 7,318,000 - 7,318,000 297 Kab. Tapin 7,166,000 - 7,166,000 298 Kota Banjarbaru 3,789,000 - 3,789,000 299 Kota Banjarmasin 4,119,000 - 4,119,000 300 Kab. Balangan 3,772,000 - 3,772,000 301 Kab. Tanah Bumbu 29,499,000 - 29,499,000 302 Provinsi Kalimantan Timur 515,344,000 8,972,118,000 9,487,462,000 303 Kab. Berau 556,317,000 - 556,317,000 304 Kab. Kutai Kartanegara 161,288,000 - 161,288,000 305 Kab. Kutai Barat 729,807,000 - 729,807,000 306 Kab. Kutai Timur 400,760,000 - 400,760,000 307 Kota Balikpapan 114,524,000 - 114,524,000 308 Kota Bontang 114,528,000 - 114,528,000 309 Kota Samarinda 114,521,000 - 114,521,000 310 Kab. Penajam Paser Utara 115,392,000 - 115,392,000 311 Kab. Mahakam Ulu 612,140,000 - 612,140,000 312 Provinsi Sulawesi Utara 6,000 - 6,000 313 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,000 - 2,000 314 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 11,000 - 11,000 315 Provinsi Sulawesi Tengah 1,181,000 2,472,000 3,653,000 - 414 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 316 Kab. Banggai 466,000 - 466,000 317 Kab. Banggai Kepulauan 196,000 - 196,000 318 Kab. Buol 332,000 - 332,000 319 Kab. Toli Toli 352,000 - 352,000 320 Kab. Donggala 262,000 - 262,000 321 Kab. Morowali 1,071,000 - 1,071,000 322 Kab. Poso 266,000 - 266,000 323 Kota Palu 196,000 - 196,000 324 Kab. Parigi Moutong 204,000 - 204,000 325 Kab. Tojo Una Una 260,000 - 260,000 326 Kab. Sigi 211,000 - 211,000 327 Kab. Banggai Laut 196,000 - 196,000 328 Kab. Morowali Utara 705,000 - 705,000 329 Provinsi Sulawesi Selatan 90,184,000 459,031,000 549,215,000 330 Kab. Bantaeng 7,975,000 - 7,975,000 331 Kab. Barru 7,895,000 - 7,895,000 332 Kab. Bone 10,966,000 - 10,966,000 333 Kab. Bulukumba 7,856,000 - 7,856,000 334 Kab. Enrekang 8,509,000 - 8,509,000 335 Kab. Gowa 14,055,000 - 14,055,000 336 Kab. Jeneponto 7,842,000 - 7,842,000 - 415 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 337 Kab. Luwu 7,906,000 - 7,906,000 338 Kab. Luwu Utara 7,842,000 - 7,842,000 339 Kab. Maros 8,184,000 - 8,184,000 340 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 7,855,000 - 7,855,000 341 Kota Palopo 7,842,000 - 7,842,000 342 Kab. Luwu Timur 129,938,000 - 129,938,000 343 Kab. Pinrang 8,889,000 - 8,889,000 344 Kab. Sinjai 8,084,000 - 8,084,000 345 Kab. Kepulauan Selayar 7,842,000 - 7,842,000 346 Kab. Sidenreng Rappang 7,843,000 - 7,843,000 347 Kab. Soppeng 8,205,000 - 8,205,000 348 Kab. Takalar 7,842,000 - 7,842,000 349 Kab. Tana Toraja 8,213,000 - 8,213,000 350 Kab. Wajo 7,842,000 - 7,842,000 351 Kota Pare Pare 7,842,000 - 7,842,000 352 Kota Makassar 45,515,000 - 45,515,000 353 Kab. Toraja Utara 7,943,000 - 7,943,000 354 Provinsi Sulawesi Tenggara 575,000 2,356,000 2,931,000 355 Kab. Buton 87,000 - 87,000 356 Kab. Konawe 377,000 - 377,000 357 Kab. Kolaka 10,806,000 - 10,806,000 - 416 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 358 Kab. Muna 84,000 - 84,000 359 Kota Kendari 71,000 - 71,000 360 Kota Bau Bau 72,000 - 72,000 361 Kab. Konawe Selatan 82,000 - 82,000 362 Kab. Bombana 71,000 - 71,000 363 Kab. Wakatobi 71,000 - 71,000 364 Kab. Kolaka Utara 71,000 - 71,000 365 Kab. Buton Utara 116,000 - 116,000 366 Kab. Konawe Kepulauan 71,000 - 71,000 367 Kab. Kolaka Timur 480,000 - 480,000 368 Kab. Muna Barat 71,000 - 71,000 369 Kab. Buton Tengah 71,000 - 71,000 370 Kab. Buton Selatan 71,000 - 71,000 371 Provinsi Nusa Tenggara Barat 39,710,000 281,058,000 320,768,000 372 Kab. Bima 6,156,000 - 6,156,000 373 Kab. Dompu 68,944,000 - 68,944,000 374 Kab. Lombok Barat 8,824,000 - 8,824,000 375 Kab. Lombok Tengah 8,824,000 - 8,824,000 376 Kab. Lombok Timur 8,830,000 - 8,830,000 377 Kab. Sumbawa 9,082,000 - 9,082,000 378 Kota Mataram 10,204,000 - 10,204,000 - 417 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 379 Kota Bima 11,500,000 - 11,500,000 380 Kab. Sumbawa Barat 17,650,000 - 17,650,000 381 Kab. Lombok Utara 8,824,000 - 8,824,000 382 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 3,797,000 3,797,000 383 Provinsi Maluku 5,132,000 3,914,000 9,046,000 384 Kab. Kepulauan Tanimbar 2,980,000 - 2,980,000 385 Kab. Maluku Tengah 1,172,000 - 1,172,000 386 Kab. Maluku Tenggara 1,026,000 - 1,026,000 387 Kab. Buru 3,935,000 - 3,935,000 388 Kota Ambon 1,026,000 - 1,026,000 389 Kab. Seram Bagian Barat 1,071,000 - 1,071,000 390 Kab. Seram Bagian Timur 1,456,000 - 1,456,000 391 Kab. Kepulauan Aru 1,120,000 - 1,120,000 392 Kota Tual 1,026,000 - 1,026,000 393 Kab. Maluku Barat Daya 1,026,000 - 1,026,000 394 Kab. Buru Selatan 4,684,000 - 4,684,000 395 Provinsi Papua 14,249,000 450,619,000 464,868,000 396 Kab. Biak Numfor 1,017,000 - 1,017,000 397 Kab. Jayapura 2,815,000 - 2,815,000 398 Kab. Jayawijaya 1,017,000 - 1,017,000 399 Kab. Merauke 3,737,000 - 3,737,000 - 418 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 400 Kab. Mimika 4,364,000 - 4,364,000 401 Kab. Nabire 5,042,000 - 5,042,000 402 Kab. Paniai 1,017,000 - 1,017,000 403 Kab. Puncak Jaya 1,017,000 - 1,017,000 404 Kab. Kepulauan Yapen 1,017,000 - 1,017,000 405 Kota Jayapura 1,023,000 - 1,023,000 406 Kab. Sarmi 9,579,000 - 9,579,000 407 Kab. Keerom 3,195,000 - 3,195,000 408 Kab. Yahukimo 1,017,000 - 1,017,000 409 Kab. Pegunungan Bintang 1,017,000 - 1,017,000 410 Kab. Tolikara 1,017,000 - 1,017,000 411 Kab. Boven Digoel 3,746,000 - 3,746,000 412 Kab. Mappi 1,312,000 - 1,312,000 413 Kab. Asmat 1,621,000 - 1,621,000 414 Kab. Waropen 1,017,000 - 1,017,000 415 Kab. Supiori 1,017,000 - 1,017,000 416 Kab. Mamberamo Raya 2,221,000 - 2,221,000 417 Kab. Mamberamo Tengah 1,034,000 - 1,034,000 418 Kab. Yalimo 1,017,000 - 1,017,000 419 Kab. Lanny Jaya 1,017,000 - 1,017,000 420 Kab. Nduga 1,017,000 - 1,017,000 - 419 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 421 Kab. Dogiyai 1,017,000 - 1,017,000 422 Kab. Puncak 1,017,000 - 1,017,000 423 Kab. Intan Jaya 1,017,000 - 1,017,000 424 Kab. Deiyai 1,017,000 - 1,017,000 425 Provinsi Maluku Utara 129,065,000 1,006,101,000 1,135,166,000 426 Kab. Halmahera Tengah 144,776,000 - 144,776,000 427 Kota Ternate 28,681,000 - 28,681,000 428 Kab. Halmahera Barat 28,681,000 - 28,681,000 429 Kab. Halmahera Timur 138,820,000 - 138,820,000 430 Kab. Halmahera Selatan 31,549,000 - 31,549,000 431 Kab. Halmahera Utara 28,706,000 - 28,706,000 432 Kab. Kepulauan Sula 28,996,000 - 28,996,000 433 Kota Tidore Kepulauan 28,685,000 - 28,685,000 434 Kab. Pulau Morotai 28,682,000 - 28,682,000 435 Kab. Pulau Taliabu 28,681,000 - 28,681,000 436 Provinsi Banten 672,000 - 672,000 437 Kab. Lebak 375,000 - 375,000 438 Kab. Pandeglang 1,162,000 - 1,162,000 439 Kab. Serang 192,000 - 192,000 440 Kab. Tangerang 192,000 - 192,000 441 Kota Cilegon 192,000 - 192,000 - 420 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 442 Kota Tangerang 192,000 - 192,000 443 Kota Serang 192,000 - 192,000 444 Kota Tangerang Selatan 192,000 - 192,000 445 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 912,000 30,000 942,000 446 Kab. Bangka 974,000 - 974,000 447 Kab. Belitung 2,420,000 - 2,420,000 448 Kota Pangkal Pinang 335,000 - 335,000 449 Kab. Bangka Selatan 1,011,000 - 1,011,000 450 Kab. Bangka Tengah 314,000 - 314,000 451 Kab. Bangka Barat 380,000 - 380,000 452 Provinsi Gorontalo 172,000 183,000 355,000 453 Kab. Boalemo 71,000 - 71,000 454 Kab. Gorontalo 72,000 - 72,000 455 Kota Gorontalo 68,000 - 68,000 456 Kab. Pohuwato 86,000 - 86,000 457 Kab. Bone Bolango 69,000 - 69,000 458 Kab. Gorontalo Utara 319,000 - 319,000 459 Provinsi Kepulauan Riau 156,000 70,247,000 70,403,000 460 Kab. Natuna 52,000 - 52,000 461 Kab. Kepulauan Anambas 52,000 - 52,000 462 Kab. Karimun 141,000 - 141,000 - 421 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 463 Kota Batam 52,000 - 52,000 464 Kota Tanjung Pinang 52,000 - 52,000 465 Kab. Lingga 182,000 - 182,000 466 Kab. Bintan 92,000 - 92,000 467 Provinsi Papua Barat 26,400,000 10,613,000 37,013,000 468 Kab. Fak Fak 14,047,000 - 14,047,000 469 Kab. Manokwari 4,606,000 - 4,606,000 470 Kab. Sorong 5,335,000 - 5,335,000 471 Kota Sorong 4,401,000 - 4,401,000 472 Kab. Raja Ampat 4,400,000 - 4,400,000 473 Kab. Sorong Selatan 4,461,000 - 4,461,000 474 Kab. Teluk Bintuni 21,267,000 - 21,267,000 475 Kab. Teluk Wondama 10,757,000 - 10,757,000 476 Kab. Kaimana 17,856,000 - 17,856,000 477 Kab. Maybrat 4,400,000 - 4,400,000 478 Kab. Tambrauw 4,571,000 - 4,571,000 479 Kab. Manokwari Selatan 5,095,000 - 5,095,000 480 Kab. Pegunungan Arfak 4,400,000 - 4,400,000 481 Provinsi Sulawesi Barat 242,000 6,000 248,000 482 Kab. Majene 97,000 - 97,000 483 Kab. Mamuju 109,000 - 109,000 - 422 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 484 Kab. Polewali Mandar 97,000 - 97,000 485 Kab. Mamasa 468,000 - 468,000 486 Kab. Pasangkayu 98,000 - 98,000 487 Kab. Mamuju Tengah 100,000 - 100,000 488 Provinsi Kalimantan Utara 18,670,000 2,125,765,000 2,144,435,000 489 Kab. Bulungan 21,090,000 - 21,090,000 490 Kab. Malinau 19,978,000 - 19,978,000 491 Kab. Nunukan 13,780,000 - 13,780,000 492 Kota Tarakan 9,335,000 - 9,335,000 493 Kab. Tana Tidung 10,496,000 - 10,496,000 8,256,598,000 16,850,573,000 25,107,171,000 JUMLAH NASIONAL - 423 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kota Medan - 4,081,222,000 4,081,222,000 2 Provinsi DKI Jakarta 28,722,505,000 57,277,000,000 85,999,505,000 3 Provinsi DI Yogyakarta - 1,327,134,000 1,327,134,000 4 Kota Makassar - 2,482,851,000 2,482,851,000 5 Kota Denpasar - 155,012,000 155,012,000 6 Provinsi Banten - 8,628,876,000 8,628,876,000 7 Kab. Serang - 232,212,000 232,212,000 8 Kab. Tangerang 1,097,951,000 3,289,545,000 4,387,496,000 9 Kota Tangerang 1,296,642,000 3,391,996,000 4,688,638,000 10 Kota Tangerang Selatan - 3,606,998,000 3,606,998,000 31,117,098,000 84,472,846,000 115,589,944,000 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH JUMLAH NASIONAL - 424 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 1 Kab. Labuhanbatu - 337,650,000 - - 60,364,000 398,014,000 2 Kota Medan 803,667,000 - - - 57,319,000 57,319,000 3 Kab. Labuhanbatu Selatan - - - - - - 4 Kota Padang - - - 1,148,249,000 60,807,000 1,209,056,000 5 Kab. Sleman 333,826,000 - - - 60,807,000 60,807,000 6 Kota Makassar 526,603,000 - - - - - 7 Kota Denpasar 803,667,000 - - - 40,305,000 40,305,000 8 Provinsi Banten - 58,601,000 436,076,000 884,347,000 - 1,379,024,000 9 Kab. Lebak - 55,632,000 - - 60,807,000 116,439,000 10 Kab. Serang 676,105,000 - - - - - 11 Kab. Tangerang 803,667,000 - - - 60,807,000 60,807,000 3,947,535,000 451,883,000 436,076,000 2,032,596,000 401,216,000 3,321,771,000 PERKEBUNAN PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA JUMLAH NO NAMA DAERAH BAGI RATA JUMLAH NASIONAL - 425 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Kab. Labuhanbatu 2 Kota Medan 3 Kab. Labuhanbatu Selatan 4 Kota Padang 5 Kab. Sleman 6 Kota Makassar 7 Kota Denpasar 8 Provinsi Banten 9 Kab. Lebak 10 Kab. Serang 11 Kab. Tangerang NO NAMA DAERAH JUMLAH NASIONAL BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 9 10 11 12 13 14=9+10+11+12 +13 565,320,000 - - - 2,389,000 567,709,000 - - - - 2,268,000 2,268,000 871,883,000 - - - 2,406,000 874,289,000 - - - 119,939,000 1,688,000 121,627,000 - - - - 2,026,000 2,026,000 - - - - - - - - - - 1,399,000 1,399,000 - - - - - - 36,738,000 34,315,000 3,000 22,458,000 2,026,000 95,540,000 - - - - - - - - - - 2,026,000 2,026,000 1,473,941,000 34,315,000 3,000 142,397,000 16,228,000 1,666,884,000 PERKEBUNAN PERHUTANAN SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 426 - (dalam rupiah) RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Kab. Labuhanbatu 2 Kota Medan 3 Kab. Labuhanbatu Selatan 4 Kota Padang 5 Kab. Sleman 6 Kota Makassar 7 Kota Denpasar 8 Provinsi Banten 9 Kab. Lebak 10 Kab. Serang 11 Kab. Tangerang NO NAMA DAERAH JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) 15=3+8+14 965,723,000 863,254,000 874,289,000 1,330,683,000 396,659,000 526,603,000 845,371,000 1,379,024,000 211,979,000 676,105,000 866,500,000 8,936,190,000 JUMLAH - 427 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Provinsi Aceh 361,367,000 2 Kab. Aceh Tengah 26,302,000 3 Kab. Aceh Timur 18,792,000 4 Kab. Pidie 32,740,000 5 Kab. Aceh Barat Daya 16,425,000 6 Kab. Aceh Jaya 16,425,000 7 Kab. Labuhanbatu 10,016,000 8 Kota Medan 11,986,000 9 Kab. Padang Lawas Utara 10,016,000 10 Kab. Labuhanbatu Selatan 10,016,000 11 Kab. Lima Puluh Kota 56,810,000 12 Kab. Kepulauan Mentawai 4,881,000 13 Kab. Sijunjung 4,881,000 14 Kota Padang 4,881,000 15 Kota Sawahlunto 6,842,000 16 Kab. Bengkalis 19,000 17 Kab. Indragiri Hilir 19,000 18 Kab. Kuantan Singingi 19,000 19 Kab. Pelalawan 19,000 20 Kab. Rokan Hilir 19,000 21 Kab. Rokan Hulu 19,000 22 Kab. Siak 19,000 23 Kota Dumai 19,000 24 Kota Pekanbaru 281,000 25 Kab. Kepulauan Meranti 19,000 26 Kab. Batanghari 4,754,000 27 Kab. Muaro Jambi 4,754,000 28 Kab. Sarolangun 4,754,000 29 Kab. Musi Banyuasin 1,476,000 30 Kab. Musi Rawas 1,476,000 31 Kota Palembang 1,476,000 32 Kota Prabumulih 1,476,000 33 Kota Pagar Alam 1,476,000 34 Kab. Banyuasin 1,476,000 35 Kab. Empat Lawang 1,476,000 36 Kab. Musi Rawas Utara 1,476,000 37 Kab. Bekasi 391,352,000 38 Provinsi Jawa Tengah 10,784,007,000 39 Kab. Blora 909,384,000 40 Kab. Sleman 173,624,000 41 Provinsi Jawa Timur 23,967,855,000 42 Kab. Jombang 1,322,590,000 43 Kab. Lamongan 3,298,998,000 44 Kab. Madiun 1,738,481,000 45 Kab. Nganjuk 1,201,157,000 NO NAMA DAERAH CHT - 428 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 46 Kab. Ngawi 1,026,180,000 47 Kab. Tuban 2,093,121,000 48 Provinsi Kalimantan Barat 2,273,000 49 Kab. Kapuas Hulu 174,000 50 Kab. Ketapang 174,000 51 Kab. Sanggau 174,000 52 Kab. Melawi 174,000 53 Kab. Kayong Utara 174,000 54 Kab. Kubu Raya 174,000 55 Provinsi Kalimantan Selatan 118,000 56 Kab. Banjar 17,000 57 Kab. Hulu Sungai Tengah 9,000 58 Kab. Hulu Sungai Utara 9,000 59 Kab. Kotabaru 9,000 60 Kab. Tabalong 9,000 61 Kab. Tapin 9,000 62 Kab. Balangan 9,000 63 Kab. Tanah Bumbu 9,000 64 Kab. Berau 21,000 65 Kab. Paser 21,000 66 Kab. Penajam Paser Utara 21,000 67 Kab. Parigi Moutong 5,106,000 68 Kab. Tojo Una Una 1,208,000 69 Kab. Luwu Timur 15,557,000 70 Kab. Bombana 8,000 71 Kota Denpasar 116,039,000 72 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,963,985,000 73 Kab. Sumbawa 863,054,000 74 Kab. Sumbawa Barat 273,380,000 75 Kab. Lebak 2,150,000 76 Kab. Natuna 605,000 77 Provinsi Kalimantan Utara 28,000 78 Kab. Bulungan 7,000 79 Kab. Malinau 7,000 80 Kab. Nunukan 7,000 81 Kab. Tana Tidung 7,000 50,770,377,000 JUMLAH NASIONAL - 429 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 1 Provinsi Aceh - - - - 2 Kab. Labuhanbatu 22,972,000 766,000 23,738,000 21,537,000 3 Kota Medan 22,972,000 766,000 23,738,000 21,537,000 4 Kab. Labuhanbatu Selatan 22,972,000 766,000 23,738,000 21,537,000 5 Kab. Kampar - - - 4,728,739,000 6 Kab. Pelalawan - - - 4,946,893,000 7 Kab. Rokan Hilir 7,418,877,000 1,790,030,000 9,208,907,000 5,050,665,000 8 Kab. Siak - - - 2,571,223,000 9 Kota Pekanbaru - - - 92,192,000 10 Kab. Kepulauan Meranti - - - 1,733,091,000 11 Kab. Muaro Jambi - - - 1,703,358,000 12 Kab. Tanjung Jabung Barat - - - 2,294,961,000 13 Kab. Musi Banyuasin - - - 6,453,046,000 14 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - - - 5,376,994,000 15 Kab. Lampung Timur 1,234,435,000 - 1,234,435,000 - 16 Kab. Bekasi - - - 112,338,000 17 Kab. Subang - - - 3,527,808,000 18 Kota Bandung 508,199,000 65,905,000 574,104,000 3,491,325,000 19 Kab. Blora - - - 208,110,000 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% JUMLAH 30% - 430 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Labuhanbatu 3 Kota Medan 4 Kab. Labuhanbatu Selatan 5 Kab. Kampar 6 Kab. Pelalawan 7 Kab. Rokan Hilir 8 Kab. Siak 9 Kota Pekanbaru 10 Kab. Kepulauan Meranti 11 Kab. Muaro Jambi 12 Kab. Tanjung Jabung Barat 13 Kab. Musi Banyuasin 14 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 15 Kab. Lampung Timur 16 Kab. Bekasi 17 Kab. Subang 18 Kota Bandung 19 Kab. Blora NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10=5+9 - 5,426,523,000 5,426,523,000 5,426,523,000 359,000 - 21,896,000 45,634,000 359,000 - 21,896,000 45,634,000 359,000 - 21,896,000 45,634,000 241,521,000 - 4,970,260,000 4,970,260,000 784,632,000 - 5,731,525,000 5,731,525,000 84,177,000 - 5,134,842,000 14,343,749,000 70,603,000 - 2,641,826,000 2,641,826,000 84,177,000 - 176,369,000 176,369,000 81,731,000 - 1,814,822,000 1,814,822,000 323,264,000 - 2,026,622,000 2,026,622,000 - - 2,294,961,000 2,294,961,000 5,654,999,000 - 12,108,045,000 12,108,045,000 432,220,000 - 5,809,214,000 5,809,214,000 - - - 1,234,435,000 187,209,000 - 299,547,000 299,547,000 456,208,000 - 3,984,016,000 3,984,016,000 57,975,000 - 3,549,300,000 4,123,404,000 109,601,000 - 317,711,000 317,711,000 JUMLAH 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH - 431 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% JUMLAH 30% 20 Provinsi Jawa Timur - 1,900,621,000 1,900,621,000 24,610,084,000 21 Kab. Bojonegoro 68,974,740,000 - 68,974,740,000 - 22 Kab. Jombang 660,623,000 890,727,000 1,551,350,000 1,281,157,000 23 Kab. Madiun - - - 992,279,000 24 Kab. Nganjuk - - - 1,031,760,000 25 Kab. Ngawi - - - 948,859,000 26 Kab. Tuban 1,409,611,000 1,032,018,000 2,441,629,000 1,352,307,000 27 Kota Surabaya 10,712,750,000 - 10,712,750,000 - 28 Kab. Natuna - - - 19,918,356,000 29 Kab. Kepulauan Anambas - - - 14,140,502,000 30 Kota Batam - - - 7,343,044,000 31 Provinsi Papua Barat - - - - 32 Kab. Sorong - - - 4,245,173,000 33 Kota Sorong - - - 1,927,100,000 34 Kab. Sorong Selatan - - - 1,367,401,000 35 Kab. Teluk Bintuni - - - 13,688,261,000 36 Kab. Teluk Wondama - - - 436,248,000 37 Kab. Kaimana - - - 648,135,000 38 Kab. Maybrat - - - 924,081,000 39 Kab. Tambrauw - - - 1,498,989,000 40 Kab. Manokwari Selatan - - - 843,606,000 - 432 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Provinsi Jawa Timur 21 Kab. Bojonegoro 22 Kab. Jombang 23 Kab. Madiun 24 Kab. Nganjuk 25 Kab. Ngawi 26 Kab. Tuban 27 Kota Surabaya 28 Kab. Natuna 29 Kab. Kepulauan Anambas 30 Kota Batam 31 Provinsi Papua Barat 32 Kab. Sorong 33 Kota Sorong 34 Kab. Sorong Selatan 35 Kab. Teluk Bintuni 36 Kab. Teluk Wondama 37 Kab. Kaimana 38 Kab. Maybrat 39 Kab. Tambrauw 40 Kab. Manokwari Selatan (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10=5+9 JUMLAH 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH 421,678,000 - 25,031,762,000 26,932,383,000 - - - 68,974,740,000 21,050,000 - 1,302,207,000 2,853,557,000 21,050,000 - 1,013,329,000 1,013,329,000 21,050,000 - 1,052,810,000 1,052,810,000 21,050,000 - 969,909,000 969,909,000 22,235,000 - 1,374,542,000 3,816,171,000 - - - 10,712,750,000 1,963,461,000 - 21,881,817,000 21,881,817,000 1,373,656,000 - 15,514,158,000 15,514,158,000 - - 7,343,044,000 7,343,044,000 - 148,969,657,000 148,969,657,000 148,969,657,000 - - 4,245,173,000 4,245,173,000 - - 1,927,100,000 1,927,100,000 - - 1,367,401,000 1,367,401,000 - - 13,688,261,000 13,688,261,000 - - 436,248,000 436,248,000 - - 648,135,000 648,135,000 - - 924,081,000 924,081,000 - - 1,498,989,000 1,498,989,000 - - 843,606,000 843,606,000 - 433 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% JUMLAH 30% 41 Kab. Pegunungan Arfak - - - 346,262,000 90,988,151,000 5,681,599,000 96,669,750,000 139,898,958,000 JUMLAH NASIONAL - 434 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kab. Pegunungan Arfak JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10=5+9 JUMLAH 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus JUMLAH - - 346,262,000 346,262,000 12,434,624,000 154,396,180,000 306,729,762,000 403,399,512,000 - 435 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 630,241,000 14,205,651,000 14,835,892,000 2 Kab. Aceh Barat - 771,037,000 771,037,000 3 Kab. Aceh Tengah - 514,798,000 514,798,000 4 Kab. Aceh Timur - 995,022,000 995,022,000 5 Kab. Pidie - 297,081,000 297,081,000 6 Kab. Aceh Barat Daya - 538,230,000 538,230,000 7 Kab. Aceh Jaya - 272,905,000 272,905,000 8 Kab. Nagan Raya - 1,219,483,000 1,219,483,000 9 Kab. Labuhanbatu - 1,867,136,000 1,867,136,000 10 Kota Medan - 1,867,136,000 1,867,136,000 11 Kab. Padang Lawas Utara - 1,043,105,000 1,043,105,000 12 Kab. Labuhanbatu Selatan - 1,867,136,000 1,867,136,000 13 Kab. Kepulauan Mentawai - 93,200,000 93,200,000 14 Kab. Sijunjung - 458,221,000 458,221,000 15 Kab. Solok - 310,256,000 310,256,000 16 Kota Padang 47,671,000 295,785,000 343,456,000 17 Kota Sawahlunto - 495,704,000 495,704,000 18 Kab. Indragiri Hilir - 304,958,000 304,958,000 19 Kab. Kampar - 1,344,425,000 1,344,425,000 20 Kab. Pelalawan - 1,344,425,000 1,344,425,000 21 Kab. Rokan Hilir 64,000 1,344,425,000 1,344,489,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 436 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 22 Kab. Rokan Hulu - 917,534,000 917,534,000 23 Kab. Siak - 1,344,425,000 1,344,425,000 24 Kota Pekanbaru - 1,344,425,000 1,344,425,000 25 Kab. Batanghari - 4,471,156,000 4,471,156,000 26 Kab. Muaro Jambi 295,506,000 3,738,671,000 4,034,177,000 27 Kab. Sarolangun - 5,430,227,000 5,430,227,000 28 Kab. Tebo - 4,784,478,000 4,784,478,000 29 Kab. Lahat - 32,923,952,000 32,923,952,000 30 Kab. Musi Banyuasin 1,362,728,000 33,683,912,000 35,046,640,000 31 Kab. Musi Rawas - 9,006,294,000 9,006,294,000 32 Kota Palembang - 5,384,525,000 5,384,525,000 33 Kota Prabumulih - 6,827,989,000 6,827,989,000 34 Kota Pagar Alam - 4,752,625,000 4,752,625,000 35 Kab. Banyuasin - 5,016,069,000 5,016,069,000 36 Kab. Empat Lawang - 8,692,161,000 8,692,161,000 37 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 106,252,000 19,476,558,000 19,582,810,000 38 Kab. Musi Rawas Utara - 13,760,998,000 13,760,998,000 39 Provinsi Bengkulu - 2,055,954,000 2,055,954,000 40 Kab. Bengkulu Selatan - 263,554,000 263,554,000 41 Kab. Bengkulu Utara - 3,515,074,000 3,515,074,000 42 Kab. Rejang Lebong - 244,160,000 244,160,000 - 437 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 43 Kab. Kaur - 314,136,000 314,136,000 44 Kab. Seluma - 988,423,000 988,423,000 45 Kab. Lebong - 534,260,000 534,260,000 46 Kab. Bekasi 8,057,000 210,325,000 218,382,000 47 Kota Bandung - 210,325,000 210,325,000 48 Kab. Sleman 102,000 - 102,000 49 Kab. Jombang 1,205,000 - 1,205,000 50 Kab. Madiun 1,884,000 - 1,884,000 51 Kab. Nganjuk 4,248,000 - 4,248,000 52 Kab. Ngawi 5,218,000 - 5,218,000 53 Kab. Tuban 63,007,000 - 63,007,000 54 Provinsi Kalimantan Barat - 18,758,096,000 18,758,096,000 55 Kab. Bengkayang - 2,521,883,000 2,521,883,000 56 Kab. Ketapang - 19,223,068,000 19,223,068,000 57 Kab. Sanggau - 13,340,520,000 13,340,520,000 58 Kab. Sintang - 2,617,138,000 2,617,138,000 59 Kota Pontianak - 2,151,839,000 2,151,839,000 60 Kab. Sekadau - 1,730,737,000 1,730,737,000 61 Kab. Melawi - 1,536,070,000 1,536,070,000 62 Kab. Kayong Utara - 2,810,202,000 2,810,202,000 63 Kab. Kubu Raya - 1,965,738,000 1,965,738,000 - 438 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 64 Provinsi Kalimantan Tengah - 14,740,215,000 14,740,215,000 65 Kab. Barito Selatan - 9,288,873,000 9,288,873,000 66 Kab. Barito Utara - 23,816,134,000 23,816,134,000 67 Kab. Kapuas - 15,210,627,000 15,210,627,000 68 Kab. Kotawaringin Barat - 7,484,887,000 7,484,887,000 69 Kab. Kotawaringin Timur - 4,878,608,000 4,878,608,000 70 Kota Palangkaraya - 1,037,590,000 1,037,590,000 71 Kab. Katingan - 4,945,954,000 4,945,954,000 72 Kab. Seruyan - 9,224,240,000 9,224,240,000 73 Kab. Sukamara - 4,484,447,000 4,484,447,000 74 Kab. Lamandau - 5,346,123,000 5,346,123,000 75 Kab. Gunung Mas - 5,860,377,000 5,860,377,000 76 Kab. Pulang Pisau - 4,379,689,000 4,379,689,000 77 Kab. Murung Raya - 20,386,244,000 20,386,244,000 78 Kab. Barito Timur - 9,541,579,000 9,541,579,000 79 Provinsi Kalimantan Selatan - 43,976,963,000 43,976,963,000 80 Kab. Banjar - 19,478,257,000 19,478,257,000 81 Kab. Barito Kuala - 6,385,191,000 6,385,191,000 82 Kab. Hulu Sungai Tengah - 12,333,160,000 12,333,160,000 83 Kab. Hulu Sungai Utara - 16,539,841,000 16,539,841,000 84 Kab. Kotabaru - 28,232,797,000 28,232,797,000 - 439 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 85 Kab. Tabalong - 25,209,055,000 25,209,055,000 86 Kab. Tapin - 37,160,322,000 37,160,322,000 87 Kab. Balangan - 47,293,135,000 47,293,135,000 88 Kab. Tanah Bumbu - 29,857,269,000 29,857,269,000 89 Provinsi Kalimantan Timur - 171,385,419,000 171,385,419,000 90 Kab. Berau - 47,891,791,000 47,891,791,000 91 Kab. Kutai Kartanegara - 150,624,703,000 150,624,703,000 92 Kab. Kutai Barat - 51,881,446,000 51,881,446,000 93 Kab. Kutai Timur - 166,146,906,000 166,146,906,000 94 Kab. Paser - 111,414,160,000 111,414,160,000 95 Kota Balikpapan - 24,614,303,000 24,614,303,000 96 Kota Bontang - 29,962,133,000 29,962,133,000 97 Kab. Penajam Paser Utara - 31,819,583,000 31,819,583,000 98 Kab. Mahakam Ulu - 43,425,915,000 43,425,915,000 99 Provinsi Sulawesi Tengah - 12,483,380,000 12,483,380,000 100 Kab. Banggai - 16,017,460,000 16,017,460,000 101 Kab. Banggai Kepulauan - 1,158,582,000 1,158,582,000 102 Kab. Donggala - 1,865,634,000 1,865,634,000 103 Kab. Morowali - 7,214,227,000 7,214,227,000 104 Kab. Poso - 1,920,541,000 1,920,541,000 105 Kota Palu - 2,663,154,000 2,663,154,000 - 440 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 106 Kab. Parigi Moutong - 4,541,700,000 4,541,700,000 107 Kab. Tojo Una Una - 3,409,800,000 3,409,800,000 108 Kab. Banggai Laut - 2,245,110,000 2,245,110,000 109 Kab. Morowali Utara - 9,824,569,000 9,824,569,000 110 Kab. Luwu Timur - 6,056,905,000 6,056,905,000 111 Provinsi Sulawesi Tenggara - 3,864,499,000 3,864,499,000 112 Kab. Konawe - 4,608,362,000 4,608,362,000 113 Kab. Kolaka - 14,056,003,000 14,056,003,000 114 Kab. Konawe Selatan - 2,192,050,000 2,192,050,000 115 Kab. Bombana - 16,013,491,000 16,013,491,000 116 Kab. Kolaka Utara - 3,080,518,000 3,080,518,000 117 Kab. Konawe Utara - 14,593,722,000 14,593,722,000 118 Kab. Kolaka Timur - 1,302,587,000 1,302,587,000 119 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 5,947,796,000 5,947,796,000 120 Kab. Sumbawa - 2,588,552,000 2,588,552,000 121 Kab. Sumbawa Barat - 33,775,815,000 33,775,815,000 122 Kab. Kepulauan Tanimbar - 366,984,000 366,984,000 123 Kab. Maluku Tengah - 352,722,000 352,722,000 124 Kab. Seram Bagian Timur - 303,630,000 303,630,000 125 Kab. Kepulauan Aru - 660,289,000 660,289,000 126 Kab. Maluku Barat Daya - 2,008,859,000 2,008,859,000 - 441 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 127 Kab. Paniai - 3,800,256,000 3,800,256,000 128 Kab. Asmat - 2,441,068,000 2,441,068,000 129 Kab. Nduga - 5,044,119,000 5,044,119,000 130 Kab. Dogiyai - 3,551,550,000 3,551,550,000 131 Kab. Puncak - 4,050,375,000 4,050,375,000 132 Kab. Intan Jaya - 2,727,123,000 2,727,123,000 133 Kab. Deiyai - 4,143,408,000 4,143,408,000 134 Provinsi Maluku Utara - 13,485,494,000 13,485,494,000 135 Kab. Halmahera Tengah - 24,412,199,000 24,412,199,000 136 Kab. Halmahera Timur - 38,858,847,000 38,858,847,000 137 Kab. Halmahera Selatan - 8,207,777,000 8,207,777,000 138 Kota Tidore Kepulauan - 3,504,085,000 3,504,085,000 139 Kab. Lebak 308,501,000 676,099,000 984,600,000 140 Kab. Tangerang 512,000 528,397,000 528,909,000 141 Kab. Bangka Selatan - 15,101,250,000 15,101,250,000 142 Kab. Natuna - 1,155,696,000 1,155,696,000 143 Kab. Sorong - 3,496,054,000 3,496,054,000 144 Kab. Raja Ampat - 10,315,434,000 10,315,434,000 145 Kab. Sorong Selatan - 3,971,254,000 3,971,254,000 146 Kab. Teluk Wondama - 3,971,254,000 3,971,254,000 147 Kab. Kaimana - 3,971,254,000 3,971,254,000 - 442 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 148 Kab. Maybrat - 3,971,254,000 3,971,254,000 149 Kab. Tambrauw - 3,971,254,000 3,971,254,000 150 Kab. Manokwari Selatan - 2,554,431,000 2,554,431,000 151 Kab. Pegunungan Arfak - 3,971,254,000 3,971,254,000 152 Provinsi Kalimantan Utara - 19,044,382,000 19,044,382,000 153 Kab. Bulungan - 8,081,604,000 8,081,604,000 154 Kab. Malinau - 16,154,843,000 16,154,843,000 155 Kab. Nunukan - 6,681,293,000 6,681,293,000 156 Kab. Tana Tidung - 15,193,905,000 15,193,905,000 2,835,196,000 1,916,409,710,000 1,919,244,906,000 JUMLAH NASIONAL - 443 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 68,757,000 - 68,757,000 2 Kab. Aceh Tengah - 6,250,000 - 6,250,000 3 Kab. Aceh Timur - 6,250,000 - 6,250,000 4 Kab. Pidie - 6,250,000 - 6,250,000 5 Kab. Aceh Barat Daya - 6,250,000 - 6,250,000 6 Kab. Aceh Jaya - 6,250,000 - 6,250,000 7 Kab. Labuhanbatu - 9,660,000 - 9,660,000 8 Kota Medan - 9,660,000 - 9,660,000 9 Kab. Padang Lawas Utara - 9,660,000 - 9,660,000 10 Kab. Labuhanbatu Selatan - 9,660,000 - 9,660,000 11 Kab. Lima Puluh Kota 176,664,000 22,522,000 - 199,186,000 12 Kab. Kepulauan Mentawai 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 13 Kab. Sijunjung 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 14 Kab. Solok 112,045,000 - - 112,045,000 15 Kota Padang 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 16 Kota Sawahlunto 202,739,000 22,522,000 - 225,261,000 17 Provinsi Jawa Barat - - 34,405,274,000 34,405,274,000 18 Kab. Bekasi - - 4,999,188,000 4,999,188,000 19 Kota Bandung - - 48,166,000 48,166,000 20 Kab. Blora - - 142,622,000 142,622,000 21 Provinsi Jawa Timur - 300,899,000 - 300,899,000 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 444 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 22 Kab. Jombang - 16,264,000 - 16,264,000 23 Kab. Madiun - 111,910,000 - 111,910,000 24 Kab. Nganjuk - 16,264,000 - 16,264,000 25 Kab. Ngawi - 45,256,000 - 45,256,000 26 Kab. Tuban - 16,264,000 - 16,264,000 27 Kab. Lebak - 4,568,000 - 4,568,000 1,099,665,000 762,682,000 39,595,250,000 41,457,597,000 JUMLAH NASIONAL - 445 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 53,160,000 370,093,000 423,253,000 2 Kab. Aceh Tengah - 39,566,000 - 39,566,000 3 Kab. Aceh Timur - 33,422,000 - 33,422,000 4 Kab. Pidie - 4,410,000 - 4,410,000 5 Kab. Aceh Barat Daya - 4,832,000 - 4,832,000 6 Kab. Aceh Jaya - 3,289,000 - 3,289,000 7 Kab. Labuhanbatu - 33,695,000 - 33,695,000 8 Kota Medan - 38,881,000 - 38,881,000 9 Kab. Padang Lawas Utara - 555,090,000 - 555,090,000 10 Kab. Bengkalis - 5,051,181,000 - 5,051,181,000 11 Kab. Indragiri Hilir - 6,057,388,000 - 6,057,388,000 12 Kab. Kampar - 1,424,414,000 - 1,424,414,000 13 Kab. Kuantan Singingi - 4,124,210,000 - 4,124,210,000 14 Kab. Pelalawan - 6,656,445,000 - 6,656,445,000 15 Kab. Rokan Hilir - 3,319,131,000 - 3,319,131,000 16 Kab. Rokan Hulu - 2,206,964,000 - 2,206,964,000 17 Kab. Siak - 6,465,291,000 - 6,465,291,000 18 Kota Dumai - 2,152,042,000 - 2,152,042,000 19 Kota Pekanbaru - 2,272,527,000 - 2,272,527,000 20 Kab. Kepulauan Meranti - 3,894,783,000 - 3,894,783,000 21 Kab. Batanghari - 2,158,633,000 - 2,158,633,000 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 446 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 22 Kab. Muaro Jambi - 301,814,000 - 301,814,000 23 Kab. Sarolangun - 621,278,000 - 621,278,000 24 Kab. Musi Banyuasin 61,814,000 3,991,723,000 - 4,053,537,000 25 Kab. Musi Rawas - 2,166,734,000 - 2,166,734,000 26 Kota Palembang 2,013,000 621,115,000 - 623,128,000 27 Kota Prabumulih - 621,115,000 - 621,115,000 28 Kota Pagar Alam - 625,795,000 - 625,795,000 29 Kab. Banyuasin - 1,421,867,000 - 1,421,867,000 30 Kab. Empat Lawang - 621,115,000 - 621,115,000 31 Kab. Musi Rawas Utara - 893,073,000 - 893,073,000 32 Provinsi Bengkulu - 16,723,000 177,862,000 194,585,000 33 Kab. Bengkulu Selatan - 5,026,000 - 5,026,000 34 Kab. Rejang Lebong - 4,541,000 - 4,541,000 35 Kab. Kaur - 4,416,000 - 4,416,000 36 Kab. Seluma - 3,716,000 - 3,716,000 37 Kab. Lebong - 5,867,000 - 5,867,000 38 Kab. Bekasi - 26,905,000 - 26,905,000 39 Kab. Blora - 693,619,000 - 693,619,000 40 Kab. Sleman - 16,691,000 - 16,691,000 41 Provinsi Jawa Timur - 1,694,656,000 94,373,000 1,789,029,000 42 Kab. Jombang - 82,249,000 - 82,249,000 - 447 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 43 Kab. Madiun - 543,507,000 - 543,507,000 44 Kab. Nganjuk - 284,027,000 - 284,027,000 45 Kab. Ngawi - 1,113,407,000 - 1,113,407,000 46 Kab. Tuban - 420,520,000 - 420,520,000 47 Kab. Kapuas Hulu 2,532,375,000 - - 2,532,375,000 48 Kab. Sanggau 634,800,000 - - 634,800,000 49 Provinsi Kalimantan Tengah 4,044,876,000 - 21,588,034,000 25,632,910,000 50 Kab. Barito Utara 4,337,920,000 - - 4,337,920,000 51 Kab. Kotawaringin Timur - 2,023,482,000 - 2,023,482,000 52 Kab. Katingan 1,832,336,000 - - 1,832,336,000 53 Kab. Gunung Mas 670,944,000 - - 670,944,000 54 Kab. Murung Raya 9,241,728,000 - - 9,241,728,000 55 Provinsi Kalimantan Selatan - 437,222,000 3,402,855,000 3,840,077,000 56 Kab. Banjar - 73,357,000 - 73,357,000 57 Kab. Hulu Sungai Tengah - 72,870,000 - 72,870,000 58 Kab. Hulu Sungai Utara - 72,870,000 - 72,870,000 59 Kab. Kotabaru - 194,378,000 - 194,378,000 60 Kab. Tabalong - 56,445,000 - 56,445,000 61 Kab. Tapin - 80,785,000 - 80,785,000 62 Kab. Balangan - 73,014,000 - 73,014,000 63 Kab. Tanah Bumbu - 477,055,000 - 477,055,000 - 448 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 64 Kab. Berau - 10,667,768,000 - 10,667,768,000 65 Kab. Mahakam Ulu 1,159,321,000 - - 1,159,321,000 66 Kab. Luwu Timur - 531,227,000 - 531,227,000 67 Kab. Bombana - 19,325,000 - 19,325,000 68 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 136,576,000 1,104,826,000 1,241,402,000 69 Kab. Sumbawa - 117,844,000 - 117,844,000 70 Kab. Sumbawa Barat - 177,699,000 - 177,699,000 71 Kab. Maluku Tengah - 381,223,000 - 381,223,000 72 Provinsi Maluku Utara - - 3,636,639,000 3,636,639,000 73 Kab. Lebak - 12,141,000 - 12,141,000 74 Kab. Fak Fak 5,974,598,000 351,428,000 - 6,326,026,000 75 Kab. Sorong - 146,270,000 - 146,270,000 76 Kab. Sorong Selatan - 110,217,000 - 110,217,000 77 Kab. Kaimana - 3,069,945,000 - 3,069,945,000 78 Kab. Maybrat - 478,387,000 - 478,387,000 79 Kab. Tambrauw - 298,007,000 - 298,007,000 80 Kab. Pegunungan Arfak - 682,733,000 - 682,733,000 81 Kab. Malinau 2,107,776,000 - - 2,107,776,000 32,600,501,000 84,093,121,000 30,374,682,000 147,068,304,000 JUMLAH NASIONAL - 449 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh - 1,207,140,000 1,207,140,000 2 Kab. Aceh Besar - 104,282,000 104,282,000 3 Kab. Aceh Selatan - 51,453,000 51,453,000 4 Kab. Aceh Singkil 162,058,000 41,428,000 203,486,000 5 Kab. Aceh Tengah - 43,286,000 43,286,000 6 Kab. Aceh Tenggara - 63,646,000 63,646,000 7 Kab. Aceh Timur - 37,938,000 37,938,000 8 Kab. Aceh Utara 1,367,471,000 60,414,000 1,427,885,000 9 Kab. Bireuen - 95,319,000 95,319,000 10 Kab. Pidie - 27,657,000 27,657,000 11 Kab. Simeulue - 34,750,000 34,750,000 12 Kota Banda Aceh 1,321,548,000 - 1,321,548,000 13 Kota Sabang - 39,376,000 39,376,000 14 Kota Langsa 57,710,000 109,268,000 166,978,000 15 Kota Lhokseumawe - 112,398,000 112,398,000 16 Kab. Gayo Lues - 32,476,000 32,476,000 17 Kab. Aceh Barat Daya 33,062,000 32,783,000 65,845,000 18 Kab. Aceh Jaya - 28,293,000 28,293,000 19 Kab. Aceh Tamiang - 99,110,000 99,110,000 20 Kab. Bener Meriah - 37,700,000 37,700,000 21 Kab. Pidie Jaya - 29,197,000 29,197,000 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 450 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 22 Kota Subulussalam - 50,314,000 50,314,000 23 Provinsi Sumatera Utara 38,915,927,000 5,525,356,000 44,441,283,000 24 Kab. Asahan 441,964,000 425,815,000 867,779,000 25 Kab. Dairi 312,646,000 211,398,000 524,044,000 26 Kab. Deli Serdang 7,646,006,000 - 7,646,006,000 27 Kab. Karo 709,151,000 327,829,000 1,036,980,000 28 Kab. Labuhanbatu 392,041,000 - 392,041,000 29 Kab. Langkat 78,796,000 614,073,000 692,869,000 30 Kab. Mandailing Natal 1,028,908,000 273,208,000 1,302,116,000 31 Kab. Nias 704,201,000 18,440,000 722,641,000 32 Kab. Simalungun 3,040,182,000 - 3,040,182,000 33 Kab. Tapanuli Selatan 915,776,000 209,125,000 1,124,901,000 34 Kab. Tapanuli Tengah 127,540,000 292,367,000 419,907,000 35 Kab. Tapanuli Utara - 315,748,000 315,748,000 36 Kab. Toba 1,331,121,000 - 1,331,121,000 37 Kota Binjai 682,630,000 359,140,000 1,041,770,000 38 Kota Medan 2,075,468,000 - 2,075,468,000 39 Kota Pematang Siantar - 604,957,000 604,957,000 40 Kota Sibolga 330,521,000 214,059,000 544,580,000 41 Kota Tanjung Balai 730,267,000 555,743,000 1,286,010,000 42 Kota Tebing Tinggi 402,897,000 760,772,000 1,163,669,000 - 451 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 43 Kota Padangsidimpuan - 268,638,000 268,638,000 44 Kab. Pakpak Bharat 542,783,000 96,395,000 639,178,000 45 Kab. Nias Selatan 763,165,000 211,147,000 974,312,000 46 Kab. Humbang Hasundutan 685,396,000 209,481,000 894,877,000 47 Kab. Serdang Bedagai 1,098,297,000 1,277,560,000 2,375,857,000 48 Kab. Samosir 254,521,000 272,180,000 526,701,000 49 Kab. Batu Bara 2,097,937,000 - 2,097,937,000 50 Kab. Padang Lawas 1,221,088,000 275,498,000 1,496,586,000 51 Kab. Padang Lawas Utara 684,705,000 - 684,705,000 52 Kab. Labuhanbatu Selatan 1,233,768,000 - 1,233,768,000 53 Kab. Labuhanbatu Utara 1,744,881,000 - 1,744,881,000 54 Kab. Nias Utara 564,444,000 118,392,000 682,836,000 55 Kab. Nias Barat 808,964,000 - 808,964,000 56 Kota Gunungsitoli - 341,999,000 341,999,000 57 Provinsi Sumatera Barat 4,435,161,000 - 4,435,161,000 58 Kab. Agam - 133,013,000 133,013,000 59 Kab. Padang Pariaman 442,750,000 - 442,750,000 60 Kab. Pasaman 236,902,000 68,073,000 304,975,000 61 Kab. Pesisir Selatan 725,865,000 22,566,000 748,431,000 62 Kab. Sijunjung 186,932,000 49,615,000 236,547,000 63 Kab. Tanah Datar - 95,821,000 95,821,000 - 452 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 64 Kota Bukit Tinggi 861,578,000 190,033,000 1,051,611,000 65 Kota Padang Panjang 339,600,000 43,371,000 382,971,000 66 Kota Padang 657,330,000 - 657,330,000 67 Kota Payakumbuh 473,501,000 88,564,000 562,065,000 68 Kota Sawahlunto 400,830,000 28,950,000 429,780,000 69 Kota Solok 515,069,000 - 515,069,000 70 Kab. Pasaman Barat 83,741,000 91,944,000 175,685,000 71 Kab. Dharmasraya - 9,177,000 9,177,000 72 Kab. Solok Selatan 1,057,668,000 - 1,057,668,000 73 Provinsi Riau - 7,424,146,000 7,424,146,000 74 Kab. Bengkalis - 944,532,000 944,532,000 75 Kab. Indragiri Hilir - 644,717,000 644,717,000 76 Kab. Indragiri Hulu - 570,147,000 570,147,000 77 Kab. Kuantan Singingi - 757,269,000 757,269,000 78 Kab. Pelalawan 3,851,724,000 440,123,000 4,291,847,000 79 Kab. Rokan Hilir - 930,378,000 930,378,000 80 Kab. Rokan Hulu - 461,159,000 461,159,000 81 Kab. Siak - 508,231,000 508,231,000 82 Kota Dumai - 2,269,259,000 2,269,259,000 83 Kota Pekanbaru 4,304,104,000 2,294,152,000 6,598,256,000 84 Kab. Kepulauan Meranti - 698,895,000 698,895,000 - 453 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 85 Provinsi Jambi 5,422,482,000 1,624,493,000 7,046,975,000 86 Kab. Batanghari 1,190,138,000 256,063,000 1,446,201,000 87 Kab. Bungo 920,440,000 289,166,000 1,209,606,000 88 Kab. Kerinci 609,549,000 204,574,000 814,123,000 89 Kab. Merangin - 298,850,000 298,850,000 90 Kab. Muaro Jambi 885,131,000 219,205,000 1,104,336,000 91 Kab. Sarolangun 1,046,656,000 239,411,000 1,286,067,000 92 Kab. Tanjung Jabung Timur 904,912,000 197,073,000 1,101,985,000 93 Kota Jambi 2,210,500,000 3,235,372,000 5,445,872,000 94 Kota Sungai Penuh - 221,143,000 221,143,000 95 Provinsi Sumatera Selatan 17,983,309,000 4,868,757,000 22,852,066,000 96 Kab. Musi Banyuasin 489,370,000 256,654,000 746,024,000 97 Kab. Musi Rawas 1,285,982,000 153,589,000 1,439,571,000 98 Kab. Muara Enim 12,976,739,000 439,952,000 13,416,691,000 99 Kab. Ogan Komering Ilir 934,176,000 127,990,000 1,062,166,000 100 Kab. Ogan Komering Ulu - 247,962,000 247,962,000 101 Kota Palembang 3,369,722,000 3,149,051,000 6,518,773,000 102 Kota Prabumulih 720,402,000 548,029,000 1,268,431,000 103 Kota Pagar Alam 438,269,000 192,474,000 630,743,000 104 Kota Lubuk Linggau - 441,581,000 441,581,000 105 Kab. Banyuasin 1,786,031,000 301,114,000 2,087,145,000 - 454 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 106 Kab. Ogan Ilir 456,250,000 - 456,250,000 107 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 341,072,000 251,141,000 592,213,000 108 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 507,847,000 176,004,000 683,851,000 109 Kab. Empat Lawang 268,589,000 172,970,000 441,559,000 110 Kab. Musi Rawas Utara 828,685,000 148,953,000 977,638,000 111 Provinsi Bengkulu 1,906,197,000 - 1,906,197,000 112 Kab. Bengkulu Selatan - 127,846,000 127,846,000 113 Kab. Bengkulu Utara 209,326,000 114,054,000 323,380,000 114 Kab. Rejang Lebong - 175,325,000 175,325,000 115 Kota Bengkulu 1,061,871,000 - 1,061,871,000 116 Kab. Kaur 471,096,000 52,760,000 523,856,000 117 Kab. Seluma - 64,441,000 64,441,000 118 Kab. Mukomuko 479,001,000 61,476,000 540,477,000 119 Kab. Lebong - 43,050,000 43,050,000 120 Kab. Kepahiang 222,136,000 64,928,000 287,064,000 121 Kab. Bengkulu Tengah 130,043,000 59,686,000 189,729,000 122 Provinsi Lampung 3,808,216,000 798,717,000 4,606,933,000 123 Kab. Lampung Barat - 116,985,000 116,985,000 124 Kab. Lampung Selatan 1,245,114,000 136,096,000 1,381,210,000 125 Kab. Lampung Tengah 333,304,000 374,775,000 708,079,000 126 Kab. Lampung Utara - 182,642,000 182,642,000 - 455 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 127 Kab. Tanggamus - 148,421,000 148,421,000 128 Kab. Tulang Bawang - 124,248,000 124,248,000 129 Kab. Way Kanan 1,391,707,000 101,448,000 1,493,155,000 130 Kota Bandar Lampung 2,059,000,000 - 2,059,000,000 131 Kota Metro 204,855,000 638,586,000 843,441,000 132 Kab. Pesawaran - 114,009,000 114,009,000 133 Kab. Pringsewu 45,498,000 210,299,000 255,797,000 134 Kab. Mesuji 186,927,000 112,541,000 299,468,000 135 Kab. Tulang Bawang Barat - 146,119,000 146,119,000 136 Kab. Pesisir Barat 16,286,000 94,705,000 110,991,000 137 Kab. Bandung 8,551,994,000 - 8,551,994,000 138 Kab. Bekasi 7,908,875,000 - 7,908,875,000 139 Kab. Bogor 21,814,337,000 2,106,315,000 23,920,652,000 140 Kab. Ciamis 855,620,000 - 855,620,000 141 Kab. Cianjur 2,724,682,000 939,816,000 3,664,498,000 142 Kab. Cirebon 4,641,798,000 - 4,641,798,000 143 Kab. Garut 3,043,652,000 1,192,532,000 4,236,184,000 144 Kab. Indramayu - 1,663,283,000 1,663,283,000 145 Kab. Karawang 6,057,424,000 - 6,057,424,000 146 Kab. Kuningan 1,844,593,000 - 1,844,593,000 147 Kab. Majalengka 3,407,408,000 - 3,407,408,000 - 456 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 148 Kab. Purwakarta 2,802,487,000 - 2,802,487,000 149 Kab. Sukabumi 6,577,009,000 - 6,577,009,000 150 Kab. Sumedang 981,153,000 - 981,153,000 151 Kab. Tasikmalaya 2,341,690,000 - 2,341,690,000 152 Kota Bekasi 3,172,923,000 - 3,172,923,000 153 Kota Bogor 2,636,692,000 1,235,082,000 3,871,774,000 154 Kota Cirebon 2,303,348,000 - 2,303,348,000 155 Kota Depok 4,577,414,000 - 4,577,414,000 156 Kota Sukabumi 1,431,217,000 - 1,431,217,000 157 Kota Tasikmalaya 1,429,584,000 - 1,429,584,000 158 Kota Cimahi 1,407,674,000 - 1,407,674,000 159 Kota Banjar 2,490,545,000 - 2,490,545,000 160 Kab. Bandung Barat 2,087,892,000 - 2,087,892,000 161 Kab. Pangandaran 3,544,195,000 610,636,000 4,154,831,000 162 Provinsi Jawa Tengah 12,718,439,000 - 12,718,439,000 163 Kab. Banjarnegara 94,513,000 226,097,000 320,610,000 164 Kab. Banyumas 474,226,000 692,260,000 1,166,486,000 165 Kab. Batang 1,553,779,000 - 1,553,779,000 166 Kab. Blora - 402,032,000 402,032,000 167 Kab. Boyolali - 442,593,000 442,593,000 168 Kab. Brebes 1,568,740,000 - 1,568,740,000 - 457 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 169 Kab. Cilacap - 1,087,381,000 1,087,381,000 170 Kab. Demak 861,171,000 - 861,171,000 171 Kab. Grobogan 556,807,000 168,225,000 725,032,000 172 Kab. Jepara 1,407,113,000 - 1,407,113,000 173 Kab. Karanganyar 952,526,000 - 952,526,000 174 Kab. Kebumen - 515,077,000 515,077,000 175 Kab. Kendal 1,035,185,000 - 1,035,185,000 176 Kab. Klaten - 199,688,000 199,688,000 177 Kab. Magelang - 297,306,000 297,306,000 178 Kab. Pati - 928,291,000 928,291,000 179 Kab. Pekalongan 44,635,000 279,871,000 324,506,000 180 Kab. Pemalang 163,166,000 154,088,000 317,254,000 181 Kab. Purbalingga 517,674,000 - 517,674,000 182 Kab. Purworejo 220,432,000 423,961,000 644,393,000 183 Kab. Semarang 441,627,000 60,974,000 502,601,000 184 Kab. Sragen - 476,562,000 476,562,000 185 Kab. Sukoharjo 964,595,000 592,622,000 1,557,217,000 186 Kab. Tegal 1,572,532,000 - 1,572,532,000 187 Kab. Temanggung 297,167,000 335,327,000 632,494,000 188 Kab. Wonogiri - 219,269,000 219,269,000 189 Kab. Wonosobo - 295,787,000 295,787,000 - 458 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 190 Kota Magelang 845,563,000 320,911,000 1,166,474,000 191 Kota Pekalongan 1,013,250,000 9,448,000 1,022,698,000 192 Kota Salatiga 656,470,000 312,711,000 969,181,000 193 Kota Semarang 5,440,353,000 - 5,440,353,000 194 Kota Surakarta 2,861,642,000 - 2,861,642,000 195 Kota Tegal 746,914,000 182,815,000 929,729,000 196 Kab. Bantul 1,238,574,000 - 1,238,574,000 197 Kab. Gunungkidul 536,792,000 - 536,792,000 198 Kab. Kulon Progo 599,852,000 - 599,852,000 199 Kab. Sleman 1,330,807,000 - 1,330,807,000 200 Kota Yogyakarta 2,288,409,000 - 2,288,409,000 201 Kab. Bangkalan 713,521,000 407,564,000 1,121,085,000 202 Kab. Banyuwangi 1,118,989,000 965,757,000 2,084,746,000 203 Kab. Blitar - 207,099,000 207,099,000 204 Kab. Bondowoso 227,022,000 267,696,000 494,718,000 205 Kab. Gresik - 274,055,000 274,055,000 206 Kab. Jember - 848,131,000 848,131,000 207 Kab. Kediri 331,726,000 569,519,000 901,245,000 208 Kab. Lamongan 836,828,000 365,295,000 1,202,123,000 209 Kab. Lumajang 546,425,000 108,766,000 655,191,000 210 Kab. Madiun 498,233,000 97,143,000 595,376,000 - 459 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 211 Kab. Magetan - 32,196,000 32,196,000 212 Kab. Malang 1,414,237,000 1,213,345,000 2,627,582,000 213 Kab. Mojokerto 3,544,025,000 - 3,544,025,000 214 Kab. Pacitan 185,233,000 59,912,000 245,145,000 215 Kab. Pamekasan 169,400,000 2,496,704,000 2,666,104,000 216 Kab. Pasuruan 10,854,373,000 - 10,854,373,000 217 Kab. Ponorogo 4,631,000 331,366,000 335,997,000 218 Kab. Probolinggo 239,746,000 185,512,000 425,258,000 219 Kab. Sampang 253,430,000 - 253,430,000 220 Kab. Sidoarjo 15,615,103,000 1,389,920,000 17,005,023,000 221 Kab. Situbondo 527,816,000 293,135,000 820,951,000 222 Kab. Sumenep 341,046,000 40,404,000 381,450,000 223 Kab. Trenggalek 230,675,000 84,560,000 315,235,000 224 Kab. Tuban - 385,965,000 385,965,000 225 Kab. Tulungagung 143,049,000 728,387,000 871,436,000 226 Kota Blitar 997,350,000 168,644,000 1,165,994,000 227 Kota Kediri 3,081,285,000 - 3,081,285,000 228 Kota Madiun 750,297,000 850,131,000 1,600,428,000 229 Kota Malang 1,684,889,000 2,787,593,000 4,472,482,000 230 Kota Mojokerto 1,123,105,000 150,294,000 1,273,399,000 231 Kota Pasuruan - 209,490,000 209,490,000 - 460 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 232 Kota Probolinggo 473,276,000 236,869,000 710,145,000 233 Kota Batu 1,269,878,000 - 1,269,878,000 234 Provinsi Kalimantan Barat 3,784,604,000 - 3,784,604,000 235 Kab. Landak 62,246,000 386,990,000 449,236,000 236 Kab. Kapuas Hulu 278,398,000 330,833,000 609,231,000 237 Kab. Ketapang 3,000,502,000 727,668,000 3,728,170,000 238 Kab. Mempawah 302,079,000 386,773,000 688,852,000 239 Kab. Sambas - 532,793,000 532,793,000 240 Kab. Sanggau 854,243,000 400,439,000 1,254,682,000 241 Kota Singkawang 739,031,000 - 739,031,000 242 Kab. Melawi 353,785,000 362,836,000 716,621,000 243 Kab. Kayong Utara 148,316,000 - 148,316,000 244 Kab. Kubu Raya 1,493,985,000 726,008,000 2,219,993,000 245 Provinsi Kalimantan Tengah 16,532,763,000 1,006,335,000 17,539,098,000 246 Kab. Barito Utara 2,734,724,000 67,340,000 2,802,064,000 247 Kab. Kotawaringin Timur 2,625,438,000 468,936,000 3,094,374,000 248 Kab. Katingan 662,715,000 54,939,000 717,654,000 249 Kab. Seruyan 1,535,803,000 5,375,000 1,541,178,000 250 Kab. Lamandau 567,548,000 35,147,000 602,695,000 251 Kab. Gunung Mas 700,677,000 68,151,000 768,828,000 252 Kab. Murung Raya 3,032,086,000 40,373,000 3,072,459,000 - 461 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 253 Kab. Barito Timur 951,957,000 47,884,000 999,841,000 254 Provinsi Kalimantan Selatan 23,443,582,000 891,600,000 24,335,182,000 255 Kab. Banjar 1,772,482,000 228,450,000 2,000,932,000 256 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,309,200,000 - 1,309,200,000 257 Kab. Hulu Sungai Tengah 676,261,000 19,409,000 695,670,000 258 Kab. Hulu Sungai Utara 470,605,000 72,841,000 543,446,000 259 Kab. Kotabaru 1,251,126,000 100,560,000 1,351,686,000 260 Kab. Tabalong 481,166,000 12,891,000 494,057,000 261 Kab. Tanah Laut 4,131,675,000 91,188,000 4,222,863,000 262 Kab. Tapin 1,541,790,000 43,802,000 1,585,592,000 263 Kota Banjarbaru 3,853,966,000 116,156,000 3,970,122,000 264 Kota Banjarmasin 8,350,402,000 385,491,000 8,735,893,000 265 Kab. Balangan 1,361,026,000 51,794,000 1,412,820,000 266 Kab. Tanah Bumbu 8,603,445,000 - 8,603,445,000 267 Kab. Berau 3,982,783,000 574,710,000 4,557,493,000 268 Kab. Paser 3,540,610,000 176,702,000 3,717,312,000 269 Kota Samarinda 11,653,598,000 392,391,000 12,045,989,000 270 Kab. Penajam Paser Utara 2,595,892,000 184,471,000 2,780,363,000 271 Provinsi Sulawesi Utara - 777,550,000 777,550,000 272 Kab. Bolaang Mongondow - 91,204,000 91,204,000 273 Kab. Minahasa - 216,273,000 216,273,000 - 462 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 274 Kab. Kepulauan Sangihe - 42,968,000 42,968,000 275 Kota Bitung 257,898,000 197,326,000 455,224,000 276 Kab. Kepulauan Talaud 38,422,000 54,318,000 92,740,000 277 Kab. Minahasa Selatan - 81,719,000 81,719,000 278 Kota Tomohon - 15,791,000 15,791,000 279 Kab. Minahasa Utara - 322,745,000 322,745,000 280 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 45,890,000 45,890,000 281 Kota Kotamobagu - 225,763,000 225,763,000 282 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 38,073,000 38,073,000 283 Kab. Minahasa Tenggara - 62,897,000 62,897,000 284 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 92,371,000 92,371,000 285 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 40,311,000 40,311,000 286 Kab. Buol 1,249,636,000 77,156,000 1,326,792,000 287 Kab. Toli Toli 1,486,520,000 266,852,000 1,753,372,000 288 Kab. Parigi Moutong 1,672,306,000 70,465,000 1,742,771,000 289 Kab. Tojo Una Una 1,275,022,000 83,285,000 1,358,307,000 290 Kab. Sigi 1,212,289,000 116,398,000 1,328,687,000 291 Provinsi Sulawesi Selatan 7,224,265,000 - 7,224,265,000 292 Kab. Bantaeng 614,847,000 141,703,000 756,550,000 293 Kab. Barru 369,125,000 6,816,000 375,941,000 294 Kab. Bone 179,739,000 251,271,000 431,010,000 - 463 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 295 Kab. Bulukumba - 229,215,000 229,215,000 296 Kab. Enrekang 313,680,000 105,437,000 419,117,000 297 Kab. Gowa 763,637,000 312,290,000 1,075,927,000 298 Kab. Jeneponto - 110,875,000 110,875,000 299 Kab. Luwu 527,278,000 109,530,000 636,808,000 300 Kab. Luwu Utara 447,641,000 98,259,000 545,900,000 301 Kab. Maros - 145,339,000 145,339,000 302 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - 57,855,000 57,855,000 303 Kota Palopo 1,122,225,000 - 1,122,225,000 304 Kab. Luwu Timur 4,902,066,000 107,552,000 5,009,618,000 305 Kab. Pinrang - 170,182,000 170,182,000 306 Kab. Sinjai 154,356,000 141,908,000 296,264,000 307 Kab. Kepulauan Selayar 189,647,000 131,365,000 321,012,000 308 Kab. Sidenreng Rappang 223,878,000 228,588,000 452,466,000 309 Kab. Soppeng 291,951,000 153,795,000 445,746,000 310 Kab. Takalar 374,908,000 67,624,000 442,532,000 311 Kab. Tana Toraja 269,890,000 133,672,000 403,562,000 312 Kab. Wajo 172,478,000 172,343,000 344,821,000 313 Kota Pare Pare 359,366,000 227,973,000 587,339,000 314 Kab. Toraja Utara 382,013,000 139,894,000 521,907,000 315 Kab. Buton 500,277,000 - 500,277,000 - 464 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 316 Kab. Muna 329,346,000 55,572,000 384,918,000 317 Kota Kendari 477,025,000 - 477,025,000 318 Kota Bau Bau 437,632,000 101,370,000 539,002,000 319 Kab. Bombana 1,480,414,000 35,823,000 1,516,237,000 320 Kab. Wakatobi 349,722,000 32,405,000 382,127,000 321 Kab. Buton Utara 288,351,000 31,797,000 320,148,000 322 Kab. Konawe Kepulauan 376,232,000 21,113,000 397,345,000 323 Kab. Muna Barat 400,652,000 26,448,000 427,100,000 324 Kab. Buton Tengah 384,297,000 29,240,000 413,537,000 325 Kab. Buton Selatan 257,589,000 24,619,000 282,208,000 326 Provinsi Bali 7,356,636,000 - 7,356,636,000 327 Kab. Badung 10,478,966,000 - 10,478,966,000 328 Kab. Bangli 167,261,000 77,158,000 244,419,000 329 Kab. Buleleng - 442,076,000 442,076,000 330 Kab. Gianyar 1,835,394,000 - 1,835,394,000 331 Kab. Jembrana - 367,936,000 367,936,000 332 Kab. Karangasem - 143,673,000 143,673,000 333 Kab. Klungkung - 153,384,000 153,384,000 334 Kab. Tabanan - 392,724,000 392,724,000 335 Kota Denpasar 127,336,000 - 127,336,000 336 Kab. Bima 310,672,000 - 310,672,000 - 465 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 337 Kab. Lombok Barat - 22,606,000 22,606,000 338 Kab. Lombok Tengah - 82,697,000 82,697,000 339 Kab. Lombok Timur - 5,399,000 5,399,000 340 Kab. Sumbawa - 87,591,000 87,591,000 341 Kota Mataram 3,552,134,000 - 3,552,134,000 342 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 1,515,721,000 1,515,721,000 343 Kab. Alor - 90,651,000 90,651,000 344 Kab. Belu - 102,051,000 102,051,000 345 Kab. Ende - 36,427,000 36,427,000 346 Kab. Flores Timur - 85,799,000 85,799,000 347 Kab. Kupang - 64,978,000 64,978,000 348 Kab. Lembata - 49,095,000 49,095,000 349 Kab. Manggarai - 116,910,000 116,910,000 350 Kab. Ngada 107,330,000 36,736,000 144,066,000 351 Kab. Sikka 101,012,000 104,611,000 205,623,000 352 Kab. Sumba Barat - 79,919,000 79,919,000 353 Kab. Sumba Timur - 74,296,000 74,296,000 354 Kab. Timor Tengah Selatan - 20,889,000 20,889,000 355 Kab. Timor Tengah Utara - 110,245,000 110,245,000 356 Kota Kupang - 597,600,000 597,600,000 357 Kab. Rote Ndao - 46,087,000 46,087,000 - 466 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 358 Kab. Manggarai Barat 204,254,000 30,256,000 234,510,000 359 Kab. Nagekeo - 29,975,000 29,975,000 360 Kab. Sumba Barat Daya - 87,828,000 87,828,000 361 Kab. Sumba Tengah - 29,542,000 29,542,000 362 Kab. Manggarai Timur - 92,501,000 92,501,000 363 Kab. Sabu Raijua - 33,108,000 33,108,000 364 Kab. Malaka - 61,196,000 61,196,000 365 Provinsi Maluku - 838,774,000 838,774,000 366 Kab. Kepulauan Tanimbar - 76,724,000 76,724,000 367 Kab. Maluku Tengah - 107,038,000 107,038,000 368 Kab. Maluku Tenggara - 23,460,000 23,460,000 369 Kab. Buru - 68,483,000 68,483,000 370 Kota Ambon - 376,761,000 376,761,000 371 Kab. Seram Bagian Barat - 61,045,000 61,045,000 372 Kab. Kepulauan Aru - 39,097,000 39,097,000 373 Kota Tual 127,341,000 11,139,000 138,480,000 374 Kab. Maluku Barat Daya 419,449,000 55,660,000 475,109,000 375 Kab. Buru Selatan - 30,905,000 30,905,000 376 Provinsi Papua 36,011,572,000 1,475,744,000 37,487,316,000 377 Kab. Biak Numfor 213,415,000 41,130,000 254,545,000 378 Kab. Jayawijaya - 78,152,000 78,152,000 - 467 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 379 Kab. Merauke 110,991,000 248,583,000 359,574,000 380 Kab. Mimika 18,847,276,000 512,663,000 19,359,939,000 381 Kab. Nabire 420,810,000 102,918,000 523,728,000 382 Kab. Puncak Jaya 748,708,000 19,600,000 768,308,000 383 Kab. Kepulauan Yapen 262,760,000 75,119,000 337,879,000 384 Kota Jayapura 8,104,415,000 - 8,104,415,000 385 Kab. Sarmi 730,024,000 134,768,000 864,792,000 386 Kab. Keerom 352,246,000 29,194,000 381,440,000 387 Kab. Yahukimo 854,492,000 25,094,000 879,586,000 388 Kab. Pegunungan Bintang 841,577,000 22,685,000 864,262,000 389 Kab. Tolikara 1,239,203,000 - 1,239,203,000 390 Kab. Boven Digoel 717,871,000 - 717,871,000 391 Kab. Mappi 792,972,000 - 792,972,000 392 Kab. Waropen 901,783,000 21,174,000 922,957,000 393 Kab. Supiori 696,110,000 23,852,000 719,962,000 394 Kab. Mamberamo Raya 740,217,000 23,712,000 763,929,000 395 Kab. Mamberamo Tengah 719,411,000 24,012,000 743,423,000 396 Kab. Yalimo 1,085,095,000 22,737,000 1,107,832,000 397 Kab. Lanny Jaya 898,304,000 23,885,000 922,189,000 398 Provinsi Maluku Utara 7,464,790,000 - 7,464,790,000 399 Kab. Halmahera Tengah 7,052,433,000 - 7,052,433,000 - 468 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 400 Kab. Halmahera Barat 993,721,000 - 993,721,000 401 Kab. Halmahera Selatan 7,413,875,000 6,865,000 7,420,740,000 402 Kab. Halmahera Utara - 32,956,000 32,956,000 403 Kab. Kepulauan Sula 910,176,000 - 910,176,000 404 Kab. Pulau Morotai 878,649,000 - 878,649,000 405 Kab. Pulau Taliabu 974,493,000 - 974,493,000 406 Kab. Lebak 1,562,678,000 - 1,562,678,000 407 Kab. Pandeglang 3,079,778,000 - 3,079,778,000 408 Kota Cilegon 2,358,314,000 - 2,358,314,000 409 Kota Serang 1,803,704,000 - 1,803,704,000 410 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8,995,220,000 - 8,995,220,000 411 Kab. Bangka 1,340,245,000 326,975,000 1,667,220,000 412 Kab. Belitung 1,601,717,000 173,277,000 1,774,994,000 413 Kota Pangkal Pinang 4,822,833,000 - 4,822,833,000 414 Kab. Bangka Selatan 25,137,000 - 25,137,000 415 Kab. Bangka Tengah 732,039,000 236,353,000 968,392,000 416 Kab. Bangka Barat 2,818,737,000 260,451,000 3,079,188,000 417 Kab. Belitung Timur 1,641,979,000 - 1,641,979,000 418 Provinsi Gorontalo 1,172,145,000 796,931,000 1,969,076,000 419 Kab. Boalemo 56,353,000 95,613,000 151,966,000 420 Kab. Gorontalo 320,528,000 122,801,000 443,329,000 - 469 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 421 Kota Gorontalo - 466,780,000 466,780,000 422 Kab. Pohuwato 421,040,000 123,190,000 544,230,000 423 Kab. Bone Bolango 635,752,000 - 635,752,000 424 Kab. Gorontalo Utara 114,543,000 88,393,000 202,936,000 425 Provinsi Kepulauan Riau 13,373,365,000 - 13,373,365,000 426 Kab. Natuna 1,361,839,000 - 1,361,839,000 427 Kab. Karimun 7,049,720,000 889,125,000 7,938,845,000 428 Kota Tanjung Pinang 3,135,602,000 1,142,801,000 4,278,403,000 429 Kab. Lingga 2,383,401,000 454,799,000 2,838,200,000 430 Kab. Bintan 4,615,900,000 723,310,000 5,339,210,000 431 Kab. Manokwari 1,098,725,000 101,160,000 1,199,885,000 432 Kab. Sorong 944,135,000 45,664,000 989,799,000 433 Kab. Sorong Selatan 227,559,000 7,049,000 234,608,000 434 Kab. Teluk Wondama 364,019,000 19,109,000 383,128,000 435 Kab. Kaimana 597,126,000 38,299,000 635,425,000 436 Kab. Maybrat 433,912,000 9,379,000 443,291,000 437 Kab. Tambrauw 275,417,000 8,476,000 283,893,000 438 Kab. Pegunungan Arfak 832,288,000 8,315,000 840,603,000 439 Provinsi Sulawesi Barat 1,049,220,000 147,802,000 1,197,022,000 440 Kab. Majene 72,166,000 40,997,000 113,163,000 441 Kab. Mamuju 1,004,403,000 105,648,000 1,110,051,000 - 470 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 442 Kab. Polewali Mandar 52,682,000 118,000,000 170,682,000 443 Kab. Mamasa 38,590,000 28,157,000 66,747,000 444 Kab. Pasangkayu 242,851,000 41,180,000 284,031,000 445 Kab. Mamuju Tengah 157,898,000 - 157,898,000 446 Provinsi Kalimantan Utara 3,443,310,000 - 3,443,310,000 447 Kab. Bulungan 1,936,078,000 75,395,000 2,011,473,000 448 Kab. Malinau 461,411,000 53,158,000 514,569,000 449 Kab. Nunukan 704,289,000 42,385,000 746,674,000 450 Kota Tarakan 1,532,797,000 - 1,532,797,000 451 Kab. Tana Tidung 530,393,000 - 530,393,000 709,164,311,000 121,541,893,000 830,706,204,000 JUMLAH NASIONAL - 471 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 1 Provinsi Aceh - - - - 9,415,656,000 2 Kab. Aceh Besar - - - - 1,347,935,000 3 Kab. Aceh Selatan - - - - 103,053,000 4 Kab. Aceh Singkil 259,603,000 - - - - 5 Kab. Aceh Timur - - 1,003,005,000 - - 6 Kab. Aceh Utara 1,310,218,000 - - - - 7 Kab. Bireuen 110,287,000 142,286,000 - - - 8 Kab. Pidie - - - - 146,142,000 9 Kab. Gayo Lues - 249,224,000 - - - 10 Kab. Aceh Barat Daya 210,942,000 - - - 7,795,000 11 Kab. Langkat - - - 17,188,000 - 12 Kab. Mandailing Natal 465,290,000 - - 4,449,325,000 - 13 Kab. Tapanuli Selatan - - - 1,819,576,000 - 14 Kab. Tapanuli Utara - - - 1,304,879,000 - 15 Kab. Padang Lawas - 126,726,000 - - - 16 Kab. Agam 36,671,000 - - - - 17 Kab. Sijunjung 269,295,000 420,618,000 - - - PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH - 472 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Besar 3 Kab. Aceh Selatan 4 Kab. Aceh Singkil 5 Kab. Aceh Timur 6 Kab. Aceh Utara 7 Kab. Bireuen 8 Kab. Pidie 9 Kab. Gayo Lues 10 Kab. Aceh Barat Daya 11 Kab. Langkat 12 Kab. Mandailing Natal 13 Kab. Tapanuli Selatan 14 Kab. Tapanuli Utara 15 Kab. Padang Lawas 16 Kab. Agam 17 Kab. Sijunjung NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 - 9,415,656,000 - - - - 1,347,935,000 - - - - 103,053,000 - - - - 259,603,000 10,820,000 - - - 1,003,005,000 - - - - 1,310,218,000 54,593,000 - - - 252,573,000 4,596,000 5,188,000 - - 146,142,000 - - - - 249,224,000 - 9,086,000 - - 218,737,000 8,791,000 - - - 17,188,000 - - - - 4,914,615,000 - - - - 1,819,576,000 - - - - 1,304,879,000 - - - - 126,726,000 - - - - 36,671,000 1,531,000 - - - 689,913,000 2,373,000 11,684,000 - SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 473 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Besar 3 Kab. Aceh Selatan 4 Kab. Aceh Singkil 5 Kab. Aceh Timur 6 Kab. Aceh Utara 7 Kab. Bireuen 8 Kab. Pidie 9 Kab. Gayo Lues 10 Kab. Aceh Barat Daya 11 Kab. Langkat 12 Kab. Mandailing Natal 13 Kab. Tapanuli Selatan 14 Kab. Tapanuli Utara 15 Kab. Padang Lawas 16 Kab. Agam 17 Kab. Sijunjung NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 - - - - 9,415,656,000 - - - - 1,347,935,000 - 3,221,000 - 3,221,000 106,274,000 - - - 10,820,000 270,423,000 - - - - 1,003,005,000 - - - 54,593,000 1,364,811,000 - - - 9,784,000 262,357,000 - 4,569,000 - 4,569,000 150,711,000 - - - 9,086,000 258,310,000 - 245,000 - 9,036,000 227,773,000 680,000 - - 680,000 17,868,000 - - - - 4,914,615,000 - - - - 1,819,576,000 - - - - 1,304,879,000 - - - - 126,726,000 - - - 1,531,000 38,202,000 - - - 14,057,000 703,970,000 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - 474 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 18 Kab. Tanah Datar 2,769,000 - - - 1,124,000 19 Kota Sawahlunto - - - - 1,389,831,000 20 Kab. Pasaman Barat - - - - 26,948,000 21 Kab. Dharmasraya 1,371,475,000 35,275,000 - - 22,608,000 22 Kab. Bengkalis - 207,603,000 - - - 23 Kab. Indragiri Hilir 1,136,741,000 - - - - 24 Kab. Indragiri Hulu - 84,179,000 - - - 25 Kab. Kuantan Singingi - - - - 379,167,000 26 Kab. Pelalawan 6,934,370,000 - 120,295,000 - - 27 Kab. Rokan Hilir - - 8,529,076,000 - - 28 Kota Dumai 775,000 - - - - 29 Kota Pekanbaru 1,680,000 8,610,000 - - - 30 Kab. Kepulauan Meranti 75,324,000 - - - - 31 Kab. Batanghari 1,063,932,000 2,230,512,000 - - 2,836,808,000 32 Kab. Muaro Jambi 1,204,453,000 - - - - 33 Kab. Sarolangun 317,184,000 - - - - 34 Kab. Tanjung Jabung Timur 677,863,000 174,046,000 - - 6,176,000 - 475 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 18 Kab. Tanah Datar 19 Kota Sawahlunto 20 Kab. Pasaman Barat 21 Kab. Dharmasraya 22 Kab. Bengkalis 23 Kab. Indragiri Hilir 24 Kab. Indragiri Hulu 25 Kab. Kuantan Singingi 26 Kab. Pelalawan 27 Kab. Rokan Hilir 28 Kota Dumai 29 Kota Pekanbaru 30 Kab. Kepulauan Meranti 31 Kab. Batanghari 32 Kab. Muaro Jambi 33 Kab. Sarolangun 34 Kab. Tanjung Jabung Timur (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 3,893,000 116,000 - - - 1,389,831,000 - - - - 26,948,000 - - - - 1,429,358,000 - - - - 207,603,000 - 8,083,000 - - 1,136,741,000 50,539,000 - - - 84,179,000 - 3,276,000 - 359,040,000 738,207,000 - - - - 7,054,665,000 - - - - 8,529,076,000 - - - - 775,000 34,000 - - - 10,290,000 76,000 335,000 - - 75,324,000 3,347,000 - - - 6,131,252,000 41,380,000 75,905,000 - - 1,204,453,000 46,847,000 - - - 317,184,000 12,340,000 - - - 858,085,000 26,363,000 5,924,000 - - 476 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 18 Kab. Tanah Datar 19 Kota Sawahlunto 20 Kab. Pasaman Barat 21 Kab. Dharmasraya 22 Kab. Bengkalis 23 Kab. Indragiri Hilir 24 Kab. Indragiri Hulu 25 Kab. Kuantan Singingi 26 Kab. Pelalawan 27 Kab. Rokan Hilir 28 Kota Dumai 29 Kota Pekanbaru 30 Kab. Kepulauan Meranti 31 Kab. Batanghari 32 Kab. Muaro Jambi 33 Kab. Sarolangun 34 Kab. Tanjung Jabung Timur (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - 31,000 - 147,000 4,040,000 - - - - 1,389,831,000 - 748,000 - 748,000 27,696,000 - - - - 1,429,358,000 - - - 8,083,000 215,686,000 - - - 50,539,000 1,187,280,000 - - - 3,276,000 87,455,000 - 12,638,000 11,967,000 24,605,000 762,812,000 - - - - 7,054,665,000 - - - - 8,529,076,000 - - - 34,000 809,000 - - - 411,000 10,701,000 - - - 3,347,000 78,671,000 - 82,749,000 - 200,034,000 6,331,286,000 - - - 46,847,000 1,251,300,000 - - - 12,340,000 329,524,000 - 180,000 - 32,467,000 890,552,000 - 477 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 35 Provinsi Sumatera Selatan 2,845,115,000 2,405,565,000 - 495,649,000 28,938,700,000 36 Kab. Musi Banyuasin 2,702,513,000 2,637,776,000 123,599,165,000 - 119,938,000 37 Kab. Musi Rawas 1,160,876,000 477,452,000 - - - 38 Kab. Muara Enim - - - - 40,377,805,000 39 Kab. Ogan Komering Ilir 1,638,623,000 3,404,888,000 - - - 40 Kab. Ogan Komering Ulu - 350,732,000 - 2,221,360,000 - 41 Kota Prabumulih - - - - 9,492,000 42 Kota Pagar Alam - - - 34,979,000 - 43 Kota Lubuk Linggau 195,062,000 - - - - 44 Kab. Banyuasin 1,895,727,000 148,171,000 - - - 45 Kab. Ogan Ilir 537,273,000 - - - - 46 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 430,059,000 - - - 48,021,000 47 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 69,281,000 - - - 48 Kab. Musi Rawas Utara - - 4,545,104,000 - 8,516,055,000 49 Kab. Bengkulu Selatan 39,603,000 - - - 5,569,000 50 Kab. Bengkulu Utara 241,782,000 - - 5,629,000 799,139,000 51 Kab. Rejang Lebong - - - 7,651,000 - 52 Kab. Kaur 220,753,000 - - 133,585,000 - - 478 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 35 Provinsi Sumatera Selatan 36 Kab. Musi Banyuasin 37 Kab. Musi Rawas 38 Kab. Muara Enim 39 Kab. Ogan Komering Ilir 40 Kab. Ogan Komering Ulu 41 Kota Prabumulih 42 Kota Pagar Alam 43 Kota Lubuk Linggau 44 Kab. Banyuasin 45 Kab. Ogan Ilir 46 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 47 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 48 Kab. Musi Rawas Utara 49 Kab. Bengkulu Selatan 50 Kab. Bengkulu Utara 51 Kab. Rejang Lebong 52 Kab. Kaur (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 34,685,029,000 126,468,000 100,244,000 - - 129,059,392,000 120,130,000 100,756,000 4,290,531,000 - 1,638,328,000 - - - - 40,377,805,000 - - - - 5,043,511,000 72,841,000 130,070,000 - - 2,572,092,000 - 13,396,000 - - 9,492,000 - - - - 34,979,000 - - - - 195,062,000 8,669,000 - - - 2,043,898,000 84,267,000 5,661,000 - - 537,273,000 23,882,000 - - - 478,080,000 19,115,000 - - - 69,281,000 - 2,647,000 - - 13,061,159,000 - - - - 45,172,000 1,759,000 - - - 1,046,550,000 10,750,000 - - - 7,651,000 - - - - 354,338,000 9,812,000 - - - 479 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 35 Provinsi Sumatera Selatan 36 Kab. Musi Banyuasin 37 Kab. Musi Rawas 38 Kab. Muara Enim 39 Kab. Ogan Komering Ilir 40 Kab. Ogan Komering Ulu 41 Kota Prabumulih 42 Kota Pagar Alam 43 Kota Lubuk Linggau 44 Kab. Banyuasin 45 Kab. Ogan Ilir 46 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 47 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 48 Kab. Musi Rawas Utara 49 Kab. Bengkulu Selatan 50 Kab. Bengkulu Utara 51 Kab. Rejang Lebong 52 Kab. Kaur (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA 13,769,000 804,040,000 - 1,044,521,000 35,729,550,000 - 4,265,000 - 4,515,682,000 133,575,074,000 - - - - 1,638,328,000 - - - - 40,377,805,000 - - - 202,911,000 5,246,422,000 77,131,000 - - 90,527,000 2,662,619,000 - 329,000 - 329,000 9,821,000 1,215,000 - - 1,215,000 36,194,000 - - - 8,669,000 203,731,000 - - - 89,928,000 2,133,826,000 - - - 23,882,000 561,155,000 - 1,668,000 - 20,783,000 498,863,000 - - - 2,647,000 71,928,000 - - - - 13,061,159,000 - 185,000 - 1,944,000 47,116,000 188,000 26,685,000 - 37,623,000 1,084,173,000 255,000 - - 255,000 7,906,000 4,452,000 - - 14,264,000 368,602,000 - 480 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 53 Kab. Seluma 490,079,000 - - - - 54 Kab. Mukomuko 1,332,177,000 - - - 16,338,000 55 Kab. Lebong 3,022,000 - - 301,039,000 607,336,000 56 Kab. Kepahiang 9,842,000 - - - 402,000 57 Kab. Bengkulu Tengah - - - - 354,371,000 58 Kab. Lampung Selatan 647,918,000 - - 11,349,000 358,828,000 59 Kab. Lampung Tengah - - - - 85,052,000 60 Kab. Tanggamus 90,952,000 - - 1,847,399,000 - 61 Kab. Tulang Bawang 1,364,472,000 - - - 112,557,000 62 Kab. Way Kanan 659,119,000 - - - - 63 Kab. Pesawaran 233,702,000 - - - 96,695,000 64 Kab. Pringsewu - - - - 44,492,000 65 Kab. Mesuji - 273,708,000 - - 240,999,000 66 Kab. Pesisir Barat 15,819,000 - - - 31,724,000 67 Kab. Bogor 1,736,011,000 2,681,110,000 - - - 68 Kab. Cianjur 695,950,000 - - - 65,502,000 69 Kab. Indramayu 25,606,000 - - - - 70 Kab. Banjarnegara - - - 645,696,000 - - 481 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 53 Kab. Seluma 54 Kab. Mukomuko 55 Kab. Lebong 56 Kab. Kepahiang 57 Kab. Bengkulu Tengah 58 Kab. Lampung Selatan 59 Kab. Lampung Tengah 60 Kab. Tanggamus 61 Kab. Tulang Bawang 62 Kab. Way Kanan 63 Kab. Pesawaran 64 Kab. Pringsewu 65 Kab. Mesuji 66 Kab. Pesisir Barat 67 Kab. Bogor 68 Kab. Cianjur 69 Kab. Indramayu 70 Kab. Banjarnegara (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 490,079,000 21,783,000 - - - 1,348,515,000 59,215,000 - - - 911,397,000 134,000 - - - 10,244,000 437,000 - - - 354,371,000 - - - - 1,018,095,000 - - - - 85,052,000 - - - - 1,938,351,000 4,043,000 - - - 1,477,029,000 60,648,000 - - - 659,119,000 - - - - 330,397,000 10,388,000 - - - 44,492,000 - - - - 514,707,000 - 10,646,000 - - 47,543,000 704,000 - - - 4,417,121,000 91,626,000 123,815,000 - - 761,452,000 - - - - 25,606,000 1,354,000 - - - 645,696,000 - - - - 482 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 53 Kab. Seluma 54 Kab. Mukomuko 55 Kab. Lebong 56 Kab. Kepahiang 57 Kab. Bengkulu Tengah 58 Kab. Lampung Selatan 59 Kab. Lampung Tengah 60 Kab. Tanggamus 61 Kab. Tulang Bawang 62 Kab. Way Kanan 63 Kab. Pesawaran 64 Kab. Pringsewu 65 Kab. Mesuji 66 Kab. Pesisir Barat 67 Kab. Bogor 68 Kab. Cianjur 69 Kab. Indramayu 70 Kab. Banjarnegara (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - - - 21,783,000 511,862,000 - 544,000 - 59,759,000 1,408,274,000 10,035,000 20,247,000 - 30,416,000 941,813,000 - 13,000 - 450,000 10,694,000 - - - - 354,371,000 - - - - 1,018,095,000 - 2,837,000 - 2,837,000 87,889,000 61,585,000 - - 65,628,000 2,003,979,000 - 3,752,000 - 64,400,000 1,541,429,000 - - - - 659,119,000 - 3,224,000 - 13,612,000 344,009,000 - 1,485,000 - 1,485,000 45,977,000 - 8,035,000 - 18,681,000 533,388,000 - 1,060,000 - 1,764,000 49,307,000 - - - 215,441,000 4,632,562,000 - - - - 761,452,000 - - - 1,354,000 26,960,000 - - - - 645,696,000 - 483 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 71 Kab. Pati - 550,542,000 - - - 72 Kab. Pekalongan - - - 95,321,000 - 73 Kab. Rembang - - - - 332,626,000 74 Kab. Banyuwangi 140,781,000 - - - - 75 Kab. Blitar 50,117,000 613,681,000 - - - 76 Kab. Gresik - - 7,261,489,000 - - 77 Kab. Lamongan - 240,148,000 - - - 78 Kab. Lumajang 93,874,000 - - - - 79 Kab. Magetan - 34,028,000 - - - 80 Kab. Malang 503,452,000 300,103,000 - - - 81 Kab. Pacitan - 126,255,000 - - 4,397,000 82 Kab. Pamekasan - 27,000 - - - 83 Kab. Pasuruan - 63,549,000 - - - 84 Kab. Ponorogo - - - 7,783,000 - 85 Kab. Sampang - - - - - 86 Kab. Situbondo 71,256,000 - - - - 87 Kab. Sumenep - 104,716,000 - - - 88 Kab. Trenggalek 2,523,000 164,512,000 - - 2,995,000 - 484 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 71 Kab. Pati 72 Kab. Pekalongan 73 Kab. Rembang 74 Kab. Banyuwangi 75 Kab. Blitar 76 Kab. Gresik 77 Kab. Lamongan 78 Kab. Lumajang 79 Kab. Magetan 80 Kab. Malang 81 Kab. Pacitan 82 Kab. Pamekasan 83 Kab. Pasuruan 84 Kab. Ponorogo 85 Kab. Sampang 86 Kab. Situbondo 87 Kab. Sumenep 88 Kab. Trenggalek (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 550,542,000 - - - - 95,321,000 - - - - 332,626,000 - - - - 140,781,000 6,849,000 - - - 663,798,000 2,438,000 25,572,000 - - 7,261,489,000 - - - - 240,148,000 - 10,011,000 - - 93,874,000 4,566,000 - - - 34,028,000 - 1,418,000 - - 803,555,000 24,477,000 12,511,000 - - 130,652,000 - 5,261,000 - - 27,000 - 1,000 - - 63,549,000 - 2,648,000 - - 7,783,000 - - - - - - 1,000 - - 71,256,000 3,464,000 - - - 104,716,000 - 4,364,000 - - 170,030,000 122,000 6,859,000 - - 485 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 71 Kab. Pati 72 Kab. Pekalongan 73 Kab. Rembang 74 Kab. Banyuwangi 75 Kab. Blitar 76 Kab. Gresik 77 Kab. Lamongan 78 Kab. Lumajang 79 Kab. Magetan 80 Kab. Malang 81 Kab. Pacitan 82 Kab. Pamekasan 83 Kab. Pasuruan 84 Kab. Ponorogo 85 Kab. Sampang 86 Kab. Situbondo 87 Kab. Sumenep 88 Kab. Trenggalek (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - - - - 550,542,000 - - - - 95,321,000 - - - - 332,626,000 - - - 6,849,000 147,630,000 - - - 28,010,000 691,808,000 - - - - 7,261,489,000 - - - 10,011,000 250,159,000 - - - 4,566,000 98,440,000 - - - 1,418,000 35,446,000 - - - 36,988,000 840,543,000 - 152,000 - 5,413,000 136,065,000 - - - 1,000 28,000 - - - 2,648,000 66,197,000 270,000 - - 270,000 8,053,000 - - - 1,000 1,000 - - - 3,464,000 74,720,000 - - - 4,364,000 109,080,000 - 103,000 - 7,084,000 177,114,000 - 486 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 89 Kab. Tulungagung 28,926,000 - - - - 90 Kota Blitar - 1,895,000 - - - 91 Kota Probolinggo 605,000 - - - - 92 Kab. Landak 289,957,000 76,012,000 - - 104,604,000 93 Kab. Kapuas Hulu - - - - 141,278,000 94 Kab. Ketapang - 957,233,000 - - - 95 Kab. Mempawah - - - - 1,066,272,000 96 Kab. Sambas 1,155,612,000 14,904,000 - - 198,045,000 97 Kab. Sanggau - - - - 7,873,600,000 98 Kab. Melawi - - - - 53,000 99 Kab. Kubu Raya 715,198,000 - - - - 100 Provinsi Kalimantan Tengah - - - - 2,313,279,000 101 Kab. Barito Utara - - 1,833,218,000 - 15,560,247,000 102 Kab. Kotawaringin Timur 130,193,000 - - - - 103 Kab. Katingan 1,189,270,000 4,499,054,000 - - 64,909,000 104 Kab. Seruyan 2,638,307,000 3,798,120,000 - - - 105 Kab. Lamandau 1,248,609,000 19,695,000 - - - 106 Kab. Gunung Mas 1,629,306,000 - - - 630,844,000 - 487 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 89 Kab. Tulungagung 90 Kota Blitar 91 Kota Probolinggo 92 Kab. Landak 93 Kab. Kapuas Hulu 94 Kab. Ketapang 95 Kab. Mempawah 96 Kab. Sambas 97 Kab. Sanggau 98 Kab. Melawi 99 Kab. Kubu Raya 100 Provinsi Kalimantan Tengah 101 Kab. Barito Utara 102 Kab. Kotawaringin Timur 103 Kab. Katingan 104 Kab. Seruyan 105 Kab. Lamandau 106 Kab. Gunung Mas (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 28,926,000 1,407,000 - - - 1,895,000 - 78,000 - - 605,000 30,000 - - - 470,573,000 14,105,000 3,167,000 - - 141,278,000 - - - - 957,233,000 - - - - 1,066,272,000 - - - - 1,368,561,000 - - - - 7,873,600,000 - - - - 53,000 - - - - 715,198,000 - - - - 2,313,279,000 - - - - 17,393,465,000 - - - - 130,193,000 - - - - 5,753,233,000 46,256,000 153,099,000 - - 6,436,427,000 - - - - 1,268,304,000 48,565,000 673,000 - - 2,260,150,000 63,367,000 - - - 488 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 89 Kab. Tulungagung 90 Kota Blitar 91 Kota Probolinggo 92 Kab. Landak 93 Kab. Kapuas Hulu 94 Kab. Ketapang 95 Kab. Mempawah 96 Kab. Sambas 97 Kab. Sanggau 98 Kab. Melawi 99 Kab. Kubu Raya 100 Provinsi Kalimantan Tengah 101 Kab. Barito Utara 102 Kab. Kotawaringin Timur 103 Kab. Katingan 104 Kab. Seruyan 105 Kab. Lamandau 106 Kab. Gunung Mas (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - - - 1,407,000 30,333,000 - - - 78,000 1,973,000 - - - 30,000 635,000 - 3,636,000 - 20,908,000 491,481,000 - 4,905,000 - 4,905,000 146,183,000 - - - - 957,233,000 - - - - 1,066,272,000 - - - - 1,368,561,000 - - - - 7,873,600,000 - 1,000 - 1,000 54,000 - - - - 715,198,000 - - - - 2,313,279,000 - - - - 17,393,465,000 - - - - 130,193,000 - 1,903,000 - 201,258,000 5,954,491,000 - - - - 6,436,427,000 - - - 49,238,000 1,317,542,000 - 18,407,000 - 81,774,000 2,341,924,000 - 489 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 107 Kab. Murung Raya - - - - 24,032,900,000 108 Kab. Barito Timur - - - - 2,216,063,000 109 Provinsi Kalimantan Selatan 2,396,014,000 1,375,015,000 - - 4,216,978,000 110 Kab. Banjar - 1,364,238,000 - - 10,592,862,000 111 Kab. Hulu Sungai Selatan - - - - 6,925,685,000 112 Kab. Kotabaru 7,349,471,000 1,152,764,000 - - 1,717,773,000 113 Kab. Tanah Laut - - - - 23,723,959,000 114 Kab. Tapin 1,427,853,000 - - - - 115 Kota Banjarbaru - - - - 172,850,000 116 Kab. Balangan - - - - 18,732,783,000 117 Kab. Tanah Bumbu 1,863,480,000 421,026,000 - - - 118 Kab. Berau 2,527,851,000 1,476,987,000 - - - 119 Kab. Paser 2,226,000,000 278,667,000 - - - 120 Kota Samarinda - - - - 19,728,340,000 121 Kab. Penajam Paser Utara - 484,424,000 - - 203,303,000 122 Provinsi Sulawesi Utara 41,008,000 - - 143,944,000 - 123 Kab. Bolaang Mongondow 279,732,000 - - - - 124 Kab. Minahasa 16,273,000 - - - - - 490 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 107 Kab. Murung Raya 108 Kab. Barito Timur 109 Provinsi Kalimantan Selatan 110 Kab. Banjar 111 Kab. Hulu Sungai Selatan 112 Kab. Kotabaru 113 Kab. Tanah Laut 114 Kab. Tapin 115 Kota Banjarbaru 116 Kab. Balangan 117 Kab. Tanah Bumbu 118 Kab. Berau 119 Kab. Paser 120 Kota Samarinda 121 Kab. Penajam Paser Utara 122 Provinsi Sulawesi Utara 123 Kab. Bolaang Mongondow 124 Kab. Minahasa (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 24,032,900,000 - - - - 2,216,063,000 - - - - 7,988,007,000 106,498,000 53,474,000 - - 11,957,100,000 - 53,053,000 - - 6,925,685,000 - - - - 10,220,008,000 326,654,000 44,830,000 - - 23,723,959,000 - - - - 1,427,853,000 63,465,000 - - - 172,850,000 - - - - 18,732,783,000 - - - - 2,284,506,000 82,828,000 16,374,000 - - 4,004,838,000 122,893,000 61,557,000 - - 2,504,667,000 108,220,000 11,612,000 - - 19,728,340,000 - - - - 687,727,000 - 20,190,000 - - 184,952,000 2,278,000 - - - 279,732,000 11,656,000 - - - 16,273,000 679,000 - - - 491 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 107 Kab. Murung Raya 108 Kab. Barito Timur 109 Provinsi Kalimantan Selatan 110 Kab. Banjar 111 Kab. Hulu Sungai Selatan 112 Kab. Kotabaru 113 Kab. Tanah Laut 114 Kab. Tapin 115 Kota Banjarbaru 116 Kab. Balangan 117 Kab. Tanah Bumbu 118 Kab. Berau 119 Kab. Paser 120 Kota Samarinda 121 Kab. Penajam Paser Utara 122 Provinsi Sulawesi Utara 123 Kab. Bolaang Mongondow 124 Kab. Minahasa (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - - - - 24,032,900,000 - - - - 2,216,063,000 - 141,032,000 - 301,004,000 8,289,011,000 - 353,152,000 - 406,205,000 12,363,305,000 - 231,044,000 - 231,044,000 7,156,729,000 - 57,443,000 - 428,927,000 10,648,935,000 - - - - 23,723,959,000 - - - 63,465,000 1,491,318,000 - 5,762,000 - 5,762,000 178,612,000 - 624,571,000 - 624,571,000 19,357,354,000 - - - 99,202,000 2,383,708,000 - - - 184,450,000 4,189,288,000 - - - 119,832,000 2,624,499,000 - 685,078,000 - 685,078,000 20,413,418,000 - 7,062,000 - 27,252,000 714,979,000 5,997,000 - - 8,275,000 193,227,000 - - - 11,656,000 291,388,000 - - - 679,000 16,952,000 - 492 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 125 Kab. Kepulauan Sangihe - - - - 169,658,000 126 Kota Manado - - - 56,358,000 - 127 Kab. Minahasa Selatan - - - 328,927,000 16,923,000 128 Kota Tomohon - - - 1,574,289,000 - 129 Kab. Minahasa Utara - - - 38,938,000 - 130 Kab. Minahasa Tenggara - - - 10,246,000 279,521,000 131 Kab. Buol 120,494,000 - - - - 132 Kab. Tojo Una Una - 143,699,000 - - - 133 Kab. Bantaeng - - - - 5,122,000 134 Kab. Bone 230,725,000 - - - - 135 Kab. Bulukumba 154,220,000 - - - - 136 Kab. Enrekang 27,219,000 - - - - 137 Kab. Luwu Utara 29,927,000 - - - - 138 Kab. Tana Toraja 15,247,000 - - - - 139 Kab. Wajo 99,466,000 - - - - 140 Kab. Muna - 7,064,000 - - 520,000 141 Kab. Buton Tengah - - - - 1,486,278,000 142 Kab. Jembrana 1,153,583,000 - - - - - 493 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 125 Kab. Kepulauan Sangihe 126 Kota Manado 127 Kab. Minahasa Selatan 128 Kota Tomohon 129 Kab. Minahasa Utara 130 Kab. Minahasa Tenggara 131 Kab. Buol 132 Kab. Tojo Una Una 133 Kab. Bantaeng 134 Kab. Bone 135 Kab. Bulukumba 136 Kab. Enrekang 137 Kab. Luwu Utara 138 Kab. Tana Toraja 139 Kab. Wajo 140 Kab. Muna 141 Kab. Buton Tengah 142 Kab. Jembrana (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 169,658,000 - - - - 56,358,000 - - - - 345,850,000 - - - - 1,574,289,000 - - - - 38,938,000 - - - - 289,767,000 - - - - 120,494,000 - - - - 143,699,000 - 5,589,000 - - 5,122,000 - - - - 230,725,000 11,539,000 - - - 154,220,000 7,712,000 - - - 27,219,000 1,361,000 - - - 29,927,000 1,497,000 - - - 15,247,000 - - - - 99,466,000 4,974,000 - - - 7,584,000 - 309,000 - - 1,486,278,000 - - - - 1,153,583,000 - - - - 494 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 125 Kab. Kepulauan Sangihe 126 Kota Manado 127 Kab. Minahasa Selatan 128 Kota Tomohon 129 Kab. Minahasa Utara 130 Kab. Minahasa Tenggara 131 Kab. Buol 132 Kab. Tojo Una Una 133 Kab. Bantaeng 134 Kab. Bone 135 Kab. Bulukumba 136 Kab. Enrekang 137 Kab. Luwu Utara 138 Kab. Tana Toraja 139 Kab. Wajo 140 Kab. Muna 141 Kab. Buton Tengah 142 Kab. Jembrana (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - 5,306,000 - 5,306,000 174,964,000 1,761,000 - - 1,761,000 58,119,000 10,278,000 530,000 - 10,808,000 356,658,000 49,198,000 - - 49,198,000 1,623,487,000 1,216,000 - - 1,216,000 40,154,000 320,000 8,736,000 - 9,056,000 298,823,000 - - - - 120,494,000 - - - 5,589,000 149,288,000 - 191,000 - 191,000 5,313,000 - - - 11,539,000 242,264,000 - - - 7,712,000 161,932,000 - - - 1,361,000 28,580,000 - - - 1,497,000 31,424,000 - - - - 15,247,000 - - - 4,974,000 104,440,000 - 19,000 - 328,000 7,912,000 - - - - 1,486,278,000 - - - - 1,153,583,000 - 495 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 143 Kab. Bima - - - - 39,247,000 144 Kab. Dompu - - - - 129,936,000 145 Kab. Lombok Barat - - - - 103,819,000 146 Kab. Lombok Tengah - 10,702,000 - - 262,000 147 Kab. Lombok Timur 1,241,000 15,566,000 - - 6,451,000 148 Kab. Sumbawa 211,789,000 11,001,000 - - - 149 Kab. Sumbawa Barat - - - - 4,177,120,000 150 Kab. Lombok Utara - 2,316,000 - - 303,000 151 Kab. Ende - - - 108,395,000 - 152 Kab. Kupang - 16,595,000 - - - 153 Kab. Manggarai - - - 190,839,000 72,000,000 154 Kab. Sumba Timur 172,415,000 - - - - 155 Kab. Timor Tengah Utara - - - - 4,847,000 156 Kab. Malaka 13,112,000 - - - 5,099,000 157 Provinsi Maluku - - - - 502,111,000 158 Kab. Kepulauan Tanimbar - 142,094,000 - - - 159 Kab. Buru - 83,936,000 - - - 160 Kab. Seram Bagian Barat 1,221,000 - - - - - 496 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 143 Kab. Bima 144 Kab. Dompu 145 Kab. Lombok Barat 146 Kab. Lombok Tengah 147 Kab. Lombok Timur 148 Kab. Sumbawa 149 Kab. Sumbawa Barat 150 Kab. Lombok Utara 151 Kab. Ende 152 Kab. Kupang 153 Kab. Manggarai 154 Kab. Sumba Timur 155 Kab. Timor Tengah Utara 156 Kab. Malaka 157 Provinsi Maluku 158 Kab. Kepulauan Tanimbar 159 Kab. Buru 160 Kab. Seram Bagian Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 39,247,000 - - - - 129,936,000 - - - - 103,819,000 - - - - 10,964,000 - 447,000 - - 23,258,000 60,000 649,000 - - 222,790,000 10,295,000 458,000 - - 4,177,120,000 - - - - 2,619,000 - 96,000 - - 108,395,000 - - - - 16,595,000 - - - - 262,839,000 - - - - 172,415,000 - - - - 4,847,000 - - - - 18,211,000 - - - - 502,111,000 - - - - 142,094,000 - - - - 83,936,000 - - - - 1,221,000 51,000 - - - 497 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 143 Kab. Bima 144 Kab. Dompu 145 Kab. Lombok Barat 146 Kab. Lombok Tengah 147 Kab. Lombok Timur 148 Kab. Sumbawa 149 Kab. Sumbawa Barat 150 Kab. Lombok Utara 151 Kab. Ende 152 Kab. Kupang 153 Kab. Manggarai 154 Kab. Sumba Timur 155 Kab. Timor Tengah Utara 156 Kab. Malaka 157 Provinsi Maluku 158 Kab. Kepulauan Tanimbar 159 Kab. Buru 160 Kab. Seram Bagian Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - 1,362,000 - 1,362,000 40,609,000 - 4,511,000 - 4,511,000 134,447,000 - 3,606,000 - 3,606,000 107,425,000 - 9,000 - 456,000 11,420,000 - 223,000 - 932,000 24,190,000 - - - 10,753,000 233,543,000 - - - - 4,177,120,000 - 10,000 - 106,000 2,725,000 - - - - 108,395,000 - - - - 16,595,000 - - - - 262,839,000 - - - - 172,415,000 - - - - 4,847,000 - - - - 18,211,000 - - - - 502,111,000 - - - - 142,094,000 - - - - 83,936,000 - - - 51,000 1,272,000 - 498 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 161 Kab. Maluku Barat Daya - - - - 2,194,344,000 162 Provinsi Papua 1,725,773,000 - - - - 163 Kab. Merauke 999,336,000 30,256,000 - - - 164 Kab. Mimika 4,447,578,000 - - - - 165 Kab. Nabire 166,687,000 - - - - 166 Kab. Keerom 751,979,000 - - - - 167 Kab. Halmahera Selatan 102,388,000 673,020,000 - - - 168 Kab. Pulau Taliabu - - - - 445,856,000 169 Kab. Bangka - 155,869,000 - - - 170 Kab. Bangka Tengah 320,356,000 - - - - 171 Kab. Bangka Barat - - - - 7,185,752,000 172 Provinsi Gorontalo 384,314,000 - - - - 173 Kab. Boalemo 222,227,000 - - - - 174 Kab. Pohuwato 538,746,000 - - - - 175 Kab. Gorontalo Utara 42,524,000 - - - - 176 Kab. Karimun 109,530,000 - - - 8,378,172,000 177 Kab. Lingga - - - - 215,110,000 178 Kab. Manokwari - - - - 168,699,000 - 499 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Maluku Barat Daya 162 Provinsi Papua 163 Kab. Merauke 164 Kab. Mimika 165 Kab. Nabire 166 Kab. Keerom 167 Kab. Halmahera Selatan 168 Kab. Pulau Taliabu 169 Kab. Bangka 170 Kab. Bangka Tengah 171 Kab. Bangka Barat 172 Provinsi Gorontalo 173 Kab. Boalemo 174 Kab. Pohuwato 175 Kab. Gorontalo Utara 176 Kab. Karimun 177 Kab. Lingga 178 Kab. Manokwari (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 2,194,344,000 - - - - 1,725,773,000 95,882,000 - - - 1,029,592,000 - - - - 4,447,578,000 185,317,000 - - - 166,687,000 - - - - 751,979,000 31,334,000 - - - 775,408,000 5,120,000 29,446,000 - - 445,856,000 - - - - 155,869,000 - - - - 320,356,000 - - - - 7,185,752,000 - - - - 384,314,000 - - - - 222,227,000 - - - - 538,746,000 22,448,000 - - - 42,524,000 - - - - 8,487,702,000 4,868,000 - - - 215,110,000 - - - - 168,699,000 - - - - 500 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Maluku Barat Daya 162 Provinsi Papua 163 Kab. Merauke 164 Kab. Mimika 165 Kab. Nabire 166 Kab. Keerom 167 Kab. Halmahera Selatan 168 Kab. Pulau Taliabu 169 Kab. Bangka 170 Kab. Bangka Tengah 171 Kab. Bangka Barat 172 Provinsi Gorontalo 173 Kab. Boalemo 174 Kab. Pohuwato 175 Kab. Gorontalo Utara 176 Kab. Karimun 177 Kab. Lingga 178 Kab. Manokwari (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - - - - 2,194,344,000 - - - 95,882,000 1,821,655,000 - - - - 1,029,592,000 - - - 185,317,000 4,632,895,000 - - - - 166,687,000 - - - 31,334,000 783,313,000 - - - 34,566,000 809,974,000 - 16,746,000 - 16,746,000 462,602,000 - - - - 155,869,000 - - - - 320,356,000 - - - - 7,185,752,000 - - - - 384,314,000 - - - - 222,227,000 - - - 22,448,000 561,194,000 - - - - 42,524,000 - 279,310,000 - 284,178,000 8,771,880,000 - 7,174,000 - 7,174,000 222,284,000 - 6,330,000 - 6,330,000 175,029,000 - 501 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN SEKTOR SE PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH 179 Kab. Sorong - 280,743,000 - - - 180 Kab. Sorong Selatan 77,239,000 5,745,000 - - - 181 Kab. Teluk Wondama - 379,200,000 - - - 182 Kab. Kaimana 8,647,000 - - - - 183 Kab. Tambrauw 3,287,000 - - - - 184 Kab. Mamuju 59,669,000 - - - - 185 Kab. Pasangkayu 347,950,000 - - - - 186 Provinsi Kalimantan Utara 2,089,359,000 1,328,651,000 - - 16,841,736,000 187 Kab. Bulungan 2,123,716,000 - - - 15,360,108,000 188 Kab. Malinau - - - - 15,799,843,000 189 Kab. Nunukan 4,279,280,000 366,179,000 - - - 190 Kab. Tana Tidung - - - - 16,975,164,000 83,707,839,000 37,897,993,000 146,891,352,000 15,850,344,000 327,632,904,000 JUMLAH NASIONAL - 502 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 179 Kab. Sorong 180 Kab. Sorong Selatan 181 Kab. Teluk Wondama 182 Kab. Kaimana 183 Kab. Tambrauw 184 Kab. Mamuju 185 Kab. Pasangkayu 186 Provinsi Kalimantan Utara 187 Kab. Bulungan 188 Kab. Malinau 189 Kab. Nunukan 190 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 280,743,000 - 12,087,000 - - 82,984,000 3,863,000 248,000 - - 379,200,000 - 16,330,000 - - 8,647,000 432,000 - - - 3,287,000 164,000 - - - 59,669,000 - - - - 347,950,000 - - - - 20,259,746,000 58,040,000 36,912,000 - - 17,483,824,000 103,242,000 - - - 15,799,843,000 - - - - 4,645,459,000 208,029,000 15,261,000 - - 16,975,164,000 - - - 359,040,000 612,339,472,000 2,788,816,000 1,211,301,000 4,290,531,000 - 503 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 179 Kab. Sorong 180 Kab. Sorong Selatan 181 Kab. Teluk Wondama 182 Kab. Kaimana 183 Kab. Tambrauw 184 Kab. Mamuju 185 Kab. Pasangkayu 186 Provinsi Kalimantan Utara 187 Kab. Bulungan 188 Kab. Malinau 189 Kab. Nunukan 190 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH JUMLAH SEKTOR LAINNYA - - - 12,087,000 292,830,000 - - - 4,111,000 87,095,000 - - - 16,330,000 395,530,000 - - - 432,000 9,079,000 - - - 164,000 3,451,000 - - - - 59,669,000 - - - - 347,950,000 - 467,928,000 - 562,880,000 20,822,626,000 - 533,404,000 - 636,646,000 18,120,470,000 - - - - 15,799,843,000 - - - 223,290,000 4,868,749,000 - - - - 16,975,164,000 238,350,000 4,452,396,000 11,967,000 12,993,361,000 625,332,833,000 - 504 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 1 Kab. Aceh Selatan 275,487,000 - 275,487,000 2 Kab. Aceh Singkil 275,487,000 - 275,487,000 3 Kab. Aceh Tengah 275,487,000 - 275,487,000 4 Kab. Aceh Tenggara 275,487,000 - 275,487,000 5 Kab. Aceh Utara 122,282,000 - 122,282,000 6 Kab. Bireuen 275,487,000 - 275,487,000 7 Kab. Pidie 275,487,000 - 275,487,000 8 Kab. Simeulue 275,487,000 - 275,487,000 9 Kota Sabang 275,487,000 - 275,487,000 10 Kota Langsa 275,487,000 - 275,487,000 11 Kota Lhokseumawe 275,487,000 - 275,487,000 12 Kab. Gayo Lues 275,487,000 - 275,487,000 13 Kab. Aceh Barat Daya 275,487,000 - 275,487,000 14 Kab. Aceh Jaya 275,487,000 - 275,487,000 15 Kab. Aceh Tamiang 1,855,205,000 - 1,855,205,000 16 Kab. Bener Meriah 275,487,000 - 275,487,000 17 Kab. Pidie Jaya 275,487,000 - 275,487,000 18 Kota Subulussalam 275,487,000 - 275,487,000 19 Kab. Langkat 28,224,000 - 28,224,000 20 Kab. Samosir 7,551,000 253,000 7,804,000 21 Provinsi Riau 111,783,866,000 - 111,783,866,000 22 Kab. Bengkalis 92,109,034,000 - 92,109,034,000 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI - 505 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Kab. Aceh Selatan 2 Kab. Aceh Singkil 3 Kab. Aceh Tengah 4 Kab. Aceh Tenggara 5 Kab. Aceh Utara 6 Kab. Bireuen 7 Kab. Pidie 8 Kab. Simeulue 9 Kota Sabang 10 Kota Langsa 11 Kota Lhokseumawe 12 Kab. Gayo Lues 13 Kab. Aceh Barat Daya 14 Kab. Aceh Jaya 15 Kab. Aceh Tamiang 16 Kab. Bener Meriah 17 Kab. Pidie Jaya 18 Kota Subulussalam 19 Kab. Langkat 20 Kab. Samosir 21 Provinsi Riau 22 Kab. Bengkalis NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 122,282,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 1,855,205,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 275,487,000 - - - 28,224,000 - - - 7,804,000 - - - 111,783,866,000 - - - 92,109,034,000 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - 506 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 23 Kab. Indragiri Hilir 9,951,745,000 - 9,951,745,000 24 Kab. Indragiri Hulu 28,340,438,000 - 28,340,438,000 25 Kab. Kuantan Singingi 9,279,102,000 - 9,279,102,000 26 Kab. Rokan Hulu 7,854,824,000 - 7,854,824,000 27 Kab. Siak 38,850,478,000 - 38,850,478,000 28 Kota Dumai 24,056,404,000 - 24,056,404,000 29 Kota Pekanbaru 8,095,402,000 - 8,095,402,000 30 Kab. Kepulauan Meranti 20,648,295,000 - 20,648,295,000 31 Kab. Batanghari - - - 32 Kab. Bungo 2,871,525,000 95,706,000 2,967,231,000 33 Kab. Kerinci 202,999,000 - 202,999,000 34 Kab. Merangin 2,260,339,000 - 2,260,339,000 35 Kab. Muaro Jambi 1,055,631,000 - 1,055,631,000 36 Kab. Sarolangun 6,086,437,000 202,870,000 6,289,307,000 37 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,451,153,000 - 1,451,153,000 38 Kota Jambi 3,439,688,000 - 3,439,688,000 39 Kota Sungai Penuh 686,010,000 - 686,010,000 40 Provinsi Sumatera Selatan 63,352,533,000 2,111,694,000 65,464,227,000 41 Kab. Musi Banyuasin 90,145,835,000 3,004,781,000 93,150,616,000 42 Kab. Ogan Komering Ilir 4,512,478,000 - 4,512,478,000 43 Kab. Ogan Komering Ulu 10,715,816,000 357,180,000 11,072,996,000 44 Kota Palembang 4,923,408,000 - 4,923,408,000 - 507 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 23 Kab. Indragiri Hilir 24 Kab. Indragiri Hulu 25 Kab. Kuantan Singingi 26 Kab. Rokan Hulu 27 Kab. Siak 28 Kota Dumai 29 Kota Pekanbaru 30 Kab. Kepulauan Meranti 31 Kab. Batanghari 32 Kab. Bungo 33 Kab. Kerinci 34 Kab. Merangin 35 Kab. Muaro Jambi 36 Kab. Sarolangun 37 Kab. Tanjung Jabung Timur 38 Kota Jambi 39 Kota Sungai Penuh 40 Provinsi Sumatera Selatan 41 Kab. Musi Banyuasin 42 Kab. Ogan Komering Ilir 43 Kab. Ogan Komering Ulu 44 Kota Palembang (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 9,951,745,000 - - - 28,340,438,000 - - - 9,279,102,000 - - - 7,854,824,000 - - - 38,850,478,000 - - - 24,056,404,000 - - - 8,095,402,000 - - - 20,648,295,000 1,350,494,000 22,332,000 1,372,826,000 1,372,826,000 10,699,154,000 - 10,699,154,000 13,666,385,000 - - - 202,999,000 - - - 2,260,339,000 - - - 1,055,631,000 97,632,000 - 97,632,000 6,386,939,000 - - - 1,451,153,000 - - - 3,439,688,000 - - - 686,010,000 - - - 65,464,227,000 - - - 93,150,616,000 - - - 4,512,478,000 - - - 11,072,996,000 - - - 4,923,408,000 - 508 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 45 Kota Prabumulih 4,539,810,000 - 4,539,810,000 46 Kota Pagar Alam 7,919,066,000 263,961,000 8,183,027,000 47 Kota Lubuk Linggau 7,919,066,000 263,961,000 8,183,027,000 48 Kab. Banyuasin 8,536,344,000 284,535,000 8,820,879,000 49 Kab. Ogan Ilir 8,974,912,000 299,156,000 9,274,068,000 50 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 7,919,066,000 263,961,000 8,183,027,000 51 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7,919,066,000 263,961,000 8,183,027,000 52 Kab. Empat Lawang 7,919,066,000 263,961,000 8,183,027,000 53 Kab. Lampung Barat 534,096,000 - 534,096,000 54 Kab. Lampung Tengah 579,888,000 19,305,000 599,193,000 55 Kab. Lampung Utara 579,888,000 19,305,000 599,193,000 56 Kab. Tanggamus 579,888,000 19,305,000 599,193,000 57 Kab. Tulang Bawang 579,888,000 19,305,000 599,193,000 58 Kota Metro 579,888,000 19,305,000 599,193,000 59 Kab. Pesawaran 579,888,000 19,305,000 599,193,000 60 Kab. Pringsewu 253,619,000 - 253,619,000 61 Kab. Mesuji 579,888,000 19,305,000 599,193,000 62 Kab. Tulang Bawang Barat 568,547,000 - 568,547,000 63 Kab. Pesisir Barat 579,888,000 19,305,000 599,193,000 64 Kab. Bogor 2,214,315,000 73,299,000 2,287,614,000 65 Kab. Garut 1,825,050,000 - 1,825,050,000 66 Kab. Indramayu 6,623,116,000 - 6,623,116,000 - 509 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 45 Kota Prabumulih 46 Kota Pagar Alam 47 Kota Lubuk Linggau 48 Kab. Banyuasin 49 Kab. Ogan Ilir 50 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 51 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 52 Kab. Empat Lawang 53 Kab. Lampung Barat 54 Kab. Lampung Tengah 55 Kab. Lampung Utara 56 Kab. Tanggamus 57 Kab. Tulang Bawang 58 Kota Metro 59 Kab. Pesawaran 60 Kab. Pringsewu 61 Kab. Mesuji 62 Kab. Tulang Bawang Barat 63 Kab. Pesisir Barat 64 Kab. Bogor 65 Kab. Garut 66 Kab. Indramayu (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 4,539,810,000 - - - 8,183,027,000 - - - 8,183,027,000 - - - 8,820,879,000 - - - 9,274,068,000 - - - 8,183,027,000 - - - 8,183,027,000 - - - 8,183,027,000 - - - 534,096,000 - - - 599,193,000 - - - 599,193,000 - - - 599,193,000 - - - 599,193,000 - - - 599,193,000 - - - 599,193,000 - - - 253,619,000 - - - 599,193,000 - - - 568,547,000 - - - 599,193,000 - - - 2,287,614,000 - - - 1,825,050,000 - - - 6,623,116,000 - 510 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 67 Kab. Blora 212,387,000 - 212,387,000 68 Kab. Kudus 24,263,000 - 24,263,000 69 Kab. Bangkalan 927,568,000 - 927,568,000 70 Kab. Banyuwangi 10,755,582,000 - 10,755,582,000 71 Kab. Blitar 3,158,232,000 - 3,158,232,000 72 Kab. Bondowoso 3,051,607,000 - 3,051,607,000 73 Kab. Jember 10,908,833,000 - 10,908,833,000 74 Kab. Kediri 6,989,654,000 - 6,989,654,000 75 Kab. Lamongan 2,509,948,000 - 2,509,948,000 76 Kab. Lumajang 5,239,767,000 - 5,239,767,000 77 Kab. Magetan 3,547,317,000 - 3,547,317,000 78 Kab. Malang 4,872,313,000 - 4,872,313,000 79 Kab. Pacitan 836,609,000 - 836,609,000 80 Kab. Pamekasan 2,613,723,000 - 2,613,723,000 81 Kab. Pasuruan 2,016,313,000 - 2,016,313,000 82 Kab. Ponorogo 4,030,369,000 - 4,030,369,000 83 Kab. Probolinggo 2,599,841,000 - 2,599,841,000 84 Kab. Sampang 4,476,721,000 - 4,476,721,000 85 Kab. Sidoarjo 3,730,422,000 - 3,730,422,000 86 Kab. Situbondo 3,650,562,000 - 3,650,562,000 87 Kab. Sumenep 2,058,155,000 66,226,000 2,124,381,000 88 Kab. Trenggalek 2,038,418,000 - 2,038,418,000 - 511 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 67 Kab. Blora 68 Kab. Kudus 69 Kab. Bangkalan 70 Kab. Banyuwangi 71 Kab. Blitar 72 Kab. Bondowoso 73 Kab. Jember 74 Kab. Kediri 75 Kab. Lamongan 76 Kab. Lumajang 77 Kab. Magetan 78 Kab. Malang 79 Kab. Pacitan 80 Kab. Pamekasan 81 Kab. Pasuruan 82 Kab. Ponorogo 83 Kab. Probolinggo 84 Kab. Sampang 85 Kab. Sidoarjo 86 Kab. Situbondo 87 Kab. Sumenep 88 Kab. Trenggalek (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 212,387,000 - - - 24,263,000 - - - 927,568,000 - - - 10,755,582,000 - - - 3,158,232,000 - - - 3,051,607,000 - - - 10,908,833,000 - - - 6,989,654,000 - - - 2,509,948,000 - - - 5,239,767,000 - - - 3,547,317,000 - - - 4,872,313,000 - - - 836,609,000 - - - 2,613,723,000 - - - 2,016,313,000 - - - 4,030,369,000 - - - 2,599,841,000 - - - 4,476,721,000 - - - 3,730,422,000 - - - 3,650,562,000 709,491,000 - 709,491,000 2,833,872,000 - - - 2,038,418,000 - 512 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 89 Kab. Tuban 6,713,146,000 - 6,713,146,000 90 Kab. Tulungagung 449,479,000 - 449,479,000 91 Kota Blitar 4,207,265,000 - 4,207,265,000 92 Kota Kediri 10,544,169,000 - 10,544,169,000 93 Kota Madiun 2,772,442,000 - 2,772,442,000 94 Kota Mojokerto 3,677,438,000 - 3,677,438,000 95 Kota Pasuruan 4,781,423,000 - 4,781,423,000 96 Kota Probolinggo 2,623,796,000 - 2,623,796,000 97 Kota Batu 2,790,534,000 - 2,790,534,000 98 Provinsi Kalimantan Selatan 1,215,079,000 40,501,000 1,255,580,000 99 Kab. Banjar 202,514,000 6,751,000 209,265,000 100 Kab. Hulu Sungai Selatan 202,514,000 6,751,000 209,265,000 101 Kab. Hulu Sungai Tengah 202,514,000 6,751,000 209,265,000 102 Kab. Hulu Sungai Utara 202,514,000 6,751,000 209,265,000 103 Kab. Kotabaru 202,514,000 6,751,000 209,265,000 104 Kab. Tabalong 2,430,160,000 81,005,000 2,511,165,000 105 Kab. Tapin 202,514,000 6,751,000 209,265,000 106 Kota Banjarbaru 202,514,000 6,751,000 209,265,000 107 Kota Banjarmasin 202,514,000 6,751,000 209,265,000 108 Kab. Balangan 202,514,000 6,751,000 209,265,000 109 Kab. Tanah Bumbu 202,514,000 6,751,000 209,265,000 110 Kab. Berau 3,757,136,000 123,876,000 3,881,012,000 - 513 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 89 Kab. Tuban 90 Kab. Tulungagung 91 Kota Blitar 92 Kota Kediri 93 Kota Madiun 94 Kota Mojokerto 95 Kota Pasuruan 96 Kota Probolinggo 97 Kota Batu 98 Provinsi Kalimantan Selatan 99 Kab. Banjar 100 Kab. Hulu Sungai Selatan 101 Kab. Hulu Sungai Tengah 102 Kab. Hulu Sungai Utara 103 Kab. Kotabaru 104 Kab. Tabalong 105 Kab. Tapin 106 Kota Banjarbaru 107 Kota Banjarmasin 108 Kab. Balangan 109 Kab. Tanah Bumbu 110 Kab. Berau (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 6,713,146,000 - - - 449,479,000 - - - 4,207,265,000 - - - 10,544,169,000 - - - 2,772,442,000 - - - 3,677,438,000 - - - 4,781,423,000 - - - 2,623,796,000 - - - 2,790,534,000 - - - 1,255,580,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 2,511,165,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 - - - 209,265,000 20,471,592,000 338,853,000 20,810,445,000 24,691,457,000 - 514 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 111 Kab. Paser 2,579,380,000 - 2,579,380,000 112 Kota Samarinda 4,090,919,000 135,001,000 4,225,920,000 113 Kab. Penajam Paser Utara - - - 114 Kab. Toli Toli 1,435,163,000 - 1,435,163,000 115 Kab. Parigi Moutong 1,831,490,000 - 1,831,490,000 116 Kab. Tojo Una Una 1,926,743,000 64,222,000 1,990,965,000 117 Kab. Sigi 1,448,007,000 - 1,448,007,000 118 Kab. Karimun 992,278,000 - 992,278,000 119 Kab. Lingga 3,547,088,000 - 3,547,088,000 120 Kab. Bintan 162,224,000 - 162,224,000 121 Kab. Manokwari 674,902,000 - 674,902,000 122 Kab. Sorong 16,563,166,000 - 16,563,166,000 123 Kab. Sorong Selatan 674,902,000 - 674,902,000 124 Kab. Teluk Wondama 674,902,000 - 674,902,000 125 Kab. Kaimana 674,902,000 - 674,902,000 126 Kab. Maybrat 674,902,000 - 674,902,000 127 Kab. Tambrauw 674,902,000 - 674,902,000 128 Kab. Pegunungan Arfak 674,902,000 - 674,902,000 129 Provinsi Kalimantan Utara 3,807,607,000 126,916,000 3,934,523,000 130 Kab. Bulungan 4,518,737,000 150,621,000 4,669,358,000 131 Kab. Nunukan 2,678,887,000 89,294,000 2,768,181,000 - 515 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 111 Kab. Paser 112 Kota Samarinda 113 Kab. Penajam Paser Utara 114 Kab. Toli Toli 115 Kab. Parigi Moutong 116 Kab. Tojo Una Una 117 Kab. Sigi 118 Kab. Karimun 119 Kab. Lingga 120 Kab. Bintan 121 Kab. Manokwari 122 Kab. Sorong 123 Kab. Sorong Selatan 124 Kab. Teluk Wondama 125 Kab. Kaimana 126 Kab. Maybrat 127 Kab. Tambrauw 128 Kab. Pegunungan Arfak 129 Provinsi Kalimantan Utara 130 Kab. Bulungan 131 Kab. Nunukan (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 2,579,380,000 20,463,803,000 338,722,000 20,802,525,000 25,028,445,000 703,906,000 - 703,906,000 703,906,000 - - - 1,435,163,000 - - - 1,831,490,000 1,232,355,000 - 1,232,355,000 3,223,320,000 - - - 1,448,007,000 - - - 992,278,000 - - - 3,547,088,000 - - - 162,224,000 714,517,000 - 714,517,000 1,389,419,000 6,248,365,000 - 6,248,365,000 22,811,531,000 903,887,000 - 903,887,000 1,578,789,000 11,689,847,000 - 11,689,847,000 12,364,749,000 5,789,046,000 - 5,789,046,000 6,463,948,000 285,584,000 - 285,584,000 960,486,000 801,893,000 - 801,893,000 1,476,795,000 990,156,000 - 990,156,000 1,665,058,000 24,850,000 410,000 25,260,000 3,959,783,000 - - - 4,669,358,000 - - - 2,768,181,000 - 516 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5=3+4 15% 0.50% Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 132 Kota Tarakan 4,225,196,000 140,835,000 4,366,031,000 810,165,747,000 8,989,726,000 819,155,473,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 132 Kota Tarakan JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) 6 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah 125,901,000 2,094,000 127,995,000 4,494,026,000 83,302,473,000 702,411,000 84,004,884,000 903,160,357,000 - 518 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kab. Aceh Selatan - 2,010,537,000 2,010,537,000 2 Kab. Aceh Singkil - 243,964,000 243,964,000 3 Kab. Aceh Tengah 58,084,000 226,193,000 284,277,000 4 Kab. Aceh Tenggara - 826,320,000 826,320,000 5 Kab. Bireuen - 31,341,000 31,341,000 6 Kab. Pidie - 25,927,000 25,927,000 7 Kab. Simeulue - 771,412,000 771,412,000 8 Kota Sabang - 767,833,000 767,833,000 9 Kota Langsa - 1,535,141,000 1,535,141,000 10 Kota Lhokseumawe - 3,761,200,000 3,761,200,000 11 Kab. Gayo Lues - 1,179,069,000 1,179,069,000 12 Kab. Aceh Barat Daya - 382,151,000 382,151,000 13 Kab. Aceh Jaya - 538,684,000 538,684,000 14 Kab. Aceh Tamiang 21,931,000 3,370,941,000 3,392,872,000 15 Kab. Bener Meriah - 781,763,000 781,763,000 16 Kab. Pidie Jaya - 954,841,000 954,841,000 17 Kota Subulussalam 149,132,000 2,012,838,000 2,161,970,000 18 Kab. Lima Puluh Kota 74,381,000 12,615,000 86,996,000 19 Kab. Agam - 395,835,000 395,835,000 20 Kab. Kepulauan Mentawai - 357,200,000 357,200,000 21 Kab. Pasaman 348,000 362,308,000 362,656,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 519 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 22 Kab. Tanah Datar - 322,627,000 322,627,000 23 Kota Padang Panjang - 93,322,000 93,322,000 24 Kota Payakumbuh - 75,397,000 75,397,000 25 Kota Pariaman - 438,639,000 438,639,000 26 Kab. Pasaman Barat - 422,174,000 422,174,000 27 Kab. Batanghari - 9,965,936,000 9,965,936,000 28 Provinsi Sumatera Selatan - 7,295,454,000 7,295,454,000 29 Kab. Musi Banyuasin 10,869,260,000 2,899,318,000 13,768,578,000 30 Kab. Ogan Komering Ulu - 11,380,981,000 11,380,981,000 31 Kota Pagar Alam - 6,837,355,000 6,837,355,000 32 Kota Lubuk Linggau - 410,673,000 410,673,000 33 Kab. Banyuasin - 3,129,199,000 3,129,199,000 34 Kab. Ogan Ilir 288,000 6,320,370,000 6,320,658,000 35 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4,953,000 1,250,819,000 1,255,772,000 36 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 2,658,043,000 2,658,043,000 37 Kab. Empat Lawang - 1,440,838,000 1,440,838,000 38 Kab. Bengkulu Selatan 1,260,000 364,126,000 365,386,000 39 Kab. Bengkulu Utara - 9,600,340,000 9,600,340,000 40 Kab. Rejang Lebong 252,000 462,432,000 462,684,000 41 Kab. Kaur - 1,472,749,000 1,472,749,000 42 Kab. Seluma - 851,844,000 851,844,000 - 520 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 43 Kab. Mukomuko 1,543,000 387,357,000 388,900,000 44 Kab. Lebong - 1,047,480,000 1,047,480,000 45 Kab. Kepahiang 1,595,000 573,547,000 575,142,000 46 Kab. Lampung Tengah 3,389,000 - 3,389,000 47 Kab. Lampung Utara 12,246,000 - 12,246,000 48 Kab. Pesawaran 104,915,000 - 104,915,000 49 Kab. Mesuji 368,330,000 - 368,330,000 50 Kab. Pesisir Barat 4,413,000 - 4,413,000 51 Kab. Landak - 3,746,181,000 3,746,181,000 52 Kab. Kapuas Hulu 1,282,526,000 2,490,636,000 3,773,162,000 53 Kab. Melawi - 2,944,164,000 2,944,164,000 54 Kab. Katingan - 560,778,000 560,778,000 55 Kab. Lamandau - 3,628,642,000 3,628,642,000 56 Kab. Gunung Mas - 155,576,000 155,576,000 57 Provinsi Kalimantan Selatan - 39,928,780,000 39,928,780,000 58 Kab. Banjar - 4,653,119,000 4,653,119,000 59 Kab. Hulu Sungai Selatan - 29,719,272,000 29,719,272,000 60 Kab. Hulu Sungai Tengah - 19,140,972,000 19,140,972,000 61 Kab. Hulu Sungai Utara - 14,147,346,000 14,147,346,000 62 Kab. Kotabaru - 83,851,689,000 83,851,689,000 63 Kab. Tabalong - 110,432,582,000 110,432,582,000 - 521 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 64 Kab. Tapin - 10,512,752,000 10,512,752,000 65 Kota Banjarbaru - 25,043,399,000 25,043,399,000 66 Kota Banjarmasin - 21,407,866,000 21,407,866,000 67 Kab. Balangan - 100,826,913,000 100,826,913,000 68 Kab. Tanah Bumbu - 5,743,151,000 5,743,151,000 69 Kab. Berau - 5,065,590,000 5,065,590,000 70 Kota Samarinda - 6,033,563,000 6,033,563,000 71 Kab. Minahasa 2,742,000 - 2,742,000 72 Kota Tomohon 48,000 - 48,000 73 Kab. Bolaang Mongondow Utara 158,187,000 - 158,187,000 74 Kab. Bantaeng 780,000 125,840,000 126,620,000 75 Kab. Bone - 54,124,000 54,124,000 76 Kab. Bulukumba 5,033,000 210,043,000 215,076,000 77 Kab. Enrekang - 201,243,000 201,243,000 78 Kab. Jeneponto - 236,315,000 236,315,000 79 Kab. Luwu - 161,028,000 161,028,000 80 Kab. Luwu Utara - 188,372,000 188,372,000 81 Kab. Maros - 236,402,000 236,402,000 82 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 47,951,000 61,486,000 109,437,000 83 Kab. Luwu Timur - 2,475,978,000 2,475,978,000 84 Kab. Pinrang 29,611,000 216,156,000 245,767,000 - 522 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 85 Kab. Sinjai 3,476,000 228,966,000 232,442,000 86 Kab. Kepulauan Selayar - 236,315,000 236,315,000 87 Kab. Sidenreng Rappang 1,074,000 207,796,000 208,870,000 88 Kab. Wajo 1,406,000 205,001,000 206,407,000 89 Kota Pare Pare - 172,537,000 172,537,000 90 Kab. Toraja Utara 8,023,000 188,232,000 196,255,000 91 Kab. Muna - 179,077,000 179,077,000 92 Kab. Bombana 1,820,656,000 5,522,614,000 7,343,270,000 93 Kab. Wakatobi - 696,000,000 696,000,000 94 Kab. Buton Utara - 1,190,737,000 1,190,737,000 95 Kab. Konawe Kepulauan - 1,741,483,000 1,741,483,000 96 Kab. Muna Barat - 292,684,000 292,684,000 97 Kab. Buton Selatan 73,224,000 1,038,809,000 1,112,033,000 98 Kab. Bima - 1,200,977,000 1,200,977,000 99 Kab. Dompu - 4,230,133,000 4,230,133,000 100 Kab. Lombok Barat 1,585,191,000 - 1,585,191,000 101 Kab. Lombok Tengah 136,000 1,324,738,000 1,324,874,000 102 Kab. Lombok Timur - 3,955,930,000 3,955,930,000 103 Kab. Sumbawa - 1,520,391,000 1,520,391,000 104 Kota Mataram - 2,666,292,000 2,666,292,000 105 Kota Bima - 3,694,939,000 3,694,939,000 - 523 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 106 Kab. Lombok Utara 70,000 3,014,809,000 3,014,879,000 107 Kab. Maluku Tengah 295,000 - 295,000 108 Kab. Seram Bagian Barat 8,795,000 - 8,795,000 109 Kota Ternate 23,116,000 4,778,220,000 4,801,336,000 110 Kab. Halmahera Barat - 712,532,000 712,532,000 111 Kab. Halmahera Selatan - 6,353,290,000 6,353,290,000 112 Kab. Kepulauan Sula - 28,831,981,000 28,831,981,000 113 Kab. Pulau Morotai - 3,311,735,000 3,311,735,000 114 Kab. Pulau Taliabu - 19,256,614,000 19,256,614,000 115 Provinsi Kalimantan Utara - 43,252,004,000 43,252,004,000 116 Kab. Bulungan - 25,714,714,000 25,714,714,000 117 Kab. Nunukan - 38,157,263,000 38,157,263,000 118 Kota Tarakan - 19,455,979,000 19,455,979,000 16,728,660,000 807,781,883,000 824,510,543,000 JUMLAH NASIONAL - 524 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kab. Samosir 5,473,000 - 5,473,000 2 Kab. Lampung Tengah - 257,958,000 257,958,000 3 Kab. Lampung Utara - 592,474,000 592,474,000 4 Kab. Tanggamus - 5,650,563,000 5,650,563,000 5 Kab. Tulang Bawang - 113,653,000 113,653,000 6 Kota Metro - 168,312,000 168,312,000 7 Kab. Pesawaran - 390,884,000 390,884,000 8 Kab. Mesuji - 286,567,000 286,567,000 9 Kab. Pesisir Barat - 488,895,000 488,895,000 10 Kab. Bogor - 10,716,744,000 10,716,744,000 11 Provinsi Sulawesi Utara 13,626,000 7,043,273,000 7,056,899,000 12 Kab. Bolaang Mongondow 635,000 926,241,000 926,876,000 13 Kab. Minahasa - 2,452,343,000 2,452,343,000 14 Kab. Kepulauan Sangihe 1,945,000 960,677,000 962,622,000 15 Kota Bitung 1,945,000 901,354,000 903,299,000 16 Kota Manado 1,945,000 1,073,090,000 1,075,035,000 17 Kab. Kepulauan Talaud 1,945,000 991,975,000 993,920,000 18 Kab. Minahasa Selatan 35,988,000 1,714,853,000 1,750,841,000 19 Kota Tomohon 1,945,000 3,128,046,000 3,129,991,000 20 Kab. Minahasa Utara 1,945,000 581,638,000 583,583,000 21 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1,945,000 1,003,688,000 1,005,633,000 22 Kota Kotamobagu 361,000 959,116,000 959,477,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 525 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 23 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,945,000 969,537,000 971,482,000 24 Kab. Minahasa Tenggara 1,945,000 937,904,000 939,849,000 25 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,983,000 992,189,000 994,172,000 26 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,945,000 1,021,947,000 1,023,892,000 77,516,000 44,323,921,000 44,401,437,000 JUMLAH NASIONAL - 526 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kab. Samosir - 18,686,000 - 18,686,000 2 Kab. Jeneponto - 55,338,000 - 55,338,000 3 Kab. Maros 2,668,000 46,580,000 - 49,248,000 4 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - 100,340,000 - 100,340,000 5 Kab. Sinjai - 9,373,000 - 9,373,000 6 Kab. Kepulauan Selayar - 1,259,000 - 1,259,000 7 Kab. Maluku Tengah - 209,050,000 - 209,050,000 8 Provinsi Papua 1,296,036,000 5,170,346,000 2,629,111,000 9,095,493,000 9 Kab. Biak Numfor - 212,822,000 - 212,822,000 10 Kab. Jayapura - 90,107,000 - 90,107,000 11 Kab. Jayawijaya - 257,190,000 - 257,190,000 12 Kab. Mimika - 4,611,828,000 - 4,611,828,000 13 Kab. Puncak Jaya - 84,479,000 - 84,479,000 14 Kab. Kepulauan Yapen - 192,258,000 - 192,258,000 15 Kab. Sarmi 3,729,924,000 - - 3,729,924,000 16 Kab. Keerom - 1,322,755,000 - 1,322,755,000 17 Kab. Yahukimo - 56,413,000 - 56,413,000 18 Kab. Pegunungan Bintang - 55,775,000 - 55,775,000 19 Kab. Waropen - 63,610,000 - 63,610,000 20 Kab. Supiori - 96,353,000 - 96,353,000 21 Kab. Mamberamo Raya - 98,597,000 - 98,597,000 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 527 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 22 Kab. Mamberamo Tengah - 132,464,000 - 132,464,000 23 Kab. Lanny Jaya - 46,181,000 - 46,181,000 24 Kab. Halmahera Utara - 103,170,000 - 103,170,000 25 Kab. Pohuwato - 447,156,000 - 447,156,000 5,028,628,000 13,482,130,000 2,629,111,000 21,139,869,000 JUMLAH NASIONAL - 528 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Sumatera Utara - 611,007,000 611,007,000 2 Kab. Paser 857,902,000 - 857,902,000 3 Kab. Konawe Utara 10,380,000 - 10,380,000 4 Kab. Belitung Timur 1,789,000 - 1,789,000 870,071,000 611,007,000 1,481,078,000 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH C. RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kab. Aceh Barat 352,394,000 - 352,394,000 2 Kab. Aceh Besar 189,760,000 - 189,760,000 3 Kab. Aceh Selatan 369,064,000 - 369,064,000 4 Kab. Aceh Tengah 212,351,000 - 212,351,000 5 Kab. Pidie 253,454,000 - 253,454,000 6 Kota Banda Aceh 60,640,000 80,536,000 141,176,000 7 Kota Sabang 194,975,000 1,546,000 196,521,000 8 Kota Langsa 1,073,107,000 44,608,000 1,117,715,000 9 Kota Lhokseumawe 867,056,000 - 867,056,000 10 Kab. Aceh Tamiang 26,128,000 - 26,128,000 11 Kab. Asahan - 342,299,000 342,299,000 12 Kab. Karo 142,390,000 24,206,000 166,596,000 13 Kab. Labuhanbatu 247,813,000 581,000 248,394,000 14 Kota Medan - 96,302,000 96,302,000 15 Kota Pematang Siantar 396,147,000 123,851,000 519,998,000 16 Kota Sibolga 16,828,000 - 16,828,000 17 Kota Padangsidimpuan 146,154,000 - 146,154,000 18 Kab. Labuhanbatu Selatan 16,570,000 - 16,570,000 19 Kab. Lima Puluh Kota 27,270,000 - 27,270,000 20 Kab. Kepulauan Mentawai 20,219,000 - 20,219,000 21 Kab. Padang Pariaman 239,718,000 - 239,718,000 22 Kota Payakumbuh - 207,782,000 207,782,000 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 530 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 23 Kota Pariaman 438,819,000 - 438,819,000 24 Provinsi Jambi 939,243,000 72,205,000 1,011,448,000 25 Kota Sungai Penuh 16,317,000 - 16,317,000 26 Provinsi DKI Jakarta 66,437,386,000 8,924,536,000 75,361,922,000 27 Kab. Bekasi - 7,940,256,000 7,940,256,000 28 Kab. Cilacap 777,215,000 - 777,215,000 29 Kab. Klaten - 25,263,000 25,263,000 30 Kab. Kudus - 24,755,000 24,755,000 31 Kab. Magelang - 125,144,000 125,144,000 32 Kota Pekalongan - 467,567,000 467,567,000 33 Kota Semarang - 1,324,800,000 1,324,800,000 34 Kota Surakarta - 2,862,132,000 2,862,132,000 35 Kota Tegal - 281,738,000 281,738,000 36 Provinsi DI Yogyakarta - 1,125,736,000 1,125,736,000 37 Kota Yogyakarta - 1,402,415,000 1,402,415,000 38 Kab. Jember 771,069,000 - 771,069,000 39 Kota Kediri - 1,471,204,000 1,471,204,000 40 Kota Madiun - 851,422,000 851,422,000 41 Kota Surabaya - 2,469,339,000 2,469,339,000 42 Kab. Kutai Kartanegara 611,807,000 - 611,807,000 43 Kab. Paser 42,544,000 - 42,544,000 44 Kota Bitung 39,243,000 36,293,000 75,536,000 - 531 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 45 Kota Tomohon 5,571,000 - 5,571,000 46 Kab. Maros 337,191,000 - 337,191,000 47 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 275,487,000 - 275,487,000 48 Kab. Luwu Timur 1,811,887,000 67,738,000 1,879,625,000 49 Provinsi Bali 7,356,636,000 - 7,356,636,000 50 Kab. Badung 10,478,966,000 - 10,478,966,000 51 Kab. Bangli 244,419,000 - 244,419,000 52 Kab. Gianyar 1,835,394,000 - 1,835,394,000 53 Kab. Jembrana 879,381,000 - 879,381,000 54 Kab. Karangasem 143,673,000 - 143,673,000 55 Kab. Klungkung 105,874,000 - 105,874,000 56 Kab. Tabanan 392,724,000 - 392,724,000 57 Kota Denpasar - 428,829,000 428,829,000 58 Kab. Flores Timur 14,923,000 - 14,923,000 59 Kab. Malaka - 6,184,000 6,184,000 60 Kab. Kepulauan Tanimbar 154,489,000 - 154,489,000 61 Kab. Seram Bagian Timur 18,295,000 - 18,295,000 62 Kab. Jayawijaya 237,922,000 - 237,922,000 63 Provinsi Maluku Utara - 351,775,000 351,775,000 64 Kota Ternate - 81,369,000 81,369,000 65 Kota Pangkal Pinang - 533,957,000 533,957,000 66 Provinsi Sulawesi Barat 952,860,000 - 952,860,000 - 532 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 67 Kab. Pasangkayu 290,957,000 - 290,957,000 100,462,330,000 31,796,368,000 132,258,698,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 1 Provinsi Aceh - 89,821,000 4,271,686,000 - - 2 Kab. Aceh Barat - - 303,245,000 - - 3 Kab. Aceh Besar - - 435,541,000 - - 4 Kab. Aceh Selatan - - 422,322,000 - - 5 Kab. Aceh Singkil - - 336,916,000 - - 6 Kab. Aceh Tengah - 602,509,000 375,216,000 - - 7 Kab. Aceh Tenggara - - 388,827,000 - - 8 Kab. Aceh Utara - - 1,796,781,000 - - 9 Kab. Bireuen - - 613,143,000 - - 10 Kab. Pidie - - 429,430,000 - 125,372,000 11 Kab. Simeulue - - 335,368,000 - - 12 Kota Banda Aceh - - 230,864,000 - - 13 Kota Sabang - - 226,764,000 - - 14 Kota Langsa - - 252,759,000 - - 15 Kota Lhokseumawe - - 3,282,049,000 - - 16 Kab. Gayo Lues - 100,970,000 448,078,000 - - 17 Kab. Aceh Barat Daya - - 274,845,000 - - 18 Kab. Aceh Jaya - - 359,882,000 - - 19 Kab. Nagan Raya - - 350,391,000 - - NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 534 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Utara 9 Kab. Bireuen 10 Kab. Pidie 11 Kab. Simeulue 12 Kota Banda Aceh 13 Kota Sabang 14 Kota Langsa 15 Kota Lhokseumawe 16 Kab. Gayo Lues 17 Kab. Aceh Barat Daya 18 Kab. Aceh Jaya 19 Kab. Nagan Raya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 - 4,361,507,000 - 4,365,000 177,986,000 - 303,245,000 - - 9,476,000 - 435,541,000 - - 13,610,000 - 422,322,000 - - 13,197,000 - 336,916,000 - - 10,528,000 - 977,725,000 - - - - 388,827,000 - - 12,150,000 - 1,796,781,000 - - 56,149,000 - 613,143,000 - - 19,160,000 - 554,802,000 - - 12,027,000 - 335,368,000 - - 10,480,000 - 230,864,000 - - 7,242,000 - 226,764,000 - - 7,114,000 - 252,759,000 - - 7,928,000 - 3,282,049,000 - - - - 549,048,000 - 3,680,000 14,002,000 - 274,845,000 - - 8,588,000 - 359,882,000 - - 11,246,000 - 350,391,000 - - 10,950,000 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 535 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Utara 9 Kab. Bireuen 10 Kab. Pidie 11 Kab. Simeulue 12 Kota Banda Aceh 13 Kota Sabang 14 Kota Langsa 15 Kota Lhokseumawe 16 Kab. Gayo Lues 17 Kab. Aceh Barat Daya 18 Kab. Aceh Jaya 19 Kab. Nagan Raya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 - - - 182,351,000 4,543,858,000 - - - 9,476,000 312,721,000 - - - 13,610,000 449,151,000 - - - 13,197,000 435,519,000 - - - 10,528,000 347,444,000 - - - - 977,725,000 - - - 12,150,000 400,977,000 - - - 56,149,000 1,852,930,000 - - - 19,160,000 632,303,000 - - - 12,027,000 566,829,000 - - - 10,480,000 345,848,000 - - - 7,242,000 238,106,000 - - - 7,114,000 233,878,000 - - - 7,928,000 260,687,000 - - - - 3,282,049,000 - - - 17,682,000 566,730,000 - - - 8,588,000 283,433,000 - - - 11,246,000 371,128,000 - - - 10,950,000 361,341,000 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 536 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 20 Kab. Aceh Tamiang - - 5,321,101,000 - - 21 Kab. Bener Meriah - - 285,864,000 - - 22 Kab. Pidie Jaya - - 274,310,000 - - 23 Kota Subulussalam - - 244,816,000 - - 24 Provinsi Sumatera Utara - - 6,073,383,000 - - 25 Kab. Asahan - - 525,913,000 - - 26 Kab. Dairi - - 371,940,000 - - 27 Kab. Deli Serdang - - 1,127,736,000 32,747,000 - 28 Kab. Karo - - 362,688,000 486,000 - 29 Kab. Labuhanbatu - 319,520,000 568,273,000 - - 30 Kab. Langkat - - 739,443,000 - - 31 Kab. Mandailing Natal - - 4,505,773,000 863,121,000 42,474,000 32 Kab. Nias - - 210,225,000 - - 33 Kab. Simalungun - - 750,693,000 300,000 - 34 Kab. Tapanuli Selatan - - 452,916,000 167,379,000 - 35 Kab. Tapanuli Tengah - - 420,317,000 - - 36 Kab. Tapanuli Utara - - 410,045,000 - - 37 Kab. Toba - - 306,471,000 - - 38 Kota Binjai - - 570,206,000 - - - 537 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Aceh Tamiang 21 Kab. Bener Meriah 22 Kab. Pidie Jaya 23 Kota Subulussalam 24 Provinsi Sumatera Utara 25 Kab. Asahan 26 Kab. Dairi 27 Kab. Deli Serdang 28 Kab. Karo 29 Kab. Labuhanbatu 30 Kab. Langkat 31 Kab. Mandailing Natal 32 Kab. Nias 33 Kab. Simalungun 34 Kab. Tapanuli Selatan 35 Kab. Tapanuli Tengah 36 Kab. Tapanuli Utara 37 Kab. Toba 38 Kota Binjai (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 5,321,101,000 - - - - 285,864,000 - - 8,933,000 - 274,310,000 - - 8,572,000 - 244,816,000 - - 7,650,000 - 6,073,383,000 - - 50,611,000 - 525,913,000 - - - - 371,940,000 - - 14,722,000 - 1,160,483,000 - - 64,449,000 - 363,174,000 - - 14,407,000 - 887,793,000 - 14,755,000 22,572,000 - 739,443,000 - - - - 5,411,368,000 - - 806,275,000 - 210,225,000 - - 8,321,000 - 750,993,000 - - 29,714,000 - 620,295,000 - 3,116,000 18,172,000 - 420,317,000 - - - - 410,045,000 - - 16,230,000 - 306,471,000 - - 12,130,000 - 570,206,000 - - 22,814,000 - 538 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Aceh Tamiang 21 Kab. Bener Meriah 22 Kab. Pidie Jaya 23 Kota Subulussalam 24 Provinsi Sumatera Utara 25 Kab. Asahan 26 Kab. Dairi 27 Kab. Deli Serdang 28 Kab. Karo 29 Kab. Labuhanbatu 30 Kab. Langkat 31 Kab. Mandailing Natal 32 Kab. Nias 33 Kab. Simalungun 34 Kab. Tapanuli Selatan 35 Kab. Tapanuli Tengah 36 Kab. Tapanuli Utara 37 Kab. Toba 38 Kota Binjai (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - 5,321,101,000 - - - 8,933,000 294,797,000 - - - 8,572,000 282,882,000 - - - 7,650,000 252,466,000 - - - 50,611,000 6,123,994,000 - - - - 525,913,000 - - - 14,722,000 386,662,000 1,296,000 - - 65,745,000 1,226,228,000 - - - 14,407,000 377,581,000 - - - 37,327,000 925,120,000 - - - - 739,443,000 - - - 806,275,000 6,217,643,000 - - - 8,321,000 218,546,000 12,000 - - 29,726,000 780,719,000 179,676,000 328,061,000 - 529,025,000 1,149,320,000 - - - - 420,317,000 - - - 16,230,000 426,275,000 - - - 12,130,000 318,601,000 - - - 22,814,000 593,020,000 - 539 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 39 Kota Medan - - 1,486,397,000 - - 40 Kota Pematang Siantar - - 85,372,000 - - 41 Kota Sibolga - - 186,051,000 270,000 - 42 Kota Tanjung Balai 1,083,837,000 - 202,583,000 - - 43 Kota Tebing Tinggi - - 193,891,000 - - 44 Kota Padangsidimpuan - - 122,894,000 - - 45 Kab. Pakpak Bharat - - 326,751,000 - - 46 Kab. Nias Selatan - - 581,763,000 - - 47 Kab. Humbang Hasundutan - 106,714,000 363,550,000 - - 48 Kab. Serdang Bedagai - - 519,835,000 - - 49 Kab. Samosir - - 262,480,000 - - 50 Kab. Batu Bara 239,116,000 - 330,556,000 - - 51 Kab. Padang Lawas - - 545,110,000 - - 52 Kab. Padang Lawas Utara - - 410,100,000 1,132,517,000 - 53 Kab. Labuhanbatu Selatan - 247,256,000 475,251,000 - - 54 Kab. Labuhanbatu Utara - 43,421,000 443,108,000 - - 55 Kab. Nias Utara - - 276,339,000 - - 56 Kab. Nias Barat - - 219,230,000 - - 57 Kota Gunungsitoli - - 204,462,000 - - - 540 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Kota Medan 40 Kota Pematang Siantar 41 Kota Sibolga 42 Kota Tanjung Balai 43 Kota Tebing Tinggi 44 Kota Padangsidimpuan 45 Kab. Pakpak Bharat 46 Kab. Nias Selatan 47 Kab. Humbang Hasundutan 48 Kab. Serdang Bedagai 49 Kab. Samosir 50 Kab. Batu Bara 51 Kab. Padang Lawas 52 Kab. Padang Lawas Utara 53 Kab. Labuhanbatu Selatan 54 Kab. Labuhanbatu Utara 55 Kab. Nias Utara 56 Kab. Nias Barat 57 Kota Gunungsitoli (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,486,397,000 - - 58,836,000 - 85,372,000 - - - - 186,321,000 - - 7,393,000 - 1,286,420,000 - - - - 193,891,000 - - 7,674,000 - 122,894,000 - - - - 326,751,000 - - 12,933,000 - 581,763,000 - - 23,027,000 - 470,264,000 - 4,928,000 14,390,000 - 519,835,000 - - 20,576,000 - 262,480,000 - - 10,389,000 - 569,672,000 84,232,000 - 13,258,000 - 545,110,000 - - 21,577,000 - 1,542,617,000 - - 16,458,000 - 722,507,000 - 34,775,000 18,871,000 - 486,529,000 - 2,006,000 17,539,000 - 276,339,000 - - 10,938,000 - 219,230,000 - - 8,678,000 - 204,462,000 - - 8,093,000 - 541 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Kota Medan 40 Kota Pematang Siantar 41 Kota Sibolga 42 Kota Tanjung Balai 43 Kota Tebing Tinggi 44 Kota Padangsidimpuan 45 Kab. Pakpak Bharat 46 Kab. Nias Selatan 47 Kab. Humbang Hasundutan 48 Kab. Serdang Bedagai 49 Kab. Samosir 50 Kab. Batu Bara 51 Kab. Padang Lawas 52 Kab. Padang Lawas Utara 53 Kab. Labuhanbatu Selatan 54 Kab. Labuhanbatu Utara 55 Kab. Nias Utara 56 Kab. Nias Barat 57 Kota Gunungsitoli (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 58,836,000 1,545,233,000 - - - - 85,372,000 11,000 - - 7,404,000 193,725,000 - - - - 1,286,420,000 - - - 7,674,000 201,565,000 - - - - 122,894,000 - - - 12,933,000 339,684,000 - - - 23,027,000 604,790,000 - - - 19,318,000 489,582,000 - - - 20,576,000 540,411,000 - - - 10,389,000 272,869,000 - - - 97,490,000 667,162,000 - - - 21,577,000 566,687,000 100,829,000 - - 117,287,000 1,659,904,000 - - - 53,646,000 776,153,000 - - - 19,545,000 506,074,000 - - - 10,938,000 287,277,000 - - - 8,678,000 227,908,000 - - - 8,093,000 212,555,000 - 542 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 58 Provinsi Sumatera Barat - - 1,629,859,000 - - 59 Kab. Lima Puluh Kota - - 315,906,000 - - 60 Kab. Agam - - 429,407,000 - - 61 Kab. Kepulauan Mentawai - - 523,187,000 - - 62 Kab. Padang Pariaman - - 203,225,000 - - 63 Kab. Pasaman - - 399,936,000 - - 64 Kab. Pesisir Selatan - - 611,897,000 - - 65 Kab. Sijunjung - 87,673,000 343,400,000 - 5,936,000 66 Kab. Solok - - 422,494,000 - - 67 Kab. Tanah Datar - - 320,589,000 - - 68 Kota Bukit Tinggi - - 127,758,000 - - 69 Kota Padang Panjang - - 142,306,000 - - 70 Kota Padang - - 503,447,000 - - 71 Kota Payakumbuh - - 146,165,000 - - 72 Kota Sawahlunto - - 160,157,000 - - 73 Kota Solok - - 179,358,000 - - 74 Kab. Pasaman Barat 160,758,000 - 463,353,000 - 1,692,000 75 Kab. Dharmasraya 823,857,000 - 301,686,000 - 10,645,000 76 Kab. Solok Selatan - - 332,082,000 - - - 543 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Provinsi Sumatera Barat 59 Kab. Lima Puluh Kota 60 Kab. Agam 61 Kab. Kepulauan Mentawai 62 Kab. Padang Pariaman 63 Kab. Pasaman 64 Kab. Pesisir Selatan 65 Kab. Sijunjung 66 Kab. Solok 67 Kab. Tanah Datar 68 Kota Bukit Tinggi 69 Kota Padang Panjang 70 Kota Padang 71 Kota Payakumbuh 72 Kota Sawahlunto 73 Kota Solok 74 Kab. Pasaman Barat 75 Kab. Dharmasraya 76 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,629,859,000 - - 90,547,000 - 315,906,000 - - - - 429,407,000 - - 11,928,000 - 523,187,000 - - 14,533,000 - 203,225,000 - - - - 399,936,000 - - 11,109,000 - 611,897,000 - - 16,997,000 - 437,009,000 - 2,435,000 9,539,000 - 422,494,000 - - - - 320,589,000 - - 8,905,000 - 127,758,000 - - 3,548,000 - 142,306,000 - - 3,953,000 - 503,447,000 - - 15,178,000 - 146,165,000 - - 4,074,000 - 160,157,000 - - 4,448,000 - 179,358,000 - - 4,982,000 - 625,803,000 - - - - 1,136,188,000 102,472,000 - 8,496,000 - 332,082,000 - - 9,224,000 - 544 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Provinsi Sumatera Barat 59 Kab. Lima Puluh Kota 60 Kab. Agam 61 Kab. Kepulauan Mentawai 62 Kab. Padang Pariaman 63 Kab. Pasaman 64 Kab. Pesisir Selatan 65 Kab. Sijunjung 66 Kab. Solok 67 Kab. Tanah Datar 68 Kota Bukit Tinggi 69 Kota Padang Panjang 70 Kota Padang 71 Kota Payakumbuh 72 Kota Sawahlunto 73 Kota Solok 74 Kab. Pasaman Barat 75 Kab. Dharmasraya 76 Kab. Solok Selatan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 90,547,000 1,720,406,000 - - - - 315,906,000 - - - 11,928,000 441,335,000 - - - 14,533,000 537,720,000 - - - - 203,225,000 - - - 11,109,000 411,045,000 - - - 16,997,000 628,894,000 - 164,000 - 12,138,000 449,147,000 - - - - 422,494,000 - - - 8,905,000 329,494,000 - - - 3,548,000 131,306,000 - - - 3,953,000 146,259,000 - - - 15,178,000 518,625,000 - - - 4,074,000 150,239,000 - - - 4,448,000 164,605,000 - - - 4,982,000 184,340,000 - - - - 625,803,000 - 4,261,000 - 115,229,000 1,251,417,000 - - - 9,224,000 341,306,000 - 545 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 77 Kab. Indragiri Hilir - - 1,039,352,000 - - 78 Kab. Indragiri Hulu - 27,174,000 3,561,234,000 - - 79 Kab. Kuantan Singingi - - 558,325,000 - 77,802,000 80 Kota Dumai - - 2,171,463,000 - - 81 Kota Pekanbaru - - 1,338,520,000 - - 82 Kab. Kepulauan Meranti 95,947,000 - 142,384,000 - - 83 Kab. Batanghari - - 4,652,090,000 - - 84 Kab. Bungo - 2,716,964,000 8,463,282,000 - - 85 Kab. Kerinci - - 373,902,000 - - 86 Kab. Merangin - - 1,070,102,000 - - 87 Kab. Muaro Jambi - - 5,972,004,000 - - 88 Kab. Sarolangun - - 1,291,007,000 - - 89 Kab. Tanjung Jabung Timur - - 276,292,000 - - 90 Kab. Tebo - - - - - 91 Kota Jambi - - 2,526,367,000 - - 92 Kota Sungai Penuh - - 205,932,000 53,348,000 - 93 Kab. Musi Banyuasin - 215,417,000 - 146,597,000 - 94 Kab. Muara Enim - - 11,910,889,000 - - 95 Kab. Ogan Komering Ilir - - 1,254,727,000 - - - 546 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Indragiri Hilir 78 Kab. Indragiri Hulu 79 Kab. Kuantan Singingi 80 Kota Dumai 81 Kota Pekanbaru 82 Kab. Kepulauan Meranti 83 Kab. Batanghari 84 Kab. Bungo 85 Kab. Kerinci 86 Kab. Merangin 87 Kab. Muaro Jambi 88 Kab. Sarolangun 89 Kab. Tanjung Jabung Timur 90 Kab. Tebo 91 Kota Jambi 92 Kota Sungai Penuh 93 Kab. Musi Banyuasin 94 Kab. Muara Enim 95 Kab. Ogan Komering Ilir (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,039,352,000 - - 34,644,000 - 3,588,408,000 - 1,056,000 118,707,000 - 636,127,000 - - 18,611,000 - 2,171,463,000 - - 72,381,000 - 1,338,520,000 - - 44,617,000 - 238,331,000 4,264,000 - 4,745,000 - 4,652,090,000 - - 156,502,000 - 11,180,246,000 - 92,452,000 386,592,000 - 373,902,000 - - 10,905,000 - 1,070,102,000 - - 31,211,000 - 5,972,004,000 - - 174,183,000 - 1,291,007,000 - - 37,654,000 - 276,292,000 - - 8,058,000 - - 67,925,000 12,951,000 - - 2,526,367,000 - - 85,141,000 - 259,280,000 - - 6,024,000 - 362,014,000 - 8,227,000 - - 11,910,889,000 - - 413,572,000 - 1,254,727,000 - - 43,566,000 - 547 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Indragiri Hilir 78 Kab. Indragiri Hulu 79 Kab. Kuantan Singingi 80 Kota Dumai 81 Kota Pekanbaru 82 Kab. Kepulauan Meranti 83 Kab. Batanghari 84 Kab. Bungo 85 Kab. Kerinci 86 Kab. Merangin 87 Kab. Muaro Jambi 88 Kab. Sarolangun 89 Kab. Tanjung Jabung Timur 90 Kab. Tebo 91 Kota Jambi 92 Kota Sungai Penuh 93 Kab. Musi Banyuasin 94 Kab. Muara Enim 95 Kab. Ogan Komering Ilir (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 34,644,000 1,073,996,000 - - - 119,763,000 3,708,171,000 - 2,593,000 - 21,204,000 657,331,000 - - - 72,381,000 2,243,844,000 - - - 44,617,000 1,383,137,000 - - - 9,009,000 247,340,000 - - - 156,502,000 4,808,592,000 - - - 479,044,000 11,659,290,000 - - - 10,905,000 384,807,000 - - - 31,211,000 1,101,313,000 - - - 174,183,000 6,146,187,000 - - - 37,654,000 1,328,661,000 - - - 8,058,000 284,350,000 - 31,864,000 - 112,740,000 112,740,000 - - - 85,141,000 2,611,508,000 1,551,000 - - 7,575,000 266,855,000 5,090,000 - - 13,317,000 375,331,000 - - - 413,572,000 12,324,461,000 - - - 43,566,000 1,298,293,000 - 548 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 96 Kab. Ogan Komering Ulu 154,618,000 - 1,937,640,000 - - 97 Kota Palembang - - 929,202,000 - - 98 Kota Pagar Alam - - 401,201,000 - - 99 Kota Lubuk Linggau - - 303,297,000 - - 100 Kab. Banyuasin - - 4,101,890,000 - - 101 Kab. Ogan Ilir - - 3,961,310,000 - - 102 Kab. Ogan Komering Ulu Timur - - 583,482,000 - - 103 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - - 607,244,000 - - 104 Kab. Empat Lawang - - 484,195,000 - - 105 Provinsi Bengkulu - 123,619,000 869,970,000 - - 106 Kab. Bengkulu Selatan - - 267,835,000 - - 107 Kab. Bengkulu Utara - 680,806,000 445,937,000 - - 108 Kab. Rejang Lebong - - 320,507,000 - - 109 Kota Bengkulu - - 295,516,000 - - 110 Kab. Kaur - - 374,860,000 - - 111 Kab. Seluma - - 379,745,000 - - 112 Kab. Mukomuko - - 416,350,000 - - 113 Kab. Lebong - - 378,789,000 - - 114 Kab. Kepahiang - - 311,098,000 - - - 549 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Ogan Komering Ulu 97 Kota Palembang 98 Kota Pagar Alam 99 Kota Lubuk Linggau 100 Kab. Banyuasin 101 Kab. Ogan Ilir 102 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 103 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 104 Kab. Empat Lawang 105 Provinsi Bengkulu 106 Kab. Bengkulu Selatan 107 Kab. Bengkulu Utara 108 Kab. Rejang Lebong 109 Kota Bengkulu 110 Kab. Kaur 111 Kab. Seluma 112 Kab. Mukomuko 113 Kab. Lebong 114 Kab. Kepahiang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 2,092,258,000 6,871,000 - 67,278,000 - 929,202,000 - - 32,263,000 - 401,201,000 - - 13,930,000 - 303,297,000 - - 10,530,000 - 4,101,890,000 - - 142,426,000 - 3,961,310,000 - - 137,545,000 - 583,482,000 - - 20,259,000 - 607,244,000 - - 21,084,000 - 484,195,000 - - 16,812,000 - 993,589,000 - 4,120,000 28,999,000 - 267,835,000 - - 8,927,000 - 1,126,743,000 - 27,420,000 14,864,000 - 320,507,000 - - 10,683,000 - 295,516,000 - - 9,850,000 - 374,860,000 - - 12,495,000 - 379,745,000 - - 12,658,000 - 416,350,000 - - 13,878,000 - 378,789,000 - - 12,626,000 - 311,098,000 - - 10,369,000 - 550 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Ogan Komering Ulu 97 Kota Palembang 98 Kota Pagar Alam 99 Kota Lubuk Linggau 100 Kab. Banyuasin 101 Kab. Ogan Ilir 102 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 103 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 104 Kab. Empat Lawang 105 Provinsi Bengkulu 106 Kab. Bengkulu Selatan 107 Kab. Bengkulu Utara 108 Kab. Rejang Lebong 109 Kota Bengkulu 110 Kab. Kaur 111 Kab. Seluma 112 Kab. Mukomuko 113 Kab. Lebong 114 Kab. Kepahiang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 74,149,000 2,166,407,000 - - - 32,263,000 961,465,000 - - - 13,930,000 415,131,000 - - - 10,530,000 313,827,000 - - - 142,426,000 4,244,316,000 - - - 137,545,000 4,098,855,000 - - - 20,259,000 603,741,000 - - - 21,084,000 628,328,000 - - - 16,812,000 501,007,000 - - - 33,119,000 1,026,708,000 - - - 8,927,000 276,762,000 - - - 42,284,000 1,169,027,000 - - - 10,683,000 331,190,000 - - - 9,850,000 305,366,000 - - - 12,495,000 387,355,000 - - - 12,658,000 392,403,000 - - - 13,878,000 430,228,000 - - - 12,626,000 391,415,000 - - - 10,369,000 321,467,000 - 551 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 115 Kab. Bengkulu Tengah - - 289,239,000 - - 116 Provinsi Lampung - - 70,642,000 - - 117 Kab. Lampung Barat - - 358,085,000 - - 118 Kab. Lampung Selatan 682,868,000 - 735,789,000 - - 119 Kab. Lampung Tengah - - 1,242,477,000 - - 120 Kab. Lampung Utara - - 648,270,000 - - 121 Kab. Tanggamus - - 587,287,000 - - 122 Kab. Tulang Bawang - - 651,437,000 - - 123 Kab. Way Kanan - - 609,420,000 - - 124 Kota Bandar Lampung - - 596,246,000 - - 125 Kota Metro - - 245,099,000 - - 126 Kab. Pesawaran - - 443,818,000 - - 127 Kab. Pringsewu - - 310,404,000 - - 128 Kab. Mesuji - - 350,153,000 - - 129 Kab. Tulang Bawang Barat - - 381,525,000 - - 130 Kab. Pesisir Barat - - 382,049,000 - - 131 Provinsi DKI Jakarta - - - - - 132 Provinsi Jawa Barat - - 3,090,460,000 - - 133 Kab. Bandung - - 1,816,212,000 - - - 552 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 115 Kab. Bengkulu Tengah 116 Provinsi Lampung 117 Kab. Lampung Barat 118 Kab. Lampung Selatan 119 Kab. Lampung Tengah 120 Kab. Lampung Utara 121 Kab. Tanggamus 122 Kab. Tulang Bawang 123 Kab. Way Kanan 124 Kota Bandar Lampung 125 Kota Metro 126 Kab. Pesawaran 127 Kab. Pringsewu 128 Kab. Mesuji 129 Kab. Tulang Bawang Barat 130 Kab. Pesisir Barat 131 Provinsi DKI Jakarta 132 Provinsi Jawa Barat 133 Kab. Bandung (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 289,239,000 - - 9,641,000 - 70,642,000 - - 2,354,000 - 358,085,000 - - 11,936,000 - 1,418,657,000 292,398,000 - 26,819,000 - 1,242,477,000 - - 41,415,000 - 648,270,000 - - 21,608,000 - 587,287,000 - - 19,576,000 - 651,437,000 - - 21,714,000 - 609,420,000 - - 20,313,000 - 596,246,000 - - 22,292,000 - 245,099,000 - - 8,170,000 - 443,818,000 - - 14,794,000 - 310,404,000 - - 10,346,000 - 350,153,000 - - 11,672,000 - 381,525,000 - - 12,717,000 - 382,049,000 - - 12,735,000 1,264,271,000 1,264,271,000 - - - - 3,090,460,000 - - 25,754,000 - 1,816,212,000 - - 71,892,000 - 553 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 115 Kab. Bengkulu Tengah 116 Provinsi Lampung 117 Kab. Lampung Barat 118 Kab. Lampung Selatan 119 Kab. Lampung Tengah 120 Kab. Lampung Utara 121 Kab. Tanggamus 122 Kab. Tulang Bawang 123 Kab. Way Kanan 124 Kota Bandar Lampung 125 Kota Metro 126 Kab. Pesawaran 127 Kab. Pringsewu 128 Kab. Mesuji 129 Kab. Tulang Bawang Barat 130 Kab. Pesisir Barat 131 Provinsi DKI Jakarta 132 Provinsi Jawa Barat 133 Kab. Bandung (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 9,641,000 298,880,000 - - - 2,354,000 72,996,000 - - - 11,936,000 370,021,000 831,000 - - 320,048,000 1,738,705,000 - - - 41,415,000 1,283,892,000 - - - 21,608,000 669,878,000 - - - 19,576,000 606,863,000 - - - 21,714,000 673,151,000 - - - 20,313,000 629,733,000 - - - 22,292,000 618,538,000 - - - 8,170,000 253,269,000 - - - 14,794,000 458,612,000 - - - 10,346,000 320,750,000 - - - 11,672,000 361,825,000 - - - 12,717,000 394,242,000 - - - 12,735,000 394,784,000 - 15,762,000 42,133,000 57,895,000 1,322,166,000 - - - 25,754,000 3,116,214,000 - - - 71,892,000 1,888,104,000 - 554 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 134 Kab. Bekasi - - 1,207,069,000 - - 135 Kab. Bogor - - 2,431,784,000 - - 136 Kab. Ciamis - 35,395,000 789,824,000 3,903,000 - 137 Kab. Cianjur - - 1,442,973,000 - - 138 Kab. Cirebon - - 2,034,938,000 - - 139 Kab. Garut - - 1,398,350,000 - - 140 Kab. Indramayu - - 2,833,732,000 - - 141 Kab. Karawang - - - - 1,492,000 142 Kab. Kuningan - - 752,078,000 - - 143 Kab. Majalengka - - 1,794,648,000 4,456,000 - 144 Kab. Purwakarta - - 611,544,000 - - 145 Kab. Sukabumi - - 1,547,033,000 - - 146 Kab. Sumedang - - 742,480,000 2,418,000 - 147 Kab. Tasikmalaya - - 1,118,071,000 - - 148 Kota Bandung - - 1,312,161,000 - - 149 Kota Bekasi - - 438,174,000 - - 150 Kota Bogor - - 580,316,000 - - 151 Kota Cirebon - - 592,679,000 - - 152 Kota Depok - - 994,981,000 - - - 555 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 134 Kab. Bekasi 135 Kab. Bogor 136 Kab. Ciamis 137 Kab. Cianjur 138 Kab. Cirebon 139 Kab. Garut 140 Kab. Indramayu 141 Kab. Karawang 142 Kab. Kuningan 143 Kab. Majalengka 144 Kab. Purwakarta 145 Kab. Sukabumi 146 Kab. Sumedang 147 Kab. Tasikmalaya 148 Kota Bandung 149 Kota Bekasi 150 Kota Bogor 151 Kota Cirebon 152 Kota Depok (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,207,069,000 - - 47,779,000 - 2,431,784,000 - - 101,810,000 - 829,122,000 - - 27,102,000 - 1,442,973,000 - - 57,118,000 - 2,034,938,000 - - 80,549,000 - 1,398,350,000 - - 55,351,000 - 2,833,732,000 - - 112,168,000 - 1,492,000 - - - - 752,078,000 - - 29,769,000 - 1,799,104,000 - - 71,037,000 - 611,544,000 - - 24,207,000 - 1,547,033,000 - - 61,236,000 - 744,898,000 - - 29,390,000 - 1,118,071,000 - - 44,257,000 - 1,312,161,000 - - 51,939,000 - 438,174,000 - - 17,344,000 - 580,316,000 - - 22,970,000 - 592,679,000 - - 23,460,000 - 994,981,000 - - 39,385,000 - 556 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 134 Kab. Bekasi 135 Kab. Bogor 136 Kab. Ciamis 137 Kab. Cianjur 138 Kab. Cirebon 139 Kab. Garut 140 Kab. Indramayu 141 Kab. Karawang 142 Kab. Kuningan 143 Kab. Majalengka 144 Kab. Purwakarta 145 Kab. Sukabumi 146 Kab. Sumedang 147 Kab. Tasikmalaya 148 Kota Bandung 149 Kota Bekasi 150 Kota Bogor 151 Kota Cirebon 152 Kota Depok (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 47,779,000 1,254,848,000 - - - 101,810,000 2,533,594,000 - - - 27,102,000 856,224,000 - - - 57,118,000 1,500,091,000 - - - 80,549,000 2,115,487,000 - - - 55,351,000 1,453,701,000 - - - 112,168,000 2,945,900,000 - 59,000 - 59,000 1,551,000 - - - 29,769,000 781,847,000 176,000 - - 71,213,000 1,870,317,000 - - - 24,207,000 635,751,000 - - - 61,236,000 1,608,269,000 96,000 - - 29,486,000 774,384,000 - - - 44,257,000 1,162,328,000 - - - 51,939,000 1,364,100,000 - - - 17,344,000 455,518,000 - - - 22,970,000 603,286,000 - - - 23,460,000 616,139,000 - - - 39,385,000 1,034,366,000 - 557 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 153 Kota Sukabumi - - 224,136,000 - 367,772,000 154 Kota Tasikmalaya - - 421,216,000 - - 155 Kota Cimahi - - 326,596,000 - - 156 Kota Banjar 84,661,000 - 284,005,000 - 759,033,000 157 Kab. Bandung Barat - - 893,048,000 - - 158 Kab. Pangandaran 112,435,000 - 349,349,000 - - 159 Provinsi Jawa Tengah - - 7,059,202,000 - - 160 Kab. Banjarnegara - - 627,474,000 - - 161 Kab. Banyumas 66,164,000 - 1,072,651,000 28,332,000 - 162 Kab. Batang 844,374,000 - 472,342,000 - - 163 Kab. Blora - - 2,683,583,000 - - 164 Kab. Boyolali - - 443,325,000 - - 165 Kab. Brebes - - 914,096,000 12,549,000 - 166 Kab. Cilacap - - 311,048,000 - - 167 Kab. Demak - - 861,687,000 - - 168 Kab. Grobogan - - 727,664,000 - - 169 Kab. Jepara - - 679,845,000 - - 170 Kab. Karanganyar 394,522,000 - 558,495,000 - - 171 Kab. Kebumen - - 515,661,000 - - - 558 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 153 Kota Sukabumi 154 Kota Tasikmalaya 155 Kota Cimahi 156 Kota Banjar 157 Kab. Bandung Barat 158 Kab. Pangandaran 159 Provinsi Jawa Tengah 160 Kab. Banjarnegara 161 Kab. Banyumas 162 Kab. Batang 163 Kab. Blora 164 Kab. Boyolali 165 Kab. Brebes 166 Kab. Cilacap 167 Kab. Demak 168 Kab. Grobogan 169 Kab. Jepara 170 Kab. Karanganyar 171 Kab. Kebumen (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 591,908,000 - - 8,872,000 - 421,216,000 - - 16,673,000 - 326,596,000 - - 12,928,000 - 1,127,699,000 12,930,000 18,245,000 12,364,000 - 893,048,000 - - 35,349,000 - 461,784,000 5,933,000 - 13,828,000 - 7,059,202,000 - - 235,306,000 - 627,474,000 - - 20,916,000 - 1,167,147,000 - - - - 1,316,716,000 39,087,000 - 15,744,000 - 2,683,583,000 - - - - 443,325,000 - - - - 926,645,000 - - 39,366,000 - 311,048,000 - - - - 861,687,000 - - - - 727,664,000 - - - - 679,845,000 - - 26,822,000 - 953,017,000 - - - - 515,661,000 - - - - 559 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 153 Kota Sukabumi 154 Kota Tasikmalaya 155 Kota Cimahi 156 Kota Banjar 157 Kab. Bandung Barat 158 Kab. Pangandaran 159 Provinsi Jawa Tengah 160 Kab. Banjarnegara 161 Kab. Banyumas 162 Kab. Batang 163 Kab. Blora 164 Kab. Boyolali 165 Kab. Brebes 166 Kab. Cilacap 167 Kab. Demak 168 Kab. Grobogan 169 Kab. Jepara 170 Kab. Karanganyar 171 Kab. Kebumen (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 14,558,000 - 23,430,000 615,338,000 - - - 16,673,000 437,889,000 - - - 12,928,000 339,524,000 - 125,049,000 - 168,588,000 1,296,287,000 - - - 35,349,000 928,397,000 - - - 19,761,000 481,545,000 - - - 235,306,000 7,294,508,000 - - - 20,916,000 648,390,000 - - - - 1,167,147,000 - - - 54,831,000 1,371,547,000 - - - - 2,683,583,000 - - - - 443,325,000 418,000 - - 39,784,000 966,429,000 - - - - 311,048,000 - - - - 861,687,000 - - - - 727,664,000 - - - 26,822,000 706,667,000 - - - - 953,017,000 - - - - 515,661,000 - 560 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 172 Kab. Kendal 532,151,000 83,421,000 421,120,000 - - 173 Kab. Klaten - - 174,921,000 - - 174 Kab. Magelang - - 172,677,000 - - 175 Kab. Pati - - 869,813,000 - - 176 Kab. Pekalongan - - 420,438,000 - - 177 Kab. Pemalang - - 319,180,000 - - 178 Kab. Purbalingga - - 518,181,000 - - 179 Kab. Purworejo - - 518,279,000 - - 180 Kab. Rembang - 165,111,000 169,321,000 - - 181 Kab. Semarang - - 503,161,000 - - 182 Kab. Sragen - - 477,215,000 - - 183 Kab. Sukoharjo - - 543,979,000 - - 184 Kab. Tegal 71,861,000 - 879,304,000 - - 185 Kab. Temanggung - - 487,977,000 - - 186 Kab. Wonogiri - - 219,816,000 - - 187 Kab. Wonosobo - - 296,375,000 - - 188 Kota Magelang - - 109,257,000 - - 189 Kota Pekalongan - - 230,960,000 - - 190 Kota Salatiga 48,388,000 - 144,805,000 465,000 - - 561 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 172 Kab. Kendal 173 Kab. Klaten 174 Kab. Magelang 175 Kab. Pati 176 Kab. Pekalongan 177 Kab. Pemalang 178 Kab. Purbalingga 179 Kab. Purworejo 180 Kab. Rembang 181 Kab. Semarang 182 Kab. Sragen 183 Kab. Sukoharjo 184 Kab. Tegal 185 Kab. Temanggung 186 Kab. Wonogiri 187 Kab. Wonosobo 188 Kota Magelang 189 Kota Pekalongan 190 Kota Salatiga (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,036,692,000 - - - - 174,921,000 - - - - 172,677,000 - - - - 869,813,000 - - 28,993,000 - 420,438,000 - - - - 319,180,000 - - - - 518,181,000 - - - - 518,279,000 - - 17,275,000 - 334,432,000 - - - - 503,161,000 - - - - 477,215,000 - - - - 543,979,000 - - 18,132,000 - 951,165,000 3,327,000 - 30,346,000 - 487,977,000 - - 16,265,000 - 219,816,000 - - - - 296,375,000 - - - - 109,257,000 - - 3,641,000 - 230,960,000 - - 7,726,000 - 193,658,000 2,239,000 - 4,827,000 - 562 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 172 Kab. Kendal 173 Kab. Klaten 174 Kab. Magelang 175 Kab. Pati 176 Kab. Pekalongan 177 Kab. Pemalang 178 Kab. Purbalingga 179 Kab. Purworejo 180 Kab. Rembang 181 Kab. Semarang 182 Kab. Sragen 183 Kab. Sukoharjo 184 Kab. Tegal 185 Kab. Temanggung 186 Kab. Wonogiri 187 Kab. Wonosobo 188 Kota Magelang 189 Kota Pekalongan 190 Kota Salatiga (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - 1,036,692,000 - - - - 174,921,000 - - - - 172,677,000 - - - 28,993,000 898,806,000 - - - - 420,438,000 - - - - 319,180,000 - - - - 518,181,000 - - - 17,275,000 535,554,000 - - - - 334,432,000 - - - - 503,161,000 - - - - 477,215,000 - - - 18,132,000 562,111,000 - - - 33,673,000 984,838,000 - - - 16,265,000 504,242,000 - - - - 219,816,000 - - - - 296,375,000 - - - 3,641,000 112,898,000 - - - 7,726,000 238,686,000 16,000 - - 7,082,000 200,740,000 - 563 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 191 Kota Semarang - - 997,529,000 - - 192 Kota Tegal - - 203,652,000 - - 193 Provinsi DI Yogyakarta - - 201,452,000 - - 194 Kab. Bantul - - 566,631,000 - - 195 Kab. Gunungkidul - - 524,896,000 - - 196 Kab. Kulon Progo - - 310,892,000 - - 197 Kab. Sleman - - 643,451,000 - - 198 Kota Yogyakarta - - 273,272,000 - - 199 Provinsi Jawa Timur - 2,762,280,000 - 1,060,000 - 200 Kab. Blitar - 308,638,000 773,964,000 - - 201 Kab. Bondowoso 1,079,720,000 - 530,006,000 - - 202 Kab. Gresik - - 383,523,000 - - 203 Kab. Jember 495,680,000 - 1,513,576,000 - - 204 Kab. Jombang - - 1,010,028,000 - - 205 Kab. Kediri - - 995,528,000 - - 206 Kab. Lamongan - - 1,017,020,000 - - 207 Kab. Lumajang 498,300,000 - 726,084,000 - - 208 Kab. Madiun - - 500,476,000 - - 209 Kab. Magetan - - 457,160,000 - - - 564 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 191 Kota Semarang 192 Kota Tegal 193 Provinsi DI Yogyakarta 194 Kab. Bantul 195 Kab. Gunungkidul 196 Kab. Kulon Progo 197 Kab. Sleman 198 Kota Yogyakarta 199 Provinsi Jawa Timur 200 Kab. Blitar 201 Kab. Bondowoso 202 Kab. Gresik 203 Kab. Jember 204 Kab. Jombang 205 Kab. Kediri 206 Kab. Lamongan 207 Kab. Lumajang 208 Kab. Madiun 209 Kab. Magetan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 997,529,000 - - 33,250,000 - 203,652,000 - - 6,808,000 - 201,452,000 - - - - 566,631,000 - - 18,887,000 - 524,896,000 - - 11,987,000 - 310,892,000 - - 10,362,000 - 643,451,000 - - 21,448,000 - 273,272,000 - - 9,136,000 - 2,763,340,000 - 150,532,000 - - 1,082,602,000 - 20,724,000 27,220,000 - 1,609,726,000 52,486,000 - 18,402,000 - 383,523,000 - - 13,670,000 - 2,009,256,000 24,095,000 - 52,555,000 - 1,010,028,000 - - 35,070,000 - 995,528,000 - - 34,566,000 - 1,017,020,000 - - 41,517,000 - 1,224,384,000 62,343,000 - 27,509,000 - 500,476,000 - - 17,377,000 - 457,160,000 - - 15,873,000 - 565 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 191 Kota Semarang 192 Kota Tegal 193 Provinsi DI Yogyakarta 194 Kab. Bantul 195 Kab. Gunungkidul 196 Kab. Kulon Progo 197 Kab. Sleman 198 Kota Yogyakarta 199 Provinsi Jawa Timur 200 Kab. Blitar 201 Kab. Bondowoso 202 Kab. Gresik 203 Kab. Jember 204 Kab. Jombang 205 Kab. Kediri 206 Kab. Lamongan 207 Kab. Lumajang 208 Kab. Madiun 209 Kab. Magetan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 33,250,000 1,030,779,000 - - - 6,808,000 210,460,000 - - - - 201,452,000 - - - 18,887,000 585,518,000 - - - 11,987,000 536,883,000 - - - 10,362,000 321,254,000 - - - 21,448,000 664,899,000 - - - 9,136,000 282,408,000 71,000 - - 150,603,000 2,913,943,000 - 28,000 - 47,972,000 1,130,574,000 - - - 70,888,000 1,680,614,000 - - - 13,670,000 397,193,000 - - - 76,650,000 2,085,906,000 - - - 35,070,000 1,045,098,000 - - - 34,566,000 1,030,094,000 - - - 41,517,000 1,058,537,000 - - - 89,852,000 1,314,236,000 - - - 17,377,000 517,853,000 - - - 15,873,000 473,033,000 - 566 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 210 Kab. Malang 582,458,000 - 1,494,268,000 - - 211 Kab. Mojokerto - - 861,172,000 59,000 - 212 Kab. Nganjuk - - 770,402,000 - - 213 Kab. Ngawi 259,950,000 - 619,259,000 - - 214 Kab. Pacitan - - 465,627,000 - 4,415,000 215 Kab. Pamekasan - - 1,008,510,000 - - 216 Kab. Pasuruan 43,250,000 - 881,237,000 - - 217 Kab. Ponorogo - - 670,357,000 4,161,000 1,620,000 218 Kab. Probolinggo - - 887,771,000 - - 219 Kab. Sampang - - 2,491,929,000 - - 220 Kab. Sidoarjo - - 762,952,000 - - 221 Kab. Situbondo - - 578,107,000 - - 222 Kab. Sumenep - 220,898,000 1,429,009,000 - - 223 Kab. Trenggalek - - 534,644,000 - - 224 Kab. Tuban - - 2,532,018,000 - - 225 Kab. Tulungagung - 527,707,000 678,138,000 - - 226 Kota Blitar - - 141,026,000 - - 227 Kota Kediri - - 196,598,000 - - 228 Kota Madiun - - 173,299,000 - - - 567 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 210 Kab. Malang 211 Kab. Mojokerto 212 Kab. Nganjuk 213 Kab. Ngawi 214 Kab. Pacitan 215 Kab. Pamekasan 216 Kab. Pasuruan 217 Kab. Ponorogo 218 Kab. Probolinggo 219 Kab. Sampang 220 Kab. Sidoarjo 221 Kab. Situbondo 222 Kab. Sumenep 223 Kab. Trenggalek 224 Kab. Tuban 225 Kab. Tulungagung 226 Kota Blitar 227 Kota Kediri 228 Kota Madiun (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 2,076,726,000 28,314,000 - 51,884,000 - 861,231,000 - - 33,289,000 - 770,402,000 - - 26,750,000 - 879,209,000 12,636,000 - 21,502,000 - 470,042,000 - - 16,167,000 - 1,008,510,000 - - 35,017,000 - 924,487,000 2,102,000 - 36,040,000 - 676,138,000 - - 23,276,000 - 887,771,000 - - 30,825,000 - 2,491,929,000 - - 28,682,000 - 762,952,000 - - 255,023,000 - 578,107,000 - - 20,073,000 - 1,649,907,000 - 77,054,000 49,618,000 - 534,644,000 - - 18,563,000 - 2,532,018,000 - 124,042,000 33,901,000 - 1,205,845,000 - 61,847,000 23,848,000 - 141,026,000 - - 4,896,000 - 196,598,000 - - 6,850,000 - 173,299,000 - - 6,035,000 - 568 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 210 Kab. Malang 211 Kab. Mojokerto 212 Kab. Nganjuk 213 Kab. Ngawi 214 Kab. Pacitan 215 Kab. Pamekasan 216 Kab. Pasuruan 217 Kab. Ponorogo 218 Kab. Probolinggo 219 Kab. Sampang 220 Kab. Sidoarjo 221 Kab. Situbondo 222 Kab. Sumenep 223 Kab. Trenggalek 224 Kab. Tuban 225 Kab. Tulungagung 226 Kota Blitar 227 Kota Kediri 228 Kota Madiun (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 80,198,000 2,156,924,000 2,000 - - 33,291,000 894,522,000 - - - 26,750,000 797,152,000 - - - 34,138,000 913,347,000 - 153,000 - 16,320,000 486,362,000 - - - 35,017,000 1,043,527,000 - - - 38,142,000 962,629,000 144,000 56,000 - 23,476,000 699,614,000 - - - 30,825,000 918,596,000 - - - 28,682,000 2,520,611,000 - - - 255,023,000 1,017,975,000 - - - 20,073,000 598,180,000 - - - 126,672,000 1,776,579,000 - - - 18,563,000 553,207,000 - - - 157,943,000 2,689,961,000 - - - 85,695,000 1,291,540,000 - - - 4,896,000 145,922,000 - - - 6,850,000 203,448,000 - - - 6,035,000 179,334,000 - 569 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 229 Kota Malang - - 513,628,000 - - 230 Kota Mojokerto - - 152,802,000 - - 231 Kota Pasuruan - - 192,224,000 - - 232 Kota Probolinggo - - 275,071,000 - - 233 Kota Surabaya - - 1,737,440,000 - - 234 Kota Batu - - 208,204,000 - - 235 Provinsi Kalimantan Barat - - 2,465,929,000 - - 236 Kab. Bengkayang 470,407,000 - 515,444,000 - - 237 Kab. Landak - 42,509,000 714,433,000 - - 238 Kab. Kapuas Hulu - 237,947,000 1,274,033,000 - - 239 Kab. Ketapang - - 1,392,827,000 - - 240 Kab. Mempawah - - 354,163,000 - - 241 Kab. Sambas 1,110,033,000 67,362,000 724,584,000 - - 242 Kab. Sanggau - - 818,203,000 - - 243 Kab. Sintang - - 1,037,936,000 - - 244 Kota Pontianak - - 446,031,000 - - 245 Kota Singkawang - - 241,929,000 - - 246 Kab. Sekadau - - 475,326,000 - - 247 Kab. Melawi - - 671,005,000 - - - 570 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 229 Kota Malang 230 Kota Mojokerto 231 Kota Pasuruan 232 Kota Probolinggo 233 Kota Surabaya 234 Kota Batu 235 Provinsi Kalimantan Barat 236 Kab. Bengkayang 237 Kab. Landak 238 Kab. Kapuas Hulu 239 Kab. Ketapang 240 Kab. Mempawah 241 Kab. Sambas 242 Kab. Sanggau 243 Kab. Sintang 244 Kota Pontianak 245 Kota Singkawang 246 Kab. Sekadau 247 Kab. Melawi (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 513,628,000 - - 18,543,000 - 152,802,000 - - 5,305,000 - 192,224,000 - - 6,674,000 - 275,071,000 - - 9,551,000 - 1,737,440,000 - - 60,505,000 - 208,204,000 - - 7,229,000 - 2,465,929,000 - - 68,498,000 - 985,851,000 35,424,000 - 18,149,000 - 756,942,000 - 1,771,000 24,806,000 - 1,511,980,000 - 9,914,000 44,236,000 - 1,392,827,000 - - 48,361,000 - 354,163,000 - - 12,297,000 - 1,901,979,000 - - - - 818,203,000 - - 28,410,000 - 1,037,936,000 - - 36,039,000 - 446,031,000 - - 15,486,000 - 241,929,000 - - 8,400,000 - 475,326,000 - - 16,504,000 - 671,005,000 - - 23,299,000 - 571 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 229 Kota Malang 230 Kota Mojokerto 231 Kota Pasuruan 232 Kota Probolinggo 233 Kota Surabaya 234 Kota Batu 235 Provinsi Kalimantan Barat 236 Kab. Bengkayang 237 Kab. Landak 238 Kab. Kapuas Hulu 239 Kab. Ketapang 240 Kab. Mempawah 241 Kab. Sambas 242 Kab. Sanggau 243 Kab. Sintang 244 Kota Pontianak 245 Kota Singkawang 246 Kab. Sekadau 247 Kab. Melawi (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 18,543,000 532,171,000 - - - 5,305,000 158,107,000 - - - 6,674,000 198,898,000 - - - 9,551,000 284,622,000 - - - 60,505,000 1,797,945,000 - - - 7,229,000 215,433,000 - - - 68,498,000 2,534,427,000 - 57,187,000 - 110,760,000 1,096,611,000 - - - 26,577,000 783,519,000 - - - 54,150,000 1,566,130,000 - - - 48,361,000 1,441,188,000 - - - 12,297,000 366,460,000 - - - - 1,901,979,000 - - - 28,410,000 846,613,000 - - - 36,039,000 1,073,975,000 - - - 15,486,000 461,517,000 - - - 8,400,000 250,329,000 - - - 16,504,000 491,830,000 - - - 23,299,000 694,304,000 - 572 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 248 Kab. Kayong Utara - - 544,533,000 - - 249 Kab. Kubu Raya - - 653,261,000 - - 250 Provinsi Kalimantan Tengah - - 1,680,872,000 - - 251 Kab. Barito Selatan - - 747,746,000 - - 252 Kab. Kapuas - - 897,363,000 - - 253 Kab. Kotawaringin Barat - 667,727,000 600,559,000 - - 254 Kab. Kotawaringin Timur 4,902,641,000 178,823,000 890,927,000 - - 255 Kota Palangkaraya - - 296,722,000 - - 256 Kab. Katingan - - 808,933,000 - - 257 Kab. Seruyan - - 845,223,000 - 15,924,000 258 Kab. Sukamara - - 429,382,000 - - 259 Kab. Lamandau - - 476,564,000 - - 260 Kab. Gunung Mas - 909,134,000 611,995,000 - - 261 Kab. Pulang Pisau - - 568,167,000 - - 262 Kab. Murung Raya - - 1,048,788,000 - - 263 Kab. Barito Timur - - 182,594,000 - - 264 Provinsi Kalimantan Selatan - - 2,339,184,000 - - 265 Kab. Banjar - - 842,122,000 - - 266 Kab. Barito Kuala - - 551,028,000 - - - 573 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 248 Kab. Kayong Utara 249 Kab. Kubu Raya 250 Provinsi Kalimantan Tengah 251 Kab. Barito Selatan 252 Kab. Kapuas 253 Kab. Kotawaringin Barat 254 Kab. Kotawaringin Timur 255 Kota Palangkaraya 256 Kab. Katingan 257 Kab. Seruyan 258 Kab. Sukamara 259 Kab. Lamandau 260 Kab. Gunung Mas 261 Kab. Pulang Pisau 262 Kab. Murung Raya 263 Kab. Barito Timur 264 Provinsi Kalimantan Selatan 265 Kab. Banjar 266 Kab. Barito Kuala (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 544,533,000 - - 18,907,000 - 653,261,000 - - 22,682,000 - 1,680,872,000 - - 84,043,000 - 747,746,000 - - 21,809,000 - 897,363,000 - - 26,173,000 - 1,268,286,000 91,327,000 22,720,000 17,516,000 - 5,972,391,000 721,076,000 39,333,000 28,353,000 - 296,722,000 - - 8,654,000 - 808,933,000 - - 23,593,000 - 861,147,000 - - 24,652,000 - 429,382,000 - - 12,523,000 - 476,564,000 - - 13,899,000 - 1,521,129,000 - 30,935,000 17,849,000 - 568,167,000 - - 16,571,000 - 1,048,788,000 - - 30,590,000 - 182,594,000 - - 5,326,000 - 2,339,184,000 - - 77,972,000 - 842,122,000 - - 28,071,000 - 551,028,000 - - 18,367,000 - 574 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 248 Kab. Kayong Utara 249 Kab. Kubu Raya 250 Provinsi Kalimantan Tengah 251 Kab. Barito Selatan 252 Kab. Kapuas 253 Kab. Kotawaringin Barat 254 Kab. Kotawaringin Timur 255 Kota Palangkaraya 256 Kab. Katingan 257 Kab. Seruyan 258 Kab. Sukamara 259 Kab. Lamandau 260 Kab. Gunung Mas 261 Kab. Pulang Pisau 262 Kab. Murung Raya 263 Kab. Barito Timur 264 Provinsi Kalimantan Selatan 265 Kab. Banjar 266 Kab. Barito Kuala (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 18,907,000 563,440,000 - - - 22,682,000 675,943,000 - - - 84,043,000 1,764,915,000 - - - 21,809,000 769,555,000 - - - 26,173,000 923,536,000 - - - 131,563,000 1,399,849,000 - 1,226,983,000 - 2,015,745,000 7,988,136,000 - - - 8,654,000 305,376,000 - - - 23,593,000 832,526,000 - 464,000 - 25,116,000 886,263,000 - - - 12,523,000 441,905,000 - - - 13,899,000 490,463,000 - - - 48,784,000 1,569,913,000 - - - 16,571,000 584,738,000 - - - 30,590,000 1,079,378,000 - - - 5,326,000 187,920,000 - - - 77,972,000 2,417,156,000 - - - 28,071,000 870,193,000 - - - 18,367,000 569,395,000 - 575 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 267 Kab. Hulu Sungai Selatan - - 405,444,000 - - 268 Kab. Hulu Sungai Tengah - - 366,674,000 - - 269 Kab. Hulu Sungai Utara - - 398,064,000 - - 270 Kab. Kotabaru - 279,470,000 686,994,000 - - 271 Kab. Tabalong - - 2,704,047,000 - - 272 Kab. Tanah Laut - 105,466,000 466,205,000 - - 273 Kab. Tapin - - 486,421,000 - - 274 Kota Banjarbaru - - 238,692,000 - - 275 Kota Banjarmasin - - 422,914,000 - - 276 Kab. Balangan - - 1,331,527,000 - - 277 Kab. Tanah Bumbu - - 456,599,000 - - 278 Kab. Berau - - 1,164,166,000 - - 279 Kab. Kutai Kartanegara - - 15,846,189,000 - - 280 Kab. Kutai Barat - - 1,021,797,000 - - 281 Kab. Kutai Timur - - 5,264,984,000 - - 282 Kab. Paser - 357,209,000 963,738,000 - - 283 Kota Balikpapan - - 1,050,568,000 - - 284 Kota Samarinda - - 2,166,410,000 - - 285 Kab. Penajam Paser Utara - - 6,253,606,000 - - - 576 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 267 Kab. Hulu Sungai Selatan 268 Kab. Hulu Sungai Tengah 269 Kab. Hulu Sungai Utara 270 Kab. Kotabaru 271 Kab. Tabalong 272 Kab. Tanah Laut 273 Kab. Tapin 274 Kota Banjarbaru 275 Kota Banjarmasin 276 Kab. Balangan 277 Kab. Tanah Bumbu 278 Kab. Berau 279 Kab. Kutai Kartanegara 280 Kab. Kutai Barat 281 Kab. Kutai Timur 282 Kab. Paser 283 Kota Balikpapan 284 Kota Samarinda 285 Kab. Penajam Paser Utara (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 405,444,000 - - 13,514,000 - 366,674,000 - - 12,222,000 - 398,064,000 - - 13,268,000 - 966,464,000 - 10,868,000 22,899,000 - 2,704,047,000 - - 90,135,000 - 571,671,000 - 4,101,000 15,540,000 - 486,421,000 - - 16,213,000 - 238,692,000 - - 7,956,000 - 422,914,000 - - 14,097,000 - 1,331,527,000 - - 44,384,000 - 456,599,000 - - 15,219,000 - 1,164,166,000 - - 40,421,000 - 15,846,189,000 - - 550,215,000 - 1,021,797,000 - - 35,479,000 - 5,264,984,000 - - 182,811,000 - 1,320,947,000 - 14,883,000 33,463,000 - 1,050,568,000 - - 36,478,000 - 2,166,410,000 - - 75,222,000 - 6,253,606,000 - - 217,138,000 - 577 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 267 Kab. Hulu Sungai Selatan 268 Kab. Hulu Sungai Tengah 269 Kab. Hulu Sungai Utara 270 Kab. Kotabaru 271 Kab. Tabalong 272 Kab. Tanah Laut 273 Kab. Tapin 274 Kota Banjarbaru 275 Kota Banjarmasin 276 Kab. Balangan 277 Kab. Tanah Bumbu 278 Kab. Berau 279 Kab. Kutai Kartanegara 280 Kab. Kutai Barat 281 Kab. Kutai Timur 282 Kab. Paser 283 Kota Balikpapan 284 Kota Samarinda 285 Kab. Penajam Paser Utara (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 13,514,000 418,958,000 - - - 12,222,000 378,896,000 - - - 13,268,000 411,332,000 - - - 33,767,000 1,000,231,000 - - - 90,135,000 2,794,182,000 - - - 19,641,000 591,312,000 - - - 16,213,000 502,634,000 - - - 7,956,000 246,648,000 - - - 14,097,000 437,011,000 - - - 44,384,000 1,375,911,000 - - - 15,219,000 471,818,000 - - - 40,421,000 1,204,587,000 - - - 550,215,000 16,396,404,000 - - - 35,479,000 1,057,276,000 - - - 182,811,000 5,447,795,000 - - - 48,346,000 1,369,293,000 - - - 36,478,000 1,087,046,000 - - - 75,222,000 2,241,632,000 - - - 217,138,000 6,470,744,000 - 578 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 286 Kab. Mahakam Ulu - 432,493,000 709,334,000 - - 287 Provinsi Sulawesi Utara - - 1,132,984,000 - - 288 Kab. Bolaang Mongondow 19,765,000 - 344,618,000 - 566,766,000 289 Kab. Minahasa - - 353,961,000 - - 290 Kab. Kepulauan Sangihe - - 250,776,000 - - 291 Kota Bitung - - 261,329,000 - - 292 Kota Manado - - 307,995,000 426,071,000 - 293 Kab. Kepulauan Talaud - - 362,492,000 - - 294 Kab. Minahasa Selatan - - 339,130,000 - - 295 Kota Tomohon - - 267,219,000 - - 296 Kab. Minahasa Utara - - 302,414,000 - 644,068,000 297 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - - 270,914,000 - - 298 Kota Kotamobagu - - 196,717,000 - - 299 Kab. Bolaang Mongondow Utara - - 350,285,000 - - 300 Kab. Minahasa Tenggara - - 320,674,000 - - 301 Kab. Bolaang Mongondow Timur - - 320,102,000 - - 302 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - - 305,292,000 - 758,922,000 303 Kab. Banggai Kepulauan - - 400,542,000 - - 304 Kab. Buol - - 378,117,000 - - - 579 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 286 Kab. Mahakam Ulu 287 Provinsi Sulawesi Utara 288 Kab. Bolaang Mongondow 289 Kab. Minahasa 290 Kab. Kepulauan Sangihe 291 Kota Bitung 292 Kota Manado 293 Kab. Kepulauan Talaud 294 Kab. Minahasa Selatan 295 Kota Tomohon 296 Kab. Minahasa Utara 297 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 298 Kota Kotamobagu 299 Kab. Bolaang Mongondow Utara 300 Kab. Minahasa Tenggara 301 Kab. Bolaang Mongondow Timur 302 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 303 Kab. Banggai Kepulauan 304 Kab. Buol (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 1,141,827,000 - 18,020,000 24,629,000 - 1,132,984,000 - - 47,207,000 - 931,149,000 823,000 - 10,769,000 - 353,961,000 - - 11,061,000 - 250,776,000 - - 7,836,000 - 261,329,000 - - 8,191,000 - 734,066,000 - - 9,752,000 - 362,492,000 - - 11,328,000 - 339,130,000 - - 10,597,000 - 267,219,000 - - 8,350,000 - 946,482,000 - - - - 270,914,000 - - 8,466,000 - 196,717,000 - - 6,147,000 - 350,285,000 - - 10,945,000 - 320,674,000 - - 10,021,000 - 320,102,000 - - 10,003,000 - 1,064,214,000 - - - - 400,542,000 - - 13,351,000 - 378,117,000 - - 12,604,000 - 580 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 286 Kab. Mahakam Ulu 287 Provinsi Sulawesi Utara 288 Kab. Bolaang Mongondow 289 Kab. Minahasa 290 Kab. Kepulauan Sangihe 291 Kota Bitung 292 Kota Manado 293 Kab. Kepulauan Talaud 294 Kab. Minahasa Selatan 295 Kota Tomohon 296 Kab. Minahasa Utara 297 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 298 Kota Kotamobagu 299 Kab. Bolaang Mongondow Utara 300 Kab. Minahasa Tenggara 301 Kab. Bolaang Mongondow Timur 302 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 303 Kab. Banggai Kepulauan 304 Kab. Buol (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 42,649,000 1,184,476,000 - - - 47,207,000 1,180,191,000 - 17,711,000 - 29,303,000 960,452,000 - - - 11,061,000 365,022,000 - - - 7,836,000 258,612,000 - - - 8,191,000 269,520,000 86,223,000 - - 95,975,000 830,041,000 - - - 11,328,000 373,820,000 - - - 10,597,000 349,727,000 - - - 8,350,000 275,569,000 - - - - 946,482,000 - - - 8,466,000 279,380,000 - - - 6,147,000 202,864,000 - - - 10,945,000 361,230,000 - - - 10,021,000 330,695,000 - - - 10,003,000 330,105,000 - - - - 1,064,214,000 - - - 13,351,000 413,893,000 - - - 12,604,000 390,721,000 - 581 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 305 Kab. Toli Toli 117,052,000 - 415,532,000 - - 306 Kab. Donggala - - 553,064,000 - - 307 Kab. Morowali - - 368,136,000 - - 308 Kab. Poso - - 611,866,000 - - 309 Kota Palu - - 255,354,000 - - 310 Kab. Parigi Moutong - - 601,646,000 - 10,494,000 311 Kab. Tojo Una Una - - 525,372,000 - - 312 Kab. Sigi - - 424,151,000 - 9,824,000 313 Kab. Banggai Laut - - 333,568,000 - - 314 Kab. Morowali Utara - - 808,935,000 - - 315 Provinsi Sulawesi Selatan - - 3,294,538,000 - - 316 Kab. Bantaeng - - 299,541,000 - - 317 Kab. Barru - - 294,849,000 - - 318 Kab. Bone - - 738,364,000 - - 319 Kab. Bulukumba - - 419,252,000 - - 320 Kab. Enrekang - - 396,795,000 - - 321 Kab. Gowa - - 581,415,000 - 2,719,000 322 Kab. Jeneponto - - 410,370,000 - - 323 Kab. Luwu - - 426,589,000 - - - 582 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 305 Kab. Toli Toli 306 Kab. Donggala 307 Kab. Morowali 308 Kab. Poso 309 Kota Palu 310 Kab. Parigi Moutong 311 Kab. Tojo Una Una 312 Kab. Sigi 313 Kab. Banggai Laut 314 Kab. Morowali Utara 315 Provinsi Sulawesi Selatan 316 Kab. Bantaeng 317 Kab. Barru 318 Kab. Bone 319 Kab. Bulukumba 320 Kab. Enrekang 321 Kab. Gowa 322 Kab. Jeneponto 323 Kab. Luwu (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 532,584,000 5,202,000 - 13,851,000 - 553,064,000 - - 18,434,000 - 368,136,000 - - 12,270,000 - 611,866,000 - - 20,395,000 - 255,354,000 - - 8,511,000 - 612,140,000 - - 20,054,000 - 525,372,000 - - 17,512,000 - 433,975,000 - - 14,138,000 - 333,568,000 - - 11,118,000 - 808,935,000 - - 26,964,000 - 3,294,538,000 - - 54,909,000 - 299,541,000 - - 11,232,000 - 294,849,000 - - 11,057,000 - 738,364,000 - - - - 419,252,000 - - 15,722,000 - 396,795,000 - - 14,879,000 - 584,134,000 - - 21,802,000 - 410,370,000 - - - - 426,589,000 - - 15,997,000 - 583 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 305 Kab. Toli Toli 306 Kab. Donggala 307 Kab. Morowali 308 Kab. Poso 309 Kota Palu 310 Kab. Parigi Moutong 311 Kab. Tojo Una Una 312 Kab. Sigi 313 Kab. Banggai Laut 314 Kab. Morowali Utara 315 Provinsi Sulawesi Selatan 316 Kab. Bantaeng 317 Kab. Barru 318 Kab. Bone 319 Kab. Bulukumba 320 Kab. Enrekang 321 Kab. Gowa 322 Kab. Jeneponto 323 Kab. Luwu (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 19,053,000 551,637,000 - - - 18,434,000 571,498,000 - - - 12,270,000 380,406,000 - - - 20,395,000 632,261,000 - - - 8,511,000 263,865,000 - 350,000 - 20,404,000 632,544,000 - - - 17,512,000 542,884,000 - 328,000 - 14,466,000 448,441,000 - - - 11,118,000 344,686,000 - - - 26,964,000 835,899,000 - - - 54,909,000 3,349,447,000 - - - 11,232,000 310,773,000 - - - 11,057,000 305,906,000 - - - - 738,364,000 - - - 15,722,000 434,974,000 - - - 14,879,000 411,674,000 - 102,000 - 21,904,000 606,038,000 - - - - 410,370,000 - - - 15,997,000 442,586,000 - 584 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 324 Kab. Luwu Utara - - 612,591,000 - 9,184,000 325 Kab. Maros - - 101,982,000 - - 326 Kota Palopo - - 196,104,000 - - 327 Kab. Luwu Timur - - 513,583,000 - - 328 Kab. Pinrang - - 416,930,000 - - 329 Kab. Sinjai - - 309,950,000 - - 330 Kab. Kepulauan Selayar - - 445,098,000 - - 331 Kab. Sidenreng Rappang - - 444,661,000 - - 332 Kab. Soppeng - - 314,677,000 - - 333 Kab. Takalar - - 315,024,000 - - 334 Kab. Tana Toraja - - 298,246,000 - - 335 Kab. Wajo - - 663,510,000 - - 336 Kota Pare Pare - - 194,202,000 - - 337 Kota Makassar - - 907,705,000 - - 338 Kab. Toraja Utara - - 281,269,000 - 325,000 339 Provinsi Sulawesi Tenggara - - 1,507,928,000 - - 340 Kab. Buton - - 275,245,000 - - 341 Kab. Konawe - - 385,223,000 - - 342 Kab. Kolaka - - 346,697,000 - - - 585 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 324 Kab. Luwu Utara 325 Kab. Maros 326 Kota Palopo 327 Kab. Luwu Timur 328 Kab. Pinrang 329 Kab. Sinjai 330 Kab. Kepulauan Selayar 331 Kab. Sidenreng Rappang 332 Kab. Soppeng 333 Kab. Takalar 334 Kab. Tana Toraja 335 Kab. Wajo 336 Kota Pare Pare 337 Kota Makassar 338 Kab. Toraja Utara 339 Provinsi Sulawesi Tenggara 340 Kab. Buton 341 Kab. Konawe 342 Kab. Kolaka (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 621,775,000 - - 22,972,000 - 101,982,000 - - - - 196,104,000 - - 7,354,000 - 513,583,000 - - 19,316,000 - 416,930,000 - - 7,908,000 - 309,950,000 - - 11,623,000 - 445,098,000 - - 16,690,000 - 444,661,000 - - 16,675,000 - 314,677,000 - - 11,800,000 - 315,024,000 - - 11,813,000 - 298,246,000 - - 11,184,000 - 663,510,000 - - - - 194,202,000 - - 7,282,000 - 907,705,000 - - 34,039,000 - 281,594,000 - - 10,547,000 - 1,507,928,000 - - 25,132,000 - 275,245,000 - - 10,321,000 - 385,223,000 - - 14,445,000 - 346,697,000 - - 13,001,000 - 586 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 324 Kab. Luwu Utara 325 Kab. Maros 326 Kota Palopo 327 Kab. Luwu Timur 328 Kab. Pinrang 329 Kab. Sinjai 330 Kab. Kepulauan Selayar 331 Kab. Sidenreng Rappang 332 Kab. Soppeng 333 Kab. Takalar 334 Kab. Tana Toraja 335 Kab. Wajo 336 Kota Pare Pare 337 Kota Makassar 338 Kab. Toraja Utara 339 Provinsi Sulawesi Tenggara 340 Kab. Buton 341 Kab. Konawe 342 Kab. Kolaka (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 344,000 - 23,316,000 645,091,000 - - - - 101,982,000 - - - 7,354,000 203,458,000 - - - 19,316,000 532,899,000 - - - 7,908,000 424,838,000 - - - 11,623,000 321,573,000 - - - 16,690,000 461,788,000 - - - 16,675,000 461,336,000 - - - 11,800,000 326,477,000 - - - 11,813,000 326,837,000 - - - 11,184,000 309,430,000 - - - - 663,510,000 - - - 7,282,000 201,484,000 - - - 34,039,000 941,744,000 - 12,000 - 10,559,000 292,153,000 - - - 25,132,000 1,533,060,000 - - - 10,321,000 285,566,000 - - - 14,445,000 399,668,000 - - - 13,001,000 359,698,000 - 587 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 343 Kab. Muna - - 307,324,000 - 56,000 344 Kota Kendari - - 256,419,000 - - 345 Kota Bau Bau - - 257,266,000 - - 346 Kab. Konawe Selatan - - 538,890,000 - 157,120,000 347 Kab. Bombana - - 398,673,000 - 546,082,000 348 Kab. Wakatobi - - 343,549,000 - - 349 Kab. Kolaka Utara - - 383,941,000 - - 350 Kab. Konawe Utara - - 493,877,000 - - 351 Kab. Buton Utara 14,757,000 - 323,748,000 - - 352 Kab. Konawe Kepulauan - - 340,300,000 - - 353 Kab. Kolaka Timur - - 346,892,000 - - 354 Kab. Muna Barat - - 230,950,000 - - 355 Kab. Buton Tengah - - 355,860,000 - - 356 Kab. Buton Selatan - - 417,029,000 - 667,000 357 Kab. Buleleng 2,070,000 - 433,914,000 - - 358 Kab. Jembrana 346,588,000 - 278,644,000 - - 359 Kab. Klungkung - - 47,510,000 - - 360 Kota Denpasar - - 380,262,000 - - 361 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 16,738,000 1,119,564,000 - - - 588 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 343 Kab. Muna 344 Kota Kendari 345 Kota Bau Bau 346 Kab. Konawe Selatan 347 Kab. Bombana 348 Kab. Wakatobi 349 Kab. Kolaka Utara 350 Kab. Konawe Utara 351 Kab. Buton Utara 352 Kab. Konawe Kepulauan 353 Kab. Kolaka Timur 354 Kab. Muna Barat 355 Kab. Buton Tengah 356 Kab. Buton Selatan 357 Kab. Buleleng 358 Kab. Jembrana 359 Kab. Klungkung 360 Kota Denpasar 361 Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 307,380,000 - - 11,524,000 - 256,419,000 - - 10,734,000 - 257,266,000 - - 9,647,000 - 696,010,000 - - 20,490,000 - 944,755,000 - - 15,170,000 - 343,549,000 - - 12,883,000 - 383,941,000 - - 14,397,000 - 493,877,000 - - 18,520,000 - 338,505,000 738,000 - 12,140,000 - 340,300,000 - - 12,761,000 - 346,892,000 - - 13,008,000 - 230,950,000 - - 8,660,000 - 355,860,000 - - 13,344,000 - 417,696,000 - - 15,639,000 - 435,984,000 - - 6,092,000 - 625,232,000 7,231,000 - 9,675,000 - 47,510,000 - - - - 380,262,000 - - 13,251,000 - 1,136,302,000 - 465,000 31,099,000 - 589 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 343 Kab. Muna 344 Kota Kendari 345 Kota Bau Bau 346 Kab. Konawe Selatan 347 Kab. Bombana 348 Kab. Wakatobi 349 Kab. Kolaka Utara 350 Kab. Konawe Utara 351 Kab. Buton Utara 352 Kab. Konawe Kepulauan 353 Kab. Kolaka Timur 354 Kab. Muna Barat 355 Kab. Buton Tengah 356 Kab. Buton Selatan 357 Kab. Buleleng 358 Kab. Jembrana 359 Kab. Klungkung 360 Kota Denpasar 361 Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 2,000 - 11,526,000 318,906,000 - - - 10,734,000 267,153,000 - - - 9,647,000 266,913,000 - 15,983,000 - 36,473,000 732,483,000 - 164,171,000 - 179,341,000 1,124,096,000 - - - 12,883,000 356,432,000 - - - 14,397,000 398,338,000 - - - 18,520,000 512,397,000 - - - 12,878,000 351,383,000 - - - 12,761,000 353,061,000 - - - 13,008,000 359,900,000 - - - 8,660,000 239,610,000 - - - 13,344,000 369,204,000 - 25,000 - 15,664,000 433,360,000 - - - 6,092,000 442,076,000 - - - 16,906,000 642,138,000 - - - - 47,510,000 - - - 13,251,000 393,513,000 - - - 31,564,000 1,167,866,000 - 590 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 362 Kab. Bima 49,387,000 105,525,000 540,652,000 - - 363 Kab. Dompu 85,834,000 104,682,000 334,357,000 - - 364 Kab. Lombok Barat - - 471,971,000 - 14,377,000 365 Kab. Lombok Tengah - - 678,070,000 - - 366 Kab. Lombok Timur - - 807,991,000 - - 367 Kab. Sumbawa - - 631,505,000 - - 368 Kota Mataram - - 289,618,000 - - 369 Kota Bima - - 247,226,000 - 6,119,000 370 Kab. Sumbawa Barat - - 253,756,000 - - 371 Kab. Lombok Utara - - 223,104,000 - - 372 Provinsi Nusa Tenggara Timur - - 1,519,518,000 - - 373 Kab. Alor - - 90,651,000 - - 374 Kab. Belu - - 102,051,000 - - 375 Kab. Ende - - 144,822,000 - - 376 Kab. Flores Timur - - 70,876,000 - - 377 Kab. Kupang - - 81,573,000 - - 378 Kab. Lembata - - 49,095,000 - - 379 Kab. Manggarai - - 322,754,000 - - 380 Kab. Ngada - - 144,066,000 - - - 591 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 362 Kab. Bima 363 Kab. Dompu 364 Kab. Lombok Barat 365 Kab. Lombok Tengah 366 Kab. Lombok Timur 367 Kab. Sumbawa 368 Kota Mataram 369 Kota Bima 370 Kab. Sumbawa Barat 371 Kab. Lombok Utara 372 Provinsi Nusa Tenggara Timur 373 Kab. Alor 374 Kab. Belu 375 Kab. Ende 376 Kab. Flores Timur 377 Kab. Kupang 378 Kab. Lembata 379 Kab. Manggarai 380 Kab. Ngada (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 695,564,000 2,401,000 4,397,000 18,773,000 - 524,873,000 4,172,000 4,362,000 11,609,000 - 486,348,000 - - 16,387,000 - 678,070,000 - - 23,544,000 - 807,991,000 - - 28,055,000 - 631,505,000 - - 21,927,000 - 289,618,000 - - 10,055,000 - 253,345,000 - - 8,584,000 - 253,756,000 - - 8,810,000 - 223,104,000 - - 7,746,000 - 1,519,518,000 - - - - 90,651,000 - - - - 102,051,000 - - - - 144,822,000 - - - - 70,876,000 - - - - 81,573,000 - - - - 49,095,000 - - - - 322,754,000 - - 11,207,000 - 144,066,000 - - - - 592 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 362 Kab. Bima 363 Kab. Dompu 364 Kab. Lombok Barat 365 Kab. Lombok Tengah 366 Kab. Lombok Timur 367 Kab. Sumbawa 368 Kota Mataram 369 Kota Bima 370 Kab. Sumbawa Barat 371 Kab. Lombok Utara 372 Provinsi Nusa Tenggara Timur 373 Kab. Alor 374 Kab. Belu 375 Kab. Ende 376 Kab. Flores Timur 377 Kab. Kupang 378 Kab. Lembata 379 Kab. Manggarai 380 Kab. Ngada (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 25,571,000 721,135,000 - - - 20,143,000 545,016,000 - 498,000 - 16,885,000 503,233,000 - - - 23,544,000 701,614,000 - - - 28,055,000 836,046,000 - - - 21,927,000 653,432,000 - - - 10,055,000 299,673,000 - 212,000 - 8,796,000 262,141,000 - - - 8,810,000 262,566,000 - - - 7,746,000 230,850,000 - - - - 1,519,518,000 - - - - 90,651,000 - - - - 102,051,000 - - - - 144,822,000 - - - - 70,876,000 - - - - 81,573,000 - - - - 49,095,000 - - - 11,207,000 333,961,000 - - - - 144,066,000 - 593 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 381 Kab. Sikka - - 205,623,000 - - 382 Kab. Sumba Barat - - 79,919,000 - - 383 Kab. Sumba Timur - - 246,711,000 - - 384 Kab. Timor Tengah Selatan - - 20,889,000 - - 385 Kab. Timor Tengah Utara - - 115,092,000 - - 386 Kota Kupang - - 278,952,000 - - 387 Kab. Rote Ndao - - 46,087,000 - - 388 Kab. Manggarai Barat - - 234,510,000 - - 389 Kab. Nagekeo - - 29,975,000 - - 390 Kab. Sumba Barat Daya - - 87,828,000 - - 391 Kab. Sumba Tengah - - 29,542,000 - - 392 Kab. Manggarai Timur - - 92,501,000 - - 393 Kab. Sabu Raijua - - 33,108,000 - - 394 Kab. Malaka - - 73,223,000 - - 395 Provinsi Maluku - - 1,349,931,000 - - 396 Kab. Kepulauan Tanimbar - - 434,293,000 - - 397 Kab. Maluku Tengah 113,093,000 - 938,407,000 - - 398 Kab. Maluku Tenggara - - 24,486,000 - - 399 Kab. Buru - - 156,354,000 - - - 594 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 381 Kab. Sikka 382 Kab. Sumba Barat 383 Kab. Sumba Timur 384 Kab. Timor Tengah Selatan 385 Kab. Timor Tengah Utara 386 Kota Kupang 387 Kab. Rote Ndao 388 Kab. Manggarai Barat 389 Kab. Nagekeo 390 Kab. Sumba Barat Daya 391 Kab. Sumba Tengah 392 Kab. Manggarai Timur 393 Kab. Sabu Raijua 394 Kab. Malaka 395 Provinsi Maluku 396 Kab. Kepulauan Tanimbar 397 Kab. Maluku Tengah 398 Kab. Maluku Tenggara 399 Kab. Buru (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 205,623,000 - - - - 79,919,000 - - - - 246,711,000 - - - - 20,889,000 - - - - 115,092,000 - - - - 278,952,000 - - 9,686,000 - 46,087,000 - - - - 234,510,000 - - - - 29,975,000 - - - - 87,828,000 - - - - 29,542,000 - - - - 92,501,000 - - - - 33,108,000 - - - - 73,223,000 - - - - 1,349,931,000 - - - - 434,293,000 - - - - 1,051,500,000 - - - - 24,486,000 - - - - 156,354,000 - - - - 595 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 381 Kab. Sikka 382 Kab. Sumba Barat 383 Kab. Sumba Timur 384 Kab. Timor Tengah Selatan 385 Kab. Timor Tengah Utara 386 Kota Kupang 387 Kab. Rote Ndao 388 Kab. Manggarai Barat 389 Kab. Nagekeo 390 Kab. Sumba Barat Daya 391 Kab. Sumba Tengah 392 Kab. Manggarai Timur 393 Kab. Sabu Raijua 394 Kab. Malaka 395 Provinsi Maluku 396 Kab. Kepulauan Tanimbar 397 Kab. Maluku Tengah 398 Kab. Maluku Tenggara 399 Kab. Buru (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - 205,623,000 - - - - 79,919,000 - - - - 246,711,000 - - - - 20,889,000 - - - - 115,092,000 - - - 9,686,000 288,638,000 - - - - 46,087,000 - - - - 234,510,000 - - - - 29,975,000 - - - - 87,828,000 - - - - 29,542,000 - - - - 92,501,000 - - - - 33,108,000 - - - - 73,223,000 - - - - 1,349,931,000 - - - - 434,293,000 - - - - 1,051,500,000 - - - - 24,486,000 - - - - 156,354,000 - 596 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 400 Kota Ambon - - 330,383,000 - - 401 Kab. Seram Bagian Barat - - 72,183,000 - - 402 Kab. Seram Bagian Timur - - 286,791,000 - - 403 Kab. Kepulauan Aru - - 700,506,000 - - 404 Kota Tual - - 139,506,000 - - 405 Kab. Maluku Barat Daya - - 572,736,000 - - 406 Kab. Buru Selatan - - 35,589,000 - - 407 Provinsi Papua - - 5,972,957,000 - - 408 Kab. Biak Numfor - - 463,480,000 - - 409 Kab. Jayapura - - 92,922,000 - - 410 Kab. Jayawijaya - - 98,437,000 - - 411 Kab. Merauke - - 1,392,903,000 - - 412 Kab. Mimika 373,435,000 189,236,000 1,044,725,000 - - 413 Kab. Nabire - - 695,457,000 - - 414 Kab. Paniai - - 498,200,000 - - 415 Kab. Puncak Jaya - - 662,710,000 - - 416 Kab. Kepulauan Yapen - - 502,158,000 - - 417 Kota Jayapura - - 308,346,000 - - 418 Kab. Sarmi - - 1,072,139,000 - - - 597 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 400 Kota Ambon 401 Kab. Seram Bagian Barat 402 Kab. Seram Bagian Timur 403 Kab. Kepulauan Aru 404 Kota Tual 405 Kab. Maluku Barat Daya 406 Kab. Buru Selatan 407 Provinsi Papua 408 Kab. Biak Numfor 409 Kab. Jayapura 410 Kab. Jayawijaya 411 Kab. Merauke 412 Kab. Mimika 413 Kab. Nabire 414 Kab. Paniai 415 Kab. Puncak Jaya 416 Kab. Kepulauan Yapen 417 Kota Jayapura 418 Kab. Sarmi (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 330,383,000 - - 10,324,000 - 72,183,000 - - - - 286,791,000 - - - - 700,506,000 - - - - 139,506,000 - - - - 572,736,000 - - 17,898,000 - 35,589,000 - - - - 5,972,957,000 - - 248,873,000 - 463,480,000 - - 4,904,000 - 92,922,000 - - - - 98,437,000 - - - - 1,392,903,000 - - - - 1,607,396,000 15,559,000 6,570,000 32,647,000 - 695,457,000 - - - - 498,200,000 - - 15,569,000 - 662,710,000 - - 20,709,000 - 502,158,000 - - 15,692,000 - 308,346,000 - - 9,635,000 - 1,072,139,000 - - 33,504,000 - 598 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 400 Kota Ambon 401 Kab. Seram Bagian Barat 402 Kab. Seram Bagian Timur 403 Kab. Kepulauan Aru 404 Kota Tual 405 Kab. Maluku Barat Daya 406 Kab. Buru Selatan 407 Provinsi Papua 408 Kab. Biak Numfor 409 Kab. Jayapura 410 Kab. Jayawijaya 411 Kab. Merauke 412 Kab. Mimika 413 Kab. Nabire 414 Kab. Paniai 415 Kab. Puncak Jaya 416 Kab. Kepulauan Yapen 417 Kota Jayapura 418 Kab. Sarmi (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 10,324,000 340,707,000 - - - - 72,183,000 - - - - 286,791,000 - - - - 700,506,000 - - - - 139,506,000 - - - 17,898,000 590,634,000 - - - - 35,589,000 - - - 248,873,000 6,221,830,000 - - - 4,904,000 468,384,000 - - - - 92,922,000 - - - - 98,437,000 - - - - 1,392,903,000 - - - 54,776,000 1,662,172,000 - - - - 695,457,000 - - - 15,569,000 513,769,000 - - - 20,709,000 683,419,000 - - - 15,692,000 517,850,000 - - - 9,635,000 317,981,000 - - - 33,504,000 1,105,643,000 - 599 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 419 Kab. Keerom - - 651,870,000 - - 420 Kab. Yahukimo - - 937,016,000 - - 421 Kab. Pegunungan Bintang - - 921,054,000 - - 422 Kab. Tolikara - - 727,344,000 - - 423 Kab. Boven Digoel - - 721,617,000 - - 424 Kab. Mappi - - 794,284,000 - - 425 Kab. Asmat - - 1,303,815,000 - - 426 Kab. Waropen - - 987,584,000 - - 427 Kab. Supiori - - 475,297,000 - - 428 Kab. Mamberamo Raya - - 864,747,000 - - 429 Kab. Mamberamo Tengah - - 384,367,000 - - 430 Kab. Yalimo - - 301,954,000 - - 431 Kab. Lanny Jaya - - 378,899,000 - - 432 Kab. Nduga - - 455,023,000 - - 433 Kab. Dogiyai - - 613,923,000 - - 434 Kab. Puncak - - 767,273,000 - - 435 Kab. Intan Jaya - - 607,417,000 - - 436 Kab. Deiyai - - 940,516,000 - - 437 Provinsi Maluku Utara - 125,079,000 1,370,109,000 7,393,000 657,700,000 - 600 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 419 Kab. Keerom 420 Kab. Yahukimo 421 Kab. Pegunungan Bintang 422 Kab. Tolikara 423 Kab. Boven Digoel 424 Kab. Mappi 425 Kab. Asmat 426 Kab. Waropen 427 Kab. Supiori 428 Kab. Mamberamo Raya 429 Kab. Mamberamo Tengah 430 Kab. Yalimo 431 Kab. Lanny Jaya 432 Kab. Nduga 433 Kab. Dogiyai 434 Kab. Puncak 435 Kab. Intan Jaya 436 Kab. Deiyai 437 Provinsi Maluku Utara (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 651,870,000 - - 20,370,000 - 937,016,000 - - - - 921,054,000 - - - - 727,344,000 - - 22,729,000 - 721,617,000 - - - - 794,284,000 - - - - 1,303,815,000 - - 40,744,000 - 987,584,000 - - - - 475,297,000 - - 14,853,000 - 864,747,000 - - - - 384,367,000 - - 12,011,000 - 301,954,000 - - 9,435,000 - 378,899,000 - - 11,840,000 - 455,023,000 - - 14,219,000 - 613,923,000 - - 19,185,000 - 767,273,000 - - 23,977,000 - 607,417,000 - - 18,981,000 - 940,516,000 - - 29,391,000 - 2,160,281,000 - 2,432,000 22,906,000 - 601 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 419 Kab. Keerom 420 Kab. Yahukimo 421 Kab. Pegunungan Bintang 422 Kab. Tolikara 423 Kab. Boven Digoel 424 Kab. Mappi 425 Kab. Asmat 426 Kab. Waropen 427 Kab. Supiori 428 Kab. Mamberamo Raya 429 Kab. Mamberamo Tengah 430 Kab. Yalimo 431 Kab. Lanny Jaya 432 Kab. Nduga 433 Kab. Dogiyai 434 Kab. Puncak 435 Kab. Intan Jaya 436 Kab. Deiyai 437 Provinsi Maluku Utara (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 20,370,000 672,240,000 - - - - 937,016,000 - - - - 921,054,000 - - - 22,729,000 750,073,000 - - - - 721,617,000 - - - - 794,284,000 - - - 40,744,000 1,344,559,000 - - - - 987,584,000 - - - 14,853,000 490,150,000 - - - - 864,747,000 - - - 12,011,000 396,378,000 - - - 9,435,000 311,389,000 - - - 11,840,000 390,739,000 - - - 14,219,000 469,242,000 - - - 19,185,000 633,108,000 - - - 23,977,000 791,250,000 - - - 18,981,000 626,398,000 - - - 29,391,000 969,907,000 123,000 119,132,000 - 144,593,000 2,304,874,000 - 602 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 438 Kab. Halmahera Tengah - - 546,228,000 - - 439 Kota Ternate - - 407,183,000 - - 440 Kab. Halmahera Barat - - 470,922,000 - - 441 Kab. Halmahera Timur 104,989,000 - 550,997,000 - - 442 Kab. Halmahera Selatan - - 941,223,000 - - 443 Kab. Halmahera Utara - - 164,832,000 - - 444 Kab. Kepulauan Sula - - 460,033,000 - - 445 Kota Tidore Kepulauan - - 353,725,000 - - 446 Kab. Pulau Morotai - - 398,176,000 - - 447 Kab. Pulau Taliabu 44,045,000 - 496,628,000 - - 448 Provinsi Banten - - 1,354,374,000 14,092,000 - 449 Kab. Lebak - - 1,007,320,000 - - 450 Kab. Pandeglang - - 958,397,000 - - 451 Kab. Serang - - 908,509,000 - - 452 Kab. Tangerang - - 1,342,565,000 - - 453 Kota Cilegon - 5,171,000 279,483,000 - - 454 Kota Tangerang - - 964,896,000 - - 455 Kota Serang - - 339,403,000 - - 456 Kota Tangerang Selatan - - 491,151,000 - - - 603 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 438 Kab. Halmahera Tengah 439 Kota Ternate 440 Kab. Halmahera Barat 441 Kab. Halmahera Timur 442 Kab. Halmahera Selatan 443 Kab. Halmahera Utara 444 Kab. Kepulauan Sula 445 Kota Tidore Kepulauan 446 Kab. Pulau Morotai 447 Kab. Pulau Taliabu 448 Provinsi Banten 449 Kab. Lebak 450 Kab. Pandeglang 451 Kab. Serang 452 Kab. Tangerang 453 Kota Cilegon 454 Kota Tangerang 455 Kota Serang 456 Kota Tangerang Selatan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 546,228,000 - - 20,483,000 - 407,183,000 - - 15,329,000 - 470,922,000 - - 17,659,000 - 655,986,000 5,249,000 - 20,662,000 - 941,223,000 - - 35,295,000 - 164,832,000 - - - - 460,033,000 - - 17,251,000 - 353,725,000 - - 13,264,000 - 398,176,000 - - 14,931,000 - 540,673,000 2,202,000 - 18,623,000 - 1,368,466,000 - - 55,918,000 - 1,007,320,000 178,869,000 146,138,000 33,576,000 - 958,397,000 - - 31,946,000 - 908,509,000 - - - - 1,342,565,000 - - 51,142,000 - 284,654,000 - 200,000 9,315,000 - 964,896,000 - - 32,163,000 - 339,403,000 - - 12,718,000 - 491,151,000 - - 22,457,000 - 604 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 438 Kab. Halmahera Tengah 439 Kota Ternate 440 Kab. Halmahera Barat 441 Kab. Halmahera Timur 442 Kab. Halmahera Selatan 443 Kab. Halmahera Utara 444 Kab. Kepulauan Sula 445 Kota Tidore Kepulauan 446 Kab. Pulau Morotai 447 Kab. Pulau Taliabu 448 Provinsi Banten 449 Kab. Lebak 450 Kab. Pandeglang 451 Kab. Serang 452 Kab. Tangerang 453 Kota Cilegon 454 Kota Tangerang 455 Kota Serang 456 Kota Tangerang Selatan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 20,483,000 566,711,000 - - - 15,329,000 422,512,000 - - - 17,659,000 488,581,000 - - - 25,911,000 681,897,000 - - - 35,295,000 976,518,000 - - - - 164,832,000 - - - 17,251,000 477,284,000 - - - 13,264,000 366,989,000 - - - 14,931,000 413,107,000 - - - 20,825,000 561,498,000 469,000 - - 56,387,000 1,424,853,000 - - - 358,583,000 1,365,903,000 - - - 31,946,000 990,343,000 - - - - 908,509,000 - - - 51,142,000 1,393,707,000 - - - 9,515,000 294,169,000 - - - 32,163,000 997,059,000 - - - 12,718,000 352,121,000 - - - 22,457,000 513,608,000 - 605 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 457 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - - 673,430,000 - - 458 Kab. Bangka - - 445,425,000 - - 459 Kab. Belitung - - 371,820,000 - - 460 Kota Pangkal Pinang - - 271,624,000 - 34,460,000 461 Kab. Bangka Selatan - - 455,592,000 - - 462 Kab. Bangka Tengah - - 379,220,000 - 909,842,000 463 Kab. Bangka Barat - - 398,056,000 - - 464 Kab. Belitung Timur - - 375,349,000 - - 465 Provinsi Gorontalo - - 443,132,000 - - 466 Kab. Boalemo 95,828,000 - 278,436,000 - - 467 Kab. Gorontalo - - 316,422,000 - - 468 Kota Gorontalo - - 159,708,000 - - 469 Kab. Pohuwato - - 372,871,000 - - 470 Kab. Bone Bolango - - 324,841,000 - - 471 Kab. Gorontalo Utara - - 245,779,000 - - 472 Kab. Kepulauan Anambas 63,648,000 - - - - 473 Kab. Karimun 39,585,000 - 602,231,000 - - 474 Kota Batam - - 1,153,398,000 - - 475 Kota Tanjung Pinang - - 467,775,000 - - - 606 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 457 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 458 Kab. Bangka 459 Kab. Belitung 460 Kota Pangkal Pinang 461 Kab. Bangka Selatan 462 Kab. Bangka Tengah 463 Kab. Bangka Barat 464 Kab. Belitung Timur 465 Provinsi Gorontalo 466 Kab. Boalemo 467 Kab. Gorontalo 468 Kota Gorontalo 469 Kab. Pohuwato 470 Kab. Bone Bolango 471 Kab. Gorontalo Utara 472 Kab. Kepulauan Anambas 473 Kab. Karimun 474 Kota Batam 475 Kota Tanjung Pinang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 673,430,000 - - 18,706,000 - 445,425,000 - - 15,466,000 - 371,820,000 - - 12,910,000 - 306,084,000 - - 9,467,000 - 455,592,000 - - 15,819,000 - 1,289,062,000 - - - - 398,056,000 - - 13,821,000 - 375,349,000 - - 13,032,000 - 443,132,000 - - 18,463,000 - 374,264,000 - - - - 316,422,000 - - 9,887,000 - 159,708,000 - - 4,990,000 - 372,871,000 - - 11,652,000 - 324,841,000 - - 10,151,000 - 245,779,000 - - - - 63,648,000 2,829,000 - - - 641,816,000 1,759,000 - 20,074,000 - 1,153,398,000 - - 38,446,000 - 467,775,000 - - 15,592,000 - 607 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 457 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 458 Kab. Bangka 459 Kab. Belitung 460 Kota Pangkal Pinang 461 Kab. Bangka Selatan 462 Kab. Bangka Tengah 463 Kab. Bangka Barat 464 Kab. Belitung Timur 465 Provinsi Gorontalo 466 Kab. Boalemo 467 Kab. Gorontalo 468 Kota Gorontalo 469 Kab. Pohuwato 470 Kab. Bone Bolango 471 Kab. Gorontalo Utara 472 Kab. Kepulauan Anambas 473 Kab. Karimun 474 Kota Batam 475 Kota Tanjung Pinang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 18,706,000 692,136,000 - - - 15,466,000 460,891,000 - - - 12,910,000 384,730,000 - 1,197,000 - 10,664,000 316,748,000 - - - 15,819,000 471,411,000 - - - - 1,289,062,000 - - - 13,821,000 411,877,000 - - - 13,032,000 388,381,000 - - - 18,463,000 461,595,000 - - - - 374,264,000 - - - 9,887,000 326,309,000 - - - 4,990,000 164,698,000 - - - 11,652,000 384,523,000 - - - 10,151,000 334,992,000 - - - - 245,779,000 - - - 2,829,000 66,477,000 - - - 21,833,000 663,649,000 - - - 38,446,000 1,191,844,000 - - - 15,592,000 483,367,000 - 608 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 476 Kab. Lingga - - 743,400,000 - - 477 Kab. Bintan - - 693,553,000 - - 478 Kab. Manokwari - - 1,238,107,000 - 281,219,000 479 Kab. Sorong - - 15,592,423,000 - - 480 Kota Sorong - - 540,424,000 - - 481 Kab. Raja Ampat - - 939,361,000 - - 482 Kab. Sorong Selatan - - 941,534,000 - - 483 Kab. Teluk Wondama - - 792,120,000 - - 484 Kab. Kaimana - - 1,013,731,000 - - 485 Kab. Maybrat - - 1,028,408,000 - - 486 Kab. Tambrauw - 251,757,000 1,042,727,000 - - 487 Kab. Manokwari Selatan - - 813,124,000 - - 488 Kab. Pegunungan Arfak - - 2,091,046,000 - - 489 Provinsi Sulawesi Barat - - 244,410,000 - - 490 Kab. Majene - - 113,260,000 - - 491 Kab. Mamuju - - 715,673,000 - - 492 Kab. Polewali Mandar - - 170,779,000 - - 493 Kab. Mamasa - - 67,215,000 - - 494 Kab. Pasangkayu - - 341,122,000 - - - 609 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 476 Kab. Lingga 477 Kab. Bintan 478 Kab. Manokwari 479 Kab. Sorong 480 Kota Sorong 481 Kab. Raja Ampat 482 Kab. Sorong Selatan 483 Kab. Teluk Wondama 484 Kab. Kaimana 485 Kab. Maybrat 486 Kab. Tambrauw 487 Kab. Manokwari Selatan 488 Kab. Pegunungan Arfak 489 Provinsi Sulawesi Barat 490 Kab. Majene 491 Kab. Mamuju 492 Kab. Polewali Mandar 493 Kab. Mamasa 494 Kab. Pasangkayu (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 743,400,000 - - 24,780,000 - 693,553,000 - - 23,118,000 - 1,519,326,000 - - 166,212,000 - 15,592,423,000 - - 584,716,000 - 540,424,000 - - 20,265,000 - 939,361,000 - - 35,225,000 - 941,534,000 - - 35,307,000 - 792,120,000 - - 29,704,000 - 1,013,731,000 - - 38,014,000 - 1,028,408,000 - - 38,565,000 - 1,294,484,000 - 10,840,000 39,102,000 - 813,124,000 - - 30,492,000 - 2,091,046,000 - - 78,414,000 - 244,410,000 - - - - 113,260,000 - - - - 715,673,000 - - 27,334,000 - 170,779,000 - - - - 67,215,000 - - - - 341,122,000 - - - - 610 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 476 Kab. Lingga 477 Kab. Bintan 478 Kab. Manokwari 479 Kab. Sorong 480 Kota Sorong 481 Kab. Raja Ampat 482 Kab. Sorong Selatan 483 Kab. Teluk Wondama 484 Kab. Kaimana 485 Kab. Maybrat 486 Kab. Tambrauw 487 Kab. Manokwari Selatan 488 Kab. Pegunungan Arfak 489 Provinsi Sulawesi Barat 490 Kab. Majene 491 Kab. Mamuju 492 Kab. Polewali Mandar 493 Kab. Mamasa 494 Kab. Pasangkayu (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 24,780,000 768,180,000 - - - 23,118,000 716,671,000 - 129,428,000 - 295,640,000 1,814,966,000 - - - 584,716,000 16,177,139,000 - - - 20,265,000 560,689,000 - - - 35,225,000 974,586,000 - - - 35,307,000 976,841,000 - - - 29,704,000 821,824,000 - - - 38,014,000 1,051,745,000 - - - 38,565,000 1,066,973,000 - - - 49,942,000 1,344,426,000 - - - 30,492,000 843,616,000 - - - 78,414,000 2,169,460,000 - - - - 244,410,000 - - - - 113,260,000 - - - 27,334,000 743,007,000 - - - - 170,779,000 - - - - 67,215,000 - - - - 341,122,000 - 611 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGI SEKTOR S PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 495 Kab. Mamuju Tengah - - 157,998,000 - - 496 Provinsi Kalimantan Utara - - 1,606,758,000 - - 497 Kab. Malinau - - 1,711,554,000 - - 498 Kota Tarakan - - 1,379,125,000 - - 499 Kab. Tana Tidung - 20,269,000 974,951,000 - - 16,308,072,000 13,561,911,000 410,158,171,000 2,901,724,000 6,024,121,000 JUMLAH NASIONAL - 612 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 495 Kab. Mamuju Tengah 496 Provinsi Kalimantan Utara 497 Kab. Malinau 498 Kota Tarakan 499 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 157,998,000 - - - - 1,606,758,000 - - 44,632,000 - 1,711,554,000 - - 59,428,000 - 1,379,125,000 - - 47,886,000 - 995,220,000 - 844,000 33,852,000 1,264,271,000 450,218,270,000 1,878,515,000 997,523,000 13,458,740,000 - 613 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 495 Kab. Mamuju Tengah 496 Provinsi Kalimantan Utara 497 Kab. Malinau 498 Kota Tarakan 499 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - 157,998,000 - - - 44,632,000 1,651,390,000 - - - 59,428,000 1,770,982,000 - - - 47,886,000 1,427,011,000 - - - 34,696,000 1,029,916,000 377,034,000 2,256,737,000 42,133,000 19,010,682,000 469,228,952,000 - 614 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 Provinsi Aceh - - 27,195,053,000 27,195,053,000 2 Kab. Aceh Barat 105,951,000 - - 105,951,000 3 Kab. Aceh Besar 209,095,000 - - 209,095,000 4 Kab. Aceh Selatan 120,628,000 - - 120,628,000 5 Kab. Aceh Singkil 436,470,000 - - 436,470,000 6 Kab. Aceh Tenggara 313,599,000 - - 313,599,000 7 Kab. Aceh Timur - - - - 8 Kab. Aceh Utara 1,062,068,000 - - 1,062,068,000 9 Kab. Bireuen 32,221,000 - - 32,221,000 10 Kab. Simeulue 497,762,000 - - 497,762,000 11 Kota Banda Aceh 511,446,000 - - 511,446,000 12 Kota Sabang 511,446,000 - - 511,446,000 13 Kota Langsa 511,446,000 - - 511,446,000 14 Kab. Gayo Lues 386,990,000 - - 386,990,000 15 Kab. Aceh Barat Daya 452,168,000 - - 452,168,000 16 Kab. Aceh Jaya 353,073,000 - - 353,073,000 17 Kab. Nagan Raya 121,724,000 - - 121,724,000 18 Kab. Bener Meriah 364,530,000 - - 364,530,000 19 Kab. Pidie Jaya 304,324,000 - - 304,324,000 20 Kota Subulussalam 334,674,000 - - 334,674,000 21 Kab. Karo 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 22 Kab. Labuhanbatu 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 23 Kab. Nias - - - - 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI - 615 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tenggara 7 Kab. Aceh Timur 8 Kab. Aceh Utara 9 Kab. Bireuen 10 Kab. Simeulue 11 Kota Banda Aceh 12 Kota Sabang 13 Kota Langsa 14 Kab. Gayo Lues 15 Kab. Aceh Barat Daya 16 Kab. Aceh Jaya 17 Kab. Nagan Raya 18 Kab. Bener Meriah 19 Kab. Pidie Jaya 20 Kota Subulussalam 21 Kab. Karo 22 Kab. Labuhanbatu 23 Kab. Nias NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 - - - 27,195,053,000 - - - 105,951,000 123,932,000 - 123,932,000 333,027,000 312,614,000 - 312,614,000 433,242,000 209,468,000 - 209,468,000 645,938,000 312,446,000 - 312,446,000 626,045,000 2,094,575,000 - 2,094,575,000 2,094,575,000 - - - 1,062,068,000 - - - 32,221,000 238,075,000 - 238,075,000 735,837,000 - - - 511,446,000 140,871,000 - 140,871,000 652,317,000 87,779,000 - 87,779,000 599,225,000 257,895,000 - 257,895,000 644,885,000 422,292,000 - 422,292,000 874,460,000 192,689,000 - 192,689,000 545,762,000 318,816,000 - 318,816,000 440,540,000 375,009,000 - 375,009,000 739,539,000 - - - 304,324,000 15,294,000 - 15,294,000 349,968,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 11,386,000 416,000 11,802,000 11,802,000 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - 616 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 24 Kab. Simalungun 91,872,000 3,219,000 - 95,091,000 25 Kab. Tapanuli Selatan 168,552,000 5,618,000 - 174,170,000 26 Kab. Toba 1,280,000 3,219,000 - 4,499,000 27 Kota Medan 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 28 Kota Sibolga 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 29 Kota Tebing Tinggi 70,579,000 3,219,000 - 73,798,000 30 Kab. Serdang Bedagai 53,537,000 3,219,000 - 56,756,000 31 Kab. Batu Bara 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 32 Kab. Padang Lawas 188,289,000 9,017,000 - 197,306,000 33 Kab. Padang Lawas Utara 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 34 Kab. Labuhanbatu Selatan 96,576,000 3,219,000 - 99,795,000 35 Kab. Sijunjung 239,084,000 7,683,000 - 246,767,000 36 Kota Payakumbuh 13,582,000 427,000 - 14,009,000 37 Kab. Dharmasraya 13,582,000 427,000 - 14,009,000 38 Provinsi Riau 64,173,431,000 6,119,625,000 - 70,293,056,000 39 Kab. Bengkalis 79,318,561,000 5,901,811,000 - 85,220,372,000 40 Kab. Indragiri Hilir 14,045,909,000 1,112,659,000 - 15,158,568,000 41 Kab. Indragiri Hulu 19,612,893,000 1,223,785,000 - 20,836,678,000 42 Kab. Kampar 7,753,772,000 - - 7,753,772,000 43 Kab. Kuantan Singingi 14,279,796,000 - - 14,279,796,000 44 Kab. Pelalawan 17,758,302,000 1,233,926,000 - 18,992,228,000 45 Kab. Rokan Hilir 28,477,363,000 - - 28,477,363,000 46 Kab. Rokan Hulu 11,451,926,000 - - 11,451,926,000 - 617 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 24 Kab. Simalungun 25 Kab. Tapanuli Selatan 26 Kab. Toba 27 Kota Medan 28 Kota Sibolga 29 Kota Tebing Tinggi 30 Kab. Serdang Bedagai 31 Kab. Batu Bara 32 Kab. Padang Lawas 33 Kab. Padang Lawas Utara 34 Kab. Labuhanbatu Selatan 35 Kab. Sijunjung 36 Kota Payakumbuh 37 Kab. Dharmasraya 38 Provinsi Riau 39 Kab. Bengkalis 40 Kab. Indragiri Hilir 41 Kab. Indragiri Hulu 42 Kab. Kampar 43 Kab. Kuantan Singingi 44 Kab. Pelalawan 45 Kab. Rokan Hilir 46 Kab. Rokan Hulu (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah 25,037,000 416,000 25,453,000 120,544,000 130,925,000 2,181,000 133,106,000 307,276,000 25,037,000 416,000 25,453,000 29,952,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 25,037,000 416,000 25,453,000 99,251,000 25,037,000 416,000 25,453,000 82,209,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 25,037,000 416,000 25,453,000 222,759,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 25,037,000 416,000 25,453,000 125,248,000 - - - 246,767,000 - - - 14,009,000 - - - 14,009,000 - - - 70,293,056,000 - - - 85,220,372,000 - - - 15,158,568,000 - - - 20,836,678,000 - - - 7,753,772,000 - - - 14,279,796,000 - - - 18,992,228,000 - - - 28,477,363,000 - - - 11,451,926,000 - 618 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 47 Kab. Siak 43,661,548,000 3,432,540,000 - 47,094,088,000 48 Kota Dumai 20,962,091,000 1,112,659,000 - 22,074,750,000 49 Kota Pekanbaru 11,507,754,000 1,112,659,000 - 12,620,413,000 50 Kab. Kepulauan Meranti 20,508,007,000 1,138,211,000 - 21,646,218,000 51 Kab. Muaro Jambi - 116,801,000 - 116,801,000 52 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,213,065,000 63,780,000 - 1,276,845,000 53 Provinsi Sumatera Selatan 16,398,879,000 1,285,345,000 - 17,684,224,000 54 Kab. Lahat 1,803,636,000 208,835,000 - 2,012,471,000 55 Kab. Musi Banyuasin 11,005,771,000 1,611,521,000 - 12,617,292,000 56 Kab. Musi Rawas 4,386,443,000 281,879,000 - 4,668,322,000 57 Kab. Muara Enim 4,880,238,000 1,101,735,000 - 5,981,973,000 58 Kab. Ogan Komering Ilir 2,541,390,000 179,387,000 - 2,720,777,000 59 Kab. Ogan Komering Ulu 2,430,856,000 241,439,000 - 2,672,295,000 60 Kota Palembang 1,162,993,000 179,387,000 - 1,342,380,000 61 Kota Prabumulih 5,338,353,000 244,986,000 - 5,583,339,000 62 Kota Pagar Alam 4,314,106,000 179,387,000 - 4,493,493,000 63 Kota Lubuk Linggau 3,744,475,000 179,387,000 - 3,923,862,000 64 Kab. Banyuasin 2,759,607,000 331,693,000 - 3,091,300,000 65 Kab. Ogan Ilir 4,324,111,000 253,612,000 - 4,577,723,000 66 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2,920,765,000 179,387,000 - 3,100,152,000 67 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3,793,012,000 179,387,000 - 3,972,399,000 68 Kab. Empat Lawang 4,042,656,000 179,387,000 - 4,222,043,000 69 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 959,074,000 122,742,000 - 1,081,816,000 - 619 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 47 Kab. Siak 48 Kota Dumai 49 Kota Pekanbaru 50 Kab. Kepulauan Meranti 51 Kab. Muaro Jambi 52 Kab. Tanjung Jabung Timur 53 Provinsi Sumatera Selatan 54 Kab. Lahat 55 Kab. Musi Banyuasin 56 Kab. Musi Rawas 57 Kab. Muara Enim 58 Kab. Ogan Komering Ilir 59 Kab. Ogan Komering Ulu 60 Kota Palembang 61 Kota Prabumulih 62 Kota Pagar Alam 63 Kota Lubuk Linggau 64 Kab. Banyuasin 65 Kab. Ogan Ilir 66 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 67 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 68 Kab. Empat Lawang 69 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 47,094,088,000 - - - 22,074,750,000 - - - 12,620,413,000 94,403,000 1,573,000 95,976,000 21,742,194,000 - - - 116,801,000 - - - 1,276,845,000 - - - 17,684,224,000 - - - 2,012,471,000 - - - 12,617,292,000 - - - 4,668,322,000 - - - 5,981,973,000 - - - 2,720,777,000 - - - 2,672,295,000 - - - 1,342,380,000 - - - 5,583,339,000 595,967,000 198,220,000 794,187,000 5,287,680,000 - - - 3,923,862,000 - - - 3,091,300,000 - - - 4,577,723,000 - - - 3,100,152,000 - - - 3,972,399,000 153,914,000 - 153,914,000 4,375,957,000 - - - 1,081,816,000 - 620 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 70 Kab. Musi Rawas Utara 2,328,512,000 163,000,000 - 2,491,512,000 71 Provinsi Lampung - - - - 72 Kab. Lampung Barat - - - - 73 Kab. Lampung Selatan - - - - 74 Kab. Lampung Tengah - - - - 75 Kab. Lampung Utara - - - - 76 Kab. Lampung Timur - - - - 77 Kab. Tanggamus - - - - 78 Kab. Tulang Bawang - - - - 79 Kab. Way Kanan - - - - 80 Kota Bandar Lampung - - - - 81 Kota Metro - - - - 82 Kab. Pesawaran - - - - 83 Kab. Pringsewu - - - - 84 Kab. Mesuji - - - - 85 Kab. Tulang Bawang Barat - - - - 86 Kab. Pesisir Barat - - - - 87 Provinsi DKI Jakarta 4,019,041,000 133,967,000 - 4,153,008,000 88 Provinsi Jawa Barat - - - - 89 Kab. Bandung - 2,138,000 - 2,138,000 90 Kab. Cianjur - - - - 91 Kab. Cirebon - - - - 92 Kab. Garut - - - - - 621 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 70 Kab. Musi Rawas Utara 71 Provinsi Lampung 72 Kab. Lampung Barat 73 Kab. Lampung Selatan 74 Kab. Lampung Tengah 75 Kab. Lampung Utara 76 Kab. Lampung Timur 77 Kab. Tanggamus 78 Kab. Tulang Bawang 79 Kab. Way Kanan 80 Kota Bandar Lampung 81 Kota Metro 82 Kab. Pesawaran 83 Kab. Pringsewu 84 Kab. Mesuji 85 Kab. Tulang Bawang Barat 86 Kab. Pesisir Barat 87 Provinsi DKI Jakarta 88 Provinsi Jawa Barat 89 Kab. Bandung 90 Kab. Cianjur 91 Kab. Cirebon 92 Kab. Garut (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 2,491,512,000 2,506,574,000 20,597,000 2,527,171,000 2,527,171,000 281,231,000 - 281,231,000 281,231,000 660,771,000 - 660,771,000 660,771,000 347,577,000 2,665,000 350,242,000 350,242,000 311,809,000 2,665,000 314,474,000 314,474,000 172,434,000 2,665,000 175,099,000 175,099,000 161,548,000 2,665,000 164,213,000 164,213,000 565,512,000 2,665,000 568,177,000 568,177,000 1,094,917,000 18,078,000 1,112,995,000 1,112,995,000 161,548,000 2,665,000 164,213,000 164,213,000 374,398,000 2,665,000 377,063,000 377,063,000 349,711,000 17,379,000 367,090,000 367,090,000 234,814,000 - 234,814,000 234,814,000 161,548,000 2,665,000 164,213,000 164,213,000 320,595,000 - 320,595,000 320,595,000 387,672,000 2,665,000 390,337,000 390,337,000 3,634,829,000 60,580,000 3,695,409,000 7,848,417,000 7,073,216,000 136,832,000 7,210,048,000 7,210,048,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 654,472,000 195,512,000 10,721,000 206,233,000 206,233,000 41,694,000 10,721,000 52,415,000 52,415,000 574,121,000 10,721,000 584,842,000 584,842,000 - 622 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 93 Kab. Indramayu 927,243,000 181,414,000 - 1,108,657,000 94 Kab. Karawang - - - - 95 Kab. Kuningan - - - - 96 Kab. Majalengka - - - - 97 Kab. Purwakarta 123,407,000 43,109,000 - 166,516,000 98 Kab. Subang - - - - 99 Kab. Sukabumi 138,940,000 43,109,000 - 182,049,000 100 Kab. Sumedang - - - - 101 Kab. Tasikmalaya 82,530,000 43,109,000 - 125,639,000 102 Kota Bandung - - - - 103 Kota Bekasi - - - - 104 Kota Bogor - - - - 105 Kota Cirebon - - - - 106 Kota Depok - - - - 107 Kota Sukabumi 3,611,000 43,109,000 - 46,720,000 108 Kota Tasikmalaya - - - - 109 Kota Cimahi 76,105,000 43,109,000 - 119,214,000 110 Kota Banjar 1,194,924,000 - - 1,194,924,000 111 Kab. Bandung Barat - 34,894,000 - 34,894,000 112 Kab. Pangandaran 226,615,000 26,422,000 - 253,037,000 113 Provinsi Jawa Tengah - - - - 114 Kab. Banjarnegara - - - - 115 Kab. Sukoharjo - - - - - 623 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 93 Kab. Indramayu 94 Kab. Karawang 95 Kab. Kuningan 96 Kab. Majalengka 97 Kab. Purwakarta 98 Kab. Subang 99 Kab. Sukabumi 100 Kab. Sumedang 101 Kab. Tasikmalaya 102 Kota Bandung 103 Kota Bekasi 104 Kota Bogor 105 Kota Cirebon 106 Kota Depok 107 Kota Sukabumi 108 Kota Tasikmalaya 109 Kota Cimahi 110 Kota Banjar 111 Kab. Bandung Barat 112 Kab. Pangandaran 113 Provinsi Jawa Tengah 114 Kab. Banjarnegara 115 Kab. Sukoharjo (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah 2,603,678,000 43,423,000 2,647,101,000 3,755,758,000 4,973,687,000 94,756,000 5,068,443,000 5,068,443,000 467,906,000 10,721,000 478,627,000 478,627,000 88,777,000 11,492,000 100,269,000 100,269,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 818,850,000 3,984,193,000 - 3,984,193,000 3,984,193,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 834,383,000 207,093,000 - 207,093,000 207,093,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 777,973,000 224,209,000 10,721,000 234,930,000 234,930,000 532,073,000 17,875,000 549,948,000 549,948,000 467,503,000 10,721,000 478,224,000 478,224,000 535,163,000 10,721,000 545,884,000 545,884,000 136,446,000 10,721,000 147,167,000 147,167,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 699,054,000 507,600,000 10,721,000 518,321,000 518,321,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 771,548,000 - - - 1,194,924,000 641,613,000 10,721,000 652,334,000 687,228,000 719,846,000 12,012,000 731,858,000 984,895,000 409,210,000 24,249,000 433,459,000 433,459,000 111,650,000 5,661,000 117,311,000 117,311,000 47,269,000 1,426,000 48,695,000 48,695,000 - 624 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 116 Kota Magelang 109,324,000 3,890,000 - 113,214,000 117 Kota Pekalongan 116,718,000 3,890,000 - 120,608,000 118 Kota Salatiga 24,358,000 3,890,000 - 28,248,000 119 Kota Semarang 116,718,000 3,890,000 - 120,608,000 120 Kota Tegal 116,718,000 3,890,000 - 120,608,000 121 Kab. Bangkalan 510,490,000 - - 510,490,000 122 Kab. Blitar - 85,534,000 - 85,534,000 123 Kab. Bojonegoro 50,497,615,000 - - 50,497,615,000 124 Kab. Bondowoso 719,068,000 236,282,000 - 955,350,000 125 Kab. Kediri 882,887,000 236,282,000 - 1,119,169,000 126 Kab. Madiun 739,627,000 236,282,000 - 975,909,000 127 Kab. Magetan 869,963,000 - - 869,963,000 128 Kab. Nganjuk 111,992,000 201,928,000 - 313,920,000 129 Kab. Ngawi 1,358,842,000 236,282,000 - 1,595,124,000 130 Kab. Pacitan 636,141,000 95,793,000 - 731,934,000 131 Kab. Pamekasan 780,317,000 - - 780,317,000 132 Kab. Ponorogo 555,993,000 236,282,000 - 792,275,000 133 Kab. Sidoarjo - - - - 134 Kab. Situbondo 990,510,000 236,282,000 - 1,226,792,000 135 Kab. Trenggalek 655,955,000 236,282,000 - 892,237,000 136 Kota Blitar 1,129,370,000 91,640,000 - 1,221,010,000 137 Kota Madiun 416,882,000 - - 416,882,000 138 Kota Mojokerto 770,502,000 - - 770,502,000 - 625 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 116 Kota Magelang 117 Kota Pekalongan 118 Kota Salatiga 119 Kota Semarang 120 Kota Tegal 121 Kab. Bangkalan 122 Kab. Blitar 123 Kab. Bojonegoro 124 Kab. Bondowoso 125 Kab. Kediri 126 Kab. Madiun 127 Kab. Magetan 128 Kab. Nganjuk 129 Kab. Ngawi 130 Kab. Pacitan 131 Kab. Pamekasan 132 Kab. Ponorogo 133 Kab. Sidoarjo 134 Kab. Situbondo 135 Kab. Trenggalek 136 Kota Blitar 137 Kota Madiun 138 Kota Mojokerto (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah 85,587,000 1,426,000 87,013,000 200,227,000 196,327,000 - 196,327,000 316,935,000 85,587,000 1,426,000 87,013,000 115,261,000 185,838,000 3,097,000 188,935,000 309,543,000 85,587,000 1,426,000 87,013,000 207,621,000 - - - 510,490,000 418,000 6,000 424,000 85,958,000 2,509,764,000 41,642,000 2,551,406,000 53,049,021,000 418,000 6,000 424,000 955,774,000 418,000 6,000 424,000 1,119,593,000 418,000 6,000 424,000 976,333,000 - - - 869,963,000 - - - 313,920,000 418,000 6,000 424,000 1,595,548,000 - - - 731,934,000 - - - 780,317,000 418,000 6,000 424,000 792,699,000 12,145,791,000 202,733,000 12,348,524,000 12,348,524,000 418,000 6,000 424,000 1,227,216,000 418,000 6,000 424,000 892,661,000 - - - 1,221,010,000 - - - 416,882,000 - - - 770,502,000 - 626 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 139 Kota Pasuruan 1,140,968,000 227,280,000 - 1,368,248,000 140 Kota Probolinggo 862,772,000 236,282,000 - 1,099,054,000 141 Kota Batu 542,855,000 105,385,000 - 648,240,000 142 Provinsi Kalimantan Tengah 6,525,000 218,000 - 6,743,000 143 Kab. Barito Selatan 1,004,000 33,000 - 1,037,000 144 Kab. Barito Utara 13,051,000 435,000 - 13,486,000 145 Kab. Kapuas 1,004,000 33,000 - 1,037,000 146 Kab. Kotawaringin Barat 34,126,000 1,135,000 - 35,261,000 147 Kab. Kotawaringin Timur 34,126,000 1,135,000 - 35,261,000 148 Kota Palangkaraya 1,004,000 33,000 - 1,037,000 149 Kab. Katingan 1,004,000 33,000 - 1,037,000 150 Kab. Seruyan 1,004,000 33,000 - 1,037,000 151 Kab. Sukamara 1,004,000 33,000 - 1,037,000 152 Kab. Lamandau 1,004,000 33,000 - 1,037,000 153 Kab. Gunung Mas 1,004,000 33,000 - 1,037,000 154 Kab. Pulang Pisau 1,004,000 33,000 - 1,037,000 155 Kab. Murung Raya 1,004,000 33,000 - 1,037,000 156 Kab. Barito Timur 1,004,000 33,000 - 1,037,000 157 Provinsi Sulawesi Tengah - - - - 158 Kab. Banggai - - - - 159 Kab. Banggai Kepulauan - - - - 160 Kab. Buol - - - - 161 Kab. Toli Toli - - - - - 627 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 139 Kota Pasuruan 140 Kota Probolinggo 141 Kota Batu 142 Provinsi Kalimantan Tengah 143 Kab. Barito Selatan 144 Kab. Barito Utara 145 Kab. Kapuas 146 Kab. Kotawaringin Barat 147 Kab. Kotawaringin Timur 148 Kota Palangkaraya 149 Kab. Katingan 150 Kab. Seruyan 151 Kab. Sukamara 152 Kab. Lamandau 153 Kab. Gunung Mas 154 Kab. Pulang Pisau 155 Kab. Murung Raya 156 Kab. Barito Timur 157 Provinsi Sulawesi Tengah 158 Kab. Banggai 159 Kab. Banggai Kepulauan 160 Kab. Buol 161 Kab. Toli Toli (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 1,368,248,000 418,000 6,000 424,000 1,099,478,000 - - - 648,240,000 332,339,000 5,539,000 337,878,000 344,621,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 664,677,000 11,078,000 675,755,000 689,241,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 221,786,000 3,696,000 225,482,000 260,743,000 221,786,000 3,696,000 225,482,000 260,743,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 51,129,000 852,000 51,981,000 53,018,000 12,487,033,000 - 12,487,033,000 12,487,033,000 16,017,926,000 - 16,017,926,000 16,017,926,000 744,885,000 - 744,885,000 744,885,000 1,056,897,000 - 1,056,897,000 1,056,897,000 2,608,660,000 28,590,000 2,637,250,000 2,637,250,000 - 628 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 162 Kab. Donggala - - - - 163 Kab. Poso - - - - 164 Kota Palu - - - - 165 Kab. Parigi Moutong - - - - 166 Kab. Tojo Una Una - - - - 167 Kab. Sigi - - - - 168 Kab. Banggai Laut - - - - 169 Provinsi Sulawesi Selatan - - - - 170 Kab. Bantaeng - - - - 171 Kab. Barru - - - - 172 Kab. Bulukumba - - - - 173 Kab. Enrekang - - - - 174 Kab. Gowa - - - - 175 Kab. Luwu - - - - 176 Kab. Luwu Utara - - - - 177 Kota Palopo - - - - 178 Kab. Luwu Timur 6,000 - - 6,000 179 Kab. Sinjai - - - - 180 Kab. Kepulauan Selayar - - - - 181 Kab. Sidenreng Rappang - - - - 182 Kab. Soppeng - - - - 183 Kab. Takalar - - - - 184 Kab. Tana Toraja - - - - - 629 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 162 Kab. Donggala 163 Kab. Poso 164 Kota Palu 165 Kab. Parigi Moutong 166 Kab. Tojo Una Una 167 Kab. Sigi 168 Kab. Banggai Laut 169 Provinsi Sulawesi Selatan 170 Kab. Bantaeng 171 Kab. Barru 172 Kab. Bulukumba 173 Kab. Enrekang 174 Kab. Gowa 175 Kab. Luwu 176 Kab. Luwu Utara 177 Kota Palopo 178 Kab. Luwu Timur 179 Kab. Sinjai 180 Kab. Kepulauan Selayar 181 Kab. Sidenreng Rappang 182 Kab. Soppeng 183 Kab. Takalar 184 Kab. Tana Toraja (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah 1,294,398,000 - 1,294,398,000 1,294,398,000 1,288,546,000 - 1,288,546,000 1,288,546,000 1,458,461,000 - 1,458,461,000 1,458,461,000 1,331,929,000 179,139,000 1,511,068,000 1,511,068,000 375,263,000 174,932,000 550,195,000 550,195,000 2,328,464,000 - 2,328,464,000 2,328,464,000 1,900,620,000 - 1,900,620,000 1,900,620,000 3,029,232,000 126,217,000 3,155,449,000 3,155,449,000 93,745,000 10,975,000 104,720,000 104,720,000 77,930,000 - 77,930,000 77,930,000 13,999,000 232,000 14,231,000 14,231,000 245,775,000 - 245,775,000 245,775,000 331,805,000 14,475,000 346,280,000 346,280,000 363,156,000 - 363,156,000 363,156,000 128,447,000 - 128,447,000 128,447,000 473,772,000 10,975,000 484,747,000 484,747,000 1,132,921,000 18,881,000 1,151,802,000 1,151,808,000 136,551,000 10,975,000 147,526,000 147,526,000 13,999,000 232,000 14,231,000 14,231,000 13,999,000 232,000 14,231,000 14,231,000 127,474,000 - 127,474,000 127,474,000 123,537,000 - 123,537,000 123,537,000 117,592,000 - 117,592,000 117,592,000 - 630 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 185 Kota Pare Pare - - - - 186 Kota Makassar - - - - 187 Kab. Toraja Utara - - - - 188 Kota Ambon 37,080,000 - - 37,080,000 189 Kab. Maluku Barat Daya 163,967,000 5,465,000 - 169,432,000 190 Kab. Belitung 60,885,000 3,335,000 - 64,220,000 191 Kota Pangkal Pinang 101,093,000 3,335,000 - 104,428,000 192 Provinsi Kepulauan Riau 13,443,768,000 - - 13,443,768,000 193 Kab. Natuna 24,400,009,000 - - 24,400,009,000 194 Kab. Kepulauan Anambas 15,447,733,000 - - 15,447,733,000 195 Kab. Karimun 5,697,751,000 410,988,000 - 6,108,739,000 196 Kota Batam 3,436,988,000 410,988,000 - 3,847,976,000 197 Kota Tanjung Pinang 3,795,088,000 - - 3,795,088,000 198 Kab. Lingga 5,839,574,000 - - 5,839,574,000 199 Kab. Bintan 4,784,855,000 - - 4,784,855,000 200 Provinsi Papua Barat - - 124,545,153,000 124,545,153,000 201 Kab. Fak Fak 318,185,000 - - 318,185,000 202 Kab. Manokwari 953,973,000 - - 953,973,000 203 Kab. Sorong 9,375,867,000 - - 9,375,867,000 204 Kota Sorong 1,370,812,000 - - 1,370,812,000 205 Kab. Raja Ampat - - - - 206 Kab. Teluk Bintuni - - - - 207 Kab. Teluk Wondama - - - - - 631 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 185 Kota Pare Pare 186 Kota Makassar 187 Kab. Toraja Utara 188 Kota Ambon 189 Kab. Maluku Barat Daya 190 Kab. Belitung 191 Kota Pangkal Pinang 192 Provinsi Kepulauan Riau 193 Kab. Natuna 194 Kab. Kepulauan Anambas 195 Kab. Karimun 196 Kota Batam 197 Kota Tanjung Pinang 198 Kab. Lingga 199 Kab. Bintan 200 Provinsi Papua Barat 201 Kab. Fak Fak 202 Kab. Manokwari 203 Kab. Sorong 204 Kota Sorong 205 Kab. Raja Ampat 206 Kab. Teluk Bintuni 207 Kab. Teluk Wondama (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah 423,259,000 10,975,000 434,234,000 434,234,000 13,999,000 232,000 14,231,000 14,231,000 97,914,000 26,254,000 124,168,000 124,168,000 - - - 37,080,000 - - - 169,432,000 - - - 64,220,000 - - - 104,428,000 - - - 13,443,768,000 - - - 24,400,009,000 - - - 15,447,733,000 - - - 6,108,739,000 - - - 3,847,976,000 - - - 3,795,088,000 - - - 5,839,574,000 - - - 4,784,855,000 - - - 124,545,153,000 563,499,000 - 563,499,000 881,684,000 - - - 953,973,000 241,323,000 - 241,323,000 9,617,190,000 - - - 1,370,812,000 1,740,157,000 - 1,740,157,000 1,740,157,000 2,579,569,000 - 2,579,569,000 2,579,569,000 2,181,318,000 - 2,181,318,000 2,181,318,000 - 632 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 208 Kab. Maybrat 1,199,219,000 - - 1,199,219,000 209 Kab. Tambrauw 285,292,000 - - 285,292,000 210 Kab. Manokwari Selatan 1,071,090,000 - - 1,071,090,000 211 Kab. Pegunungan Arfak 1,013,482,000 - - 1,013,482,000 212 Kab. Bulungan 908,989,000 387,053,000 - 1,296,042,000 213 Kota Tarakan 825,695,000 237,093,000 - 1,062,788,000 608,084,573,000 34,502,722,000 151,740,206,000 794,327,501,000 JUMLAH NASIONAL - 633 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 208 Kab. Maybrat 209 Kab. Tambrauw 210 Kab. Manokwari Selatan 211 Kab. Pegunungan Arfak 212 Kab. Bulungan 213 Kota Tarakan JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) 7 8 9=7+8 10=6+9 JUMLAH 30% GAS BUMI 0.50% Sub Jumlah - - - 1,199,219,000 1,505,313,000 - 1,505,313,000 1,790,605,000 - - - 1,071,090,000 - - - 1,013,482,000 780,610,000 13,009,000 793,619,000 2,089,661,000 1,568,160,000 26,135,000 1,594,295,000 2,657,083,000 124,821,806,000 1,804,908,000 126,626,714,000 920,954,215,000 - 634 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kab. Aceh Besar 49,171,000 - 49,171,000 2 Kab. Aceh Selatan 341,379,000 - 341,379,000 3 Kab. Gayo Lues 29,666,000 - 29,666,000 4 Kab. Aceh Barat Daya 46,313,000 - 46,313,000 5 Kab. Nagan Raya 417,624,000 - 417,624,000 6 Kab. Pidie Jaya 13,121,000 - 13,121,000 7 Kota Subulussalam 16,128,000 - 16,128,000 8 Kab. Dairi 137,840,000 - 137,840,000 9 Kab. Karo 17,000 - 17,000 10 Kab. Labuhanbatu 28,262,000 - 28,262,000 11 Kab. Tapanuli Selatan 563,733,000 924,717,000 1,488,450,000 12 Kab. Tapanuli Utara 386,433,000 - 386,433,000 13 Kab. Toba 106,849,000 - 106,849,000 14 Kab. Padang Lawas Utara 3,511,000 - 3,511,000 15 Kab. Labuhanbatu Selatan 32,000 - 32,000 16 Provinsi Sumatera Barat 8,397,000 - 8,397,000 17 Kab. Agam 7,919,000 - 7,919,000 18 Kab. Pasaman 188,385,000 68,382,000 256,767,000 19 Kab. Pesisir Selatan 4,119,000 115,608,000 119,727,000 20 Kab. Sijunjung 384,298,000 549,087,000 933,385,000 21 Kota Bukit Tinggi - 183,299,000 183,299,000 22 Kota Padang Panjang - 45,968,000 45,968,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 635 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kota Payakumbuh - 202,451,000 202,451,000 24 Kota Sawahlunto - 2,382,994,000 2,382,994,000 25 Kota Solok - 42,839,000 42,839,000 26 Kab. Dharmasraya 55,656,000 117,809,000 173,465,000 27 Kab. Solok Selatan 68,455,000 200,140,000 268,595,000 28 Provinsi Riau 921,855,000 - 921,855,000 29 Kab. Indragiri Hilir 432,443,000 - 432,443,000 30 Kab. Indragiri Hulu 2,057,189,000 - 2,057,189,000 31 Kab. Pelalawan 59,250,000 - 59,250,000 32 Kab. Kepulauan Meranti 1,219,579,000 288,524,000 1,508,103,000 33 Provinsi Jambi 803,574,000 - 803,574,000 34 Kab. Batanghari 501,236,000 - 501,236,000 35 Kab. Bungo 296,999,000 - 296,999,000 36 Kab. Merangin 390,487,000 - 390,487,000 37 Kab. Muaro Jambi 127,976,000 - 127,976,000 38 Kab. Sarolangun 1,866,701,000 - 1,866,701,000 39 Kab. Tanjung Jabung Barat 981,830,000 - 981,830,000 40 Kab. Tebo 1,297,092,000 - 1,297,092,000 41 Provinsi Sumatera Selatan 4,642,751,000 - 4,642,751,000 42 Kab. Musi Banyuasin 4,823,645,000 - 4,823,645,000 43 Kab. Musi Rawas 4,594,979,000 132,502,000 4,727,481,000 44 Kab. Muara Enim 2,502,532,000 2,120,042,000 4,622,574,000 - 636 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kab. Ogan Komering Ilir 285,129,000 - 285,129,000 46 Kab. Ogan Komering Ulu 1,761,464,000 - 1,761,464,000 47 Kota Prabumulih 680,797,000 - 680,797,000 48 Kota Pagar Alam - 132,502,000 132,502,000 49 Kab. Banyuasin 2,981,728,000 - 2,981,728,000 50 Kab. Ogan Ilir 1,035,917,000 132,502,000 1,168,419,000 51 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 3,337,247,000 132,502,000 3,469,749,000 52 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 185,400,000 - 185,400,000 53 Kab. Empat Lawang 331,899,000 - 331,899,000 54 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 1,414,367,000 1,414,367,000 55 Kab. Musi Rawas Utara 4,492,646,000 3,717,187,000 8,209,833,000 56 Provinsi Bengkulu 44,037,000 3,089,738,000 3,133,775,000 57 Kab. Bengkulu Selatan - 532,709,000 532,709,000 58 Kab. Bengkulu Utara 343,289,000 13,010,822,000 13,354,111,000 59 Kab. Rejang Lebong - 563,520,000 563,520,000 60 Kota Bengkulu - 756,599,000 756,599,000 61 Kab. Kaur 6,190,000 2,290,348,000 2,296,538,000 62 Kab. Seluma - 2,027,985,000 2,027,985,000 63 Kab. Mukomuko - 1,907,691,000 1,907,691,000 64 Kab. Lebong - 2,181,150,000 2,181,150,000 65 Kab. Kepahiang - 551,530,000 551,530,000 66 Kab. Bengkulu Tengah 245,314,000 - 245,314,000 - 637 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Provinsi Lampung 71,561,000 720,657,000 792,218,000 68 Kab. Lampung Utara - 102,951,000 102,951,000 69 Kab. Lampung Timur - 102,951,000 102,951,000 70 Kab. Tanggamus 181,515,000 1,595,782,000 1,777,297,000 71 Kab. Tulang Bawang 110,982,000 102,951,000 213,933,000 72 Kab. Way Kanan 135,107,000 102,951,000 238,058,000 73 Kota Bandar Lampung - 102,951,000 102,951,000 74 Kota Metro - 102,951,000 102,951,000 75 Kab. Pesawaran 143,732,000 102,951,000 246,683,000 76 Kab. Mesuji - 102,951,000 102,951,000 77 Kab. Pesisir Barat - 102,951,000 102,951,000 78 Provinsi Jawa Barat 141,250,000 - 141,250,000 79 Kab. Bogor 84,346,000 - 84,346,000 80 Kab. Cianjur 382,759,000 - 382,759,000 81 Kab. Cirebon 22,194,000 - 22,194,000 82 Kab. Garut 127,571,000 - 127,571,000 83 Kab. Purwakarta 13,717,000 - 13,717,000 84 Kab. Sukabumi 89,856,000 - 89,856,000 85 Kab. Tasikmalaya 10,537,000 - 10,537,000 86 Kab. Pangandaran 76,148,000 - 76,148,000 87 Provinsi Jawa Tengah - 24,211,000 24,211,000 88 Kab. Banjarnegara 283,000 3,327,000 3,610,000 - 638 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Batang 825,000 1,226,000 2,051,000 90 Kab. Brebes 1,922,000 1,226,000 3,148,000 91 Kab. Jepara 825,000 1,226,000 2,051,000 92 Kab. Pati - 1,226,000 1,226,000 93 Kab. Purworejo - 1,226,000 1,226,000 94 Kab. Sukoharjo - 1,423,000 1,423,000 95 Kab. Tegal 2,850,000 1,226,000 4,076,000 96 Kab. Temanggung - 1,226,000 1,226,000 97 Kota Magelang - 3,327,000 3,327,000 98 Kota Salatiga - 1,423,000 1,423,000 99 Kota Semarang - 1,423,000 1,423,000 100 Kota Tegal - 1,423,000 1,423,000 101 Kab. Kulon Progo 23,508,000 - 23,508,000 102 Provinsi Jawa Timur 41,970,000 7,852,510,000 7,894,480,000 103 Kab. Bangkalan - 424,460,000 424,460,000 104 Kab. Banyuwangi - 11,974,827,000 11,974,827,000 105 Kab. Blitar 490,000 424,460,000 424,950,000 106 Kab. Bojonegoro - 424,460,000 424,460,000 107 Kab. Bondowoso - 424,460,000 424,460,000 108 Kab. Gresik - 424,460,000 424,460,000 109 Kab. Jember - 417,174,000 417,174,000 110 Kab. Jombang - 424,460,000 424,460,000 - 639 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Kediri - 424,460,000 424,460,000 112 Kab. Lamongan - 424,460,000 424,460,000 113 Kab. Lumajang 186,618,000 424,460,000 611,078,000 114 Kab. Madiun - 424,460,000 424,460,000 115 Kab. Magetan - 424,460,000 424,460,000 116 Kab. Malang 2,273,000 424,460,000 426,733,000 117 Kab. Mojokerto - 424,460,000 424,460,000 118 Kab. Nganjuk - 424,460,000 424,460,000 119 Kab. Ngawi - 424,460,000 424,460,000 120 Kab. Pamekasan - 424,460,000 424,460,000 121 Kab. Pasuruan - 424,460,000 424,460,000 122 Kab. Ponorogo - 424,460,000 424,460,000 123 Kab. Probolinggo - 424,460,000 424,460,000 124 Kab. Sampang - 424,460,000 424,460,000 125 Kab. Sidoarjo - 424,460,000 424,460,000 126 Kab. Situbondo - 424,460,000 424,460,000 127 Kab. Sumenep - 424,460,000 424,460,000 128 Kab. Trenggalek 275,828,000 424,460,000 700,288,000 129 Kab. Tuban - 424,460,000 424,460,000 130 Kab. Tulungagung 1,215,000 59,129,000 60,344,000 131 Kota Blitar - 424,460,000 424,460,000 132 Kota Kediri - 424,460,000 424,460,000 - 640 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kota Madiun - 424,460,000 424,460,000 134 Kota Malang - 424,460,000 424,460,000 135 Kota Mojokerto - 424,460,000 424,460,000 136 Kota Pasuruan - 424,460,000 424,460,000 137 Kota Probolinggo - 424,460,000 424,460,000 138 Kota Surabaya - 424,460,000 424,460,000 139 Kota Batu - 424,460,000 424,460,000 140 Kab. Bengkayang 1,055,423,000 - 1,055,423,000 141 Kab. Landak 103,939,000 - 103,939,000 142 Kab. Kapuas Hulu 2,186,927,000 34,114,000 2,221,041,000 143 Kab. Ketapang 8,389,795,000 1,878,352,000 10,268,147,000 144 Kab. Mempawah 118,824,000 - 118,824,000 145 Kab. Sanggau 4,263,921,000 1,556,827,000 5,820,748,000 146 Kab. Sintang 395,439,000 - 395,439,000 147 Kota Singkawang 34,620,000 - 34,620,000 148 Kab. Sekadau 393,761,000 - 393,761,000 149 Kab. Melawi 4,503,940,000 - 4,503,940,000 150 Kab. Kayong Utara 1,844,857,000 - 1,844,857,000 151 Kab. Barito Selatan 2,785,413,000 2,371,421,000 5,156,834,000 152 Kab. Barito Utara - 31,284,815,000 31,284,815,000 153 Kab. Kotawaringin Barat 825,729,000 - 825,729,000 154 Kab. Kotawaringin Timur 1,973,564,000 - 1,973,564,000 - 641 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 155 Kab. Katingan 1,516,185,000 - 1,516,185,000 156 Kab. Seruyan 766,391,000 - 766,391,000 157 Kab. Sukamara 452,121,000 1,982,530,000 2,434,651,000 158 Kab. Gunung Mas 2,798,230,000 - 2,798,230,000 159 Kab. Pulang Pisau - 484,574,000 484,574,000 160 Kab. Murung Raya - 27,697,691,000 27,697,691,000 161 Kab. Barito Timur - 6,619,256,000 6,619,256,000 162 Provinsi Kalimantan Selatan - 119,319,830,000 119,319,830,000 163 Kab. Banjar - 37,911,833,000 37,911,833,000 164 Kab. Barito Kuala - 5,819,567,000 5,819,567,000 165 Kab. Hulu Sungai Selatan - 37,986,970,000 37,986,970,000 166 Kab. Hulu Sungai Tengah - 32,076,822,000 32,076,822,000 167 Kab. Hulu Sungai Utara - 31,105,216,000 31,105,216,000 168 Kab. Kotabaru - 121,289,200,000 121,289,200,000 169 Kab. Tabalong - 135,913,539,000 135,913,539,000 170 Kab. Tanah Laut - 27,362,828,000 27,362,828,000 171 Kab. Tapin - 46,828,560,000 46,828,560,000 172 Kota Banjarbaru - 29,158,539,000 29,158,539,000 173 Kota Banjarmasin - 28,685,081,000 28,685,081,000 174 Kab. Balangan 14,305,000 162,951,686,000 162,965,991,000 175 Kab. Tanah Bumbu - 34,668,544,000 34,668,544,000 176 Provinsi Kalimantan Timur - 20,262,027,000 20,262,027,000 - 642 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 177 Kab. Berau - 78,874,107,000 78,874,107,000 178 Kab. Kutai Kartanegara - 58,201,459,000 58,201,459,000 179 Kab. Kutai Barat 2,009,417,000 18,324,837,000 20,334,254,000 180 Kab. Kutai Timur - 104,758,002,000 104,758,002,000 181 Kab. Paser - 95,314,978,000 95,314,978,000 182 Kota Balikpapan - 18,880,529,000 18,880,529,000 183 Kota Bontang - 25,817,853,000 25,817,853,000 184 Kota Samarinda - 50,837,207,000 50,837,207,000 185 Kab. Penajam Paser Utara - 19,535,192,000 19,535,192,000 186 Kab. Mahakam Ulu - 20,639,445,000 20,639,445,000 187 Provinsi Sulawesi Utara 1,501,965,000 - 1,501,965,000 188 Kab. Bolaang Mongondow 349,016,000 - 349,016,000 189 Kab. Kepulauan Sangihe 33,280,000 - 33,280,000 190 Kota Bitung 706,790,000 - 706,790,000 191 Kota Manado 4,616,000 - 4,616,000 192 Kab. Minahasa Selatan 58,966,000 - 58,966,000 193 Kota Kotamobagu 228,106,000 - 228,106,000 194 Kab. Bolaang Mongondow Utara 295,351,000 - 295,351,000 195 Kab. Bolaang Mongondow Timur 436,512,000 319,926,000 756,438,000 196 Kab. Morowali - 404,783,000 404,783,000 197 Kota Palu 584,902,000 - 584,902,000 198 Kab. Parigi Moutong 5,977,659,000 - 5,977,659,000 - 643 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 199 Kab. Tojo Una Una 5,970,774,000 4,026,000 5,974,800,000 200 Kab. Morowali Utara 3,883,125,000 5,106,250,000 8,989,375,000 201 Kab. Bulukumba - 164,874,000 164,874,000 202 Kab. Luwu Timur 679,628,000 - 679,628,000 203 Kab. Sinjai 4,383,000 - 4,383,000 204 Kab. Kepulauan Selayar 90,409,000 - 90,409,000 205 Kab. Sidenreng Rappang 193,612,000 - 193,612,000 206 Kab. Toraja Utara 99,318,000 210,466,000 309,784,000 207 Provinsi Sulawesi Tenggara 264,004,000 769,474,000 1,033,478,000 208 Kab. Buton 115,772,000 - 115,772,000 209 Kab. Kolaka 1,781,580,000 - 1,781,580,000 210 Kota Bau Bau 57,900,000 - 57,900,000 211 Kab. Konawe Selatan 216,705,000 - 216,705,000 212 Kab. Bombana 2,059,278,000 - 2,059,278,000 213 Kab. Kolaka Utara 2,682,251,000 - 2,682,251,000 214 Kab. Konawe Utara - 8,780,687,000 8,780,687,000 215 Kab. Buton Utara 1,894,000 - 1,894,000 216 Kab. Konawe Kepulauan 120,849,000 5,341,000 126,190,000 217 Kab. Kolaka Timur 71,800,000 - 71,800,000 218 Kab. Buton Selatan 118,607,000 - 118,607,000 219 Provinsi Nusa Tenggara Barat 376,360,000 7,929,725,000 8,306,085,000 220 Kab. Bima 407,410,000 429,869,000 837,279,000 - 644 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 221 Kab. Dompu 528,516,000 3,089,258,000 3,617,774,000 222 Kab. Lombok Barat 143,172,000 1,077,641,000 1,220,813,000 223 Kab. Lombok Tengah - 726,201,000 726,201,000 224 Kab. Lombok Timur 47,617,000 603,903,000 651,520,000 225 Kab. Sumbawa 1,012,345,000 3,482,826,000 4,495,171,000 226 Kota Mataram - 1,899,493,000 1,899,493,000 227 Kota Bima - 3,444,298,000 3,444,298,000 228 Kab. Sumbawa Barat - 30,192,012,000 30,192,012,000 229 Kab. Lombok Utara - 2,795,578,000 2,795,578,000 230 Kab. Manggarai 114,000 - 114,000 231 Kab. Maluku Barat Daya 40,113,000 332,872,000 372,985,000 232 Provinsi Papua 560,235,000 30,037,060,000 30,597,295,000 233 Kab. Mimika 2,444,107,000 24,502,747,000 26,946,854,000 234 Kab. Paniai 2,357,227,000 930,277,000 3,287,504,000 235 Kab. Puncak Jaya - 170,385,000 170,385,000 236 Kab. Kepulauan Yapen - 13,304,000 13,304,000 237 Kota Jayapura - 2,168,243,000 2,168,243,000 238 Kab. Sarmi - 3,498,652,000 3,498,652,000 239 Kab. Keerom 265,129,000 1,553,334,000 1,818,463,000 240 Kab. Tolikara - 490,147,000 490,147,000 241 Kab. Asmat - 1,098,130,000 1,098,130,000 242 Kab. Supiori - 327,182,000 327,182,000 - 645 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 243 Kab. Mamberamo Tengah - 480,543,000 480,543,000 244 Kab. Yalimo - 797,460,000 797,460,000 245 Kab. Lanny Jaya - 578,648,000 578,648,000 246 Kab. Nduga - 1,648,313,000 1,648,313,000 247 Kab. Dogiyai - 2,919,459,000 2,919,459,000 248 Kab. Puncak - 2,176,561,000 2,176,561,000 249 Kab. Intan Jaya - 2,101,742,000 2,101,742,000 250 Kab. Deiyai - 3,165,344,000 3,165,344,000 251 Provinsi Maluku Utara 1,517,905,000 3,536,850,000 5,054,755,000 252 Kab. Halmahera Tengah 602,780,000 1,669,869,000 2,272,649,000 253 Kab. Halmahera Barat 143,609,000 1,102,744,000 1,246,353,000 254 Kab. Halmahera Timur 1,353,485,000 27,356,690,000 28,710,175,000 255 Kab. Kepulauan Sula 14,825,039,000 1,442,856,000 16,267,895,000 256 Kota Tidore Kepulauan 281,671,000 1,442,856,000 1,724,527,000 257 Kab. Pulau Morotai - 489,809,000 489,809,000 258 Kab. Pulau Taliabu 3,713,770,000 - 3,713,770,000 259 Kab. Lebak 506,199,000 23,135,000 529,334,000 260 Kota Tangerang - 4,445,000 4,445,000 261 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8,304,026,000 - 8,304,026,000 262 Kab. Bangka - 1,363,172,000 1,363,172,000 263 Kab. Belitung 1,328,464,000 - 1,328,464,000 264 Kota Pangkal Pinang 16,791,000 408,617,000 425,408,000 - 646 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 265 Kab. Bangka Selatan - 14,655,987,000 14,655,987,000 266 Kab. Bangka Barat 4,918,866,000 4,934,577,000 9,853,443,000 267 Kab. Belitung Timur 1,251,809,000 - 1,251,809,000 268 Kab. Gorontalo 117,092,000 - 117,092,000 269 Kab. Pohuwato 1,168,143,000 - 1,168,143,000 270 Kab. Bone Bolango 300,829,000 - 300,829,000 271 Kab. Karimun 320,590,000 183,893,000 504,483,000 272 Kota Batam - 291,225,000 291,225,000 273 Provinsi Papua Barat 1,321,477,000 - 1,321,477,000 274 Kab. Fak Fak 2,830,559,000 5,846,000 2,836,405,000 275 Kab. Sorong 1,606,970,000 - 1,606,970,000 276 Kab. Raja Ampat 2,716,515,000 123,997,000 2,840,512,000 277 Kab. Teluk Bintuni 2,058,826,000 5,846,000 2,064,672,000 278 Kab. Teluk Wondama 1,014,503,000 5,846,000 1,020,349,000 279 Kab. Kaimana 1,507,017,000 - 1,507,017,000 280 Kab. Maybrat 151,753,000 - 151,753,000 281 Kab. Tambrauw - 5,846,000 5,846,000 282 Kab. Mamuju 272,949,000 104,000 273,053,000 283 Provinsi Kalimantan Utara 29,051,000 - 29,051,000 284 Kab. Bulungan 1,072,441,000 25,496,214,000 26,568,655,000 285 Kab. Malinau 375,327,000 12,921,447,000 13,296,774,000 286 Kab. Nunukan - 26,958,635,000 26,958,635,000 - 647 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 287 Kota Tarakan - 4,193,364,000 4,193,364,000 177,071,019,000 1,793,323,266,000 1,970,394,285,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kab. Aceh Besar 195,362,000 - 195,362,000 2 Kab. Aceh Selatan 8,880,000 - 8,880,000 3 Kab. Aceh Tenggara 8,880,000 - 8,880,000 4 Kota Banda Aceh 8,880,000 - 8,880,000 5 Kab. Gayo Lues 8,880,000 - 8,880,000 6 Kab. Aceh Barat Daya 8,880,000 - 8,880,000 7 Kab. Aceh Jaya 8,880,000 - 8,880,000 8 Kab. Bener Meriah 8,880,000 - 8,880,000 9 Kab. Pidie Jaya 8,880,000 - 8,880,000 10 Kota Subulussalam 8,880,000 - 8,880,000 11 Provinsi Sumatera Utara 988,548,000 - 988,548,000 12 Kab. Deli Serdang 61,784,000 - 61,784,000 13 Kab. Karo 99,358,000 2,343,000 101,701,000 14 Kab. Labuhanbatu 99,358,000 2,343,000 101,701,000 15 Kab. Nias 99,358,000 2,343,000 101,701,000 16 Kab. Simalungun 99,358,000 2,343,000 101,701,000 17 Kab. Tapanuli Utara 99,358,000 2,343,000 101,701,000 18 Kab. Toba 99,358,000 2,343,000 101,701,000 19 Kota Binjai 61,784,000 - 61,784,000 20 Kota Medan 99,358,000 2,343,000 101,701,000 21 Kota Sibolga 99,358,000 2,343,000 101,701,000 22 Kota Tebing Tinggi 99,358,000 2,343,000 101,701,000 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP JUMLAH - 649 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP JUMLAH 23 Kab. Pakpak Bharat 61,784,000 - 61,784,000 24 Kab. Nias Selatan 61,784,000 - 61,784,000 25 Kab. Humbang Hasundutan 61,784,000 - 61,784,000 26 Kab. Serdang Bedagai 99,358,000 2,343,000 101,701,000 27 Kab. Samosir 61,784,000 - 61,784,000 28 Kab. Batu Bara 99,358,000 2,880,000 102,238,000 29 Kab. Padang Lawas 99,358,000 - 99,358,000 30 Kab. Padang Lawas Utara 99,358,000 2,343,000 101,701,000 31 Kab. Labuhanbatu Selatan 99,358,000 2,880,000 102,238,000 32 Kab. Labuhanbatu Utara 61,784,000 - 61,784,000 33 Kab. Nias Utara 64,110,000 - 64,110,000 34 Kab. Nias Barat 71,113,000 - 71,113,000 35 Kota Gunungsitoli 72,920,000 - 72,920,000 36 Provinsi Sumatera Selatan 5,012,476,000 80,172,000 5,092,648,000 37 Kab. Lahat 2,126,781,000 89,862,000 2,216,643,000 38 Kab. Musi Banyuasin 626,558,000 10,520,000 637,078,000 39 Kab. Musi Rawas 626,558,000 10,637,000 637,195,000 40 Kab. Muara Enim 7,074,947,000 88,790,000 7,163,737,000 41 Kab. Ogan Komering Ilir 626,558,000 10,520,000 637,078,000 42 Kab. Ogan Komering Ulu 626,558,000 10,520,000 637,078,000 43 Kota Palembang 626,558,000 10,520,000 637,078,000 44 Kota Prabumulih 626,558,000 10,520,000 637,078,000 - 650 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP JUMLAH 45 Kota Pagar Alam 2,076,344,000 20,705,000 2,097,049,000 46 Kota Lubuk Linggau 626,558,000 10,520,000 637,078,000 47 Kab. Banyuasin 626,558,000 10,520,000 637,078,000 48 Kab. Ogan Ilir 626,558,000 10,637,000 637,195,000 49 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 626,558,000 10,637,000 637,195,000 50 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 626,558,000 24,366,000 650,924,000 51 Kab. Empat Lawang 626,558,000 10,520,000 637,078,000 52 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 626,558,000 10,613,000 637,171,000 53 Kab. Musi Rawas Utara 626,558,000 10,613,000 637,171,000 54 Provinsi Jawa Barat - 219,589,000 219,589,000 55 Kab. Bandung - 17,877,000 17,877,000 56 Kab. Bekasi - 14,999,000 14,999,000 57 Kab. Bogor - 14,999,000 14,999,000 58 Kab. Cianjur - 16,890,000 16,890,000 59 Kab. Cirebon - 16,890,000 16,890,000 60 Kab. Garut - 16,890,000 16,890,000 61 Kab. Indramayu - 16,890,000 16,890,000 62 Kab. Karawang - 16,890,000 16,890,000 63 Kab. Kuningan - 16,890,000 16,890,000 64 Kab. Majalengka - 16,890,000 16,890,000 65 Kab. Purwakarta - 92,719,000 92,719,000 66 Kab. Sukabumi - 16,890,000 16,890,000 - 651 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP JUMLAH 67 Kab. Tasikmalaya - 16,890,000 16,890,000 68 Kota Bandung - 16,890,000 16,890,000 69 Kota Bekasi - 16,890,000 16,890,000 70 Kota Bogor - 16,890,000 16,890,000 71 Kota Cirebon - 16,890,000 16,890,000 72 Kota Depok - 16,890,000 16,890,000 73 Kota Sukabumi - 16,890,000 16,890,000 74 Kota Tasikmalaya - 16,890,000 16,890,000 75 Kota Cimahi - 16,890,000 16,890,000 76 Kab. Bandung Barat - 116,661,000 116,661,000 77 Kab. Pangandaran - 16,890,000 16,890,000 78 Provinsi Jawa Tengah - 113,590,000 113,590,000 79 Kab. Banjarnegara - 6,682,000 6,682,000 80 Kab. Batang - 6,682,000 6,682,000 81 Kab. Brebes - 4,504,000 4,504,000 82 Kab. Jepara - 6,682,000 6,682,000 83 Kab. Pati - 6,682,000 6,682,000 84 Kab. Purworejo - 6,682,000 6,682,000 85 Kab. Sukoharjo - 6,682,000 6,682,000 86 Kab. Tegal - 6,482,000 6,482,000 87 Kota Magelang - 6,682,000 6,682,000 88 Kota Salatiga - 6,513,000 6,513,000 - 652 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP JUMLAH 89 Kota Semarang - 6,682,000 6,682,000 90 Kota Tegal - 6,682,000 6,682,000 91 Provinsi Jawa Timur - 235,361,000 235,361,000 92 Kab. Bangkalan - 12,722,000 12,722,000 93 Kab. Blitar - 13,590,000 13,590,000 94 Kab. Bojonegoro - 12,722,000 12,722,000 95 Kab. Bondowoso - 49,753,000 49,753,000 96 Kab. Kediri - 13,590,000 13,590,000 97 Kab. Lumajang - 12,722,000 12,722,000 98 Kab. Madiun - 87,200,000 87,200,000 99 Kab. Nganjuk - 12,722,000 12,722,000 100 Kab. Pamekasan - 12,722,000 12,722,000 101 Kab. Ponorogo - 264,159,000 264,159,000 102 Kab. Sampang - 12,722,000 12,722,000 103 Kab. Situbondo - 14,203,000 14,203,000 104 Kab. Sumenep - 13,590,000 13,590,000 105 Kab. Trenggalek - 13,590,000 13,590,000 106 Kab. Tuban - 12,722,000 12,722,000 107 Kota Blitar - 12,722,000 12,722,000 108 Kota Kediri - 12,722,000 12,722,000 109 Kota Madiun - 12,722,000 12,722,000 110 Kota Malang - 12,722,000 12,722,000 - 653 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP JUMLAH 111 Kota Mojokerto - 12,722,000 12,722,000 112 Kota Pasuruan - 12,722,000 12,722,000 113 Kota Probolinggo - 13,590,000 13,590,000 114 Kota Surabaya - 12,722,000 12,722,000 115 Kab. Manggarai - 45,674,000 45,674,000 116 Kota Kupang 22,493,000 40,985,000 63,478,000 117 Provinsi Maluku Utara - 189,889,000 189,889,000 118 Kab. Halmahera Tengah - 36,613,000 36,613,000 119 Kota Ternate - 36,613,000 36,613,000 120 Kab. Halmahera Timur - 42,197,000 42,197,000 121 Kab. Halmahera Selatan - 286,154,000 286,154,000 122 Kab. Kepulauan Sula - 36,613,000 36,613,000 123 Kota Tidore Kepulauan - 42,197,000 42,197,000 124 Kab. Pulau Morotai - 36,613,000 36,613,000 125 Kab. Pulau Taliabu - 36,613,000 36,613,000 126 Kab. Lebak - 26,262,000 26,262,000 127 Kab. Pandeglang - 193,338,000 193,338,000 128 Kota Tangerang - 21,580,000 21,580,000 28,380,326,000 3,412,891,000 31,793,217,000 JUMLAH NASIONAL - 654 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kab. Aceh Besar - 4,663,000 - 4,663,000 2 Kab. Aceh Selatan - 2,335,000 - 2,335,000 3 Kab. Bener Meriah - 731,000 - 731,000 4 Provinsi Sumatera Utara - - 225,473,000 225,473,000 5 Kab. Karo - 266,255,000 - 266,255,000 6 Kab. Simalungun - 320,366,000 - 320,366,000 7 Kab. Tapanuli Utara - 555,002,000 - 555,002,000 8 Kab. Toba - 774,733,000 - 774,733,000 9 Kab. Pakpak Bharat - 240,253,000 - 240,253,000 10 Kab. Nias Selatan - - 143,926,000 143,926,000 11 Kab. Humbang Hasundutan 344,122,000 - - 344,122,000 12 Kab. Samosir - 127,038,000 - 127,038,000 13 Kab. Labuhanbatu Selatan - 403,629,000 - 403,629,000 14 Kab. Labuhanbatu Utara - 887,148,000 - 887,148,000 15 Provinsi Sumatera Barat - 1,152,570,000 1,556,750,000 2,709,320,000 16 Kab. Agam - 117,977,000 - 117,977,000 17 Kab. Kepulauan Mentawai - 125,195,000 - 125,195,000 18 Kab. Tanah Datar - 93,175,000 - 93,175,000 19 Kota Bukit Tinggi - 174,228,000 - 174,228,000 20 Kota Padang Panjang - 167,188,000 - 167,188,000 21 Kota Padang - 129,650,000 - 129,650,000 22 Kota Payakumbuh - 63,295,000 - 63,295,000 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 655 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 23 Kota Solok - 167,285,000 - 167,285,000 24 Kab. Solok Selatan - 447,953,000 - 447,953,000 25 Provinsi Riau 1,228,296,000 - 3,719,004,000 4,947,300,000 26 Kab. Indragiri Hilir 1,498,592,000 - - 1,498,592,000 27 Provinsi Jambi 1,286,427,000 - - 1,286,427,000 28 Kab. Sarolangun 1,370,132,000 - - 1,370,132,000 29 Kab. Tebo 1,852,118,000 - - 1,852,118,000 30 Provinsi Lampung - 199,415,000 - 199,415,000 31 Kab. Lampung Tengah - 22,545,000 - 22,545,000 32 Kab. Lampung Utara - 28,488,000 - 28,488,000 33 Kab. Lampung Timur - 28,488,000 - 28,488,000 34 Kab. Tanggamus - 28,257,000 - 28,257,000 35 Kab. Tulang Bawang - 28,488,000 - 28,488,000 36 Kab. Way Kanan - 53,763,000 - 53,763,000 37 Kota Bandar Lampung - 28,488,000 - 28,488,000 38 Kota Metro - 28,488,000 - 28,488,000 39 Kab. Pesawaran - 28,488,000 - 28,488,000 40 Kab. Mesuji - 1,458,383,000 - 1,458,383,000 41 Kab. Pesisir Barat - 28,488,000 - 28,488,000 42 Kab. Tasikmalaya - 11,846,000 - 11,846,000 43 Kab. Pangandaran - 117,673,000 - 117,673,000 44 Kab. Brebes - 78,698,000 - 78,698,000 - 656 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 45 Kab. Purworejo - 101,503,000 - 101,503,000 46 Kab. Tegal - 200,253,000 - 200,253,000 47 Kota Semarang - 23,353,000 - 23,353,000 48 Kab. Banyuwangi - 309,011,000 - 309,011,000 49 Kab. Blitar - 15,650,000 - 15,650,000 50 Provinsi Kalimantan Barat 67,027,000 2,352,857,000 15,973,525,000 18,393,409,000 51 Kab. Bengkayang - 370,471,000 - 370,471,000 52 Kab. Landak 1,180,658,000 1,058,594,000 - 2,239,252,000 53 Kab. Kapuas Hulu 494,400,000 2,780,460,000 - 3,274,860,000 54 Kab. Ketapang 2,115,604,000 925,861,000 - 3,041,465,000 55 Kab. Mempawah - 1,270,460,000 - 1,270,460,000 56 Kab. Sanggau - 316,499,000 - 316,499,000 57 Kab. Sintang 509,232,000 640,147,000 - 1,149,379,000 58 Kota Pontianak - 421,069,000 - 421,069,000 59 Kota Singkawang - 454,703,000 - 454,703,000 60 Kab. Sekadau - 658,341,000 - 658,341,000 61 Kab. Kayong Utara - 551,015,000 - 551,015,000 62 Kab. Kubu Raya 807,451,000 461,169,000 2,493,225,000 3,761,845,000 63 Provinsi Kalimantan Tengah - 4,893,229,000 25,593,973,000 30,487,202,000 64 Kab. Barito Selatan 395,520,000 1,294,262,000 - 1,689,782,000 65 Kab. Barito Utara - 1,467,975,000 - 1,467,975,000 66 Kab. Kapuas 462,332,000 1,589,044,000 - 2,051,376,000 - 657 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 67 Kab. Kotawaringin Barat - 5,075,602,000 - 5,075,602,000 68 Kota Palangkaraya - 755,048,000 - 755,048,000 69 Kab. Katingan 1,534,016,000 5,199,577,000 - 6,733,593,000 70 Kab. Seruyan 2,721,251,000 8,080,148,000 - 10,801,399,000 71 Kab. Sukamara - 1,055,278,000 - 1,055,278,000 72 Kab. Lamandau 5,042,797,000 1,290,750,000 - 6,333,547,000 73 Kab. Gunung Mas - 2,686,279,000 - 2,686,279,000 74 Kab. Pulang Pisau 417,135,000 216,404,000 - 633,539,000 75 Kab. Murung Raya - 4,096,008,000 - 4,096,008,000 76 Kab. Barito Timur 19,776,000 1,173,373,000 - 1,193,149,000 77 Kab. Kotabaru - 18,534,000 - 18,534,000 78 Kab. Tapin - 2,724,000 - 2,724,000 79 Kota Banjarmasin - 3,912,000 - 3,912,000 80 Kab. Balangan - 13,153,000 - 13,153,000 81 Kab. Tanah Bumbu - 188,199,000 - 188,199,000 82 Provinsi Kalimantan Timur 1,599,745,000 2,634,751,000 39,629,969,000 43,864,465,000 83 Kab. Berau 5,153,886,000 - - 5,153,886,000 84 Kab. Kutai Kartanegara 3,258,104,000 - - 3,258,104,000 85 Kab. Kutai Barat 2,864,432,000 7,536,697,000 - 10,401,129,000 86 Kab. Kutai Timur 2,686,240,000 1,273,490,000 - 3,959,730,000 87 Kab. Paser - 269,646,000 - 269,646,000 88 Kota Balikpapan - 583,284,000 - 583,284,000 - 658 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 89 Kota Bontang - 962,481,000 - 962,481,000 90 Kota Samarinda - 558,888,000 - 558,888,000 91 Kab. Penajam Paser Utara 2,859,533,000 3,758,647,000 - 6,618,180,000 92 Kab. Mahakam Ulu 4,240,961,000 5,027,587,000 - 9,268,548,000 93 Provinsi Sulawesi Utara - 46,507,000 968,535,000 1,015,042,000 94 Kab. Minahasa - 6,644,000 - 6,644,000 95 Kab. Kepulauan Sangihe - 6,644,000 - 6,644,000 96 Kota Bitung - 19,502,000 - 19,502,000 97 Kota Manado - 19,502,000 - 19,502,000 98 Kab. Kepulauan Talaud - 16,045,000 - 16,045,000 99 Kab. Minahasa Selatan - 7,867,000 - 7,867,000 100 Kota Tomohon - 6,644,000 - 6,644,000 101 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 6,644,000 - 6,644,000 102 Kota Kotamobagu - 6,124,000 - 6,124,000 103 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 179,636,000 - 179,636,000 104 Kab. Morowali 5,125,717,000 - - 5,125,717,000 105 Kota Palu - 20,883,000 - 20,883,000 106 Kab. Tojo Una Una 1,074,304,000 - - 1,074,304,000 107 Kab. Gowa 3,093,000 - - 3,093,000 108 Kota Makassar - 2,712,000 - 2,712,000 109 Provinsi Sulawesi Tenggara 1,300,892,000 - - 1,300,892,000 110 Kab. Konawe 4,209,071,000 - - 4,209,071,000 - 659 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 111 Kab. Kolaka 8,103,515,000 75,612,000 - 8,179,127,000 112 Kab. Konawe Selatan - 2,088,000 - 2,088,000 113 Kab. Konawe Utara 3,955,200,000 22,032,000 - 3,977,232,000 114 Kab. Dompu - 20,651,000 - 20,651,000 115 Kab. Lombok Timur - 8,695,000 - 8,695,000 116 Kota Kupang - 3,629,000 - 3,629,000 117 Kab. Maluku Barat Daya - 414,700,000 - 414,700,000 118 Provinsi Papua 1,182,258,000 2,278,390,000 5,919,048,000 9,379,696,000 119 Kota Jayapura - 159,219,000 - 159,219,000 120 Kab. Nduga - 162,741,000 - 162,741,000 121 Kab. Puncak - 162,741,000 - 162,741,000 122 Kab. Deiyai - 9,174,000 - 9,174,000 123 Provinsi Maluku Utara - 4,015,188,000 8,599,576,000 12,614,764,000 124 Kab. Halmahera Tengah 395,520,000 2,170,135,000 - 2,565,655,000 125 Kota Ternate - 982,840,000 - 982,840,000 126 Kab. Halmahera Timur 1,931,268,000 3,545,370,000 - 5,476,638,000 127 Kab. Halmahera Selatan - 4,098,428,000 - 4,098,428,000 128 Kab. Kepulauan Sula 494,400,000 796,869,000 - 1,291,269,000 129 Kota Tidore Kepulauan - 1,044,069,000 - 1,044,069,000 130 Kab. Pulau Morotai 395,520,000 1,122,789,000 - 1,518,309,000 131 Kab. Pulau Taliabu 598,225,000 1,138,929,000 - 1,737,154,000 132 Provinsi Banten - 100,014,000 - 100,014,000 - 660 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 133 Kab. Pandeglang - 214,098,000 - 214,098,000 134 Kab. Tangerang - 28,575,000 - 28,575,000 135 Kota Cilegon - 28,575,000 - 28,575,000 136 Kota Tangerang - 28,575,000 - 28,575,000 137 Kota Serang - 28,575,000 - 28,575,000 138 Kota Tangerang Selatan - 28,575,000 - 28,575,000 139 Kota Pangkal Pinang - 35,841,000 - 35,841,000 140 Provinsi Gorontalo - 389,209,000 1,502,941,000 1,892,150,000 141 Kota Gorontalo - 155,558,000 - 155,558,000 142 Kab. Karimun - 100,871,000 - 100,871,000 143 Kota Batam - 38,483,000 - 38,483,000 144 Provinsi Papua Barat 1,552,322,000 - - 1,552,322,000 145 Kab. Fak Fak 198,257,000 - - 198,257,000 146 Kab. Sorong 494,400,000 1,659,104,000 - 2,153,504,000 147 Kab. Sorong Selatan 4,768,401,000 436,536,000 - 5,204,937,000 - 661 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 148 Kab. Teluk Bintuni 5,168,120,000 - - 5,168,120,000 149 Kab. Teluk Wondama 3,172,512,000 2,969,999,000 - 6,142,511,000 150 Kab. Kaimana 3,131,094,000 - - 3,131,094,000 151 Kab. Maybrat 702,567,000 690,335,000 - 1,392,902,000 152 Kab. Tambrauw - 539,465,000 - 539,465,000 153 Kab. Manokwari Selatan 830,580,000 - - 830,580,000 154 Kab. Mamuju - 16,538,000 - 16,538,000 155 Provinsi Kalimantan Utara 4,549,825,000 17,592,122,000 59,217,388,000 81,359,335,000 156 Kab. Bulungan 6,784,602,000 12,165,317,000 - 18,949,919,000 157 Kab. Malinau 3,223,669,000 8,963,432,000 - 12,187,101,000 158 Kab. Nunukan 2,107,791,000 21,002,646,000 - 23,110,437,000 159 Kota Tarakan - 7,275,024,000 - 7,275,024,000 160 Kab. Tana Tidung 2,706,728,000 20,911,057,000 - 23,617,785,000 114,169,638,000 200,985,218,000 165,543,333,000 480,698,189,000 JUMLAH NASIONAL - 662 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Kab. Aceh Besar 173,472,000 2 Kab. Aceh Selatan 173,472,000 3 Kab. Aceh Tenggara 129,571,000 4 Kota Banda Aceh 173,472,000 5 Kab. Gayo Lues 173,472,000 6 Kab. Aceh Barat Daya 173,472,000 7 Kab. Aceh Jaya 173,472,000 8 Kab. Bener Meriah 51,050,000 9 Kab. Pidie Jaya 173,472,000 10 Kota Subulussalam 173,472,000 11 Kab. Deli Serdang 15,778,000 12 Kab. Labuhanbatu 173,472,000 13 Kab. Nias 173,472,000 14 Kab. Simalungun 173,472,000 15 Kab. Tapanuli Utara 152,182,000 16 Kota Binjai 15,778,000 17 Kota Medan 173,472,000 18 Kota Sibolga 107,488,000 19 Kota Tebing Tinggi 173,472,000 20 Kab. Nias Selatan 166,796,000 21 Kab. Serdang Bedagai 173,472,000 22 Kab. Samosir 97,617,000 23 Kab. Batu Bara 173,472,000 24 Kab. Padang Lawas 173,472,000 25 Kab. Padang Lawas Utara 173,472,000 26 Kab. Labuhanbatu Selatan 173,472,000 27 Kab. Labuhanbatu Utara 173,472,000 28 Kab. Nias Utara 173,472,000 29 Kab. Nias Barat 173,472,000 30 Kota Gunungsitoli 56,934,000 31 Kota Bukit Tinggi 173,472,000 32 Kota Padang Panjang 117,058,000 33 Kota Padang 15,778,000 34 Kota Solok 120,785,000 35 Kab. Bengkalis 173,472,000 36 Kab. Indragiri Hulu 173,472,000 37 Kab. Pelalawan 173,472,000 38 Kab. Siak 173,472,000 39 Kota Dumai 173,472,000 40 Kota Pekanbaru 173,472,000 41 Kab. Kepulauan Meranti 173,472,000 42 Kab. Batanghari 15,778,000 43 Kab. Bungo 173,472,000 44 Kab. Kerinci 97,631,000 45 Kab. Merangin 173,472,000 NO NAMA DAERAH PERIKANAN - 663 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 46 Kab. Muaro Jambi 173,472,000 47 Kab. Sarolangun 173,472,000 48 Kab. Tanjung Jabung Barat 173,472,000 49 Kab. Tanjung Jabung Timur 173,472,000 50 Kab. Tebo 173,472,000 51 Kota Jambi 15,778,000 52 Kota Sungai Penuh 173,472,000 53 Kab. Lahat 173,472,000 54 Kab. Musi Banyuasin 173,472,000 55 Kab. Musi Rawas 97,877,000 56 Kab. Muara Enim 97,877,000 57 Kab. Ogan Komering Ilir 173,472,000 58 Kab. Ogan Komering Ulu 173,472,000 59 Kota Palembang 173,472,000 60 Kota Prabumulih 173,472,000 61 Kota Pagar Alam 173,472,000 62 Kota Lubuk Linggau 173,472,000 63 Kab. Banyuasin 173,472,000 64 Kab. Ogan Ilir 173,472,000 65 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 173,472,000 66 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 173,472,000 67 Kab. Empat Lawang 173,472,000 68 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 97,877,000 69 Kab. Musi Rawas Utara 97,877,000 70 Kab. Lampung Utara 173,472,000 71 Kab. Lampung Timur 173,472,000 72 Kab. Tanggamus 20,411,000 73 Kab. Tulang Bawang 173,472,000 74 Kab. Way Kanan 119,359,000 75 Kota Bandar Lampung 15,778,000 76 Kota Metro 173,472,000 77 Kab. Pesawaran 173,472,000 78 Kab. Pesisir Barat 97,877,000 79 Provinsi DKI Jakarta 929,588,000 80 Kab. Bandung 173,472,000 81 Kab. Bekasi 129,481,000 82 Kab. Bogor 15,778,000 83 Kab. Cianjur 173,472,000 84 Kab. Cirebon 173,472,000 85 Kab. Garut 173,472,000 86 Kab. Indramayu 173,472,000 87 Kab. Karawang 173,472,000 88 Kab. Kuningan 173,472,000 89 Kab. Majalengka 173,472,000 90 Kab. Purwakarta 173,472,000 - 664 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 91 Kab. Sukabumi 173,472,000 92 Kab. Tasikmalaya 173,472,000 93 Kota Bandung 173,472,000 94 Kota Bekasi 173,472,000 95 Kota Bogor 173,472,000 96 Kota Cirebon 173,472,000 97 Kota Depok 173,472,000 98 Kota Sukabumi 100,076,000 99 Kota Tasikmalaya 173,472,000 100 Kota Cimahi 173,472,000 101 Kab. Bandung Barat 173,472,000 102 Kab. Pangandaran 97,877,000 103 Kab. Banjarnegara 173,472,000 104 Kab. Batang 101,097,000 105 Kab. Brebes 15,778,000 106 Kab. Jepara 15,778,000 107 Kab. Pati 108,482,000 108 Kab. Sukoharjo 173,472,000 109 Kab. Tegal 15,778,000 110 Kab. Temanggung 60,009,000 111 Kota Magelang 173,472,000 112 Kota Salatiga 173,472,000 113 Kota Semarang 173,472,000 114 Kota Tegal 173,472,000 115 Kab. Bantul 45,891,000 116 Kab. Kulon Progo 38,697,000 117 Kab. Sleman 108,524,000 118 Kota Yogyakarta 173,472,000 119 Kab. Bangkalan 173,472,000 120 Kab. Banyuwangi 15,778,000 121 Kab. Blitar 173,472,000 122 Kab. Bojonegoro 173,472,000 123 Kab. Bondowoso 173,472,000 124 Kab. Gresik 15,778,000 125 Kab. Jember 15,778,000 126 Kab. Jombang 73,099,000 127 Kab. Kediri 173,472,000 128 Kab. Lamongan 15,778,000 129 Kab. Lumajang 173,472,000 130 Kab. Madiun 173,472,000 131 Kab. Magetan 173,472,000 132 Kab. Malang 157,967,000 133 Kab. Mojokerto 15,778,000 134 Kab. Nganjuk 173,472,000 135 Kab. Ngawi 173,472,000 - 665 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 136 Kab. Pamekasan 173,472,000 137 Kab. Pasuruan 15,778,000 138 Kab. Ponorogo 173,472,000 139 Kab. Probolinggo 18,303,000 140 Kab. Sampang 173,472,000 141 Kab. Sidoarjo 15,778,000 142 Kab. Situbondo 173,472,000 143 Kab. Sumenep 173,472,000 144 Kab. Trenggalek 173,472,000 145 Kab. Tuban 173,472,000 146 Kota Blitar 173,472,000 147 Kota Kediri 173,472,000 148 Kota Madiun 173,472,000 149 Kota Malang 173,472,000 150 Kota Mojokerto 173,472,000 151 Kota Pasuruan 173,472,000 152 Kota Probolinggo 173,472,000 153 Kota Surabaya 173,472,000 154 Kota Batu 173,472,000 155 Kab. Landak 173,472,000 156 Kab. Ketapang 173,472,000 157 Kab. Sanggau 464,964,000 158 Kota Pontianak 27,579,000 159 Kab. Sekadau 173,472,000 160 Kab. Kubu Raya 464,964,000 161 Kab. Barito Selatan 386,096,000 162 Kab. Barito Utara 173,472,000 163 Kab. Kapuas 173,472,000 164 Kab. Katingan 173,472,000 165 Kab. Seruyan 173,472,000 166 Kab. Sukamara 173,472,000 167 Kab. Lamandau 173,472,000 168 Kab. Gunung Mas 173,472,000 169 Kab. Pulang Pisau 173,472,000 170 Kab. Murung Raya 173,472,000 171 Kab. Barito Timur 173,472,000 172 Kab. Kotabaru 173,472,000 173 Kab. Tapin 173,472,000 174 Kota Banjarmasin 173,472,000 175 Kab. Balangan 173,472,000 176 Kab. Tanah Bumbu 173,472,000 177 Kab. Berau 173,472,000 178 Kab. Kutai Kartanegara 173,472,000 179 Kab. Kutai Barat 97,877,000 180 Kab. Kutai Timur 173,472,000 - 666 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 181 Kab. Paser 173,472,000 182 Kota Balikpapan 173,472,000 183 Kota Bontang 173,472,000 184 Kota Samarinda 173,472,000 185 Kab. Penajam Paser Utara 173,472,000 186 Kab. Mahakam Ulu 97,877,000 187 Kab. Minahasa 57,684,000 188 Kab. Kepulauan Sangihe 118,906,000 189 Kota Bitung 173,472,000 190 Kota Manado 173,472,000 191 Kab. Kepulauan Talaud 173,472,000 192 Kab. Minahasa Selatan 163,203,000 193 Kota Tomohon 124,108,000 194 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 118,572,000 195 Kota Kotamobagu 108,945,000 196 Kab. Bolaang Mongondow Utara 173,472,000 197 Kab. Minahasa Tenggara 148,794,000 198 Kab. Morowali 97,877,000 199 Kota Palu 173,472,000 200 Kab. Bantaeng 173,472,000 201 Kab. Gowa 134,571,000 202 Kota Palopo 173,472,000 203 Kab. Luwu Timur 173,472,000 204 Kab. Sinjai 72,681,000 205 Kota Pare Pare 132,000,000 206 Kota Makassar 51,539,000 207 Kab. Buton 99,026,000 208 Kab. Kolaka 97,877,000 209 Kab. Muna 119,424,000 210 Kota Kendari 15,778,000 211 Kota Bau Bau 173,472,000 212 Kab. Konawe Selatan 173,472,000 213 Kab. Bombana 173,472,000 214 Kab. Wakatobi 80,214,000 215 Kab. Konawe Utara 173,472,000 216 Kab. Buton Utara 121,867,000 217 Kab. Konawe Kepulauan 97,877,000 218 Kab. Kolaka Timur 91,380,000 219 Kab. Muna Barat 144,646,000 220 Kab. Buton Tengah 154,392,000 221 Kab. Buton Selatan 160,472,000 222 Kota Denpasar 173,472,000 223 Kab. Dompu 173,472,000 224 Kab. Lombok Timur 173,472,000 225 Kab. Sumbawa 173,472,000 - 667 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 226 Kota Mataram 173,472,000 227 Kab. Sumbawa Barat 173,472,000 228 Kota Kupang 136,581,000 229 Kab. Maluku Barat Daya 173,472,000 230 Kota Jayapura 173,472,000 231 Kab. Nduga 173,472,000 232 Kab. Puncak 173,472,000 233 Kab. Halmahera Tengah 243,811,000 234 Kota Ternate 173,472,000 235 Kab. Halmahera Timur 464,964,000 236 Kab. Halmahera Selatan 173,472,000 237 Kab. Kepulauan Sula 97,877,000 238 Kota Tidore Kepulauan 173,472,000 239 Kab. Pulau Morotai 173,472,000 240 Kab. Pulau Taliabu 97,877,000 241 Kab. Lebak 173,472,000 242 Kab. Pandeglang 173,472,000 243 Kab. Tangerang 15,778,000 244 Kota Cilegon 40,824,000 245 Kota Tangerang 173,472,000 246 Kota Serang 15,778,000 247 Kota Tangerang Selatan 15,778,000 248 Kota Pangkal Pinang 173,472,000 249 Kota Gorontalo 146,592,000 250 Kab. Karimun 173,472,000 251 Kota Batam 173,472,000 252 Kab. Fak Fak 173,472,000 253 Kab. Sorong 173,472,000 254 Kab. Raja Ampat 173,472,000 255 Kab. Sorong Selatan 173,472,000 256 Kab. Teluk Bintuni 173,472,000 257 Kab. Teluk Wondama 173,472,000 258 Kab. Kaimana 173,472,000 259 Kab. Maybrat 173,472,000 260 Kab. Tambrauw 173,472,000 261 Kab. Manokwari Selatan 72,679,000 262 Kab. Pegunungan Arfak 72,679,000 263 Kab. Mamuju 97,877,000 264 Kab. Bulungan 173,472,000 265 Kab. Malinau 173,472,000 266 Kab. Nunukan 173,472,000 267 Kota Tarakan 173,472,000 268 Kab. Tana Tidung 173,472,000 40,585,357,000 JUMLAH NASIONAL - 668 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2020 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Sumatera Utara - 412 412 2 Kab. Paser 867 - 867 3 Kab. Konawe Utara 231 - 231 4 Kab. Belitung Timur 342 - 342 1,440 412 1,852 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kota Pariaman 732,847,551 - 732,847,551 2 Kab. Kudus - 5,546,576,058 5,546,576,058 3 Kota Surakarta - 1,048,620,039 1,048,620,039 4 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 571,296,925 - 571,296,925 5 Provinsi Bali 6,036,819,526 - 6,036,819,526 6 Kab. Badung 7,280,764,494 - 7,280,764,494 7 Kab. Bangli 514,491,008 - 514,491,008 8 Kab. Gianyar 713,228,130 - 713,228,130 9 Kab. Karangasem 581,363,933 - 581,363,933 10 Kab. Tabanan 143,976,706 - 143,976,706 16,574,804,380 6,595,208,232 23,170,012,612 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 670 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAE SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 1 Kab. Aceh Tengah 6,883,000 59,243,000 942 - - 2 Kab. Pidie - - 618 - 2 3 Kota Lhokseumawe - - 7,949,992,938 - - 4 Kab. Aceh Tamiang - - 2,692,789,069 - - 5 Kab. Asahan - 27,509,488 99,705,940 - - 6 Kab. Langkat - - 7,270,308,483 19,090,100 - 7 Kab. Mandailing Natal - - 49 34 672 8 Kab. Tapanuli Tengah - - 16,927,838 - - 9 Kota Pematang Siantar - - 125,394,208 - - 10 Kota Tanjung Balai 1,858,138,544 - 964 - - 11 Kota Padangsidimpuan - - 149,590,997 - - 12 Kab. Lima Puluh Kota - - 126,687,088 - - 13 Kab. Padang Pariaman - - 173,076,076 - - 14 Kab. Solok - - 17,760,082 - - 15 Kota Pariaman - - 240,183,189 - - 16 Kab. Pasaman Barat 367,131,873 - 720 - - 17 Kab. Ciamis - 264 200 - - 18 Kab. Banyumas 39,253,950 - 386 - - 19 Kab. Blora - - 1,338,374,268 - - NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 671 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Kab. Aceh Tengah 2 Kab. Pidie 3 Kota Lhokseumawe 4 Kab. Aceh Tamiang 5 Kab. Asahan 6 Kab. Langkat 7 Kab. Mandailing Natal 8 Kab. Tapanuli Tengah 9 Kota Pematang Siantar 10 Kota Tanjung Balai 11 Kota Padangsidimpuan 12 Kab. Lima Puluh Kota 13 Kab. Padang Pariaman 14 Kab. Solok 15 Kota Pariaman 16 Kab. Pasaman Barat 17 Kab. Ciamis 18 Kab. Banyumas 19 Kab. Blora NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 - 66,126,942 287,000 24,126,000 11,725,092 - 620 - - 1,441,688 - 7,949,992,938 - - 408,947,980 - 2,692,789,069 - - 250,433,846 - 127,215,428 - 1,270,268 24,853,137 - 7,289,398,583 - - 378,623,810 - 755 - 11,381,136 1,055,965,379 - 16,927,838 - - 17,307,250 - 125,394,208 - - 8,373,730 - 1,858,139,508 319,190,000 - 8,133,155 - 149,590,997 - - 10,785,700 - 126,687,088 - - 12,294,030 - 173,076,076 - - 10,491,166 - 17,760,082 - - 12,229,697 - 240,183,189 - - 6,697,703 - 367,132,593 92,950,758 - 14,058,360 - 464 - 1,634,615 4,161,856 - 39,254,336 9,323,530 23,866,000 35,754,846 - 1,338,374,268 - - 134,064,776 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 672 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Kab. Aceh Tengah 2 Kab. Pidie 3 Kota Lhokseumawe 4 Kab. Aceh Tamiang 5 Kab. Asahan 6 Kab. Langkat 7 Kab. Mandailing Natal 8 Kab. Tapanuli Tengah 9 Kota Pematang Siantar 10 Kota Tanjung Balai 11 Kota Padangsidimpuan 12 Kab. Lima Puluh Kota 13 Kab. Padang Pariaman 14 Kab. Solok 15 Kota Pariaman 16 Kab. Pasaman Barat 17 Kab. Ciamis 18 Kab. Banyumas 19 Kab. Blora NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 - - - 36,138,092 102,265,034 - 3,917,825 - 5,359,513 5,360,133 - - - 408,947,980 8,358,940,918 - - - 250,433,846 2,943,222,915 - - - 26,123,405 153,338,833 755,606 - - 379,379,416 7,668,777,999 34,164,995 1,681,221 - 1,103,192,731 1,103,193,486 - - - 17,307,250 34,235,088 - - - 8,373,730 133,767,938 - - - 327,323,155 2,185,462,663 - - - 10,785,700 160,376,697 - - - 12,294,030 138,981,118 - - - 10,491,166 183,567,242 - - - 12,229,697 29,989,779 - - - 6,697,703 246,880,892 - 47,000 - 107,056,118 474,188,711 155,000 - - 5,951,471 5,951,935 944,000 - - 69,888,376 109,142,712 - - - 134,064,776 1,472,439,044 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 673 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAE SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 20 Kab. Boyolali - - 193,193,008 - - 21 Kab. Cilacap - - 1,085,995,070 - - 22 Kab. Demak - 5,385,931 38,162,045 - - 23 Kab. Grobogan - - 1,133,256,799 - - 24 Kab. Karanganyar 96,912,869 - 342 - - 25 Kab. Kebumen - - 340,513,666 - 159,000 26 Kab. Kendal 318,504,426 191 552 - - 27 Kab. Klaten - - 658,421,546 - - 28 Kab. Kudus - 48,410,717 740,426,310 - - 29 Kab. Magelang - - 659,728,005 - - 30 Kab. Pekalongan - - 175,877,444 - - 31 Kab. Pemalang - - 573,784,767 - - 32 Kab. Purbalingga - - 72,875,256 - - 33 Kab. Rembang - 154,884,287 350 - - 34 Kab. Semarang - - 112,891,470 13,785,000 - 35 Kab. Sragen - - 136,504,314 - - 36 Kab. Wonogiri - - 482,761,055 - - 37 Kab. Wonosobo - - 262,865,472 - - 38 Kota Surakarta - - 358,725,224 - - - 674 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Boyolali 21 Kab. Cilacap 22 Kab. Demak 23 Kab. Grobogan 24 Kab. Karanganyar 25 Kab. Kebumen 26 Kab. Kendal 27 Kab. Klaten 28 Kab. Kudus 29 Kab. Magelang 30 Kab. Pekalongan 31 Kab. Pemalang 32 Kab. Purbalingga 33 Kab. Rembang 34 Kab. Semarang 35 Kab. Sragen 36 Kab. Wonogiri 37 Kab. Wonosobo 38 Kota Surakarta (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 193,193,008 - - 21,217,134 - 1,085,995,070 - - 46,711,499 - 43,547,976 - 209,336 29,995,035 - 1,133,256,799 - - 78,095,716 - 96,913,211 22,749,681 - 18,616,111 - 340,672,666 - - 28,539,522 - 318,505,169 95,965,333 26,117,200 14,036,952 - 658,421,546 - - 27,860,088 - 788,837,027 - 1,882,284 24,755,933 - 659,728,005 - - 27,829,150 - 175,877,444 - - 19,877,281 - 573,784,767 - - 29,765,692 - 72,875,256 - - 19,702,275 - 154,884,637 - 48,582,316 5,688,037 - 126,676,470 - - 20,535,016 - 136,504,314 - - 20,457,044 - 482,761,055 - - 23,419,568 - 262,865,472 - - 18,641,049 - 358,725,224 - - 11,992,970 - 675 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Boyolali 21 Kab. Cilacap 22 Kab. Demak 23 Kab. Grobogan 24 Kab. Karanganyar 25 Kab. Kebumen 26 Kab. Kendal 27 Kab. Klaten 28 Kab. Kudus 29 Kab. Magelang 30 Kab. Pekalongan 31 Kab. Pemalang 32 Kab. Purbalingga 33 Kab. Rembang 34 Kab. Semarang 35 Kab. Sragen 36 Kab. Wonogiri 37 Kab. Wonosobo 38 Kota Surakarta (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 21,217,134 214,410,142 - - - 46,711,499 1,132,706,569 - - - 30,204,371 73,752,347 - - - 78,095,716 1,211,352,515 - - - 41,365,792 138,279,003 - 5,000 - 28,544,522 369,217,188 - - - 136,119,485 454,624,654 - - - 27,860,088 686,281,634 - - - 26,638,217 815,475,244 - - - 27,829,150 687,557,155 - - - 19,877,281 195,754,725 - - - 29,765,692 603,550,459 - - - 19,702,275 92,577,531 - 37,387,661 - 91,658,014 246,542,651 460,000 - - 20,995,016 147,671,486 - - - 20,457,044 156,961,358 - - - 23,419,568 506,180,623 - - - 18,641,049 281,506,521 - - - 11,992,970 370,718,194 - 676 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAE SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 39 Provinsi DI Yogyakarta - - 425,520,316 - 6,769,600 40 Kab. Gunungkidul - - 233 - - 41 Kab. Sambas 8,357,110 - 638 - - 42 Kab. Minahasa Utara - - 452 371,637,507 5,634,934,583 43 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - - 257 - 8,562,000 44 Kab. Bone - - 201,564,654 - - 45 Kab. Jeneponto - - 3,335,654 - - 46 Kab. Maros - - 254,113,729 - 264,457,211 47 Kab. Pangkajene dan Kepulauan - - 564,039,521 - - 48 Kab. Pinrang - - 533 - - 49 Kab. Wajo - - 2,703,094,278 - - 50 Provinsi Bali 44,269,713 - 724,955,611 - - 51 Kab. Badung - - 295,467,521 - - 52 Kab. Bangli - - 243,443,316 1,427,645 - 53 Kab. Buleleng 699 - 449 - - 54 Kab. Gianyar - - 306,942,158 - - 55 Kab. Jembrana - - 866 - - 56 Kab. Karangasem - - 376,365,520 - - 57 Kab. Klungkung - - 149,695,231 - - - 677 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Provinsi DI Yogyakarta 40 Kab. Gunungkidul 41 Kab. Sambas 42 Kab. Minahasa Utara 43 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 44 Kab. Bone 45 Kab. Jeneponto 46 Kab. Maros 47 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 48 Kab. Pinrang 49 Kab. Wajo 50 Provinsi Bali 51 Kab. Badung 52 Kab. Bangli 53 Kab. Buleleng 54 Kab. Gianyar 55 Kab. Jembrana 56 Kab. Karangasem 57 Kab. Klungkung (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 432,289,916 - - 20,962,000 - 233 - - 5,758,500 62,638,280 70,996,028 300,316,497 2,807,000 27,502,364 - 6,006,572,542 11,428,337 - 10,368,069 - 8,562,257 - - 9,540,789 - 201,564,654 - - 35,247,500 - 3,335,654 - - 15,513,837 - 518,570,940 - - 14,613,952 - 564,039,521 - - 21,218,438 - 533 - - 7,726,970 - 2,703,094,278 - - 230,326,436 - 769,225,324 1,229,881 - 20,137,156 - 295,467,521 - - 10,258,838 - 244,870,961 - - 8,453,226 - 1,148 100,340 - 11,883,465 - 306,942,158 - - 10,657,700 - 866 9,617,000 - 516 - 376,365,520 - - 13,068,699 - 149,695,231 - - 6,847,661 - 678 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Provinsi DI Yogyakarta 40 Kab. Gunungkidul 41 Kab. Sambas 42 Kab. Minahasa Utara 43 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 44 Kab. Bone 45 Kab. Jeneponto 46 Kab. Maros 47 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 48 Kab. Pinrang 49 Kab. Wajo 50 Provinsi Bali 51 Kab. Badung 52 Kab. Bangli 53 Kab. Buleleng 54 Kab. Gianyar 55 Kab. Jembrana 56 Kab. Karangasem 57 Kab. Klungkung (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 225,600 - 21,187,600 453,477,516 - - - 5,758,500 5,758,733 - - 2,174,941 332,800,802 403,796,830 36,211,457 623,706,728 - 681,714,591 6,688,287,133 - 23,984,000 - 33,524,789 42,087,046 - - - 35,247,500 236,812,154 - - - 15,513,837 18,849,491 - 163,091,939 - 177,705,891 696,276,831 - - - 21,218,438 585,257,959 - - - 7,726,970 7,727,503 - - - 230,326,436 2,933,420,714 - - - 21,367,037 790,592,361 - - - 10,258,838 305,726,359 49,446 - - 8,502,672 253,373,633 - - - 11,983,805 11,984,953 - - - 10,657,700 317,599,858 - - - 9,617,516 9,618,382 - - - 13,068,699 389,434,219 - - - 6,847,661 156,542,892 - 679 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAE SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 58 Kab. Tabanan - - 307,263,620 - - 59 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 57,778,000 355,799,715 - - 60 Kab. Alor - - 300,196,689 - - 61 Kab. Belu - - 129,279,939 - - 62 Kab. Ende - - 204,004,694 - - 63 Kab. Flores Timur 32,941,600 - 360,007,449 - - 64 Kab. Kupang - 215,381,000 426,028,766 - - 65 Kab. Lembata - - 246,180,279 - - 66 Kab. Ngada 57,867,509 - 109,612,084 - - 67 Kab. Sikka - - 158,762,561 - - 68 Kab. Sumba Barat - 20,973,000 153,300,771 - - 69 Kab. Sumba Timur - - 289,412,745 - - 70 Kab. Timor Tengah Selatan - - 490,763,239 - - 71 Kab. Timor Tengah Utara - - 257,947,805 - - 72 Kab. Rote Ndao - - 295,028,515 - - 73 Kab. Manggarai Barat - - 109,643,187 - - 74 Kab. Nagekeo - - 272,937,667 - - 75 Kab. Sumba Barat Daya 42,614,457 - 267,327,808 - - 76 Kab. Sumba Tengah - - 263,405,961 - - - 680 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Kab. Tabanan 59 Provinsi Nusa Tenggara Timur 60 Kab. Alor 61 Kab. Belu 62 Kab. Ende 63 Kab. Flores Timur 64 Kab. Kupang 65 Kab. Lembata 66 Kab. Ngada 67 Kab. Sikka 68 Kab. Sumba Barat 69 Kab. Sumba Timur 70 Kab. Timor Tengah Selatan 71 Kab. Timor Tengah Utara 72 Kab. Rote Ndao 73 Kab. Manggarai Barat 74 Kab. Nagekeo 75 Kab. Sumba Barat Daya 76 Kab. Sumba Tengah (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 307,263,620 - - 10,668,848 - 413,577,715 - 1,605,000 52,092,159 - 300,196,689 - - 13,571,336 - 129,279,939 - - 8,032,005 - 204,004,694 - - 12,112,371 - 392,949,049 1,601,200 - 15,007,054 - 641,409,766 - 8,975,000 17,625,478 - 246,180,279 - - 10,252,572 - 167,479,593 2,813,386 - 8,808,427 - 158,762,561 - - 12,652,207 - 174,273,771 - 874,000 8,097,610 - 289,412,745 - - 18,615,554 - 490,763,239 - - 17,765,862 - 257,947,805 - - 12,952,931 - 295,028,515 - - 11,844,066 - 109,643,187 - - 12,919,207 - 272,937,667 - - 10,517,502 - 309,942,265 2,071,835 - 12,331,729 - 263,405,961 - - 10,171,651 - 681 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Kab. Tabanan 59 Provinsi Nusa Tenggara Timur 60 Kab. Alor 61 Kab. Belu 62 Kab. Ende 63 Kab. Flores Timur 64 Kab. Kupang 65 Kab. Lembata 66 Kab. Ngada 67 Kab. Sikka 68 Kab. Sumba Barat 69 Kab. Sumba Timur 70 Kab. Timor Tengah Selatan 71 Kab. Timor Tengah Utara 72 Kab. Rote Ndao 73 Kab. Manggarai Barat 74 Kab. Nagekeo 75 Kab. Sumba Barat Daya 76 Kab. Sumba Tengah (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 10,668,848 317,932,468 - - - 53,697,159 467,274,874 - - - 13,571,336 313,768,025 - - - 8,032,005 137,311,944 - - - 12,112,371 216,117,065 - - - 16,608,254 409,557,303 - - - 26,600,478 668,010,244 - - - 10,252,572 256,432,851 - - - 11,621,813 179,101,406 - - - 12,652,207 171,414,768 - - - 8,971,610 183,245,381 - - - 18,615,554 308,028,299 - - - 17,765,862 508,529,101 - - - 12,952,931 270,900,736 - - - 11,844,066 306,872,581 - - - 12,919,207 122,562,394 - - - 10,517,502 283,455,169 - - - 14,403,564 324,345,829 - - - 10,171,651 273,577,612 - 682 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAE SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 77 Kab. Manggarai Timur - - 253,341,771 - - 78 Kab. Sabu Raijua - - 166,514,486 - - 79 Kab. Malaka - - 175,937,880 - - 80 Provinsi Maluku - - 986,472,573 - - 81 Kab. Kepulauan Tanimbar - - 150,971,660 - - 82 Kab. Maluku Tengah 90,082,712 - 818 - - 83 Kab. Maluku Tenggara - - 364,970,798 - - 84 Kab. Buru - - 305,920,002 - - 85 Kab. Seram Bagian Barat - - 562,744,045 - - 86 Kab. Seram Bagian Timur - - 3,635,581,970 - - 87 Kab. Kepulauan Aru - - 13,980,563 - - 88 Kota Tual - - 174,746,774 - - 89 Kab. Buru Selatan - - 445,463,989 - 1,100,000 90 Kab. Biak Numfor - - 943 - - 91 Kab. Jayapura - 73,950,791 599,047,046 - - 92 Kab. Jayawijaya - - 444,324,209 - - 93 Kab. Merauke - - 346,561,472 - - 94 Kab. Nabire - - 9,153,747 - - 95 Kab. Yahukimo - - 90,951,611 - - - 683 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Manggarai Timur 78 Kab. Sabu Raijua 79 Kab. Malaka 80 Provinsi Maluku 81 Kab. Kepulauan Tanimbar 82 Kab. Maluku Tengah 83 Kab. Maluku Tenggara 84 Kab. Buru 85 Kab. Seram Bagian Barat 86 Kab. Seram Bagian Timur 87 Kab. Kepulauan Aru 88 Kota Tual 89 Kab. Buru Selatan 90 Kab. Biak Numfor 91 Kab. Jayapura 92 Kab. Jayawijaya 93 Kab. Merauke 94 Kab. Nabire 95 Kab. Yahukimo (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 253,341,771 - - 12,008,263 - 166,514,486 - - 6,931,503 - 175,937,880 - - 8,651,093 - 986,472,573 - - 97,350,524 - 150,971,660 - - 18,289,521 - 90,083,530 120,439,283 27,890,278 29,616,836 - 364,970,798 - - 12,170,556 - 305,920,002 - - 14,445,906 - 562,744,045 - - 19,841,689 - 3,635,581,970 - - 122,573,780 - 13,980,563 - - 22,327,361 - 174,746,774 - - 9,820,805 - 446,563,989 - - 15,033,031 - 943 - - 9,579,436 - 672,997,837 - 2,568,208 21,623,720 - 444,324,209 - - 16,960,819 - 346,561,472 - - 54,358,046 - 9,153,747 - - 22,018,930 - 90,951,611 - - 32,123,550 - 684 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Manggarai Timur 78 Kab. Sabu Raijua 79 Kab. Malaka 80 Provinsi Maluku 81 Kab. Kepulauan Tanimbar 82 Kab. Maluku Tengah 83 Kab. Maluku Tenggara 84 Kab. Buru 85 Kab. Seram Bagian Barat 86 Kab. Seram Bagian Timur 87 Kab. Kepulauan Aru 88 Kota Tual 89 Kab. Buru Selatan 90 Kab. Biak Numfor 91 Kab. Jayapura 92 Kab. Jayawijaya 93 Kab. Merauke 94 Kab. Nabire 95 Kab. Yahukimo (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 12,008,263 265,350,034 - - - 6,931,503 173,445,989 - - - 8,651,093 184,588,973 - - - 97,350,524 1,083,823,097 - - - 18,289,521 169,261,181 2,574,010 - - 180,520,407 270,603,937 - - - 12,170,556 377,141,354 - - - 14,445,906 320,365,908 - - - 19,841,689 582,585,734 - - - 122,573,780 3,758,155,750 - - - 22,327,361 36,307,924 - - - 9,820,805 184,567,579 - 35,000 - 15,068,031 461,632,020 - - - 9,579,436 9,580,379 - - - 24,191,928 697,189,765 - - - 16,960,819 461,285,028 - - - 54,358,046 400,919,518 - - - 22,018,930 31,172,677 - - - 32,123,550 123,075,161 - 685 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BAGIAN DAE SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 96 Kab. Pegunungan Bintang - - 52,302,417 - - 97 Kab. Boven Digoel - - 478,851,333 - - 98 Kab. Mappi - - 375,731,624 - - 99 Kab. Waropen - - 416,767,282 - - 100 Kab. Mamberamo Raya - - 871,770,724 - - 101 Kab. Halmahera Utara - - 229,359,274 - - 102 Kab. Serang - - 2,096,081 56,492,000 - 103 Kab. Bangka Tengah - - 571 - 1,467,387,555 104 Kab. Boalemo 144,831,510 - 900 - - 105 Kab. Gorontalo Utara 897,993 717,070,639 74,470,192 - - 106 Provinsi Sulawesi Barat - 43,754,800 555,392,127 - 2,012,400 107 Kab. Majene - - 254,329,009 - - 108 Kab. Polewali Mandar - - 311,382,607 - - 109 Kab. Mamasa - - 362,555,147 - 1,619,000 110 Kab. Pasangkayu - 175,019,600 408,417,911 - - 111 Kab. Mamuju Tengah 125,135,698 331,645,957 260,668,474 - - 3,233,834,440 1,931,024,196 51,853,193,103 462,437,875 7,387,008,279 JUMLAH NASIONAL - 686 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Pegunungan Bintang 97 Kab. Boven Digoel 98 Kab. Mappi 99 Kab. Waropen 100 Kab. Mamberamo Raya 101 Kab. Halmahera Utara 102 Kab. Serang 103 Kab. Bangka Tengah 104 Kab. Boalemo 105 Kab. Gorontalo Utara 106 Provinsi Sulawesi Barat 107 Kab. Majene 108 Kab. Polewali Mandar 109 Kab. Mamasa 110 Kab. Pasangkayu 111 Kab. Mamuju Tengah JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 8 9=3+4+5+6+7+8 10 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 52,302,417 - - 30,417,294 - 478,851,333 - - 37,514,635 - 375,731,624 - - 36,563,332 - 416,767,282 - - 43,886,478 - 871,770,724 - - 54,266,304 - 229,359,274 - - 14,782,498 - 58,588,081 - - 30,353,836 - 1,467,388,126 42,874,839 3,105,900 51,078,152 - 144,832,410 31,586,979 - 9,535,658 - 792,438,824 37,562 55,330,409 10,937,387 - 601,159,327 - 607,600 11,149,331 - 254,329,009 - - 14,039,535 - 311,382,607 - - 18,415,770 - 364,174,147 - - 16,414,797 - 583,437,511 - 7,900,000 28,723,630 - 717,450,129 17,505,752 31,581,765 16,230,362 62,638,921 64,930,136,814 1,082,100,491 282,331,569 4,620,432,246 - 687 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Pegunungan Bintang 97 Kab. Boven Digoel 98 Kab. Mappi 99 Kab. Waropen 100 Kab. Mamberamo Raya 101 Kab. Halmahera Utara 102 Kab. Serang 103 Kab. Bangka Tengah 104 Kab. Boalemo 105 Kab. Gorontalo Utara 106 Provinsi Sulawesi Barat 107 Kab. Majene 108 Kab. Polewali Mandar 109 Kab. Mamasa 110 Kab. Pasangkayu 111 Kab. Mamuju Tengah JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16=10+11+12+13 +14+15 17=9+16 JUMLAH SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - 30,417,294 82,719,711 - - - 37,514,635 516,365,968 - - - 36,563,332 412,294,956 - - - 43,886,478 460,653,760 - - - 54,266,304 926,037,028 - - - 14,782,498 244,141,772 1,883,000 - - 32,236,836 90,824,917 - 196,143,802 - 293,202,693 1,760,590,819 - - - 41,122,637 185,955,047 - 1,721,072 - 68,026,430 860,465,254 - 28,000 - 11,784,931 612,944,258 - - - 14,039,535 268,368,544 - - - 18,415,770 329,798,377 - 62,000 - 16,476,797 380,650,944 - - - 36,623,630 620,061,141 - - - 65,317,879 782,768,008 77,201,587 1,052,045,934 2,175,532 7,116,287,359 72,046,424,173 - 688 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 Provinsi Aceh - - 51,807,779,534 51,807,779,534 2 Kab. Aceh Barat 133,853,610 - - 133,853,610 3 Kab. Aceh Besar 290 - - 290 4 Kab. Aceh Selatan 250 - - 250 5 Kab. Aceh Singkil 165 - - 165 6 Kab. Aceh Tengah 218,022,530 - - 218,022,530 7 Kab. Aceh Tenggara 786 - - 786 8 Kab. Aceh Timur - - - - 9 Kab. Aceh Utara 2,732,592,318 - - 2,732,592,318 10 Kab. Bireuen 52,842,982 - - 52,842,982 11 Kab. Pidie 511,446,565 - - 511,446,565 12 Kab. Simeulue 424 - - 424 13 Kota Banda Aceh 565 - - 565 14 Kota Sabang 565 - - 565 15 Kota Langsa 565 - - 565 16 Kota Lhokseumawe 511,446,565 - - 511,446,565 17 Kab. Gayo Lues 453 - - 453 18 Kab. Aceh Barat Daya 941 - - 941 19 Kab. Aceh Jaya 968 - - 968 20 Kab. Nagan Raya 150 - - 150 21 Kab. Aceh Tamiang 3,456,295,400 - - 3,456,295,400 22 Kab. Bener Meriah 613 - - 613 23 Kab. Pidie Jaya 143 - - 143 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah - 689 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kota Lhokseumawe 17 Kab. Gayo Lues 18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Aceh Jaya 20 Kab. Nagan Raya 21 Kab. Aceh Tamiang 22 Kab. Bener Meriah 23 Kab. Pidie Jaya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 - - 45,332,231,630 45,332,231,630 97,140,011,164 308,589,548 - - 308,589,548 442,443,158 137 - - 137 427 139 - - 139 389 25,840,492 - - 25,840,492 25,840,657 82,104,517 - - 82,104,517 300,127,047 733 - - 733 1,519 1,420,766,441 - - 1,420,766,441 1,420,766,441 - - - - 2,732,592,318 - - - - 52,842,982 25,910,536 - - 25,910,536 537,357,101 184,217,351 - - 184,217,351 184,217,775 - - - - 565 176,448,415 - - 176,448,415 176,448,980 53,078,239 - - 53,078,239 53,078,804 - - - - 511,446,565 268 - - 268 721 351 - - 351 1,292 105 - - 105 1,073 769 - - 769 919 - - - - 3,456,295,400 729 - - 729 1,342 - - - - 143 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% - 690 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 24 Kota Subulussalam 590 - - 590 25 Kab. Asahan 96,576,600 3,219,350 - 99,795,950 26 Kab. Karo 600 350 - 950 27 Kab. Labuhanbatu 600 350 - 950 28 Kab. Mandailing Natal 168,552,735 5,618,415 - 174,171,150 29 Kab. Nias - - - - 30 Kab. Simalungun 6 350 - 356 31 Kab. Tapanuli Selatan 735 415 - 1,150 32 Kab. Toba 243 350 - 593 33 Kota Medan 600 350 - 950 34 Kota Pematang Siantar 96,576,600 3,219,350 - 99,795,950 35 Kota Sibolga 600 350 - 950 36 Kota Tanjung Balai 96,576,600 3,219,350 - 99,795,950 37 Kota Tebing Tinggi 469 350 - 819 38 Kab. Serdang Bedagai 727 350 - 1,077 39 Kab. Batu Bara 600 350 - 950 40 Kab. Padang Lawas 809 800 - 1,609 41 Kab. Padang Lawas Utara 600 350 - 950 42 Kab. Labuhanbatu Selatan 600 350 - 950 43 Kab. Padang Pariaman 13,582,800 427,200 - 14,010,000 44 Kab. Sijunjung 700 - - 700 45 Kota Payakumbuh 800 200 - 1,000 46 Kota Pariaman 13,582,800 427,200 - 14,010,000 - 691 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 24 Kota Subulussalam 25 Kab. Asahan 26 Kab. Karo 27 Kab. Labuhanbatu 28 Kab. Mandailing Natal 29 Kab. Nias 30 Kab. Simalungun 31 Kab. Tapanuli Selatan 32 Kab. Toba 33 Kota Medan 34 Kota Pematang Siantar 35 Kota Sibolga 36 Kota Tanjung Balai 37 Kota Tebing Tinggi 38 Kab. Serdang Bedagai 39 Kab. Batu Bara 40 Kab. Padang Lawas 41 Kab. Padang Lawas Utara 42 Kab. Labuhanbatu Selatan 43 Kab. Padang Pariaman 44 Kab. Sijunjung 45 Kota Payakumbuh 46 Kota Pariaman (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 443 - - 443 1,033 25,037,385 416,851 - 25,454,236 125,250,186 385 851 - 1,236 2,186 385 851 - 1,236 2,186 130,925,213 2,181,613 - 133,106,826 307,277,976 812 851 - 1,663 1,663 385 851 - 1,236 1,592 213 613 - 826 1,976 385 851 - 1,236 1,829 385 851 - 1,236 2,186 25,037,385 416,851 - 25,454,236 125,250,186 385 851 - 1,236 2,186 25,037,385 416,851 - 25,454,236 125,250,186 385 851 - 1,236 2,055 385 851 - 1,236 2,313 385 851 - 1,236 2,186 385 851 - 1,236 2,845 385 851 - 1,236 2,186 385 851 - 1,236 2,186 - - - - 14,010,000 - - - - 700 - - - - 1,000 - - - - 14,010,000 - 692 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 47 Kab. Pasaman Barat 13,582,800 427,200 - 14,010,000 48 Kab. Dharmasraya 800 200 - 1,000 49 Provinsi Riau 363 363 - 726 50 Kab. Bengkalis 455 598 - 1,053 51 Kab. Indragiri Hilir 992 121 - 1,113 52 Kab. Indragiri Hulu 475 586 - 1,061 53 Kab. Kampar 22,232,491,015 2,587,027,003 - 24,819,518,018 54 Kab. Kuantan Singingi 12,154,519,635 1,112,659,121 - 13,267,178,756 55 Kab. Pelalawan 890 356 - 1,246 56 Kab. Rokan Hilir 11,410,398,978 3,548,254,052 - 14,958,653,030 57 Kab. Rokan Hulu 5,609,647,433 1,159,322,486 - 6,768,969,919 58 Kab. Siak 914 302 - 1,216 59 Kota Dumai 404 121 - 525 60 Kota Pekanbaru 241 121 - 362 61 Kab. Kepulauan Meranti 681 884 - 1,565 62 Kab. Muaro Jambi - 974 - 974 63 Kab. Tanjung Jabung Timur 601 524 - 1,125 64 Provinsi Sumatera Selatan 635 356 - 991 65 Kab. Lahat 582 647 - 1,229 66 Kab. Musi Banyuasin 81 29 - 110 67 Kab. Musi Rawas 717 803 - 1,520 68 Kab. Muara Enim 862 172 - 1,034 69 Kab. Ogan Komering Ilir 676 932 - 1,608 - 693 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 47 Kab. Pasaman Barat 48 Kab. Dharmasraya 49 Provinsi Riau 50 Kab. Bengkalis 51 Kab. Indragiri Hilir 52 Kab. Indragiri Hulu 53 Kab. Kampar 54 Kab. Kuantan Singingi 55 Kab. Pelalawan 56 Kab. Rokan Hilir 57 Kab. Rokan Hulu 58 Kab. Siak 59 Kota Dumai 60 Kota Pekanbaru 61 Kab. Kepulauan Meranti 62 Kab. Muaro Jambi 63 Kab. Tanjung Jabung Timur 64 Provinsi Sumatera Selatan 65 Kab. Lahat 66 Kab. Musi Banyuasin 67 Kab. Musi Rawas 68 Kab. Muara Enim 69 Kab. Ogan Komering Ilir (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% - - - - 14,010,000 - - - - 1,000 - - - - 726 - - - - 1,053 - - - - 1,113 - - - - 1,061 - - - - 24,819,518,018 - - - - 13,267,178,756 - - - - 1,246 - - - - 14,958,653,030 - - - - 6,768,969,919 - - - - 1,216 - - - - 525 - - - - 362 193 698 - 891 2,456 - - - - 974 - - - - 1,125 - - - - 991 - - - - 1,229 - - - - 110 - - - - 1,520 - - - - 1,034 - - - - 1,608 - 694 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 70 Kab. Ogan Komering Ulu 411 604 - 1,015 71 Kota Palembang 579 932 - 1,511 72 Kota Prabumulih 883 832 - 1,715 73 Kota Pagar Alam 194 932 - 1,126 74 Kota Lubuk Linggau 569 932 - 1,501 75 Kab. Banyuasin 648 693 - 1,341 76 Kab. Ogan Ilir 466 132 - 598 77 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 829 932 - 1,761 78 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 705 932 - 1,637 79 Kab. Empat Lawang 916 932 - 1,848 80 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 147 16 - 163 81 Kab. Musi Rawas Utara 946 432 - 1,378 82 Provinsi Lampung - - - - 83 Kab. Lampung Barat - - - - 84 Kab. Lampung Selatan - - - - 85 Kab. Lampung Tengah - - - - 86 Kab. Lampung Utara - - - - 87 Kab. Lampung Timur - - - - 88 Kab. Tanggamus - - - - 89 Kab. Tulang Bawang - - - - 90 Kab. Way Kanan - - - - 91 Kota Bandar Lampung - - - - 92 Kota Metro - - - - - 695 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 70 Kab. Ogan Komering Ulu 71 Kota Palembang 72 Kota Prabumulih 73 Kota Pagar Alam 74 Kota Lubuk Linggau 75 Kab. Banyuasin 76 Kab. Ogan Ilir 77 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 78 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 79 Kab. Empat Lawang 80 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 81 Kab. Musi Rawas Utara 82 Provinsi Lampung 83 Kab. Lampung Barat 84 Kab. Lampung Selatan 85 Kab. Lampung Tengah 86 Kab. Lampung Utara 87 Kab. Lampung Timur 88 Kab. Tanggamus 89 Kab. Tulang Bawang 90 Kab. Way Kanan 91 Kota Bandar Lampung 92 Kota Metro (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% - - - - 1,015 - - - - 1,511 - - - - 1,715 90 995 - 1,085 2,211 - - - - 1,501 - - - - 1,341 - - - - 598 - - - - 1,761 - - - - 1,637 744 - - 744 2,592 - - - - 163 - - - - 1,378 857 483 - 1,340 1,340 139,138,609 2,665,827 - 141,804,436 141,804,436 434,917,986 18,078,814 - 452,996,800 452,996,800 52 827 - 879 879 393 827 - 1,220 1,220 83 827 - 910 910 379 827 - 1,206 1,206 141 827 - 968 968 500 814 - 1,314 1,314 379 827 - 1,206 1,206 139 827 - 966 966 - 696 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 93 Kab. Pesawaran - - - - 94 Kab. Pringsewu - - - - 95 Kab. Mesuji - - - - 96 Kab. Tulang Bawang Barat - - - - 97 Kab. Pesisir Barat - - - - 98 Provinsi DKI Jakarta 259 52 - 311 99 Provinsi Jawa Barat - - - - 100 Kab. Bandung - 14 - 14 101 Kab. Ciamis - - - - 102 Kab. Cianjur - - - - 103 Kab. Cirebon - - - - 104 Kab. Garut - - - - 105 Kab. Indramayu 643 553 - 1,196 106 Kab. Karawang - - - - 107 Kab. Kuningan - - - - 108 Kab. Majalengka - - - - 109 Kab. Purwakarta 283 253 - 536 110 Kab. Subang - - - - 111 Kab. Sukabumi 345 253 - 598 112 Kab. Sumedang - - - - 113 Kab. Tasikmalaya 122 253 - 375 114 Kota Bandung - - - - 115 Kota Bekasi - - - - - 697 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 93 Kab. Pesawaran 94 Kab. Pringsewu 95 Kab. Mesuji 96 Kab. Tulang Bawang Barat 97 Kab. Pesisir Barat 98 Provinsi DKI Jakarta 99 Provinsi Jawa Barat 100 Kab. Bandung 101 Kab. Ciamis 102 Kab. Cianjur 103 Kab. Cirebon 104 Kab. Garut 105 Kab. Indramayu 106 Kab. Karawang 107 Kab. Kuningan 108 Kab. Majalengka 109 Kab. Purwakarta 110 Kab. Subang 111 Kab. Sukabumi 112 Kab. Sumedang 113 Kab. Tasikmalaya 114 Kota Bandung 115 Kota Bekasi (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 627 346 - 973 973 55,547,769 2,665,827 - 58,213,596 58,213,596 379 827 - 1,206 1,206 381,208,342 18,078,814 - 399,287,156 399,287,156 145 827 - 972 972 520 892 - 1,412 1,723 346 356 - 702 702 828 551 - 1,379 1,393 279,289,562 10,721,551 - 290,011,113 290,011,113 859 551 - 1,410 1,410 730 551 - 1,281 1,281 347 551 - 898 898 641 249 - 890 2,086 698 178 - 876 876 320 551 - 871 871 360 479 - 839 839 828 551 - 1,379 1,915 3,604,431,374 169,044,039 - 3,773,475,413 3,773,475,413 828 551 - 1,379 1,977 312,072,870 10,721,551 - 322,794,421 322,794,421 828 551 - 1,379 1,754 253 551 - 804 804 77 389 - 466 466 - 698 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 116 Kota Bogor - - - - 117 Kota Cirebon - - - - 118 Kota Depok - - - - 119 Kota Sukabumi 775 253 - 1,028 120 Kota Tasikmalaya - - - - 121 Kota Cimahi 353 253 - 606 122 Kota Banjar 107,697,723 43,109,253 - 150,806,976 123 Kab. Bandung Barat - 195 - 195 124 Kab. Pangandaran 689 402 - 1,091 125 Provinsi Jawa Tengah - - - - 126 Kab. Banjarnegara - - - - 127 Kab. Banyumas 116,718,824 3,890,692 - 120,609,516 128 Kab. Blora - - - - 129 Kab. Boyolali 97,754,876 3,890,692 - 101,645,568 130 Kab. Cilacap 24,732,974 824,442 - 25,557,416 131 Kab. Karanganyar - - - - 132 Kab. Kebumen 8,587,016 3,890,692 - 12,477,708 133 Kab. Kendal 116,718,824 3,890,692 - 120,609,516 134 Kab. Klaten 154,017,614 5,134,218 - 159,151,832 135 Kab. Kudus 116,718,824 3,890,692 - 120,609,516 136 Kab. Magelang 116,718,824 3,890,692 - 120,609,516 137 Kab. Pekalongan - - - - 138 Kab. Rembang 149,109,663 4,970,620 - 154,080,283 - 699 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 116 Kota Bogor 117 Kota Cirebon 118 Kota Depok 119 Kota Sukabumi 120 Kota Tasikmalaya 121 Kota Cimahi 122 Kota Banjar 123 Kab. Bandung Barat 124 Kab. Pangandaran 125 Provinsi Jawa Tengah 126 Kab. Banjarnegara 127 Kab. Banyumas 128 Kab. Blora 129 Kab. Boyolali 130 Kab. Cilacap 131 Kab. Karanganyar 132 Kab. Kebumen 133 Kab. Kendal 134 Kab. Klaten 135 Kab. Kudus 136 Kab. Magelang 137 Kab. Pekalongan 138 Kab. Rembang (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 659 551 - 1,210 1,210 368 551 - 919 919 220 551 - 771 771 828 551 - 1,379 2,407 62 551 - 613 613 828 551 - 1,379 1,985 641,613,828 10,721,551 - 652,335,379 803,142,355 828 551 - 1,379 1,574 693 350 - 1,043 2,134 454 816 - 1,270 1,270 943 913 - 1,856 1,856 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 207,623,756 3,380,912,473 185,477,122 - 3,566,389,595 3,566,389,595 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 188,659,808 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 112,571,656 36,333,704 1,426,589 - 37,760,293 37,760,293 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 99,491,948 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 207,623,756 339,691,014 5,661,913 - 345,352,927 504,504,759 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 207,623,756 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 207,623,756 62,034,375 1,426,589 - 63,460,964 63,460,964 254,103,363 4,235,324 - 258,338,687 412,418,970 - 700 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 139 Kab. Semarang - - - - 140 Kab. Sragen 42,264,217 3,890,692 - 46,154,909 141 Kab. Sukoharjo - - - - 142 Kab. Wonogiri - - - - 143 Kota Magelang 63 692 - 755 144 Kota Pekalongan 824 692 - 1,516 145 Kota Salatiga 666 692 - 1,358 146 Kota Semarang 824 692 - 1,516 147 Kota Surakarta 116,718,824 3,890,692 - 120,609,516 148 Kota Tegal 824 692 - 1,516 149 Kab. Bangkalan 63 - - 63 150 Kab. Blitar - 337 - 337 151 Kab. Bojonegoro 439 - - 439 152 Kab. Bondowoso 805 127 - 932 153 Kab. Kediri 46 127 - 173 154 Kab. Madiun 789 127 - 916 155 Kab. Magetan 427 - - 427 156 Kab. Nganjuk 136 427 - 563 157 Kab. Ngawi 1 127 - 128 158 Kab. Pacitan 730 140,489,127 - 140,489,857 159 Kab. Pamekasan 655 - - 655 160 Kab. Ponorogo 82 127 - 209 161 Kab. Sidoarjo - - - - - 701 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 139 Kab. Semarang 140 Kab. Sragen 141 Kab. Sukoharjo 142 Kab. Wonogiri 143 Kota Magelang 144 Kota Pekalongan 145 Kota Salatiga 146 Kota Semarang 147 Kota Surakarta 148 Kota Tegal 149 Kab. Bangkalan 150 Kab. Blitar 151 Kab. Bojonegoro 152 Kab. Bondowoso 153 Kab. Kediri 154 Kab. Madiun 155 Kab. Magetan 156 Kab. Nganjuk 157 Kab. Ngawi 158 Kab. Pacitan 159 Kab. Pamekasan 160 Kab. Ponorogo 161 Kab. Sidoarjo (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 3,445,489 1,426,589 - 4,872,078 4,872,078 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 133,169,149 911 589 - 1,500 1,500 171,480,456 5,661,913 - 177,142,369 177,142,369 651 589 - 1,240 1,995 136,198,220 5,661,913 - 141,860,133 141,861,649 651 589 - 1,240 2,598 251 189 - 440 1,956 85,587,651 1,426,589 - 87,014,240 207,623,756 651 589 - 1,240 2,756 - - - - 63 466 850 - 1,316 1,653 500 753 - 1,253 1,692 466 850 - 1,316 2,248 466 850 - 1,316 1,489 466 850 - 1,316 2,232 - - - - 427 - - - - 563 466 850 - 1,316 1,444 418,466 6,850 - 425,316 140,915,173 - - - - 655 466 850 - 1,316 1,525 678 501 - 1,179 1,179 - 702 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 162 Kab. Situbondo 954 127 - 1,081 163 Kab. Trenggalek 160 127 - 287 164 Kota Blitar 149 344 - 493 165 Kota Madiun 723 - - 723 166 Kota Mojokerto 158 - - 158 167 Kota Pasuruan 324 378 - 702 168 Kota Probolinggo 987 127 - 1,114 169 Kota Batu 430 930 - 1,360 170 Kab. Kotawaringin Barat 756 245 - 1,001 171 Kab. Kotawaringin Timur 756 245 - 1,001 172 Provinsi Sulawesi Tengah - - - - 173 Kab. Banggai - - - - 174 Kab. Banggai Kepulauan - - - - 175 Kab. Buol - - - - 176 Kab. Toli Toli - - - - 177 Kab. Donggala - - - - 178 Kab. Poso - - - - 179 Kota Palu - - - - 180 Kab. Parigi Moutong - - - - 181 Kab. Tojo Una Una - - - - 182 Kab. Sigi - - - - 183 Kab. Banggai Laut - - - - 184 Provinsi Sulawesi Selatan - - - - - 703 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 162 Kab. Situbondo 163 Kab. Trenggalek 164 Kota Blitar 165 Kota Madiun 166 Kota Mojokerto 167 Kota Pasuruan 168 Kota Probolinggo 169 Kota Batu 170 Kab. Kotawaringin Barat 171 Kab. Kotawaringin Timur 172 Provinsi Sulawesi Tengah 173 Kab. Banggai 174 Kab. Banggai Kepulauan 175 Kab. Buol 176 Kab. Toli Toli 177 Kab. Donggala 178 Kab. Poso 179 Kota Palu 180 Kab. Parigi Moutong 181 Kab. Tojo Una Una 182 Kab. Sigi 183 Kab. Banggai Laut 184 Provinsi Sulawesi Selatan (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 466 850 - 1,316 2,397 466 850 - 1,316 1,603 - - - - 493 - - - - 723 - - - - 158 - - - - 702 466 850 - 1,316 2,430 - - - - 1,360 235 191 - 426 1,427 235 191 - 426 1,427 5,879,201,198 1,049,590,775 - 6,928,791,973 6,928,791,973 5,325,125,252 1,571,745,850 - 6,896,871,102 6,896,871,102 3,516,683,968 - - 3,516,683,968 3,516,683,968 3,412,022,884 130,978,996 - 3,543,001,880 3,543,001,880 633 102,388,996 - 102,389,629 102,389,629 2,269,619,973 174,932,046 - 2,444,552,019 2,444,552,019 176,652,801 130,978,996 - 307,631,797 307,631,797 826 - - 826 826 463 940 - 1,403 1,403 722 46 - 768 768 2,662,539,784 - - 2,662,539,784 2,662,539,784 2,347,079,602 - - 2,347,079,602 2,347,079,602 182 750 - 932 932 - 704 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 185 Kab. Bantaeng - - - - 186 Kab. Barru - - - - 187 Kab. Bone - - - - 188 Kab. Bulukumba - - - - 189 Kab. Enrekang - - - - 190 Kab. Gowa - - - - 191 Kab. Jeneponto - - - - 192 Kab. Luwu - - - - 193 Kab. Luwu Utara - - - - 194 Kab. Maros 6,800 - - 6,800 195 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 6,800 - - 6,800 196 Kota Palopo - - - - 197 Kab. Luwu Timur 800 - - 800 198 Kab. Pinrang - - - - 199 Kab. Sinjai - - - - 200 Kab. Kepulauan Selayar - - - - 201 Kab. Sidenreng Rappang - - - - 202 Kab. Soppeng - - - - 203 Kab. Takalar - - - - 204 Kab. Tana Toraja - - - - 205 Kab. Wajo 165,900 4,900 - 170,800 206 Kota Pare Pare - - - - 207 Kota Makassar - - - - - 705 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 185 Kab. Bantaeng 186 Kab. Barru 187 Kab. Bone 188 Kab. Bulukumba 189 Kab. Enrekang 190 Kab. Gowa 191 Kab. Jeneponto 192 Kab. Luwu 193 Kab. Luwu Utara 194 Kab. Maros 195 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 196 Kota Palopo 197 Kab. Luwu Timur 198 Kab. Pinrang 199 Kab. Sinjai 200 Kab. Kepulauan Selayar 201 Kab. Sidenreng Rappang 202 Kab. Soppeng 203 Kab. Takalar 204 Kab. Tana Toraja 205 Kab. Wajo 206 Kota Pare Pare 207 Kota Makassar (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 316 150 - 466 466 189,211,574 10,975,150 - 200,186,724 200,186,724 13,999,934 232,866 - 14,232,800 14,232,800 934 866 - 1,800 1,800 95,305,022 10,975,150 - 106,280,172 106,280,172 461 907 - 1,368 1,368 162,849,438 10,975,150 - 173,824,588 173,824,588 132,336,140 10,975,150 - 143,311,290 143,311,290 37,012,108 18,881,502 - 55,893,610 55,893,610 868,573,990 14,475,907 - 883,049,897 883,056,697 13,999,934 232,866 - 14,232,800 14,239,600 621 150 - 771 771 593 502 - 1,095 1,895 157,097,600 10,975,150 - 168,072,750 168,072,750 509 150 - 659 659 934 866 - 1,800 1,800 934 866 - 1,800 1,800 242,410,330 10,975,150 - 253,385,480 253,385,480 110,861,449 10,975,150 - 121,836,599 121,836,599 330,926,224 10,975,150 - 341,901,374 341,901,374 12,592,065,605 252,433,500 - 12,844,499,105 12,844,669,905 600 150 - 750 750 934 866 - 1,800 1,800 - 706 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 208 Kab. Toraja Utara - - - - 209 Provinsi Maluku 819,837,694 27,328,523 - 847,166,217 210 Kab. Kepulauan Tanimbar 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 211 Kab. Maluku Tengah 172,377,968 5,746,476 - 178,124,444 212 Kab. Maluku Tenggara 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 213 Kab. Buru 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 214 Kota Ambon 126,887,139 5,465,905 - 132,353,044 215 Kab. Seram Bagian Barat 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 216 Kab. Seram Bagian Timur 1,639,675,389 54,656,046 - 1,694,331,435 217 Kab. Kepulauan Aru 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 218 Kota Tual 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 219 Kab. Maluku Barat Daya 139 905 - 1,044 220 Kab. Buru Selatan 163,967,139 5,465,905 - 169,433,044 221 Kab. Belitung 909 903 - 1,812 222 Kota Pangkal Pinang 363 903 - 1,266 223 Kab. Bangka Tengah 101,093,363 3,335,903 - 104,429,266 224 Provinsi Kepulauan Riau 11,088,556,217 1,258,116,107 - 12,346,672,324 225 Kab. Natuna 1,891,913,871 1,611,833,494 - 3,503,747,365 226 Kab. Kepulauan Anambas 6,680,900,372 1,057,597,123 - 7,738,497,495 227 Kab. Karimun 89 722 - 811 228 Kota Batam 555 722 - 1,277 229 Kota Tanjung Pinang 2,817,941,262 410,988,722 - 3,228,929,984 230 Kab. Lingga 1,222,811,047 410,988,722 - 1,633,799,769 - 707 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 208 Kab. Toraja Utara 209 Provinsi Maluku 210 Kab. Kepulauan Tanimbar 211 Kab. Maluku Tengah 212 Kab. Maluku Tenggara 213 Kab. Buru 214 Kota Ambon 215 Kab. Seram Bagian Barat 216 Kab. Seram Bagian Timur 217 Kab. Kepulauan Aru 218 Kota Tual 219 Kab. Maluku Barat Daya 220 Kab. Buru Selatan 221 Kab. Belitung 222 Kota Pangkal Pinang 223 Kab. Bangka Tengah 224 Provinsi Kepulauan Riau 225 Kab. Natuna 226 Kab. Kepulauan Anambas 227 Kab. Karimun 228 Kota Batam 229 Kota Tanjung Pinang 230 Kab. Lingga (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% 101 637 - 738 738 - - - - 847,166,217 - - - - 169,433,044 - - - - 178,124,444 - - - - 169,433,044 - - - - 169,433,044 - - - - 132,353,044 - - - - 169,433,044 - - - - 1,694,331,435 - - - - 169,433,044 - - - - 169,433,044 - - - - 1,044 - - - - 169,433,044 - - - - 1,812 - - - - 1,266 - - - - 104,429,266 - - - - 12,346,672,324 - - - - 3,503,747,365 - - - - 7,738,497,495 - - - - 811 - - - - 1,277 - - - - 3,228,929,984 - - - - 1,633,799,769 - 708 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6=3+4+5 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah 231 Kab. Bintan 1,252,650,621 410,988,722 - 1,663,639,343 232 Provinsi Papua Barat - - 257 257 233 Kab. Fak Fak 987 - - 987 234 Kab. Manokwari 1,871,894,946 - - 1,871,894,946 235 Kab. Sorong 482 - - 482 236 Kota Sorong 1,004,080,221 - - 1,004,080,221 237 Kab. Raja Ampat - - - - 238 Kab. Teluk Bintuni - - - - 239 Kab. Teluk Wondama - - - - 240 Kab. Maybrat 772 - - 772 241 Kab. Tambrauw 412 - - 412 242 Kab. Manokwari Selatan 81 - - 81 243 Kab. Pegunungan Arfak 636 - - 636 244 Kab. Bulungan 892 957 - 1,849 245 Kota Tarakan 905 827 - 1,732 92,528,973,833 13,944,823,358 51,807,779,791 158,281,576,982 JUMLAH NASIONAL - 709 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 2 NO NAMA DAERAH 231 Kab. Bintan 232 Provinsi Papua Barat 233 Kab. Fak Fak 234 Kab. Manokwari 235 Kab. Sorong 236 Kota Sorong 237 Kab. Raja Ampat 238 Kab. Teluk Bintuni 239 Kab. Teluk Wondama 240 Kab. Maybrat 241 Kab. Tambrauw 242 Kab. Manokwari Selatan 243 Kab. Pegunungan Arfak 244 Kab. Bulungan 245 Kota Tarakan JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) 7 8 9 10=7+8+9 11=6+10 0.50% Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah GAS BUMI JUMLAH 30% - - - - 1,663,639,343 - - - - 257 242 - - 242 1,229 1,130,144,083 - - 1,130,144,083 3,002,039,029 133 - - 133 615 - - - - 1,004,080,221 603 - - 603 603 541 - - 541 541 936 - - 936 936 - - - - 772 97 - - 97 509 - - - - 81 - - - - 636 793 778 - 1,571 3,420 823 886 - 1,709 3,441 55,151,890,213 4,004,684,977 45,332,231,630 104,488,806,820 262,770,383,802 - 710 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 324,390,549 - 324,390,549 2 Kab. Aceh Barat 464,338,817 - 464,338,817 3 Kab. Aceh Besar 412 - 412 4 Kab. Aceh Selatan 747 - 747 5 Kab. Aceh Singkil 56,039,263 - 56,039,263 6 Kab. Aceh Tengah 1,319,988,977 67,896,085 1,387,885,062 7 Kab. Pidie 133,119,641 - 133,119,641 8 Kab. Gayo Lues 125 - 125 9 Kab. Aceh Barat Daya 773 - 773 10 Kab. Nagan Raya 68,272,794 - 68,272,794 11 Kab. Asahan 264,000 - 264,000 12 Kab. Dairi 759,236,247 - 759,236,247 13 Kab. Labuhanbatu 800 - 800 14 Kab. Mandailing Natal 4,904,158,206 852,439,615 5,756,597,821 15 Kab. Tapanuli Selatan 952 3,063,003,265 3,063,004,217 16 Kab. Tapanuli Tengah 888,951,784 - 888,951,784 17 Kab. Tapanuli Utara 272 - 272 18 Kab. Toba 756 - 756 19 Kota Padangsidimpuan 1,541,488,477 - 1,541,488,477 20 Provinsi Sumatera Barat 835 - 835 21 Kab. Lima Puluh Kota 30,007,334 - 30,007,334 22 Kab. Padang Pariaman - 202,451,588 202,451,588 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 711 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kab. Pasaman 312 134,069,588 134,069,900 24 Kab. Pesisir Selatan 180 905,008,020 905,008,200 25 Kab. Sijunjung 591 234,167,648 234,168,239 26 Kab. Solok 21,487,253 - 21,487,253 27 Kota Bukit Tinggi - 149 149 28 Kota Padang Panjang - 198 198 29 Kota Payakumbuh - 588 588 30 Kota Sawahlunto - 328,900,000 328,900,000 31 Kota Solok - 319 319 32 Kota Pariaman - 60,485,792 60,485,792 33 Kab. Pasaman Barat 12,118,348 202,451,588 214,569,936 34 Kab. Dharmasraya 715 206,708,638 206,709,353 35 Kab. Solok Selatan 330 731 1,061 36 Provinsi Riau 482 - 482 37 Kab. Indragiri Hilir 536 - 536 38 Kab. Indragiri Hulu 105 - 105 39 Kab. Kampar 282,000 - 282,000 40 Kab. Kuantan Singingi 462,020,853 737,853,005 1,199,873,858 41 Kab. Pelalawan 325 - 325 42 Kab. Rokan Hulu 48,523,000 - 48,523,000 43 Kab. Kepulauan Meranti 324 170 494 44 Provinsi Jambi 120 - 120 - 712 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kab. Batanghari 398 - 398 46 Kab. Bungo 83 - 83 47 Kab. Merangin 694 - 694 48 Kab. Muaro Jambi 393 - 393 49 Kab. Sarolangun 734 - 734 50 Kab. Tanjung Jabung Barat 913 - 913 51 Kab. Tebo 325 - 325 52 Provinsi Sumatera Selatan 945 - 945 53 Kab. Musi Banyuasin 598 - 598 54 Kab. Musi Rawas 603 687 1,290 55 Kab. Muara Enim 224 986 1,210 56 Kab. Ogan Komering Ilir 767 - 767 57 Kab. Ogan Komering Ulu 299 - 299 58 Kota Prabumulih 450 - 450 59 Kota Pagar Alam - 687 687 60 Kab. Banyuasin 640 - 640 61 Kab. Ogan Ilir 634 687 1,321 62 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 66 687 753 63 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 976 - 976 64 Kab. Empat Lawang 650 - 650 65 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 234 234 66 Kab. Musi Rawas Utara 208 205 413 - 713 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Provinsi Bengkulu 316 12,829,865,847 12,829,866,163 68 Kab. Bengkulu Selatan - 2,111,483,833 2,111,483,833 69 Kab. Bengkulu Utara 343 17,104,053,311 17,104,053,654 70 Kab. Rejang Lebong - 2,226,387,237 2,226,387,237 71 Kota Bengkulu - 488,194,034 488,194,034 72 Kab. Kaur 354 2,290,150,518 2,290,150,872 73 Kab. Seluma - 1,706,533,765 1,706,533,765 74 Kab. Mukomuko - 382,496,155 382,496,155 75 Kab. Lebong - 2,696,216,689 2,696,216,689 76 Kab. Kepahiang - 2,167,784,507 2,167,784,507 77 Kab. Bengkulu Tengah 222,348,020 22,507,836,182 22,730,184,202 78 Provinsi Lampung 751 184 935 79 Kab. Lampung Barat - 102,951,312 102,951,312 80 Kab. Lampung Selatan 51,676,896 102,951,312 154,628,208 81 Kab. Lampung Utara - 312 312 82 Kab. Lampung Timur - 312 312 83 Kab. Tanggamus 17 251 268 84 Kab. Tulang Bawang - 312 312 85 Kab. Way Kanan 930 312 1,242 86 Kota Bandar Lampung - 312 312 87 Kota Metro - 312 312 88 Kab. Pesawaran 978 312 1,290 - 714 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Pringsewu 112,550 102,951,312 103,063,862 90 Kab. Mesuji - 312 312 91 Kab. Tulang Bawang Barat - 102,951,312 102,951,312 92 Kab. Pesisir Barat - 312 312 93 Provinsi Jawa Barat 49 - 49 94 Kab. Bogor 933 - 933 95 Kab. Cianjur 139 - 139 96 Kab. Cirebon 947 - 947 97 Kab. Garut 800 - 800 98 Kab. Purwakarta 304 - 304 99 Kab. Sukabumi 336 - 336 100 Kab. Tasikmalaya 825 - 825 101 Kab. Pangandaran 880 - 880 102 Provinsi Jawa Tengah - 613 613 103 Kab. Banjarnegara 995 571 1,566 104 Kab. Banyumas - 1,423,965 1,423,965 105 Kab. Blora 899,000 3,327,571 4,226,571 106 Kab. Boyolali - 1,423,965 1,423,965 107 Kab. Brebes 874 - 874 108 Kab. Cilacap - 58,280,955 58,280,955 109 Kab. Demak 203,000 1,226,000 1,429,000 110 Kab. Grobogan - 1,226,000 1,226,000 - 715 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Jepara 557 - 557 112 Kab. Karanganyar 737,040 3,327,571 4,064,611 113 Kab. Kebumen 58,716,835 1,423,965 60,140,800 114 Kab. Kendal - 3,327,571 3,327,571 115 Kab. Klaten 410,070 3,327,571 3,737,641 116 Kab. Kudus - 1,423,965 1,423,965 117 Kab. Magelang - 1,423,965 1,423,965 118 Kab. Pekalongan 2,504,600 1,423,965 3,928,565 119 Kab. Pemalang 1,206,795 1,226,000 2,432,795 120 Kab. Purbalingga 470,000 1,226,000 1,696,000 121 Kab. Rembang - 3,327,571 3,327,571 122 Kab. Semarang 505,558 1,423,965 1,929,523 123 Kab. Sragen 1,316,000 1,423,965 2,739,965 124 Kab. Sukoharjo - 965 965 125 Kab. Tegal 163 - 163 126 Kab. Wonogiri 73,696,262 3,327,571 77,023,833 127 Kab. Wonosobo - 1,226,000 1,226,000 128 Kota Magelang - 571 571 129 Kota Pekalongan - 3,327,571 3,327,571 130 Kota Salatiga - 965 965 131 Kota Semarang - 965 965 132 Kota Surakarta - 1,423,965 1,423,965 - 716 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kota Tegal - 965 965 134 Provinsi DI Yogyakarta 10,114,752 - 10,114,752 135 Kab. Kulon Progo 186 - 186 136 Provinsi Jawa Timur 557 587 1,144 137 Kab. Bangkalan - 437 437 138 Kab. Banyuwangi - 1 1 139 Kab. Blitar - 437 437 140 Kab. Bojonegoro - 437 437 141 Kab. Bondowoso - 437 437 142 Kab. Gresik - 437 437 143 Kab. Jember - 816 816 144 Kab. Jombang - 437 437 145 Kab. Kediri - 437 437 146 Kab. Lamongan - 437 437 147 Kab. Lumajang 207 437 644 148 Kab. Madiun - 437 437 149 Kab. Magetan - 437 437 150 Kab. Malang - 437 437 151 Kab. Mojokerto - 437 437 152 Kab. Nganjuk - 437 437 153 Kab. Ngawi - 437 437 154 Kab. Pacitan 111,793,190 460,491,437 572,284,627 - 717 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 155 Kab. Pamekasan - 437 437 156 Kab. Pasuruan - 437 437 157 Kab. Ponorogo - 437 437 158 Kab. Probolinggo - 437 437 159 Kab. Sampang - 437 437 160 Kab. Sidoarjo - 437 437 161 Kab. Situbondo - 437 437 162 Kab. Sumenep - 437 437 163 Kab. Trenggalek 823 437 1,260 164 Kab. Tuban - 437 437 165 Kab. Tulungagung 956 365,331,437 365,332,393 166 Kota Blitar - 437 437 167 Kota Kediri - 437 437 168 Kota Madiun - 437 437 169 Kota Malang - 437 437 170 Kota Mojokerto - 437 437 171 Kota Pasuruan - 437 437 172 Kota Probolinggo - 437 437 173 Kota Surabaya - 437 437 174 Kota Batu - 437 437 175 Kab. Bengkayang 115 - 115 176 Kab. Landak 926 - 926 - 718 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 177 Kab. Kapuas Hulu 755 602 1,357 178 Kab. Ketapang 958 498 1,456 179 Kab. Mempawah 481 - 481 180 Kab. Sambas 35,050,479 - 35,050,479 181 Kab. Sanggau 979 589 1,568 182 Kab. Sintang 669 - 669 183 Kab. Sekadau 81 - 81 184 Kab. Melawi 56,002,183 456,917,760 512,919,943 185 Kab. Kayong Utara 334 - 334 186 Kab. Barito Selatan 591 695 1,286 187 Kab. Barito Utara - 403 403 188 Kab. Kotawaringin Barat 912 - 912 189 Kab. Kotawaringin Timur 236,561,571 - 236,561,571 190 Kab. Katingan 185 - 185 191 Kab. Seruyan 153 - 153 192 Kab. Sukamara 325 953 1,278 193 Kab. Gunung Mas 20 - 20 194 Kab. Pulang Pisau - 929 929 195 Kab. Murung Raya - 891 891 196 Kab. Barito Timur - 538 538 197 Provinsi Kalimantan Selatan - 71,317,980,210 71,317,980,210 198 Kab. Banjar - 50,671,884,006 50,671,884,006 - 719 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 199 Kab. Barito Kuala - 24,147,785,579 24,147,785,579 200 Kab. Hulu Sungai Selatan - 7,304,108,644 7,304,108,644 201 Kab. Hulu Sungai Tengah - 6,741,545,494 6,741,545,494 202 Kab. Hulu Sungai Utara - 6,650,797,525 6,650,797,525 203 Kab. Kotabaru - 165 165 204 Kab. Tabalong - 10,453,036,254 10,453,036,254 205 Kab. Tanah Laut - 13,021,335,241 13,021,335,241 206 Kab. Tapin - 956 956 207 Kota Banjarbaru - 6,292,119,756 6,292,119,756 208 Kota Banjarmasin - 422 422 209 Kab. Balangan 503 573 1,076 210 Kab. Tanah Bumbu - 458 458 211 Provinsi Kalimantan Timur - 725 725 212 Kab. Berau - 7 7 213 Kab. Kutai Kartanegara - 864 864 214 Kab. Kutai Barat 221 61 282 215 Kab. Kutai Timur - 69 69 216 Kab. Paser - 506 506 217 Kota Balikpapan - 719 719 218 Kota Bontang - 539 539 219 Kota Samarinda - 429 429 220 Kab. Penajam Paser Utara - 22 22 - 720 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 221 Kab. Mahakam Ulu - 933 933 222 Provinsi Sulawesi Utara 381 - 381 223 Kab. Bolaang Mongondow 976,226,956 1,531,519,146 2,507,746,102 224 Kota Bitung 580 - 580 225 Kota Manado 525 - 525 226 Kab. Minahasa Selatan 680 - 680 227 Kab. Minahasa Utara 4,136,385,850 - 4,136,385,850 228 Kota Kotamobagu 400 - 400 229 Kab. Bolaang Mongondow Utara 720 - 720 230 Kab. Bolaang Mongondow Timur 400 1,736,238,865 1,736,239,265 231 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,815,446,600 386,096,445 2,201,543,045 232 Provinsi Sulawesi Tengah 7,126,752,562 24,158,080 7,150,910,642 233 Kab. Banggai 5,675,611,495 4,026,347 5,679,637,842 234 Kab. Buol 243,193,907 4,026,347 247,220,254 235 Kab. Toli Toli 2,417,196,425 4,026,347 2,421,222,772 236 Kab. Donggala 3,414,160,166 4,026,347 3,418,186,513 237 Kab. Morowali - 934 934 238 Kab. Poso 1,085,611,760 48,316,160 1,133,927,920 239 Kota Palu 2 - 2 240 Kab. Parigi Moutong 3,529,505,848 25,364,567 3,554,870,415 241 Kab. Tojo Una Una 572 347 919 242 Kab. Sigi 135,902,300 - 135,902,300 - 721 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 243 Kab. Morowali Utara 497 4,663,524,127 4,663,524,624 244 Kab. Barru 2,053,781 - 2,053,781 245 Kab. Bone 76,142,606 1,143,675,676 1,219,818,282 246 Kab. Bulukumba - 4,083,813,692 4,083,813,692 247 Kab. Enrekang 97,658,554 - 97,658,554 248 Kab. Luwu Utara 631,441,884 - 631,441,884 249 Kab. Maros 46,324,375 - 46,324,375 250 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 15,810,258 - 15,810,258 251 Kab. Luwu Timur 498 - 498 252 Kab. Sinjai 325 - 325 253 Kab. Kepulauan Selayar 525,811,660 - 525,811,660 254 Kab. Sidenreng Rappang 381,536,798 - 381,536,798 255 Kab. Soppeng 4,771,594 - 4,771,594 256 Kab. Wajo 56,545,300 - 56,545,300 257 Kab. Toraja Utara 26 589,365,113 589,365,139 258 Provinsi Sulawesi Tenggara 501 314 815 259 Kab. Buton 576 - 576 260 Kab. Kolaka 873 - 873 261 Kota Bau Bau 19 - 19 262 Kab. Konawe Selatan 256 - 256 263 Kab. Bombana 305 - 305 264 Kab. Kolaka Utara 898,785,247 - 898,785,247 - 722 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 265 Kab. Konawe Utara - 880 880 266 Kab. Buton Utara 688 - 688 267 Kab. Konawe Kepulauan 341 822 1,163 268 Kab. Kolaka Timur 352 - 352 269 Provinsi Nusa Tenggara Barat 73 2,803,138,885 2,803,138,958 270 Kab. Bima 503 3,841,143,949 3,841,144,452 271 Kab. Dompu 208 456 664 272 Kab. Lombok Barat 250 273,298,521 273,298,771 273 Kab. Lombok Tengah - 1,519,641,010 1,519,641,010 274 Kab. Lombok Timur 902 667 1,569 275 Kab. Sumbawa 213 789 1,002 276 Kota Mataram - 823 823 277 Kota Bima - 334,362,594 334,362,594 278 Kab. Sumbawa Barat - 60 60 279 Kab. Lombok Utara - 433,213,528 433,213,528 280 Provinsi Nusa Tenggara Timur 778,038,246 13,104,000 791,142,246 281 Kab. Alor - 531,461 531,461 282 Kab. Belu 1,270,516,862 23,008,300 1,293,525,162 283 Kab. Flores Timur - 1,248,100 1,248,100 284 Kab. Kupang 528,808,356 1,248,100 530,056,456 285 Kab. Manggarai 982 - 982 286 Kab. Ngada 36,289,454 1,248,100 37,537,554 - 723 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 287 Kab. Sumba Barat 139,268,249 1,248,100 140,516,349 288 Kab. Sumba Timur 828,756,410 1,248,100 830,004,510 289 Kab. Timor Tengah Selatan 978,288,460 - 978,288,460 290 Kab. Timor Tengah Utara 1,380,704,906 20,165,298 1,400,870,204 291 Kab. Sumba Barat Daya 201,820,890 1,248,100 203,068,990 292 Kab. Sumba Tengah 147,576,676 1,248,100 148,824,776 293 Kab. Manggarai Timur 26,094,234 - 26,094,234 294 Kab. Sabu Raijua 57,262,000 - 57,262,000 295 Kab. Maluku Tengah 725,204 - 725,204 296 Kab. Seram Bagian Barat 6,851,000 - 6,851,000 297 Kab. Kepulauan Aru - 66,171,847 66,171,847 298 Kab. Maluku Barat Daya 499 386 885 299 Provinsi Papua 401 757 1,158 300 Kab. Biak Numfor - 5,627,813,859 5,627,813,859 301 Kab. Jayapura 97,783,000 4,926,280,999 5,024,063,999 302 Kab. Jayawijaya - 6,013,759,317 6,013,759,317 303 Kab. Mimika 471 19,564,391,036 19,564,391,507 304 Kab. Nabire 86,272,000 - 86,272,000 305 Kab. Paniai 246 8,615,788,664 8,615,788,910 306 Kab. Puncak Jaya - 9,578,256,690 9,578,256,690 307 Kab. Kepulauan Yapen - 2,572,275,192 2,572,275,192 308 Kota Jayapura - 755 755 - 724 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 309 Kab. Sarmi - 4,988,704,580 4,988,704,580 310 Kab. Keerom 560 2,498,315,682 2,498,316,242 311 Kab. Yahukimo - 10,413,300,497 10,413,300,497 312 Kab. Pegunungan Bintang - 2,502,158,826 2,502,158,826 313 Kab. Tolikara - 1,563,452,293 1,563,452,293 314 Kab. Mappi - 1,390,868,070 1,390,868,070 315 Kab. Asmat - 590,571,789 590,571,789 316 Kab. Waropen 1,169,123,275 5,683,870,555 6,852,993,830 317 Kab. Supiori - 3,029,362,533 3,029,362,533 318 Kab. Mamberamo Raya 12,764,197,796 16,573,625,864 29,337,823,660 319 Kab. Mamberamo Tengah - 1,776,743,813 1,776,743,813 320 Kab. Yalimo - 1,199,224,907 1,199,224,907 321 Kab. Lanny Jaya - 1,393,554,794 1,393,554,794 322 Kab. Nduga - 219 219 323 Kab. Dogiyai - 8,800,179 8,800,179 324 Kab. Puncak - 746 746 325 Kab. Intan Jaya - 757,773,430 757,773,430 326 Kab. Deiyai - 274 274 327 Provinsi Maluku Utara 848 973 1,821 328 Kab. Halmahera Tengah 526 989 1,515 329 Kab. Halmahera Barat 21 17,220,649 17,220,670 330 Kab. Halmahera Timur 105 396 501 - 725 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 331 Kab. Halmahera Utara 103,463,960 25,831,068,256 25,934,532,216 332 Kab. Kepulauan Sula 194 703 897 333 Kota Tidore Kepulauan 920 703 1,623 334 Kab. Pulau Morotai - 705 705 335 Kab. Pulau Taliabu 328 - 328 336 Kab. Lebak 715 844 1,559 337 Kab. Serang 2,366,968 - 2,366,968 338 Kota Tangerang - 678 678 339 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7,512,864,423 - 7,512,864,423 340 Kab. Bangka - 2,929,261,308 2,929,261,308 341 Kab. Belitung 726,218,303 6,696,078,496 7,422,296,799 342 Kota Pangkal Pinang 525 938 1,463 343 Kab. Bangka Selatan - 2,993,506,125 2,993,506,125 344 Kab. Bangka Tengah 1,919,290,501 249,265,071 2,168,555,572 345 Kab. Bangka Barat 147 5,781,309,898 5,781,310,045 346 Kab. Belitung Timur 1,515,576,437 2,373,804,849 3,889,381,286 347 Kab. Gorontalo 121,379,306 - 121,379,306 348 Kab. Pohuwato 137,944,221 - 137,944,221 349 Kab. Bone Bolango 965,996,234 - 965,996,234 350 Kab. Gorontalo Utara 349,358,888 - 349,358,888 351 Provinsi Kepulauan Riau 314,986,597 997,899,339 1,312,885,936 352 Kab. Natuna - 291,225,776 291,225,776 - 726 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 353 Kab. Kepulauan Anambas - 291,225,776 291,225,776 354 Kab. Karimun 646 833 1,479 355 Kota Batam - 776 776 356 Kota Tanjung Pinang - 291,225,776 291,225,776 357 Kab. Lingga 769,596,977 - 769,596,977 358 Kab. Bintan 31,006,760 2,691,172,090 2,722,178,850 359 Provinsi Papua Barat 586 - 586 360 Kab. Fak Fak 188 29 217 361 Kab. Manokwari 3,742,446,433 5,846,029 3,748,292,462 362 Kab. Sorong 625 - 625 363 Kab. Raja Ampat 796 973 1,769 364 Kab. Teluk Bintuni 103 29 132 365 Kab. Teluk Wondama 720 29 749 366 Kab. Kaimana 804 - 804 367 Kab. Tambrauw - 29 29 368 Provinsi Sulawesi Barat 21,535,329 - 21,535,329 369 Kab. Mamuju 801 - 801 370 Kab. Polewali Mandar 151,631 - 151,631 371 Kab. Pasangkayu 159,178,749 104,000 159,282,749 372 Provinsi Kalimantan Utara 267 - 267 373 Kab. Bulungan 792 485 1,277 374 Kab. Malinau 945 595 1,540 - 727 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 375 Kab. Nunukan - 430 430 376 Kota Tarakan - 11 11 84,083,696,152 458,195,960,868 542,279,657,020 JUMLAH NASIONAL RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh 97,681,800 - - 97,681,800 2 Kab. Aceh Barat 8,880,975 - - 8,880,975 3 Kab. Aceh Besar 25 - - 25 4 Kab. Aceh Selatan 975 - - 975 5 Kab. Aceh Singkil 8,880,975 - - 8,880,975 6 Kab. Aceh Tengah 8,880,975 - - 8,880,975 7 Kab. Aceh Tenggara 975 - - 975 8 Kab. Aceh Timur 8,880,975 - - 8,880,975 9 Kab. Aceh Utara 8,880,975 - - 8,880,975 10 Kab. Bireuen 8,880,975 - - 8,880,975 11 Kab. Pidie 8,880,975 - - 8,880,975 12 Kab. Simeulue 8,880,975 - - 8,880,975 13 Kota Banda Aceh 975 - - 975 14 Kota Sabang 8,880,975 13,920,938 - 22,801,913 15 Kota Langsa 8,880,975 - - 8,880,975 16 Kota Lhokseumawe 8,880,975 - - 8,880,975 17 Kab. Gayo Lues 975 - - 975 18 Kab. Aceh Barat Daya 975 - - 975 19 Kab. Aceh Jaya 975 - - 975 20 Kab. Nagan Raya 8,880,975 - - 8,880,975 21 Kab. Aceh Tamiang 8,880,975 - - 8,880,975 22 Kab. Bener Meriah 975 - - 975 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 729 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 23 Kab. Pidie Jaya 975 - - 975 24 Kota Subulussalam 975 - - 975 25 Provinsi Sumatera Utara 437 - - 437 26 Kab. Asahan 99,358,397 2,343,879 - 101,702,276 27 Kab. Dairi 99,358,397 2,343,879 - 101,702,276 28 Kab. Deli Serdang 777 - - 777 29 Kab. Karo 397 879 - 1,276 30 Kab. Labuhanbatu 397 879 - 1,276 31 Kab. Langkat 61,784,777 - - 61,784,777 32 Kab. Mandailing Natal 3,179,473,200 92,166,469 - 3,271,639,669 33 Kab. Nias 397 879 - 1,276 34 Kab. Simalungun 397 879 - 1,276 35 Kab. Tapanuli Selatan 99,358,397 2,880,107 - 102,238,504 36 Kab. Tapanuli Tengah 99,358,397 2,343,879 - 101,702,276 37 Kab. Tapanuli Utara 397 879 - 1,276 38 Kab. Toba 397 879 - 1,276 39 Kota Binjai 777 - - 777 40 Kota Medan 397 879 - 1,276 41 Kota Pematang Siantar 99,358,397 2,343,879 - 101,702,276 42 Kota Sibolga 397 879 - 1,276 43 Kota Tanjung Balai 99,358,397 2,343,879 - 101,702,276 44 Kota Tebing Tinggi 397 879 - 1,276 - 730 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 45 Kota Padangsidimpuan 99,358,397 2,343,879 - 101,702,276 46 Kab. Pakpak Bharat 777 - - 777 47 Kab. Nias Selatan 777 - - 777 48 Kab. Humbang Hasundutan 777 - - 777 49 Kab. Serdang Bedagai 397 879 - 1,276 50 Kab. Samosir 777 - - 777 51 Kab. Batu Bara 397 107 - 504 52 Kab. Padang Lawas 397 - - 397 53 Kab. Padang Lawas Utara 397 879 - 1,276 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 397 107 - 504 55 Kab. Labuhanbatu Utara 777 - - 777 56 Kab. Nias Utara 946 - - 946 57 Kab. Nias Barat 601 - - 601 58 Kota Gunungsitoli 617 - - 617 59 Kab. Sijunjung - 722,577 - 722,577 60 Kab. Pasaman Barat - 722,577 - 722,577 61 Kab. Dharmasraya - 722,577 - 722,577 62 Provinsi Sumatera Selatan 150 590 - 740 63 Kab. Lahat 325 279 - 604 64 Kab. Musi Banyuasin 925 434 - 1,359 65 Kab. Musi Rawas 925 550 - 1,475 66 Kab. Muara Enim 650 786 - 1,436 - 731 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 67 Kab. Ogan Komering Ilir 925 434 - 1,359 68 Kab. Ogan Komering Ulu 925 434 - 1,359 69 Kota Palembang 925 434 - 1,359 70 Kota Prabumulih 925 434 - 1,359 71 Kota Pagar Alam 100 790 - 890 72 Kota Lubuk Linggau 925 434 - 1,359 73 Kab. Banyuasin 925 434 - 1,359 74 Kab. Ogan Ilir 925 550 - 1,475 75 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 925 550 - 1,475 76 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 925 949 - 1,874 77 Kab. Empat Lawang 925 434 - 1,359 78 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 925 59 - 984 79 Kab. Musi Rawas Utara 925 59 - 984 80 Provinsi Bengkulu - 176,333,431 - 176,333,431 81 Kab. Bengkulu Selatan - 39,184,529 - 39,184,529 82 Kab. Bengkulu Utara - 39,184,529 - 39,184,529 83 Kab. Rejang Lebong - 169,048,749 - 169,048,749 84 Kota Bengkulu - 39,184,529 - 39,184,529 85 Kab. Kaur - 39,184,529 - 39,184,529 86 Kab. Seluma - 39,184,529 - 39,184,529 87 Kab. Mukomuko - 39,184,529 - 39,184,529 88 Kab. Lebong - 39,184,529 - 39,184,529 - 732 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 89 Kab. Kepahiang - 222,803,193 - 222,803,193 90 Kab. Bengkulu Tengah - 39,184,529 - 39,184,529 91 Kab. Lampung Barat - 20,745,906 - 20,745,906 92 Kab. Lampung Selatan - 5,629,387 - 5,629,387 93 Provinsi Jawa Barat - 51 - 51 94 Kab. Bandung - 613 - 613 95 Kab. Bekasi - 408 - 408 96 Kab. Bogor - 408 - 408 97 Kab. Ciamis - 16,890,952 - 16,890,952 98 Kab. Cianjur - 952 - 952 99 Kab. Cirebon - 952 - 952 100 Kab. Garut - 952 - 952 101 Kab. Indramayu - 952 - 952 102 Kab. Karawang - 952 - 952 103 Kab. Kuningan - 952 - 952 104 Kab. Majalengka - 952 - 952 105 Kab. Purwakarta - 408 - 408 106 Kab. Subang - 250,538,727 - 250,538,727 107 Kab. Sukabumi - 952 - 952 108 Kab. Sumedang - 16,890,952 - 16,890,952 109 Kab. Tasikmalaya - 952 - 952 110 Kota Bandung - 952 - 952 - 733 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 111 Kota Bekasi - 952 - 952 112 Kota Bogor - 952 - 952 113 Kota Cirebon - 952 - 952 114 Kota Depok - 952 - 952 115 Kota Sukabumi - 952 - 952 116 Kota Tasikmalaya - 952 - 952 117 Kota Cimahi - 952 - 952 118 Kota Banjar - 16,890,952 - 16,890,952 119 Kab. Bandung Barat - 408 - 408 120 Kab. Pangandaran - 952 - 952 121 Provinsi Jawa Tengah - 51 - 51 122 Kab. Banjarnegara - 62 - 62 123 Kab. Banyumas - 30,219,837 - 30,219,837 124 Kab. Batang - 62 - 62 125 Kab. Blora - 6,682,062 - 6,682,062 126 Kab. Boyolali - 6,407,661 - 6,407,661 127 Kab. Brebes - 231 - 231 128 Kab. Cilacap - 6,682,062 - 6,682,062 129 Kab. Demak - 6,682,062 - 6,682,062 130 Kab. Grobogan - 6,682,062 - 6,682,062 131 Kab. Jepara - 62 - 62 132 Kab. Kebumen - 6,682,062 - 6,682,062 - 734 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 133 Kab. Kendal - 32,603,062 - 32,603,062 134 Kab. Klaten - 6,682,062 - 6,682,062 135 Kab. Kudus - 6,682,062 - 6,682,062 136 Kab. Pati - 62 - 62 137 Kab. Pekalongan - 6,682,062 - 6,682,062 138 Kab. Pemalang - 6,309,530 - 6,309,530 139 Kab. Purbalingga - 6,194,813 - 6,194,813 140 Kab. Purworejo - 62 - 62 141 Kab. Rembang - 6,682,062 - 6,682,062 142 Kab. Semarang - 279,866,469 - 279,866,469 143 Kab. Sukoharjo - 62 - 62 144 Kab. Tegal - 206 - 206 145 Kab. Wonogiri - 6,472,001 - 6,472,001 146 Kab. Wonosobo - 6,682,062 - 6,682,062 147 Kota Magelang - 62 - 62 148 Kota Pekalongan - 6,682,062 - 6,682,062 149 Kota Salatiga - 152 - 152 150 Kota Semarang - 62 - 62 151 Kota Surakarta - 6,682,062 - 6,682,062 152 Kota Tegal - 62 - 62 153 Provinsi Jawa Timur - 613 - 613 154 Kab. Bangkalan - 750 - 750 - 735 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 155 Kab. Blitar - 426 - 426 156 Kab. Bojonegoro - 750 - 750 157 Kab. Bondowoso - 912 - 912 158 Kab. Kediri - 426 - 426 159 Kab. Lumajang - 750 - 750 160 Kab. Madiun - 841 - 841 161 Kab. Nganjuk - 750 - 750 162 Kab. Pacitan - 13,590,426 - 13,590,426 163 Kab. Pamekasan - 750 - 750 164 Kab. Ponorogo - 850 - 850 165 Kab. Sampang - 750 - 750 166 Kab. Situbondo - 300 - 300 167 Kab. Sumenep - 426 - 426 168 Kab. Trenggalek - 426 - 426 169 Kab. Tuban - 750 - 750 170 Kab. Tulungagung - 12,722,750 - 12,722,750 171 Kota Blitar - 750 - 750 172 Kota Kediri - 750 - 750 173 Kota Madiun - 750 - 750 174 Kota Malang - 750 - 750 175 Kota Mojokerto - 750 - 750 176 Kota Pasuruan - 750 - 750 - 736 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 177 Kota Probolinggo - 426 - 426 178 Kota Surabaya - 750 - 750 179 Kab. Bolaang Mongondow - - 17,050,518 17,050,518 180 Kab. Minahasa Utara 34,919,792 - 362,292,763 397,212,555 181 Kab. Bolaang Mongondow Timur - - 38,949,912 38,949,912 182 Provinsi Nusa Tenggara Timur 236,181,616 576,309,038 - 812,490,654 183 Kab. Alor 22,493,678 123,888,400 - 146,382,078 184 Kab. Belu 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 185 Kab. Ende 764,421,678 383,775,976 - 1,148,197,654 186 Kab. Flores Timur 22,493,678 112,635,400 - 135,129,078 187 Kab. Kupang 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 188 Kab. Lembata 22,493,678 287,011,400 - 309,505,078 189 Kab. Manggarai - 2,727,024 - 2,727,024 190 Kab. Ngada 22,493,678 57,337,611 - 79,831,289 191 Kab. Sikka 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 192 Kab. Sumba Barat 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 193 Kab. Sumba Timur 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 194 Kab. Timor Tengah Selatan 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 195 Kab. Timor Tengah Utara 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 196 Kota Kupang 678 400 - 1,078 197 Kab. Rote Ndao 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 198 Kab. Manggarai Barat 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 - 737 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 199 Kab. Nagekeo 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 200 Kab. Sumba Barat Daya 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 201 Kab. Sumba Tengah 22,493,678 54,886,857 - 77,380,535 202 Kab. Manggarai Timur 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 203 Kab. Sabu Raijua 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 204 Kab. Malaka 22,493,678 40,985,400 - 63,479,078 205 Provinsi Maluku Utara - 998 - 998 206 Kab. Halmahera Barat - 116,164,794 - 116,164,794 207 Kab. Halmahera Timur - 733 - 733 208 Kab. Halmahera Utara - 36,613,000 - 36,613,000 209 Kota Tidore Kepulauan - 733 - 733 210 Kab. Lebak - 920 - 920 211 Kab. Pandeglang - 741 - 741 212 Kota Tangerang - 296 - 296 5,612,841,450 4,231,533,706 418,293,193 10,262,668,349 JUMLAH NASIONAL - 738 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Kab. Aceh Barat 173,472,924 2 Kab. Aceh Besar 924 3 Kab. Aceh Selatan 924 4 Kab. Aceh Singkil 173,472,924 5 Kab. Aceh Tengah 173,472,924 6 Kab. Aceh Tenggara 43,901,924 7 Kab. Aceh Timur 173,472,924 8 Kab. Aceh Utara 173,472,924 9 Kab. Bireuen 173,472,924 10 Kab. Pidie 173,472,924 11 Kab. Simeulue 173,472,924 12 Kota Banda Aceh 924 13 Kota Sabang 173,472,924 14 Kota Langsa 173,472,924 15 Kota Lhokseumawe 173,472,924 16 Kab. Gayo Lues 924 17 Kab. Aceh Barat Daya 924 18 Kab. Aceh Jaya 924 19 Kab. Nagan Raya 173,472,924 20 Kab. Aceh Tamiang 173,472,924 21 Kab. Bener Meriah 122,422,924 22 Kab. Pidie Jaya 924 23 Kota Subulussalam 924 24 Kab. Asahan 173,472,924 25 Kab. Dairi 173,472,924 26 Kab. Deli Serdang 904 27 Kab. Karo 173,472,924 28 Kab. Labuhanbatu 924 29 Kab. Langkat 15,778,904 30 Kab. Mandailing Natal 173,472,924 31 Kab. Nias 924 32 Kab. Simalungun 924 33 Kab. Tapanuli Selatan 173,472,924 34 Kab. Tapanuli Tengah 173,472,924 35 Kab. Tapanuli Utara 21,290,924 36 Kab. Toba 173,472,924 37 Kota Binjai 904 38 Kota Medan 924 39 Kota Pematang Siantar 173,472,924 40 Kota Sibolga 65,984,924 41 Kota Tanjung Balai 173,472,924 42 Kota Tebing Tinggi 924 43 Kota Padangsidimpuan 173,472,924 44 Kab. Pakpak Bharat 173,472,924 45 Kab. Nias Selatan 81 NO NAMA DAERAH PERIKANAN - 739 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 46 Kab. Humbang Hasundutan 173,472,924 47 Kab. Serdang Bedagai 924 48 Kab. Samosir 75,855,924 49 Kab. Batu Bara 924 50 Kab. Padang Lawas 924 51 Kab. Padang Lawas Utara 924 52 Kab. Labuhanbatu Selatan 924 53 Kab. Labuhanbatu Utara 924 54 Kab. Nias Utara 924 55 Kab. Nias Barat 924 56 Kota Gunungsitoli 116,538,924 57 Kab. Lima Puluh Kota 88,776,848 58 Kab. Agam 136,961,900 59 Kab. Kepulauan Mentawai 173,472,924 60 Kab. Padang Pariaman 173,472,924 61 Kab. Pasaman 173,472,924 62 Kab. Pesisir Selatan 173,472,924 63 Kab. Sijunjung 173,472,924 64 Kab. Solok 132,623,959 65 Kab. Tanah Datar 160,372,863 66 Kota Bukit Tinggi 924 67 Kota Padang Panjang 56,414,924 68 Kota Padang 904 69 Kota Payakumbuh 173,472,924 70 Kota Sawahlunto 173,472,924 71 Kota Solok 52,687,924 72 Kota Pariaman 173,472,924 73 Kab. Pasaman Barat 173,472,924 74 Kab. Dharmasraya 173,472,924 75 Kab. Solok Selatan 173,472,924 76 Kab. Bengkalis 924 77 Kab. Indragiri Hilir 173,472,924 78 Kab. Indragiri Hulu 924 79 Kab. Kampar 173,472,924 80 Kab. Kuantan Singingi 173,472,924 81 Kab. Pelalawan 924 82 Kab. Rokan Hilir 173,472,924 83 Kab. Rokan Hulu 173,472,924 84 Kab. Siak 924 85 Kota Dumai 924 86 Kota Pekanbaru 924 87 Kab. Kepulauan Meranti 924 88 Kab. Batanghari 904 89 Kab. Bungo 924 90 Kab. Kerinci 200 - 740 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 91 Kab. Merangin 924 92 Kab. Muaro Jambi 924 93 Kab. Sarolangun 924 94 Kab. Tanjung Jabung Barat 924 95 Kab. Tanjung Jabung Timur 924 96 Kab. Tebo 924 97 Kota Jambi 904 98 Kota Sungai Penuh 924 99 Kab. Lahat 924 100 Kab. Musi Banyuasin 924 101 Kab. Musi Rawas 649 102 Kab. Muara Enim 649 103 Kab. Ogan Komering Ilir 924 104 Kab. Ogan Komering Ulu 924 105 Kota Palembang 924 106 Kota Prabumulih 924 107 Kota Pagar Alam 924 108 Kota Lubuk Linggau 924 109 Kab. Banyuasin 924 110 Kab. Ogan Ilir 924 111 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 924 112 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 924 113 Kab. Empat Lawang 924 114 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 649 115 Kab. Musi Rawas Utara 649 116 Kab. Bengkulu Selatan 173,472,924 117 Kab. Bengkulu Utara 173,472,924 118 Kab. Rejang Lebong 173,472,924 119 Kota Bengkulu 173,472,924 120 Kab. Kaur 173,472,924 121 Kab. Seluma 173,472,924 122 Kab. Mukomuko 173,472,924 123 Kab. Lebong 173,472,924 124 Kab. Kepahiang 173,472,924 125 Kab. Bengkulu Tengah 173,472,924 126 Kab. Lampung Barat 97,877,649 127 Kab. Lampung Selatan 173,472,924 128 Kab. Lampung Tengah 173,472,924 129 Kab. Lampung Utara 924 130 Kab. Lampung Timur 924 131 Kab. Tanggamus 623 132 Kab. Tulang Bawang 924 133 Kab. Way Kanan 54,113,924 134 Kota Bandar Lampung 904 135 Kota Metro 924 - 741 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 136 Kab. Pesawaran 924 137 Kab. Pringsewu 173,472,924 138 Kab. Mesuji 173,472,924 139 Kab. Tulang Bawang Barat 173,472,924 140 Kab. Pesisir Barat 649 141 Provinsi DKI Jakarta 159 142 Kab. Bandung 924 143 Kab. Bekasi 320 144 Kab. Bogor 904 145 Kab. Ciamis 97,877,649 146 Kab. Cianjur 924 147 Kab. Cirebon 924 148 Kab. Garut 924 149 Kab. Indramayu 924 150 Kab. Karawang 924 151 Kab. Kuningan 924 152 Kab. Majalengka 924 153 Kab. Purwakarta 924 154 Kab. Subang 173,472,924 155 Kab. Sukabumi 924 156 Kab. Sumedang 173,472,924 157 Kab. Tasikmalaya 924 158 Kota Bandung 924 159 Kota Bekasi 924 160 Kota Bogor 924 161 Kota Cirebon 924 162 Kota Depok 924 163 Kota Sukabumi 73,396,924 164 Kota Tasikmalaya 924 165 Kota Cimahi 924 166 Kota Banjar 173,472,924 167 Kab. Bandung Barat 924 168 Kab. Pangandaran 649 169 Kab. Banjarnegara 924 170 Kab. Banyumas 173,472,924 171 Kab. Batang 31 172 Kab. Blora 173,472,924 173 Kab. Boyolali 173,472,924 174 Kab. Brebes 904 175 Kab. Cilacap 173,472,924 176 Kab. Demak 25,783,853 177 Kab. Grobogan 15,778,904 178 Kab. Jepara 904 179 Kab. Karanganyar 173,472,924 180 Kab. Kebumen 173,472,924 - 742 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 181 Kab. Kendal 173,472,924 182 Kab. Klaten 173,472,924 183 Kab. Kudus 173,472,924 184 Kab. Magelang 173,472,924 185 Kab. Pati 860 186 Kab. Pekalongan 173,472,924 187 Kab. Pemalang 43,269,537 188 Kab. Purbalingga 146,349,799 189 Kab. Purworejo 65,978,375 190 Kab. Rembang 173,472,924 191 Kab. Semarang 173,472,924 192 Kab. Sragen 173,472,924 193 Kab. Sukoharjo 924 194 Kab. Tegal 904 195 Kab. Temanggung 368 196 Kab. Wonogiri 173,472,924 197 Kab. Wonosobo 75,531,447 198 Kota Magelang 924 199 Kota Pekalongan 173,472,924 200 Kota Salatiga 924 201 Kota Semarang 924 202 Kota Surakarta 173,472,924 203 Kota Tegal 924 204 Kab. Bantul 816 205 Kab. Gunungkidul 15,778,904 206 Kab. Kulon Progo 470 207 Kab. Sleman 226 208 Kota Yogyakarta 924 209 Kab. Bangkalan 924 210 Kab. Banyuwangi 904 211 Kab. Blitar 924 212 Kab. Bojonegoro 924 213 Kab. Bondowoso 924 214 Kab. Gresik 904 215 Kab. Jember 904 216 Kab. Jombang 709 217 Kab. Kediri 924 218 Kab. Lamongan 904 219 Kab. Lumajang 924 220 Kab. Madiun 924 221 Kab. Magetan 924 222 Kab. Malang 381 223 Kab. Mojokerto 904 224 Kab. Nganjuk 924 225 Kab. Ngawi 924 - 743 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 226 Kab. Pacitan 173,472,924 227 Kab. Pamekasan 924 228 Kab. Pasuruan 904 229 Kab. Ponorogo 924 230 Kab. Probolinggo 342 231 Kab. Sampang 924 232 Kab. Sidoarjo 904 233 Kab. Situbondo 924 234 Kab. Sumenep 924 235 Kab. Trenggalek 924 236 Kab. Tuban 924 237 Kab. Tulungagung 173,472,924 238 Kota Blitar 924 239 Kota Kediri 924 240 Kota Madiun 924 241 Kota Malang 924 242 Kota Mojokerto 924 243 Kota Pasuruan 924 244 Kota Probolinggo 924 245 Kota Surabaya 924 246 Kota Batu 924 247 Kab. Bengkayang 173,472,924 248 Kab. Landak 924 249 Kab. Kapuas Hulu 173,472,924 250 Kab. Ketapang 924 251 Kab. Mempawah 173,472,924 252 Kab. Sambas 173,472,924 253 Kab. Sanggau 818 254 Kab. Sintang 173,472,924 255 Kota Pontianak 105 256 Kota Singkawang 173,472,924 257 Kab. Sekadau 924 258 Kab. Melawi 464,964,818 259 Kab. Kayong Utara 173,472,924 260 Kab. Kubu Raya 818 261 Kab. Barito Selatan 698 262 Kab. Barito Utara 924 263 Kab. Kapuas 924 264 Kab. Kotawaringin Barat 173,472,924 265 Kab. Kotawaringin Timur 173,472,924 266 Kota Palangkaraya 173,472,924 267 Kab. Katingan 924 268 Kab. Seruyan 924 269 Kab. Sukamara 924 270 Kab. Lamandau 924 - 744 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 271 Kab. Gunung Mas 924 272 Kab. Pulang Pisau 924 273 Kab. Murung Raya 924 274 Kab. Barito Timur 924 275 Kab. Banjar 173,472,924 276 Kab. Barito Kuala 173,472,924 277 Kab. Hulu Sungai Selatan 173,472,924 278 Kab. Hulu Sungai Tengah 173,472,924 279 Kab. Hulu Sungai Utara 173,472,924 280 Kab. Kotabaru 924 281 Kab. Tabalong 173,472,924 282 Kab. Tanah Laut 173,472,924 283 Kab. Tapin 924 284 Kota Banjarbaru 173,472,924 285 Kota Banjarmasin 924 286 Kab. Balangan 924 287 Kab. Tanah Bumbu 924 288 Kab. Berau 924 289 Kab. Kutai Kartanegara 924 290 Kab. Kutai Barat 649 291 Kab. Kutai Timur 924 292 Kab. Paser 924 293 Kota Balikpapan 924 294 Kota Bontang 924 295 Kota Samarinda 924 296 Kab. Penajam Paser Utara 924 297 Kab. Mahakam Ulu 649 298 Kab. Bolaang Mongondow 173,472,924 299 Kab. Minahasa 141 300 Kab. Kepulauan Sangihe 558 301 Kota Bitung 924 302 Kota Manado 924 303 Kab. Kepulauan Talaud 924 304 Kab. Minahasa Selatan 772 305 Kota Tomohon 771 306 Kab. Minahasa Utara 173,472,924 307 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 88 308 Kota Kotamobagu 474 309 Kab. Bolaang Mongondow Utara 924 310 Kab. Minahasa Tenggara 984 311 Kab. Bolaang Mongondow Timur 173,472,924 312 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 173,472,924 313 Kab. Banggai 173,472,924 314 Kab. Banggai Kepulauan 97,877,649 315 Kab. Buol 173,472,924 - 745 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 316 Kab. Toli Toli 173,472,924 317 Kab. Donggala 173,472,924 318 Kab. Morowali 649 319 Kab. Poso 173,472,924 320 Kota Palu 924 321 Kab. Parigi Moutong 173,472,924 322 Kab. Tojo Una Una 173,472,924 323 Kab. Sigi 173,472,924 324 Kab. Banggai Laut 97,877,649 325 Kab. Morowali Utara 97,877,649 326 Kab. Bantaeng 924 327 Kab. Barru 173,472,924 328 Kab. Bone 173,472,924 329 Kab. Bulukumba 173,472,924 330 Kab. Enrekang 173,472,924 331 Kab. Gowa 38,901,924 332 Kab. Jeneponto 173,472,924 333 Kab. Luwu 173,472,924 334 Kab. Luwu Utara 173,472,924 335 Kab. Maros 173,472,924 336 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 173,472,924 337 Kota Palopo 924 338 Kab. Luwu Timur 924 339 Kab. Pinrang 173,472,924 340 Kab. Sinjai 100,791,924 341 Kab. Kepulauan Selayar 173,472,924 342 Kab. Sidenreng Rappang 173,472,924 343 Kab. Soppeng 173,472,924 344 Kab. Takalar 173,472,924 345 Kab. Tana Toraja 173,472,924 346 Kab. Wajo 173,472,924 347 Kota Pare Pare 41,472,924 348 Kota Makassar 733 349 Kab. Toraja Utara 173,472,924 350 Kab. Buton 37,903,849 351 Kab. Konawe 97,877,649 352 Kab. Kolaka 649 353 Kab. Muna 535 354 Kota Kendari 904 355 Kota Bau Bau 924 356 Kab. Konawe Selatan 924 357 Kab. Bombana 924 358 Kab. Wakatobi 755 359 Kab. Kolaka Utara 173,472,924 360 Kab. Konawe Utara 924 - 746 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 361 Kab. Buton Utara 212 362 Kab. Konawe Kepulauan 649 363 Kab. Kolaka Timur 443 364 Kab. Muna Barat 905 365 Kab. Buton Tengah 467 366 Kab. Buton Selatan 694 367 Kab. Badung 15,778,904 368 Kab. Bangli 15,778,904 369 Kab. Buleleng 15,778,904 370 Kab. Gianyar 15,778,904 371 Kab. Jembrana 15,778,904 372 Kab. Karangasem 15,778,904 373 Kab. Klungkung 53,468,409 374 Kab. Tabanan 15,778,904 375 Kota Denpasar 924 376 Kab. Bima 173,472,924 377 Kab. Dompu 924 378 Kab. Lombok Barat 173,472,924 379 Kab. Lombok Tengah 173,472,924 380 Kab. Lombok Timur 924 381 Kab. Sumbawa 924 382 Kota Mataram 924 383 Kota Bima 173,472,924 384 Kab. Sumbawa Barat 924 385 Kab. Lombok Utara 173,472,924 386 Kab. Alor 173,472,924 387 Kab. Belu 97,877,649 388 Kab. Ende 173,029,644 389 Kab. Flores Timur 173,472,924 390 Kab. Kupang 173,472,924 391 Kab. Lembata 44,436,137 392 Kab. Manggarai 173,472,924 393 Kab. Ngada 173,472,924 394 Kab. Sikka 173,472,924 395 Kab. Sumba Barat 173,472,924 396 Kab. Sumba Timur 173,472,924 397 Kab. Timor Tengah Selatan 173,472,924 398 Kab. Timor Tengah Utara 173,472,924 399 Kota Kupang 305 400 Kab. Rote Ndao 79,387,292 401 Kab. Manggarai Barat 15,778,904 402 Kab. Nagekeo 86,584,135 403 Kab. Sumba Barat Daya 173,472,924 404 Kab. Sumba Tengah 173,472,924 405 Kab. Manggarai Timur 139,666,386 - 747 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 406 Kab. Sabu Raijua 131,315,266 407 Kab. Malaka 39,748,238 408 Kab. Kepulauan Tanimbar 173,472,924 409 Kab. Maluku Tengah 173,472,924 410 Kab. Maluku Tenggara 173,472,924 411 Kab. Buru 173,472,924 412 Kota Ambon 173,472,924 413 Kab. Seram Bagian Barat 464,964,818 414 Kab. Seram Bagian Timur 85,238,799 415 Kab. Kepulauan Aru 464,964,818 416 Kota Tual 102,675,759 417 Kab. Maluku Barat Daya 924 418 Kab. Buru Selatan 173,472,924 419 Kab. Biak Numfor 173,472,924 420 Kab. Jayapura 173,472,924 421 Kab. Jayawijaya 173,472,924 422 Kab. Merauke 173,472,924 423 Kab. Mimika 173,472,924 424 Kab. Nabire 173,472,924 425 Kab. Paniai 173,472,924 426 Kab. Puncak Jaya 173,472,924 427 Kab. Kepulauan Yapen 173,472,924 428 Kota Jayapura 924 429 Kab. Sarmi 173,472,924 430 Kab. Keerom 173,472,924 431 Kab. Yahukimo 173,472,924 432 Kab. Pegunungan Bintang 173,472,924 433 Kab. Tolikara 173,472,924 434 Kab. Boven Digoel 173,472,924 435 Kab. Mappi 173,472,924 436 Kab. Asmat 173,472,924 437 Kab. Waropen 173,472,924 438 Kab. Supiori 173,472,924 439 Kab. Mamberamo Raya 173,472,924 440 Kab. Mamberamo Tengah 173,472,924 441 Kab. Yalimo 173,472,924 442 Kab. Lanny Jaya 173,472,924 443 Kab. Nduga 924 444 Kab. Dogiyai 173,472,924 445 Kab. Puncak 924 446 Kab. Intan Jaya 173,472,924 447 Kab. Deiyai 173,472,924 448 Kab. Halmahera Tengah 624 449 Kota Ternate 924 450 Kab. Halmahera Barat 173,472,924 - 748 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 451 Kab. Halmahera Timur 818 452 Kab. Halmahera Selatan 924 453 Kab. Halmahera Utara 173,472,924 454 Kab. Kepulauan Sula 649 455 Kota Tidore Kepulauan 924 456 Kab. Pulau Morotai 924 457 Kab. Pulau Taliabu 649 458 Kab. Lebak 924 459 Kab. Pandeglang 924 460 Kab. Serang 39,065,471 461 Kab. Tangerang 904 462 Kota Cilegon 780 463 Kota Tangerang 924 464 Kota Serang 904 465 Kota Tangerang Selatan 904 466 Kab. Bangka 173,472,924 467 Kab. Belitung 173,472,924 468 Kota Pangkal Pinang 924 469 Kab. Bangka Selatan 173,472,924 470 Kab. Bangka Tengah 256,658,665 471 Kab. Bangka Barat 311,625,753 472 Kab. Belitung Timur 173,472,924 473 Kab. Boalemo 173,472,924 474 Kab. Gorontalo 173,472,924 475 Kota Gorontalo 10,647,050 476 Kab. Pohuwato 173,472,924 477 Kab. Bone Bolango 173,472,924 478 Kab. Gorontalo Utara 173,472,924 479 Kab. Natuna 173,472,924 480 Kab. Kepulauan Anambas 173,472,924 481 Kab. Karimun 924 482 Kota Batam 924 483 Kota Tanjung Pinang 173,472,924 484 Kab. Lingga 173,472,924 485 Kab. Bintan 173,472,924 486 Kab. Fak Fak 924 487 Kab. Manokwari 72,679,749 488 Kab. Sorong 924 489 Kota Sorong 173,472,924 490 Kab. Raja Ampat 924 491 Kab. Sorong Selatan 924 492 Kab. Teluk Bintuni 924 493 Kab. Teluk Wondama 924 494 Kab. Kaimana 924 495 Kab. Maybrat 924 - 749 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 496 Kab. Tambrauw 924 497 Kab. Manokwari Selatan 749 498 Kab. Pegunungan Arfak 749 499 Kab. Majene 121,944,104 500 Kab. Mamuju 649 501 Kab. Polewali Mandar 44,782,034 502 Kab. Mamasa 173,472,924 503 Kab. Pasangkayu 173,472,924 504 Kab. Mamuju Tengah 97,877,649 505 Kab. Bulungan 924 506 Kab. Malinau 924 507 Kab. Nunukan 924 508 Kota Tarakan 924 509 Kab. Tana Tidung 924 39,575,726,227 JUMLAH NASIONAL - 750 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kab. Aceh Besar - 195 - 195 2 Kab. Aceh Selatan - 838 - 838 3 Kab. Aceh Singkil - 1,220,089 - 1,220,089 4 Kab. Aceh Utara - 288,104 - 288,104 5 Kab. Nagan Raya - 2,606,838 - 2,606,838 6 Kab. Bener Meriah - 544 - 544 7 Provinsi Sumatera Utara - - 599 599 8 Kab. Karo - 391,564,263 - 391,564,263 9 Kab. Mandailing Natal 1,779,840,000 - - 1,779,840,000 10 Kab. Simalungun - 796 - 796 11 Kab. Tapanuli Selatan - 8,093,483 - 8,093,483 12 Kab. Tapanuli Utara - 51 - 51 13 Kab. Toba - 43,940,981 - 43,940,981 14 Kab. Pakpak Bharat - 391,887,543 - 391,887,543 15 Kab. Nias Selatan - - 3,717,619,429 3,717,619,429 16 Kab. Humbang Hasundutan 2,808,865,673 769,070,617 516,786,793 4,094,723,083 17 Kab. Samosir - 872 - 872 18 Kab. Labuhanbatu Selatan - 207 - 207 19 Kab. Labuhanbatu Utara - 25 - 25 20 Provinsi Sumatera Barat - 772 1,762,467,434 1,762,468,206 21 Kab. Lima Puluh Kota - 141,221,409 - 141,221,409 22 Kab. Agam - 12,430,483 - 12,430,483 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 751 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 23 Kab. Kepulauan Mentawai - 2,573,638,400 - 2,573,638,400 24 Kab. Padang Pariaman - 166,461,500 - 166,461,500 25 Kab. Pasaman - 190,767,247 - 190,767,247 26 Kab. Pesisir Selatan - 214,812,517 - 214,812,517 27 Kab. Sijunjung - 637,762,480 - 637,762,480 28 Kab. Solok - 136,163,387 - 136,163,387 29 Kab. Tanah Datar - 42,092,096 - 42,092,096 30 Kota Bukit Tinggi - 110 - 110 31 Kota Padang Panjang - 585 - 585 32 Kota Padang - 182 - 182 33 Kota Payakumbuh - 111,656,405 - 111,656,405 34 Kota Sawahlunto - 170,998,792 - 170,998,792 35 Kota Solok - 335 - 335 36 Kota Pariaman - 174,268,010 - 174,268,010 37 Kab. Pasaman Barat - 167,565,922 - 167,565,922 38 Kab. Dharmasraya - 520,757,658 - 520,757,658 39 Kab. Solok Selatan - 10,526,421 - 10,526,421 40 Provinsi Riau 950 - 684 1,634 41 Kab. Indragiri Hilir 5,303,812,950 - - 5,303,812,950 42 Kab. Rokan Hulu 137,420,250 - - 137,420,250 43 Provinsi Jambi 849 - - 849 44 Kab. Sarolangun 47 - - 47 - 752 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 45 Kab. Tebo 172 - - 172 46 Kab. Bengkulu Utara - 91,344,060 - 91,344,060 47 Kab. Rejang Lebong - 1,834,075 - 1,834,075 48 Provinsi Lampung - 155 - 155 49 Kab. Lampung Barat - 28,488,308 - 28,488,308 50 Kab. Lampung Selatan - 28,488,308 - 28,488,308 51 Kab. Lampung Tengah - 5,943,308 - 5,943,308 52 Kab. Lampung Utara - 308 - 308 53 Kab. Lampung Timur - 308 - 308 54 Kab. Tanggamus - 671 - 671 55 Kab. Tulang Bawang - 308 - 308 56 Kab. Way Kanan - 286 - 286 57 Kota Bandar Lampung - 308 - 308 58 Kota Metro - 308 - 308 59 Kab. Pesawaran - 308 - 308 60 Kab. Pringsewu - 28,488,308 - 28,488,308 61 Kab. Mesuji - 231,625,235 - 231,625,235 62 Kab. Tulang Bawang Barat - 28,488,308 - 28,488,308 63 Kab. Pesisir Barat - 308 - 308 64 Kab. Ciamis - 85,250,758 - 85,250,758 65 Kab. Tasikmalaya - 636 - 636 66 Kab. Pangandaran - 351 - 351 - 753 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 67 Kab. Brebes - 289 - 289 68 Kab. Purworejo - 310,138,990 - 310,138,990 69 Kab. Semarang - 118,076,636 - 118,076,636 70 Kab. Tegal - 501 - 501 71 Kota Semarang - 799 - 799 72 Kab. Banyuwangi - 52 - 52 73 Kab. Blitar - 38 - 38 74 Provinsi Kalimantan Barat 528 847 455 1,830 75 Kab. Bengkayang - 293,069,748 - 293,069,748 76 Kab. Landak 700 626 - 1,326 77 Kab. Kapuas Hulu - 2,252,685,602 - 2,252,685,602 78 Kab. Ketapang - 454 - 454 79 Kab. Mempawah - 531,254,877 - 531,254,877 80 Kab. Sambas - 625,142,996 - 625,142,996 81 Kab. Sanggau - 167 - 167 82 Kab. Sintang - 3,937,643,187 - 3,937,643,187 83 Kota Pontianak - 193 - 193 84 Kota Singkawang - 116,356,206 - 116,356,206 85 Kab. Sekadau - 780 - 780 86 Kab. Melawi 386,649,145 2,063,974,398 80,738,304 2,531,361,847 87 Kab. Kayong Utara - 125,038,046 - 125,038,046 88 Kab. Kubu Raya - 320 521,473,619 521,473,939 - 754 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 89 Provinsi Kalimantan Tengah - 945 728 1,673 90 Kab. Barito Selatan - 478 - 478 91 Kab. Barito Utara - 731 - 731 92 Kab. Kapuas 591 616 - 1,207 93 Kab. Kotawaringin Barat - 45,559,663 - 45,559,663 94 Kab. Kotawaringin Timur 475,608,448 - - 475,608,448 95 Kota Palangkaraya - 191,726,370 - 191,726,370 96 Kab. Katingan 799 645 - 1,444 97 Kab. Seruyan 128 138 - 266 98 Kab. Sukamara - 209 - 209 99 Kab. Lamandau 133 486 - 619 100 Kab. Gunung Mas - 608 - 608 101 Kab. Pulang Pisau 168 654 - 822 102 Kab. Murung Raya - 788 - 788 103 Kab. Barito Timur - 738 - 738 104 Provinsi Kalimantan Selatan - 79,995,124 355,477,595 435,472,719 105 Kab. Banjar - 12,244,036 - 12,244,036 106 Kab. Barito Kuala - 19,481,158 - 19,481,158 107 Kab. Hulu Sungai Selatan - 81,396,218 - 81,396,218 108 Kab. Hulu Sungai Tengah - 13,222,788 - 13,222,788 109 Kab. Hulu Sungai Utara - 31,640,758 - 31,640,758 110 Kab. Kotabaru - 946 - 946 - 755 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 111 Kab. Tabalong - 128,919,193 - 128,919,193 112 Kab. Tapin - 940 - 940 113 Kota Banjarbaru - 5,310,248 - 5,310,248 114 Kota Banjarmasin - 808 - 808 115 Kab. Balangan - 703 - 703 116 Kab. Tanah Bumbu - 101 - 101 117 Provinsi Kalimantan Timur - 384 996 1,380 118 Kab. Berau 543 - - 543 119 Kab. Kutai Kartanegara 225 - - 225 120 Kab. Kutai Barat - 498 - 498 121 Kab. Kutai Timur - 851 - 851 122 Kab. Paser - 299 - 299 123 Kota Balikpapan - 855 - 855 124 Kota Bontang - 459 - 459 125 Kota Samarinda - 21 - 21 126 Kab. Penajam Paser Utara 775 224 - 999 127 Kab. Mahakam Ulu 725 851 - 1,576 128 Provinsi Sulawesi Utara - 551 537 1,088 129 Kab. Bolaang Mongondow - 57,905,246 - 57,905,246 130 Kab. Minahasa - 650 - 650 131 Kab. Kepulauan Sangihe - 650 - 650 132 Kota Bitung - 637 - 637 - 756 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 133 Kota Manado - 637 - 637 134 Kab. Kepulauan Talaud - 989 - 989 135 Kab. Minahasa Selatan - 650 - 650 136 Kota Tomohon - 650 - 650 137 Kab. Minahasa Utara - 18,305,942 - 18,305,942 138 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 650 - 650 139 Kota Kotamobagu - 792 - 792 140 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 202 - 202 141 Kab. Bolaang Mongondow Timur - 19,946,119 - 19,946,119 142 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - 103,303,195 - 103,303,195 143 Provinsi Sulawesi Tengah 4,195,883,625 - - 4,195,883,625 144 Kab. Banggai 8,922,692,325 296,397,103 - 9,219,089,428 145 Kab. Banggai Kepulauan - 1,117,131 - 1,117,131 146 Kab. Toli Toli - 14,647,010 - 14,647,010 147 Kab. Donggala - 11,339,216 - 11,339,216 148 Kab. Morowali 942 - - 942 149 Kab. Poso 4,458,857,505 299,666,125 - 4,758,523,630 150 Kota Palu - 156 - 156 151 Kab. Parigi Moutong - 129,348,513 - 129,348,513 152 Kab. Tojo Una Una 3,890,857,505 39,392,154 - 3,930,249,659 153 Kab. Sigi - 15,166,101 - 15,166,101 154 Kab. Gowa 786 - - 786 - 757 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 155 Kab. Soppeng - 60,235,451 - 60,235,451 156 Kota Makassar - 530 - 530 157 Provinsi Sulawesi Tenggara 3,312,708,197 - - 3,312,708,197 158 Kab. Konawe 4,842,317,651 - - 4,842,317,651 159 Kab. Kolaka 418 114 - 532 160 Kab. Konawe Selatan - 399 - 399 161 Kab. Kolaka Utara - 225,219 - 225,219 162 Kab. Konawe Utara - 455 - 455 163 Kab. Dompu - 909 - 909 164 Kab. Lombok Timur - 35 - 35 165 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 84,412,928 - 84,412,928 166 Kab. Alor - 25,291,978 - 25,291,978 167 Kab. Belu - 7,517,213 - 7,517,213 168 Kab. Ende - 31,773,340 - 31,773,340 169 Kab. Flores Timur - 8,238,263 - 8,238,263 170 Kab. Kupang - 9,227,995 - 9,227,995 171 Kab. Lembata - 3,629,340 - 3,629,340 172 Kab. Manggarai - 5,726,715 - 5,726,715 173 Kab. Ngada - 8,098,463 - 8,098,463 174 Kab. Sikka - 55,191,660 - 55,191,660 175 Kab. Sumba Barat - 8,211,038 - 8,211,038 176 Kab. Sumba Timur - 8,098,463 - 8,098,463 - 758 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 177 Kab. Timor Tengah Selatan - 4,656,382 - 4,656,382 178 Kab. Timor Tengah Utara - 8,098,463 - 8,098,463 179 Kota Kupang - 340 - 340 180 Kab. Rote Ndao - 3,629,340 - 3,629,340 181 Kab. Manggarai Barat - 3,629,340 - 3,629,340 182 Kab. Nagekeo - 3,629,340 - 3,629,340 183 Kab. Sumba Barat Daya - 8,098,463 - 8,098,463 184 Kab. Sumba Tengah - 8,098,463 - 8,098,463 185 Kab. Manggarai Timur - 3,629,340 - 3,629,340 186 Kab. Sabu Raijua - 3,629,340 - 3,629,340 187 Kab. Malaka - 2,975,446 - 2,975,446 188 Provinsi Maluku - 1,479,559,458 7,887,212,926 9,366,772,384 189 Kab. Kepulauan Tanimbar - 2,461,574,494 - 2,461,574,494 190 Kab. Maluku Tengah 314,673,378 648,201,067 - 962,874,445 191 Kab. Maluku Tenggara - 395,211,016 - 395,211,016 192 Kab. Buru 1,704,464,438 2,219,395,711 - 3,923,860,149 193 Kota Ambon - 301,141,395 - 301,141,395 194 Kab. Seram Bagian Barat 3,173,762,010 455,503,777 419,977,482 4,049,243,269 195 Kab. Seram Bagian Timur - 273,593,135 - 273,593,135 196 Kab. Kepulauan Aru 203,852,497 418,396,436 - 622,248,933 197 Kota Tual - 295,911,892 - 295,911,892 198 Kab. Maluku Barat Daya - 854 - 854 - 759 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 199 Kab. Buru Selatan 2,141,932,665 2,165,186,372 - 4,307,119,037 200 Provinsi Papua 475 683 547 1,705 201 Kab. Biak Numfor - 162,741,393 - 162,741,393 202 Kab. Jayawijaya - 162,741,393 - 162,741,393 203 Kab. Merauke 1,527,696,000 4,505,202,547 - 6,032,898,547 204 Kab. Mimika - 343,570,743 - 343,570,743 205 Kab. Nabire 1,047,497,769 6,209,520,308 - 7,257,018,077 206 Kab. Paniai - 162,741,393 - 162,741,393 207 Kab. Puncak Jaya - 162,741,393 - 162,741,393 208 Kab. Kepulauan Yapen - 162,741,393 - 162,741,393 209 Kota Jayapura - 216 - 216 210 Kab. Sarmi 1,982,819,700 593,343,539 - 2,576,163,239 211 Kab. Keerom 1,588,140,675 3,083,864,460 - 4,672,005,135 212 Kab. Yahukimo - 162,741,393 - 162,741,393 213 Kab. Pegunungan Bintang - 162,741,393 - 162,741,393 214 Kab. Tolikara - 162,741,393 - 162,741,393 215 Kab. Boven Digoel 1,085,189,757 1,981,599,045 - 3,066,788,802 216 Kab. Mappi - 682,921,394 - 682,921,394 217 Kab. Asmat 534,751,832 525,969,429 - 1,060,721,261 218 Kab. Waropen - 211,628,493 - 211,628,493 219 Kab. Supiori - 162,741,393 - 162,741,393 220 Kab. Mamberamo Raya 1,069,292,233 495,749,501 - 1,565,041,734 - 760 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 221 Kab. Mamberamo Tengah - 350,694,536 - 350,694,536 222 Kab. Yalimo - 162,741,393 - 162,741,393 223 Kab. Lanny Jaya - 162,741,393 - 162,741,393 224 Kab. Nduga - 393 - 393 225 Kab. Dogiyai - 162,741,393 - 162,741,393 226 Kab. Puncak - 393 - 393 227 Kab. Intan Jaya - 162,741,393 - 162,741,393 228 Kab. Deiyai - 153,567,393 - 153,567,393 229 Provinsi Maluku Utara - 483 781 1,264 230 Kab. Halmahera Tengah - 456 - 456 231 Kota Ternate - 587 - 587 232 Kab. Halmahera Barat - 925,896,713 - 925,896,713 233 Kab. Halmahera Timur 57 918 - 975 234 Kab. Halmahera Selatan - 292 - 292 235 Kab. Halmahera Utara - 1,010,123,454 - 1,010,123,454 236 Kab. Kepulauan Sula - 155 - 155 237 Kota Tidore Kepulauan - 260 - 260 238 Kab. Pulau Morotai - 410 - 410 239 Kab. Pulau Taliabu 271 117 - 388 240 Provinsi Banten - 377 - 377 241 Kab. Pandeglang - 343 - 343 242 Kab. Serang - 28,582,068 - 28,582,068 - 761 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 243 Kab. Tangerang - 822 - 822 244 Kota Cilegon - 822 - 822 245 Kota Tangerang - 822 - 822 246 Kota Serang - 822 - 822 247 Kota Tangerang Selatan - 822 - 822 248 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 123,707,365 818,759,326 942,466,691 249 Kab. Bangka - 24,806,382 - 24,806,382 250 Kab. Belitung - 199,760,789 - 199,760,789 251 Kota Pangkal Pinang - 621 - 621 252 Kab. Bangka Selatan - 38,658,313 - 38,658,313 253 Kab. Bangka Tengah - 35,479,511 - 35,479,511 254 Kab. Bangka Barat - 38,420,103 - 38,420,103 255 Kab. Belitung Timur - 142,755,539 - 142,755,539 256 Provinsi Gorontalo - 738 2,467,251,604 2,467,252,342 257 Kab. Boalemo - 292,294,842 - 292,294,842 258 Kab. Gorontalo - 475,934,738 - 475,934,738 259 Kota Gorontalo - 896 - 896 260 Kab. Pohuwato - 851,818,179 - 851,818,179 261 Kab. Bone Bolango - 283,668,525 - 283,668,525 262 Kab. Gorontalo Utara - 564,428,179 - 564,428,179 263 Provinsi Kepulauan Riau - 93,677,313 152,627,201 246,304,514 264 Kab. Natuna - 34,068,704 - 34,068,704 - 762 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 265 Kab. Kepulauan Anambas - 42,122,454 - 42,122,454 266 Kab. Karimun - 466 - 466 267 Kota Batam - 177 - 177 268 Kota Tanjung Pinang - 32,458,396 - 32,458,396 269 Kab. Lingga - 156,369,638 - 156,369,638 270 Kab. Bintan - 22,134,451 - 22,134,451 271 Provinsi Papua Barat 550 - - 550 272 Kab. Fak Fak 175 - - 175 273 Kab. Manokwari 444,960,000 151,320,440 - 596,280,440 274 Kab. Sorong - 808 - 808 275 Kab. Sorong Selatan 885 450 - 1,335 276 Kab. Teluk Bintuni 425 - - 425 277 Kab. Teluk Wondama 600 914 - 1,514 278 Kab. Kaimana 682 - - 682 279 Kab. Maybrat 245 270 - 515 280 Kab. Tambrauw - 494 - 494 281 Kab. Manokwari Selatan 864 - - 864 282 Provinsi Sulawesi Barat - 29,380,275 6,218,474 35,598,749 283 Kab. Majene - 7,136,282 - 7,136,282 284 Kab. Mamuju - 68 - 68 285 Kab. Polewali Mandar - 5,561,076 - 5,561,076 286 Kab. Mamasa 884,645,320 8,916,198 - 893,561,518 - 763 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 287 Kab. Pasangkayu - 11,677,815 - 11,677,815 288 Kab. Mamuju Tengah - 57,333,198 - 57,333,198 289 Provinsi Kalimantan Utara 68 909 734 1,711 290 Kab. Bulungan 446 253 - 699 291 Kab. Malinau 950 790 - 1,740 292 Kab. Nunukan 200 283 - 483 293 Kota Tarakan - 641 - 641 294 Kab. Tana Tidung 305 23 - 328 58,219,208,225 57,820,602,236 18,706,616,248 134,746,426,709 JUMLAH NASIONAL - 764 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Kab. Aceh Besar 57,631,000 - 57,631,000 2 Kab. Aceh Selatan 679,880,000 - 679,880,000 3 Kab. Gayo Lues 75,220,000 - 75,220,000 4 Kab. Aceh Jaya 42,129,000 - 42,129,000 5 Kab. Pidie Jaya 224,842,000 - 224,842,000 6 Kota Subulussalam 581,119,000 - 581,119,000 7 Kota Padang - 1,373,709,000 1,373,709,000 8 Provinsi Riau 18,116,412,000 - 18,116,412,000 9 Kab. Bengkalis 12,949,366,000 - 12,949,366,000 10 Kab. Indragiri Hulu 192,887,000 - 192,887,000 11 Kab. Siak 236,940,000 - 236,940,000 12 Kota Dumai 3,430,086,000 - 3,430,086,000 13 Kab. Kepulauan Meranti 1,295,366,000 - 1,295,366,000 14 Kab. Merangin 501,004,000 - 501,004,000 15 Kota Sungai Penuh 349,877,000 - 349,877,000 16 Kab. Ogan Komering Ulu 203,940,000 - 203,940,000 17 Kota Lubuk Linggau 313,306,000 - 313,306,000 18 Kab. Ogan Ilir - 76,195,000 76,195,000 19 Kab. Lampung Utara 97,463,000 - 97,463,000 20 Kab. Lampung Timur 754,596,000 - 754,596,000 21 Kab. Tanggamus 312,800,000 - 312,800,000 22 Kab. Tulang Bawang 418,306,000 - 418,306,000 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 765 - D. RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 23 Kab. Pesawaran 278,836,000 - 278,836,000 24 Kab. Bekasi - 214,426,000 214,426,000 25 Kab. Indramayu 499,578,000 - 499,578,000 26 Kab. Pati 8,962,000 - 8,962,000 27 Kab. Sleman - 160,152,000 160,152,000 28 Kota Yogyakarta - 430,159,000 430,159,000 29 Provinsi Jawa Timur - 8,298,318,000 8,298,318,000 30 Kab. Blitar 282,697,000 - 282,697,000 31 Kab. Gresik 3,456,551,000 - 3,456,551,000 32 Kab. Jember 498,782,000 - 498,782,000 33 Kab. Magetan 201,284,000 - 201,284,000 34 Kab. Pasuruan - 3,425,166,000 3,425,166,000 35 Kab. Sampang - 31,021,000 31,021,000 36 Kab. Tuban 2,124,000 - 2,124,000 37 Kota Kediri - 11,340,622,000 11,340,622,000 38 Kota Pasuruan 604,779,000 - 604,779,000 39 Kota Batu - 91,224,000 91,224,000 40 Kab. Tanah Bumbu - 228,840,000 228,840,000 41 Kota Bontang 472,320,000 - 472,320,000 42 Provinsi Sulawesi Utara 828,889,000 - 828,889,000 43 Kab. Minahasa 9,120,000 - 9,120,000 44 Kab. Kepulauan Sangihe 37,045,000 - 37,045,000 - 766 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 45 Kota Manado 105,523,000 - 105,523,000 46 Kab. Minahasa Selatan 181,613,000 - 181,613,000 47 Kota Tomohon 297,632,000 - 297,632,000 48 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 43,761,000 - 43,761,000 49 Kota Kotamobagu 236,776,000 - 236,776,000 50 Kab. Bolaang Mongondow Utara 48,168,000 - 48,168,000 51 Kab. Minahasa Tenggara 166,697,000 - 166,697,000 52 Kab. Kolaka Timur - 49,243,000 49,243,000 53 Kab. Dompu 76,611,000 - 76,611,000 54 Kab. Lombok Timur 868,597,000 - 868,597,000 55 Kab. Sumbawa 97,982,000 - 97,982,000 56 Kota Mataram - 2,597,071,000 2,597,071,000 57 Kab. Sumbawa Barat 773,588,000 63,505,000 837,093,000 58 Kota Kupang 95,252,000 - 95,252,000 59 Provinsi Maluku Utara - 1,143,809,000 1,143,809,000 60 Kab. Halmahera Tengah - 44,966,000 44,966,000 61 Kota Ternate 3,133,211,000 - 3,133,211,000 62 Kab. Halmahera Timur - 37,071,000 37,071,000 63 Kab. Kepulauan Sula - 135,000 135,000 64 Kota Tidore Kepulauan - 28,911,000 28,911,000 65 Kab. Pulau Morotai - 44,795,000 44,795,000 66 Kab. Pulau Taliabu - 56,821,000 56,821,000 - 767 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 67 Kota Cilegon - 143,929,000 143,929,000 68 Kab. Teluk Bintuni - 270,737,000 270,737,000 69 Provinsi Kalimantan Utara - 128,654,000 128,654,000 70 Kota Tarakan - 360,172,000 360,172,000 71 Kab. Tana Tidung - 3,745,000 3,745,000 54,139,548,000 30,643,396,000 84,782,944,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 1 Kota Banda Aceh 69,373,000 - - 179,115,000 - 2 Kab. Gayo Lues 69,373,000 - - 177,201,000 - 3 Kab. Aceh Barat Daya 69,373,000 - - 61,082,000 - 4 Kab. Pidie Jaya 69,373,000 - - 182,651,000 - 5 Kota Subulussalam 69,373,000 21,008,000 - 320,983,000 - 6 Provinsi Sumatera Utara - 3,835,316,000 - 14,149,163,000 - 7 Kab. Deli Serdang 69,373,000 3,595,262,000 - 2,677,991,000 - 8 Kab. Labuhanbatu 69,373,000 950,202,000 - 702,543,000 - 9 Kab. Nias 69,373,000 - - 148,157,000 - 10 Kab. Simalungun 69,373,000 154,350,000 - 1,056,916,000 - 11 Kota Binjai 69,373,000 - - 302,225,000 - 12 Kota Medan 69,373,000 - - 2,255,603,000 - 13 Kota Tebing Tinggi 69,373,000 - - 255,154,000 - 14 Kab. Serdang Bedagai 69,373,000 - - 712,762,000 - 15 Kab. Batu Bara 69,373,000 - - 448,614,000 - 16 Kab. Padang Lawas 69,373,000 - - 493,903,000 - 17 Kab. Padang Lawas Utara 69,373,000 - - 170,600,000 - 18 Kab. Labuhanbatu Selatan 69,373,000 1,802,875,000 - 573,804,000 - 19 Kab. Labuhanbatu Utara 69,373,000 - - 47,465,000 - 20 Kab. Nias Utara 69,373,000 - - 89,014,000 - PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA - 769 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Kota Banda Aceh 2 Kab. Gayo Lues 3 Kab. Aceh Barat Daya 4 Kab. Pidie Jaya 5 Kota Subulussalam 6 Provinsi Sumatera Utara 7 Kab. Deli Serdang 8 Kab. Labuhanbatu 9 Kab. Nias 10 Kab. Simalungun 11 Kota Binjai 12 Kota Medan 13 Kota Tebing Tinggi 14 Kab. Serdang Bedagai 15 Kab. Batu Bara 16 Kab. Padang Lawas 17 Kab. Padang Lawas Utara 18 Kab. Labuhanbatu Selatan 19 Kab. Labuhanbatu Utara 20 Kab. Nias Utara NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 - - 179,115,000 - - - - 177,201,000 - - - - 61,082,000 - - - - 182,651,000 - - 9,590,000 91,213,000 442,794,000 873,000 - 3,210,309,000 814,129,000 22,008,917,000 42,600,000 - - - 6,273,253,000 - - - - 1,652,745,000 - - - - 148,157,000 - - - 91,213,000 1,302,479,000 8,119,000 - - - 302,225,000 - - - 108,836,000 2,364,439,000 - - - 91,213,000 346,367,000 - - - 91,213,000 803,975,000 - - - 118,169,000 566,783,000 - - - - 493,903,000 - - - - 170,600,000 - - - - 2,376,679,000 - - - - 47,465,000 - - - - 89,014,000 - - SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 770 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Kota Banda Aceh 2 Kab. Gayo Lues 3 Kab. Aceh Barat Daya 4 Kab. Pidie Jaya 5 Kota Subulussalam 6 Provinsi Sumatera Utara 7 Kab. Deli Serdang 8 Kab. Labuhanbatu 9 Kab. Nias 10 Kab. Simalungun 11 Kota Binjai 12 Kota Medan 13 Kota Tebing Tinggi 14 Kab. Serdang Bedagai 15 Kab. Batu Bara 16 Kab. Padang Lawas 17 Kab. Padang Lawas Utara 18 Kab. Labuhanbatu Selatan 19 Kab. Labuhanbatu Utara 20 Kab. Nias Utara NO NAMA DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,031,000 - 297,000 2,849,000 14,050,000 117,926,000 - 26,722,000 6,784,000 194,032,000 - - - - - - - - - - - - - - - 41,839,000 - - 3,610,000 53,568,000 - - - - - 89,293,000 - - 4,308,000 93,601,000 10,100,000 - - 3,610,000 13,710,000 28,216,000 - - 3,610,000 31,826,000 17,759,000 - - 4,676,000 22,435,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 771 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Kota Banda Aceh 2 Kab. Gayo Lues 3 Kab. Aceh Barat Daya 4 Kab. Pidie Jaya 5 Kota Subulussalam 6 Provinsi Sumatera Utara 7 Kab. Deli Serdang 8 Kab. Labuhanbatu 9 Kab. Nias 10 Kab. Simalungun 11 Kota Binjai 12 Kota Medan 13 Kota Tebing Tinggi 14 Kab. Serdang Bedagai 15 Kab. Batu Bara 16 Kab. Padang Lawas 17 Kab. Padang Lawas Utara 18 Kab. Labuhanbatu Selatan 19 Kab. Labuhanbatu Utara 20 Kab. Nias Utara NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) 18=3+10+17 248,488,000 246,574,000 130,455,000 252,024,000 526,217,000 22,202,949,000 6,342,626,000 1,722,118,000 217,530,000 1,425,420,000 371,598,000 2,527,413,000 429,450,000 905,174,000 658,591,000 563,276,000 239,973,000 2,446,052,000 116,838,000 158,387,000 JUMLAH - 772 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 21 Kab. Nias Barat 69,373,000 - - 267,508,000 - 22 Kota Bukit Tinggi 69,373,000 - - 176,164,000 - 23 Kota Padang 69,373,000 - - 454,656,000 - 24 Provinsi Riau - - - 24,980,213,000 - 25 Kab. Indragiri Hulu 69,373,000 - - 1,971,626,000 - 26 Kab. Pelalawan 69,373,000 - 701,670,000 - - 27 Kab. Siak 69,373,000 - - 2,262,880,000 - 28 Kota Dumai 69,373,000 - - 498,590,000 - 29 Kota Pekanbaru 69,373,000 - - 2,561,541,000 - 30 Kab. Kepulauan Meranti 69,373,000 - - 2,114,164,000 - 31 Provinsi Jambi - - - - 37,581,000 32 Kab. Batanghari 69,373,000 - - 20,366,429,000 - 33 Kab. Bungo 69,373,000 - - 2,679,834,000 - 34 Kab. Kerinci 69,373,000 - - 468,248,000 - 35 Kab. Merangin 69,373,000 - - 327,442,000 - 36 Kab. Muaro Jambi 69,373,000 - - 3,149,714,000 - 37 Kab. Sarolangun 69,373,000 - 1,052,495,000 4,209,237,000 - 38 Kab. Tanjung Jabung Barat 69,373,000 288,590,000 - - - 39 Kab. Tanjung Jabung Timur 69,373,000 - - 1,645,638,000 - 40 Kab. Tebo 69,373,000 - - 951,675,000 - - 773 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Nias Barat 22 Kota Bukit Tinggi 23 Kota Padang 24 Provinsi Riau 25 Kab. Indragiri Hulu 26 Kab. Pelalawan 27 Kab. Siak 28 Kota Dumai 29 Kota Pekanbaru 30 Kab. Kepulauan Meranti 31 Provinsi Jambi 32 Kab. Batanghari 33 Kab. Bungo 34 Kab. Kerinci 35 Kab. Merangin 36 Kab. Muaro Jambi 37 Kab. Sarolangun 38 Kab. Tanjung Jabung Barat 39 Kab. Tanjung Jabung Timur 40 Kab. Tebo (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - - 267,508,000 - - - 91,213,000 267,377,000 - - - - 454,656,000 - - - - 24,980,213,000 - - - - 1,971,626,000 - - - 91,213,000 792,883,000 - 27,261,000 - - 2,262,880,000 - - - - 498,590,000 - - - 91,213,000 2,652,754,000 - - - - 2,114,164,000 - - 224,637,000 251,039,000 513,257,000 - - - - 20,366,429,000 - - - - 2,679,834,000 - - - - 468,248,000 - - - - 327,442,000 - - - - 3,149,714,000 - - 757,254,000 91,213,000 6,110,199,000 - 35,810,000 - 91,213,000 379,803,000 11,217,000 - - - 1,645,638,000 - - 332,891,000 - 1,284,566,000 - - - 774 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Nias Barat 22 Kota Bukit Tinggi 23 Kota Padang 24 Provinsi Riau 25 Kab. Indragiri Hulu 26 Kab. Pelalawan 27 Kab. Siak 28 Kota Dumai 29 Kota Pekanbaru 30 Kab. Kepulauan Meranti 31 Provinsi Jambi 32 Kab. Batanghari 33 Kab. Bungo 34 Kab. Kerinci 35 Kab. Merangin 36 Kab. Muaro Jambi 37 Kab. Sarolangun 38 Kab. Tanjung Jabung Barat 39 Kab. Tanjung Jabung Timur 40 Kab. Tebo BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - - 4,892,000 - - 2,533,000 7,425,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,040,000 30,301,000 - - - - - - - - - - 85,412,000 - - 3,040,000 88,452,000 - - - - - - 1,878,000 11,194,000 12,551,000 25,623,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 122,807,000 - 22,039,000 2,659,000 183,315,000 - - - 2,659,000 13,876,000 - - - - - - - - - - - 775 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 21 Kab. Nias Barat 22 Kota Bukit Tinggi 23 Kota Padang 24 Provinsi Riau 25 Kab. Indragiri Hulu 26 Kab. Pelalawan 27 Kab. Siak 28 Kota Dumai 29 Kota Pekanbaru 30 Kab. Kepulauan Meranti 31 Provinsi Jambi 32 Kab. Batanghari 33 Kab. Bungo 34 Kab. Kerinci 35 Kab. Merangin 36 Kab. Muaro Jambi 37 Kab. Sarolangun 38 Kab. Tanjung Jabung Barat 39 Kab. Tanjung Jabung Timur 40 Kab. Tebo (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 336,881,000 344,175,000 524,029,000 24,980,213,000 2,040,999,000 892,557,000 2,332,253,000 567,963,000 2,810,579,000 2,183,537,000 538,880,000 20,435,802,000 2,749,207,000 537,621,000 396,815,000 3,219,087,000 6,362,887,000 463,052,000 1,715,011,000 1,353,939,000 - 776 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 41 Kota Jambi 69,373,000 - - 6,191,840,000 - 42 Kota Sungai Penuh 69,373,000 - - 34,196,000 - 43 Provinsi Sumatera Selatan - - - 52,707,593,000 - 44 Kab. Lahat 69,373,000 2,063,195,000 - 14,905,994,000 - 45 Kab. Musi Banyuasin 69,373,000 - - - - 46 Kab. Musi Rawas 69,373,000 - - 4,057,550,000 - 47 Kab. Muara Enim 69,373,000 - - 23,539,856,000 - 48 Kab. Ogan Komering Ilir 69,373,000 - - 1,707,306,000 - 49 Kab. Ogan Komering Ulu 69,373,000 2,055,600,000 - 10,888,524,000 - 50 Kota Palembang 69,373,000 - - 1,301,318,000 - 51 Kota Prabumulih 69,373,000 - - 6,127,198,000 - 52 Kota Pagar Alam 69,373,000 10,232,000 - 456,986,000 - 53 Kota Lubuk Linggau 69,373,000 - - 387,365,000 - 54 Kab. Banyuasin 69,373,000 - - 8,917,996,000 - 55 Kab. Ogan Ilir 69,373,000 - - 5,813,514,000 - 56 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 69,373,000 - 171,870,000 898,116,000 - 57 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 69,373,000 68,351,000 - 815,135,000 3,307,257,000 58 Kab. Empat Lawang 69,373,000 57,350,000 26,024,000 681,698,000 - 59 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 69,373,000 50,481,000 69,752,000 1,622,082,000 - 60 Kab. Musi Rawas Utara 69,373,000 - - - 15,436,000 - 777 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kota Jambi 42 Kota Sungai Penuh 43 Provinsi Sumatera Selatan 44 Kab. Lahat 45 Kab. Musi Banyuasin 46 Kab. Musi Rawas 47 Kab. Muara Enim 48 Kab. Ogan Komering Ilir 49 Kab. Ogan Komering Ulu 50 Kota Palembang 51 Kota Prabumulih 52 Kota Pagar Alam 53 Kota Lubuk Linggau 54 Kab. Banyuasin 55 Kab. Ogan Ilir 56 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 57 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 58 Kab. Empat Lawang 59 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 60 Kab. Musi Rawas Utara (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - - 6,191,840,000 - - - - 34,196,000 - - - 392,700,000 53,100,293,000 - - - 91,213,000 17,060,402,000 91,693,000 - - 91,213,000 91,213,000 - - - - 4,057,550,000 - - - - 23,539,856,000 - - - 91,213,000 1,798,519,000 - - 1,484,907,000 91,213,000 14,520,244,000 91,357,000 - - 105,550,000 1,406,868,000 - - - - 6,127,198,000 - - - 91,213,000 558,431,000 453,000 - - 91,213,000 478,578,000 - - 59,907,000 91,213,000 9,069,116,000 - - - - 5,813,514,000 - - - 91,213,000 1,161,199,000 - 6,563,000 21,404,000 91,213,000 4,303,360,000 3,036,000 - - 91,213,000 856,285,000 2,547,000 992,000 193,869,000 91,213,000 2,027,397,000 2,242,000 2,663,000 - 91,213,000 106,649,000 - - - 778 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kota Jambi 42 Kota Sungai Penuh 43 Provinsi Sumatera Selatan 44 Kab. Lahat 45 Kab. Musi Banyuasin 46 Kab. Musi Rawas 47 Kab. Muara Enim 48 Kab. Ogan Komering Ilir 49 Kab. Ogan Komering Ulu 50 Kota Palembang 51 Kota Prabumulih 52 Kota Pagar Alam 53 Kota Lubuk Linggau 54 Kab. Banyuasin 55 Kab. Ogan Ilir 56 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 57 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 58 Kab. Empat Lawang 59 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 60 Kab. Musi Rawas Utara BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - - - - - - - 1,464,892,000 - - 10,907,000 1,475,799,000 517,684,000 - - 3,166,000 612,543,000 - - - 3,166,000 3,166,000 - - - - - - - - - - 59,286,000 - - 3,166,000 62,452,000 378,191,000 - 51,523,000 3,166,000 524,237,000 45,187,000 - - 3,664,000 48,851,000 - - - - - 15,867,000 - - 3,166,000 19,486,000 13,451,000 - - 3,166,000 16,617,000 309,723,000 - 2,077,000 3,166,000 314,966,000 - - - - - 31,186,000 - - 3,166,000 40,915,000 28,304,000 114,834,000 741,000 3,166,000 150,081,000 23,671,000 - - 3,166,000 30,376,000 57,174,000 - 6,727,000 3,166,000 71,972,000 - 535,000 - 3,166,000 3,701,000 - 779 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 41 Kota Jambi 42 Kota Sungai Penuh 43 Provinsi Sumatera Selatan 44 Kab. Lahat 45 Kab. Musi Banyuasin 46 Kab. Musi Rawas 47 Kab. Muara Enim 48 Kab. Ogan Komering Ilir 49 Kab. Ogan Komering Ulu 50 Kota Palembang 51 Kota Prabumulih 52 Kota Pagar Alam 53 Kota Lubuk Linggau 54 Kab. Banyuasin 55 Kab. Ogan Ilir 56 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 57 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 58 Kab. Empat Lawang 59 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 60 Kab. Musi Rawas Utara (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 6,261,213,000 103,569,000 54,576,092,000 17,742,318,000 163,752,000 4,126,923,000 23,609,229,000 1,930,344,000 15,113,854,000 1,525,092,000 6,196,571,000 647,290,000 564,568,000 9,453,455,000 5,882,887,000 1,271,487,000 4,522,814,000 956,034,000 2,168,742,000 179,723,000 - 780 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 61 Provinsi Lampung - 87,053,000 34,769,000 - - 62 Kab. Tanggamus 69,373,000 - - 797,294,000 - 63 Kab. Tulang Bawang 69,373,000 - - 233,794,000 - 64 Kota Bandar Lampung 69,373,000 - - 922,024,000 - 65 Kota Metro 69,373,000 - - 301,577,000 - 66 Kab. Pesisir Barat 69,373,000 - - 169,160,000 - 67 Provinsi DKI Jakarta 69,403,000 - - - - 68 Provinsi Jawa Barat - - - 6,291,283,000 1,322,015,000 69 Kab. Bandung 69,373,000 - 153,064,000 2,615,464,000 834,977,000 70 Kab. Bekasi 69,373,000 - - 4,221,004,000 - 71 Kab. Bogor 69,373,000 - - 3,704,433,000 1,238,327,000 72 Kab. Cianjur 69,373,000 - 44,952,000 2,019,084,000 13,950,000 73 Kab. Cirebon 69,373,000 - - 2,192,114,000 - 74 Kab. Garut 69,373,000 - - 1,985,982,000 1,626,223,000 75 Kab. Indramayu 69,373,000 - - 852,666,000 - 76 Kab. Karawang 69,373,000 - - - - 77 Kab. Kuningan 69,373,000 - - 324,716,000 - 78 Kab. Majalengka 69,373,000 - - 1,177,267,000 - 79 Kab. Purwakarta 69,373,000 - 99,105,000 899,745,000 - 80 Kab. Sukabumi 69,373,000 - - 2,184,996,000 1,600,112,000 - 781 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Provinsi Lampung 62 Kab. Tanggamus 63 Kab. Tulang Bawang 64 Kota Bandar Lampung 65 Kota Metro 66 Kab. Pesisir Barat 67 Provinsi DKI Jakarta 68 Provinsi Jawa Barat 69 Kab. Bandung 70 Kab. Bekasi 71 Kab. Bogor 72 Kab. Cianjur 73 Kab. Cirebon 74 Kab. Garut 75 Kab. Indramayu 76 Kab. Karawang 77 Kab. Kuningan 78 Kab. Majalengka 79 Kab. Purwakarta 80 Kab. Sukabumi (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 460,087,000 342,053,000 923,962,000 3,859,000 1,351,000 3,069,710,000 91,213,000 3,958,217,000 - - - - 233,794,000 - - 8,119,000 91,213,000 1,021,356,000 - - - 91,213,000 392,790,000 - - - - 169,160,000 - - - 147,711,000 147,711,000 - - 4,169,614,000 624,250,000 12,407,162,000 - - - 96,429,000 3,699,934,000 - 7,068,000 - - 4,221,004,000 - - 12,594,831,000 91,240,000 17,628,831,000 - - - - 2,077,986,000 - - - - 2,192,114,000 - - 23,358,000 - 3,635,563,000 - - - - 852,666,000 - - - 91,213,000 91,213,000 - - - - 324,716,000 - - - - 1,177,267,000 - - - - 998,850,000 - - - - 3,785,108,000 - - - 782 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Provinsi Lampung 62 Kab. Tanggamus 63 Kab. Tulang Bawang 64 Kota Bandar Lampung 65 Kota Metro 66 Kab. Pesisir Barat 67 Provinsi DKI Jakarta 68 Provinsi Jawa Barat 69 Kab. Bandung 70 Kab. Bekasi 71 Kab. Bogor 72 Kab. Cianjur 73 Kab. Cirebon 74 Kab. Garut 75 Kab. Indramayu 76 Kab. Karawang 77 Kab. Kuningan 78 Kab. Majalengka 79 Kab. Purwakarta 80 Kab. Sukabumi BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - 15,328,000 11,400,000 31,938,000 26,577,000 - 102,298,000 3,040,000 131,915,000 - - - - - 30,736,000 - 269,000 3,040,000 34,045,000 10,053,000 - - 3,040,000 13,093,000 - - - - - - - - 4,922,000 4,922,000 52,460,000 11,014,000 34,728,000 5,201,000 103,403,000 103,538,000 33,035,000 - 3,817,000 147,458,000 - - - - - 146,648,000 49,010,000 498,284,000 3,611,000 697,553,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,610,000 3,610,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 783 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 61 Provinsi Lampung 62 Kab. Tanggamus 63 Kab. Tulang Bawang 64 Kota Bandar Lampung 65 Kota Metro 66 Kab. Pesisir Barat 67 Provinsi DKI Jakarta 68 Provinsi Jawa Barat 69 Kab. Bandung 70 Kab. Bekasi 71 Kab. Bogor 72 Kab. Cianjur 73 Kab. Cirebon 74 Kab. Garut 75 Kab. Indramayu 76 Kab. Karawang 77 Kab. Kuningan 78 Kab. Majalengka 79 Kab. Purwakarta 80 Kab. Sukabumi (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 955,900,000 4,159,505,000 303,167,000 1,124,774,000 475,256,000 238,533,000 222,036,000 12,510,565,000 3,916,765,000 4,290,377,000 18,395,757,000 2,147,359,000 2,261,487,000 3,704,936,000 922,039,000 164,196,000 394,089,000 1,246,640,000 1,068,223,000 3,854,481,000 - 784 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 81 Kab. Tasikmalaya 69,373,000 - - 119,538,000 - 82 Kota Bandung 69,373,000 - - 1,858,215,000 - 83 Kota Bekasi 69,373,000 - - 511,729,000 - 84 Kota Bogor 69,373,000 - - 816,466,000 8,811,000 85 Kota Cirebon 69,373,000 - - 714,647,000 - 86 Kota Depok 69,373,000 - - 1,406,578,000 - 87 Kota Tasikmalaya 69,373,000 - - 213,839,000 - 88 Kota Cimahi 69,373,000 - - 37,005,000 - 89 Kab. Bandung Barat 69,373,000 - - 112,984,000 - 90 Kab. Pangandaran 69,373,000 - - 478,947,000 - 91 Provinsi Jawa Tengah - 954,999,000 2,014,904,000 12,156,226,000 - 92 Kab. Banjarnegara 17,405,000 - - - - 93 Kab. Batang 69,373,000 - - 4,504,000 - 94 Kab. Brebes 69,373,000 - - 432,066,000 - 95 Kab. Jepara 69,373,000 - - 607,247,000 - 96 Kab. Pati 69,373,000 - - 386,347,000 - 97 Kab. Sukoharjo 69,373,000 - - 695,951,000 - 98 Kab. Tegal 69,373,000 - - 292,845,000 - 99 Kab. Temanggung 67,638,000 - - - - 100 Kota Magelang 69,373,000 - - 145,311,000 - - 785 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Tasikmalaya 82 Kota Bandung 83 Kota Bekasi 84 Kota Bogor 85 Kota Cirebon 86 Kota Depok 87 Kota Tasikmalaya 88 Kota Cimahi 89 Kab. Bandung Barat 90 Kab. Pangandaran 91 Provinsi Jawa Tengah 92 Kab. Banjarnegara 93 Kab. Batang 94 Kab. Brebes 95 Kab. Jepara 96 Kab. Pati 97 Kab. Sukoharjo 98 Kab. Tegal 99 Kab. Temanggung 100 Kota Magelang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - - 119,538,000 - - - 91,213,000 1,949,428,000 - - - 87,272,000 599,001,000 - - - 91,213,000 916,490,000 - - - 91,991,000 806,638,000 - - - 91,213,000 1,497,791,000 - - - - 213,839,000 - - - - 37,005,000 - - - - 112,984,000 - - - 91,213,000 570,160,000 - - 518,889,000 - 15,645,018,000 - - - - - - - - - 4,504,000 - - - - 432,066,000 - - - - 607,247,000 - - - - 386,347,000 - - - - 695,951,000 - - - - 292,845,000 - - - - - - - - 91,213,000 236,524,000 - - - 786 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Tasikmalaya 82 Kota Bandung 83 Kota Bekasi 84 Kota Bogor 85 Kota Cirebon 86 Kota Depok 87 Kota Tasikmalaya 88 Kota Cimahi 89 Kab. Bandung Barat 90 Kab. Pangandaran 91 Provinsi Jawa Tengah 92 Kab. Banjarnegara 93 Kab. Batang 94 Kab. Brebes 95 Kab. Jepara 96 Kab. Pati 97 Kab. Sukoharjo 98 Kab. Tegal 99 Kab. Temanggung 100 Kota Magelang BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - - 73,561,000 - - 3,610,000 77,171,000 20,265,000 - - 3,454,000 23,719,000 32,321,000 348,000 - 3,610,000 36,279,000 28,290,000 - - 3,640,000 31,930,000 55,682,000 - - 3,610,000 59,292,000 - - - - - - - - - - - - - - - 18,959,000 - - 3,610,000 22,569,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,843,000 - - 3,040,000 7,883,000 - 787 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 81 Kab. Tasikmalaya 82 Kota Bandung 83 Kota Bekasi 84 Kota Bogor 85 Kota Cirebon 86 Kota Depok 87 Kota Tasikmalaya 88 Kota Cimahi 89 Kab. Bandung Barat 90 Kab. Pangandaran 91 Provinsi Jawa Tengah 92 Kab. Banjarnegara 93 Kab. Batang 94 Kab. Brebes 95 Kab. Jepara 96 Kab. Pati 97 Kab. Sukoharjo 98 Kab. Tegal 99 Kab. Temanggung 100 Kota Magelang (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 188,911,000 2,095,972,000 692,093,000 1,022,142,000 907,941,000 1,626,456,000 283,212,000 106,378,000 182,357,000 662,102,000 15,645,018,000 17,405,000 73,877,000 501,439,000 676,620,000 455,720,000 765,324,000 362,218,000 67,638,000 313,780,000 - 788 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 101 Kota Salatiga 69,373,000 - - 197,471,000 - 102 Kota Semarang 69,373,000 - - 1,574,915,000 - 103 Kota Tegal 48,823,000 - - - - 104 Kab. Bantul 69,373,000 - - 537,819,000 - 105 Kab. Kulon Progo 69,373,000 - - 147,047,000 - 106 Kab. Sleman 69,373,000 - - 892,893,000 - 107 Provinsi Jawa Timur - 822,928,000 - - - 108 Kab. Bangkalan 69,373,000 - 13,541,000 782,029,000 - 109 Kab. Banyuwangi 69,373,000 - - 622,702,000 - 110 Kab. Blitar 69,373,000 - - 1,076,253,000 - 111 Kab. Bojonegoro 69,373,000 - - - - 112 Kab. Bondowoso 69,373,000 - - 193,630,000 - 113 Kab. Gresik 69,373,000 - - - - 114 Kab. Jember 69,373,000 2,011,037,000 316,381,000 2,127,609,000 - 115 Kab. Jombang 69,373,000 - 234,720,000 1,388,296,000 - 116 Kab. Kediri 69,373,000 1,210,569,000 13,297,000 1,387,919,000 - 117 Kab. Lamongan 69,373,000 - - 1,642,975,000 - 118 Kab. Lumajang 69,373,000 - 202,361,000 1,003,265,000 - 119 Kab. Madiun 69,373,000 425,201,000 - 691,012,000 - 120 Kab. Magetan 69,373,000 - - 629,732,000 - - 789 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kota Salatiga 102 Kota Semarang 103 Kota Tegal 104 Kab. Bantul 105 Kab. Kulon Progo 106 Kab. Sleman 107 Provinsi Jawa Timur 108 Kab. Bangkalan 109 Kab. Banyuwangi 110 Kab. Blitar 111 Kab. Bojonegoro 112 Kab. Bondowoso 113 Kab. Gresik 114 Kab. Jember 115 Kab. Jombang 116 Kab. Kediri 117 Kab. Lamongan 118 Kab. Lumajang 119 Kab. Madiun 120 Kab. Magetan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,459,000 288,930,000 - - - 92,165,000 1,667,080,000 - - - - - - - - - 537,819,000 - - - - 147,047,000 - - - 22,069,000 914,962,000 - - 7,144,199,000 919,402,000 8,886,529,000 22,854,000 - - 63,077,000 858,647,000 - - - - 622,702,000 - - 2,870,000 91,213,000 1,170,336,000 - - - 91,213,000 91,213,000 - - - - 193,630,000 - - - 118,169,000 118,169,000 - - - 93,085,000 4,548,112,000 97,751,000 13,178,000 59,663,000 91,213,000 1,773,892,000 - 9,776,000 - 91,213,000 2,702,998,000 58,842,000 552,000 - 91,213,000 1,734,188,000 - - - 107,020,000 1,312,646,000 - 8,429,000 - 91,213,000 1,207,426,000 20,668,000 - - 91,213,000 720,945,000 - - - 790 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kota Salatiga 102 Kota Semarang 103 Kota Tegal 104 Kab. Bantul 105 Kab. Kulon Progo 106 Kab. Sleman 107 Provinsi Jawa Timur 108 Kab. Bangkalan 109 Kab. Banyuwangi 110 Kab. Blitar 111 Kab. Bojonegoro 112 Kab. Bondowoso 113 Kab. Gresik 114 Kab. Jember 115 Kab. Jombang 116 Kab. Kediri 117 Kab. Lamongan 118 Kab. Lumajang 119 Kab. Madiun 120 Kab. Magetan BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 6,582,000 - - 3,047,000 9,629,000 52,503,000 - - 3,072,000 55,575,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198,370,000 25,539,000 246,763,000 - - - - - - - - - - 37,372,000 - 99,000 3,166,000 40,637,000 - - - 3,166,000 3,166,000 - - - - - - - - 4,102,000 4,102,000 73,881,000 - - 3,231,000 188,041,000 48,208,000 - 2,068,000 3,166,000 63,218,000 48,196,000 - - 3,166,000 110,756,000 57,052,000 - - 3,166,000 60,218,000 34,838,000 - - 3,716,000 46,983,000 23,995,000 - - 3,166,000 47,829,000 21,867,000 - - 3,166,000 25,033,000 - 791 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 101 Kota Salatiga 102 Kota Semarang 103 Kota Tegal 104 Kab. Bantul 105 Kab. Kulon Progo 106 Kab. Sleman 107 Provinsi Jawa Timur 108 Kab. Bangkalan 109 Kab. Banyuwangi 110 Kab. Blitar 111 Kab. Bojonegoro 112 Kab. Bondowoso 113 Kab. Gresik 114 Kab. Jember 115 Kab. Jombang 116 Kab. Kediri 117 Kab. Lamongan 118 Kab. Lumajang 119 Kab. Madiun 120 Kab. Magetan (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 367,932,000 1,792,028,000 48,823,000 607,192,000 216,420,000 984,335,000 9,133,292,000 928,020,000 692,075,000 1,280,346,000 163,752,000 263,003,000 191,644,000 4,805,526,000 1,906,483,000 2,883,127,000 1,863,779,000 1,429,002,000 1,324,628,000 815,351,000 - 792 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 121 Kab. Malang 69,373,000 - - 2,113,178,000 - 122 Kab. Mojokerto 69,373,000 - 62,086,000 1,280,641,000 - 123 Kab. Nganjuk 69,373,000 - - 768,987,000 - 124 Kab. Ngawi 54,905,000 - - - - 125 Kab. Pamekasan 69,373,000 - - 1,170,624,000 - 126 Kab. Pasuruan 69,373,000 18,669,000 - 1,593,484,000 - 127 Kab. Ponorogo 69,373,000 12,973,000 630,312,000 914,694,000 - 128 Kab. Probolinggo 69,373,000 86,455,000 36,940,000 1,185,585,000 - 129 Kab. Sampang 69,373,000 - 7,000 1,226,937,000 - 130 Kab. Sidoarjo 69,373,000 - - 6,859,809,000 - 131 Kab. Situbondo 69,373,000 - 263,454,000 768,143,000 - 132 Kab. Sumenep 69,373,000 - - 867,405,000 - 133 Kab. Trenggalek 69,373,000 - - 128,834,000 - 134 Kab. Tuban 69,373,000 - - 4,503,103,000 - 135 Kota Blitar 69,373,000 - - 188,304,000 - 136 Kota Madiun 69,373,000 - - 212,877,000 - 137 Kota Malang 69,373,000 - - 684,025,000 - 138 Kota Mojokerto 69,373,000 - - 195,686,000 - 139 Kota Pasuruan 69,373,000 - - 253,964,000 - 140 Kota Probolinggo 69,373,000 - - 346,915,000 - - 793 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Malang 122 Kab. Mojokerto 123 Kab. Nganjuk 124 Kab. Ngawi 125 Kab. Pamekasan 126 Kab. Pasuruan 127 Kab. Ponorogo 128 Kab. Probolinggo 129 Kab. Sampang 130 Kab. Sidoarjo 131 Kab. Situbondo 132 Kab. Sumenep 133 Kab. Trenggalek 134 Kab. Tuban 135 Kota Blitar 136 Kota Madiun 137 Kota Malang 138 Kota Mojokerto 139 Kota Pasuruan 140 Kota Probolinggo (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 33,948,000 94,933,000 2,242,059,000 - - 5,612,000 91,213,000 1,439,552,000 - 2,584,000 - - 768,987,000 - - - - - - - - 91,301,000 1,261,925,000 - - 108,326,000 91,213,000 1,811,692,000 906,000 - 14,065,000 91,213,000 1,663,257,000 630,000 26,256,000 - 107,020,000 1,416,000,000 4,202,000 1,537,000 - 91,213,000 1,318,157,000 - - - - 6,859,809,000 - - - 91,213,000 1,122,810,000 - 10,974,000 - - 867,405,000 - - - - 128,834,000 - - 5,634,597,000 - 10,137,700,000 - - - 91,213,000 279,517,000 - - - 91,213,000 304,090,000 - - - 91,213,000 775,238,000 - - 3,426,000 91,213,000 290,325,000 - - - 91,213,000 345,177,000 - - - 118,169,000 465,084,000 - - - 794 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Malang 122 Kab. Mojokerto 123 Kab. Nganjuk 124 Kab. Ngawi 125 Kab. Pamekasan 126 Kab. Pasuruan 127 Kab. Ponorogo 128 Kab. Probolinggo 129 Kab. Sampang 130 Kab. Sidoarjo 131 Kab. Situbondo 132 Kab. Sumenep 133 Kab. Trenggalek 134 Kab. Tuban 135 Kota Blitar 136 Kota Madiun 137 Kota Malang 138 Kota Mojokerto 139 Kota Pasuruan 140 Kota Probolinggo BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 73,381,000 - 1,176,000 3,295,000 77,852,000 44,470,000 - 192,000 3,166,000 50,412,000 - - - - - - - - - - 40,649,000 - - 3,169,000 43,818,000 55,334,000 - 3,756,000 3,166,000 63,162,000 31,762,000 - 487,000 3,166,000 62,301,000 41,169,000 - - 3,716,000 50,624,000 42,606,000 - - 3,166,000 45,772,000 - - - - - 26,672,000 - - 3,166,000 40,812,000 - - - - - - - - - - - - - - - 6,538,000 - - 3,166,000 9,704,000 7,391,000 - - 3,166,000 10,557,000 23,753,000 - - 3,166,000 26,919,000 6,795,000 - 118,000 3,166,000 10,079,000 8,818,000 - - 3,166,000 11,984,000 12,045,000 - - 4,102,000 16,147,000 - 795 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 121 Kab. Malang 122 Kab. Mojokerto 123 Kab. Nganjuk 124 Kab. Ngawi 125 Kab. Pamekasan 126 Kab. Pasuruan 127 Kab. Ponorogo 128 Kab. Probolinggo 129 Kab. Sampang 130 Kab. Sidoarjo 131 Kab. Situbondo 132 Kab. Sumenep 133 Kab. Trenggalek 134 Kab. Tuban 135 Kota Blitar 136 Kota Madiun 137 Kota Malang 138 Kota Mojokerto 139 Kota Pasuruan 140 Kota Probolinggo (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 2,389,284,000 1,559,337,000 838,360,000 54,905,000 1,375,116,000 1,944,227,000 1,794,931,000 1,535,997,000 1,433,302,000 6,929,182,000 1,232,995,000 936,778,000 198,207,000 10,207,073,000 358,594,000 384,020,000 871,530,000 369,777,000 426,534,000 550,604,000 - 796 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 141 Kota Surabaya 69,373,000 - - 2,249,003,000 - 142 Kota Batu 69,373,000 - 86,756,000 273,757,000 - 143 Provinsi Kalimantan Barat - - - 1,623,296,000 - 144 Kab. Landak 69,373,000 - - 960,839,000 - 145 Kab. Ketapang 69,373,000 - - 1,990,657,000 - 146 Kab. Sanggau 69,373,000 - 2,500,349,000 1,138,436,000 - 147 Kota Pontianak 69,373,000 - - 603,237,000 - 148 Kab. Sekadau 13,968,000 - - - - 149 Provinsi Kalimantan Tengah - - - 2,533,347,000 - 150 Kab. Barito Selatan 69,373,000 - - 937,391,000 - 151 Kab. Barito Utara 69,373,000 - - - - 152 Kab. Kapuas 69,373,000 - - 1,249,935,000 - 153 Kab. Katingan 69,373,000 - - 1,170,240,000 - 154 Kab. Seruyan 69,373,000 - - 1,150,178,000 - 155 Kab. Sukamara 69,373,000 - - 332,681,000 - 156 Kab. Lamandau 69,373,000 - - 647,619,000 - 157 Kab. Gunung Mas 69,373,000 - 1,516,521,000 824,875,000 - 158 Kab. Pulang Pisau 69,373,000 - - 783,703,000 - 159 Kab. Murung Raya 69,373,000 - - 1,463,883,000 - 160 Kab. Barito Timur 69,373,000 1,150,716,000 - 714,321,000 - - 797 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kota Surabaya 142 Kota Batu 143 Provinsi Kalimantan Barat 144 Kab. Landak 145 Kab. Ketapang 146 Kab. Sanggau 147 Kota Pontianak 148 Kab. Sekadau 149 Provinsi Kalimantan Tengah 150 Kab. Barito Selatan 151 Kab. Barito Utara 152 Kab. Kapuas 153 Kab. Katingan 154 Kab. Seruyan 155 Kab. Sukamara 156 Kab. Lamandau 157 Kab. Gunung Mas 158 Kab. Pulang Pisau 159 Kab. Murung Raya 160 Kab. Barito Timur (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 106,475,000 2,355,478,000 - - - 91,213,000 451,726,000 - 3,613,000 - - 1,623,296,000 - - - 91,213,000 1,052,052,000 - - 6,928,995,000 - 8,919,652,000 - - - 91,213,000 3,729,998,000 - 104,177,000 - 118,169,000 721,406,000 - - - - - - - - 319,452,000 2,852,799,000 - - 372,197,000 - 1,309,588,000 - - - 91,213,000 91,213,000 - - - 91,415,000 1,341,350,000 - - - 91,213,000 1,261,453,000 - - 7,789,000 91,213,000 1,249,180,000 - - - - 332,681,000 - - 324,944,000 91,213,000 1,063,776,000 - - - 91,415,000 2,432,811,000 - 51,597,000 - 91,415,000 875,118,000 - - - 91,213,000 1,555,096,000 - - - 91,213,000 1,956,250,000 44,746,000 - - 798 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kota Surabaya 142 Kota Batu 143 Provinsi Kalimantan Barat 144 Kab. Landak 145 Kab. Ketapang 146 Kab. Sanggau 147 Kota Pontianak 148 Kab. Sekadau 149 Provinsi Kalimantan Tengah 150 Kab. Barito Selatan 151 Kab. Barito Utara 152 Kab. Kapuas 153 Kab. Katingan 154 Kab. Seruyan 155 Kab. Sukamara 156 Kab. Lamandau 157 Kab. Gunung Mas 158 Kab. Pulang Pisau 159 Kab. Murung Raya 160 Kab. Barito Timur BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 78,097,000 - - 3,696,000 81,793,000 9,506,000 - - 3,166,000 16,285,000 - - - - - 33,365,000 - - 3,166,000 36,531,000 - - - - - 39,532,000 - - 3,166,000 146,875,000 20,947,000 - - 4,102,000 25,049,000 - - - - - 126,686,000 - - 15,973,000 142,659,000 - - - - - - - - 2,659,000 2,659,000 36,458,000 - - 2,665,000 39,123,000 34,134,000 - - 2,659,000 36,793,000 33,550,000 - 226,000 2,659,000 36,435,000 - - - - - 18,890,000 - 9,469,000 2,659,000 31,018,000 24,061,000 - - 2,665,000 78,323,000 22,858,000 - - 2,665,000 25,523,000 42,700,000 - - 2,659,000 45,359,000 20,837,000 - - 2,659,000 68,242,000 - 799 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 141 Kota Surabaya 142 Kota Batu 143 Provinsi Kalimantan Barat 144 Kab. Landak 145 Kab. Ketapang 146 Kab. Sanggau 147 Kota Pontianak 148 Kab. Sekadau 149 Provinsi Kalimantan Tengah 150 Kab. Barito Selatan 151 Kab. Barito Utara 152 Kab. Kapuas 153 Kab. Katingan 154 Kab. Seruyan 155 Kab. Sukamara 156 Kab. Lamandau 157 Kab. Gunung Mas 158 Kab. Pulang Pisau 159 Kab. Murung Raya 160 Kab. Barito Timur (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 2,506,644,000 537,384,000 1,623,296,000 1,157,956,000 8,989,025,000 3,946,246,000 815,828,000 13,968,000 2,995,458,000 1,378,961,000 163,245,000 1,449,846,000 1,367,619,000 1,354,988,000 402,054,000 1,164,167,000 2,580,507,000 970,014,000 1,669,828,000 2,093,865,000 - 800 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 161 Kab. Kotabaru 69,373,000 - - 926,312,000 - 162 Kab. Tapin 69,373,000 - 12,156,000 599,491,000 - 163 Kota Banjarmasin 69,373,000 - - 579,414,000 - 164 Kab. Balangan 69,373,000 29,208,000 - 2,267,352,000 - 165 Kab. Tanah Bumbu 69,373,000 - - 619,539,000 - 166 Provinsi Kalimantan Timur - - - 15,132,018,000 - 167 Kab. Berau 69,373,000 - - 1,688,059,000 - 168 Kab. Kutai Kartanegara 69,373,000 - - 42,855,579,000 - 169 Kab. Kutai Barat 69,373,000 - - 1,333,428,000 - 170 Kab. Kutai Timur 69,373,000 - 1,751,310,000 12,974,878,000 - 171 Kab. Paser 69,373,000 - - 3,628,257,000 - 172 Kota Balikpapan 69,373,000 - - 1,196,683,000 - 173 Kota Bontang 69,373,000 - - - - 174 Kota Samarinda 69,373,000 - - 4,628,434,000 - 175 Kab. Penajam Paser Utara 69,373,000 - - 3,267,283,000 - 176 Kab. Mahakam Ulu 69,373,000 - 323,029,000 1,112,099,000 - 177 Provinsi Sulawesi Utara - - - 1,534,848,000 - 178 Kab. Minahasa 69,373,000 - - 470,268,000 1,592,994,000 179 Kab. Kepulauan Sangihe 69,373,000 - - 319,120,000 - 180 Kota Bitung 69,373,000 - - 44,330,000 - - 801 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Kotabaru 162 Kab. Tapin 163 Kota Banjarmasin 164 Kab. Balangan 165 Kab. Tanah Bumbu 166 Provinsi Kalimantan Timur 167 Kab. Berau 168 Kab. Kutai Kartanegara 169 Kab. Kutai Barat 170 Kab. Kutai Timur 171 Kab. Paser 172 Kota Balikpapan 173 Kota Bontang 174 Kota Samarinda 175 Kab. Penajam Paser Utara 176 Kab. Mahakam Ulu 177 Provinsi Sulawesi Utara 178 Kab. Minahasa 179 Kab. Kepulauan Sangihe 180 Kota Bitung (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 118,169,000 1,044,481,000 - - 1,548,668,000 91,213,000 2,251,528,000 - 471,000 - 91,213,000 670,627,000 - - - 91,213,000 2,387,773,000 1,297,000 - 7,389,179,000 91,213,000 8,099,931,000 - - - 228,035,000 15,360,053,000 - - 1,157,098,000 91,213,000 2,936,370,000 - - - 91,213,000 42,946,792,000 - - - 91,213,000 1,424,641,000 - - - 91,213,000 14,817,401,000 - 72,958,000 9,161,819,000 91,213,000 12,881,289,000 - - - 91,213,000 1,287,896,000 - - 1,130,000 91,213,000 92,343,000 - - - 91,213,000 4,719,647,000 - - - - 3,267,283,000 - - 230,384,000 91,213,000 1,756,725,000 - 13,455,000 1,966,747,000 - 3,501,595,000 - - - 97,203,000 2,160,465,000 - - - 92,769,000 411,889,000 - - - - 44,330,000 - - - 802 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Kotabaru 162 Kab. Tapin 163 Kota Banjarmasin 164 Kab. Balangan 165 Kab. Tanah Bumbu 166 Provinsi Kalimantan Timur 167 Kab. Berau 168 Kab. Kutai Kartanegara 169 Kab. Kutai Barat 170 Kab. Kutai Timur 171 Kab. Paser 172 Kota Balikpapan 173 Kota Bontang 174 Kota Samarinda 175 Kab. Penajam Paser Utara 176 Kab. Mahakam Ulu 177 Provinsi Sulawesi Utara 178 Kab. Minahasa 179 Kab. Kepulauan Sangihe 180 Kota Bitung BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 30,879,000 - - 3,938,000 34,817,000 19,983,000 - 51,527,000 3,040,000 75,021,000 19,314,000 - - 3,040,000 22,354,000 75,587,000 - - 3,040,000 79,924,000 20,653,000 - 245,543,000 3,040,000 269,236,000 420,617,000 - - 6,334,000 426,951,000 58,618,000 - 39,967,000 3,166,000 101,751,000 1,489,133,000 - - 3,166,000 1,492,299,000 46,303,000 - - 3,166,000 49,469,000 450,604,000 - - 3,166,000 526,728,000 126,001,000 - 317,937,000 3,166,000 447,104,000 41,553,000 - - 3,166,000 44,719,000 - - 37,000 3,166,000 3,203,000 160,738,000 - - 3,166,000 163,904,000 - - - - - 38,617,000 - 7,995,000 3,166,000 63,233,000 - - - - - 14,696,000 5,306,000 - - 20,002,000 9,972,000 - - 2,899,000 12,871,000 - - - - - - 803 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 161 Kab. Kotabaru 162 Kab. Tapin 163 Kota Banjarmasin 164 Kab. Balangan 165 Kab. Tanah Bumbu 166 Provinsi Kalimantan Timur 167 Kab. Berau 168 Kab. Kutai Kartanegara 169 Kab. Kutai Barat 170 Kab. Kutai Timur 171 Kab. Paser 172 Kota Balikpapan 173 Kota Bontang 174 Kota Samarinda 175 Kab. Penajam Paser Utara 176 Kab. Mahakam Ulu 177 Provinsi Sulawesi Utara 178 Kab. Minahasa 179 Kab. Kepulauan Sangihe 180 Kota Bitung (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,148,671,000 2,395,922,000 762,354,000 2,537,070,000 8,438,540,000 15,787,004,000 3,107,494,000 44,508,464,000 1,543,483,000 15,413,502,000 13,397,766,000 1,401,988,000 164,919,000 4,952,924,000 3,336,656,000 1,889,331,000 3,501,595,000 2,249,840,000 494,133,000 113,703,000 - 804 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 181 Kab. Kepulauan Talaud 69,373,000 - - 453,950,000 - 182 Kab. Minahasa Selatan 69,373,000 50,584,000 - 468,916,000 - 183 Kota Tomohon 69,373,000 - - 344,419,000 - 184 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 69,373,000 - - 362,389,000 - 185 Kota Kotamobagu 69,373,000 - - 254,818,000 - 186 Kab. Bolaang Mongondow Utara 69,373,000 - - 40,514,000 - 187 Kab. Minahasa Tenggara 69,373,000 16,999,000 - 453,471,000 - 188 Kab. Morowali 69,373,000 - - 537,866,000 - 189 Kota Palu 69,373,000 - - 92,394,000 - 190 Provinsi Sulawesi Selatan - - - 1,268,584,000 - 191 Kab. Bantaeng 69,373,000 - - 238,120,000 - 192 Kota Palopo 69,373,000 - - 199,017,000 - 193 Kab. Luwu Timur 69,373,000 - - 653,232,000 - 194 Kota Makassar 69,373,000 - - 1,239,280,000 - 195 Kab. Kolaka 69,373,000 130,178,000 - 465,542,000 - 196 Kab. Muna 69,373,000 - - 64,288,000 - 197 Kota Kendari 69,373,000 - - 124,792,000 - 198 Kota Bau Bau 40,789,000 - - - - 199 Kab. Konawe Selatan 69,373,000 - - 714,724,000 - 200 Kab. Bombana 69,373,000 - - 521,293,000 - - 805 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kepulauan Talaud 182 Kab. Minahasa Selatan 183 Kota Tomohon 184 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 185 Kota Kotamobagu 186 Kab. Bolaang Mongondow Utara 187 Kab. Minahasa Tenggara 188 Kab. Morowali 189 Kota Palu 190 Provinsi Sulawesi Selatan 191 Kab. Bantaeng 192 Kota Palopo 193 Kab. Luwu Timur 194 Kota Makassar 195 Kab. Kolaka 196 Kab. Muna 197 Kota Kendari 198 Kota Bau Bau 199 Kab. Konawe Selatan 200 Kab. Bombana (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - - 453,950,000 - - - 91,213,000 610,713,000 2,107,000 - 21,284,000 91,849,000 457,552,000 - - - 93,022,000 455,411,000 - - - 78,234,000 333,052,000 - - - - 40,514,000 - - - 91,213,000 561,683,000 706,000 - - 91,213,000 629,079,000 - - - - 92,394,000 - - - - 1,268,584,000 - - - - 238,120,000 - - - - 199,017,000 - - 9,079,186,000 - 9,732,418,000 - - - 92,421,000 1,331,701,000 - - - 91,213,000 686,933,000 6,506,000 - - - 64,288,000 - - - - 124,792,000 - - - - - - - - 91,213,000 805,937,000 - - 20,944,890,000 - 21,466,183,000 - - - 806 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kepulauan Talaud 182 Kab. Minahasa Selatan 183 Kota Tomohon 184 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 185 Kota Kotamobagu 186 Kab. Bolaang Mongondow Utara 187 Kab. Minahasa Tenggara 188 Kab. Morowali 189 Kota Palu 190 Provinsi Sulawesi Selatan 191 Kab. Bantaeng 192 Kota Palopo 193 Kab. Luwu Timur 194 Kota Makassar 195 Kab. Kolaka 196 Kab. Muna 197 Kota Kendari 198 Kota Bau Bau 199 Kab. Konawe Selatan 200 Kab. Bombana BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH - - - - - 14,654,000 - - 2,849,000 19,610,000 10,764,000 - 663,000 2,869,000 14,296,000 11,325,000 - - 2,905,000 14,230,000 - - - - - - - - - - 14,171,000 - - 2,849,000 17,726,000 17,931,000 - - 3,040,000 20,971,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46,477,000 - - 3,465,000 49,942,000 17,458,000 - - 3,420,000 27,384,000 - - - - - - - - - - - - - - - 26,804,000 - - 3,420,000 30,224,000 - - - - - - 807 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 181 Kab. Kepulauan Talaud 182 Kab. Minahasa Selatan 183 Kota Tomohon 184 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 185 Kota Kotamobagu 186 Kab. Bolaang Mongondow Utara 187 Kab. Minahasa Tenggara 188 Kab. Morowali 189 Kota Palu 190 Provinsi Sulawesi Selatan 191 Kab. Bantaeng 192 Kota Palopo 193 Kab. Luwu Timur 194 Kota Makassar 195 Kab. Kolaka 196 Kab. Muna 197 Kota Kendari 198 Kota Bau Bau 199 Kab. Konawe Selatan 200 Kab. Bombana (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 523,323,000 699,696,000 541,221,000 539,014,000 402,425,000 109,887,000 648,782,000 719,423,000 161,767,000 1,268,584,000 307,493,000 268,390,000 9,801,791,000 1,451,016,000 783,690,000 133,661,000 194,165,000 40,789,000 905,534,000 21,535,556,000 - 808 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 201 Kab. Wakatobi 69,373,000 - - 435,499,000 - 202 Kab. Konawe Utara 69,373,000 - - 655,699,000 - 203 Kab. Buton Utara 69,373,000 53,993,000 - 472,329,000 - 204 Kab. Konawe Kepulauan 69,373,000 - - 523,562,000 - 205 Kab. Kolaka Timur 69,373,000 10,422,000 - 501,140,000 - 206 Kab. Muna Barat 69,373,000 - - 266,226,000 - 207 Kab. Buton Tengah 69,373,000 - - 488,678,000 - 208 Kab. Buton Selatan 69,373,000 - - 550,534,000 - 209 Kota Denpasar 69,373,000 - - 178,571,000 - 210 Kab. Lombok Timur 69,373,000 - - 1,127,153,000 - 211 Kota Mataram 69,373,000 - - 393,726,000 - 212 Kab. Sumbawa Barat 69,373,000 - - 334,460,000 - 213 Kota Kupang 10,022,000 - - - - 214 Kab. Maluku Barat Daya 69,373,000 - - 721,576,000 - 215 Provinsi Papua - - - 2,670,511,000 - 216 Kota Jayapura 69,373,000 - - 417,038,000 - 217 Kab. Nduga 69,373,000 - - 765,570,000 - 218 Kab. Puncak 69,373,000 - - 677,995,000 - 219 Provinsi Maluku Utara - 50,922,000 173,975,000 1,599,877,000 - 220 Kab. Halmahera Tengah 69,373,000 - - 654,497,000 - - 809 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Wakatobi 202 Kab. Konawe Utara 203 Kab. Buton Utara 204 Kab. Konawe Kepulauan 205 Kab. Kolaka Timur 206 Kab. Muna Barat 207 Kab. Buton Tengah 208 Kab. Buton Selatan 209 Kota Denpasar 210 Kab. Lombok Timur 211 Kota Mataram 212 Kab. Sumbawa Barat 213 Kota Kupang 214 Kab. Maluku Barat Daya 215 Provinsi Papua 216 Kota Jayapura 217 Kab. Nduga 218 Kab. Puncak 219 Provinsi Maluku Utara 220 Kab. Halmahera Tengah (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,000 526,712,000 - - - 91,213,000 746,912,000 - - - 91,213,000 617,535,000 2,699,000 - - 91,213,000 614,775,000 - - - 91,213,000 602,775,000 519,000 - - - 266,226,000 - - - 91,248,000 579,926,000 - - - 61,966,000 612,500,000 - - - - 178,571,000 - - - 91,334,000 1,218,487,000 - - - 111,422,000 505,148,000 - - - 91,350,000 425,810,000 - - - - - - - - 91,213,000 812,789,000 - - - - 2,670,511,000 - - - 91,213,000 508,251,000 - - - 91,213,000 856,783,000 - - - - 677,995,000 - - - 236,112,000 2,060,886,000 1,131,000 3,381,000 22,504,187,000 93,149,000 23,251,833,000 - - - 810 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Wakatobi 202 Kab. Konawe Utara 203 Kab. Buton Utara 204 Kab. Konawe Kepulauan 205 Kab. Kolaka Timur 206 Kab. Muna Barat 207 Kab. Buton Tengah 208 Kab. Buton Selatan 209 Kota Denpasar 210 Kab. Lombok Timur 211 Kota Mataram 212 Kab. Sumbawa Barat 213 Kota Kupang 214 Kab. Maluku Barat Daya 215 Provinsi Papua 216 Kota Jayapura 217 Kab. Nduga 218 Kab. Puncak 219 Provinsi Maluku Utara 220 Kab. Halmahera Tengah BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 16,332,000 - - 3,420,000 19,752,000 24,589,000 - - 3,420,000 28,009,000 17,713,000 - - 3,420,000 23,832,000 19,635,000 - - 3,420,000 23,055,000 18,794,000 - - 3,420,000 22,733,000 - - - - - 18,327,000 - - 3,421,000 21,748,000 - - - - - - - - - - 39,140,000 - - 3,171,000 42,311,000 13,672,000 - - 3,868,000 17,540,000 11,613,000 - - 3,171,000 14,784,000 - - - - - 22,551,000 - - 2,849,000 25,400,000 - - - - - 13,033,000 - - 2,849,000 15,882,000 23,926,000 - - 2,849,000 26,775,000 - - - - - 26,666,000 - - 3,934,000 35,112,000 24,545,000 - 843,574,000 3,492,000 871,611,000 - 811 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 201 Kab. Wakatobi 202 Kab. Konawe Utara 203 Kab. Buton Utara 204 Kab. Konawe Kepulauan 205 Kab. Kolaka Timur 206 Kab. Muna Barat 207 Kab. Buton Tengah 208 Kab. Buton Selatan 209 Kota Denpasar 210 Kab. Lombok Timur 211 Kota Mataram 212 Kab. Sumbawa Barat 213 Kota Kupang 214 Kab. Maluku Barat Daya 215 Provinsi Papua 216 Kota Jayapura 217 Kab. Nduga 218 Kab. Puncak 219 Provinsi Maluku Utara 220 Kab. Halmahera Tengah (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 615,837,000 844,294,000 710,740,000 707,203,000 694,881,000 335,599,000 671,047,000 681,873,000 247,944,000 1,330,171,000 592,061,000 509,967,000 10,022,000 907,562,000 2,670,511,000 593,506,000 952,931,000 747,368,000 2,095,998,000 24,192,817,000 - 812 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 221 Kab. Halmahera Timur 69,373,000 208,246,000 1,435,560,000 717,530,000 - 222 Kab. Halmahera Selatan 69,373,000 - - 1,179,141,000 - 223 Kab. Kepulauan Sula 69,373,000 - 195,782,000 609,298,000 - 224 Kota Tidore Kepulauan 69,373,000 - - 83,232,000 - 225 Kab. Pulau Morotai 69,373,000 - - 523,586,000 - 226 Kab. Pulau Taliabu 69,373,000 87,424,000 306,271,000 674,760,000 - 227 Provinsi Banten - - - 2,352,796,000 12,000 228 Kab. Lebak 69,373,000 - - 614,147,000 - 229 Kab. Pandeglang 69,373,000 138,044,000 - 1,301,879,000 393,000 230 Kab. Tangerang 69,373,000 - - 2,200,259,000 - 231 Kota Cilegon 69,373,000 - - 382,664,000 - 232 Kota Tangerang 69,373,000 - - 1,365,691,000 - 233 Kota Serang 69,373,000 - - 541,944,000 - 234 Kota Tangerang Selatan 69,373,000 - - 964,057,000 - 235 Kota Pangkal Pinang 69,373,000 - - 338,411,000 - 236 Kab. Karimun 69,373,000 - - 708,629,000 - 237 Kota Batam 69,373,000 - - 1,458,078,000 - 238 Provinsi Papua Barat - - - - - 239 Kab. Fak Fak 69,373,000 - - - - 240 Kab. Sorong 69,373,000 - - 2,189,344,000 - - 813 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Halmahera Timur 222 Kab. Halmahera Selatan 223 Kab. Kepulauan Sula 224 Kota Tidore Kepulauan 225 Kab. Pulau Morotai 226 Kab. Pulau Taliabu 227 Provinsi Banten 228 Kab. Lebak 229 Kab. Pandeglang 230 Kab. Tangerang 231 Kota Cilegon 232 Kota Tangerang 233 Kota Serang 234 Kota Tangerang Selatan 235 Kota Pangkal Pinang 236 Kab. Karimun 237 Kota Batam 238 Provinsi Papua Barat 239 Kab. Fak Fak 240 Kab. Sorong (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,000 2,452,549,000 10,411,000 62,801,000 14,308,115,000 115,780,000 15,603,036,000 - - 160,547,000 93,149,000 1,058,776,000 - 8,562,000 - - 83,232,000 - - 2,212,000 91,213,000 617,011,000 - - - 93,149,000 1,161,604,000 4,371,000 13,397,000 - 187,184,000 2,539,992,000 - - - - 614,147,000 - - - - 1,440,316,000 - - - 101,421,000 2,301,680,000 - - - 91,213,000 473,877,000 - - - 96,544,000 1,462,235,000 - - - 91,213,000 633,157,000 - - - 94,704,000 1,058,761,000 - - - 96,456,000 434,867,000 - - - 118,169,000 826,798,000 - - 7,241,000 118,169,000 1,583,488,000 - - - 384,052,000 384,052,000 - - 33,634,000 91,213,000 124,847,000 - - - - 2,189,344,000 - - - 814 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Halmahera Timur 222 Kab. Halmahera Selatan 223 Kab. Kepulauan Sula 224 Kota Tidore Kepulauan 225 Kab. Pulau Morotai 226 Kab. Pulau Taliabu 227 Provinsi Banten 228 Kab. Lebak 229 Kab. Pandeglang 230 Kab. Tangerang 231 Kota Cilegon 232 Kota Tangerang 233 Kota Serang 234 Kota Tangerang Selatan 235 Kota Pangkal Pinang 236 Kab. Karimun 237 Kota Batam 238 Provinsi Papua Barat 239 Kab. Fak Fak 240 Kab. Sorong BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 26,909,000 - - 3,420,000 103,541,000 44,221,000 - 536,381,000 4,340,000 584,942,000 22,850,000 - 6,017,000 3,492,000 40,921,000 - - - - - 19,635,000 - 81,000 3,420,000 23,136,000 25,305,000 - - 3,492,000 46,565,000 78,433,000 - - 6,239,000 84,672,000 - - - - - - - - - - 73,348,000 - - 3,380,000 76,728,000 12,756,000 - - 3,040,000 15,796,000 45,527,000 - - 3,217,000 48,744,000 18,065,000 - - 3,040,000 21,105,000 32,137,000 - - 3,156,000 35,293,000 11,751,000 - - 3,348,000 15,099,000 23,622,000 - - 3,938,000 27,560,000 48,606,000 - 239,000 3,938,000 52,783,000 - - - 6,400,000 6,400,000 - - 1,260,000 3,420,000 4,680,000 - - - - - - 815 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 221 Kab. Halmahera Timur 222 Kab. Halmahera Selatan 223 Kab. Kepulauan Sula 224 Kota Tidore Kepulauan 225 Kab. Pulau Morotai 226 Kab. Pulau Taliabu 227 Provinsi Banten 228 Kab. Lebak 229 Kab. Pandeglang 230 Kab. Tangerang 231 Kota Cilegon 232 Kota Tangerang 233 Kota Serang 234 Kota Tangerang Selatan 235 Kota Pangkal Pinang 236 Kab. Karimun 237 Kota Batam 238 Provinsi Papua Barat 239 Kab. Fak Fak 240 Kab. Sorong (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 2,625,463,000 16,257,351,000 1,169,070,000 152,605,000 709,520,000 1,277,542,000 2,624,664,000 683,520,000 1,509,689,000 2,447,781,000 559,046,000 1,580,352,000 723,635,000 1,163,427,000 519,339,000 923,731,000 1,705,644,000 390,452,000 198,900,000 2,258,717,000 - 816 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 PERKEBUNAN PERHUTANAN NO NAMA DAERAH BAGI RATA 241 Kab. Raja Ampat 69,373,000 - - 1,531,744,000 - 242 Kab. Sorong Selatan 69,373,000 - - 929,202,000 - 243 Kab. Teluk Bintuni 69,373,000 - - - - 244 Kab. Teluk Wondama 69,373,000 - - 960,807,000 - 245 Kab. Kaimana 69,373,000 - 114,600,000 1,365,370,000 - 246 Kab. Maybrat 69,373,000 27,501,000 353,111,000 1,357,709,000 - 247 Kab. Tambrauw 69,373,000 - 506,490,000 1,492,309,000 - 248 Kab. Manokwari Selatan 69,373,000 - - 515,794,000 - 249 Kab. Pegunungan Arfak 69,373,000 - - 2,520,910,000 - 250 Kab. Mamuju 39,354,000 - - - - 251 Provinsi Kalimantan Utara - - - 9,498,138,000 - 252 Kab. Bulungan 69,373,000 - 439,855,000 258,588,000 - 253 Kab. Malinau 69,373,000 - - 2,380,035,000 - 254 Kab. Nunukan 69,373,000 - - 2,915,045,000 - 255 Kota Tarakan 69,373,000 - - 9,336,638,000 - 256 Kab. Tana Tidung 69,373,000 - 246,558,000 2,069,848,000 - 16,248,724,000 22,536,933,000 16,104,027,000 520,281,205,000 11,598,088,000 JUMLAH NASIONAL - 817 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Kab. Raja Ampat 242 Kab. Sorong Selatan 243 Kab. Teluk Bintuni 244 Kab. Teluk Wondama 245 Kab. Kaimana 246 Kab. Maybrat 247 Kab. Tambrauw 248 Kab. Manokwari Selatan 249 Kab. Pegunungan Arfak 250 Kab. Mamuju 251 Provinsi Kalimantan Utara 252 Kab. Bulungan 253 Kab. Malinau 254 Kab. Nunukan 255 Kota Tarakan 256 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,000 1,622,957,000 - - - - 929,202,000 - - 13,660,000 91,213,000 104,873,000 - - - 91,213,000 1,052,020,000 - - 20,552,000 118,169,000 1,618,691,000 - 4,925,000 - 91,213,000 1,829,534,000 1,374,000 15,202,000 - 91,213,000 2,090,012,000 - 21,806,000 - - 515,794,000 - - - 91,213,000 2,612,123,000 - - - - - - - - - 9,498,138,000 - - - 91,213,000 789,656,000 - 18,318,000 - 91,213,000 2,471,248,000 - - 8,985,000 - 2,924,030,000 - - - - 9,336,638,000 - - - 91,213,000 2,407,619,000 - 10,271,000 136,339,525,000 18,049,256,000 724,909,034,000 539,716,000 559,928,000 - 818 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Kab. Raja Ampat 242 Kab. Sorong Selatan 243 Kab. Teluk Bintuni 244 Kab. Teluk Wondama 245 Kab. Kaimana 246 Kab. Maybrat 247 Kab. Tambrauw 248 Kab. Manokwari Selatan 249 Kab. Pegunungan Arfak 250 Kab. Mamuju 251 Provinsi Kalimantan Utara 252 Kab. Bulungan 253 Kab. Malinau 254 Kab. Nunukan 255 Kota Tarakan 256 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14+ 15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 57,446,000 - - 3,420,000 60,866,000 - - - - - - - 512,000 3,420,000 3,932,000 36,032,000 - - 3,420,000 39,452,000 51,205,000 - 770,000 4,431,000 61,331,000 50,918,000 - - 3,420,000 70,914,000 55,966,000 - - 3,420,000 81,192,000 - - - - - 94,542,000 - - 3,420,000 97,962,000 - - - - - - - - - - 9,074,000 - - 3,166,000 30,558,000 82,647,000 - - 3,166,000 85,813,000 - - - - - - - - - - 71,880,000 - - 3,166,000 85,317,000 9,910,585,000 215,960,000 3,040,691,000 563,851,000 14,830,731,000 - 819 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 241 Kab. Raja Ampat 242 Kab. Sorong Selatan 243 Kab. Teluk Bintuni 244 Kab. Teluk Wondama 245 Kab. Kaimana 246 Kab. Maybrat 247 Kab. Tambrauw 248 Kab. Manokwari Selatan 249 Kab. Pegunungan Arfak 250 Kab. Mamuju 251 Provinsi Kalimantan Utara 252 Kab. Bulungan 253 Kab. Malinau 254 Kab. Nunukan 255 Kota Tarakan 256 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,753,196,000 998,575,000 178,178,000 1,160,845,000 1,749,395,000 1,969,821,000 2,240,577,000 585,167,000 2,779,458,000 39,354,000 9,498,138,000 889,587,000 2,626,434,000 2,993,403,000 9,406,011,000 2,562,309,000 755,988,489,000 - 820 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Kota Subulussalam 7,383,000 2 Kota Medan 5,679,000 3 Kab. Pelalawan 4,000 4 Kota Pekanbaru 69,000 5 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 753,000 6 Kab. Musi Rawas Utara 753,000 7 Provinsi DKI Jakarta 20,134,000 8 Kab. Bandung 467,393,000 9 Kab. Bogor 183,571,000 10 Kota Bogor 180,403,000 11 Kota Depok 181,706,000 12 Kab. Pangandaran 184,868,000 13 Kota Semarang 368,388,000 14 Kab. Bojonegoro 2,026,379,000 15 Kab. Gresik 772,638,000 16 Kab. Lamongan 1,712,863,000 17 Kab. Malang 909,089,000 18 Kab. Pasuruan 3,927,183,000 19 Kota Blitar 788,746,000 20 Kota Malang 207,821,000 21 Kota Mojokerto 791,491,000 22 Kota Surabaya 1,077,862,000 23 Kota Pontianak 196,000 24 Kab. Kotabaru 5,000 25 Kab. Tapin 5,000 26 Kota Banjarmasin 53,000 27 Kab. Balangan 5,000 28 Kab. Tanah Bumbu 5,000 29 Provinsi Kalimantan Timur 41,000 30 Kab. Berau 4,000 31 Kab. Kutai Kartanegara 4,000 32 Kab. Kutai Timur 4,000 33 Kab. Paser 4,000 34 Kota Balikpapan 8,000 35 Kota Bontang 4,000 36 Kota Samarinda 51,000 37 Kab. Mahakam Ulu 4,000 38 Kab. Morowali 641,000 39 Kota Makassar 6,708,000 40 Kota Mataram 369,196,000 41 Kab. Sumbawa Barat 125,775,000 42 Provinsi Banten 5,424,000 43 Kab. Tangerang 1,243,000 44 Kota Tangerang 2,541,000 45 Kota Tangerang Selatan 4,996,000 14,332,093,000 JUMLAH NASIONAL NO NAMA DAERAH CHT - 821 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 1 Kota Subulussalam - - - 243,229,000 2 Provinsi Sumatera Utara - - - 190,248,000 3 Kab. Simalungun - - - 11,890,000 4 Kota Medan - - - 11,890,000 5 Kota Tebing Tinggi - - - 11,890,000 6 Kab. Serdang Bedagai - - - 11,890,000 7 Kab. Batu Bara - - - 11,890,000 8 Provinsi Sumatera Selatan - - - 49,366,585,000 9 Kab. Lahat - - - 10,783,378,000 10 Kab. Musi Banyuasin - - - 273,670,010,000 11 Kab. Ogan Komering Ilir - - - 3,800,858,000 12 Kab. Ogan Komering Ulu - - - 2,639,043,000 13 Kota Palembang - - - 12,814,438,000 14 Kota Pagar Alam - - - 12,316,706,000 15 Kota Lubuk Linggau - - - 3,315,514,000 16 Kab. Banyuasin - - - 2,032,856,000 17 Kab. Ogan Komering Ulu Timur - - - 1,276,882,000 18 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - - - 1,466,188,000 19 Kab. Empat Lawang - - - 12,407,344,000 20 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - - - 16,590,296,000 21 Kab. Musi Rawas Utara - - - 16,342,473,000 22 Provinsi Jawa Barat - - - 5,948,363,000 23 Kab. Bandung - - - 438,528,000 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% - 822 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Kota Subulussalam 2 Provinsi Sumatera Utara 3 Kab. Simalungun 4 Kota Medan 5 Kota Tebing Tinggi 6 Kab. Serdang Bedagai 7 Kab. Batu Bara 8 Provinsi Sumatera Selatan 9 Kab. Lahat 10 Kab. Musi Banyuasin 11 Kab. Ogan Komering Ilir 12 Kab. Ogan Komering Ulu 13 Kota Palembang 14 Kota Pagar Alam 15 Kota Lubuk Linggau 16 Kab. Banyuasin 17 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 18 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 19 Kab. Empat Lawang 20 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 21 Kab. Musi Rawas Utara 22 Provinsi Jawa Barat 23 Kab. Bandung NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8=6+7 9=5+8 - 243,229,000 243,229,000 3,172,000 193,420,000 193,420,000 198,000 12,088,000 12,088,000 198,000 12,088,000 12,088,000 198,000 12,088,000 12,088,000 198,000 12,088,000 12,088,000 198,000 12,088,000 12,088,000 - 49,366,585,000 49,366,585,000 - 10,783,378,000 10,783,378,000 - 273,670,010,000 273,670,010,000 - 3,800,858,000 3,800,858,000 - 2,639,043,000 2,639,043,000 - 12,814,438,000 12,814,438,000 - 12,316,706,000 12,316,706,000 - 3,315,514,000 3,315,514,000 - 2,032,856,000 2,032,856,000 - 1,276,882,000 1,276,882,000 - 1,466,188,000 1,466,188,000 - 12,407,344,000 12,407,344,000 276,713,000 16,867,009,000 16,867,009,000 272,580,000 16,615,053,000 16,615,053,000 101,517,000 6,049,880,000 6,049,880,000 7,236,000 445,764,000 445,764,000 JUMLAH 0.50% Sub Jumlah - 823 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 24 Kab. Bogor - - - 438,528,000 25 Kota Bandung - - - 438,528,000 26 Kota Bekasi - - - 927,879,000 27 Kota Bogor - - - 438,528,000 28 Kota Cirebon - - - 43,160,000 29 Kota Depok - - - 438,528,000 30 Kab. Pangandaran - - - 438,528,000 31 Kota Magelang - - - 69,053,000 32 Kota Salatiga - - - 69,053,000 33 Kota Semarang - - - 69,053,000 34 Kab. Bojonegoro - - - 10,083,685,000 35 Provinsi Kalimantan Tengah 135,909,000 4,530,000 140,439,000 1,307,383,000 36 Kab. Barito Utara 271,819,000 9,061,000 280,880,000 2,614,766,000 37 Kab. Kapuas 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 38 Kab. Katingan 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 39 Kab. Seruyan 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 40 Kab. Lamandau 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 41 Kab. Gunung Mas 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 42 Kab. Pulang Pisau 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 43 Kab. Murung Raya 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 44 Kab. Barito Timur 20,908,000 695,000 21,603,000 201,135,000 45 Kota Makassar 56,000 2,000 58,000 286,917,000 46 Kab. Maluku Barat Daya 700,585,000 23,353,000 723,938,000 - - 824 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 24 Kab. Bogor 25 Kota Bandung 26 Kota Bekasi 27 Kota Bogor 28 Kota Cirebon 29 Kota Depok 30 Kab. Pangandaran 31 Kota Magelang 32 Kota Salatiga 33 Kota Semarang 34 Kab. Bojonegoro 35 Provinsi Kalimantan Tengah 36 Kab. Barito Utara 37 Kab. Kapuas 38 Kab. Katingan 39 Kab. Seruyan 40 Kab. Lamandau 41 Kab. Gunung Mas 42 Kab. Pulang Pisau 43 Kab. Murung Raya 44 Kab. Barito Timur 45 Kota Makassar 46 Kab. Maluku Barat Daya (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 0.50% Sub Jumlah 7,236,000 445,764,000 445,764,000 7,236,000 445,764,000 445,764,000 15,397,000 943,276,000 943,276,000 7,236,000 445,764,000 445,764,000 - 43,160,000 43,160,000 7,236,000 445,764,000 445,764,000 7,236,000 445,764,000 445,764,000 1,151,000 70,204,000 70,204,000 1,151,000 70,204,000 70,204,000 1,151,000 70,204,000 70,204,000 168,758,000 10,252,443,000 10,252,443,000 21,794,000 1,329,177,000 1,469,616,000 43,590,000 2,658,356,000 2,939,236,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 3,352,000 204,487,000 226,090,000 4,784,000 291,701,000 291,759,000 - - 723,938,000 - 825 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 47 Kab. Teluk Bintuni 2,652,230,000 - 2,652,230,000 - 48 Kab. Bulungan - - - 128,006,000 49 Kab. Tana Tidung - - - 62,029,000 3,927,863,000 42,506,000 3,970,369,000 445,165,093,000 JUMLAH NASIONAL - 826 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 47 Kab. Teluk Bintuni 48 Kab. Bulungan 49 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8=6+7 9=5+8 JUMLAH 0.50% Sub Jumlah - - 2,652,230,000 2,137,000 130,143,000 130,143,000 847,000 62,876,000 62,876,000 985,964,000 446,151,057,000 450,121,426,000 - 827 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Sumatera Utara 3,661,275,000 10,441,178,000 14,102,453,000 2 Kab. Simalungun - 107,009,000 107,009,000 3 Kota Medan - 4,073,886,000 4,073,886,000 4 Kota Tebing Tinggi - 146,552,000 146,552,000 5 Kab. Serdang Bedagai - 561,212,000 561,212,000 6 Kab. Batu Bara - 359,548,000 359,548,000 7 Provinsi Jambi 1,438,641,000 - 1,438,641,000 8 Kab. Sarolangun 1,868,889,000 1,092,494,000 2,961,383,000 9 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2,700,738,000 - 2,700,738,000 10 Provinsi Lampung 60,437,000 - 60,437,000 11 Kab. Tanggamus 837,146,000 496,353,000 1,333,499,000 12 Kota Bandar Lampung - 4,429,000 4,429,000 13 Kota Metro - 200,618,000 200,618,000 14 Provinsi Jawa Barat 541,594,000 4,617,932,000 5,159,526,000 15 Kab. Bandung - 628,161,000 628,161,000 16 Kab. Bogor 516,771,000 19,000,238,000 19,517,009,000 17 Kab. Karawang - 628,161,000 628,161,000 18 Kota Bandung - 50,905,000 50,905,000 19 Kota Bekasi - 341,864,000 341,864,000 20 Kota Bogor - 628,161,000 628,161,000 21 Kota Depok - 628,161,000 628,161,000 22 Kab. Pangandaran - 628,161,000 628,161,000 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 828 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kota Magelang - 1,795,000 1,795,000 24 Kota Salatiga - 1,795,000 1,795,000 25 Kota Semarang - 1,795,000 1,795,000 26 Provinsi Jawa Timur - 24,523,573,000 24,523,573,000 27 Kab. Blitar - 651,167,000 651,167,000 28 Kab. Bojonegoro - 1,889,710,000 1,889,710,000 29 Kab. Gresik - 1,889,710,000 1,889,710,000 30 Kab. Jember - 2,262,257,000 2,262,257,000 31 Kab. Jombang - 827,335,000 827,335,000 32 Kab. Kediri - 1,889,710,000 1,889,710,000 33 Kab. Lamongan - 1,889,710,000 1,889,710,000 34 Kab. Lumajang - 2,219,130,000 2,219,130,000 35 Kab. Madiun - 502,622,000 502,622,000 36 Kab. Magetan - 657,893,000 657,893,000 37 Kab. Malang 1,207,000 1,889,710,000 1,890,917,000 38 Kab. Mojokerto - 650,493,000 650,493,000 39 Kab. Pamekasan - 1,470,725,000 1,470,725,000 40 Kab. Pasuruan - 1,889,710,000 1,889,710,000 41 Kab. Ponorogo - 226,281,000 226,281,000 42 Kab. Probolinggo - 128,547,000 128,547,000 43 Kab. Sampang - 135,038,000 135,038,000 44 Kab. Situbondo - 876,228,000 876,228,000 - 829 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kota Blitar - 1,889,710,000 1,889,710,000 46 Kota Madiun - 1,889,710,000 1,889,710,000 47 Kota Malang - 1,889,710,000 1,889,710,000 48 Kota Mojokerto - 1,889,710,000 1,889,710,000 49 Kota Pasuruan - 1,782,274,000 1,782,274,000 50 Kota Probolinggo - 788,824,000 788,824,000 51 Kota Surabaya - 1,889,710,000 1,889,710,000 52 Kota Batu - 1,889,710,000 1,889,710,000 53 Kab. Landak 229,380,000 - 229,380,000 54 Kab. Sanggau 11,709,818,000 - 11,709,818,000 55 Kota Pontianak 131,021,000 - 131,021,000 56 Provinsi Kalimantan Tengah 13,818,868,000 - 13,818,868,000 57 Kab. Barito Utara 8,328,654,000 - 8,328,654,000 58 Kab. Kapuas 9,941,486,000 - 9,941,486,000 59 Kab. Katingan 884,318,000 - 884,318,000 60 Kab. Seruyan 456,440,000 - 456,440,000 61 Kab. Lamandau 1,062,037,000 - 1,062,037,000 62 Kab. Gunung Mas 41,644,000 - 41,644,000 63 Kab. Murung Raya 21,158,411,000 - 21,158,411,000 64 Kab. Barito Timur 2,325,754,000 - 2,325,754,000 65 Kab. Kotabaru 567,284,000 - 567,284,000 66 Kab. Tapin 848,632,000 - 848,632,000 - 830 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Kab. Balangan 1,815,420,000 - 1,815,420,000 68 Kab. Tanah Bumbu 2,662,509,000 - 2,662,509,000 69 Provinsi Kalimantan Timur 18,784,195,000 - 18,784,195,000 70 Kab. Berau 299,692,000 - 299,692,000 71 Kab. Kutai Kartanegara 23,031,610,000 - 23,031,610,000 72 Kab. Kutai Barat 7,419,210,000 - 7,419,210,000 73 Kab. Kutai Timur 24,412,373,000 - 24,412,373,000 74 Kab. Paser 5,737,962,000 - 5,737,962,000 75 Kota Samarinda 2,416,531,000 - 2,416,531,000 76 Kab. Mahakam Ulu 4,436,609,000 - 4,436,609,000 77 Kab. Kepulauan Sangihe 231,934,000 - 231,934,000 78 Kab. Minahasa Selatan 142,778,000 585,368,000 728,146,000 79 Kota Tomohon - 3,518,572,000 3,518,572,000 80 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 64,152,000 64,152,000 81 Kab. Minahasa Tenggara 6,601,000 - 6,601,000 82 Kab. Kolaka 2,569,577,000 - 2,569,577,000 83 Kab. Konawe Selatan 161,850,000 - 161,850,000 84 Kab. Buton Utara 29,857,000 - 29,857,000 85 Kab. Konawe Kepulauan 559,308,000 - 559,308,000 86 Kab. Buton Tengah 409,983,000 - 409,983,000 87 Kab. Lombok Timur 106,273,000 - 106,273,000 88 Kab. Sumbawa Barat 5,941,121,000 - 5,941,121,000 - 831 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kab. Maluku Barat Daya 1,326,615,000 - 1,326,615,000 90 Kota Jayapura - 4,693,017,000 4,693,017,000 91 Kab. Nduga - 1,638,437,000 1,638,437,000 92 Provinsi Maluku Utara 1,966,225,000 - 1,966,225,000 93 Kab. Halmahera Tengah 1,385,925,000 - 1,385,925,000 94 Kab. Halmahera Timur 659,001,000 - 659,001,000 95 Kab. Halmahera Selatan 717,277,000 - 717,277,000 96 Kab. Kepulauan Sula 10,130,749,000 - 10,130,749,000 97 Kab. Pulau Morotai 533,180,000 - 533,180,000 98 Kab. Pulau Taliabu 12,940,854,000 - 12,940,854,000 99 Provinsi Banten 304,203,000 5,232,397,000 5,536,600,000 100 Kab. Tangerang - 1,510,177,000 1,510,177,000 101 Kota Cilegon - 1,291,963,000 1,291,963,000 102 Kota Tangerang - 1,494,970,000 1,494,970,000 103 Kota Serang - 683,787,000 683,787,000 104 Kota Tangerang Selatan - 1,494,970,000 1,494,970,000 105 Kota Pangkal Pinang - 2,713,975,000 2,713,975,000 106 Kab. Karimun 2,769,191,000 6,459,008,000 9,228,199,000 107 Kota Batam - 94,452,000 94,452,000 108 Provinsi Papua Barat 597,244,000 - 597,244,000 109 Kab. Raja Ampat 1,384,278,000 - 1,384,278,000 110 Kab. Bulungan 5,497,929,000 - 5,497,929,000 - 832 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Malinau 1,296,930,000 - 1,296,930,000 112 Kab. Tana Tidung 1,539,083,000 - 1,539,083,000 227,354,522,000 136,494,560,000 363,849,082,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kota Medan 16,328,000 - - 16,328,000 2 Kab. Bandung - 3,324,000 - 3,324,000 3 Kab. Bogor - 2,163,000 - 2,163,000 4 Kab. Karawang - 2,163,000 - 2,163,000 5 Kota Bogor - 2,163,000 - 2,163,000 6 Kota Depok - 2,163,000 - 2,163,000 7 Kab. Pangandaran - 2,163,000 - 2,163,000 8 Kota Magelang - 23,881,000 19,257,000 43,138,000 9 Kota Salatiga - 24,357,000 7,974,000 32,331,000 10 Kota Semarang - 23,881,000 19,257,000 43,138,000 11 Kab. Bojonegoro - 1,883,000 - 1,883,000 12 Kab. Gresik - 1,883,000 - 1,883,000 13 Kab. Jember - 1,883,000 - 1,883,000 14 Kab. Kediri - 1,883,000 - 1,883,000 15 Kab. Lamongan - 1,883,000 - 1,883,000 16 Kab. Lumajang - 1,883,000 - 1,883,000 17 Kota Blitar - 1,883,000 - 1,883,000 18 Kota Madiun - 1,883,000 - 1,883,000 19 Kota Malang - 1,883,000 - 1,883,000 20 Kota Mojokerto - 1,883,000 - 1,883,000 21 Kota Surabaya - 1,883,000 - 1,883,000 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 834 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 22 Kab. Halmahera Tengah - 5,001,000 - 5,001,000 23 Kab. Halmahera Timur - 5,001,000 - 5,001,000 24 Kab. Halmahera Selatan - 18,870,000 - 18,870,000 25 Kab. Kepulauan Sula - 5,001,000 - 5,001,000 26 Kab. Pulau Morotai - 5,001,000 - 5,001,000 27 Kab. Pulau Taliabu - 5,001,000 - 5,001,000 28 Provinsi Banten - 48,069,000 - 48,069,000 29 Kab. Tangerang - 13,734,000 - 13,734,000 30 Kota Tangerang - 13,734,000 - 13,734,000 31 Kota Tangerang Selatan - 13,734,000 - 13,734,000 16,328,000 240,117,000 46,488,000 302,933,000 JUMLAH NASIONAL - 835 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Kota Subulussalam 295,260,000 2 Kota Medan 295,260,000 3 Kota Bukit Tinggi 34,288,000 4 Kab. Pelalawan 295,260,000 5 Kota Pekanbaru 295,260,000 6 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 295,260,000 7 Kab. Musi Rawas Utara 295,260,000 8 Provinsi DKI Jakarta 295,242,000 9 Kab. Bandung 295,260,000 10 Kab. Bogor 295,260,000 11 Kab. Karawang 2,703,000 12 Kota Bogor 295,260,000 13 Kota Depok 295,260,000 14 Kab. Pangandaran 295,260,000 15 Kota Magelang 193,896,000 16 Kota Semarang 295,260,000 17 Kab. Bojonegoro 295,260,000 18 Kab. Gresik 295,260,000 19 Kab. Jember 105,503,000 20 Kab. Kediri 266,785,000 21 Kab. Lamongan 295,260,000 22 Kab. Malang 295,260,000 23 Kab. Pasuruan 295,260,000 24 Kota Blitar 295,260,000 25 Kota Malang 295,260,000 26 Kota Mojokerto 295,260,000 27 Kota Surabaya 295,260,000 28 Kota Batu 18,523,000 29 Kota Pontianak 295,260,000 30 Kab. Barito Utara 295,260,000 31 Kab. Kapuas 295,260,000 32 Kab. Seruyan 295,260,000 33 Kab. Pulang Pisau 295,260,000 34 Kab. Murung Raya 295,260,000 35 Kab. Kotabaru 295,260,000 36 Kab. Tapin 295,260,000 37 Kota Banjarmasin 295,260,000 38 Kab. Balangan 295,260,000 39 Kab. Tanah Bumbu 295,260,000 40 Kab. Berau 295,260,000 41 Kab. Kutai Kartanegara 295,260,000 42 Kab. Kutai Timur 295,260,000 43 Kab. Paser 295,260,000 44 Kota Balikpapan 295,260,000 45 Kota Bontang 295,260,000 NO NAMA DAERAH PERIKANAN - 836 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 46 Kota Samarinda 295,260,000 47 Kab. Mahakam Ulu 295,260,000 48 Kab. Morowali 295,260,000 49 Kota Makassar 295,260,000 50 Kab. Kolaka 295,260,000 51 Kab. Wakatobi 25,715,000 52 Kab. Konawe Utara 295,260,000 53 Kab. Buton Utara 295,260,000 54 Kab. Konawe Kepulauan 295,260,000 55 Kab. Buton Tengah 295,260,000 56 Kab. Lombok Timur 19,575,000 57 Kota Mataram 295,260,000 58 Kab. Sumbawa Barat 295,260,000 59 Kab. Halmahera Tengah 295,260,000 60 Kab. Halmahera Timur 295,260,000 61 Kab. Halmahera Selatan 295,260,000 62 Kab. Kepulauan Sula 295,260,000 63 Kab. Pulau Morotai 295,260,000 64 Kab. Pulau Taliabu 295,260,000 65 Kab. Tangerang 295,260,000 66 Kota Tangerang 295,260,000 67 Kota Tangerang Selatan 295,260,000 68 Kab. Raja Ampat 295,260,000 69 Kab. Teluk Bintuni 295,260,000 70 Kab. Teluk Wondama 295,260,000 71 Kab. Kaimana 295,260,000 72 Kab. Maybrat 295,260,000 73 Kab. Tambrauw 295,260,000 74 Kab. Pegunungan Arfak 295,260,000 75 Kab. Bulungan 295,260,000 76 Kab. Malinau 295,260,000 77 Kab. Tana Tidung 295,260,000 21,039,910,000 JUMLAH NASIONAL - 837 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kota Subulussalam - 33,704,000 - 33,704,000 2 Kota Medan - 21,044,000 - 21,044,000 3 Kota Bukit Tinggi - 11,023,000 - 11,023,000 4 Kab. Pelalawan - 4,703,894,000 - 4,703,894,000 5 Kota Pekanbaru - 1,224,187,000 - 1,224,187,000 6 Provinsi Jambi - 1,983,934,000 - 1,983,934,000 7 Kab. Tanjung Jabung Barat - 688,841,000 - 688,841,000 8 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 130,906,000 - 130,906,000 9 Kab. Musi Rawas Utara - 169,778,000 - 169,778,000 10 Kab. Bandung - 61,602,000 - 61,602,000 11 Kab. Bogor - 69,546,000 - 69,546,000 12 Kota Bogor - 26,147,000 - 26,147,000 13 Kota Depok - 26,147,000 - 26,147,000 14 Kab. Pangandaran - 161,975,000 - 161,975,000 15 Kota Magelang - 47,545,000 - 47,545,000 16 Kab. Bojonegoro - 688,001,000 - 688,001,000 17 Kab. Gresik - 90,967,000 - 90,967,000 18 Kab. Jember - 795,369,000 - 795,369,000 19 Kab. Kediri - 89,044,000 - 89,044,000 20 Kab. Lumajang - 233,074,000 - 233,074,000 21 Kab. Malang - 115,070,000 - 115,070,000 22 Kab. Pasuruan - 53,012,000 - 53,012,000 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH - 838 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 23 Kota Blitar - 63,927,000 - 63,927,000 24 Kota Madiun - 39,439,000 - 39,439,000 25 Kota Malang - 63,927,000 - 63,927,000 26 Kota Mojokerto - 63,927,000 - 63,927,000 27 Kota Surabaya - 63,927,000 - 63,927,000 28 Kota Batu - 62,446,000 - 62,446,000 29 Provinsi Kalimantan Tengah 2,527,012,000 1,674,075,000 9,001,690,000 13,202,777,000 30 Kab. Barito Utara 170,477,000 3,140,782,000 - 3,311,259,000 31 Kab. Kapuas 194,551,000 - - 194,551,000 32 Kab. Katingan 2,350,292,000 - - 2,350,292,000 33 Kab. Seruyan - 2,288,305,000 - 2,288,305,000 34 Kab. Lamandau - 1,534,004,000 - 1,534,004,000 35 Kab. Pulang Pisau - 1,090,424,000 - 1,090,424,000 36 Kab. Murung Raya - 439,315,000 - 439,315,000 37 Kab. Tanah Bumbu - 176,214,000 - 176,214,000 38 Provinsi Kalimantan Timur 6,380,883,000 9,720,890,000 66,073,376,000 82,175,149,000 39 Kab. Berau - 8,511,223,000 - 8,511,223,000 40 Kab. Kutai Kartanegara - 4,309,407,000 - 4,309,407,000 41 Kab. Kutai Barat 11,758,024,000 - - 11,758,024,000 42 Kab. Kutai Timur 7,882,829,000 4,204,699,000 - 12,087,528,000 43 Kab. Paser 246,216,000 2,630,329,000 - 2,876,545,000 44 Kota Balikpapan - 2,307,240,000 - 2,307,240,000 - 839 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 45 Kota Bontang - 2,190,352,000 - 2,190,352,000 46 Kota Samarinda - 2,159,971,000 - 2,159,971,000 47 Kab. Mahakam Ulu 1,415,078,000 5,970,748,000 - 7,385,826,000 48 Kab. Morowali - 191,191,000 - 191,191,000 49 Kab. Kolaka Timur - 35,863,000 - 35,863,000 50 Kota Mataram - 2,404,000 - 2,404,000 51 Kab. Sumbawa Barat - 84,398,000 - 84,398,000 52 Provinsi Banten - 268,948,000 - 268,948,000 53 Kab. Tangerang - 76,842,000 - 76,842,000 54 Kota Tangerang - 76,842,000 - 76,842,000 55 Kota Tangerang Selatan - 76,842,000 - 76,842,000 56 Provinsi Papua Barat - 7,079,829,000 13,520,193,000 20,600,022,000 57 Kab. Fak Fak 29,036,000 2,022,319,000 - 2,051,355,000 58 Kab. Raja Ampat - 1,158,373,000 - 1,158,373,000 59 Kab. Teluk Bintuni - 327,290,000 - 327,290,000 60 Kab. Teluk Wondama 339,413,000 5,426,674,000 - 5,766,087,000 61 Kab. Kaimana 372,798,000 6,534,861,000 - 6,907,659,000 62 Kab. Maybrat - 532,499,000 - 532,499,000 63 Kab. Tambrauw 169,000 1,147,140,000 - 1,147,309,000 64 Kab. Pegunungan Arfak - 1,179,971,000 - 1,179,971,000 65 Kab. Bulungan - 4,024,090,000 - 4,024,090,000 66 Kab. Malinau - 2,950,063,000 - 2,950,063,000 - 840 - RINCIAN PENYELESAIAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IIUPH PSDH DR JUMLAH 67 Kab. Tana Tidung - 3,425,519,000 - 3,425,519,000 33,666,778,000 100,752,339,000 88,595,259,000 223,014,376,000 JUMLAH NASIONAL RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 3,468,647,249 - 3,468,647,249 2 Kab. Aceh Besar 852,905,932 - 852,905,932 3 Kab. Aceh Selatan 144,759,322 - 144,759,322 4 Kab. Aceh Tengah 1,113,931,595 - 1,113,931,595 5 Kab. Aceh Tenggara 450,130,345 - 450,130,345 6 Kab. Aceh Timur 978,799,864 - 978,799,864 7 Kab. Bireuen 917,256,456 - 917,256,456 8 Kab. Pidie 611,789,152 - 611,789,152 9 Kab. Simeulue 110,916,306 - 110,916,306 10 Kota Sabang 193,613,493 - 193,613,493 11 Kota Lhokseumawe 1,580,284,913 - 1,580,284,913 12 Kab. Gayo Lues 670 - 670 13 Kab. Aceh Jaya 167,818,938 - 167,818,938 14 Kab. Aceh Tamiang 480,555,027 - 480,555,027 15 Kab. Bener Meriah 183,168,499 - 183,168,499 16 Kab. Pidie Jaya 471 - 471 17 Kota Subulussalam 993 - 993 18 Kab. Tapanuli Utara 756,539,359 - 756,539,359 19 Kota Pematang Siantar 707,305,107 - 707,305,107 20 Kota Padangsidimpuan 462,047,918 - 462,047,918 21 Kota Gunungsitoli 259,141,987 - 259,141,987 22 Provinsi Sumatera Barat - 201,277,419 201,277,419 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH - 842 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 23 Kab. Lima Puluh Kota 480,336,625 63,171,048 543,507,673 24 Kab. Agam 369,509,773 - 369,509,773 25 Kab. Kepulauan Mentawai 2,623,595 10,590,308 13,213,903 26 Kab. Solok 282,963,200 - 282,963,200 27 Kab. Tanah Datar 345,301,488 - 345,301,488 28 Kota Padang - 606 606 29 Kota Pariaman 868,709,518 18,933,742 887,643,260 30 Kab. Dharmasraya 98,800,582 - 98,800,582 31 Provinsi Riau 574 - 574 32 Kab. Bengkalis 8,680,414,714 - 8,680,414,714 33 Kab. Indragiri Hilir 1,259,262,063 - 1,259,262,063 34 Kab. Indragiri Hulu 600 - 600 35 Kab. Kampar 752,435,184 - 752,435,184 36 Kab. Kuantan Singingi 813,507,078 - 813,507,078 37 Kab. Rokan Hilir 2,626,761,246 - 2,626,761,246 38 Kab. Rokan Hulu 225,052,880 - 225,052,880 39 Kab. Siak 196 - 196 40 Kota Dumai 774 - 774 41 Kab. Kepulauan Meranti 671 - 671 42 Kab. Merangin 522 - 522 43 Kota Sungai Penuh 639 - 639 44 Kab. Ogan Komering Ulu 8 - 8 - 843 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 45 Kota Lubuk Linggau 842 - 842 46 Kab. Ogan Ilir - 149 149 47 Kab. Bengkulu Selatan 72,191,141 - 72,191,141 48 Kab. Rejang Lebong 33,904,161 - 33,904,161 49 Kab. Seluma 107,553,735 - 107,553,735 50 Kab. Lebong 119,908,152 - 119,908,152 51 Kab. Lampung Barat 93,879,292 - 93,879,292 52 Kab. Lampung Utara 441,434,458 - 441,434,458 53 Kab. Lampung Timur 411,505,826 - 411,505,826 54 Kab. Tanggamus 623 - 623 55 Kab. Tulang Bawang 256 - 256 56 Kab. Pesawaran 387,503,770 - 387,503,770 57 Kab. Tulang Bawang Barat 184,485,430 - 184,485,430 58 Kab. Bekasi - 672 672 59 Kab. Indramayu 314 - 314 60 Kab. Blora 1,741,746,038 - 1,741,746,038 61 Kab. Boyolali 168,610,149 - 168,610,149 62 Kab. Cilacap 5,737,511,261 - 5,737,511,261 63 Kab. Kebumen 514,320,169 - 514,320,169 64 Kab. Klaten 360,238,278 - 360,238,278 65 Kab. Kudus 3,883,415,482 3,812,387,881 7,695,803,363 66 Kab. Magelang 306,541,754 - 306,541,754 - 844 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 67 Kab. Pati 94 - 94 68 Kab. Rembang 73,165,381 4,399,180,750 4,472,346,131 69 Kab. Sragen 7,161,268 - 7,161,268 70 Kab. Wonogiri 326,665,502 - 326,665,502 71 Kab. Wonosobo 184,469,931 - 184,469,931 72 Kota Surakarta - 420,738,813 420,738,813 73 Provinsi DI Yogyakarta - 373,734,213 373,734,213 74 Kab. Gunungkidul - 16,364,587 16,364,587 75 Kab. Sleman - 932 932 76 Kota Yogyakarta - 1,901,224,377 1,901,224,377 77 Provinsi Jawa Timur - 285 285 78 Kab. Blitar 190 - 190 79 Kab. Gresik 501 - 501 80 Kab. Jember 12 - 12 81 Kab. Magetan 109 - 109 82 Kab. Pasuruan - 760 760 83 Kab. Sampang - 576 576 84 Kab. Tuban 191 - 191 85 Kota Kediri - 22,042,743,424 22,042,743,424 86 Kota Pasuruan 895 - 895 87 Kota Batu - 919 919 88 Kab. Sambas 114,356,128 - 114,356,128 - 845 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 89 Kab. Hulu Sungai Selatan - 20,943,429 20,943,429 90 Kab. Tanah Bumbu - 28 28 91 Kota Bontang 499 - 499 92 Provinsi Sulawesi Utara 740 - 740 93 Kab. Bolaang Mongondow 368,330,651 - 368,330,651 94 Kab. Minahasa 101 - 101 95 Kab. Kepulauan Sangihe 94 - 94 96 Kota Manado 282,848,168 376,271,687 659,119,855 97 Kab. Minahasa Selatan 720 - 720 98 Kota Tomohon 600 - 600 99 Kab. Minahasa Utara 558,190,971 - 558,190,971 100 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 271 - 271 101 Kota Kotamobagu 863 - 863 102 Kab. Bolaang Mongondow Utara 720 - 720 103 Kab. Minahasa Tenggara 562 - 562 104 Kab. Bolaang Mongondow Timur 19,271,672 - 19,271,672 105 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 63,220,508 - 63,220,508 106 Kab. Bulukumba 187,610,670 - 187,610,670 107 Kab. Jeneponto 309,086,038 - 309,086,038 108 Kab. Maros 1,380,587,056 - 1,380,587,056 109 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1,917,235,275 - 1,917,235,275 110 Kab. Pinrang 10,663,999 - 10,663,999 - 846 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 111 Kab. Kolaka Timur - 881 881 112 Kab. Buleleng 1,067,406,649 - 1,067,406,649 113 Kab. Jembrana 121,167,242 - 121,167,242 114 Kab. Karangasem 280,463,486 - 280,463,486 115 Kab. Klungkung 139,921,780 - 139,921,780 116 Kab. Tabanan 177,990,257 - 177,990,257 117 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,458,303,168 1,710,486,660 3,168,789,828 118 Kab. Bima - 27,690,344 27,690,344 119 Kab. Dompu 120,029,632 30,127,038 150,156,670 120 Kab. Lombok Barat 326,427,583 - 326,427,583 121 Kab. Lombok Tengah 390,732,750 - 390,732,750 122 Kab. Lombok Timur 172 - 172 123 Kab. Sumbawa 194,790,897 - 194,790,897 124 Kota Mataram - 281 281 125 Kota Bima 1,019,277,260 10,172,248 1,029,449,508 126 Kab. Sumbawa Barat 708 237 945 127 Kab. Lombok Utara 385,141,391 35,456,468 420,597,859 128 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,965,122,128 - 1,965,122,128 129 Kab. Alor 270,743,624 - 270,743,624 130 Kab. Belu 194,757,503 - 194,757,503 131 Kab. Ende 531,488,410 - 531,488,410 132 Kab. Flores Timur 203,124,142 - 203,124,142 - 847 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 133 Kab. Kupang 76,167,662 - 76,167,662 134 Kab. Lembata 265,344,314 - 265,344,314 135 Kab. Manggarai 301,078,158 - 301,078,158 136 Kab. Sumba Barat 109,528,540 - 109,528,540 137 Kab. Sumba Timur 25,089,147 - 25,089,147 138 Kab. Timor Tengah Selatan 486,571,206 - 486,571,206 139 Kab. Timor Tengah Utara 21,832,648 - 21,832,648 140 Kota Kupang 238 - 238 141 Kab. Rote Ndao 64,215,306 - 64,215,306 142 Kab. Nagekeo 146,385,506 - 146,385,506 143 Kab. Sumba Barat Daya 203,741,172 - 203,741,172 144 Kab. Sumba Tengah 113,459,583 - 113,459,583 145 Kab. Manggarai Timur 102,376,883 - 102,376,883 146 Kab. Sabu Raijua 47,211,632 - 47,211,632 147 Kab. Malaka 72,057,820 - 72,057,820 148 Provinsi Maluku 2,192,674,504 - 2,192,674,504 149 Kab. Kepulauan Tanimbar 571,796,129 - 571,796,129 150 Kab. Maluku Tengah 663,274,470 - 663,274,470 151 Kab. Maluku Tenggara 293,321,128 - 293,321,128 152 Kab. Buru 334,443,198 - 334,443,198 153 Kota Ambon 612,963,327 - 612,963,327 154 Kab. Seram Bagian Barat 23,665,273 - 23,665,273 - 848 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 155 Kab. Seram Bagian Timur 225,939,095 - 225,939,095 156 Kab. Kepulauan Aru 84,223,946 - 84,223,946 157 Kab. Buru Selatan 68,667,273 - 68,667,273 158 Kab. Jayapura 62,168,119 17,565,154 79,733,273 159 Kab. Jayawijaya 701,657,858 - 701,657,858 160 Kab. Paniai 410,743,265 - 410,743,265 161 Kab. Deiyai - 6,101,599 6,101,599 162 Provinsi Maluku Utara - 247 247 163 Kab. Halmahera Tengah - 933 933 164 Kota Ternate 4,762,018,936 1,511,402,568 6,273,421,504 165 Kab. Halmahera Barat - 31,428,326 31,428,326 166 Kab. Halmahera Timur - 609 609 167 Kab. Halmahera Utara 1,415,460,455 - 1,415,460,455 168 Kab. Kepulauan Sula - 734 734 169 Kota Tidore Kepulauan - 916 916 170 Kab. Pulau Morotai - 266 266 171 Kab. Pulau Taliabu - 488 488 172 Kota Cilegon - 29 29 173 Kota Gorontalo 245,441,696 - 245,441,696 174 Kota Sorong 3,996,776,961 - 3,996,776,961 175 Kab. Teluk Bintuni - 380 380 176 Provinsi Kalimantan Utara - 490 490 - 849 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 177 Kota Tarakan - 655 655 178 Kab. Tana Tidung - 50 50 78,160,101,267 37,038,004,206 115,198,105,473 JUMLAH NASIONAL RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 1 Provinsi Aceh - - 9,935,725 5,095,304,266 - 2 Kab. Aceh Barat 69,373,552 - - 406,407,601 - 3 Kab. Aceh Besar 69,373,552 - - 584,297,055 - 4 Kab. Aceh Selatan 69,373,552 65,721,867 - 558,086,920 - 5 Kab. Aceh Singkil 69,373,552 - - 440,626,439 - 6 Kab. Aceh Tengah 69,373,552 - 390,863,881 506,003,861 - 7 Kab. Aceh Tenggara 69,373,552 - - 525,062,427 - 8 Kab. Aceh Timur 69,373,552 - - - - 9 Kab. Aceh Utara 69,373,552 - 10,585,124 8,009,060,917 - 10 Kab. Bireuen 69,373,552 - - 769,027,812 - 11 Kab. Pidie 69,373,552 - - 580,410,149 - 12 Kab. Simeulue 69,373,552 - - 416,456,826 - 13 Kota Banda Aceh 552 - - 117,361,653 - 14 Kota Sabang 69,373,552 - - 272,956,685 - 15 Kota Langsa 69,373,552 46,129,421 - 315,754,430 - 16 Kota Lhokseumawe 69,373,552 - - 3,424,781,396 - 17 Kab. Gayo Lues 552 - - 418,357,331 - 18 Kab. Aceh Barat Daya 552 - - 297,454,263 - 19 Kab. Aceh Jaya 69,373,552 332,675,013 - 470,805,412 - NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN - 851 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kota Lhokseumawe 17 Kab. Gayo Lues 18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Aceh Jaya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 - 524,481,871 5,629,721,862 - 482,206 - 91,213,407 497,621,008 - - - 91,213,407 675,510,462 - - - 91,213,407 715,022,194 2,737,755 - - 91,213,407 531,839,846 - - - 91,213,407 988,081,149 - 14,248,706 - 91,213,407 616,275,834 - - - 91,213,407 91,213,407 - - - 91,213,407 8,110,859,448 - 386,155 - 91,213,407 860,241,219 - - - 91,213,407 671,623,556 - - - 91,213,407 507,670,233 - - - 91,213,407 208,575,060 - - - 91,213,407 364,170,092 - - - 91,213,407 453,097,258 1,920,982 - - 91,213,407 3,515,994,803 - - - 91,213,407 509,570,738 - - - 91,213,407 388,667,670 - - - 91,214,531 894,694,956 13,860,335 - SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 852 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kota Lhokseumawe 17 Kab. Gayo Lues 18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Aceh Jaya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 212,397,424 - - 21,854,675 234,734,305 12,701,431 - - 2,849,681 15,551,112 18,260,617 - - 2,849,681 21,110,298 17,441,621 - - 2,849,681 23,029,057 13,769,787 - - 2,849,681 16,619,468 15,812,620 - - 2,849,681 32,911,007 16,409,429 - - 2,849,681 19,259,110 - - - 2,849,681 2,849,681 250,369,221 - - 2,849,681 253,605,057 24,034,015 - - 2,849,681 26,883,696 18,138,835 - - 2,849,681 20,988,516 13,014,486 - - 2,849,681 15,864,167 9,265,492 - - 2,849,681 12,115,173 8,530,317 - - 2,849,681 11,379,998 9,867,993 - - 2,849,681 14,638,656 107,032,986 - - 2,849,681 109,882,667 18,612,286 - - 2,849,681 21,461,967 11,204,714 - - 2,849,681 14,054,395 14,713,581 - - 2,849,681 31,423,597 SEKTOR LAINNYA JUMLAH - 853 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Aceh Utara 10 Kab. Bireuen 11 Kab. Pidie 12 Kab. Simeulue 13 Kota Banda Aceh 14 Kota Sabang 15 Kota Langsa 16 Kota Lhokseumawe 17 Kab. Gayo Lues 18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Aceh Jaya NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) 18=3+10+17 5,864,456,167 582,545,672 765,994,312 807,424,803 617,832,866 1,090,365,708 704,908,496 163,436,640 8,433,838,057 956,498,467 761,985,624 592,907,952 220,690,785 444,923,642 537,109,466 3,695,251,022 531,033,257 402,722,617 995,492,105 JUMLAH - 854 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 20 Kab. Nagan Raya 69,373,552 - - 464,044,703 - 21 Kab. Aceh Tamiang 69,373,552 395,570,812 - 7,847,590,393 - 22 Kab. Bener Meriah 69,373,552 - 225,757,695 378,470,759 - 23 Kab. Pidie Jaya 552 3,682,121 - 171,690,933 - 24 Kota Subulussalam 552 952 - 123 - 25 Provinsi Sumatera Utara - 361 - 312 - 26 Kab. Asahan 69,373,552 3,956,655,409 3,498,225 862,462,168 - 27 Kab. Dairi 69,373,552 31,924,239 6,661,805 498,774,670 - 28 Kab. Deli Serdang 552 285,862,950 - 313 - 29 Kab. Karo 69,373,552 - - 499,897,157 - 30 Kab. Labuhanbatu 552 383,809,090 - 536 - 31 Kab. Langkat 69,373,552 397,025,398 - 34,915,391,897 - 32 Kab. Mandailing Natal 69,373,552 - 151,190,621 838,238,733 - 33 Kab. Nias 552 - - 130,925,821 - 34 Kab. Simalungun 552 59 - 136 - 35 Kab. Tapanuli Selatan 69,373,552 49,354,877 68,620,438 612,320,449 - 36 Kab. Tapanuli Tengah 69,373,552 - - 579,966,114 13,718,237 37 Kab. Tapanuli Utara 69,373,552 - 115,703,246 556,902,567 - 38 Kab. Toba 69,373,552 - 58,553,752 419,482,999 - - 855 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Nagan Raya 21 Kab. Aceh Tamiang 22 Kab. Bener Meriah 23 Kab. Pidie Jaya 24 Kota Subulussalam 25 Provinsi Sumatera Utara 26 Kab. Asahan 27 Kab. Dairi 28 Kab. Deli Serdang 29 Kab. Karo 30 Kab. Labuhanbatu 31 Kab. Langkat 32 Kab. Mandailing Natal 33 Kab. Nias 34 Kab. Simalungun 35 Kab. Tapanuli Selatan 36 Kab. Tapanuli Tengah 37 Kab. Tapanuli Utara 38 Kab. Toba (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 555,258,110 - - 1,861,622 91,213,407 8,336,236,234 16,477,200 - - 91,213,407 695,441,861 - 8,229,736 - 91,213,407 266,586,461 153,655 - 392 407 1,874 406 - 106 543 1,322 817 - - 118,169,845 4,940,785,647 208,785,738 161,127 1,438,032,821 91,213,407 2,066,606,942 1,684,562 307,310 - 91,213,407 377,076,670 204,818,746 - - 91,213,407 591,110,564 - - - 93,315,850 477,125,476 70,383,155 - - 91,213,407 35,403,630,702 20,928,859 - 157,332,512 91,213,407 1,237,975,273 - 6,981,521 - 91,213,407 222,139,228 - - - 407 602 455 - 11,505,838,300 91,213,407 12,327,347,471 2,600,299 3,168,312 36,963,107 92,537,126 723,184,584 - - 19,720,071 91,213,407 783,539,291 - 5,341,498 - 91,213,407 569,250,158 - 2,702,414 - 856 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Nagan Raya 21 Kab. Aceh Tamiang 22 Kab. Bener Meriah 23 Kab. Pidie Jaya 24 Kota Subulussalam 25 Provinsi Sumatera Utara 26 Kab. Asahan 27 Kab. Dairi 28 Kab. Deli Serdang 29 Kab. Karo 30 Kab. Labuhanbatu 31 Kab. Langkat 32 Kab. Mandailing Natal 33 Kab. Nias 34 Kab. Simalungun 35 Kab. Tapanuli Selatan 36 Kab. Tapanuli Tengah 37 Kab. Tapanuli Utara 38 Kab. Toba (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 14,502,696 - - 2,849,681 17,352,377 245,354,204 - 58,216 2,849,681 264,739,301 11,828,334 - - 2,849,681 22,907,751 11,073,747 - - 2,849,681 14,077,083 354 - 972 681 2,413 494 - 561 852 2,724 34,143,078 - - 4,676,811 247,766,754 19,744,505 - 56,908,584 3,610,420 82,255,381 106,016,222 - - 3,610,420 314,445,388 19,789,204 - - 3,610,420 23,399,624 27,810,056 - - 3,693,574 101,886,785 1,382,299,146 - - 3,610,420 1,406,838,425 33,183,696 - 6,222,991 3,610,420 49,998,628 11,047,693 - - 3,610,420 14,658,113 958 - - 420 1,833 24,240,187 - 454,899,157 3,610,420 488,518,375 22,958,523 542,093 1,461,506 3,663,234 28,625,356 22,045,792 - 779,016 3,610,420 31,776,726 16,606,064 - - 3,610,420 22,918,898 - 857 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 20 Kab. Nagan Raya 21 Kab. Aceh Tamiang 22 Kab. Bener Meriah 23 Kab. Pidie Jaya 24 Kota Subulussalam 25 Provinsi Sumatera Utara 26 Kab. Asahan 27 Kab. Dairi 28 Kab. Deli Serdang 29 Kab. Karo 30 Kab. Labuhanbatu 31 Kab. Langkat 32 Kab. Mandailing Natal 33 Kab. Nias 34 Kab. Simalungun 35 Kab. Tapanuli Selatan 36 Kab. Tapanuli Tengah 37 Kab. Tapanuli Utara 38 Kab. Toba (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 641,984,039 8,670,349,087 787,723,164 280,664,096 4,839 4,046 5,257,925,953 2,218,235,875 691,522,610 683,883,740 579,012,813 36,879,842,679 1,357,347,453 236,797,893 2,987 12,885,239,398 821,183,492 884,689,569 661,542,608 - 858 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 39 Kota Binjai 552 133,908,322 - 907,557,191 - 40 Kota Medan 552 - - 142 - 41 Kota Pematang Siantar 69,373,552 - - 284,162,400 - 42 Kota Sibolga 69,373,552 - - 233,246,271 - 43 Kota Tanjung Balai 69,373,552 - - 272,825,990 - 44 Kota Tebing Tinggi 552 - - 979 - 45 Kota Padangsidimpuan 69,373,552 - - 355,807,068 3,896,636 46 Kab. Pakpak Bharat 69,373,552 - 11,625,937 437,545,977 - 47 Kab. Nias Selatan 69,373,552 - - 798,666,022 - 48 Kab. Humbang Hasundutan 69,373,552 - 92,835,123 476,889,212 - 49 Kab. Serdang Bedagai 552 - - 426 - 50 Kab. Samosir 69,373,552 - 88,659,805 354,849,441 - 51 Kab. Batu Bara 552 - - 875 - 52 Kab. Padang Lawas 552 - - 430,923,749 - 53 Kab. Padang Lawas Utara 552 775,126,294 50,048,541 396,286,378 76,736,821 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 552 2,320,733,601 - 68 - 55 Kab. Labuhanbatu Utara 552 2,315,841,925 - 889,644,633 - 56 Kab. Nias Utara 552 - - 275,411,058 - 57 Kab. Nias Barat 552 - - 66,832,026 - - 859 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Kota Binjai 40 Kota Medan 41 Kota Pematang Siantar 42 Kota Sibolga 43 Kota Tanjung Balai 44 Kota Tebing Tinggi 45 Kota Padangsidimpuan 46 Kab. Pakpak Bharat 47 Kab. Nias Selatan 48 Kab. Humbang Hasundutan 49 Kab. Serdang Bedagai 50 Kab. Samosir 51 Kab. Batu Bara 52 Kab. Padang Lawas 53 Kab. Padang Lawas Utara 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 55 Kab. Labuhanbatu Utara 56 Kab. Nias Utara 57 Kab. Nias Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 1,132,678,920 7,066,999 - - 393 535 - - - 91,213,407 375,375,807 - - - 114,299,822 347,546,093 - - - 118,169,845 390,995,835 - - - 407 1,386 - - - 91,213,407 450,917,111 - - 136,833,163 91,213,407 677,218,484 - 535,458 - 91,213,407 889,879,429 - - - 91,213,407 660,937,742 - 4,285,379 - 407 833 - - - 91,213,407 534,722,653 - 4,092,951 - 845 1,720 - - - 91,213,407 522,137,156 - - - 91,213,407 1,389,411,441 40,898,122 2,309,915 - 92,084,275 2,412,817,944 217,596,960 - 22,129,129 92,084,275 3,319,699,962 122,206,249 - - 91,213,407 366,624,465 - - - 91,213,407 158,045,433 - - - 860 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Kota Binjai 40 Kota Medan 41 Kota Pematang Siantar 42 Kota Sibolga 43 Kota Tanjung Balai 44 Kota Tebing Tinggi 45 Kota Padangsidimpuan 46 Kab. Pakpak Bharat 47 Kab. Nias Selatan 48 Kab. Humbang Hasundutan 49 Kab. Serdang Bedagai 50 Kab. Samosir 51 Kab. Batu Bara 52 Kab. Padang Lawas 53 Kab. Padang Lawas Utara 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 55 Kab. Labuhanbatu Utara 56 Kab. Nias Utara 57 Kab. Nias Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 47,893,450 - - 3,610,420 58,570,869 608 - - 238 846 11,249,190 - - 3,610,420 14,859,610 9,232,615 - - 4,523,988 13,756,603 10,800,090 - - 4,676,811 15,476,901 753 - - 420 1,173 14,084,826 154,042 - 3,610,420 17,849,288 17,320,352 - 5,414,107 3,610,420 26,880,337 31,615,665 - - 3,610,420 35,226,085 18,877,853 - - 3,610,420 26,773,652 535 - - 420 955 14,047,947 - - 3,610,420 21,751,318 233 - - 811 1,044 36,611,602 - - 3,610,420 40,222,022 22,440,678 3,035,802 - 3,610,420 72,294,937 22,714,362 - - 3,645,255 243,956,577 37,096,891 - 874,932 3,645,255 163,823,327 14,425,959 - - 3,610,420 18,036,379 13,235,373 - - 3,610,420 16,845,793 - 861 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 39 Kota Binjai 40 Kota Medan 41 Kota Pematang Siantar 42 Kota Sibolga 43 Kota Tanjung Balai 44 Kota Tebing Tinggi 45 Kota Padangsidimpuan 46 Kab. Pakpak Bharat 47 Kab. Nias Selatan 48 Kab. Humbang Hasundutan 49 Kab. Serdang Bedagai 50 Kab. Samosir 51 Kab. Batu Bara 52 Kab. Padang Lawas 53 Kab. Padang Lawas Utara 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 55 Kab. Labuhanbatu Utara 56 Kab. Nias Utara 57 Kab. Nias Barat (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,191,250,341 1,933 459,608,969 430,676,248 475,846,288 3,111 538,139,951 773,472,373 994,479,066 757,084,946 2,340 625,847,523 3,316 562,359,730 1,461,706,930 2,656,775,073 3,483,523,841 384,661,396 174,891,778 - 862 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 58 Kota Gunungsitoli 69,373,552 - - 299,367,281 - 59 Provinsi Sumatera Barat - - 218,394,786 2,304,713,145 - 60 Kab. Lima Puluh Kota 69,373,552 30,649,146 - 604,757,247 - 61 Kab. Agam 69,373,552 - - 594,515,149 - 62 Kab. Kepulauan Mentawai 69,373,552 - 1,375,207,452 693,784,017 - 63 Kab. Padang Pariaman 69,373,552 - - 508,045,054 - 64 Kab. Pasaman 69,373,552 - - 548,920,045 - 65 Kab. Pesisir Selatan 69,373,552 - 13,172,568 835,147,655 6,716,367 66 Kab. Sijunjung 69,373,552 - - 797,793,929 - 67 Kab. Solok 69,373,552 - - 608,441,754 - 68 Kab. Tanah Datar 69,373,552 - - 439,643,327 - 69 Kota Bukit Tinggi 552 - - 1 - 70 Kota Padang Panjang 69,373,552 - - 181,866,922 - 71 Kota Padang 552 - - 306,651,556 - 72 Kota Payakumbuh 69,373,552 - - 194,143,247 - 73 Kota Sawahlunto 69,373,552 - - 210,712,710 - 74 Kota Solok 69,373,552 - - 242,084,910 - 75 Kota Pariaman 69,373,552 - - 315,773,599 - 76 Kab. Pasaman Barat 69,373,552 41,237,306 - 636,958,049 - - 863 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Kota Gunungsitoli 59 Provinsi Sumatera Barat 60 Kab. Lima Puluh Kota 61 Kab. Agam 62 Kab. Kepulauan Mentawai 63 Kab. Padang Pariaman 64 Kab. Pasaman 65 Kab. Pesisir Selatan 66 Kab. Sijunjung 67 Kab. Solok 68 Kab. Tanah Datar 69 Kota Bukit Tinggi 70 Kota Padang Panjang 71 Kota Padang 72 Kota Payakumbuh 73 Kota Sawahlunto 74 Kota Solok 75 Kota Pariaman 76 Kab. Pasaman Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 390,580,688 - - 210,037,219 433,267,339 3,166,412,489 - 18,197,037 147,939,849 91,213,407 874,559,649 1,276,017 - - 91,213,407 685,728,556 - - - 91,213,407 2,160,204,876 - 38,197,460 36,165,627 91,213,407 635,424,088 - - - 91,213,407 640,133,452 - - 297,781,513 91,213,407 1,244,031,510 - 365,280 6,054,483 91,213,407 895,061,819 - - - 91,213,407 699,655,161 - - - 91,213,407 530,856,734 - - - 407 408 - - - 91,213,407 273,080,329 - - 3,019,139,454 91,213,407 3,417,004,417 - - - 91,213,407 285,356,654 - - - 91,213,407 301,926,117 - - - 91,213,407 333,298,317 - - - 91,213,407 406,987,006 - - - 91,213,407 769,408,762 1,709,511 - - 864 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Kota Gunungsitoli 59 Provinsi Sumatera Barat 60 Kab. Lima Puluh Kota 61 Kab. Agam 62 Kab. Kepulauan Mentawai 63 Kab. Padang Pariaman 64 Kab. Pasaman 65 Kab. Pesisir Selatan 66 Kab. Sijunjung 67 Kab. Solok 68 Kab. Tanah Datar 69 Kota Bukit Tinggi 70 Kota Padang Panjang 71 Kota Padang 72 Kota Payakumbuh 73 Kota Sawahlunto 74 Kota Solok 75 Kota Pariaman 76 Kab. Pasaman Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 11,851,022 - - 3,610,420 15,461,442 128,052,604 - 11,634,603 24,071,718 181,955,962 16,799,935 - 4,105,473 2,533,924 24,715,349 16,515,527 - - 2,533,924 19,049,451 19,272,839 - - 2,533,924 60,004,223 14,113,205 - 1,002,046 2,533,924 17,649,175 15,248,996 - - 2,533,924 17,782,920 23,200,699 187,159 8,268,286 2,533,924 34,555,348 22,163,783 - 166,115 2,533,924 24,863,822 16,902,283 - - 2,533,924 19,436,207 12,213,938 - - 2,533,924 14,747,862 851 - - 924 1,775 5,051,078 - - 2,533,924 7,585,002 21,148,805 - 83,821,372 2,533,924 107,504,101 5,392,711 - - 2,533,924 7,926,635 5,852,724 - - 2,533,924 8,386,648 6,725,798 - - 2,533,924 9,259,722 8,771,332 - - 2,533,924 11,305,256 17,694,777 - - 2,533,924 21,938,212 - 865 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 58 Kota Gunungsitoli 59 Provinsi Sumatera Barat 60 Kab. Lima Puluh Kota 61 Kab. Agam 62 Kab. Kepulauan Mentawai 63 Kab. Padang Pariaman 64 Kab. Pasaman 65 Kab. Pesisir Selatan 66 Kab. Sijunjung 67 Kab. Solok 68 Kab. Tanah Datar 69 Kota Bukit Tinggi 70 Kota Padang Panjang 71 Kota Padang 72 Kota Payakumbuh 73 Kota Sawahlunto 74 Kota Solok 75 Kota Pariaman 76 Kab. Pasaman Barat (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 475,415,682 3,348,368,451 968,648,550 774,151,559 2,289,582,651 722,446,815 727,289,924 1,347,960,410 989,299,193 788,464,920 614,978,148 2,735 350,038,883 3,524,509,070 362,656,841 379,686,317 411,931,591 487,665,814 860,720,526 - 866 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 77 Kab. Dharmasraya 69,373,552 - - 418,715,086 - 78 Kab. Solok Selatan 69,373,552 350,089,214 45,606,146 450,068,203 - 79 Provinsi Riau - 703,431,894 1,492,185,353 17,767,193,519 - 80 Kab. Bengkalis 69,373,552 127,994,716 - 99,174,044,446 - 81 Kab. Indragiri Hilir 69,373,552 - 445,256,851 1,407,860,861 - 82 Kab. Indragiri Hulu 552 2,793,494,769 - 11,392,414,853 - 83 Kab. Kampar 69,373,552 2,801,696,407 1,186,072,224 - - 84 Kab. Kuantan Singingi 69,373,552 3,265,637,893 527,251,945 747,035,374 - 85 Kab. Pelalawan 552 - 803 - - 86 Kab. Rokan Hilir 69,373,552 - 53,551,165 - - 87 Kab. Rokan Hulu 69,373,552 2,520,719,116 105,604,785 4,186,999,844 - 88 Kab. Siak 552 2,164,404,804 1,748,196,442 21,442,961,700 - 89 Kota Dumai 552 - 993,716,878 3,715,951,649 - 90 Kota Pekanbaru 552 - - 346 - 91 Kab. Kepulauan Meranti 552 - 471,760,233 7,626,964 - 92 Provinsi Jambi - - - - 283 93 Kab. Batanghari 552 - - 200,317,973 - 94 Kab. Bungo 552 304,570,836 13,223,235 3,259,099,188 - 95 Kab. Kerinci 552 94,196,241 - 29,596,185 139,152,042 - 867 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Dharmasraya 78 Kab. Solok Selatan 79 Provinsi Riau 80 Kab. Bengkalis 81 Kab. Indragiri Hilir 82 Kab. Indragiri Hulu 83 Kab. Kampar 84 Kab. Kuantan Singingi 85 Kab. Pelalawan 86 Kab. Rokan Hilir 87 Kab. Rokan Hulu 88 Kab. Siak 89 Kota Dumai 90 Kota Pekanbaru 91 Kab. Kepulauan Meranti 92 Provinsi Jambi 93 Kab. Batanghari 94 Kab. Bungo 95 Kab. Kerinci (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 509,928,493 - - - 91,213,407 936,976,970 14,581,619 1,265,401 642,568,559 161,170,025 20,766,549,350 31,228,106 58,008,798 - 91,213,407 99,393,252,569 5,680,038 - 2,155,819,236 91,213,407 4,100,150,355 - 17,309,520 979,008,833 91,213,407 15,256,131,862 124,140,665 - - 91,213,407 4,078,982,038 124,497,990 46,116,852 - - 4,539,925,212 145,131,470 20,500,047 - 407 1,210 - 771 - 91,543,775 145,094,940 - 2,079,418 - 91,213,407 6,904,537,152 112,009,786 4,104,942 - 91,248,242 25,446,811,188 96,181,261 67,969,966 - 91,213,407 4,800,881,934 - 38,641,811 - 407 753 - - 46,170,430 91,213,407 616,771,034 - 18,341,699 980 418 1,681 - - - 91,480,848 291,798,821 - - 1,047,968,461 91,213,407 4,716,075,127 11,841,112 449,854 - 91,213,407 354,157,875 3,661,626 - - 868 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Dharmasraya 78 Kab. Solok Selatan 79 Provinsi Riau 80 Kab. Bengkalis 81 Kab. Indragiri Hilir 82 Kab. Indragiri Hulu 83 Kab. Kampar 84 Kab. Kuantan Singingi 85 Kab. Pelalawan 86 Kab. Rokan Hilir 87 Kab. Rokan Hulu 88 Kab. Siak 89 Kota Dumai 90 Kota Pekanbaru 91 Kab. Kepulauan Meranti 92 Provinsi Jambi 93 Kab. Batanghari 94 Kab. Bungo 95 Kab. Kerinci (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 11,631,131 - - 2,533,924 14,165,055 12,502,675 - - 2,533,924 30,883,619 1,426,125,761 - 21,404,449 5,372,259 1,542,139,373 3,308,542,560 - - 3,040,708 3,317,263,306 46,932,553 - 71,827,812 3,040,708 139,110,593 445,565,827 - 32,626,415 3,040,708 605,373,615 - - - 3,040,708 173,655,550 24,903,239 - - - 190,534,756 - - - 708 1,479 - - - 3,051,945 5,131,363 139,610,597 - - 3,040,708 258,766,033 791,002,027 - - 3,041,832 958,195,086 140,520,529 - - 3,040,708 182,203,048 541 - - 708 1,249 70,798,956 - 1,525,459 3,040,708 93,706,822 - 165 630 633 1,428 599,975,308 - - 2,668,767 602,644,075 173,228,375 - 30,549,236 2,659,777 218,728,354 14,520,567 4,057,987 - 2,659,777 24,899,957 - 869 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 77 Kab. Dharmasraya 78 Kab. Solok Selatan 79 Provinsi Riau 80 Kab. Bengkalis 81 Kab. Indragiri Hilir 82 Kab. Indragiri Hulu 83 Kab. Kampar 84 Kab. Kuantan Singingi 85 Kab. Pelalawan 86 Kab. Rokan Hilir 87 Kab. Rokan Hulu 88 Kab. Siak 89 Kota Dumai 90 Kota Pekanbaru 91 Kab. Kepulauan Meranti 92 Provinsi Jambi 93 Kab. Batanghari 94 Kab. Bungo 95 Kab. Kerinci (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 593,467,100 1,037,234,141 22,308,688,723 102,779,889,427 4,308,634,500 15,861,506,029 4,322,011,140 4,799,833,520 3,241 219,599,855 7,232,676,737 26,405,006,826 4,983,085,534 2,554 710,478,408 3,109 894,443,448 4,934,804,033 379,058,384 - 870 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 96 Kab. Merangin 552 128,233,195 - 994,610,570 - 97 Kab. Muaro Jambi 552 - 421,021,193 11,670,872,604 - 98 Kab. Sarolangun 552 - 609 945 - 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 552 494 - - - 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 552 - - 646,972,832 - 101 Kab. Tebo 552 - - 383 - 102 Kota Jambi 552 - - 793,642,254 - 103 Kota Sungai Penuh 552 - - 238,925,936 11,161,854 104 Provinsi Sumatera Selatan - - - 364 - 105 Kab. Lahat 552 152 - 219 - 106 Kab. Musi Banyuasin 552 - - - - 107 Kab. Musi Rawas 552 - - 1,395,028,049 1,198,972 108 Kab. Muara Enim 552 - - 55,156,509,021 - 109 Kab. Ogan Komering Ilir 552 - - 391 - 110 Kab. Ogan Komering Ulu 552 638 - 111 - 111 Kota Palembang 552 - - 434 - 112 Kota Prabumulih 552 - - 1,784,116,827 - 113 Kota Pagar Alam 552 583 - 523 - 114 Kota Lubuk Linggau 552 - - 209 - - 871 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Merangin 97 Kab. Muaro Jambi 98 Kab. Sarolangun 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 101 Kab. Tebo 102 Kota Jambi 103 Kota Sungai Penuh 104 Provinsi Sumatera Selatan 105 Kab. Lahat 106 Kab. Musi Banyuasin 107 Kab. Musi Rawas 108 Kab. Muara Enim 109 Kab. Ogan Komering Ilir 110 Kab. Ogan Komering Ulu 111 Kota Palembang 112 Kota Prabumulih 113 Kota Pagar Alam 114 Kota Lubuk Linggau (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 41,934,916 91,213,407 1,255,992,088 4,986,746 - 136,899,357 91,480,848 12,320,274,002 - 14,324,505 357 407 2,318 - 537 - 407 901 850 - - 91,213,407 738,186,239 - - 10,916,434 91,213,407 102,130,224 - - - 91,480,848 885,123,102 - - - 91,213,407 341,301,197 - - - 991 1,355 - - - 407 778 367 - - 407 407 - - - 97,040,915 1,493,267,936 - - - 91,213,407 55,247,722,428 - - - 407 798 - - 472 407 1,628 680 - - 695 1,129 - - - 91,213,407 1,875,330,234 - - - 407 1,513 608 - - 407 616 - - - 872 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Merangin 97 Kab. Muaro Jambi 98 Kab. Sarolangun 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 101 Kab. Tebo 102 Kota Jambi 103 Kota Sungai Penuh 104 Provinsi Sumatera Selatan 105 Kab. Lahat 106 Kab. Musi Banyuasin 107 Kab. Musi Rawas 108 Kab. Muara Enim 109 Kab. Ogan Komering Ilir 110 Kab. Ogan Komering Ulu 111 Kota Palembang 112 Kota Prabumulih 113 Kota Pagar Alam 114 Kota Lubuk Linggau (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 38,562,305 - 1,222,370 2,659,777 47,431,198 432,379,872 - 3,991,434 2,668,767 453,364,578 17 - 315 777 1,646 - - - 777 1,627 66,938,398 - - 2,659,777 69,598,175 27,777,355 - 10,022,144 2,659,777 40,459,276 203,796,978 - - 2,668,767 206,465,745 7,965,944 325,147 - 2,659,777 10,950,868 647 - - 673 1,320 726 - - 562 1,655 - - - 562 562 189,647,995 40,499 - 3,368,828 193,057,322 2,733,251,835 - - 3,166,562 2,736,418,397 981 - - 562 1,543 640 - 978 562 2,860 890 - - 361 1,251 274,865,909 - - 3,166,562 278,032,471 790 - - 562 1,960 710 - - 562 1,272 - 873 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 96 Kab. Merangin 97 Kab. Muaro Jambi 98 Kab. Sarolangun 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 101 Kab. Tebo 102 Kota Jambi 103 Kota Sungai Penuh 104 Provinsi Sumatera Selatan 105 Kab. Lahat 106 Kab. Musi Banyuasin 107 Kab. Musi Rawas 108 Kab. Muara Enim 109 Kab. Ogan Komering Ilir 110 Kab. Ogan Komering Ulu 111 Kota Palembang 112 Kota Prabumulih 113 Kota Pagar Alam 114 Kota Lubuk Linggau (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,303,423,838 12,773,639,132 4,516 3,080 807,784,966 142,590,052 1,091,589,399 352,252,617 2,675 2,985 1,521 1,686,325,810 57,984,141,377 2,893 5,040 2,932 2,153,363,257 4,025 2,440 - 874 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 115 Kab. Banyuasin 552 - - 526 - 116 Kab. Ogan Ilir 552 - - 7,197,903,924 - 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 552 - 358 957 - 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 552 757 - 31 728 119 Kab. Empat Lawang 552 721 62 989 - 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 552 538 614 279 - 121 Kab. Musi Rawas Utara 552 - - - 32 122 Provinsi Bengkulu - - 296,919,220 1,162,828,800 - 123 Kab. Bengkulu Selatan 69,373,552 - - 350,237,802 - 124 Kab. Bengkulu Utara 69,373,552 - 1,100,250,548 605,525,452 - 125 Kab. Rejang Lebong 69,373,552 26,625,486 - 434,370,313 - 126 Kota Bengkulu 69,373,552 - - 394,500,182 - 127 Kab. Kaur 69,373,552 - - 484,521,793 - 128 Kab. Seluma 69,373,552 - - 498,305,225 - 129 Kab. Mukomuko 69,373,552 - 198,800,727 549,758,970 67,826 130 Kab. Lebong 69,373,552 - - 516,863,307 - 131 Kab. Kepahiang 69,373,552 - - 409,210,847 - 132 Kab. Bengkulu Tengah 69,373,552 151,578,235 - 408,017,938 - 133 Provinsi Lampung - 119 694 - - - 875 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 115 Kab. Banyuasin 116 Kab. Ogan Ilir 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 119 Kab. Empat Lawang 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 121 Kab. Musi Rawas Utara 122 Provinsi Bengkulu 123 Kab. Bengkulu Selatan 124 Kab. Bengkulu Utara 125 Kab. Rejang Lebong 126 Kota Bengkulu 127 Kab. Kaur 128 Kab. Seluma 129 Kab. Mukomuko 130 Kab. Lebong 131 Kab. Kepahiang 132 Kab. Bengkulu Tengah 133 Provinsi Lampung (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 713 407 1,646 - - - 91,213,407 7,289,117,331 - - - 407 1,722 - 201 917 407 2,840 632 - - 407 2,179 921 944 47 407 1,885 - 588 - 407 439 - - - 228,035,205 1,687,783,225 - 9,896,146 - 91,213,407 441,451,209 - - - 91,213,407 1,796,989,407 - 44,314,229 1,776,848 91,213,407 553,986,054 1,183,205 - - 91,213,407 485,713,589 - - - 91,213,407 575,735,200 - - 209,481,425 91,213,407 799,000,057 - - - 91,213,407 839,840,930 - 8,005,950 - 91,213,407 608,076,714 - - - 91,213,407 500,424,254 - - - 91,213,407 650,809,580 6,735,237 - 470 931 2,214 338 268 - 876 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 115 Kab. Banyuasin 116 Kab. Ogan Ilir 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 119 Kab. Empat Lawang 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 121 Kab. Musi Rawas Utara 122 Provinsi Bengkulu 123 Kab. Bengkulu Selatan 124 Kab. Bengkulu Utara 125 Kab. Rejang Lebong 126 Kota Bengkulu 127 Kab. Kaur 128 Kab. Seluma 129 Kab. Mukomuko 130 Kab. Lebong 131 Kab. Kepahiang 132 Kab. Bengkulu Tengah 133 Provinsi Lampung (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 489 - 770 562 1,821 451,883,504 - - 3,166,562 455,050,066 559 - - 562 1,322 930 596 987 562 3,707 492 - - 562 2,919 947 - 345 562 2,442 - 114 - 562 676 38,764,105 - - 7,601,772 56,262,023 11,676,016 - - 3,040,708 14,716,724 20,186,092 - - 3,040,708 67,541,029 14,479,722 - 57,442 3,040,708 18,761,077 13,150,867 - - 3,040,708 16,191,575 16,152,411 - - 3,040,708 19,193,119 16,610,810 - 6,981,491 3,040,708 26,633,009 18,325,785 1,474 - 3,040,708 29,373,917 17,229,638 - - 3,040,708 20,270,346 13,641,185 - - 3,040,708 16,681,893 13,601,646 - - 3,040,708 23,377,591 - - 121 973 1,700 - 877 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 115 Kab. Banyuasin 116 Kab. Ogan Ilir 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 119 Kab. Empat Lawang 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 121 Kab. Musi Rawas Utara 122 Provinsi Bengkulu 123 Kab. Bengkulu Selatan 124 Kab. Bengkulu Utara 125 Kab. Rejang Lebong 126 Kota Bengkulu 127 Kab. Kaur 128 Kab. Seluma 129 Kab. Mukomuko 130 Kab. Lebong 131 Kab. Kepahiang 132 Kab. Bengkulu Tengah 133 Provinsi Lampung (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 4,019 7,744,167,949 3,596 7,099 5,650 4,879 1,667 1,744,045,248 525,541,485 1,933,903,988 642,120,683 571,278,716 664,301,871 895,006,618 938,588,399 697,720,612 586,479,699 743,560,723 3,914 - 878 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 134 Kab. Lampung Barat 69,373,552 - - 489,168,909 - 135 Kab. Lampung Selatan 69,373,552 - - 1,006,026,184 - 136 Kab. Lampung Tengah 69,373,552 3,125,492,051 - 1,618,461,876 - 137 Kab. Lampung Utara 69,373,552 2,829,026,204 - 848,912,428 - 138 Kab. Lampung Timur 69,373,552 - - - - 139 Kab. Tanggamus 552 - - 335 - 140 Kab. Tulang Bawang 552 - - 598,575,687 - 141 Kab. Way Kanan 69,373,552 - 412,788,330 808,132,150 - 142 Kota Bandar Lampung 552 - - 215 - 143 Kota Metro 552 - - 416 - 144 Kab. Pesawaran 69,373,552 - - 601,178,559 - 145 Kab. Pringsewu 69,373,552 - - 429,279,425 - 146 Kab. Mesuji 69,373,552 1,308,131,517 - 474,297,719 - 147 Kab. Tulang Bawang Barat 69,373,552 24,205,123 - 514,202,117 - 148 Kab. Pesisir Barat 552 - - 359,001,315 - 149 Provinsi DKI Jakarta 883 - - - - 150 Provinsi Jawa Barat - - - 702 962 151 Kab. Bandung 552 - 784 689 792 152 Kab. Bekasi 552 - - 1,612,609,995 - - 879 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 134 Kab. Lampung Barat 135 Kab. Lampung Selatan 136 Kab. Lampung Tengah 137 Kab. Lampung Utara 138 Kab. Lampung Timur 139 Kab. Tanggamus 140 Kab. Tulang Bawang 141 Kab. Way Kanan 142 Kota Bandar Lampung 143 Kota Metro 144 Kab. Pesawaran 145 Kab. Pringsewu 146 Kab. Mesuji 147 Kab. Tulang Bawang Barat 148 Kab. Pesisir Barat 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat 151 Kab. Bandung 152 Kab. Bekasi (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 580,382,316 - - - 91,213,407 1,097,239,591 - - - 91,213,407 4,835,167,334 138,898,121 - 30,025,235 91,213,407 3,799,177,274 125,731,077 - - 91,213,407 91,213,407 - - 331 407 1,073 - - - 91,213,407 689,789,094 - - 62,439,980 91,213,407 1,374,573,867 - 16,047,329 984 407 1,606 - - - 407 823 - - - 91,213,407 692,391,966 - - - 91,213,407 520,492,832 - - - 91,213,407 1,873,642,643 58,132,636 - - 91,213,407 629,620,647 1,073,984 - - 91,213,407 450,214,722 - - - 744 744 - - 155 6 1,825 - - - 622 2,887 - 72 279,229,875 94,176,604 1,986,016,474 - - - 880 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 134 Kab. Lampung Barat 135 Kab. Lampung Selatan 136 Kab. Lampung Tengah 137 Kab. Lampung Utara 138 Kab. Lampung Timur 139 Kab. Tanggamus 140 Kab. Tulang Bawang 141 Kab. Way Kanan 142 Kota Bandar Lampung 143 Kota Metro 144 Kab. Pesawaran 145 Kab. Pringsewu 146 Kab. Mesuji 147 Kab. Tulang Bawang Barat 148 Kab. Pesisir Barat 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat 151 Kab. Bandung 152 Kab. Bekasi (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 16,306,117 - - 3,040,708 19,346,825 33,536,791 - - 3,040,708 36,577,499 53,952,362 - - 3,040,708 195,891,191 28,298,878 - 1,000,196 3,040,708 158,070,859 - - - 3,040,708 3,040,708 676 - 792 708 2,176 27,748,315 - - 3,040,708 30,789,023 26,939,161 - 2,079,420 3,040,708 48,106,618 575 - 21 708 1,304 404 - - 708 1,112 20,040,371 - - 3,040,708 23,081,079 14,310,362 - - 3,040,708 17,351,070 15,810,897 - - 3,040,708 76,984,241 17,141,980 - - 3,040,708 21,256,672 17,607,138 - - 3,040,708 20,647,846 - - - 900 900 167 833 258 567 1,825 589 504 - 181 1,346 230,998,681 - 11,047,112 3,728,408 245,774,201 - 881 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 134 Kab. Lampung Barat 135 Kab. Lampung Selatan 136 Kab. Lampung Tengah 137 Kab. Lampung Utara 138 Kab. Lampung Timur 139 Kab. Tanggamus 140 Kab. Tulang Bawang 141 Kab. Way Kanan 142 Kota Bandar Lampung 143 Kota Metro 144 Kab. Pesawaran 145 Kab. Pringsewu 146 Kab. Mesuji 147 Kab. Tulang Bawang Barat 148 Kab. Pesisir Barat 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat 151 Kab. Bandung 152 Kab. Bekasi (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 669,102,693 1,203,190,642 5,100,432,077 4,026,621,685 163,627,667 3,801 720,578,669 1,492,054,037 3,462 2,487 784,846,597 607,217,454 2,020,000,436 720,250,871 470,863,120 2,527 3,650 4,785 2,231,791,227 - 882 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 153 Kab. Bogor 552 - - 509 22 154 Kab. Ciamis 69,373,552 - - 1,097,537,229 - 155 Kab. Cianjur 552 - 370,327,243 641 213 156 Kab. Cirebon 552 - 34,942,584 3,402,716,081 - 157 Kab. Garut 552 891,117,795 44,308,798 457 325,913,122 158 Kab. Indramayu 552 - 220,907,429 10,101,543,966 - 159 Kab. Karawang 552 - - - - 160 Kab. Kuningan 552 79,018,578 168,395,296 714,190,350 - 161 Kab. Majalengka 552 163,489,427 71,965,737 2,220,797,160 - 162 Kab. Purwakarta 552 - 159,413,709 500 - 163 Kab. Subang 69,373,552 - 427,806,461 - - 164 Kab. Sukabumi 552 - - 417 120,825,522 165 Kab. Sumedang 69,373,552 23,131,112 - 1,026,840,138 - 166 Kab. Tasikmalaya 552 141,427,739 161,385,774 1,444,364,675 - 167 Kota Bandung 552 - - 221 - 168 Kota Bekasi 552 - - 362 - 169 Kota Bogor 552 - - 637 253 170 Kota Cirebon 552 - - 459 - 171 Kota Depok 552 - - 794 - - 883 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 153 Kab. Bogor 154 Kab. Ciamis 155 Kab. Cianjur 156 Kab. Cirebon 157 Kab. Garut 158 Kab. Indramayu 159 Kab. Karawang 160 Kab. Kuningan 161 Kab. Majalengka 162 Kab. Purwakarta 163 Kab. Subang 164 Kab. Sukabumi 165 Kab. Sumedang 166 Kab. Tasikmalaya 167 Kota Bandung 168 Kota Bekasi 169 Kota Bogor 170 Kota Cirebon 171 Kota Depok (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 267 376 1,174 - - - 91,213,407 1,188,750,636 - - - 91,213,407 461,541,504 - 19,173,400 1,539,898,652 96,563,343 5,074,120,660 - 1,612,901 945 91,213,407 1,352,554,524 47,025,898 2,044,602 - 108,513,891 10,430,965,286 - 10,199,719 - 407 407 - - - 91,213,407 1,052,817,631 4,168,926 7,773,652 - 91,213,407 2,547,465,731 8,625,833 3,322,340 - 91,213,407 250,627,616 - 11,936,350 - 91,213,407 519,019,868 - 19,755,898 - 94,476,632 215,302,571 - - 9,193,890 91,213,407 1,150,378,547 1,220,184 - 20,255,452 91,213,407 1,858,647,047 7,463,246 7,450,391 - 407 628 - - - 592 954 - - - 407 1,297 - - - 8 467 - - - 407 1,201 - - - 884 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 153 Kab. Bogor 154 Kab. Ciamis 155 Kab. Cianjur 156 Kab. Cirebon 157 Kab. Garut 158 Kab. Indramayu 159 Kab. Karawang 160 Kab. Kuningan 161 Kab. Majalengka 162 Kab. Purwakarta 163 Kab. Subang 164 Kab. Sukabumi 165 Kab. Sumedang 166 Kab. Tasikmalaya 167 Kota Bandung 168 Kota Bekasi 169 Kota Bogor 170 Kota Cirebon 171 Kota Depok (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 616 750 692 544 2,602 43,447,948 - - 3,610,420 47,058,368 79,929,596 552,149 - 3,610,420 103,265,565 221,486,078 - 60,928,719 3,821,676 287,849,374 78,618,145 77,262,611 922,841 3,610,420 209,484,517 433,820,805 - - 4,294,753 448,315,277 - - - 420 420 41,126,906 - - 3,610,420 56,679,904 134,527,656 - - 3,610,420 150,086,249 35,618,592 - - 3,610,420 51,165,362 - - - 3,610,420 23,366,318 86,497,805 68,113,851 - 3,739,645 158,351,301 40,648,939 - 364,172 3,610,420 45,843,715 61,909,874 - 800,598 3,610,420 81,234,529 450 - - 420 870 962 - - 226 1,188 200 544 - 420 1,164 322 - - 760 1,082 721 - - 420 1,141 - 885 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 153 Kab. Bogor 154 Kab. Ciamis 155 Kab. Cianjur 156 Kab. Cirebon 157 Kab. Garut 158 Kab. Indramayu 159 Kab. Karawang 160 Kab. Kuningan 161 Kab. Majalengka 162 Kab. Purwakarta 163 Kab. Subang 164 Kab. Sukabumi 165 Kab. Sumedang 166 Kab. Tasikmalaya 167 Kota Bandung 168 Kota Bekasi 169 Kota Bogor 170 Kota Cirebon 171 Kota Depok (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 4,328 1,305,182,556 564,807,621 5,361,970,586 1,562,039,593 10,879,281,115 1,379 1,109,498,087 2,697,552,532 301,793,530 611,759,738 373,654,424 1,265,595,814 1,939,882,128 2,050 2,694 3,013 2,101 2,894 - 886 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 172 Kota Sukabumi 69,373,552 - - 308,191,618 - 173 Kota Tasikmalaya 552 - 6,883,107 375,004,282 - 174 Kota Cimahi 552 - - 417,521,607 - 175 Kota Banjar 69,373,552 - - 355,661,846 - 176 Kab. Bandung Barat 552 29,191,714 - 1,170,763,248 8,577,646 177 Kab. Pangandaran 552 - - 541 - 178 Provinsi Jawa Tengah - 1,292,998,569 527 381 - 179 Kab. Banjarnegara 51,968,552 - - 878,016,857 - 180 Kab. Banyumas 69,373,552 252,670,706 310,027,862 1,577,017,791 293,620,541 181 Kab. Batang 552 1,628,071,958 97,885,761 727,056,062 - 182 Kab. Blora 69,373,552 - 676,570,713 11,293,674,638 - 183 Kab. Boyolali 69,373,552 - - 891,225,016 - 184 Kab. Brebes 552 63,532,338 421,674,617 1,242,287,927 34,854,924 185 Kab. Cilacap 69,373,552 425,207,517 580,343,538 1,792,069,521 - 186 Kab. Demak 69,373,552 - 3,053,439 1,193,822,234 - 187 Kab. Grobogan 69,373,552 - 1,058,262,673 4,458,135,661 - 188 Kab. Jepara 552 610,036,615 80,823,041 488,252,072 - 189 Kab. Karanganyar 69,373,552 1,088,741,462 11,346 779,660,977 - 190 Kab. Kebumen 69,373,552 - - 1,188,769,548 - - 887 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 172 Kota Sukabumi 173 Kota Tasikmalaya 174 Kota Cimahi 175 Kota Banjar 176 Kab. Bandung Barat 177 Kab. Pangandaran 178 Provinsi Jawa Tengah 179 Kab. Banjarnegara 180 Kab. Banyumas 181 Kab. Batang 182 Kab. Blora 183 Kab. Boyolali 184 Kab. Brebes 185 Kab. Cilacap 186 Kab. Demak 187 Kab. Grobogan 188 Kab. Jepara 189 Kab. Karanganyar 190 Kab. Kebumen (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 94,472,137 402,663,755 - - 11,460,940 91,213,407 484,561,736 - 317,026 - 91,213,407 508,735,014 - - - 91,213,407 446,875,253 - - 179,453,670 91,213,407 1,479,199,685 1,538,398 - - 407 948 - - 932 940,687,027 2,233,687,436 83,297,160 78,341,161 - 91,213,407 969,230,264 - - 899,617,136 91,213,407 3,424,167,443 11,695,642 12,053,399 - 91,213,407 2,544,227,188 75,363,047 3,805,232 - 91,213,407 12,061,458,758 - 26,299,927 - 91,213,407 982,438,423 - - 31,460,296 91,213,407 1,885,023,509 2,939,897 16,393,045 2,017,775,009 118,169,845 4,933,565,430 19,680,401 22,563,652 - 91,213,407 1,288,089,080 - 117,346 - 91,213,407 5,607,611,741 - 41,144,384 - 91,213,407 1,270,325,135 28,237,137 3,141,501 - 91,213,407 1,959,627,192 50,397,619 - - 91,232,510 1,280,002,058 - - - 888 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 172 Kota Sukabumi 173 Kota Tasikmalaya 174 Kota Cimahi 175 Kota Banjar 176 Kab. Bandung Barat 177 Kab. Pangandaran 178 Provinsi Jawa Tengah 179 Kab. Banjarnegara 180 Kab. Banyumas 181 Kab. Batang 182 Kab. Blora 183 Kab. Boyolali 184 Kab. Brebes 185 Kab. Cilacap 186 Kab. Demak 187 Kab. Grobogan 188 Kab. Jepara 189 Kab. Karanganyar 190 Kab. Kebumen (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 12,199,455 - - 3,738,522 15,937,977 23,309,854 - 452,109 3,610,420 27,689,409 17,992,675 - - 3,610,420 21,603,095 14,079,494 - - 3,610,420 17,689,914 50,819,370 339,138 7,100,684 3,610,420 63,408,010 672 - - 420 1,092 405,268,188 - 17,283,351 31,357,769 615,547,629 29,270,000 - - 3,040,708 32,310,708 52,572,204 9,787,426 29,976,941 3,040,708 119,126,320 24,387,395 - - 3,040,708 106,596,382 376,577,143 - - 3,040,708 405,917,778 29,709,335 - - 3,040,708 32,750,043 55,816,704 1,160,782 1,047,452 3,040,708 80,398,588 59,741,755 - 67,233,972 3,938,544 173,158,324 39,796,659 - - 3,040,708 42,954,713 148,616,620 - - 3,040,708 192,801,712 36,520,268 - - 3,040,708 70,939,614 25,991,170 - - 3,040,708 79,429,497 39,628,985 - - 3,040,708 42,669,693 - 889 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 172 Kota Sukabumi 173 Kota Tasikmalaya 174 Kota Cimahi 175 Kota Banjar 176 Kab. Bandung Barat 177 Kab. Pangandaran 178 Provinsi Jawa Tengah 179 Kab. Banjarnegara 180 Kab. Banyumas 181 Kab. Batang 182 Kab. Blora 183 Kab. Boyolali 184 Kab. Brebes 185 Kab. Cilacap 186 Kab. Demak 187 Kab. Grobogan 188 Kab. Jepara 189 Kab. Karanganyar 190 Kab. Kebumen (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 487,975,284 512,251,697 530,338,661 533,938,719 1,542,608,247 2,592 2,849,235,065 1,053,509,524 3,612,667,315 2,650,824,122 12,536,750,088 1,084,562,018 1,965,422,649 5,176,097,306 1,400,417,345 5,869,787,005 1,341,265,301 2,108,430,241 1,392,045,303 - 890 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 191 Kab. Kendal 69,373,552 751,854,159 195,683,696 913,362,773 - 192 Kab. Klaten 69,373,552 - 1,344,287 1,065,448,412 - 193 Kab. Kudus 69,373,552 - 55,379,775 890,787,986 - 194 Kab. Magelang 69,373,552 52,167,768 31,510,812 1,072,946,194 - 195 Kab. Pati 552 403,144,658 - 797,675,276 - 196 Kab. Pekalongan 69,373,552 492,668,744 1,335,420,714 828,430,631 - 197 Kab. Pemalang 69,373,552 188,122,029 2,809,919,521 1,247,243,878 - 198 Kab. Purbalingga 69,373,552 - - 830,021,619 - 199 Kab. Purworejo 69,373,552 - 56,332,892 716,929,841 - 200 Kab. Rembang 69,373,552 - 112,589,206 65,849,673 - 201 Kab. Semarang 69,373,552 325,489,748 86,816,316 863,932,522 - 202 Kab. Sragen 69,373,552 224,191,799 - 853,691,325 - 203 Kab. Sukoharjo 552 377,444,060 1,929,506 57,692,161 - 204 Kab. Tegal 552 147,954,197 203,676,712 988,916,271 - 205 Kab. Temanggung 1,735,552 110,958,725 163,270,678 681,662,830 - 206 Kab. Wonogiri 69,373,552 - 53,578,741 974,699,968 1,297,873 207 Kab. Wonosobo 69,373,552 59,158,885 115,571,356 779,643,774 407,904,890 208 Kota Magelang 552 - - 245 - 209 Kota Pekalongan 69,373,552 - - 308,622,983 - - 891 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 191 Kab. Kendal 192 Kab. Klaten 193 Kab. Kudus 194 Kab. Magelang 195 Kab. Pati 196 Kab. Pekalongan 197 Kab. Pemalang 198 Kab. Purbalingga 199 Kab. Purworejo 200 Kab. Rembang 201 Kab. Semarang 202 Kab. Sragen 203 Kab. Sukoharjo 204 Kab. Tegal 205 Kab. Temanggung 206 Kab. Wonogiri 207 Kab. Wonosobo 208 Kota Magelang 209 Kota Pekalongan (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 1,952,114,035 34,800,781 7,608,803 - 91,213,407 1,158,006,106 - 51,529 - 91,213,407 1,037,381,168 - 2,153,127 - 91,213,407 1,247,838,181 2,413,707 1,224,695 - 118,169,845 1,318,989,779 18,659,700 - - 118,169,845 2,774,689,934 22,804,964 51,930,668 - 116,125,835 4,361,411,263 8,707,621 109,269,703 - 91,213,407 921,235,026 - - - 91,213,407 864,476,140 - 2,189,706 - 99,522,045 277,960,924 - 4,375,128 - 91,865,153 1,368,103,739 15,064,591 3,374,660 - 91,213,407 1,169,096,531 10,377,394 - - 91,213,407 528,279,134 17,472,410 74,561 - 91,213,407 1,431,760,587 6,847,827 7,917,601 - 91,213,407 1,047,105,640 5,136,037 6,347,916 7,107,159 91,213,407 1,127,897,148 - 2,081,001 - 91,213,407 1,453,492,312 2,738,714 4,492,150 - 407 652 - - - 118,169,845 426,792,828 - - - 892 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 191 Kab. Kendal 192 Kab. Klaten 193 Kab. Kudus 194 Kab. Magelang 195 Kab. Pati 196 Kab. Pekalongan 197 Kab. Pemalang 198 Kab. Purbalingga 199 Kab. Purworejo 200 Kab. Rembang 201 Kab. Semarang 202 Kab. Sragen 203 Kab. Sukoharjo 204 Kab. Tegal 205 Kab. Temanggung 206 Kab. Wonogiri 207 Kab. Wonosobo 208 Kota Magelang 209 Kota Pekalongan (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 30,449,096 - - 3,040,708 75,899,388 35,518,206 - - 3,040,708 38,610,443 29,694,880 - - 3,040,708 34,888,715 35,767,719 - - 3,040,708 42,446,829 39,471,004 - - 3,938,544 62,069,248 27,615,890 - - 3,938,544 106,290,066 41,578,541 - - 3,869,999 163,425,864 27,669,522 - - 3,040,708 30,710,230 23,899,908 - - 3,040,708 29,130,322 2,197,648 - - 3,317,138 9,889,914 28,800,747 - - 3,062,059 50,302,057 28,459,261 - - 3,040,708 41,877,363 25,123,274 - - 3,040,708 45,710,953 42,730,132 - - 3,040,708 60,536,268 22,723,330 - - 3,040,708 37,247,991 32,492,433 42,700 235,897 3,040,708 37,892,739 25,990,486 13,595,743 - 3,040,708 49,857,801 745 - - 708 1,453 10,286,870 - - 3,938,544 14,225,414 - 893 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 191 Kab. Kendal 192 Kab. Klaten 193 Kab. Kudus 194 Kab. Magelang 195 Kab. Pati 196 Kab. Pekalongan 197 Kab. Pemalang 198 Kab. Purbalingga 199 Kab. Purworejo 200 Kab. Rembang 201 Kab. Semarang 202 Kab. Sragen 203 Kab. Sukoharjo 204 Kab. Tegal 205 Kab. Temanggung 206 Kab. Wonogiri 207 Kab. Wonosobo 208 Kota Magelang 209 Kota Pekalongan (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 2,097,386,975 1,265,990,101 1,141,643,435 1,359,658,562 1,381,059,579 2,950,353,552 4,594,210,679 1,021,318,808 962,980,014 357,224,390 1,487,779,348 1,280,347,446 573,990,639 1,492,297,407 1,086,089,183 1,235,163,439 1,572,723,665 2,657 510,391,794 - 894 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 210 Kota Salatiga 552 - - 550 - 211 Kota Semarang 552 - - 771 - 212 Kota Surakarta 69,373,552 - - 460,351,816 - 213 Kota Tegal 20,550,552 - - 257,831,600 - 214 Provinsi DI Yogyakarta - 324,676 - 796,652,269 - 215 Kab. Bantul 552 - - 249,846,606 - 216 Kab. Gunungkidul 69,373,552 - - 733,943,744 - 217 Kab. Kulon Progo 552 1,298,706 - 278,839,677 - 218 Kab. Sleman 552 - - 815 - 219 Kota Yogyakarta 69,373,552 - - 346,219,234 - 220 Provinsi Jawa Timur - 125 - - - 221 Kab. Bangkalan 552 - 919 688 - 222 Kab. Banyuwangi 552 - 1,054,234,454 1,044,929,073 - 223 Kab. Blitar 552 - - 682 - 224 Kab. Bojonegoro 552 - - - - 225 Kab. Bondowoso 552 422,888,534 230,468,146 544,036,214 - 226 Kab. Gresik 552 - - - - 227 Kab. Jember 552 854 341 444 - 228 Kab. Jombang 552 - 465 527 - - 895 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 210 Kota Salatiga 211 Kota Semarang 212 Kota Surakarta 213 Kota Tegal 214 Provinsi DI Yogyakarta 215 Kab. Bantul 216 Kab. Gunungkidul 217 Kab. Kulon Progo 218 Kab. Sleman 219 Kota Yogyakarta 220 Provinsi Jawa Timur 221 Kab. Bangkalan 222 Kab. Banyuwangi 223 Kab. Blitar 224 Kab. Bojonegoro 225 Kab. Bondowoso 226 Kab. Gresik 227 Kab. Jember 228 Kab. Jombang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 498 1,048 - - - 181 952 - - - 91,213,407 551,565,223 - - - 91,596,589 349,428,189 - - 14,423,281 114,081,653 925,481,879 10,993 - - 91,469,611 341,316,217 - - - 91,213,407 825,157,151 - - 57,693,123 91,213,407 429,044,913 59,658 - - 69,144,407 69,145,222 - - - 91,213,407 437,432,641 - - 171 513 809 307 - - 28,136,407 28,138,014 - 564,434 21,267,985,584 91,213,407 23,458,362,518 - 43,917,492 149 407 1,238 - - - 407 407 - - - 91,213,407 1,288,606,301 20,555,130 9,599,936 - 845 845 - - - 492 2,131 215 716 241 407 1,640 - 554 - 896 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 210 Kota Salatiga 211 Kota Semarang 212 Kota Surakarta 213 Kota Tegal 214 Provinsi DI Yogyakarta 215 Kab. Bantul 216 Kab. Gunungkidul 217 Kab. Kulon Progo 218 Kab. Sleman 219 Kota Yogyakarta 220 Provinsi Jawa Timur 221 Kab. Bangkalan 222 Kab. Banyuwangi 223 Kab. Blitar 224 Kab. Bojonegoro 225 Kab. Bondowoso 226 Kab. Gresik 227 Kab. Jember 228 Kab. Jombang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 684 - - 450 1,134 110 - - 172 282 15,345,473 - - 3,040,708 18,386,181 8,595,360 - - 3,053,069 11,648,429 26,556,649 - 478,915 3,802,571 30,849,128 26,258,179 - - 3,048,574 29,306,753 24,466,702 - - 3,040,708 27,507,410 14,197,758 - 1,921,272 3,040,708 19,219,396 29,765,973 - - 3,040,708 32,806,681 11,541,352 - - 3,040,708 14,582,060 - - 547 270 1,124 27,162,517 - - 3,166,562 30,893,513 57,908,624 - 738,205,914 3,166,562 843,198,592 924 - 84 562 1,570 - - - 562 562 25,615,408 - - 3,166,562 58,937,036 - - - 604 604 921 - - 736 2,588 338 - 852 562 2,306 - 897 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 210 Kota Salatiga 211 Kota Semarang 212 Kota Surakarta 213 Kota Tegal 214 Provinsi DI Yogyakarta 215 Kab. Bantul 216 Kab. Gunungkidul 217 Kab. Kulon Progo 218 Kab. Sleman 219 Kota Yogyakarta 220 Provinsi Jawa Timur 221 Kab. Bangkalan 222 Kab. Banyuwangi 223 Kab. Blitar 224 Kab. Bojonegoro 225 Kab. Bondowoso 226 Kab. Gresik 227 Kab. Jember 228 Kab. Jombang (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 2,734 1,786 639,324,956 381,627,170 956,331,007 370,623,522 922,038,113 448,264,861 101,952,455 521,388,253 1,933 59,032,079 24,301,561,662 3,360 1,521 1,347,543,889 2,001 5,271 4,498 - 898 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 229 Kab. Kediri 552 678 243 293 - 230 Kab. Lamongan 552 - - 884 - 231 Kab. Lumajang 552 - 799 895 - 232 Kab. Madiun 552 306 - 177 - 233 Kab. Magetan 552 - - 715 - 234 Kab. Malang 552 - - 763 - 235 Kab. Mojokerto 552 - 450 103 - 236 Kab. Nganjuk 552 - - 279,237,908 - 237 Kab. Ngawi 14,468,552 498,143,008 - 848,066,864 - 238 Kab. Pacitan 69,373,552 - - 632,410,632 - 239 Kab. Pamekasan 552 - - 161 - 240 Kab. Pasuruan 552 980 - 794 - 241 Kab. Ponorogo 552 104 339 797 - 242 Kab. Probolinggo 552 300 793 111 - 243 Kab. Sampang 552 - 176 935 - 244 Kab. Sidoarjo 552 - - 5,247,590,527 - 245 Kab. Situbondo 552 - 365 282 - 246 Kab. Sumenep 552 - - 1,265,258,347 - 247 Kab. Trenggalek 552 - - 599,168,042 - - 899 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 229 Kab. Kediri 230 Kab. Lamongan 231 Kab. Lumajang 232 Kab. Madiun 233 Kab. Magetan 234 Kab. Malang 235 Kab. Mojokerto 236 Kab. Nganjuk 237 Kab. Ngawi 238 Kab. Pacitan 239 Kab. Pamekasan 240 Kab. Pasuruan 241 Kab. Ponorogo 242 Kab. Probolinggo 243 Kab. Sampang 244 Kab. Sidoarjo 245 Kab. Situbondo 246 Kab. Sumenep 247 Kab. Trenggalek (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 407 1,621 603 413 - 407 1,291 - - - 494 2,188 - 166 - 407 890 212 - - 407 1,122 - - 421 978 2,162 - - 959 407 1,919 - 126 - 91,213,407 370,451,315 - - - 91,213,407 1,437,423,279 24,214,598 - - 94,902,514 727,313,146 - - - 56 217 - - 770 407 2,951 990 - 486 407 2,133 285 599 - 494 1,698 579 93 - 407 1,518 - - - 91,213,407 5,338,803,934 - - - 407 1,054 - 175 - 91,301,056 1,356,559,403 - - - 91,428,034 690,596,076 - - - 900 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 229 Kab. Kediri 230 Kab. Lamongan 231 Kab. Lumajang 232 Kab. Madiun 233 Kab. Magetan 234 Kab. Malang 235 Kab. Mojokerto 236 Kab. Nganjuk 237 Kab. Ngawi 238 Kab. Pacitan 239 Kab. Pamekasan 240 Kab. Pasuruan 241 Kab. Ponorogo 242 Kab. Probolinggo 243 Kab. Sampang 244 Kab. Sidoarjo 245 Kab. Situbondo 246 Kab. Sumenep 247 Kab. Trenggalek (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 418 - - 562 1,996 674 - - 562 1,236 516 - - 51 733 562 - - 562 1,336 76 - - 562 638 473 - 437 787 1,697 778 - 925 562 2,391 36,399,804 - - 3,166,562 39,566,366 29,449,216 - - 3,166,562 56,830,376 21,959,896 - - 3,294,664 25,254,560 341 - - 933 1,274 889 - 342 562 2,783 499 - 877 562 2,822 505 - - 51 1,228 740 - - 562 1,302 420,425,314 - - 3,166,562 423,591,876 866 - - 562 1,603 74,065,317 - - 3,169,933 77,235,250 25,279,542 - - 3,174,428 28,453,970 - 901 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 229 Kab. Kediri 230 Kab. Lamongan 231 Kab. Lumajang 232 Kab. Madiun 233 Kab. Magetan 234 Kab. Malang 235 Kab. Mojokerto 236 Kab. Nganjuk 237 Kab. Ngawi 238 Kab. Pacitan 239 Kab. Pamekasan 240 Kab. Pasuruan 241 Kab. Ponorogo 242 Kab. Probolinggo 243 Kab. Sampang 244 Kab. Sidoarjo 245 Kab. Situbondo 246 Kab. Sumenep 247 Kab. Trenggalek (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 4,169 3,079 3,473 2,778 2,312 4,411 4,862 410,018,233 1,508,722,207 821,941,258 2,043 6,286 5,507 3,478 3,372 5,762,396,362 3,209 1,433,795,205 719,050,598 - 902 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 248 Kab. Tuban 552 - 3,132,500,039 509 - 249 Kab. Tulungagung 69,373,552 - 447,329,627 945,407,637 - 250 Kota Blitar 552 - - 696 - 251 Kota Kediri 69,373,552 - 800,378 267,540,974 - 252 Kota Madiun 552 - - 159 - 253 Kota Malang 552 - - 843 - 254 Kota Mojokerto 552 - - 548 - 255 Kota Pasuruan 552 - - 35 - 256 Kota Probolinggo 552 - - 942 - 257 Kota Surabaya 552 - - 670 - 258 Kota Batu 552 - 188 803 - 259 Provinsi Kalimantan Barat - - - 1,796,534,042 - 260 Kab. Bengkayang 69,373,552 - - 700,493,657 - 261 Kab. Landak 552 - - 988 - 262 Kab. Kapuas Hulu 69,373,552 451,017,360 426,610,512 1,823,307,940 - 263 Kab. Ketapang 552 - - 808 - 264 Kab. Mempawah 69,373,552 - - 477,513,627 - 265 Kab. Sambas 69,373,552 - - 980,016,584 - 266 Kab. Sanggau 552 - 183 360 - - 903 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 248 Kab. Tuban 249 Kab. Tulungagung 250 Kota Blitar 251 Kota Kediri 252 Kota Madiun 253 Kota Malang 254 Kota Mojokerto 255 Kota Pasuruan 256 Kota Probolinggo 257 Kota Surabaya 258 Kota Batu 259 Provinsi Kalimantan Barat 260 Kab. Bengkayang 261 Kab. Landak 262 Kab. Kapuas Hulu 263 Kab. Ketapang 264 Kab. Mempawah 265 Kab. Sambas 266 Kab. Sanggau (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 1,907,546,042 91,213,407 5,131,259,997 - 130,510,628 1,570,078 91,213,407 1,485,520,749 - 18,635,878 - 407 1,103 - - - 91,213,407 359,554,759 - 32,553 - 407 566 - - - 407 1,250 - - 838 407 1,793 - - - 407 442 - - - 845 1,787 - - - 500 1,170 - - - 407 1,398 - 670 1,615,964,942 395,274,778 3,807,773,762 - - - 118,169,845 818,663,502 - - - 407 1,395 - - - 91,213,407 2,792,149,219 21,916,947 17,774,314 19,793,756,715 91,213,407 19,884,970,930 - - - 91,213,407 568,727,034 - - - 118,169,845 1,098,186,429 - - - 407 950 - 95 - 904 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 248 Kab. Tuban 249 Kab. Tulungagung 250 Kota Blitar 251 Kota Kediri 252 Kota Madiun 253 Kota Malang 254 Kota Mojokerto 255 Kota Pasuruan 256 Kota Probolinggo 257 Kota Surabaya 258 Kota Batu 259 Provinsi Kalimantan Barat 260 Kab. Bengkayang 261 Kab. Landak 262 Kab. Kapuas Hulu 263 Kab. Ketapang 264 Kab. Mempawah 265 Kab. Sambas 266 Kab. Sanggau (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 156,403,450 - 261,750,258 3,166,562 551,830,898 32,829,666 - 54,254 3,166,562 54,686,360 599 - - 562 1,161 9,290,655 - - 3,166,562 12,489,770 76 - - 562 638 589 - - 562 1,151 249 - 699 562 1,510 804 - - 562 1,366 638 - - 604 1,242 693 - - 948 1,641 462 - - 562 1,694 95,004,549 - 44,821,909 10,980,728 150,807,186 24,324,701 - - 4,102,604 28,427,305 488 - - 562 1,050 63,315,725 - - 3,166,562 106,173,548 69,126,875 - 927,563,557 3,166,562 999,856,994 16,580,739 - - 3,166,562 19,747,301 34,031,271 - - 4,102,604 38,133,875 185 - - 562 842 - 905 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 248 Kab. Tuban 249 Kab. Tulungagung 250 Kota Blitar 251 Kota Kediri 252 Kota Madiun 253 Kota Malang 254 Kota Mojokerto 255 Kota Pasuruan 256 Kota Probolinggo 257 Kota Surabaya 258 Kota Batu 259 Provinsi Kalimantan Barat 260 Kab. Bengkayang 261 Kab. Landak 262 Kab. Kapuas Hulu 263 Kab. Ketapang 264 Kab. Mempawah 265 Kab. Sambas 266 Kab. Sanggau (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 5,683,091,447 1,609,580,661 2,816 441,418,081 1,756 2,953 3,855 2,360 3,581 3,363 3,644 3,958,580,948 916,464,359 2,997 2,967,696,319 20,884,828,476 657,847,887 1,205,693,856 2,344 - 906 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 267 Kab. Sintang 69,373,552 682,177,040 3,026,623,140 1,478,224,053 - 268 Kota Pontianak 552 - - 866 - 269 Kota Singkawang 69,373,552 1,758,462 - 318,192,318 - 270 Kab. Sekadau 55,405,552 - - 651,557,624 - 271 Kab. Melawi 69,373,552 1,051,670,001 334,451,455 932,655,021 - 272 Kab. Kayong Utara 69,373,552 70,638,787 45,678,401 701,789,813 - 273 Kab. Kubu Raya 69,373,552 - 1,212,653 922,389,638 - 274 Provinsi Kalimantan Tengah - - - 740 - 275 Kab. Barito Selatan 552 61,380,962 277,332,754 655 - 276 Kab. Barito Utara 552 - - - - 277 Kab. Kapuas 552 - - 307 - 278 Kab. Kotawaringin Barat 69,373,552 2,259,635,700 596,478,215 823,253,417 - 279 Kab. Kotawaringin Timur 69,373,552 - 1,004,762,336 1,238,314,109 - 280 Kota Palangkaraya 69,373,552 - - 411,581,244 - 281 Kab. Katingan 552 - - 62 - 282 Kab. Seruyan 552 - - 473 - 283 Kab. Sukamara 552 - - 218,628,449 - 284 Kab. Lamandau 552 - - 632 - 285 Kab. Gunung Mas 552 - 289 167 - - 907 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 267 Kab. Sintang 268 Kota Pontianak 269 Kota Singkawang 270 Kab. Sekadau 271 Kab. Melawi 272 Kab. Kayong Utara 273 Kab. Kubu Raya 274 Provinsi Kalimantan Tengah 275 Kab. Barito Selatan 276 Kab. Barito Utara 277 Kab. Kapuas 278 Kab. Kotawaringin Barat 279 Kab. Kotawaringin Timur 280 Kota Palangkaraya 281 Kab. Katingan 282 Kab. Seruyan 283 Kab. Sukamara 284 Kab. Lamandau 285 Kab. Gunung Mas (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 5,278,237,640 33,144,926 126,103,070 - 845 1,711 - - 1,413,435 118,169,845 439,534,060 84,107 - - 91,213,407 742,771,031 - - - 91,213,407 2,409,989,884 51,118,157 13,931,075 - 91,213,407 909,320,408 3,430,068 1,902,423 4,025,888 91,213,407 1,018,841,586 - 46,968 - 3 743 - - 2,224,852,980 91,213,407 2,654,780,758 2,386,849 9,435,278 - 407 407 - - - 673 980 - - 59,937,974 91,213,407 3,830,518,713 87,857,223 20,290,235 1,256,435,824 91,213,407 3,590,725,676 - 34,185,581 18,307,250 91,415,673 521,304,167 - - - 407 469 - - 602 407 1,482 - - - 91,213,407 309,841,856 - - 82 407 1,121 - - - 673 1,129 - 739 - 908 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 267 Kab. Sintang 268 Kota Pontianak 269 Kota Singkawang 270 Kab. Sekadau 271 Kab. Melawi 272 Kab. Kayong Utara 273 Kab. Kubu Raya 274 Provinsi Kalimantan Tengah 275 Kab. Barito Selatan 276 Kab. Barito Utara 277 Kab. Kapuas 278 Kab. Kotawaringin Barat 279 Kab. Kotawaringin Timur 280 Kota Palangkaraya 281 Kab. Katingan 282 Kab. Seruyan 283 Kab. Sukamara 284 Kab. Lamandau 285 Kab. Gunung Mas (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 51,331,797 - - 3,166,562 213,746,355 39 - - 604 643 11,048,328 - 48,049 4,102,604 15,283,088 22,624,761 - - 3,166,562 25,791,323 32,385,883 - - 3,166,562 100,601,677 24,369,051 - - 3,166,562 32,868,104 32,029,907 - 138,394 3,166,562 35,381,831 96 - - 274 370 27,342,912 - 75,702,300 2,659,777 117,527,116 - - - 777 777 876 - - 396 1,272 24,013,412 - 1,745,823 2,659,777 136,566,470 36,120,215 - 36,629,559 2,659,777 109,595,132 12,005,478 - 534,681 2,665,396 15,205,555 825 - - 777 1,602 98 - 211 777 1,086 16,080,524 - - 2,659,777 18,740,301 268 - 554 777 1,599 279 - - 396 1,414 - 909 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 267 Kab. Sintang 268 Kota Pontianak 269 Kota Singkawang 270 Kab. Sekadau 271 Kab. Melawi 272 Kab. Kayong Utara 273 Kab. Kubu Raya 274 Provinsi Kalimantan Tengah 275 Kab. Barito Selatan 276 Kab. Barito Utara 277 Kab. Kapuas 278 Kab. Kotawaringin Barat 279 Kab. Kotawaringin Timur 280 Kota Palangkaraya 281 Kab. Katingan 282 Kab. Seruyan 283 Kab. Sukamara 284 Kab. Lamandau 285 Kab. Gunung Mas (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 5,561,357,547 2,906 524,190,700 823,967,906 2,579,965,113 1,011,562,064 1,123,596,969 1,113 2,772,308,426 1,736 2,804 4,036,458,735 3,769,694,360 605,883,274 2,623 3,120 328,582,709 3,272 3,095 - 910 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 286 Kab. Pulang Pisau 552 - - 979 - 287 Kab. Murung Raya 552 - - 431 - 288 Kab. Barito Timur 552 919 - 375 - 289 Provinsi Kalimantan Selatan - - - 5,233,245,258 - 290 Kab. Banjar 69,373,552 1,125,413,519 - 1,068,626,870 - 291 Kab. Barito Kuala 69,373,552 31,988,337 - 699,488,909 - 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 69,373,552 145,632,999 8,332,988 505,940,464 - 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 69,373,552 - - 469,158,294 - 294 Kab. Hulu Sungai Utara 69,373,552 54,224,422 - 491,320,758 - 295 Kab. Kotabaru 552 - - 861 - 296 Kab. Tabalong 69,373,552 198,907,907 598,115,429 11,777,737,702 - 297 Kab. Tanah Laut 69,373,552 - - 618,459,544 - 298 Kab. Tapin 552 - 71 874 - 299 Kota Banjarbaru 69,373,552 - - 310,129,144 - 300 Kota Banjarmasin 552 - - 863 - 301 Kab. Balangan 552 623 - 636 - 302 Kab. Tanah Bumbu 552 - - 243 - 303 Provinsi Kalimantan Timur - - - 656 - 304 Kab. Berau 552 - - 834 - - 911 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 286 Kab. Pulang Pisau 287 Kab. Murung Raya 288 Kab. Barito Timur 289 Provinsi Kalimantan Selatan 290 Kab. Banjar 291 Kab. Barito Kuala 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 294 Kab. Hulu Sungai Utara 295 Kab. Kotabaru 296 Kab. Tabalong 297 Kab. Tanah Laut 298 Kab. Tapin 299 Kota Banjarbaru 300 Kota Banjarmasin 301 Kab. Balangan 302 Kab. Tanah Bumbu 303 Provinsi Kalimantan Timur 304 Kab. Berau (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 673 1,652 - - - 407 838 - - - 407 1,701 63 - - 305,459,863 5,538,705,121 - - - 91,213,407 2,285,253,796 50,015,032 - - 91,213,407 822,690,653 1,419,731 - - 91,213,407 751,119,858 6,470,779 324,072 5,434,188 91,213,407 565,805,889 - - - 91,213,407 636,758,587 2,408,426 - - 845 1,706 - - 6,699,857,381 91,213,407 19,365,831,826 8,839,452 23,259,439 - 91,213,407 709,672,951 - - 202 407 1,554 - 675 - 91,213,407 401,342,551 - - - 407 1,270 - - - 407 1,666 337 - 809 407 1,459 - - - 205 861 - - 633 407 1,874 - - - 912 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 286 Kab. Pulang Pisau 287 Kab. Murung Raya 288 Kab. Barito Timur 289 Provinsi Kalimantan Selatan 290 Kab. Banjar 291 Kab. Barito Kuala 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 294 Kab. Hulu Sungai Utara 295 Kab. Kotabaru 296 Kab. Tabalong 297 Kab. Tanah Laut 298 Kab. Tapin 299 Kota Banjarbaru 300 Kota Banjarmasin 301 Kab. Balangan 302 Kab. Tanah Bumbu 303 Provinsi Kalimantan Timur 304 Kab. Berau (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 964 - - 396 1,360 472 - - 777 1,249 318 - - 777 1,158 174,472,522 - - 10,181,770 184,654,292 35,622,806 - - 3,040,708 88,678,546 23,318,132 - - 3,040,708 27,778,571 16,866,480 - - 3,040,708 26,702,039 15,639,209 - 179,647 3,040,708 18,859,564 16,378,407 - - 3,040,708 21,827,541 604 - - 544 1,148 392,682,463 - 223,225,862 3,040,708 651,047,924 20,616,891 - - 3,040,708 23,657,599 811 - 111 708 2,305 10,337,899 - - 3,040,708 13,378,607 914 - - 708 1,622 410 - - 708 1,455 68 - 890 708 1,666 210 - - 248 458 900 - 916 562 2,378 - 913 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 286 Kab. Pulang Pisau 287 Kab. Murung Raya 288 Kab. Barito Timur 289 Provinsi Kalimantan Selatan 290 Kab. Banjar 291 Kab. Barito Kuala 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 294 Kab. Hulu Sungai Utara 295 Kab. Kotabaru 296 Kab. Tabalong 297 Kab. Tanah Laut 298 Kab. Tapin 299 Kota Banjarbaru 300 Kota Banjarmasin 301 Kab. Balangan 302 Kab. Tanah Bumbu 303 Provinsi Kalimantan Timur 304 Kab. Berau (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 3,564 2,639 3,411 5,723,359,413 2,443,305,894 919,842,776 847,195,449 654,039,005 727,959,680 3,406 20,086,253,302 802,704,102 4,411 484,094,710 3,444 3,673 3,677 1,319 4,804 - 914 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 305 Kab. Kutai Kartanegara 552 - - 237 - 306 Kab. Kutai Barat 552 - - 58 - 307 Kab. Kutai Timur 552 - 299 229 - 308 Kab. Paser 552 - - 967 - 309 Kota Balikpapan 552 - - 27 - 310 Kota Bontang 552 - - - - 311 Kota Samarinda 552 - - 649 - 312 Kab. Penajam Paser Utara 552 1,054,373,368 - 2,572,200,792 - 313 Kab. Mahakam Ulu 552 - 457 40 - 314 Provinsi Sulawesi Utara - - 40,075,633 87 - 315 Kab. Bolaang Mongondow 69,373,552 - - 477,105,398 - 316 Kab. Minahasa 552 - - 797 189 317 Kab. Kepulauan Sangihe 552 - - 24 - 318 Kota Bitung 552 - - 276,325,975 - 319 Kota Manado 69,373,552 - - 422,333,597 - 320 Kab. Kepulauan Talaud 552 - - 7,467,820 - 321 Kab. Minahasa Selatan 552 226 - 742 - 322 Kota Tomohon 552 - - 290 - 323 Kab. Minahasa Utara 69,373,552 49,797,491 - 394,353,634 - - 915 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 305 Kab. Kutai Kartanegara 306 Kab. Kutai Barat 307 Kab. Kutai Timur 308 Kab. Paser 309 Kota Balikpapan 310 Kota Bontang 311 Kota Samarinda 312 Kab. Penajam Paser Utara 313 Kab. Mahakam Ulu 314 Provinsi Sulawesi Utara 315 Kab. Bolaang Mongondow 316 Kab. Minahasa 317 Kab. Kepulauan Sangihe 318 Kota Bitung 319 Kota Manado 320 Kab. Kepulauan Talaud 321 Kab. Minahasa Selatan 322 Kota Tomohon 323 Kab. Minahasa Utara (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 407 644 - - - 407 465 - - - 407 935 - 246 421 407 1,795 - - - 407 434 - - 943 407 1,350 - - - 407 1,056 - - - 91,213,407 3,717,787,567 51,248,034 - 293 407 1,197 - 19 14,505,768,283 397,719,778 14,943,563,781 - 2,226,049 3,534,234,653 91,213,407 4,102,553,458 - - - 852 1,838 - - - 732 756 - - 49,980,040,908 118,169,845 50,374,536,728 - - - 118,169,845 540,503,442 - - - 92,264,067 99,731,887 - - - 407 1,375 67 - 786 422 1,498 - - 21,862,877,596 97,203,852 22,404,232,573 2,073,912 - - 916 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 305 Kab. Kutai Kartanegara 306 Kab. Kutai Barat 307 Kab. Kutai Timur 308 Kab. Paser 309 Kota Balikpapan 310 Kota Bontang 311 Kota Samarinda 312 Kab. Penajam Paser Utara 313 Kab. Mahakam Ulu 314 Provinsi Sulawesi Utara 315 Kab. Bolaang Mongondow 316 Kab. Minahasa 317 Kab. Kepulauan Sangihe 318 Kota Bitung 319 Kota Manado 320 Kab. Kepulauan Talaud 321 Kab. Minahasa Selatan 322 Kota Tomohon 323 Kab. Minahasa Utara (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 112 - - 562 674 42 - - 562 604 120 - - 562 928 359 - 897 562 1,818 944 - - 562 1,506 - - 49 562 611 908 - - 562 1,470 202,806,674 - - 3,166,562 257,221,270 655 - 61 562 1,297 63,957,902 - 686,200,383 16,572,219 768,956,553 14,910,807 - 110,385,517 2,849,681 128,146,005 461 44,473,698 - 3,037,339 47,511,498 149 - - 124 273 10,020,780 - 1,561,590,211 3,692,456 1,575,303,447 13,199,575 - - 3,692,456 16,892,031 14,420,324 - - 2,883,392 17,303,716 771 - - 681 1,519 226 - 964 908 2,098 12,324,253 - 683,088,918 3,037,339 700,524,422 - 917 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 305 Kab. Kutai Kartanegara 306 Kab. Kutai Barat 307 Kab. Kutai Timur 308 Kab. Paser 309 Kota Balikpapan 310 Kota Bontang 311 Kota Samarinda 312 Kab. Penajam Paser Utara 313 Kab. Mahakam Ulu 314 Provinsi Sulawesi Utara 315 Kab. Bolaang Mongondow 316 Kab. Minahasa 317 Kab. Kepulauan Sangihe 318 Kota Bitung 319 Kota Manado 320 Kab. Kepulauan Talaud 321 Kab. Minahasa Selatan 322 Kota Tomohon 323 Kab. Minahasa Utara (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,870 1,621 2,415 4,165 2,492 2,513 3,078 3,975,009,389 3,046 15,712,520,334 4,300,073,015 47,513,888 1,581 51,949,840,727 626,769,025 117,036,155 3,446 4,148 23,174,130,547 - 918 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 552 - - 124 - 325 Kota Kotamobagu 552 - - 643 - 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 552 8,653,425 51,135,088 427,430,268 - 327 Kab. Minahasa Tenggara 552 332 - 779 - 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 69,373,552 16,312,751 - 469,013,253 - 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 69,373,552 5,537,593 145,449,470 453,156,130 - 330 Provinsi Sulawesi Tengah - - 49,882,783 - - 331 Kab. Banggai 69,373,552 878,689,689 651,343,410 - - 332 Kab. Banggai Kepulauan 69,373,552 4,274,554 - 523,147,832 - 333 Kab. Buol 69,373,552 - - 501,980,086 - 334 Kab. Toli Toli 69,373,552 245,274,149 23,367,140 549,107,865 - 335 Kab. Donggala 69,373,552 - - 725,047,303 - 336 Kab. Morowali 552 - - 945 - 337 Kab. Poso 69,373,552 - - 807,725,796 - 338 Kota Palu 552 - - 258,461,651 - 339 Kab. Parigi Moutong 69,373,552 84,105,706 - 807,525,071 - 340 Kab. Tojo Una Una 69,373,552 7,236,627 - 684,099,807 - 341 Kab. Sigi 69,373,552 - - 589,686,603 - 342 Kab. Banggai Laut 69,373,552 - - 434,145,827 - - 919 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 325 Kota Kotamobagu 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 327 Kab. Minahasa Tenggara 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 330 Provinsi Sulawesi Tengah 331 Kab. Banggai 332 Kab. Banggai Kepulauan 333 Kab. Buol 334 Kab. Toli Toli 335 Kab. Donggala 336 Kab. Morowali 337 Kab. Poso 338 Kota Palu 339 Kab. Parigi Moutong 340 Kab. Tojo Una Una 341 Kab. Sigi 342 Kab. Banggai Laut (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 564 688 - - - 12,979,407 12,980,050 - - 5,902,898 91,213,407 584,335,086 359,904 1,774,322 - 407 1,518 807 - 225,758,674 91,213,407 802,298,085 679,838 - 3,477,199,981 91,213,407 4,172,556,581 229,234 5,049,907 - 296,433,181 346,315,964 - 1,938,968 - 91,159,470 1,621,192,569 39,052,001 25,327,942 - 91,213,407 618,635,793 189,905 - 50,430,133 91,213,407 643,623,626 - - 179,409,371 91,213,407 1,088,371,932 10,900,873 907,336 197,586,125 91,213,407 1,013,846,835 - - - 407 1,352 - - - 91,213,407 898,939,203 - - - 91,213,407 349,675,058 - - 103,506,737 91,213,407 1,086,350,921 3,737,631 - - 91,213,407 782,549,841 321,378 - 95,423,574 91,213,407 776,323,584 - - - 91,213,407 525,359,234 - - - 920 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 325 Kota Kotamobagu 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 327 Kab. Minahasa Tenggara 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 330 Provinsi Sulawesi Tengah 331 Kab. Banggai 332 Kab. Banggai Kepulauan 333 Kab. Buol 334 Kab. Toli Toli 335 Kab. Donggala 336 Kab. Morowali 337 Kab. Poso 338 Kota Palu 339 Kab. Parigi Moutong 340 Kab. Tojo Una Una 341 Kab. Sigi 342 Kab. Banggai Laut (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 327 - - 866 1,193 7,962,626 - - 2,849,681 10,812,307 14,624,592 - 183,592 2,849,681 19,792,091 941 - - 681 2,429 14,657,647 - 7,053,078 2,849,681 25,240,244 14,161,480 - 108,605,259 2,849,681 130,895,561 - - - 9,880,618 11,819,586 - - - 3,038,461 67,418,404 17,438,523 - - 3,040,708 20,669,136 16,733,792 - 1,680,462 3,040,708 21,454,962 18,304,156 - 5,977,098 3,040,708 39,130,171 24,169,928 - 6,580,563 3,040,708 33,791,199 32 - - 708 740 26,926,103 - - 3,040,708 29,966,811 11,695,749 - - 3,040,708 14,736,457 26,919,599 - 3,447,383 3,040,708 37,145,321 22,804,300 - - 3,040,708 26,166,386 19,657,493 - 3,180,043 3,040,708 25,878,244 14,472,389 - - 3,040,708 17,513,097 - 921 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 325 Kota Kotamobagu 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 327 Kab. Minahasa Tenggara 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 330 Provinsi Sulawesi Tengah 331 Kab. Banggai 332 Kab. Banggai Kepulauan 333 Kab. Buol 334 Kab. Toli Toli 335 Kab. Donggala 336 Kab. Morowali 337 Kab. Poso 338 Kota Palu 339 Kab. Parigi Moutong 340 Kab. Tojo Una Una 341 Kab. Sigi 342 Kab. Banggai Laut (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 2,433 23,792,909 604,127,729 4,499 896,911,881 4,372,825,694 358,135,550 1,757,984,525 708,678,481 734,452,140 1,196,875,655 1,117,011,586 2,644 998,279,566 364,412,067 1,192,869,794 878,089,779 871,575,380 612,245,883 - 922 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 343 Kab. Morowali Utara 69,373,552 - - 1,263,308,589 - 344 Provinsi Sulawesi Selatan - - - 2,399,288,879 - 345 Kab. Bantaeng 552 - - 137,447,630 - 346 Kab. Barru 69,373,552 - - 379,141,588 - 347 Kab. Bone 69,373,552 - - 1,216,988,504 - 348 Kab. Bulukumba 69,373,552 - - 552,836,399 - 349 Kab. Enrekang 69,373,552 - - 508,158,732 - 350 Kab. Gowa 69,373,552 14,090,190 - 789,800,417 - 351 Kab. Jeneponto 69,373,552 371,776,118 - 541,241,644 - 352 Kab. Luwu 69,373,552 - - 575,861,156 - 353 Kab. Luwu Utara 69,373,552 - - 824,411,459 - 354 Kab. Maros 69,373,552 - - 476,511,318 - 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 69,373,552 - - 635,023,194 - 356 Kota Palopo 552 - - 55,467,929 - 357 Kab. Luwu Timur 552 185,945,860 - 15 - 358 Kab. Pinrang 69,373,552 5,395,623 - 555,191,730 - 359 Kab. Sinjai 69,373,552 - - 404,947,053 - 360 Kab. Kepulauan Selayar 69,373,552 - - 539,649,649 - 361 Kab. Sidenreng Rappang 69,373,552 - - 568,310,542 - - 923 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 343 Kab. Morowali Utara 344 Provinsi Sulawesi Selatan 345 Kab. Bantaeng 346 Kab. Barru 347 Kab. Bone 348 Kab. Bulukumba 349 Kab. Enrekang 350 Kab. Gowa 351 Kab. Jeneponto 352 Kab. Luwu 353 Kab. Luwu Utara 354 Kab. Maros 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 356 Kota Palopo 357 Kab. Luwu Timur 358 Kab. Pinrang 359 Kab. Sinjai 360 Kab. Kepulauan Selayar 361 Kab. Sidenreng Rappang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 1,354,521,996 - - 4,346,680,382 547,620,928 7,293,590,189 - - - 91,213,407 228,661,037 - - 3,504,071 91,213,407 473,859,066 - - 23,856,249 91,213,407 1,332,058,160 - - - 91,346,004 644,182,403 - - 11,247,411 91,213,407 610,619,550 - - 3,968,141 91,213,407 899,072,155 704,116 - 921,518 91,213,407 1,005,152,687 18,587,120 - 32,570,227 91,213,407 699,644,790 - - 86,113,820 91,213,407 1,001,738,686 - - 1,524,052,812 91,213,407 2,091,777,537 - - 3,692,334,906 91,213,407 4,418,571,507 - - - 91,213,407 146,681,336 - - 2,149,668,201 91,213,407 2,426,827,483 9,295,888 - - 91,213,407 651,800,760 269,444 - - 91,213,407 496,160,460 - - - 91,213,407 630,863,056 - - 2,102,349 91,213,407 661,626,298 - - - 924 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 343 Kab. Morowali Utara 344 Provinsi Sulawesi Selatan 345 Kab. Bantaeng 346 Kab. Barru 347 Kab. Bone 348 Kab. Bulukumba 349 Kab. Enrekang 350 Kab. Gowa 351 Kab. Jeneponto 352 Kab. Luwu 353 Kab. Luwu Utara 354 Kab. Maros 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 356 Kota Palopo 357 Kab. Luwu Timur 358 Kab. Pinrang 359 Kab. Sinjai 360 Kab. Kepulauan Selayar 361 Kab. Sidenreng Rappang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 42,114,818 - - 3,040,708 45,155,526 61,138,012 - 72,405,740 9,126,621 142,670,373 14,084,319 - - 3,420,516 17,504,835 14,218,947 - 130,517 3,420,516 17,769,980 45,641,352 - 893,309 3,420,516 49,955,177 20,733,064 - - 3,425,011 24,158,075 19,057,202 - 420,475 3,420,516 22,898,193 29,619,931 - 147,409 3,420,516 33,891,972 20,298,429 - 32,788 3,420,516 42,338,853 21,596,787 - 1,221,078 3,420,516 26,238,381 30,917,086 - 3,226,781 3,420,516 37,564,383 17,870,550 - 57,109,963 3,420,516 78,401,029 23,815,055 - 138,388,221 3,420,516 165,623,792 9,543,508 - - 3,420,516 12,964,024 24,497,296 - 420,850,196 3,420,516 458,063,896 20,820,644 - - 3,420,516 24,510,604 15,186,315 - - 3,420,516 18,606,831 20,237,957 - - 3,420,516 23,658,473 21,313,204 - 78,465 3,420,516 24,812,185 - 925 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 343 Kab. Morowali Utara 344 Provinsi Sulawesi Selatan 345 Kab. Bantaeng 346 Kab. Barru 347 Kab. Bone 348 Kab. Bulukumba 349 Kab. Enrekang 350 Kab. Gowa 351 Kab. Jeneponto 352 Kab. Luwu 353 Kab. Luwu Utara 354 Kab. Maros 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 356 Kota Palopo 357 Kab. Luwu Timur 358 Kab. Pinrang 359 Kab. Sinjai 360 Kab. Kepulauan Selayar 361 Kab. Sidenreng Rappang (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,469,051,074 7,436,260,562 246,166,424 561,002,598 1,451,386,889 737,714,030 702,891,295 1,002,337,679 1,116,865,092 795,256,723 1,108,676,621 2,239,552,118 4,653,568,851 159,645,912 2,884,891,931 745,684,916 584,140,843 723,895,081 755,812,035 - 926 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 362 Kab. Soppeng 69,373,552 - - 407,853,229 - 363 Kab. Takalar 69,373,552 306,666,844 - 411,035,284 - 364 Kab. Tana Toraja 69,373,552 - - 408,048,704 - 365 Kab. Wajo 69,373,552 - - 1,720,691,313 - 366 Kota Pare Pare 69,373,552 - - 246,057,612 - 367 Kota Makassar 552 - - 479 - 368 Kab. Toraja Utara 69,373,552 11,006,012 - 387,159,059 - 369 Provinsi Sulawesi Tenggara - - 4,961,591 2,053,628,430 - 370 Kab. Buton 69,373,552 - - 382,157,152 - 371 Kab. Konawe 69,373,552 - - 536,040,576 - 372 Kab. Kolaka 552 891 - 701 - 373 Kab. Muna 552 - - 353,753,511 - 374 Kota Kendari 552 - - 253,578,872 - 375 Kota Bau Bau 28,584,552 - - 324,430,597 - 376 Kab. Konawe Selatan 552 - - 757 - 377 Kab. Bombana 552 45,542,079 - 843 - 378 Kab. Wakatobi 552 - - 808 - 379 Kab. Kolaka Utara 69,373,552 - - 503,104,952 - 380 Kab. Konawe Utara 552 - - 102 - - 927 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 362 Kab. Soppeng 363 Kab. Takalar 364 Kab. Tana Toraja 365 Kab. Wajo 366 Kota Pare Pare 367 Kota Makassar 368 Kab. Toraja Utara 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 370 Kab. Buton 371 Kab. Konawe 372 Kab. Kolaka 373 Kab. Muna 374 Kota Kendari 375 Kota Bau Bau 376 Kab. Konawe Selatan 377 Kab. Bombana 378 Kab. Wakatobi 379 Kab. Kolaka Utara 380 Kab. Konawe Utara (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 13,434,435 91,213,407 512,501,071 - - - 91,213,407 808,915,535 15,331,713 - 11,205,395 91,213,407 510,467,506 - - 970,523 91,213,407 1,812,875,243 - - - 91,213,407 337,271,019 - - - 385 864 - - 3,842,447 91,213,407 493,220,925 550,412 - - 389,027,616 2,447,617,637 - 95,716 - 95,231,758 477,388,910 - - 921,806,421 92,319,128 1,550,166,125 - - - 407 1,999 584 - - 91,213,407 444,966,918 - - - 91,477,477 345,056,349 - - 27,131,107 91,260,603 442,822,307 - - - 407 1,164 - - 4,800,660,096 91,213,407 4,937,416,425 2,276,935 - - 407 1,215 - - - 91,213,407 594,318,359 - - - 407 509 - - - 928 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 362 Kab. Soppeng 363 Kab. Takalar 364 Kab. Tana Toraja 365 Kab. Wajo 366 Kota Pare Pare 367 Kota Makassar 368 Kab. Toraja Utara 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 370 Kab. Buton 371 Kab. Konawe 372 Kab. Kolaka 373 Kab. Muna 374 Kota Kendari 375 Kota Bau Bau 376 Kab. Konawe Selatan 377 Kab. Bombana 378 Kab. Wakatobi 379 Kab. Kolaka Utara 380 Kab. Konawe Utara (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 15,294,692 - 503,611 3,420,516 19,218,819 15,415,551 - - 3,420,516 34,167,780 15,302,922 - 417,906 3,420,516 19,141,344 64,554,831 - 36,065 3,420,516 68,011,412 9,228,101 - - 3,420,516 12,648,617 625 - - 464 1,089 14,518,984 - 143,952 3,420,516 18,633,864 34,229,069 - - 6,483,699 40,808,484 14,332,466 - - 3,571,092 17,903,558 20,102,406 - 34,549,684 3,460,970 58,113,060 624 - - 516 1,724 15,678,242 - - 3,420,516 19,098,758 14,190,452 - - 3,429,506 17,619,958 12,167,003 - 1,016,038 3,421,640 16,604,681 313 - - 516 829 19,549,923 - 965,172,945 3,420,516 990,420,319 211 - - 516 727 18,867,390 - - 3,420,516 22,287,906 418 - - 516 934 - 929 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 362 Kab. Soppeng 363 Kab. Takalar 364 Kab. Tana Toraja 365 Kab. Wajo 366 Kota Pare Pare 367 Kota Makassar 368 Kab. Toraja Utara 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 370 Kab. Buton 371 Kab. Konawe 372 Kab. Kolaka 373 Kab. Muna 374 Kota Kendari 375 Kota Bau Bau 376 Kab. Konawe Selatan 377 Kab. Bombana 378 Kab. Wakatobi 379 Kab. Kolaka Utara 380 Kab. Konawe Utara (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 601,093,442 912,456,867 598,982,402 1,950,260,207 419,293,188 2,505 581,228,341 2,488,426,121 564,666,020 1,677,652,737 4,275 464,066,228 362,676,859 488,011,540 2,545 5,927,837,296 2,494 685,979,817 1,995 - 930 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 381 Kab. Buton Utara 552 781 - 503 - 382 Kab. Konawe Kepulauan 552 - - 985 - 383 Kab. Kolaka Timur 552 610 - 573 - 384 Kab. Muna Barat 552 - - 77,130,713 - 385 Kab. Buton Tengah 552 - - 958 - 386 Kab. Buton Selatan 552 - - 613 - 387 Provinsi Bali - - - 998,550,008 11,784,874 388 Kab. Badung 69,373,552 - - 413,164,689 - 389 Kab. Bangli 69,373,552 - - 327,002,312 4,650,564 390 Kab. Buleleng 69,373,552 2,072,627 - 724,143,270 20,426,163 391 Kab. Gianyar 69,373,552 - - 425,744,671 - 392 Kab. Jembrana 69,373,552 - - 377,993,094 - 393 Kab. Karangasem 69,373,552 - - 513,901,244 - 394 Kab. Klungkung 69,373,552 - - 260,659,781 - 395 Kab. Tabanan 69,373,552 - - 427,668,801 20,868,853 396 Kota Denpasar 552 - - 345,348,921 - 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 43,344,715 1,530,664,205 - 398 Kab. Bima 69,373,552 - 132,857,288 736,955,756 - 399 Kab. Dompu 69,373,552 173,460,304 125,828,545 443,734,883 - - 931 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 381 Kab. Buton Utara 382 Kab. Konawe Kepulauan 383 Kab. Kolaka Timur 384 Kab. Muna Barat 385 Kab. Buton Tengah 386 Kab. Buton Selatan 387 Provinsi Bali 388 Kab. Badung 389 Kab. Bangli 390 Kab. Buleleng 391 Kab. Gianyar 392 Kab. Jembrana 393 Kab. Karangasem 394 Kab. Klungkung 395 Kab. Tabanan 396 Kota Denpasar 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 398 Kab. Bima 399 Kab. Dompu (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 407 1,691 127 - - 407 1,392 - - - 407 1,590 725 - - 91,213,407 168,344,120 - - - 242 1,200 - - - 29,247,407 29,248,020 - - - 265,882,713 1,276,217,595 - - - 99,110,770 512,275,459 - - - 91,213,407 422,866,283 - - - 118,169,845 864,811,905 100,229 - - 92,387,674 518,132,345 - - - 97,452,189 475,445,283 - - - 91,213,407 605,114,651 - - - 91,213,407 351,873,188 - - - 91,213,407 539,751,061 - - - 118,169,845 463,518,766 - - - 266,672,503 1,840,681,423 - 1,203,364 - 118,169,845 987,982,889 - 5,534,222 - 91,250,490 834,274,222 8,430,388 5,242,060 - 932 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 381 Kab. Buton Utara 382 Kab. Konawe Kepulauan 383 Kab. Kolaka Timur 384 Kab. Muna Barat 385 Kab. Buton Tengah 386 Kab. Buton Selatan 387 Provinsi Bali 388 Kab. Badung 389 Kab. Bangli 390 Kab. Buleleng 391 Kab. Gianyar 392 Kab. Jembrana 393 Kab. Karangasem 394 Kab. Klungkung 395 Kab. Tabanan 396 Kota Denpasar 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 398 Kab. Bima 399 Kab. Dompu (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 929 - - 516 1,572 831 - - 516 1,347 415 - - 516 1,656 12,876,649 - - 3,420,516 16,297,165 272 - - 640 912 20,646,691 - - 3,420,516 24,067,207 27,738,936 326,826 - 7,386,036 35,451,798 14,347,478 - - 3,440,745 17,788,223 11,354,418 161,587 - 3,166,562 14,682,567 25,145,501 709,296 - 4,102,604 30,057,630 14,784,033 - - 3,208,139 17,992,172 13,125,727 - - 3,383,436 16,509,163 17,844,971 - - 3,166,562 21,011,533 9,051,170 - - 3,166,562 12,217,732 14,850,430 724,121 - 3,166,562 18,741,113 18,193,193 - - 4,102,604 22,295,797 42,522,851 - - 7,407,381 51,133,596 25,590,770 - - 4,102,604 35,227,596 15,408,631 - - 3,167,686 32,248,765 - 933 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 381 Kab. Buton Utara 382 Kab. Konawe Kepulauan 383 Kab. Kolaka Timur 384 Kab. Muna Barat 385 Kab. Buton Tengah 386 Kab. Buton Selatan 387 Provinsi Bali 388 Kab. Badung 389 Kab. Bangli 390 Kab. Buleleng 391 Kab. Gianyar 392 Kab. Jembrana 393 Kab. Karangasem 394 Kab. Klungkung 395 Kab. Tabanan 396 Kota Denpasar 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 398 Kab. Bima 399 Kab. Dompu (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 3,815 3,291 3,798 184,641,837 2,664 53,315,779 1,311,669,393 599,437,234 506,922,402 964,243,087 605,498,069 561,327,998 695,499,736 433,464,472 627,865,726 485,815,115 1,891,815,019 1,092,584,037 935,896,539 - 934 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 400 Kab. Lombok Barat 69,373,552 - - 653,588,970 - 401 Kab. Lombok Tengah 69,373,552 - - 937,553,866 - 402 Kab. Lombok Timur 552 - - 758 - 403 Kab. Sumbawa 69,373,552 - - 862,994,825 - 404 Kota Mataram 552 - - 222 - 405 Kota Bima 69,373,552 - - 325,398,566 - 406 Kab. Sumbawa Barat 552 - - 127 - 407 Kab. Lombok Utara 69,373,552 - - 307,087,593 - 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur - - 1,491,615 2,547,866,540 - 409 Kab. Alor 69,373,552 - - 520,460,875 - 410 Kab. Belu 69,373,552 - - 320,441,650 - 411 Kab. Ende 69,373,552 - - 466,810,000 - 412 Kab. Flores Timur 69,373,552 - - 523,341,406 - 413 Kab. Kupang 69,373,552 - - 701,498,658 - 414 Kab. Lembata 69,373,552 1,218,762 - 389,428,301 - 415 Kab. Manggarai 69,373,552 - - 438,528,763 - 416 Kab. Ngada 69,373,552 133,889,271 - 353,336,294 36,780,715 417 Kab. Sikka 69,373,552 - - 483,338,102 - 418 Kab. Sumba Barat 69,373,552 - 28,937,520 314,805,701 - - 935 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 400 Kab. Lombok Barat 401 Kab. Lombok Tengah 402 Kab. Lombok Timur 403 Kab. Sumbawa 404 Kota Mataram 405 Kota Bima 406 Kab. Sumbawa Barat 407 Kab. Lombok Utara 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 409 Kab. Alor 410 Kab. Belu 411 Kab. Ende 412 Kab. Flores Timur 413 Kab. Kupang 414 Kab. Lembata 415 Kab. Manggarai 416 Kab. Ngada 417 Kab. Sikka 418 Kab. Sumba Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 111,316,399 764,905,369 - - - 91,230,263 1,028,784,129 - - - 767 1,525 - - 3,029,019,772 91,350,499 3,983,365,096 - - - 27 249 - - - 91,250,490 416,649,056 - - - 499 626 - - - 91,278,582 398,366,175 - - - 545,780,651 3,095,138,806 - 40,684 - 109,991,557 630,452,432 - - - 116,160,669 436,602,319 - - - 91,213,407 558,023,407 - - - 118,169,845 641,511,251 - - 34,701,857 91,213,407 827,413,922 - - - 98,439,922 489,086,985 58,691 - - 105,088,854 543,617,617 - - - 91,213,407 615,219,687 6,507,858 - - 92,191,026 575,529,128 - - - 91,213,407 434,956,628 - 1,204,606 - 936 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 400 Kab. Lombok Barat 401 Kab. Lombok Tengah 402 Kab. Lombok Timur 403 Kab. Sumbawa 404 Kota Mataram 405 Kota Bima 406 Kab. Sumbawa Barat 407 Kab. Lombok Utara 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 409 Kab. Alor 410 Kab. Belu 411 Kab. Ende 412 Kab. Flores Timur 413 Kab. Kupang 414 Kab. Lembata 415 Kab. Manggarai 416 Kab. Ngada 417 Kab. Sikka 418 Kab. Sumba Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 22,696,160 - - 3,865,503 26,561,663 32,556,232 - - 3,167,686 35,723,918 919 - - 57 976 29,967,236 - 105,136,766 3,171,057 138,275,059 391 - - 874 1,265 11,298,365 - - 3,167,686 14,466,051 940 - - 57 997 10,663,988 - - 3,168,809 13,832,797 70,780,094 - - 15,160,854 85,981,632 18,072,393 - - 3,819,431 21,891,824 11,126,087 - - 4,032,934 15,159,021 16,208,914 - - 3,166,562 19,375,476 18,173,075 - - 4,102,604 22,275,679 24,359,215 - 1,205,385 3,166,562 28,731,162 13,521,917 - - 3,417,147 16,997,755 15,227,520 - - 3,648,629 18,876,149 12,269,042 1,275,758 - 3,166,562 23,219,220 16,783,899 - - 3,200,273 19,984,172 10,931,627 - - 3,166,562 15,302,795 - 937 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 400 Kab. Lombok Barat 401 Kab. Lombok Tengah 402 Kab. Lombok Timur 403 Kab. Sumbawa 404 Kota Mataram 405 Kota Bima 406 Kab. Sumbawa Barat 407 Kab. Lombok Utara 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 409 Kab. Alor 410 Kab. Belu 411 Kab. Ende 412 Kab. Flores Timur 413 Kab. Kupang 414 Kab. Lembata 415 Kab. Manggarai 416 Kab. Ngada 417 Kab. Sikka 418 Kab. Sumba Barat (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 860,840,584 1,133,881,599 3,053 4,191,013,707 2,066 500,488,659 2,175 481,572,524 3,181,120,438 721,717,808 521,134,892 646,772,435 733,160,482 925,518,636 575,458,292 631,867,318 707,812,459 664,886,852 519,632,975 - 938 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 419 Kab. Sumba Timur 69,373,552 - - 723,580,717 - 420 Kab. Timor Tengah Selatan 69,373,552 - - 704,247,965 - 421 Kab. Timor Tengah Utara 69,373,552 - - 506,925,117 - 422 Kota Kupang 59,351,552 - - 387,922,285 - 423 Kab. Rote Ndao 69,373,552 - - 453,569,077 - 424 Kab. Manggarai Barat 69,373,552 - - 496,950,668 - 425 Kab. Nagekeo 69,373,552 - - 416,660,450 - 426 Kab. Sumba Barat Daya 69,373,552 - - 486,477,916 - 427 Kab. Sumba Tengah 69,373,552 - - 400,629,794 - 428 Kab. Manggarai Timur 69,373,552 - - 480,627,263 - 429 Kab. Sabu Raijua 69,373,552 - - 277,998,177 - 430 Kab. Malaka 69,373,552 - - 343,877,982 - 431 Provinsi Maluku - 573,715,493 - 3,211,529,029 69,021,492 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 69,373,552 - - 756,225,085 - 433 Kab. Maluku Tengah 69,373,552 2,326,642,322 - 1,170,689,250 276,084,846 434 Kab. Maluku Tenggara 69,373,552 - - 484,457,973 - 435 Kab. Buru 69,373,552 15,624,778 - 628,034,263 - 436 Kota Ambon 69,373,552 - - 430,723,170 - 437 Kab. Seram Bagian Barat 69,373,552 - - 832,589,151 - - 939 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 419 Kab. Sumba Timur 420 Kab. Timor Tengah Selatan 421 Kab. Timor Tengah Utara 422 Kota Kupang 423 Kab. Rote Ndao 424 Kab. Manggarai Barat 425 Kab. Nagekeo 426 Kab. Sumba Barat Daya 427 Kab. Sumba Tengah 428 Kab. Manggarai Timur 429 Kab. Sabu Raijua 430 Kab. Malaka 431 Provinsi Maluku 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 433 Kab. Maluku Tengah 434 Kab. Maluku Tenggara 435 Kab. Buru 436 Kota Ambon 437 Kab. Seram Bagian Barat (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 814,794,124 - - - 91,213,407 795,461,372 - - - 91,213,407 598,138,524 - - - 118,169,845 506,092,130 - - - 91,213,407 544,782,484 - - - 91,213,407 588,164,075 - - - 91,213,407 507,873,857 - - - 91,213,407 577,691,323 - - - 91,213,407 491,843,201 - - - 91,213,407 571,840,670 - - - 91,213,407 369,211,584 - - - 91,213,407 435,091,389 - - - 324,968,760 4,179,234,774 31,871,709 - - 91,213,407 847,438,492 - - - 92,879,854 3,866,296,272 96,940,948 - - 97,843,237 582,301,210 - - - 91,213,407 734,872,448 650,751 - - 91,260,603 521,983,773 - - - 91,213,407 923,802,558 - - - 940 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 419 Kab. Sumba Timur 420 Kab. Timor Tengah Selatan 421 Kab. Timor Tengah Utara 422 Kota Kupang 423 Kab. Rote Ndao 424 Kab. Manggarai Barat 425 Kab. Nagekeo 426 Kab. Sumba Barat Daya 427 Kab. Sumba Tengah 428 Kab. Manggarai Timur 429 Kab. Sabu Raijua 430 Kab. Malaka 431 Provinsi Maluku 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 433 Kab. Maluku Tengah 434 Kab. Maluku Tenggara 435 Kab. Buru 436 Kota Ambon 437 Kab. Seram Bagian Barat (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 25,126,413 - - 3,166,562 28,292,975 24,455,129 - - 3,166,562 27,621,691 17,602,604 - - 3,166,562 20,769,166 13,470,280 - - 4,102,604 17,572,884 15,749,886 - - 3,166,562 18,916,448 17,255,465 - - 3,166,562 20,422,027 14,468,414 - - 3,166,562 17,634,976 16,892,663 - - 3,166,562 20,059,225 13,911,092 - - 3,166,562 17,077,654 16,690,132 - - 3,166,562 19,856,694 9,653,026 - - 3,166,562 12,819,588 11,941,558 - - 3,166,562 15,108,120 133,829,955 2,875,380 - 13,541,629 182,118,673 23,633,298 - - 2,849,681 26,482,979 36,587,234 8,627,265 - 2,902,495 145,057,942 15,139,698 - - 3,056,442 18,196,140 19,626,737 - - 2,849,681 23,127,169 13,459,852 - - 2,851,928 16,311,780 26,021,360 - - 2,849,681 28,871,041 - 941 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 419 Kab. Sumba Timur 420 Kab. Timor Tengah Selatan 421 Kab. Timor Tengah Utara 422 Kota Kupang 423 Kab. Rote Ndao 424 Kab. Manggarai Barat 425 Kab. Nagekeo 426 Kab. Sumba Barat Daya 427 Kab. Sumba Tengah 428 Kab. Manggarai Timur 429 Kab. Sabu Raijua 430 Kab. Malaka 431 Provinsi Maluku 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 433 Kab. Maluku Tengah 434 Kab. Maluku Tenggara 435 Kab. Buru 436 Kota Ambon 437 Kab. Seram Bagian Barat (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 912,460,651 892,456,615 688,281,242 583,016,566 633,072,484 677,959,654 594,882,385 667,124,100 578,294,407 661,070,916 451,404,724 519,573,061 4,361,353,447 943,295,023 4,080,727,766 669,870,902 827,373,169 607,669,105 1,022,047,151 - 942 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 438 Kab. Seram Bagian Timur 69,373,552 - - 5,823,885,434 - 439 Kab. Kepulauan Aru 69,373,552 - 104,701,813 915,303,117 - 440 Kota Tual 69,373,552 - - 429,005,039 - 441 Kab. Maluku Barat Daya 552 - - 575 - 442 Kab. Buru Selatan 69,373,552 - 300,098,219 653,622,562 - 443 Provinsi Papua - - 1,192,769,695 5,655,325,406 - 444 Kab. Biak Numfor 69,373,552 - - 567,482,474 - 445 Kab. Jayapura 69,373,552 221,695,061 110,248,189 955,834,508 - 446 Kab. Jayawijaya 69,373,552 - - 703,479,809 - 447 Kab. Merauke 69,373,552 - - 2,494,775,393 - 448 Kab. Mimika 69,373,552 - 716,073,779 1,425,929,436 - 449 Kab. Nabire 69,373,552 - 74,319,864 953,861,299 - 450 Kab. Paniai 69,373,552 - - 684,183,099 - 451 Kab. Puncak Jaya 69,373,552 - - 922,284,010 - 452 Kab. Kepulauan Yapen 69,373,552 - - 623,040,759 - 453 Kota Jayapura 552 - - 463 - 454 Kab. Sarmi 69,373,552 176,069,169 1,397,883,741 1,423,457,822 - 455 Kab. Keerom 69,373,552 - 689,744,972 885,256,379 - 456 Kab. Yahukimo 69,373,552 - - 1,439,902,716 - - 943 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 438 Kab. Seram Bagian Timur 439 Kab. Kepulauan Aru 440 Kota Tual 441 Kab. Maluku Barat Daya 442 Kab. Buru Selatan 443 Provinsi Papua 444 Kab. Biak Numfor 445 Kab. Jayapura 446 Kab. Jayawijaya 447 Kab. Merauke 448 Kab. Mimika 449 Kab. Nabire 450 Kab. Paniai 451 Kab. Puncak Jaya 452 Kab. Kepulauan Yapen 453 Kota Jayapura 454 Kab. Sarmi 455 Kab. Keerom 456 Kab. Yahukimo (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 5,915,098,841 - - - 118,169,845 1,138,174,775 - 3,634,566 - 91,213,407 520,218,446 - - - 407 982 - - - 91,213,407 1,044,934,188 - 10,418,649 79,120,872,670 661,303,668 86,630,271,439 - 66,256,867 - 91,213,407 658,695,881 - - - 91,213,407 1,378,991,165 9,235,936 3,826,977 - 91,213,407 794,693,216 - - - 91,213,407 2,585,988,800 - - 316,270,512,818 91,213,407 318,503,729,440 - 24,860,598 - 91,213,407 1,119,394,570 - 2,578,046 - 91,213,407 775,396,506 - - - 91,213,407 1,013,497,417 - - - 91,213,407 714,254,166 - - - 407 870 - - 35,311,158 91,213,407 3,123,935,297 7,336,636 48,533,884 180,324,917 91,213,407 1,846,539,675 - 23,946,130 - 91,213,407 1,531,116,123 - - - 944 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 438 Kab. Seram Bagian Timur 439 Kab. Kepulauan Aru 440 Kota Tual 441 Kab. Maluku Barat Daya 442 Kab. Buru Selatan 443 Provinsi Papua 444 Kab. Biak Numfor 445 Kab. Jayapura 446 Kab. Jayawijaya 447 Kab. Merauke 448 Kab. Mimika 449 Kab. Nabire 450 Kab. Paniai 451 Kab. Puncak Jaya 452 Kab. Kepulauan Yapen 453 Kota Jayapura 454 Kab. Sarmi 455 Kab. Keerom 456 Kab. Yahukimo (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 182,024,758 - - 2,849,681 184,874,439 28,605,013 - - 3,692,456 35,932,035 13,407,355 - - 2,849,681 16,257,036 761 - - 681 1,442 20,427,179 - - 2,849,681 33,695,509 346,943,139 - 3,294,951,450 27,555,162 3,735,706,618 17,734,389 - - 2,849,681 20,584,070 29,871,724 - - 2,849,681 45,784,318 21,984,516 - - 2,849,681 24,834,197 77,968,894 - - 2,849,681 80,818,575 44,564,192 - 9,878,206,822 2,849,681 9,950,481,293 29,810,026 - - 2,849,681 35,237,753 21,381,775 - - 2,849,681 24,231,456 28,822,955 - - 2,849,681 31,672,636 19,471,920 - - 2,849,681 22,321,601 540 - - 681 1,221 44,486,182 - 1,101,287 2,849,681 104,307,670 27,666,228 - 5,631,982 2,849,681 60,094,021 45,000,647 - - 2,849,681 47,850,328 - 945 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 438 Kab. Seram Bagian Timur 439 Kab. Kepulauan Aru 440 Kota Tual 441 Kab. Maluku Barat Daya 442 Kab. Buru Selatan 443 Provinsi Papua 444 Kab. Biak Numfor 445 Kab. Jayapura 446 Kab. Jayawijaya 447 Kab. Merauke 448 Kab. Mimika 449 Kab. Nabire 450 Kab. Paniai 451 Kab. Puncak Jaya 452 Kab. Kepulauan Yapen 453 Kota Jayapura 454 Kab. Sarmi 455 Kab. Keerom 456 Kab. Yahukimo (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 6,169,346,832 1,243,480,362 605,849,034 2,976 1,148,003,249 90,365,978,057 748,653,503 1,494,149,035 888,900,965 2,736,180,927 328,523,584,285 1,224,005,875 869,001,514 1,114,543,605 805,949,319 2,643 3,297,616,519 1,976,007,248 1,648,340,003 - 946 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 457 Kab. Pegunungan Bintang 69,373,552 - - 1,323,072,650 - 458 Kab. Tolikara 69,373,552 - - 981,467,086 - 459 Kab. Boven Digoel 69,373,552 - 229,098,854 1,652,529,183 - 460 Kab. Mappi 69,373,552 - 354,158,271 1,625,325,983 - 461 Kab. Asmat 69,373,552 - - 1,804,997,336 - 462 Kab. Waropen 69,373,552 - - 1,898,012,791 - 463 Kab. Supiori 69,373,552 - - 670,247,815 - 464 Kab. Mamberamo Raya 69,373,552 - - 2,445,319,908 - 465 Kab. Mamberamo Tengah 69,373,552 - - 582,346,884 - 466 Kab. Yalimo 69,373,552 - - 515,674,568 - 467 Kab. Lanny Jaya 69,373,552 - - 565,246,484 - 468 Kab. Nduga 552 - - 314 - 469 Kab. Dogiyai 69,373,552 - - 915,743,056 - 470 Kab. Puncak 552 - - 371,179,167 - 471 Kab. Intan Jaya 69,373,552 - - 833,952,576 - 472 Kab. Deiyai 69,373,552 - - 1,104,892,854 - 473 Provinsi Maluku Utara - 853 835 22 - 474 Kab. Halmahera Tengah 552 - - 259 - 475 Kota Ternate 69,373,552 - - 487,059,390 - - 947 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 457 Kab. Pegunungan Bintang 458 Kab. Tolikara 459 Kab. Boven Digoel 460 Kab. Mappi 461 Kab. Asmat 462 Kab. Waropen 463 Kab. Supiori 464 Kab. Mamberamo Raya 465 Kab. Mamberamo Tengah 466 Kab. Yalimo 467 Kab. Lanny Jaya 468 Kab. Nduga 469 Kab. Dogiyai 470 Kab. Puncak 471 Kab. Intan Jaya 472 Kab. Deiyai 473 Provinsi Maluku Utara 474 Kab. Halmahera Tengah 475 Kota Ternate (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 377,151,321 91,213,407 1,791,437,378 - - - 91,213,407 1,072,680,493 - - - 91,213,407 1,972,841,444 - 7,951,363 - 91,213,407 2,070,697,661 - 12,296,163 - 91,213,407 1,896,210,743 - - - 91,213,407 1,989,226,198 - - - 91,213,407 761,461,222 - - - 91,213,407 2,536,533,315 - - - 91,213,407 673,560,291 - - - 91,213,407 606,887,975 - - - 91,213,407 656,459,891 - - - 407 721 - - - 91,213,407 1,006,956,463 - - - 91,213,407 462,392,574 - - - 91,213,407 925,165,983 - - - 91,213,407 1,196,106,261 - - - 360 2,070 768 805 540 542 1,341 - - - 93,149,542 580,208,932 - - - 948 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 457 Kab. Pegunungan Bintang 458 Kab. Tolikara 459 Kab. Boven Digoel 460 Kab. Mappi 461 Kab. Asmat 462 Kab. Waropen 463 Kab. Supiori 464 Kab. Mamberamo Raya 465 Kab. Mamberamo Tengah 466 Kab. Yalimo 467 Kab. Lanny Jaya 468 Kab. Nduga 469 Kab. Dogiyai 470 Kab. Puncak 471 Kab. Intan Jaya 472 Kab. Deiyai 473 Provinsi Maluku Utara 474 Kab. Halmahera Tengah 475 Kota Ternate (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 41,349,391 - 11,780,063 2,849,681 55,979,135 30,673,796 - - 2,849,681 33,523,477 51,646,839 - - 2,849,681 62,447,883 50,796,142 - - 2,849,681 65,941,986 56,412,101 - - 2,849,681 59,261,782 59,317,991 - - 2,849,681 62,167,672 20,946,437 - - 2,849,681 23,796,118 76,423,586 - - 2,849,681 79,273,267 18,199,674 - - 2,849,681 21,049,355 16,116,129 - - 2,849,681 18,965,810 17,666,059 - - 2,849,681 20,515,740 3 - - 681 684 28,619,849 - - 2,849,681 31,469,530 32,789,466 - - 2,849,681 35,639,147 26,063,300 - - 2,849,681 28,912,981 34,533,099 - - 2,849,681 37,382,780 714 - - 44 2,331 107 - 913 433 1,453 18,265,921 - - 3,492,433 21,758,354 - 949 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 457 Kab. Pegunungan Bintang 458 Kab. Tolikara 459 Kab. Boven Digoel 460 Kab. Mappi 461 Kab. Asmat 462 Kab. Waropen 463 Kab. Supiori 464 Kab. Mamberamo Raya 465 Kab. Mamberamo Tengah 466 Kab. Yalimo 467 Kab. Lanny Jaya 468 Kab. Nduga 469 Kab. Dogiyai 470 Kab. Puncak 471 Kab. Intan Jaya 472 Kab. Deiyai 473 Provinsi Maluku Utara 474 Kab. Halmahera Tengah 475 Kota Ternate (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,916,790,065 1,175,577,522 2,104,662,879 2,206,013,199 2,024,846,077 2,120,767,422 854,630,892 2,685,180,134 763,983,198 695,227,337 746,349,183 1,957 1,107,799,545 498,032,273 1,023,452,516 1,302,862,593 4,401 3,346 671,340,838 - 950 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 476 Kab. Halmahera Barat 69,373,552 - - 595,005,211 - 477 Kab. Halmahera Timur 552 316 437 234 - 478 Kab. Halmahera Selatan 552 - - 135 - 479 Kab. Halmahera Utara 69,373,552 62,470,932 - 518,369,129 - 480 Kab. Kepulauan Sula 552 - 708 915 - 481 Kota Tidore Kepulauan 552 - - 357,023,573 - 482 Kab. Pulau Morotai 552 - - 940 - 483 Kab. Pulau Taliabu 552 977 154 924 - 484 Provinsi Banten - - - 872 484 485 Kab. Lebak 552 - - 758,891,675 - 486 Kab. Pandeglang 552 372,135,503 - 424 294 487 Kab. Serang 69,373,552 77,506,848 139,629,026 1,281,652,410 - 488 Kab. Tangerang 552 - - 206 - 489 Kota Cilegon 552 - - 957 - 490 Kota Tangerang 552 - - 392 - 491 Kota Serang 552 - - 835 - 492 Kota Tangerang Selatan 552 - - 711 - 493 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - - - 866,792,044 - 494 Kab. Bangka 69,373,552 - - 582,957,878 - - 951 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 476 Kab. Halmahera Barat 477 Kab. Halmahera Timur 478 Kab. Halmahera Selatan 479 Kab. Halmahera Utara 480 Kab. Kepulauan Sula 481 Kota Tidore Kepulauan 482 Kab. Pulau Morotai 483 Kab. Pulau Taliabu 484 Provinsi Banten 485 Kab. Lebak 486 Kab. Pandeglang 487 Kab. Serang 488 Kab. Tangerang 489 Kota Cilegon 490 Kota Tangerang 491 Kota Serang 492 Kota Tangerang Selatan 493 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 494 Kab. Bangka (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 53,691,420 91,213,407 739,910,038 - - - 407 1,394 79 948 666 859 1,660 - - 8,182,528,782 91,213,407 8,854,582,250 3,123,659 - 442 542 2,607 - 747 - 91,213,407 448,236,980 - - 853 407 2,200 - - - 542 2,597 192 874 - 561 1,917 - - 493,413,460 91,213,407 1,343,518,542 - - - 91,213,407 463,349,628 22,672,946 - - 91,213,407 1,590,001,691 3,443,050 5,429,462 - 98 304 - - - 407 1,364 - - - 240 632 - - - 407 1,242 - - - 743 1,454 - - 4,895,260,373 163,094,853 5,925,147,270 - - 13,529,270,647 91,213,407 14,203,441,932 - - - 952 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 476 Kab. Halmahera Barat 477 Kab. Halmahera Timur 478 Kab. Halmahera Selatan 479 Kab. Halmahera Utara 480 Kab. Kepulauan Sula 481 Kota Tidore Kepulauan 482 Kab. Pulau Morotai 483 Kab. Pulau Taliabu 484 Provinsi Banten 485 Kab. Lebak 486 Kab. Pandeglang 487 Kab. Serang 488 Kab. Tangerang 489 Kota Cilegon 490 Kota Tangerang 491 Kota Serang 492 Kota Tangerang Selatan 493 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 494 Kab. Bangka (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 22,314,114 - 2,011,597 3,420,516 27,746,227 335 - - 516 1,878 346 - 752 827 1,925 19,439,965 - 306,671,022 3,420,516 332,655,162 549 - 790 433 2,519 16,510,974 - - 3,420,516 19,931,490 324 - 518 516 1,358 543 - - 433 2,042 454 528 - 860 1,842 45,772,525 - 16,440,737 3,040,708 65,253,970 43,399,726 12,360 - 3,040,708 69,125,740 42,725,342 - - 3,040,708 54,638,562 791 - - 66 857 247 - - 708 955 878 - - 129 1,007 577 - - 708 1,285 729 - - 449 1,178 24,079,678 - 135,859,412 4,530,724 164,469,814 20,243,122 - 469,543,628 3,166,562 492,953,312 - 953 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 476 Kab. Halmahera Barat 477 Kab. Halmahera Timur 478 Kab. Halmahera Selatan 479 Kab. Halmahera Utara 480 Kab. Kepulauan Sula 481 Kota Tidore Kepulauan 482 Kab. Pulau Morotai 483 Kab. Pulau Taliabu 484 Provinsi Banten 485 Kab. Lebak 486 Kab. Pandeglang 487 Kab. Serang 488 Kab. Tangerang 489 Kota Cilegon 490 Kota Tangerang 491 Kota Serang 492 Kota Tangerang Selatan 493 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 494 Kab. Bangka (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 837,029,817 3,824 4,137 9,256,610,964 5,678 468,169,022 4,110 5,191 3,759 1,408,773,064 532,475,920 1,714,013,805 1,713 2,871 2,191 3,079 3,184 6,089,617,084 14,765,768,796 - 954 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 495 Kab. Belitung 69,373,552 - - 468,576,306 - 496 Kota Pangkal Pinang 552 - - 633 - 497 Kab. Bangka Selatan 69,373,552 7,830,365 - 596,603,199 - 498 Kab. Bangka Tengah 69,373,552 - 356,045,753 486,849,351 - 499 Kab. Bangka Barat 69,373,552 - 79,773,162 521,865,685 - 500 Kab. Belitung Timur 69,373,552 424,216,279 3,879,137 471,904,122 - 501 Provinsi Gorontalo - - 122,612,941 601,609,801 - 502 Kab. Boalemo 69,373,552 - - 374,318,213 - 503 Kab. Gorontalo 69,373,552 76,093,276 - 448,344,619 - 504 Kota Gorontalo 69,373,552 - - 214,419,978 - 505 Kab. Pohuwato 69,373,552 - - 509,010,317 - 506 Kab. Bone Bolango 69,373,552 - - 421,764,635 - 507 Kab. Gorontalo Utara 69,373,552 - 450,773,921 438,579,191 - 508 Provinsi Kepulauan Riau - 47,365,681 - - - 509 Kab. Natuna 69,373,552 - - - - 510 Kab. Kepulauan Anambas 69,373,552 - - - - 511 Kab. Karimun 552 - - 385 - 512 Kota Batam 552 - - 290 - 513 Kota Tanjung Pinang 69,373,552 - - 553,788,628 - - 955 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 495 Kab. Belitung 496 Kota Pangkal Pinang 497 Kab. Bangka Selatan 498 Kab. Bangka Tengah 499 Kab. Bangka Barat 500 Kab. Belitung Timur 501 Provinsi Gorontalo 502 Kab. Boalemo 503 Kab. Gorontalo 504 Kota Gorontalo 505 Kab. Pohuwato 506 Kab. Bone Bolango 507 Kab. Gorontalo Utara 508 Provinsi Kepulauan Riau 509 Kab. Natuna 510 Kab. Kepulauan Anambas 511 Kab. Karimun 512 Kota Batam 513 Kota Tanjung Pinang (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN 3,689,922,555 99,206,285 4,257,705,146 - - - 591 1,224 - - - 91,213,407 695,646,971 347,042 - 8,457,150,718 91,213,407 9,391,259,229 - 13,597,897 - 91,864,030 693,502,877 - 3,045,097 7,112,367,612 91,213,407 8,103,580,557 18,849,462 146,698 7,893,024 141,030,053 873,145,819 - 6,810,206 - 91,213,407 465,531,620 - - - 91,213,407 615,651,302 3,169,148 - - 91,213,407 305,633,385 - - 7,433,036 108,048,680 624,492,033 - - 44,542,360 91,213,407 557,520,402 - - - 91,213,407 980,566,519 - 15,649,546 - 206,797,791 254,163,472 2,104,716 - - 91,213,407 91,213,407 - - - 91,213,407 91,213,407 - - - 845 1,230 - - 494 845 1,629 - - - 109,156,648 662,945,276 - - - 956 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 495 Kab. Belitung 496 Kota Pangkal Pinang 497 Kab. Bangka Selatan 498 Kab. Bangka Tengah 499 Kab. Bangka Barat 500 Kab. Belitung Timur 501 Provinsi Gorontalo 502 Kab. Boalemo 503 Kab. Gorontalo 504 Kota Gorontalo 505 Kab. Pohuwato 506 Kab. Bone Bolango 507 Kab. Gorontalo Utara 508 Provinsi Kepulauan Riau 509 Kab. Natuna 510 Kab. Kepulauan Anambas 511 Kab. Karimun 512 Kota Batam 513 Kota Tanjung Pinang (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 16,271,032 - 128,077,601 3,445,239 147,793,872 215 - - 601 816 20,717,675 - - 3,166,562 24,231,279 16,905,755 - 293,565,970 3,166,562 327,236,184 18,121,585 - - 3,190,160 24,356,842 16,386,886 - 246,875,791 3,166,562 285,425,399 25,069,041 - 326,616 5,875,783 38,081,646 11,698,883 - - 2,849,681 14,548,564 14,011,928 - - 2,849,681 20,030,757 6,700,097 - - 2,849,681 9,549,778 15,907,380 - 231,682 3,375,573 19,514,635 13,181,304 - 1,389,409 2,849,681 17,420,394 13,706,407 - - 2,849,681 32,205,634 - - - 6,892,735 8,997,451 - - - 3,040,708 3,040,708 - - - 3,040,708 3,040,708 664 - - 544 1,208 991 - 341 544 1,876 18,460,070 - - 3,637,393 22,097,463 - 957 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 495 Kab. Belitung 496 Kota Pangkal Pinang 497 Kab. Bangka Selatan 498 Kab. Bangka Tengah 499 Kab. Bangka Barat 500 Kab. Belitung Timur 501 Provinsi Gorontalo 502 Kab. Boalemo 503 Kab. Gorontalo 504 Kota Gorontalo 505 Kab. Pohuwato 506 Kab. Bone Bolango 507 Kab. Gorontalo Utara 508 Provinsi Kepulauan Riau 509 Kab. Natuna 510 Kab. Kepulauan Anambas 511 Kab. Karimun 512 Kota Batam 513 Kota Tanjung Pinang (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 4,474,872,570 2,592 789,251,802 9,787,868,965 787,233,271 8,458,379,508 911,227,465 549,453,736 705,055,611 384,556,715 713,380,220 644,314,348 1,082,145,705 263,160,923 163,627,667 163,627,667 2,990 4,057 754,416,291 - 958 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 514 Kab. Lingga 69,373,552 226,131,138 - 874,747,734 - 515 Kab. Bintan 69,373,552 260,604,949 - 797,639,428 - 516 Provinsi Papua Barat - - - - - 517 Kab. Fak Fak 552 - - - - 518 Kab. Manokwari 69,373,552 519,466,557 - 1,416,953,178 - 519 Kab. Sorong 552 949,701,435 - 22,470,190,977 - 520 Kota Sorong 69,373,552 - - 645,034,762 - 521 Kab. Raja Ampat 552 - - 824 - 522 Kab. Sorong Selatan 552 - - 223,221,915 - 523 Kab. Teluk Bintuni 552 - - - - 524 Kab. Teluk Wondama 552 - - 879 - 525 Kab. Kaimana 552 - 889 790 - 526 Kab. Maybrat 552 674 462 470 - 527 Kab. Tambrauw 552 - 882 298 - 528 Kab. Manokwari Selatan 552 - - 591,415,435 - 529 Kab. Pegunungan Arfak 552 - - 254 - 530 Provinsi Sulawesi Barat - - 152,850,157 996,503,221 - 531 Kab. Majene 69,373,552 - - 457,412,274 - 532 Kab. Mamuju 30,019,552 - - 887,067,686 - - 959 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 514 Kab. Lingga 515 Kab. Bintan 516 Provinsi Papua Barat 517 Kab. Fak Fak 518 Kab. Manokwari 519 Kab. Sorong 520 Kota Sorong 521 Kab. Raja Ampat 522 Kab. Sorong Selatan 523 Kab. Teluk Bintuni 524 Kab. Teluk Wondama 525 Kab. Kaimana 526 Kab. Maybrat 527 Kab. Tambrauw 528 Kab. Manokwari Selatan 529 Kab. Pegunungan Arfak 530 Provinsi Sulawesi Barat 531 Kab. Majene 532 Kab. Mamuju (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 1,192,092,279 10,049,124 - 330,264,471 118,169,845 1,506,678,693 11,580,544 - - 559 559 - - 330 407 737 - - - 91,213,407 2,027,633,142 25,971,698 - 5,970,746 96,904,948 23,522,768,106 47,481,419 - 206,143,210 118,169,845 969,347,817 - - - 407 1,231 - - - 91,213,407 314,435,322 - - 271 407 678 - - - 407 1,286 - - 884 845 3,408 - 502 - 407 2,013 353 536 - 407 1,587 - 520 - 91,213,407 682,628,842 - - - 407 661 - - 2,934,686 136,821,797 1,289,109,861 - 2,122,669 - 91,213,407 548,625,681 - - 7,029,518 91,213,407 985,310,611 - - - 960 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 514 Kab. Lingga 515 Kab. Bintan 516 Provinsi Papua Barat 517 Kab. Fak Fak 518 Kab. Manokwari 519 Kab. Sorong 520 Kota Sorong 521 Kab. Raja Ampat 522 Kab. Sorong Selatan 523 Kab. Teluk Bintuni 524 Kab. Teluk Wondama 525 Kab. Kaimana 526 Kab. Maybrat 527 Kab. Tambrauw 528 Kab. Manokwari Selatan 529 Kab. Pegunungan Arfak 530 Provinsi Sulawesi Barat 531 Kab. Majene 532 Kab. Mamuju (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 29,159,531 - - 3,040,708 42,249,363 26,589,591 - 11,004,164 3,938,544 53,112,843 - - - 557 557 - - 872 516 1,388 53,139,649 - - 3,420,516 82,531,863 924,940,403 - 222,855 3,632,896 976,277,573 24,190,531 - 7,726,370 4,431,846 36,348,747 429 - - 516 945 43,220,279 - - 3,420,516 46,640,795 - - 878 516 1,394 894 - - 516 1,410 534 - 239 846 2,121 262 - - 516 1,667 795 - - 516 1,831 41,524,272 - - 3,420,516 44,944,788 562 - - 516 1,078 13,841,570 - 41,286 1,899,038 17,904,563 17,471,240 - - 3,483,443 20,954,683 33,883,702 - 266,628 3,483,443 37,633,773 - 961 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 514 Kab. Lingga 515 Kab. Bintan 516 Provinsi Papua Barat 517 Kab. Fak Fak 518 Kab. Manokwari 519 Kab. Sorong 520 Kota Sorong 521 Kab. Raja Ampat 522 Kab. Sorong Selatan 523 Kab. Teluk Bintuni 524 Kab. Teluk Wondama 525 Kab. Kaimana 526 Kab. Maybrat 527 Kab. Tambrauw 528 Kab. Manokwari Selatan 529 Kab. Pegunungan Arfak 530 Provinsi Sulawesi Barat 531 Kab. Majene 532 Kab. Mamuju (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 1,303,715,194 1,629,165,088 1,116 2,677 2,179,538,557 24,499,046,231 1,075,070,116 2,728 361,076,669 2,624 3,248 6,081 4,232 3,970 727,574,182 2,291 1,307,014,424 638,953,916 1,052,963,936 - 962 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI 1 2 3 4 5 6 7 NO NAMA DAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 533 Kab. Polewali Mandar 69,373,552 - - 638,440,678 - 534 Kab. Mamasa 69,373,552 - - 575,817,239 - 535 Kab. Pasangkayu 69,373,552 - 106,418,877 867,310,613 - 536 Kab. Mamuju Tengah 69,373,552 35,315,975 469,511,042 559,964,394 - 537 Provinsi Kalimantan Utara - - - 552,858,033 - 538 Kab. Bulungan 552 - 339 970 - 539 Kab. Malinau 552 - - 302 - 540 Kab. Nunukan 552 - - 629 - 541 Kota Tarakan 552 - - 4,005,602,078 - 542 Kab. Tana Tidung 552 - 525 357 - 19,062,444,299 61,142,246,941 42,055,746,136 614,965,945,623 1,885,265,032 JUMLAH NASIONAL - 963 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 533 Kab. Polewali Mandar 534 Kab. Mamasa 535 Kab. Pasangkayu 536 Kab. Mamuju Tengah 537 Provinsi Kalimantan Utara 538 Kab. Bulungan 539 Kab. Malinau 540 Kab. Nunukan 541 Kota Tarakan 542 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BAGIAN DAERAH BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 8 9 10=4+5+6+7+8+9 11 12 SEKTOR LAINNYA JUMLAH PERKEBUNAN PERHUTANAN - 91,213,407 729,654,085 - - 14,575,121 91,213,407 681,605,767 - - - 91,213,407 1,064,942,897 - 4,802,693 - 91,213,407 1,156,004,818 1,814,393 21,191,856 - 114,017,602 666,875,635 - - - 407 1,716 - 362 - 407 709 - - 8,533,474,474 91,213,407 8,624,688,510 - - - 91,213,407 4,096,815,485 - - - 407 1,289 - 24 648,821,486,872 41,783,842,817 1,410,654,533,421 3,208,971,085 1,746,078,010 - 964 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 533 Kab. Polewali Mandar 534 Kab. Mamasa 535 Kab. Pasangkayu 536 Kab. Mamuju Tengah 537 Provinsi Kalimantan Utara 538 Kab. Bulungan 539 Kab. Malinau 540 Kab. Nunukan 541 Kota Tarakan 542 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PENGUSAHAAN PANAS BUMI MINERAL DAN BATUBARA 13 14 15 16 17=11+12+13+14 +15+16 SEKTOR LAINNYA JUMLAH 24,386,517 - - 3,483,443 27,869,960 21,994,603 - 555,245 3,483,443 26,033,291 33,129,868 - - 3,483,443 41,416,004 21,389,101 - - 3,483,443 47,878,793 279,267,187 - - 3,166,562 282,433,749 570 - - 562 1,494 590 - - 562 1,152 101,254,334 - 296,526,974 3,166,562 400,947,870 463,449,605 - - 3,166,562 466,616,167 347 - - 562 933 27,990,320,330 238,388,928 23,419,389,067 1,428,498,911 58,031,646,331 - 965 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 533 Kab. Polewali Mandar 534 Kab. Mamasa 535 Kab. Pasangkayu 536 Kab. Mamuju Tengah 537 Provinsi Kalimantan Utara 538 Kab. Bulungan 539 Kab. Malinau 540 Kab. Nunukan 541 Kota Tarakan 542 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) 18=3+10+17 JUMLAH 826,897,597 777,012,610 1,175,732,453 1,273,257,163 949,309,384 3,762 2,413 9,025,636,932 4,563,432,204 2,774 1,487,748,624,051 - 966 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Provinsi Aceh 162,447,035 2 Kab. Aceh Barat 7,383,900 3 Kab. Aceh Besar 12,658,376 4 Kab. Aceh Selatan 7,383,900 5 Kab. Aceh Singkil 7,383,900 6 Kab. Aceh Tengah 27,113,676 7 Kab. Aceh Tenggara 7,570,376 8 Kab. Aceh Timur 8,529,390 9 Kab. Aceh Utara 9,355,195 10 Kab. Bireuen 7,450,544 11 Kab. Pidie 14,696,195 12 Kab. Simeulue 7,383,900 13 Kota Banda Aceh 118,655,510 14 Kota Sabang 7,383,900 15 Kota Langsa 7,383,900 16 Kota Lhokseumawe 7,383,900 17 Kab. Gayo Lues 57,331,037 18 Kab. Aceh Barat Daya 7,383,900 19 Kab. Aceh Jaya 7,383,900 20 Kab. Nagan Raya 7,383,900 21 Kab. Aceh Tamiang 7,383,900 22 Kab. Bener Meriah 10,687,081 23 Kab. Pidie Jaya 16,387,736 24 Kota Subulussalam 900 25 Provinsi Sumatera Utara 181,281,248 26 Kab. Asahan 5,665,032 27 Kab. Dairi 14,546,845 28 Kab. Deli Serdang 5,665,032 29 Kab. Karo 26,854,608 30 Kab. Labuhanbatu 5,665,032 31 Kab. Langkat 5,665,032 32 Kab. Mandailing Natal 5,768,045 33 Kab. Nias 5,665,032 34 Kab. Simalungun 24,730,382 35 Kab. Tapanuli Selatan 5,665,032 36 Kab. Tapanuli Tengah 5,665,032 37 Kab. Tapanuli Utara 38,180,085 38 Kab. Toba 5,665,032 39 Kota Binjai 5,665,032 40 Kota Medan 44 41 Kota Pematang Siantar 147,271,263 42 Kota Sibolga 5,665,032 43 Kota Tanjung Balai 5,665,032 44 Kota Tebing Tinggi 5,665,032 45 Kota Padangsidimpuan 5,665,032 NO NAMA DAERAH CHT - 967 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 46 Kab. Pakpak Bharat 5,813,787 47 Kab. Nias Selatan 5,665,032 48 Kab. Humbang Hasundutan 16,948,381 49 Kab. Serdang Bedagai 5,665,032 50 Kab. Samosir 5,665,032 51 Kab. Batu Bara 5,665,032 52 Kab. Padang Lawas 6,900,939 53 Kab. Padang Lawas Utara 5,665,032 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 5,665,032 55 Kab. Labuhanbatu Utara 5,665,032 56 Kab. Nias Utara 5,665,032 57 Kab. Nias Barat 5,665,032 58 Kota Gunungsitoli 5,665,032 59 Provinsi Sumatera Barat 35,460,788 60 Kab. Lima Puluh Kota 16,240,000 61 Kab. Agam 11,174,309 62 Kab. Kepulauan Mentawai 1,969,986 63 Kab. Padang Pariaman 1,969,986 64 Kab. Pasaman 4,245,096 65 Kab. Pesisir Selatan 1,969,986 66 Kab. Sijunjung 1,969,986 67 Kab. Solok 3,024,945 68 Kab. Tanah Datar 18,144,943 69 Kota Bukit Tinggi 1,969,986 70 Kota Padang Panjang 1,969,986 71 Kota Padang 1,969,986 72 Kota Payakumbuh 2,421,408 73 Kota Sawahlunto 3,850,115 74 Kota Solok 1,969,986 75 Kota Pariaman 1,969,986 76 Kab. Pasaman Barat 1,969,986 77 Kab. Dharmasraya 1,969,986 78 Kab. Solok Selatan 1,969,986 79 Provinsi Riau 51,884 80 Kab. Bengkalis 4,708 81 Kab. Indragiri Hilir 4,708 82 Kab. Indragiri Hulu 4,708 83 Kab. Kampar 4,708 84 Kab. Kuantan Singingi 4,708 85 Kab. Pelalawan 708 86 Kab. Rokan Hilir 4,708 87 Kab. Rokan Hulu 4,708 88 Kab. Siak 4,708 89 Kota Dumai 4,708 90 Kota Pekanbaru 112 - 968 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 91 Kab. Kepulauan Meranti 4,708 92 Provinsi Jambi 20,202,881 93 Kab. Batanghari 2,020,273 94 Kab. Bungo 2,020,273 95 Kab. Kerinci 23,059,312 96 Kab. Merangin 3,235,730 97 Kab. Muaro Jambi 2,020,273 98 Kab. Sarolangun 2,020,273 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 2,020,273 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 2,020,273 101 Kab. Tebo 2,020,273 102 Kota Jambi 2,020,273 103 Kota Sungai Penuh 4,682,680 104 Provinsi Sumatera Selatan 12,053,714 105 Kab. Lahat 4,223,456 106 Kab. Musi Banyuasin 753,330 107 Kab. Musi Rawas 753,330 108 Kab. Muara Enim 753,330 109 Kab. Ogan Komering Ilir 753,330 110 Kab. Ogan Komering Ulu 753,330 111 Kota Palembang 753,330 112 Kota Prabumulih 753,330 113 Kota Pagar Alam 753,330 114 Kota Lubuk Linggau 753,330 115 Kab. Banyuasin 753,330 116 Kab. Ogan Ilir 753,330 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2,351,420 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 11,003,857 119 Kab. Empat Lawang 753,330 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 330 121 Kab. Musi Rawas Utara 330 122 Provinsi Lampung 54,431,158 123 Kab. Lampung Barat 4,231,146 124 Kab. Lampung Selatan 4,398,728 125 Kab. Lampung Tengah 4,797,554 126 Kab. Lampung Utara 4,485,034 127 Kab. Lampung Timur 30,545,189 128 Kab. Tanggamus 7,157,262 129 Kab. Tulang Bawang 4,237,235 130 Kab. Way Kanan 4,482,701 131 Kota Bandar Lampung 8,787,792 132 Kota Metro 28,462,524 133 Kab. Pesawaran 6,951,067 134 Kab. Pringsewu 5,571,362 135 Kab. Mesuji 4,649,444 - 969 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 136 Kab. Tulang Bawang Barat 4,185,312 137 Kab. Pesisir Barat 4,063,783 138 Provinsi DKI Jakarta 459 139 Provinsi Jawa Barat 4,685,519,444 140 Kab. Bandung 278 141 Kab. Bekasi 185,430,144 142 Kab. Bogor 126 143 Kab. Ciamis 180,538,152 144 Kab. Cianjur 187,679,496 145 Kab. Cirebon 213,642,091 146 Kab. Garut 795,082,829 147 Kab. Indramayu 180,221,283 148 Kab. Karawang 3,745,824,624 149 Kab. Kuningan 203,151,522 150 Kab. Majalengka 1,136,714,719 151 Kab. Purwakarta 180,212,255 152 Kab. Subang 181,383,088 153 Kab. Sukabumi 180,270,719 154 Kab. Sumedang 692,281,375 155 Kab. Tasikmalaya 184,095,315 156 Kota Bandung 194,673,770 157 Kota Bekasi 183,389,107 158 Kota Bogor 371 159 Kota Cirebon 181,314,221 160 Kota Depok 994 161 Kota Sukabumi 180,300,586 162 Kota Tasikmalaya 180,387,991 163 Kota Cimahi 183,877,283 164 Kota Banjar 180,596,513 165 Kab. Bandung Barat 203,867,308 166 Kab. Pangandaran 741 167 Provinsi Jawa Tengah 9,936,493,851 168 Kab. Banjarnegara 314,061,971 169 Kab. Banyumas 299,941,096 170 Kab. Batang 334,073,521 171 Kab. Blora 505,442,060 172 Kab. Boyolali 878,271,041 173 Kab. Brebes 315,080,384 174 Kab. Cilacap 299,776,107 175 Kab. Demak 1,054,645,447 176 Kab. Grobogan 715,081,446 177 Kab. Jepara 352,301,976 178 Kab. Karanganyar 591,338,687 179 Kab. Kebumen 372,768,063 180 Kab. Kendal 656,680,049 - 970 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 181 Kab. Klaten 636,673,875 182 Kab. Kudus 6,557,946,514 183 Kab. Magelang 656,572,708 184 Kab. Pati 428,356,327 185 Kab. Pekalongan 294,390,897 186 Kab. Pemalang 319,187,674 187 Kab. Purbalingga 332,150,029 188 Kab. Purworejo 346,679,526 189 Kab. Rembang 1,091,826,137 190 Kab. Semarang 370,744,168 191 Kab. Sragen 322,128,779 192 Kab. Sukoharjo 334,804,384 193 Kab. Tegal 345,577,565 194 Kab. Temanggung 1,442,587,016 195 Kab. Wonogiri 617,377,713 196 Kab. Wonosobo 491,359,037 197 Kota Magelang 295,737,690 198 Kota Pekalongan 325,889,236 199 Kota Salatiga 292,345,897 200 Kota Semarang 734 201 Kota Surakarta 332,716,230 202 Kota Tegal 292,249,817 203 Provinsi DI Yogyakarta 140,915,421 204 Kab. Bantul 139,243,344 205 Kab. Gunungkidul 56,467,273 206 Kab. Kulon Progo 35,228,826 207 Kab. Sleman 61,656,960 208 Kota Yogyakarta 36,206,166 209 Provinsi Jawa Timur 23,576,648,363 210 Kab. Bangkalan 760,208,597 211 Kab. Banyuwangi 823,482,811 212 Kab. Blitar 834,819,919 213 Kab. Bojonegoro 157 214 Kab. Bondowoso 1,715,324,789 215 Kab. Gresik 831 216 Kab. Jember 2,750,043,496 217 Kab. Jombang 1,491,457,045 218 Kab. Kediri 1,944,454,069 219 Kab. Lamongan 132 220 Kab. Lumajang 886,865,587 221 Kab. Madiun 798,868,750 222 Kab. Magetan 780,521,148 223 Kab. Malang 2,085,302,627 224 Kab. Mojokerto 797,206,648 225 Kab. Nganjuk 890,146,309 - 971 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 226 Kab. Ngawi 967,205,267 227 Kab. Pacitan 821,483,197 228 Kab. Pamekasan 2,741,501,840 229 Kab. Pasuruan 3,234,344,714 230 Kab. Ponorogo 879,486,881 231 Kab. Probolinggo 2,452,701,108 232 Kab. Sampang 1,037,999,890 233 Kab. Sidoarjo 895,767,345 234 Kab. Situbondo 1,667,787,911 235 Kab. Sumenep 1,328,654,248 236 Kab. Trenggalek 784,460,431 237 Kab. Tuban 1,045,490,025 238 Kab. Tulungagung 994,366,531 239 Kota Blitar 750 240 Kota Kediri 3,217,115,187 241 Kota Madiun 773,578,745 242 Kota Malang 1,118,230,028 243 Kota Mojokerto 957 244 Kota Pasuruan 779,332,208 245 Kota Probolinggo 761,400,264 246 Kota Surabaya 616 247 Kota Batu 738,476,597 248 Provinsi Kalimantan Barat 2,557,067 249 Kab. Bengkayang 3,399,910 250 Kab. Landak 196,681 251 Kab. Kapuas Hulu 196,681 252 Kab. Ketapang 196,681 253 Kab. Mempawah 196,681 254 Kab. Sambas 196,681 255 Kab. Sanggau 196,681 256 Kab. Sintang 196,681 257 Kota Pontianak 681 258 Kota Singkawang 197,599 259 Kab. Sekadau 196,681 260 Kab. Melawi 196,681 261 Kab. Kayong Utara 196,681 262 Kab. Kubu Raya 205,228 263 Provinsi Kalimantan Selatan 62,761 264 Kab. Banjar 5,312 265 Kab. Barito Kuala 5,227 266 Kab. Hulu Sungai Selatan 5,227 267 Kab. Hulu Sungai Tengah 5,227 268 Kab. Hulu Sungai Utara 5,227 269 Kab. Kotabaru 227 270 Kab. Tabalong 5,227 - 972 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 271 Kab. Tanah Laut 5,227 272 Kab. Tapin 227 273 Kota Banjarbaru 35,484 274 Kota Banjarmasin 431 275 Kab. Balangan 227 276 Kab. Tanah Bumbu 227 277 Provinsi Kalimantan Timur 537 278 Kab. Berau 615 279 Kab. Kutai Kartanegara 615 280 Kab. Kutai Barat 4,615 281 Kab. Kutai Timur 615 282 Kab. Paser 615 283 Kota Balikpapan 576 284 Kota Bontang 615 285 Kota Samarinda 404 286 Kab. Penajam Paser Utara 4,615 287 Kab. Mahakam Ulu 615 288 Provinsi Sulawesi Tengah 7,701,713 289 Kab. Banggai 4,574,427 290 Kab. Banggai Kepulauan 641,825 291 Kab. Buol 641,825 292 Kab. Toli Toli 641,825 293 Kab. Donggala 641,825 294 Kab. Morowali 825 295 Kab. Poso 641,825 296 Kota Palu 641,825 297 Kab. Parigi Moutong 6,336,594 298 Kab. Tojo Una Una 641,825 299 Kab. Sigi 641,825 300 Kab. Banggai Laut 641,825 301 Kab. Morowali Utara 641,825 302 Provinsi Sulawesi Selatan 154,306,952 303 Kab. Bantaeng 9,637,829 304 Kab. Barru 7,607,325 305 Kab. Bone 34,434,652 306 Kab. Bulukumba 9,010,210 307 Kab. Enrekang 8,493,391 308 Kab. Gowa 6,708,990 309 Kab. Jeneponto 7,164,311 310 Kab. Luwu 7,061,924 311 Kab. Luwu Utara 6,708,990 312 Kab. Maros 6,995,798 313 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 6,708,990 314 Kota Palopo 6,708,990 315 Kab. Luwu Timur 6,708,990 - 973 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 316 Kab. Pinrang 6,708,990 317 Kab. Sinjai 44,611,820 318 Kab. Kepulauan Selayar 6,708,990 319 Kab. Sidenreng Rappang 6,708,990 320 Kab. Soppeng 129,740,435 321 Kab. Takalar 6,708,990 322 Kab. Tana Toraja 6,708,990 323 Kab. Wajo 8,074,954 324 Kota Pare Pare 6,708,990 325 Kota Makassar 990 326 Kab. Toraja Utara 6,708,990 327 Provinsi Sulawesi Tenggara 10,050 328 Kab. Buton 619 329 Kab. Konawe 619 330 Kab. Kolaka 619 331 Kab. Muna 619 332 Kota Kendari 13,404 333 Kota Bau Bau 619 334 Kab. Konawe Selatan 619 335 Kab. Bombana 619 336 Kab. Wakatobi 619 337 Kab. Kolaka Utara 619 338 Kab. Konawe Utara 619 339 Kab. Buton Utara 619 340 Kab. Konawe Kepulauan 619 341 Kab. Kolaka Timur 619 342 Kab. Muna Barat 619 343 Kab. Buton Tengah 619 344 Kab. Buton Selatan 619 345 Provinsi Bali 79,164,632 346 Kab. Badung 19,166,204 347 Kab. Bangli 10,433,322 348 Kab. Buleleng 34,080,272 349 Kab. Gianyar 19,836,936 350 Kab. Jembrana 10,738,996 351 Kab. Karangasem 12,651,054 352 Kab. Klungkung 9,895,547 353 Kab. Tabanan 19,874,455 354 Kota Denpasar 48,040,359 355 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3,754,782,899 356 Kab. Bima 443,163,125 357 Kab. Dompu 231,579,216 358 Kab. Lombok Barat 656,765,987 359 Kab. Lombok Tengah 2,195,435,430 360 Kab. Lombok Timur 2,387,208,108 - 974 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 361 Kab. Sumbawa 447,835,000 362 Kota Mataram 1,557,152,416 363 Kota Bima 133,548,189 364 Kab. Sumbawa Barat 157 365 Kab. Lombok Utara 213,501,323 366 Provinsi Nusa Tenggara Timur 60,129,909 367 Kab. Alor 4,353,827 368 Kab. Belu 4,415,404 369 Kab. Ende 4,680,273 370 Kab. Flores Timur 20,724,771 371 Kab. Kupang 4,669,473 372 Kab. Lembata 3,901,115 373 Kab. Manggarai 20,162,744 374 Kab. Ngada 3,486,917 375 Kab. Sikka 11,427,563 376 Kab. Sumba Barat 3,543,881 377 Kab. Sumba Timur 5,283,852 378 Kab. Timor Tengah Selatan 4,781,863 379 Kab. Timor Tengah Utara 3,882,665 380 Kota Kupang 2,863,313 381 Kab. Rote Ndao 4,125,896 382 Kab. Manggarai Barat 6,484,896 383 Kab. Nagekeo 3,479,229 384 Kab. Sumba Barat Daya 12,865,726 385 Kab. Sumba Tengah 2,943,378 386 Kab. Manggarai Timur 4,559,220 387 Kab. Sabu Raijua 3,694,785 388 Kab. Malaka 3,971,955 389 Provinsi Banten 506 390 Kab. Lebak 774,919 391 Kab. Pandeglang 774,919 392 Kab. Serang 774,919 393 Kab. Tangerang 681 394 Kota Cilegon 774,919 395 Kota Tangerang 869 396 Kota Serang 774,919 397 Kota Tangerang Selatan 957 398 Provinsi Gorontalo 5,935 399 Kab. Boalemo 1,181 400 Kab. Gorontalo 7,955 401 Kota Gorontalo 1,181 402 Kab. Pohuwato 1,181 403 Kab. Bone Bolango 1,181 404 Kab. Gorontalo Utara 1,181 405 Provinsi Kepulauan Riau 2,217,390 - 975 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH CHT 406 Kab. Natuna 369,535 407 Kab. Kepulauan Anambas 369,535 408 Kab. Karimun 369,535 409 Kota Batam 2,956,461 410 Kota Tanjung Pinang 369,535 411 Kab. Lingga 369,535 412 Kab. Bintan 369,535 128,594,386,517 JUMLAH NASIONAL - 976 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 1 Provinsi Aceh - - - 2,675,533,454 2 Kab. Aceh Barat - - - 243,229,608 3 Kab. Aceh Besar - - - 243,229,608 4 Kab. Aceh Selatan - - - 243,229,608 5 Kab. Aceh Singkil - - - 243,229,608 6 Kab. Aceh Tengah - - - 243,229,608 7 Kab. Aceh Tenggara - - - 243,229,608 8 Kab. Aceh Timur - - - 5,263,184,314 9 Kab. Bireuen - - - 243,229,608 10 Kab. Pidie - - - 243,229,608 11 Kab. Simeulue - - - 243,229,608 12 Kota Banda Aceh - - - 243,229,608 13 Kota Sabang - - - 243,229,608 14 Kota Langsa - - - 243,229,608 15 Kota Lhokseumawe - - - 243,229,608 16 Kab. Gayo Lues - - - 243,229,608 17 Kab. Aceh Barat Daya - - - 243,229,608 18 Kab. Aceh Jaya - - - 243,229,608 19 Kab. Nagan Raya - - - 243,229,608 20 Kab. Aceh Tamiang - - - 243,229,608 21 Kab. Bener Meriah - - - 243,229,608 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% - 977 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 1 Provinsi Aceh 2 Kab. Aceh Barat 3 Kab. Aceh Besar 4 Kab. Aceh Selatan 5 Kab. Aceh Singkil 6 Kab. Aceh Tengah 7 Kab. Aceh Tenggara 8 Kab. Aceh Timur 9 Kab. Bireuen 10 Kab. Pidie 11 Kab. Simeulue 12 Kota Banda Aceh 13 Kota Sabang 14 Kota Langsa 15 Kota Lhokseumawe 16 Kab. Gayo Lues 17 Kab. Aceh Barat Daya 18 Kab. Aceh Jaya 19 Kab. Nagan Raya 20 Kab. Aceh Tamiang 21 Kab. Bener Meriah NO NAMA DAERAH (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 - 16,450,418,579 19,125,952,033 19,125,952,033 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 5,263,184,314 5,263,184,314 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 - - 243,229,608 243,229,608 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% - 978 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 22 Kab. Pidie Jaya - - - 243,229,608 23 Kota Subulussalam - - - 608 24 Provinsi Sumatera Utara - - - 517 25 Kab. Asahan - - - 11,890,394 26 Kab. Dairi - - - 11,890,394 27 Kab. Deli Serdang - - - 11,890,394 28 Kab. Karo - - - 11,890,394 29 Kab. Labuhanbatu - - - 11,890,394 30 Kab. Langkat - - - 380,497,035 31 Kab. Mandailing Natal - - - 11,890,394 32 Kab. Nias - - - 11,890,394 33 Kab. Simalungun - - - 394 34 Kab. Tapanuli Selatan - - - 11,890,394 35 Kab. Tapanuli Tengah - - - 11,890,394 36 Kab. Tapanuli Utara - - - 11,890,394 37 Kab. Toba - - - 11,890,394 38 Kota Binjai - - - 11,890,394 39 Kota Medan - - - 394 40 Kota Pematang Siantar - - - 11,890,394 41 Kota Sibolga - - - 11,890,394 42 Kota Tanjung Balai - - - 11,890,394 - 979 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 22 Kab. Pidie Jaya 23 Kota Subulussalam 24 Provinsi Sumatera Utara 25 Kab. Asahan 26 Kab. Dairi 27 Kab. Deli Serdang 28 Kab. Karo 29 Kab. Labuhanbatu 30 Kab. Langkat 31 Kab. Mandailing Natal 32 Kab. Nias 33 Kab. Simalungun 34 Kab. Tapanuli Selatan 35 Kab. Tapanuli Tengah 36 Kab. Tapanuli Utara 37 Kab. Toba 38 Kota Binjai 39 Kota Medan 40 Kota Pematang Siantar 41 Kota Sibolga 42 Kota Tanjung Balai (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% - - 243,229,608 243,229,608 - - 608 608 544 - 1,061 1,061 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 6,345,089 - 386,842,124 386,842,124 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 6 - 400 400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 6 - 400 400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 - 980 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 43 Kota Tebing Tinggi - - - 394 44 Kota Padangsidimpuan - - - 11,890,394 45 Kab. Pakpak Bharat - - - 11,890,394 46 Kab. Nias Selatan - - - 11,890,394 47 Kab. Humbang Hasundutan - - - 11,890,394 48 Kab. Serdang Bedagai - - - 394 49 Kab. Samosir - - - 11,890,394 50 Kab. Batu Bara - - - 394 51 Kab. Padang Lawas - - - 11,890,394 52 Kab. Padang Lawas Utara - - - 11,890,394 53 Kab. Labuhanbatu Selatan - - - 11,890,394 54 Kab. Labuhanbatu Utara - - - 11,890,394 55 Kab. Nias Utara - - - 11,890,394 56 Kab. Nias Barat - - - 11,890,394 57 Kota Gunungsitoli - - - 11,890,394 58 Kab. Batanghari 1,631,835,892 54,410,856 1,686,246,748 - 59 Provinsi Sumatera Selatan - - - 81,373,202,079 60 Kab. Lahat - - - 3,386,285,913 61 Kab. Musi Banyuasin - - - 8,644,884,883 62 Kab. Muara Enim - - - 14,376,457,380 63 Kab. Ogan Komering Ilir - - - 12,541,615,523 - 981 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 43 Kota Tebing Tinggi 44 Kota Padangsidimpuan 45 Kab. Pakpak Bharat 46 Kab. Nias Selatan 47 Kab. Humbang Hasundutan 48 Kab. Serdang Bedagai 49 Kab. Samosir 50 Kab. Batu Bara 51 Kab. Padang Lawas 52 Kab. Padang Lawas Utara 53 Kab. Labuhanbatu Selatan 54 Kab. Labuhanbatu Utara 55 Kab. Nias Utara 56 Kab. Nias Barat 57 Kota Gunungsitoli 58 Kab. Batanghari 59 Provinsi Sumatera Selatan 60 Kab. Lahat 61 Kab. Musi Banyuasin 62 Kab. Muara Enim 63 Kab. Ogan Komering Ilir (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 6 - 400 400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 6 - 400 400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 6 - 400 400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 198,006 - 12,088,400 12,088,400 - - - 1,686,246,748 2,180,643,521 - 83,553,845,600 83,553,845,600 236,391,796 - 3,622,677,709 3,622,677,709 4,708,272,058 - 13,353,156,941 13,353,156,941 239,877,729 - 14,616,335,109 14,616,335,109 272,580,024 - 12,814,195,547 12,814,195,547 - 982 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 64 Kab. Ogan Komering Ulu - - - 14,329,550,769 65 Kota Palembang - - - 3,528,035,523 66 Kota Prabumulih - - - 16,311,147,544 67 Kota Pagar Alam - - - 4,025,767,523 68 Kota Lubuk Linggau - - - 13,026,959,523 69 Kab. Banyuasin - - - 14,309,617,523 70 Kab. Ogan Ilir - - - 16,342,473,523 71 Kab. Ogan Komering Ulu Timur - - - 15,065,591,523 72 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - - - 14,876,285,523 73 Kab. Empat Lawang - - - 3,935,129,523 74 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - - - 627 75 Kab. Musi Rawas Utara - - - 523 76 Provinsi Jawa Barat - - - 227 77 Kab. Bandung - - - 909 78 Kab. Bekasi - - - 90,684,902 79 Kab. Bogor - - - 909 80 Kab. Ciamis - - - 438,528,909 81 Kab. Cianjur - - - 438,528,909 82 Kab. Cirebon - - - 438,528,909 83 Kab. Garut - - - 438,528,909 84 Kab. Indramayu - - - 445,448,807 - 983 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 64 Kab. Ogan Komering Ulu 65 Kota Palembang 66 Kota Prabumulih 67 Kota Pagar Alam 68 Kota Lubuk Linggau 69 Kab. Banyuasin 70 Kab. Ogan Ilir 71 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 72 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 73 Kab. Empat Lawang 74 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 75 Kab. Musi Rawas Utara 76 Provinsi Jawa Barat 77 Kab. Bandung 78 Kab. Bekasi 79 Kab. Bogor 80 Kab. Ciamis 81 Kab. Cianjur 82 Kab. Cirebon 83 Kab. Garut 84 Kab. Indramayu (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 283,031,652 - 14,612,582,421 14,612,582,421 272,580,024 - 3,800,615,547 3,800,615,547 272,066,641 - 16,583,214,185 16,583,214,185 272,580,024 - 4,298,347,547 4,298,347,547 272,580,024 - 13,299,539,547 13,299,539,547 272,580,024 - 14,582,197,547 14,582,197,547 272,580,024 - 16,615,053,547 16,615,053,547 272,580,024 - 15,338,171,547 15,338,171,547 272,580,024 - 15,148,865,547 15,148,865,547 272,580,024 - 4,207,709,547 4,207,709,547 327 - 954 954 24 - 547 547 62 - 289 289 916 - 1,825 1,825 1,455,528 - 92,140,430 92,140,430 916 - 1,825 1,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,365,268 - 452,814,075 452,814,075 - 984 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 85 Kab. Kuningan - - - 438,528,909 86 Kab. Majalengka - - - 320,657,946 87 Kab. Purwakarta - - - 438,528,909 88 Kab. Subang - - - 61,242,286 89 Kab. Sukabumi - - - 438,528,909 90 Kab. Sumedang - - - 438,528,909 91 Kab. Tasikmalaya - - - 438,528,909 92 Kota Bandung - - - 909 93 Kota Bekasi - - - 789 94 Kota Bogor - - - 909 95 Kota Cirebon - - - 395,368,909 96 Kota Depok - - - 909 97 Kota Sukabumi - - - 438,528,909 98 Kota Tasikmalaya - - - 438,528,909 99 Kota Cimahi - - - 438,528,909 100 Kota Banjar - - - 438,528,909 101 Kab. Bandung Barat - - - 438,528,909 102 Kab. Pangandaran - - - 909 103 Provinsi Jawa Tengah - - - 1,173,920,677 104 Kab. Banjarnegara - - - 69,053,962 105 Kab. Banyumas - - - 69,053,962 - 985 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 85 Kab. Kuningan 86 Kab. Majalengka 87 Kab. Purwakarta 88 Kab. Subang 89 Kab. Sukabumi 90 Kab. Sumedang 91 Kab. Tasikmalaya 92 Kota Bandung 93 Kota Bekasi 94 Kota Bogor 95 Kota Cirebon 96 Kota Depok 97 Kota Sukabumi 98 Kota Tasikmalaya 99 Kota Cimahi 100 Kota Banjar 101 Kab. Bandung Barat 102 Kab. Pangandaran 103 Provinsi Jawa Tengah 104 Kab. Banjarnegara 105 Kab. Banyumas (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 5,273,121 - 325,931,067 325,931,067 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 997,730 - 62,240,016 62,240,016 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 916 - 1,825 1,825 825 - 1,614 1,614 916 - 1,825 1,825 7,236,916 - 402,605,825 402,605,825 916 - 1,825 1,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 7,236,916 - 445,765,825 445,765,825 916 - 1,825 1,825 19,580,931 - 1,193,501,608 1,193,501,608 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 - 986 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 106 Kab. Batang - - - 69,053,962 107 Kab. Blora - - - 2,031,685,064 108 Kab. Boyolali - - - 69,053,962 109 Kab. Brebes - - - 69,053,962 110 Kab. Cilacap - - - 69,053,962 111 Kab. Demak - - - 69,053,962 112 Kab. Grobogan - - - 69,053,962 113 Kab. Jepara - - - 69,053,962 114 Kab. Karanganyar - - - 69,053,962 115 Kab. Kebumen - - - 69,053,962 116 Kab. Kendal - - - 69,053,962 117 Kab. Klaten - - - 69,053,962 118 Kab. Kudus - - - 69,053,962 119 Kab. Magelang - - - 69,053,962 120 Kab. Pati - - - 69,053,962 121 Kab. Pekalongan - - - 69,053,962 122 Kab. Pemalang - - - 69,053,962 123 Kab. Purbalingga - - - 69,053,962 124 Kab. Purworejo - - - 69,053,962 125 Kab. Rembang - - - 319,215,537 126 Kab. Semarang - - - 69,053,962 - 987 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 106 Kab. Batang 107 Kab. Blora 108 Kab. Boyolali 109 Kab. Brebes 110 Kab. Cilacap 111 Kab. Demak 112 Kab. Grobogan 113 Kab. Jepara 114 Kab. Karanganyar 115 Kab. Kebumen 116 Kab. Kendal 117 Kab. Klaten 118 Kab. Kudus 119 Kab. Magelang 120 Kab. Pati 121 Kab. Pekalongan 122 Kab. Pemalang 123 Kab. Purbalingga 124 Kab. Purworejo 125 Kab. Rembang 126 Kab. Semarang (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 33,891,596 - 2,065,576,660 2,065,576,660 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 5,320,997 - 324,536,534 324,536,534 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 - 988 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 127 Kab. Sragen - - - 69,053,962 128 Kab. Sukoharjo - - - 69,053,962 129 Kab. Tegal - - - 69,053,962 130 Kab. Temanggung - - - 69,053,962 131 Kab. Wonogiri - - - 69,053,962 132 Kab. Wonosobo - - - 69,053,962 133 Kota Magelang - - - 962 134 Kota Pekalongan - - - 69,053,962 135 Kota Salatiga - - - 962 136 Kota Semarang - - - 962 137 Kota Surakarta - - - 69,053,962 138 Kota Tegal - - - 69,053,962 139 Kab. Bojonegoro - - - 648 140 Kab. Sidoarjo - - - 4,509,906,338 141 Provinsi Kalimantan Tengah 993 37 1,030 483 142 Kab. Barito Selatan 20,908,206 695,905 21,604,111 201,135,664 143 Kab. Barito Utara 987 183 1,170 966 144 Kab. Kapuas 206 905 1,111 664 145 Kab. Kotawaringin Barat 20,908,206 695,905 21,604,111 201,135,664 146 Kab. Kotawaringin Timur 20,908,206 695,905 21,604,111 201,135,664 147 Kota Palangkaraya 20,908,206 695,905 21,604,111 201,135,664 - 989 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 127 Kab. Sragen 128 Kab. Sukoharjo 129 Kab. Tegal 130 Kab. Temanggung 131 Kab. Wonogiri 132 Kab. Wonosobo 133 Kota Magelang 134 Kota Pekalongan 135 Kota Salatiga 136 Kota Semarang 137 Kota Surakarta 138 Kota Tegal 139 Kab. Bojonegoro 140 Kab. Sidoarjo 141 Provinsi Kalimantan Tengah 142 Kab. Barito Selatan 143 Kab. Barito Utara 144 Kab. Kapuas 145 Kab. Kotawaringin Barat 146 Kab. Kotawaringin Timur 147 Kota Palangkaraya (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 102 - 1,064 1,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 102 - 1,064 1,064 102 - 1,064 1,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 1,151,102 - 70,205,064 70,205,064 927 - 1,575 1,575 75,837,932 - 4,585,744,270 4,585,744,270 711 - 1,194 2,224 3,352,094 - 204,487,758 226,091,869 530 - 1,496 2,666 94 - 758 1,869 3,352,094 - 204,487,758 226,091,869 3,352,094 - 204,487,758 226,091,869 3,352,094 - 204,487,758 226,091,869 - 990 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 148 Kab. Katingan 206 905 1,111 664 149 Kab. Seruyan 206 905 1,111 664 150 Kab. Sukamara 20,908,206 695,905 21,604,111 201,135,664 151 Kab. Lamandau 206 905 1,111 664 152 Kab. Gunung Mas 206 905 1,111 664 153 Kab. Pulang Pisau 206 905 1,111 664 154 Kab. Murung Raya 206 905 1,111 664 155 Kab. Barito Timur 206 905 1,111 664 156 Kab. Penajam Paser Utara 1,104,126,698 38,179,515 1,142,306,213 - 157 Provinsi Sulawesi Selatan 657,121 21,054 678,175 3,299,566,559 158 Kab. Bantaeng 56,514 2,216 58,730 286,917,964 159 Kab. Barru 56,514 2,216 58,730 286,917,964 160 Kab. Bone 56,514 2,216 58,730 286,917,964 161 Kab. Bulukumba 56,514 2,216 58,730 286,917,964 162 Kab. Enrekang 56,514 2,216 58,730 286,917,964 163 Kab. Gowa 56,514 2,216 58,730 286,917,964 164 Kab. Jeneponto 56,514 2,216 58,730 286,917,964 165 Kab. Luwu 56,514 2,216 58,730 286,917,964 166 Kab. Luwu Utara 56,514 2,216 58,730 286,917,964 167 Kab. Maros 56,514 2,216 58,730 286,917,964 168 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 56,514 2,216 58,730 286,917,964 - 991 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 148 Kab. Katingan 149 Kab. Seruyan 150 Kab. Sukamara 151 Kab. Lamandau 152 Kab. Gunung Mas 153 Kab. Pulang Pisau 154 Kab. Murung Raya 155 Kab. Barito Timur 156 Kab. Penajam Paser Utara 157 Provinsi Sulawesi Selatan 158 Kab. Bantaeng 159 Kab. Barru 160 Kab. Bone 161 Kab. Bulukumba 162 Kab. Enrekang 163 Kab. Gowa 164 Kab. Jeneponto 165 Kab. Luwu 166 Kab. Luwu Utara 167 Kab. Maros 168 Kab. Pangkajene dan Kepulauan (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 94 - 758 1,869 94 - 758 1,869 3,352,094 - 204,487,758 226,091,869 94 - 758 1,869 94 - 758 1,869 94 - 758 1,869 94 - 758 1,869 94 - 758 1,869 - - - 1,142,306,213 55,031,024 - 3,354,597,583 3,355,275,758 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 - 992 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 169 Kota Palopo 56,514 2,216 58,730 286,917,964 170 Kab. Luwu Timur 56,514 2,216 58,730 286,917,964 171 Kab. Pinrang 56,514 2,216 58,730 286,917,964 172 Kab. Sinjai 56,514 2,216 58,730 286,917,964 173 Kab. Kepulauan Selayar 56,514 2,216 58,730 286,917,964 174 Kab. Sidenreng Rappang 56,514 2,216 58,730 286,917,964 175 Kab. Soppeng 56,514 2,216 58,730 286,917,964 176 Kab. Takalar 56,514 2,216 58,730 286,917,964 177 Kab. Tana Toraja 56,514 2,216 58,730 286,917,964 178 Kab. Wajo 1,189,024 38,784 1,227,808 6,599,132,012 179 Kota Pare Pare 56,514 2,216 58,730 286,917,964 180 Kota Makassar 514 216 730 964 181 Kab. Toraja Utara 56,514 2,216 58,730 286,917,964 182 Provinsi Maluku 3,502,931,561 116,767,820 3,619,699,381 - 183 Kab. Kepulauan Tanimbar 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 184 Kab. Maluku Tengah 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 185 Kab. Maluku Tenggara 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 186 Kab. Buru 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 187 Kota Ambon 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 188 Kab. Seram Bagian Barat 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 189 Kab. Seram Bagian Timur 7,005,863,123 233,536,749 7,239,399,872 - - 993 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 169 Kota Palopo 170 Kab. Luwu Timur 171 Kab. Pinrang 172 Kab. Sinjai 173 Kab. Kepulauan Selayar 174 Kab. Sidenreng Rappang 175 Kab. Soppeng 176 Kab. Takalar 177 Kab. Tana Toraja 178 Kab. Wajo 179 Kota Pare Pare 180 Kota Makassar 181 Kab. Toraja Utara 182 Provinsi Maluku 183 Kab. Kepulauan Tanimbar 184 Kab. Maluku Tengah 185 Kab. Maluku Tenggara 186 Kab. Buru 187 Kota Ambon 188 Kab. Seram Bagian Barat 189 Kab. Seram Bagian Timur (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 110,063,158 - 6,709,195,170 6,710,422,978 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 920 - 1,884 2,614 4,784,920 - 291,702,884 291,761,614 - - - 3,619,699,381 - - - 723,939,433 - - - 723,939,433 - - - 723,939,433 - - - 723,939,433 - - - 723,939,433 - - - 723,939,433 - - - 7,239,399,872 - 994 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) GAS BUMI 1 2 3 4 5=3+4 6 NO NAMA DAERAH MINYAK BUMI 15% 0.50% Sub Jumlah 30% 190 Kab. Kepulauan Aru 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 191 Kota Tual 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 192 Kab. Maluku Barat Daya 869 564 1,433 - 193 Kab. Buru Selatan 700,585,869 23,353,564 723,939,433 - 194 Kab. Teluk Bintuni 836 - 836 - 195 Kab. Bulungan - - - 752 196 Kab. Nunukan - - - 53,914,927 197 Kab. Tana Tidung - - - 175 19,657,666,425 656,673,371 20,314,339,796 284,407,515,855 JUMLAH NASIONAL - 995 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 1 2 NO NAMA DAERAH 190 Kab. Kepulauan Aru 191 Kota Tual 192 Kab. Maluku Barat Daya 193 Kab. Buru Selatan 194 Kab. Teluk Bintuni 195 Kab. Bulungan 196 Kab. Nunukan 197 Kab. Tana Tidung JUMLAH NASIONAL (dalam rupiah) GAS BUMI 7 8 9=6+7+8 10 = 5 + 9 Tambahan dalam rangka Otsus Sub Jumlah JUMLAH 0.50% - - - 723,939,433 - - - 723,939,433 - - - 1,433 - - - 723,939,433 - - - 836 28 - 780 780 901,057 - 54,815,984 54,815,984 875 - 1,050 1,050 10,966,041,073 16,450,418,579 311,823,975,507 332,138,315,303 - 996 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Provinsi Aceh 429,472,778 - 429,472,778 2 Kab. Aceh Barat 857,419,054 - 857,419,054 3 Kab. Aceh Selatan 131,117,535 - 131,117,535 4 Kab. Aceh Singkil 52,829,611 - 52,829,611 5 Kab. Pidie 492,902,678 - 492,902,678 6 Kab. Aceh Barat Daya 59,376,985 - 59,376,985 7 Kab. Nagan Raya 385,692,417 - 385,692,417 8 Provinsi Sumatera Utara 484 54,741,026,750 54,741,027,234 9 Kab. Asahan - 4,073,886,641 4,073,886,641 10 Kab. Dairi 1,205,050,923 4,073,886,641 5,278,937,564 11 Kab. Deli Serdang - 4,073,886,641 4,073,886,641 12 Kab. Karo - 4,073,886,641 4,073,886,641 13 Kab. Labuhanbatu - 4,073,886,641 4,073,886,641 14 Kab. Langkat - 4,073,886,641 4,073,886,641 15 Kab. Mandailing Natal 5,476,636,042 4,808,729,534 10,285,365,576 16 Kab. Nias - 4,073,886,641 4,073,886,641 17 Kab. Simalungun - 3,966,877,641 3,966,877,641 18 Kab. Tapanuli Selatan 6,805,020,280 130,364,412,626 137,169,432,906 19 Kab. Tapanuli Tengah 779,002,230 4,073,886,641 4,852,888,871 20 Kab. Tapanuli Utara 414,903,556 4,073,886,641 4,488,790,197 21 Kab. Toba - 4,073,886,641 4,073,886,641 22 Kota Binjai - 4,073,886,641 4,073,886,641 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH - 997 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 23 Kota Medan - 641 641 24 Kota Pematang Siantar - 4,073,886,641 4,073,886,641 25 Kota Sibolga - 4,073,886,641 4,073,886,641 26 Kota Tanjung Balai - 4,073,886,641 4,073,886,641 27 Kota Tebing Tinggi - 3,927,334,641 3,927,334,641 28 Kota Padangsidimpuan - 4,073,886,641 4,073,886,641 29 Kab. Pakpak Bharat 169,046,402 4,073,886,641 4,242,933,043 30 Kab. Nias Selatan - 4,073,886,641 4,073,886,641 31 Kab. Humbang Hasundutan - 4,073,886,641 4,073,886,641 32 Kab. Serdang Bedagai - 3,512,674,641 3,512,674,641 33 Kab. Samosir - 4,073,886,641 4,073,886,641 34 Kab. Batu Bara - 3,714,338,641 3,714,338,641 35 Kab. Padang Lawas 1,979,361 4,073,886,641 4,075,866,002 36 Kab. Padang Lawas Utara - 4,073,886,641 4,073,886,641 37 Kab. Labuhanbatu Selatan - 4,073,886,641 4,073,886,641 38 Kab. Labuhanbatu Utara 196,528,075 4,073,886,641 4,270,414,716 39 Kab. Nias Utara - 4,073,886,641 4,073,886,641 40 Kab. Nias Barat - 4,073,886,641 4,073,886,641 41 Kota Gunungsitoli - 4,073,886,641 4,073,886,641 42 Provinsi Sumatera Barat 106,651,669 - 106,651,669 43 Kab. Agam 18,755,508 - 18,755,508 44 Kab. Pesisir Selatan 43,798,473 - 43,798,473 - 998 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 45 Kab. Sijunjung 87,319,839 - 87,319,839 46 Kab. Tanah Datar 11,880,543 - 11,880,543 47 Kota Sawahlunto 339,891,634 - 339,891,634 48 Kab. Pasaman Barat 4,096,724 - 4,096,724 49 Kab. Dharmasraya 139,611,388 - 139,611,388 50 Kab. Solok Selatan 46,013,858 - 46,013,858 51 Provinsi Riau 766,624,265 - 766,624,265 52 Kab. Indragiri Hilir 768,617,018 - 768,617,018 53 Kab. Indragiri Hulu 2,124,878,171 - 2,124,878,171 54 Kab. Kampar 4,785,862 - 4,785,862 55 Kab. Rokan Hilir 5,387,038 - 5,387,038 56 Kab. Rokan Hulu 76,150,362 - 76,150,362 57 Kab. Kepulauan Meranti 281,681,592 2,102,968,791 2,384,650,383 58 Provinsi Jambi 283 - 283 59 Kab. Batanghari 230,794,159 - 230,794,159 60 Kab. Bungo 410,819,003 15,819,083,247 16,229,902,250 61 Kab. Merangin 927,401,953 - 927,401,953 62 Kab. Sarolangun 667 7,621,328,911 7,621,329,578 63 Kab. Tebo 2,042,388,242 - 2,042,388,242 64 Provinsi Sumatera Selatan 1,873,915,455 - 1,873,915,455 65 Kab. Lahat 3,249,916,193 - 3,249,916,193 66 Kab. Musi Rawas 941,718,562 - 941,718,562 - 999 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 67 Kab. Muara Enim 7,607,919,263 - 7,607,919,263 68 Kab. Ogan Komering Ulu 1,525,837,069 - 1,525,837,069 69 Kota Prabumulih 607,410,944 - 607,410,944 70 Kab. Banyuasin 182,605,440 - 182,605,440 71 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1,526,670,077 - 1,526,670,077 72 Kab. Empat Lawang 75,082,428 - 75,082,428 73 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 184 - 184 74 Provinsi Bengkulu 909,260,569 - 909,260,569 75 Kab. Bengkulu Utara 2,071,569,080 - 2,071,569,080 76 Kab. Kaur 18,543,620 - 18,543,620 77 Kab. Seluma 386,821,361 - 386,821,361 78 Kab. Lebong 626,502,852 - 626,502,852 79 Kab. Bengkulu Tengah 338,501,822 7,187,708,725 7,526,210,547 80 Provinsi Lampung 200,980,934 6,373,568,198 6,574,549,132 81 Kab. Lampung Barat 209,668,694 910,508,929 1,120,177,623 82 Kab. Lampung Selatan 74,915,097 1,153,606,026 1,228,521,123 83 Kab. Lampung Tengah - 1,006,352,476 1,006,352,476 84 Kab. Lampung Utara - 910,508,929 910,508,929 85 Kab. Lampung Timur - 910,508,929 910,508,929 86 Kab. Tanggamus 615 12,239,713,755 12,239,714,370 87 Kab. Tulang Bawang 133,125,552 910,508,929 1,043,634,481 88 Kab. Way Kanan 258,079,881 910,508,929 1,168,588,810 - 1000 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 89 Kota Bandar Lampung - 906,079,929 906,079,929 90 Kota Metro - 709,890,929 709,890,929 91 Kab. Pesawaran - 1,008,513,516 1,008,513,516 92 Kab. Pringsewu - 910,508,929 910,508,929 93 Kab. Mesuji - 910,508,929 910,508,929 94 Kab. Tulang Bawang Barat - 910,508,929 910,508,929 95 Kab. Pesisir Barat - 910,508,929 910,508,929 96 Provinsi Jawa Barat 657 3,548,182,874 3,548,183,531 97 Kab. Bandung - 42 42 98 Kab. Bekasi - 628,161,042 628,161,042 99 Kab. Bogor 107 918 1,025 100 Kab. Ciamis - 628,161,042 628,161,042 101 Kab. Cianjur 689,074,229 589,395,966 1,278,470,195 102 Kab. Cirebon 24,042,286 601,348,507 625,390,793 103 Kab. Garut 317,197,355 591,702,022 908,899,377 104 Kab. Indramayu - 628,161,042 628,161,042 105 Kab. Karawang - 42 42 106 Kab. Kuningan - 628,161,042 628,161,042 107 Kab. Majalengka - 628,161,042 628,161,042 108 Kab. Purwakarta - 585,753,475 585,753,475 109 Kab. Subang - 628,161,042 628,161,042 110 Kab. Sukabumi 347,217,673 - 347,217,673 - 1001 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 111 Kab. Sumedang - 628,161,042 628,161,042 112 Kab. Tasikmalaya - 589,306,395 589,306,395 113 Kota Bandung - 577,256,042 577,256,042 114 Kota Bekasi - 286,297,042 286,297,042 115 Kota Bogor - 42 42 116 Kota Cirebon - 628,161,042 628,161,042 117 Kota Depok - 42 42 118 Kota Sukabumi - 628,161,042 628,161,042 119 Kota Tasikmalaya - 628,161,042 628,161,042 120 Kota Cimahi - 628,161,042 628,161,042 121 Kota Banjar - 860,548,196 860,548,196 122 Kab. Bandung Barat - 628,161,042 628,161,042 123 Kab. Pangandaran - 42 42 124 Provinsi Jawa Tengah 70,103,760 30,540,328 100,644,088 125 Kab. Banjarnegara - 1,795,653 1,795,653 126 Kab. Banyumas 98,722,718 1,795,653 100,518,371 127 Kab. Batang 584,110 1,795,653 2,379,763 128 Kab. Blora 327,749 1,795,653 2,123,402 129 Kab. Boyolali - 1,795,653 1,795,653 130 Kab. Brebes 1,331,850 1,795,653 3,127,503 131 Kab. Cilacap 20,515,032 51,328,965 71,843,997 132 Kab. Demak - 1,795,653 1,795,653 - 1002 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 133 Kab. Grobogan 6,872,699 1,795,653 8,668,352 134 Kab. Jepara - 9,522,793 9,522,793 135 Kab. Karanganyar - 1,795,653 1,795,653 136 Kab. Kebumen - 1,795,653 1,795,653 137 Kab. Kendal 308,591 1,795,653 2,104,244 138 Kab. Klaten - 1,795,653 1,795,653 139 Kab. Kudus - 1,795,653 1,795,653 140 Kab. Magelang 585,635 1,795,653 2,381,288 141 Kab. Pati - 1,795,653 1,795,653 142 Kab. Pekalongan 432,538 1,795,653 2,228,191 143 Kab. Pemalang 162,194 1,795,653 1,957,847 144 Kab. Purbalingga 174,201 1,795,653 1,969,854 145 Kab. Purworejo - 1,795,653 1,795,653 146 Kab. Rembang 44,227,802 1,795,653 46,023,455 147 Kab. Semarang - 1,795,653 1,795,653 148 Kab. Sragen - 1,795,653 1,795,653 149 Kab. Sukoharjo - 1,795,653 1,795,653 150 Kab. Tegal 7,321,636 1,795,653 9,117,289 151 Kab. Temanggung - 1,795,653 1,795,653 152 Kab. Wonogiri 265,213,120 1,795,653 267,008,773 153 Kab. Wonosobo - 1,795,653 1,795,653 154 Kota Magelang - 653 653 - 1003 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 155 Kota Pekalongan - 1,795,653 1,795,653 156 Kota Salatiga - 653 653 157 Kota Semarang - 653 653 158 Kota Surakarta - 1,795,653 1,795,653 159 Kota Tegal - 1,795,653 1,795,653 160 Provinsi DI Yogyakarta 14,998,199 29,456,965 44,455,164 161 Kab. Bantul - 14,729,193 14,729,193 162 Kab. Gunungkidul - 14,729,193 14,729,193 163 Kab. Kulon Progo 68,693,069 48,585,013 117,278,082 164 Kab. Sleman - 14,729,193 14,729,193 165 Kota Yogyakarta - 14,729,193 14,729,193 166 Provinsi Jawa Timur - 10,436,103,020 10,436,103,020 167 Kab. Bangkalan - 1,889,710,986 1,889,710,986 168 Kab. Banyuwangi 453,386,898 69,813,058,874 70,266,445,772 169 Kab. Blitar - 1,238,543,986 1,238,543,986 170 Kab. Bojonegoro - 986 986 171 Kab. Bondowoso - 1,889,710,986 1,889,710,986 172 Kab. Gresik - 986 986 173 Kab. Jember - 80 80 174 Kab. Jombang - 1,062,375,986 1,062,375,986 175 Kab. Kediri - 986 986 176 Kab. Lamongan - 986 986 - 1004 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 177 Kab. Lumajang - 258 258 178 Kab. Madiun - 1,387,088,986 1,387,088,986 179 Kab. Magetan - 1,231,817,986 1,231,817,986 180 Kab. Malang 213 986 1,199 181 Kab. Mojokerto - 1,239,217,986 1,239,217,986 182 Kab. Nganjuk - 1,889,710,986 1,889,710,986 183 Kab. Ngawi - 1,889,710,986 1,889,710,986 184 Kab. Pacitan 12,791,631 1,955,439,303 1,968,230,934 185 Kab. Pamekasan - 418,985,986 418,985,986 186 Kab. Pasuruan - 986 986 187 Kab. Ponorogo - 1,663,429,986 1,663,429,986 188 Kab. Probolinggo - 1,761,163,986 1,761,163,986 189 Kab. Sampang - 1,754,672,986 1,754,672,986 190 Kab. Sidoarjo - 1,889,710,986 1,889,710,986 191 Kab. Situbondo - 1,013,482,986 1,013,482,986 192 Kab. Sumenep - 1,889,710,986 1,889,710,986 193 Kab. Trenggalek - 1,889,710,986 1,889,710,986 194 Kab. Tuban 91,100,812 1,889,710,986 1,980,811,798 195 Kab. Tulungagung - 1,889,710,986 1,889,710,986 196 Kota Blitar - 986 986 197 Kota Kediri - 1,889,710,986 1,889,710,986 198 Kota Madiun - 986 986 - 1005 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 199 Kota Malang - 986 986 200 Kota Mojokerto - 986 986 201 Kota Pasuruan - 107,436,986 107,436,986 202 Kota Probolinggo - 1,100,886,986 1,100,886,986 203 Kota Surabaya - 986 986 204 Kota Batu - 986 986 205 Provinsi Kalimantan Barat 10,799,452,520 - 10,799,452,520 206 Kab. Landak 5,486,760,090 - 5,486,760,090 207 Kab. Ketapang 14,689,656,922 - 14,689,656,922 208 Kab. Mempawah 975,582,678 - 975,582,678 209 Kab. Sanggau 5,445,318,783 - 5,445,318,783 210 Kab. Sintang 81,482,267 - 81,482,267 211 Kota Pontianak 36 - 36 212 Kab. Sekadau 34,819,923 - 34,819,923 213 Kab. Melawi 1,412,699,088 - 1,412,699,088 214 Kab. Kayong Utara 182,434,859 740,347,313 922,782,172 215 Provinsi Kalimantan Tengah 548 - 548 216 Kab. Barito Selatan 949,056,714 - 949,056,714 217 Kab. Barito Utara 301 - 301 218 Kab. Kapuas 268 - 268 219 Kab. Kotawaringin Barat 264,432,883 - 264,432,883 220 Kab. Kotawaringin Timur 1,638,267,444 - 1,638,267,444 - 1006 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 221 Kab. Katingan 966 - 966 222 Kab. Seruyan 368 - 368 223 Kab. Lamandau 716 - 716 224 Kab. Gunung Mas 2,459,801,570 - 2,459,801,570 225 Kab. Murung Raya 944 - 944 226 Kab. Barito Timur 2,634,915,308 - 2,634,915,308 227 Provinsi Kalimantan Selatan 3,681,115,428 - 3,681,115,428 228 Kab. Banjar 4,576,867,154 - 4,576,867,154 229 Kab. Hulu Sungai Selatan 879,098,849 - 879,098,849 230 Kab. Hulu Sungai Tengah 236,383,320 - 236,383,320 231 Kab. Kotabaru 402 - 402 232 Kab. Tabalong 3,198,644,861 - 3,198,644,861 233 Kab. Tanah Laut - 209,708,175,048 209,708,175,048 234 Kab. Tapin 513 - 513 235 Kota Banjarbaru 101,003,289 - 101,003,289 236 Kab. Balangan 862 - 862 237 Kab. Tanah Bumbu 962 - 962 238 Provinsi Kalimantan Timur 507 - 507 239 Kab. Berau 83 - 83 240 Kab. Kutai Kartanegara 411 - 411 241 Kab. Kutai Barat 983 - 983 242 Kab. Kutai Timur 447 - 447 - 1007 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 243 Kab. Paser 617 - 617 244 Kota Samarinda 564 - 564 245 Kab. Penajam Paser Utara 1,932,146,207 - 1,932,146,207 246 Kab. Mahakam Ulu 893 - 893 247 Provinsi Sulawesi Utara 2,638,242,934 72,640,969,866 75,279,212,800 248 Kab. Bolaang Mongondow 1,807,423,313 17,264,412,186 19,071,835,499 249 Kab. Minahasa - 10,377,280,800 10,377,280,800 250 Kab. Kepulauan Sangihe 2,124,925,156 10,377,280,800 12,502,205,956 251 Kota Bitung 1,192,498,180 116,999,708,242 118,192,206,422 252 Kota Manado - 10,377,280,800 10,377,280,800 253 Kab. Kepulauan Talaud - 10,377,280,800 10,377,280,800 254 Kab. Minahasa Selatan 484 10,825,571,357 10,825,571,841 255 Kota Tomohon - 6,858,708,800 6,858,708,800 256 Kab. Minahasa Utara 1,068,342,003 23,838,548,506 24,906,890,509 257 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro - 10,313,128,800 10,313,128,800 258 Kota Kotamobagu 151,593,310 10,377,280,800 10,528,874,110 259 Kab. Bolaang Mongondow Utara - 10,377,280,800 10,377,280,800 260 Kab. Minahasa Tenggara 8,913,801 9,010,074,741 9,018,988,542 261 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2,150,208,017 11,526,022,748 13,676,230,765 262 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,580,809,437 23,922,045,625 25,502,855,062 263 Kab. Buol 702,887,129 - 702,887,129 264 Kab. Toli Toli 578,818,704 - 578,818,704 - 1008 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 265 Kab. Parigi Moutong 23,783,988 - 23,783,988 266 Kab. Tojo Una Una 109,814,581 - 109,814,581 267 Provinsi Sulawesi Selatan 714,377,274 - 714,377,274 268 Kab. Barru 3,998,758 - 3,998,758 269 Kab. Bone 609,820,348 - 609,820,348 270 Kab. Enrekang 27,630,489 - 27,630,489 271 Kab. Luwu 1,094,375,720 - 1,094,375,720 272 Kab. Luwu Utara 1,597,300,895 - 1,597,300,895 273 Kab. Maros 12,951,655 - 12,951,655 274 Kab. Luwu Timur 76,177,671 - 76,177,671 275 Kab. Soppeng 6,085,837 - 6,085,837 276 Kab. Buton 1,103,623,958 - 1,103,623,958 277 Kab. Kolaka 345 - 345 278 Kab. Muna 98,659,000 - 98,659,000 279 Kota Kendari 57,691,375 - 57,691,375 280 Kota Bau Bau 25,336,769 - 25,336,769 281 Kab. Konawe Selatan 1,166,154,046 - 1,166,154,046 282 Kab. Buton Utara 28 - 28 283 Kab. Konawe Kepulauan 7 - 7 284 Kab. Buton Tengah 607 - 607 285 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,233,774,945 - 2,233,774,945 286 Kab. Bima 358,815,284 - 358,815,284 - 1009 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 287 Kab. Dompu 1,342,786,472 - 1,342,786,472 288 Kab. Lombok Timur 143 - 143 289 Kab. Sumbawa 2,950,272,739 - 2,950,272,739 290 Kab. Sumbawa Barat 488 - 488 291 Provinsi Nusa Tenggara Timur 643,657,809 140,409,336 784,067,145 292 Kab. Alor 11,015,648 13,372,453 24,388,101 293 Kab. Belu 35,888,739 12,177,084 48,065,823 294 Kab. Ende 1,823,407 13,372,453 15,195,860 295 Kab. Flores Timur - 13,372,453 13,372,453 296 Kab. Kupang 222,805,663 219,222,670 442,028,333 297 Kab. Lembata 812,247 13,372,453 14,184,700 298 Kab. Manggarai 50,984,686 13,372,453 64,357,139 299 Kab. Ngada - 13,372,453 13,372,453 300 Kab. Sikka - 13,372,453 13,372,453 301 Kab. Sumba Barat - 13,372,453 13,372,453 302 Kab. Sumba Timur - 13,372,453 13,372,453 303 Kab. Timor Tengah Selatan 1,243,255,357 13,274,353 1,256,529,710 304 Kab. Timor Tengah Utara 434,350,778 - 434,350,778 305 Kota Kupang - 13,372,453 13,372,453 306 Kab. Rote Ndao 169,090 13,372,453 13,541,543 307 Kab. Manggarai Barat - 13,372,453 13,372,453 308 Kab. Nagekeo 44,218,380 13,372,453 57,590,833 - 1010 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 309 Kab. Sumba Barat Daya - 13,372,453 13,372,453 310 Kab. Sumba Tengah - 13,372,453 13,372,453 311 Kab. Manggarai Timur 50,486,045 13,372,453 63,858,498 312 Kab. Sabu Raijua 34,665,748 13,372,453 48,038,201 313 Kab. Malaka 428,044,724 13,372,453 441,417,177 314 Provinsi Maluku 359,583,294 3,413,373,407 3,772,956,701 315 Kab. Kepulauan Tanimbar - 682,674,112 682,674,112 316 Kab. Maluku Tengah - 682,674,112 682,674,112 317 Kab. Maluku Tenggara - 682,674,112 682,674,112 318 Kab. Buru - 682,674,112 682,674,112 319 Kota Ambon - 682,674,112 682,674,112 320 Kab. Seram Bagian Barat - 1,128,387,193 1,128,387,193 321 Kab. Seram Bagian Timur - 682,674,112 682,674,112 322 Kab. Kepulauan Aru - 682,674,112 682,674,112 323 Kota Tual - 682,674,112 682,674,112 324 Kab. Maluku Barat Daya 144,875,338 6,551,155,922 6,696,031,260 325 Kab. Buru Selatan - 682,674,112 682,674,112 326 Provinsi Papua 4,261,261,781 231,782,739,823 236,044,001,604 327 Kab. Biak Numfor - 16,555,909,987 16,555,909,987 328 Kab. Jayapura - 16,555,909,987 16,555,909,987 329 Kab. Jayawijaya - 16,555,909,987 16,555,909,987 330 Kab. Merauke - 16,555,909,987 16,555,909,987 - 1011 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 331 Kab. Mimika 1,376,822,040 463,565,378,703 464,942,200,743 332 Kab. Nabire 1,787,119,117 16,556,008,087 18,343,127,204 333 Kab. Paniai 58,153,714 16,555,909,987 16,614,063,701 334 Kab. Puncak Jaya - 16,555,909,987 16,555,909,987 335 Kab. Kepulauan Yapen - 16,555,909,987 16,555,909,987 336 Kota Jayapura - 11,862,892,987 11,862,892,987 337 Kab. Sarmi 1,255,991,020 16,555,909,987 17,811,901,007 338 Kab. Keerom 4,110,515,412 16,555,909,987 20,666,425,399 339 Kab. Yahukimo - 16,555,909,987 16,555,909,987 340 Kab. Pegunungan Bintang 7,957,276,408 16,555,909,987 24,513,186,395 341 Kab. Tolikara - 16,555,909,987 16,555,909,987 342 Kab. Boven Digoel - 16,555,909,987 16,555,909,987 343 Kab. Mappi - 16,555,909,987 16,555,909,987 344 Kab. Asmat - 16,555,909,987 16,555,909,987 345 Kab. Waropen - 16,555,909,987 16,555,909,987 346 Kab. Supiori - 16,555,909,987 16,555,909,987 347 Kab. Mamberamo Raya - 16,555,909,987 16,555,909,987 348 Kab. Mamberamo Tengah - 16,555,909,987 16,555,909,987 349 Kab. Yalimo - 16,555,909,987 16,555,909,987 350 Kab. Lanny Jaya - 16,555,909,987 16,555,909,987 351 Kab. Nduga - 14,917,472,987 14,917,472,987 352 Kab. Dogiyai 249,136,240 16,555,909,987 16,805,046,227 - 1012 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 353 Kab. Puncak 11,479,956 16,555,909,987 16,567,389,943 354 Kab. Intan Jaya 4,075,722 16,555,909,987 16,559,985,709 355 Kab. Deiyai - 16,555,909,987 16,555,909,987 356 Provinsi Maluku Utara 6,408,000,720 - 6,408,000,720 357 Kab. Halmahera Tengah 466 - 466 358 Kab. Halmahera Barat 200,067,224 - 200,067,224 359 Kab. Halmahera Timur 291 - 291 360 Kab. Halmahera Selatan 125 - 125 361 Kab. Halmahera Utara 3,502,298,460 11,903,976,462 15,406,274,922 362 Kab. Kepulauan Sula 644 - 644 363 Kota Tidore Kepulauan 114,755,142 - 114,755,142 364 Kab. Pulau Morotai 678 - 678 365 Kab. Pulau Taliabu 403 - 403 366 Provinsi Banten 212 747 959 367 Kab. Lebak 1,113,373,589 1,270,939,058 2,384,312,647 368 Kab. Pandeglang 334,768,410 10,557,687,227 10,892,455,637 369 Kab. Serang - 1,381,326,687 1,381,326,687 370 Kab. Tangerang - 276 276 371 Kota Cilegon - 203,007,379 203,007,379 372 Kota Tangerang - 379 379 373 Kota Serang - 811,183,379 811,183,379 374 Kota Tangerang Selatan - 379 379 - 1013 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 375 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25,545,157,166 105,434,726,046 130,979,883,212 376 Kab. Bangka 2,934,541,963 88,530,686,953 91,465,228,916 377 Kab. Belitung 379,951,393 32,748,611,046 33,128,562,439 378 Kota Pangkal Pinang - 28,958,074,750 28,958,074,750 379 Kab. Bangka Selatan 1,787,696,369 7,563,372,517 9,351,068,886 380 Kab. Bangka Tengah 1,178,777,679 56,996,613,101 58,175,390,780 381 Kab. Bangka Barat 862,717,436 34,933,057,203 35,795,774,639 382 Kab. Belitung Timur 906,158,856 46,321,293,712 47,227,452,568 383 Provinsi Gorontalo 150,585,046 1,547,307 152,132,353 384 Kab. Boalemo - 618,353 618,353 385 Kab. Gorontalo - 2,493,072 2,493,072 386 Kota Gorontalo - 618,353 618,353 387 Kab. Pohuwato 788,063,201 615,657 788,678,858 388 Kab. Bone Bolango 179,954,943 618,353 180,573,296 389 Kab. Gorontalo Utara - 618,353 618,353 390 Provinsi Kepulauan Riau 1,076,852,208 4,896,000,537 5,972,852,745 391 Kab. Natuna - 1,632,000,180 1,632,000,180 392 Kab. Kepulauan Anambas - 1,632,000,180 1,632,000,180 393 Kab. Karimun 644 4,004,233,647 4,004,234,291 394 Kota Batam - 1,537,548,180 1,537,548,180 395 Kota Tanjung Pinang - 1,632,000,180 1,632,000,180 396 Kab. Lingga - 11,182,988 11,182,988 - 1014 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 = 3 + 4 NO NAMA DAERAH IURAN TETAP ROYALTI JUMLAH 397 Kab. Bintan 114,068,604 1,632,000,180 1,746,068,784 398 Provinsi Papua Barat 365 - 365 399 Kab. Sorong 1,024,797,507 - 1,024,797,507 400 Kab. Raja Ampat 605 - 605 401 Provinsi Sulawesi Barat - 23,848,837 23,848,837 402 Kab. Majene - 9,538,681 9,538,681 403 Kab. Mamuju - 36,386,336 36,386,336 404 Kab. Polewali Mandar 105,022,988 9,538,681 114,561,669 405 Kab. Mamasa - 9,538,681 9,538,681 406 Kab. Pasangkayu - 9,538,681 9,538,681 407 Kab. Mamuju Tengah - 9,538,681 9,538,681 408 Provinsi Kalimantan Utara 2,831,062,985 - 2,831,062,985 409 Kab. Bulungan 650 - 650 410 Kab. Malinau 549 - 549 411 Kab. Nunukan 1,994,027,931 - 1,994,027,931 412 Kab. Tana Tidung 947 - 947 218,838,181,318 2,697,473,610,060 2,916,311,791,378 JUMLAH NASIONAL - 1015 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Kota Sabang - 62,866,816 - 62,866,816 2 Provinsi Sumatera Utara 261,262,550 - - 261,262,550 3 Kab. Asahan 16,328,424 - - 16,328,424 4 Kab. Dairi 16,328,424 - - 16,328,424 5 Kab. Deli Serdang 16,328,424 - - 16,328,424 6 Kab. Karo 16,328,424 - - 16,328,424 7 Kab. Labuhanbatu 16,328,424 - - 16,328,424 8 Kab. Langkat 16,328,424 - - 16,328,424 9 Kab. Mandailing Natal 522,526,208 - - 522,526,208 10 Kab. Nias 16,328,424 - - 16,328,424 11 Kab. Simalungun 16,328,424 - - 16,328,424 12 Kab. Tapanuli Selatan 16,328,424 - - 16,328,424 13 Kab. Tapanuli Tengah 16,328,424 - - 16,328,424 14 Kab. Tapanuli Utara 16,328,424 - - 16,328,424 15 Kab. Toba 16,328,424 - - 16,328,424 16 Kota Binjai 16,328,424 - - 16,328,424 17 Kota Medan 424 - - 424 18 Kota Pematang Siantar 16,328,424 - - 16,328,424 19 Kota Sibolga 16,328,424 - - 16,328,424 20 Kota Tanjung Balai 16,328,424 - - 16,328,424 21 Kota Tebing Tinggi 16,328,424 - - 16,328,424 22 Kota Padangsidimpuan 16,328,424 - - 16,328,424 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH - 1016 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 23 Kab. Pakpak Bharat 16,328,424 - - 16,328,424 24 Kab. Nias Selatan 16,328,424 - - 16,328,424 25 Kab. Humbang Hasundutan 16,328,424 - - 16,328,424 26 Kab. Serdang Bedagai 16,328,424 - - 16,328,424 27 Kab. Samosir 16,328,424 - - 16,328,424 28 Kab. Batu Bara 16,328,424 - - 16,328,424 29 Kab. Padang Lawas 16,328,424 - - 16,328,424 30 Kab. Padang Lawas Utara 16,328,424 - - 16,328,424 31 Kab. Labuhanbatu Selatan 16,328,424 - - 16,328,424 32 Kab. Labuhanbatu Utara 16,328,424 - - 16,328,424 33 Kab. Nias Utara 16,328,424 - - 16,328,424 34 Kab. Nias Barat 16,328,424 - - 16,328,424 35 Kota Gunungsitoli 16,328,424 - - 16,328,424 36 Kota Pagar Alam 411,320,898 - - 411,320,898 37 Provinsi Bengkulu - 22,141,463 - 22,141,463 38 Kab. Bengkulu Selatan - 4,919,217 - 4,919,217 39 Kab. Bengkulu Utara - 4,919,217 - 4,919,217 40 Kab. Rejang Lebong - 21,166,172 - 21,166,172 41 Kota Bengkulu - 4,919,217 - 4,919,217 42 Kab. Kaur - 4,919,217 - 4,919,217 43 Kab. Seluma - 4,919,217 - 4,919,217 44 Kab. Mukomuko - 4,919,217 - 4,919,217 - 1017 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 45 Kab. Lebong - 4,919,217 - 4,919,217 46 Kab. Kepahiang - 28,038,188 - 28,038,188 47 Kab. Bengkulu Tengah - 4,919,217 - 4,919,217 48 Provinsi Lampung - 283,218,739 - 283,218,739 49 Kab. Lampung Barat - 30,489,698 - 30,489,698 50 Kab. Lampung Selatan - 52,627,541 - 52,627,541 51 Kab. Lampung Tengah - 40,458,711 - 40,458,711 52 Kab. Lampung Utara - 40,458,711 - 40,458,711 53 Kab. Lampung Timur - 40,458,711 - 40,458,711 54 Kab. Tanggamus - 62,128,204 - 62,128,204 55 Kab. Tulang Bawang - 40,458,711 - 40,458,711 56 Kab. Way Kanan - 40,458,711 - 40,458,711 57 Kota Bandar Lampung - 162,645,616 - 162,645,616 58 Kota Metro - 40,458,711 - 40,458,711 59 Kab. Pesawaran - 420,382,372 - 420,382,372 60 Kab. Pringsewu - 40,458,711 - 40,458,711 61 Kab. Mesuji - 40,458,711 - 40,458,711 62 Kab. Tulang Bawang Barat - 40,458,711 - 40,458,711 63 Kab. Pesisir Barat - 40,458,711 - 40,458,711 64 Provinsi Jawa Barat - 28,135,031 - 28,135,031 65 Kab. Bandung - 43 - 43 66 Kab. Bekasi - 2,163,722 - 2,163,722 - 1018 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 67 Kab. Bogor - 722 - 722 68 Kab. Ciamis - 2,163,722 - 2,163,722 69 Kab. Cianjur - 2,163,722 - 2,163,722 70 Kab. Cirebon - 2,163,722 - 2,163,722 71 Kab. Garut - 2,163,722 - 2,163,722 72 Kab. Indramayu - 2,163,722 - 2,163,722 73 Kab. Karawang - 722 - 722 74 Kab. Kuningan - 2,163,722 - 2,163,722 75 Kab. Majalengka - 2,163,722 - 2,163,722 76 Kab. Purwakarta - 13,129,474 - 13,129,474 77 Kab. Sukabumi - 2,163,722 - 2,163,722 78 Kab. Sumedang - 2,160,936 - 2,160,936 79 Kab. Tasikmalaya - 2,163,722 - 2,163,722 80 Kota Bandung - 2,163,722 - 2,163,722 81 Kota Bekasi - 2,163,722 - 2,163,722 82 Kota Bogor - 722 - 722 83 Kota Cirebon - 2,163,722 - 2,163,722 84 Kota Depok - 722 - 722 85 Kota Sukabumi - 2,163,722 - 2,163,722 86 Kota Tasikmalaya - 2,163,722 - 2,163,722 87 Kota Cimahi - 2,163,722 - 2,163,722 88 Kota Banjar - 2,163,722 - 2,163,722 - 1019 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 89 Kab. Bandung Barat - 16,507,420 - 16,507,420 90 Kab. Pangandaran - 722 - 722 91 Provinsi Jawa Tengah - 406,015,111 327,389,957 733,405,068 92 Kab. Banjarnegara - 23,881,873 453,494,955 477,376,828 93 Kab. Banyumas - 183,171,204 19,257,646 202,428,850 94 Kab. Batang - 23,881,873 32,603,789 56,485,662 95 Kab. Blora - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 96 Kab. Boyolali - 23,749,541 19,257,646 43,007,187 97 Kab. Brebes - 80,029,739 19,257,646 99,287,385 98 Kab. Cilacap - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 99 Kab. Demak - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 100 Kab. Grobogan - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 101 Kab. Jepara - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 102 Kab. Karanganyar - 325,017,453 19,257,646 344,275,099 103 Kab. Kebumen - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 104 Kab. Kendal - 22,521,474 24,660,052 47,181,526 105 Kab. Klaten - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 106 Kab. Kudus - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 107 Kab. Magelang - 2,932,574 19,257,646 22,190,220 108 Kab. Pati - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 109 Kab. Pekalongan - 23,881,873 39,721,955 63,603,828 110 Kab. Pemalang - 34,112,134 19,257,646 53,369,780 - 1020 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 111 Kab. Purbalingga - 37,248,143 19,257,646 56,505,789 112 Kab. Purworejo - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 113 Kab. Rembang - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 114 Kab. Semarang - 75,358,629 19,257,646 94,616,275 115 Kab. Sragen - 75,795,572 19,257,646 95,053,218 116 Kab. Sukoharjo - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 117 Kab. Tegal - 29,357,146 19,257,646 48,614,792 118 Kab. Temanggung - 17,099,352 21,927,096 39,026,448 119 Kab. Wonogiri - 31,454,837 19,257,646 50,712,483 120 Kab. Wonosobo - 23,881,873 178,662,511 202,544,384 121 Kota Magelang - 873 646 1,519 122 Kota Pekalongan - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 123 Kota Salatiga - 904 11,283,646 11,284,550 124 Kota Semarang - 873 646 1,519 125 Kota Surakarta - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 126 Kota Tegal - 23,881,873 19,257,646 43,139,519 127 Provinsi Jawa Timur - 34,864,793 - 34,864,793 128 Kab. Bangkalan - 1,883,684 - 1,883,684 129 Kab. Banyuwangi - 38,433,749 - 38,433,749 130 Kab. Blitar - 1,883,684 - 1,883,684 131 Kab. Bojonegoro - 684 - 684 132 Kab. Gresik - 684 - 684 - 1021 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 133 Kab. Jember - 684 - 684 134 Kab. Jombang - 1,883,684 - 1,883,684 135 Kab. Kediri - 684 - 684 136 Kab. Lamongan - 684 - 684 137 Kab. Lumajang - 684 - 684 138 Kab. Magetan - 33,312,482 - 33,312,482 139 Kab. Nganjuk - 1,883,684 - 1,883,684 140 Kab. Ngawi - 81,696,786 - 81,696,786 141 Kab. Pacitan - 1,883,684 - 1,883,684 142 Kab. Pamekasan - 1,883,684 - 1,883,684 143 Kab. Probolinggo - 1,883,684 - 1,883,684 144 Kab. Sampang - 1,883,684 - 1,883,684 145 Kab. Sidoarjo - 1,883,684 - 1,883,684 146 Kab. Situbondo - 3,242,444 - 3,242,444 147 Kab. Sumenep - 1,883,684 - 1,883,684 148 Kab. Trenggalek - 1,883,684 - 1,883,684 149 Kab. Tuban - 1,883,684 - 1,883,684 150 Kab. Tulungagung - 1,883,684 - 1,883,684 151 Kota Blitar - 684 - 684 152 Kota Kediri - 1,883,684 - 1,883,684 153 Kota Madiun - 684 - 684 154 Kota Malang - 684 - 684 - 1022 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 155 Kota Mojokerto - 684 - 684 156 Kota Pasuruan - 1,883,684 - 1,883,684 157 Kota Probolinggo - 1,883,684 - 1,883,684 158 Kota Surabaya - 684 - 684 159 Kab. Minahasa - 33,185,180 - 33,185,180 160 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 52,500,226 - 52,500,226 161 Kab. Belu - 4,999,176 - 4,999,176 162 Kab. Ende 149,559,862 125,841,220 - 275,401,082 163 Kab. Kupang - 4,999,176 - 4,999,176 164 Kab. Lembata - 15,898,130 - 15,898,130 165 Kab. Manggarai - 15,807,368 - 15,807,368 166 Kab. Ngada - 6,878,822 - 6,878,822 167 Kab. Sikka - 4,999,176 - 4,999,176 168 Kab. Sumba Barat - 4,999,176 - 4,999,176 169 Kab. Sumba Timur - 4,999,176 - 4,999,176 170 Kab. Timor Tengah Selatan - 4,999,176 - 4,999,176 171 Kab. Timor Tengah Utara - 4,999,176 - 4,999,176 172 Kota Kupang - 4,999,176 - 4,999,176 173 Kab. Rote Ndao - 4,999,176 - 4,999,176 174 Kab. Manggarai Barat - 4,999,176 - 4,999,176 175 Kab. Nagekeo - 4,999,176 - 4,999,176 176 Kab. Sumba Barat Daya - 4,999,176 - 4,999,176 - 1023 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 177 Kab. Sumba Tengah - 4,999,176 - 4,999,176 178 Kab. Manggarai Timur - 4,999,176 - 4,999,176 179 Kab. Sabu Raijua - 4,999,176 - 4,999,176 180 Kab. Malaka - 4,999,176 - 4,999,176 181 Provinsi Maluku Utara - 22,509,661 - 22,509,661 182 Kab. Halmahera Tengah - 408 - 408 183 Kota Ternate - 5,001,408 - 5,001,408 184 Kab. Halmahera Barat - 5,860,209 - 5,860,209 185 Kab. Halmahera Timur - 408 - 408 186 Kab. Halmahera Selatan - 767 - 767 187 Kab. Halmahera Utara - 5,001,408 - 5,001,408 188 Kab. Kepulauan Sula - 408 - 408 189 Kota Tidore Kepulauan - 5,001,408 - 5,001,408 190 Kab. Pulau Morotai - 408 - 408 191 Kab. Pulau Taliabu - 408 - 408 192 Provinsi Banten - 897 - 897 193 Kab. Lebak - 13,734,572 - 13,734,572 194 Kab. Pandeglang - 46,595,026 - 46,595,026 195 Kab. Tangerang - 572 - 572 196 Kota Cilegon - 13,734,572 - 13,734,572 197 Kota Tangerang - 572 - 572 198 Kota Serang - 18,530,561 - 18,530,561 - 1024 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 NO NAMA DAERAH IURAN PRODUKSI IURAN TETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH 199 Kota Tangerang Selatan - 572 - 572 1,850,851,086 4,171,755,318 1,590,444,049 7,613,050,453 JUMLAH NASIONAL RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 1 Kab. Aceh Barat 295,260,621 2 Kab. Aceh Besar 295,260,621 3 Kab. Aceh Selatan 295,260,621 4 Kab. Aceh Singkil 295,260,621 5 Kab. Aceh Tengah 295,260,621 6 Kab. Aceh Tenggara 295,260,621 7 Kab. Aceh Timur 295,260,621 8 Kab. Aceh Utara 295,260,621 9 Kab. Bireuen 295,260,621 10 Kab. Pidie 295,260,621 11 Kab. Simeulue 295,260,621 12 Kota Banda Aceh 295,260,621 13 Kota Sabang 295,260,621 14 Kota Langsa 295,260,621 15 Kota Lhokseumawe 295,260,621 16 Kab. Gayo Lues 295,260,621 17 Kab. Aceh Barat Daya 295,260,621 18 Kab. Aceh Jaya 295,260,621 19 Kab. Nagan Raya 295,260,621 20 Kab. Aceh Tamiang 295,260,621 21 Kab. Bener Meriah 295,260,621 22 Kab. Pidie Jaya 295,260,621 23 Kota Subulussalam 621 24 Kab. Asahan 295,260,621 25 Kab. Dairi 295,260,621 26 Kab. Deli Serdang 295,260,621 27 Kab. Karo 295,260,621 28 Kab. Labuhanbatu 295,260,621 29 Kab. Langkat 295,260,621 30 Kab. Mandailing Natal 295,260,621 31 Kab. Nias 295,260,621 32 Kab. Simalungun 295,260,621 33 Kab. Tapanuli Selatan 295,260,621 34 Kab. Tapanuli Tengah 295,260,621 35 Kab. Tapanuli Utara 295,260,621 36 Kab. Toba 295,260,621 37 Kota Binjai 295,260,621 38 Kota Medan 621 39 Kota Pematang Siantar 295,260,621 40 Kota Sibolga 295,260,621 41 Kota Tanjung Balai 295,260,621 42 Kota Tebing Tinggi 295,260,621 43 Kota Padangsidimpuan 295,260,621 44 Kab. Pakpak Bharat 295,260,621 45 Kab. Nias Selatan 295,260,621 NO NAMA DAERAH PERIKANAN - 1026 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 46 Kab. Humbang Hasundutan 295,260,621 47 Kab. Serdang Bedagai 295,260,621 48 Kab. Samosir 295,260,621 49 Kab. Batu Bara 295,260,621 50 Kab. Padang Lawas 295,260,621 51 Kab. Padang Lawas Utara 295,260,621 52 Kab. Labuhanbatu Selatan 295,260,621 53 Kab. Labuhanbatu Utara 295,260,621 54 Kab. Nias Utara 295,260,621 55 Kab. Nias Barat 295,260,621 56 Kota Gunungsitoli 295,260,621 57 Kab. Lima Puluh Kota 295,260,621 58 Kab. Agam 295,260,621 59 Kab. Kepulauan Mentawai 295,260,621 60 Kab. Padang Pariaman 295,260,621 61 Kab. Pasaman 295,260,621 62 Kab. Pesisir Selatan 295,260,621 63 Kab. Sijunjung 295,260,621 64 Kab. Solok 295,260,621 65 Kab. Tanah Datar 295,260,621 66 Kota Bukit Tinggi 260,972,621 67 Kota Padang Panjang 295,260,621 68 Kota Padang 295,260,621 69 Kota Payakumbuh 295,260,621 70 Kota Sawahlunto 295,260,621 71 Kota Solok 295,260,621 72 Kota Pariaman 295,260,621 73 Kab. Pasaman Barat 295,260,621 74 Kab. Dharmasraya 295,260,621 75 Kab. Solok Selatan 295,260,621 76 Kab. Bengkalis 295,260,621 77 Kab. Indragiri Hilir 295,260,621 78 Kab. Indragiri Hulu 295,260,621 79 Kab. Kampar 295,260,621 80 Kab. Kuantan Singingi 295,260,621 81 Kab. Pelalawan 621 82 Kab. Rokan Hilir 295,260,621 83 Kab. Rokan Hulu 295,260,621 84 Kab. Siak 295,260,621 85 Kota Dumai 295,260,621 86 Kota Pekanbaru 621 87 Kab. Kepulauan Meranti 295,260,621 88 Kab. Batanghari 295,260,621 89 Kab. Bungo 295,260,621 90 Kab. Kerinci 295,260,621 - 1027 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 91 Kab. Merangin 295,260,621 92 Kab. Muaro Jambi 295,260,621 93 Kab. Sarolangun 295,260,621 94 Kab. Tanjung Jabung Barat 295,260,621 95 Kab. Tanjung Jabung Timur 295,260,621 96 Kab. Tebo 295,260,621 97 Kota Jambi 295,260,621 98 Kota Sungai Penuh 295,260,621 99 Kab. Lahat 295,260,621 100 Kab. Musi Banyuasin 295,260,621 101 Kab. Musi Rawas 295,260,621 102 Kab. Muara Enim 295,260,621 103 Kab. Ogan Komering Ilir 295,260,621 104 Kab. Ogan Komering Ulu 295,260,621 105 Kota Palembang 295,260,621 106 Kota Prabumulih 295,260,621 107 Kota Pagar Alam 295,260,621 108 Kota Lubuk Linggau 295,260,621 109 Kab. Banyuasin 295,260,621 110 Kab. Ogan Ilir 295,260,621 111 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 295,260,621 112 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 295,260,621 113 Kab. Empat Lawang 295,260,621 114 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 621 115 Kab. Musi Rawas Utara 621 116 Kab. Bengkulu Selatan 295,260,621 117 Kab. Bengkulu Utara 295,260,621 118 Kab. Rejang Lebong 295,260,621 119 Kota Bengkulu 295,260,621 120 Kab. Kaur 295,260,621 121 Kab. Seluma 295,260,621 122 Kab. Mukomuko 295,260,621 123 Kab. Lebong 295,260,621 124 Kab. Kepahiang 295,260,621 125 Kab. Bengkulu Tengah 295,260,621 126 Kab. Lampung Barat 295,260,621 127 Kab. Lampung Selatan 295,260,621 128 Kab. Lampung Tengah 295,260,621 129 Kab. Lampung Utara 295,260,621 130 Kab. Lampung Timur 295,260,621 131 Kab. Tanggamus 295,260,621 132 Kab. Tulang Bawang 295,260,621 133 Kab. Way Kanan 295,260,621 134 Kota Bandar Lampung 295,260,621 135 Kota Metro 295,260,621 - 1028 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 136 Kab. Pesawaran 295,260,621 137 Kab. Pringsewu 295,260,621 138 Kab. Mesuji 295,260,621 139 Kab. Tulang Bawang Barat 295,260,621 140 Kab. Pesisir Barat 295,260,621 141 Provinsi DKI Jakarta 266 142 Kab. Bandung 621 143 Kab. Bekasi 295,260,621 144 Kab. Bogor 621 145 Kab. Ciamis 295,260,621 146 Kab. Cianjur 295,260,621 147 Kab. Cirebon 295,260,621 148 Kab. Garut 295,260,621 149 Kab. Indramayu 295,260,621 150 Kab. Karawang 292,557,621 151 Kab. Kuningan 295,260,621 152 Kab. Majalengka 295,260,621 153 Kab. Purwakarta 295,260,621 154 Kab. Subang 295,260,621 155 Kab. Sukabumi 295,260,621 156 Kab. Sumedang 295,260,621 157 Kab. Tasikmalaya 295,260,621 158 Kota Bandung 295,260,621 159 Kota Bekasi 295,260,621 160 Kota Bogor 621 161 Kota Cirebon 295,260,621 162 Kota Depok 621 163 Kota Sukabumi 295,260,621 164 Kota Tasikmalaya 295,260,621 165 Kota Cimahi 295,260,621 166 Kota Banjar 295,260,621 167 Kab. Bandung Barat 295,260,621 168 Kab. Pangandaran 621 169 Kab. Banjarnegara 295,260,621 170 Kab. Banyumas 295,260,621 171 Kab. Batang 295,260,621 172 Kab. Blora 295,260,621 173 Kab. Boyolali 295,260,621 174 Kab. Brebes 295,260,621 175 Kab. Cilacap 295,260,621 176 Kab. Demak 295,260,621 177 Kab. Grobogan 295,260,621 178 Kab. Jepara 295,260,621 179 Kab. Karanganyar 295,260,621 180 Kab. Kebumen 295,260,621 - 1029 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 181 Kab. Kendal 295,260,621 182 Kab. Klaten 295,260,621 183 Kab. Kudus 295,260,621 184 Kab. Magelang 295,260,621 185 Kab. Pati 295,260,621 186 Kab. Pekalongan 295,260,621 187 Kab. Pemalang 295,260,621 188 Kab. Purbalingga 295,260,621 189 Kab. Purworejo 295,260,621 190 Kab. Rembang 295,260,621 191 Kab. Semarang 295,260,621 192 Kab. Sragen 295,260,621 193 Kab. Sukoharjo 295,260,621 194 Kab. Tegal 295,260,621 195 Kab. Temanggung 295,260,621 196 Kab. Wonogiri 295,260,621 197 Kab. Wonosobo 295,260,621 198 Kota Magelang 101,364,621 199 Kota Pekalongan 295,260,621 200 Kota Salatiga 295,260,621 201 Kota Semarang 621 202 Kota Surakarta 295,260,621 203 Kota Tegal 295,260,621 204 Kab. Bantul 295,260,621 205 Kab. Gunungkidul 295,260,621 206 Kab. Kulon Progo 295,260,621 207 Kab. Sleman 295,260,621 208 Kota Yogyakarta 295,260,621 209 Kab. Bangkalan 295,260,621 210 Kab. Banyuwangi 295,260,621 211 Kab. Blitar 295,260,621 212 Kab. Bojonegoro 621 213 Kab. Bondowoso 295,260,621 214 Kab. Gresik 621 215 Kab. Jember 189,757,621 216 Kab. Jombang 295,260,621 217 Kab. Kediri 28,475,621 218 Kab. Lamongan 621 219 Kab. Lumajang 295,260,621 220 Kab. Madiun 295,260,621 221 Kab. Magetan 295,260,621 222 Kab. Malang 621 223 Kab. Mojokerto 295,260,621 224 Kab. Nganjuk 295,260,621 225 Kab. Ngawi 295,260,621 - 1030 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 226 Kab. Pacitan 295,260,621 227 Kab. Pamekasan 295,260,621 228 Kab. Pasuruan 621 229 Kab. Ponorogo 295,260,621 230 Kab. Probolinggo 295,260,621 231 Kab. Sampang 295,260,621 232 Kab. Sidoarjo 295,260,621 233 Kab. Situbondo 295,260,621 234 Kab. Sumenep 295,260,621 235 Kab. Trenggalek 295,260,621 236 Kab. Tuban 295,260,621 237 Kab. Tulungagung 295,260,621 238 Kota Blitar 621 239 Kota Kediri 295,260,621 240 Kota Madiun 295,260,621 241 Kota Malang 621 242 Kota Mojokerto 621 243 Kota Pasuruan 295,260,621 244 Kota Probolinggo 295,260,621 245 Kota Surabaya 621 246 Kota Batu 276,737,621 247 Kab. Bengkayang 295,260,621 248 Kab. Landak 295,260,621 249 Kab. Kapuas Hulu 295,260,621 250 Kab. Ketapang 295,260,621 251 Kab. Mempawah 295,260,621 252 Kab. Sambas 295,260,621 253 Kab. Sanggau 295,260,621 254 Kab. Sintang 295,260,621 255 Kota Pontianak 621 256 Kota Singkawang 295,260,621 257 Kab. Sekadau 295,260,621 258 Kab. Melawi 295,260,621 259 Kab. Kayong Utara 295,260,621 260 Kab. Kubu Raya 295,260,621 261 Kab. Barito Selatan 295,260,621 262 Kab. Barito Utara 621 263 Kab. Kapuas 621 264 Kab. Kotawaringin Barat 295,260,621 265 Kab. Kotawaringin Timur 295,260,621 266 Kota Palangkaraya 295,260,621 267 Kab. Katingan 295,260,621 268 Kab. Seruyan 621 269 Kab. Sukamara 295,260,621 270 Kab. Lamandau 295,260,621 - 1031 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 271 Kab. Gunung Mas 295,260,621 272 Kab. Pulang Pisau 621 273 Kab. Murung Raya 621 274 Kab. Barito Timur 295,260,621 275 Kab. Banjar 295,260,621 276 Kab. Barito Kuala 295,260,621 277 Kab. Hulu Sungai Selatan 295,260,621 278 Kab. Hulu Sungai Tengah 295,260,621 279 Kab. Hulu Sungai Utara 295,260,621 280 Kab. Kotabaru 621 281 Kab. Tabalong 295,260,621 282 Kab. Tanah Laut 295,260,621 283 Kab. Tapin 621 284 Kota Banjarbaru 295,260,621 285 Kota Banjarmasin 621 286 Kab. Balangan 621 287 Kab. Tanah Bumbu 621 288 Kab. Berau 621 289 Kab. Kutai Kartanegara 621 290 Kab. Kutai Barat 295,260,621 291 Kab. Kutai Timur 621 292 Kab. Paser 621 293 Kota Balikpapan 621 294 Kota Bontang 621 295 Kota Samarinda 621 296 Kab. Penajam Paser Utara 295,260,621 297 Kab. Mahakam Ulu 621 298 Kab. Bolaang Mongondow 295,260,621 299 Kab. Minahasa 295,260,621 300 Kab. Kepulauan Sangihe 295,260,621 301 Kota Bitung 295,260,621 302 Kota Manado 295,260,621 303 Kab. Kepulauan Talaud 295,260,621 304 Kab. Minahasa Selatan 295,260,621 305 Kota Tomohon 295,260,621 306 Kab. Minahasa Utara 295,260,621 307 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 295,260,621 308 Kota Kotamobagu 295,260,621 309 Kab. Bolaang Mongondow Utara 295,260,621 310 Kab. Minahasa Tenggara 295,260,621 311 Kab. Bolaang Mongondow Timur 295,260,621 312 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 295,260,621 313 Kab. Banggai 295,260,621 314 Kab. Banggai Kepulauan 295,260,621 315 Kab. Buol 295,260,621 - 1032 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 316 Kab. Toli Toli 295,260,621 317 Kab. Donggala 295,260,621 318 Kab. Morowali 621 319 Kab. Poso 295,260,621 320 Kota Palu 295,260,621 321 Kab. Parigi Moutong 295,260,621 322 Kab. Tojo Una Una 295,260,621 323 Kab. Sigi 295,260,621 324 Kab. Banggai Laut 295,260,621 325 Kab. Morowali Utara 295,260,621 326 Kab. Bantaeng 295,260,621 327 Kab. Barru 295,260,621 328 Kab. Bone 295,260,621 329 Kab. Bulukumba 295,260,621 330 Kab. Enrekang 295,260,621 331 Kab. Gowa 295,260,621 332 Kab. Jeneponto 295,260,621 333 Kab. Luwu 295,260,621 334 Kab. Luwu Utara 295,260,621 335 Kab. Maros 295,260,621 336 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 295,260,621 337 Kota Palopo 295,260,621 338 Kab. Luwu Timur 295,260,621 339 Kab. Pinrang 295,260,621 340 Kab. Sinjai 295,260,621 341 Kab. Kepulauan Selayar 295,260,621 342 Kab. Sidenreng Rappang 295,260,621 343 Kab. Soppeng 295,260,621 344 Kab. Takalar 295,260,621 345 Kab. Tana Toraja 295,260,621 346 Kab. Wajo 295,260,621 347 Kota Pare Pare 295,260,621 348 Kota Makassar 621 349 Kab. Toraja Utara 295,260,621 350 Kab. Buton 295,260,621 351 Kab. Konawe 295,260,621 352 Kab. Kolaka 621 353 Kab. Muna 295,260,621 354 Kota Kendari 295,260,621 355 Kota Bau Bau 295,260,621 356 Kab. Konawe Selatan 295,260,621 357 Kab. Bombana 295,260,621 358 Kab. Wakatobi 269,545,621 359 Kab. Kolaka Utara 295,260,621 360 Kab. Konawe Utara 621 - 1033 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 361 Kab. Buton Utara 621 362 Kab. Konawe Kepulauan 621 363 Kab. Kolaka Timur 295,260,621 364 Kab. Muna Barat 295,260,621 365 Kab. Buton Tengah 621 366 Kab. Buton Selatan 295,260,621 367 Kab. Badung 295,260,621 368 Kab. Bangli 295,260,621 369 Kab. Buleleng 295,260,621 370 Kab. Gianyar 295,260,621 371 Kab. Jembrana 295,260,621 372 Kab. Karangasem 295,260,621 373 Kab. Klungkung 295,260,621 374 Kab. Tabanan 295,260,621 375 Kota Denpasar 295,260,621 376 Kab. Bima 295,260,621 377 Kab. Dompu 295,260,621 378 Kab. Lombok Barat 295,260,621 379 Kab. Lombok Tengah 295,260,621 380 Kab. Lombok Timur 275,685,621 381 Kab. Sumbawa 295,260,621 382 Kota Mataram 621 383 Kota Bima 295,260,621 384 Kab. Sumbawa Barat 621 385 Kab. Lombok Utara 295,260,621 386 Kab. Alor 295,260,621 387 Kab. Belu 295,260,621 388 Kab. Ende 295,260,621 389 Kab. Flores Timur 295,260,621 390 Kab. Kupang 295,260,621 391 Kab. Lembata 295,260,621 392 Kab. Manggarai 295,260,621 393 Kab. Ngada 295,260,621 394 Kab. Sikka 295,260,621 395 Kab. Sumba Barat 295,260,621 396 Kab. Sumba Timur 295,260,621 397 Kab. Timor Tengah Selatan 295,260,621 398 Kab. Timor Tengah Utara 295,260,621 399 Kota Kupang 295,260,621 400 Kab. Rote Ndao 295,260,621 401 Kab. Manggarai Barat 295,260,621 402 Kab. Nagekeo 295,260,621 403 Kab. Sumba Barat Daya 295,260,621 404 Kab. Sumba Tengah 295,260,621 405 Kab. Manggarai Timur 295,260,621 - 1034 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 406 Kab. Sabu Raijua 295,260,621 407 Kab. Malaka 295,260,621 408 Kab. Kepulauan Tanimbar 295,260,621 409 Kab. Maluku Tengah 295,260,621 410 Kab. Maluku Tenggara 295,260,621 411 Kab. Buru 295,260,621 412 Kota Ambon 295,260,621 413 Kab. Seram Bagian Barat 295,260,621 414 Kab. Seram Bagian Timur 295,260,621 415 Kab. Kepulauan Aru 295,260,621 416 Kota Tual 295,260,621 417 Kab. Maluku Barat Daya 295,260,621 418 Kab. Buru Selatan 295,260,621 419 Kab. Biak Numfor 295,260,621 420 Kab. Jayapura 295,260,621 421 Kab. Jayawijaya 295,260,621 422 Kab. Merauke 295,260,621 423 Kab. Mimika 295,260,621 424 Kab. Nabire 295,260,621 425 Kab. Paniai 295,260,621 426 Kab. Puncak Jaya 295,260,621 427 Kab. Kepulauan Yapen 295,260,621 428 Kota Jayapura 295,260,621 429 Kab. Sarmi 295,260,621 430 Kab. Keerom 295,260,621 431 Kab. Yahukimo 295,260,621 432 Kab. Pegunungan Bintang 295,260,621 433 Kab. Tolikara 295,260,621 434 Kab. Boven Digoel 295,260,621 435 Kab. Mappi 295,260,621 436 Kab. Asmat 295,260,621 437 Kab. Waropen 295,260,621 438 Kab. Supiori 295,260,621 439 Kab. Mamberamo Raya 295,260,621 440 Kab. Mamberamo Tengah 295,260,621 441 Kab. Yalimo 295,260,621 442 Kab. Lanny Jaya 295,260,621 443 Kab. Nduga 295,260,621 444 Kab. Dogiyai 295,260,621 445 Kab. Puncak 295,260,621 446 Kab. Intan Jaya 295,260,621 447 Kab. Deiyai 295,260,621 448 Kab. Halmahera Tengah 621 449 Kota Ternate 295,260,621 450 Kab. Halmahera Barat 295,260,621 - 1035 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 451 Kab. Halmahera Timur 621 452 Kab. Halmahera Selatan 621 453 Kab. Halmahera Utara 295,260,621 454 Kab. Kepulauan Sula 621 455 Kota Tidore Kepulauan 295,260,621 456 Kab. Pulau Morotai 621 457 Kab. Pulau Taliabu 621 458 Kab. Lebak 295,260,621 459 Kab. Pandeglang 295,260,621 460 Kab. Serang 295,260,621 461 Kab. Tangerang 621 462 Kota Cilegon 295,260,621 463 Kota Tangerang 621 464 Kota Serang 295,260,621 465 Kota Tangerang Selatan 621 466 Kab. Bangka 295,260,621 467 Kab. Belitung 295,260,621 468 Kota Pangkal Pinang 295,260,621 469 Kab. Bangka Selatan 295,260,621 470 Kab. Bangka Tengah 295,260,621 471 Kab. Bangka Barat 295,260,621 472 Kab. Belitung Timur 295,260,621 473 Kab. Boalemo 295,260,621 474 Kab. Gorontalo 295,260,621 475 Kota Gorontalo 295,260,621 476 Kab. Pohuwato 295,260,621 477 Kab. Bone Bolango 295,260,621 478 Kab. Gorontalo Utara 295,260,621 479 Kab. Natuna 295,260,621 480 Kab. Kepulauan Anambas 295,260,621 481 Kab. Karimun 295,260,621 482 Kota Batam 295,260,621 483 Kota Tanjung Pinang 295,260,621 484 Kab. Lingga 295,260,621 485 Kab. Bintan 295,260,621 486 Kab. Fak Fak 295,260,621 487 Kab. Manokwari 295,260,621 488 Kab. Sorong 295,260,621 489 Kota Sorong 295,260,621 490 Kab. Raja Ampat 621 491 Kab. Sorong Selatan 295,260,621 492 Kab. Teluk Bintuni 621 493 Kab. Teluk Wondama 621 494 Kab. Kaimana 621 495 Kab. Maybrat 621 - 1036 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 NO NAMA DAERAH PERIKANAN 496 Kab. Tambrauw 621 497 Kab. Manokwari Selatan 295,260,621 498 Kab. Pegunungan Arfak 621 499 Kab. Majene 295,260,621 500 Kab. Mamuju 295,260,621 501 Kab. Polewali Mandar 295,260,621 502 Kab. Mamasa 295,260,621 503 Kab. Pasangkayu 295,260,621 504 Kab. Mamuju Tengah 295,260,621 505 Kab. Bulungan 621 506 Kab. Malinau 621 507 Kab. Nunukan 295,260,621 508 Kota Tarakan 295,260,621 509 Kab. Tana Tidung 621 129,247,727,734 JUMLAH NASIONAL - 1037 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Provinsi Aceh - 35,279,788 307,303,533 342,583,321 2 Kab. Aceh Barat - 9,289,418 - 9,289,418 3 Kab. Aceh Besar - 8,304,831 - 8,304,831 4 Kab. Aceh Singkil - 8,082,736 - 8,082,736 5 Kab. Aceh Tengah - 17,776,235 - 17,776,235 6 Kab. Aceh Tenggara - 3,206,548 - 3,206,548 7 Kab. Aceh Timur - 65,968,959 - 65,968,959 8 Kab. Aceh Utara - 6,306,684 - 6,306,684 9 Kab. Bireuen - 3,206,548 - 3,206,548 10 Kab. Pidie - 3,079,600 - 3,079,600 11 Kab. Simeulue - 6,256,790 - 6,256,790 12 Kota Banda Aceh - 3,206,548 - 3,206,548 13 Kota Sabang - 4,069,781 - 4,069,781 14 Kota Lhokseumawe - 3,206,548 - 3,206,548 15 Kab. Gayo Lues - 36,758,751 - 36,758,751 16 Kab. Aceh Barat Daya - 3,365,010 - 3,365,010 17 Kab. Aceh Jaya - 2,868,004 - 2,868,004 18 Kab. Nagan Raya - 2,472,556 - 2,472,556 19 Kab. Pidie Jaya - 4,151,606 - 4,151,606 20 Kota Subulussalam - 516 - 516 21 Provinsi Sumatera Utara 118,569 67,591,918 - 67,710,487 22 Kab. Asahan 147,381 36,897,881 - 37,045,262 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH - 1038 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 23 Kab. Dairi - 1,695,871 - 1,695,871 24 Kab. Deli Serdang - 2,856,702 - 2,856,702 25 Kab. Karo - 97,816,028 - 97,816,028 26 Kab. Labuhanbatu - 4,223,802 - 4,223,802 27 Kab. Mandailing Natal 193,922 - - 193,922 28 Kab. Nias - 4,223,802 - 4,223,802 29 Kab. Simalungun - 258,772,700 - 258,772,700 30 Kab. Tapanuli Selatan 125,218 58,039,898 - 58,165,116 31 Kab. Tapanuli Tengah - 4,223,802 - 4,223,802 32 Kab. Tapanuli Utara - 69,107,991 - 69,107,991 33 Kab. Toba - 33,120,258 - 33,120,258 34 Kota Binjai - 4,223,802 - 4,223,802 35 Kota Medan - 115 - 115 36 Kota Pematang Siantar - 21,044,115 - 21,044,115 37 Kota Sibolga - 4,223,802 - 4,223,802 38 Kota Tanjung Balai - 4,223,802 - 4,223,802 39 Kota Tebing Tinggi - 4,223,802 - 4,223,802 40 Kota Padangsidimpuan - 4,223,802 - 4,223,802 41 Kab. Nias Selatan - 185,093,314 - 185,093,314 42 Kab. Serdang Bedagai - 4,223,802 - 4,223,802 43 Kab. Batu Bara - 4,223,802 - 4,223,802 44 Kab. Padang Lawas Utara - 18,176,753 - 18,176,753 - 1039 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 45 Kab. Labuhanbatu Selatan - 311,352,753 - 311,352,753 46 Kab. Labuhanbatu Utara - 92,032,626 - 92,032,626 47 Kab. Nias Utara - 4,223,802 - 4,223,802 48 Kab. Nias Barat - 4,223,802 - 4,223,802 49 Kota Gunungsitoli - 4,223,802 - 4,223,802 50 Provinsi Sumatera Barat 998,425 99,208,298 1,102,750,625 1,202,957,348 51 Kab. Lima Puluh Kota - 9,133,166 - 9,133,166 52 Kab. Agam - 10,659,403 - 10,659,403 53 Kab. Kepulauan Mentawai - 185,809,102 - 185,809,102 54 Kab. Padang Pariaman - 12,131,767 - 12,131,767 55 Kab. Pasaman - 14,097,256 - 14,097,256 56 Kab. Pesisir Selatan - 12,204,940 - 12,204,940 57 Kab. Sijunjung 3,113,846 205,674,352 - 208,788,198 58 Kab. Tanah Datar - 11,876,531 - 11,876,531 59 Kota Bukit Tinggi - 637 - 637 60 Kota Padang Panjang - 11,023,637 - 11,023,637 61 Kota Padang - 20,944,476 - 20,944,476 62 Kota Payakumbuh - 11,194,289 - 11,194,289 63 Kota Sawahlunto - 6,339,179 - 6,339,179 64 Kota Solok - 11,023,637 - 11,023,637 65 Kota Pariaman - 11,023,637 - 11,023,637 66 Kab. Dharmasraya - 127,561,610 - 127,561,610 - 1040 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 67 Kab. Solok Selatan - 22,302,516 - 22,302,516 68 Provinsi Riau - 6,739,340,966 - 6,739,340,966 69 Kab. Bengkalis - 3,446,292,839 - 3,446,292,839 70 Kab. Indragiri Hulu - 1,057,942,329 - 1,057,942,329 71 Kab. Kampar - 647,322,383 - 647,322,383 72 Kab. Kuantan Singingi - 1,856,559,516 - 1,856,559,516 73 Kab. Pelalawan - 504 - 504 74 Kab. Rokan Hilir - 705,769,714 - 705,769,714 75 Kab. Rokan Hulu - 2,220,359,649 - 2,220,359,649 76 Kab. Siak - 6,524,228,087 - 6,524,228,087 77 Kota Dumai - 1,965,650,814 - 1,965,650,814 78 Kota Pekanbaru - 499 - 499 79 Kab. Kepulauan Meranti - 3,397,103,376 - 3,397,103,376 80 Provinsi Jambi - 1,580,753,021 3,107,642,779 4,688,395,800 81 Kab. Batanghari - 3,331,585,421 - 3,331,585,421 82 Kab. Bungo - 856,462,753 - 856,462,753 83 Kab. Kerinci - 832,711,909 - 832,711,909 84 Kab. Merangin - 1,315,314,067 - 1,315,314,067 85 Kab. Muaro Jambi - 1,604,362,853 - 1,604,362,853 86 Kab. Sarolangun - 1,456,873,829 - 1,456,873,829 87 Kab. Tanjung Jabung Barat - 1,240,844,588 - 1,240,844,588 88 Kab. Tanjung Jabung Timur - 1,194,715,617 - 1,194,715,617 - 1041 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 89 Kab. Tebo - 710,646,274 - 710,646,274 90 Kota Jambi - 833,253,132 - 833,253,132 91 Kota Sungai Penuh - 712,936,296 - 712,936,296 92 Provinsi Sumatera Selatan - 2,135,047,593 - 2,135,047,593 93 Kab. Lahat - 1,059,987,953 - 1,059,987,953 94 Kab. Musi Banyuasin - 731,006,427 - 731,006,427 95 Kab. Musi Rawas - 640,387,026 - 640,387,026 96 Kab. Muara Enim - 195,362,037 - 195,362,037 97 Kab. Ogan Komering Ilir - 3,158,708,773 - 3,158,708,773 98 Kab. Ogan Komering Ulu - 477,257,753 - 477,257,753 99 Kota Palembang - 266,843,723 - 266,843,723 100 Kota Prabumulih - 266,880,394 - 266,880,394 101 Kota Pagar Alam - 261,766,679 - 261,766,679 102 Kota Lubuk Linggau - 266,880,394 - 266,880,394 103 Kab. Banyuasin - 15,311,738 - 15,311,738 104 Kab. Ogan Ilir - 266,880,394 - 266,880,394 105 Kab. Ogan Komering Ulu Timur - 163,225,439 - 163,225,439 106 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 417,475,034 - 417,475,034 107 Kab. Empat Lawang - 266,880,394 - 266,880,394 108 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - 890 - 890 109 Kab. Musi Rawas Utara - 974 - 974 110 Provinsi Bengkulu 386,945,884 77,078,367 496,263,836 960,288,087 - 1042 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 111 Kab. Bengkulu Selatan - 15,832,875 - 15,832,875 112 Kab. Bengkulu Utara - 70,997,377 - 70,997,377 113 Kab. Rejang Lebong - 15,646,709 - 15,646,709 114 Kota Bengkulu - 20,637,541 - 20,637,541 115 Kab. Kaur - 47,045,445 - 47,045,445 116 Kab. Seluma - 21,829,091 - 21,829,091 117 Kab. Mukomuko 1,608,816,042 64,141,009 - 1,672,957,051 118 Kab. Lebong - 14,473,711 - 14,473,711 119 Kab. Kepahiang - 18,151,295 - 18,151,295 120 Kab. Bengkulu Tengah - 20,522,483 - 20,522,483 121 Kab. Way Kanan - 175,899,852 - 175,899,852 122 Provinsi Jawa Barat - 339,925,993 - 339,925,993 123 Kab. Bandung - 686 - 686 124 Kab. Bekasi - 26,147,471 - 26,147,471 125 Kab. Bogor - 577 - 577 126 Kab. Ciamis - 71,842,551 - 71,842,551 127 Kab. Cianjur - 177,051,454 - 177,051,454 128 Kab. Cirebon - 18,719,053 - 18,719,053 129 Kab. Garut - 31,725,795 - 31,725,795 130 Kab. Indramayu - 32,550,155 - 32,550,155 131 Kab. Kuningan - 83,384,191 - 83,384,191 132 Kab. Majalengka - 25,596,146 - 25,596,146 - 1043 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 133 Kab. Purwakarta - 46,569,456 - 46,569,456 134 Kab. Sumedang - 83,525,465 - 83,525,465 135 Kab. Tasikmalaya - 56,455,808 - 56,455,808 136 Kota Bandung - 26,147,471 - 26,147,471 137 Kota Bekasi - 26,147,471 - 26,147,471 138 Kota Bogor - 471 - 471 139 Kota Cirebon - 26,147,471 - 26,147,471 140 Kota Depok - 471 - 471 141 Kota Sukabumi - 34,009,657 - 34,009,657 142 Kota Tasikmalaya - 80,683,137 - 80,683,137 143 Kota Cimahi - 26,147,471 - 26,147,471 144 Kota Banjar - 425,034,585 - 425,034,585 145 Kab. Pangandaran - 737 - 737 146 Provinsi Jawa Tengah - 808,282,946 52,292,679 860,575,625 147 Kab. Banjarnegara - 46,121,342 - 46,121,342 148 Kab. Banyumas - 71,563,921 - 71,563,921 149 Kab. Batang - 73,521,593 - 73,521,593 150 Kab. Blora - 274,210,137 - 274,210,137 151 Kab. Boyolali - 196,868,653 - 196,868,653 152 Kab. Brebes - 382,723,304 - 382,723,304 153 Kab. Cilacap - 154,857,496 - 154,857,496 154 Kab. Demak - 50,975,327 - 50,975,327 - 1044 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 155 Kab. Grobogan - 435,600,775 - 435,600,775 156 Kab. Karanganyar - 47,187,758 - 47,187,758 157 Kab. Kebumen - 60,735,785 - 60,735,785 158 Kab. Kendal - 357,550,781 - 357,550,781 159 Kab. Klaten - 68,578,884 - 68,578,884 160 Kab. Kudus - 49,145,160 - 49,145,160 161 Kab. Magelang - 51,399,218 - 51,399,218 162 Kab. Pekalongan - 77,568,930 - 77,568,930 163 Kab. Pemalang - 86,111,462 - 86,111,462 164 Kab. Purbalingga - 48,500,310 - 48,500,310 165 Kab. Purworejo - 62,691,304 - 62,691,304 166 Kab. Rembang - 239,456,575 - 239,456,575 167 Kab. Semarang - 42,310,886 - 42,310,886 168 Kab. Sragen - 143,316,251 - 143,316,251 169 Kab. Sukoharjo - 47,545,468 - 47,545,468 170 Kab. Tegal - 99,394,307 - 99,394,307 171 Kab. Temanggung - 88,023,922 - 88,023,922 172 Kab. Wonogiri - 49,566,826 - 49,566,826 173 Kab. Wonosobo - 60,863,798 - 60,863,798 174 Kota Magelang - 468 - 468 175 Kota Pekalongan - 47,545,468 - 47,545,468 176 Kota Salatiga - 47,545,468 - 47,545,468 - 1045 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 177 Kota Surakarta - 47,545,468 - 47,545,468 178 Kota Tegal - 47,545,468 - 47,545,468 179 Provinsi DI Yogyakarta - 11,753,768 - 11,753,768 180 Kab. Bantul - 5,876,330 - 5,876,330 181 Kab. Gunungkidul - 7,675,604 - 7,675,604 182 Kab. Kulon Progo - 3,785,359 - 3,785,359 183 Kab. Sleman - 5,876,330 - 5,876,330 184 Kota Yogyakarta - 25,821,571 - 25,821,571 185 Provinsi Jawa Timur - 1,182,659,964 102,363,982 1,285,023,946 186 Kab. Bangkalan - 67,650,098 - 67,650,098 187 Kab. Banyuwangi - 893,733,900 - 893,733,900 188 Kab. Blitar - 335,085,802 - 335,085,802 189 Kab. Bojonegoro - 516 - 516 190 Kab. Bondowoso - 72,768,784 - 72,768,784 191 Kab. Gresik - 743 - 743 192 Kab. Jember - 594 - 594 193 Kab. Kediri - 587 - 587 194 Kab. Lumajang - 316,514,657 - 316,514,657 195 Kab. Madiun - 189,819,244 - 189,819,244 196 Kab. Magetan - 69,386,868 - 69,386,868 197 Kab. Malang - 695 - 695 198 Kab. Mojokerto - 31,367,896 - 31,367,896 - 1046 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 199 Kab. Nganjuk - 353,106,932 - 353,106,932 200 Kab. Pacitan - 64,123,740 - 64,123,740 201 Kab. Pamekasan - 62,588,610 - 62,588,610 202 Kab. Pasuruan - 507 - 507 203 Kab. Ponorogo - 78,890,382 - 78,890,382 204 Kab. Probolinggo - 27,840,048 - 27,840,048 205 Kab. Sampang - 63,927,715 - 63,927,715 206 Kab. Sidoarjo - 63,927,715 - 63,927,715 207 Kab. Situbondo - 51,388,145 - 51,388,145 208 Kab. Sumenep - 38,011,885 - 38,011,885 209 Kab. Trenggalek - 106,766,913 - 106,766,913 210 Kab. Tulungagung - 65,207,428 - 65,207,428 211 Kota Blitar - 715 - 715 212 Kota Kediri - 63,927,715 - 63,927,715 213 Kota Madiun - 24,488,715 - 24,488,715 214 Kota Malang - 715 - 715 215 Kota Mojokerto - 715 - 715 216 Kota Pasuruan - 63,927,715 - 63,927,715 217 Kota Probolinggo - 63,927,715 - 63,927,715 218 Kota Surabaya - 715 - 715 219 Kota Batu - 104 - 104 220 Provinsi Kalimantan Barat 273,495,086 - - 273,495,086 - 1047 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 221 Kab. Kapuas Hulu 2,152,743,022 - - 2,152,743,022 222 Kab. Sanggau - 35,441,219 - 35,441,219 223 Kab. Sintang - 425,757,522 - 425,757,522 224 Kab. Kubu Raya 1,002,777,238 325,186,534 - 1,327,963,772 225 Provinsi Kalimantan Tengah 705 857 16,020,857,036 16,020,858,598 226 Kab. Barito Selatan 2,046,778,040 - - 2,046,778,040 227 Kab. Barito Utara 17 131 - 148 228 Kab. Kapuas 153 - - 153 229 Kota Palangkaraya - 177,727,042 - 177,727,042 230 Kab. Katingan 3,239,008,700 - - 3,239,008,700 231 Kab. Seruyan - 406 - 406 232 Kab. Sukamara - 290,156,470 - 290,156,470 233 Kab. Lamandau - 2,463,930,813 - 2,463,930,813 234 Kab. Gunung Mas - 3,997,696,829 - 3,997,696,829 235 Kab. Pulang Pisau - 786 - 786 236 Kab. Murung Raya - 907 - 907 237 Kab. Barito Timur - 287,947,634 - 287,947,634 238 Kab. Tabalong - 341,337,672 - 341,337,672 239 Kab. Tanah Bumbu - 636 - 636 240 Provinsi Kalimantan Timur 357 428 255 1,040 241 Kab. Berau - 336 - 336 242 Kab. Kutai Kartanegara - 212 - 212 - 1048 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 243 Kab. Kutai Barat 4,899,684,608 7,957,859,637 - 12,857,544,245 244 Kab. Kutai Timur 895 522 - 1,417 245 Kab. Paser 631 731 - 1,362 246 Kota Balikpapan - 880 - 880 247 Kota Bontang - 813 - 813 248 Kota Samarinda - 705 - 705 249 Kab. Penajam Paser Utara - 1,688,831,847 - 1,688,831,847 250 Kab. Mahakam Ulu 61 12 - 73 251 Provinsi Sulawesi Tengah - 89,126,252 - 89,126,252 252 Kab. Banggai Kepulauan - 14,854,375 - 14,854,375 253 Kab. Buol - 93,538,627 - 93,538,627 254 Kab. Donggala - 3,118,354 - 3,118,354 255 Kab. Morowali - 410 - 410 256 Kab. Poso - 15,489,271 - 15,489,271 257 Kota Palu - 5,521,041 - 5,521,041 258 Kab. Parigi Moutong - 38,236,165 - 38,236,165 259 Kab. Tojo Una Una - 40,591,152 - 40,591,152 260 Kab. Sigi - 10,798,339 - 10,798,339 261 Kab. Banggai Laut - 14,854,375 - 14,854,375 262 Kab. Morowali Utara - 23,826,245 - 23,826,245 263 Kab. Kolaka Timur - 30,500,018 - 30,500,018 264 Provinsi Bali - 216,085 - 216,085 - 1049 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 265 Kab. Badung - 54,298 - 54,298 266 Kab. Bangli - 54,298 - 54,298 267 Kab. Buleleng - 54,298 - 54,298 268 Kab. Gianyar - 54,298 - 54,298 269 Kab. Jembrana - 454,333 - 454,333 270 Kab. Karangasem - 54,298 - 54,298 271 Kab. Klungkung - 54,298 - 54,298 272 Kab. Tabanan - 54,298 - 54,298 273 Kota Denpasar - 54,298 - 54,298 274 Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 358,625,664 358,625,664 275 Kab. Bima - 1,529,537 - 1,529,537 276 Kab. Lombok Tengah - 2,839,716 - 2,839,716 277 Kab. Sumbawa - 50,911,586 - 50,911,586 278 Kota Mataram - 680 - 680 279 Kota Bima - 4,376,045 - 4,376,045 280 Kab. Sumbawa Barat - 828 - 828 281 Provinsi Maluku 372,217,721 606,269,458 1,812,630,454 2,791,117,633 282 Kab. Kepulauan Tanimbar - 782,225,597 - 782,225,597 283 Kab. Maluku Tenggara - 121,984,371 - 121,984,371 284 Kab. Buru 1,160,690,271 120,977,272 - 1,281,667,543 285 Kota Ambon - 121,254,113 - 121,254,113 286 Kab. Seram Bagian Barat - 212,321,226 - 212,321,226 - 1050 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 287 Kab. Seram Bagian Timur - 627,497,638 - 627,497,638 288 Kab. Kepulauan Aru - 188,441,890 - 188,441,890 289 Kota Tual - 121,254,113 - 121,254,113 290 Kab. Maluku Barat Daya - 120,150,503 - 120,150,503 291 Kab. Buru Selatan - 754,809,406 - 754,809,406 292 Kab. Merauke - 1,209,567,911 - 1,209,567,911 293 Kab. Nabire - 1,471,912,104 - 1,471,912,104 294 Kab. Boven Digoel - 430,807,041 - 430,807,041 295 Provinsi Banten - 383 - 383 296 Kab. Lebak - 64,876,497 - 64,876,497 297 Kab. Pandeglang - 556,199,376 - 556,199,376 298 Kab. Serang - 81,821,752 - 81,821,752 299 Kab. Tangerang - 870 - 870 300 Kota Cilegon - 76,842,870 - 76,842,870 301 Kota Tangerang - 870 - 870 302 Kota Serang - 76,842,870 - 76,842,870 303 Kota Tangerang Selatan - 870 - 870 304 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 25,176,146 19,589,207 44,765,353 305 Kab. Bangka - 8,513,426 - 8,513,426 306 Kab. Belitung - 1,407,955 - 1,407,955 307 Kota Pangkal Pinang - 33,254,065 - 33,254,065 308 Kab. Bangka Selatan - 8,362,287 - 8,362,287 - 1051 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 309 Kab. Bangka Tengah - 6,912,694 - 6,912,694 310 Kab. Bangka Barat - 6,151,758 - 6,151,758 311 Kab. Belitung Timur - 32,302,617 - 32,302,617 312 Kab. Gorontalo Utara - 46,171,282 - 46,171,282 313 Provinsi Kepulauan Riau 2,867,841 18,692,305 - 21,560,146 314 Kab. Natuna - 6,230,398 - 6,230,398 315 Kab. Kepulauan Anambas - 6,230,398 - 6,230,398 316 Kab. Karimun 9,173,104 116,741,090 - 125,914,194 317 Kota Tanjung Pinang - 9,550,357 - 9,550,357 318 Kab. Lingga 2,750,379 58,652,387 - 61,402,766 319 Provinsi Papua Barat - 124 546 670 320 Kab. Fak Fak 344 3,931,450,628 - 3,931,450,972 321 Kab. Manokwari 578,444 1,181,087,086 - 1,181,665,530 322 Kab. Sorong 3,350,986 1,879,202,667 - 1,882,553,653 323 Kota Sorong - 1,181,342,277 - 1,181,342,277 324 Kab. Raja Ampat - 706 - 706 325 Kab. Sorong Selatan 2,567,538 1,179,548,280 - 1,182,115,818 326 Kab. Teluk Bintuni - 132 - 132 327 Kab. Teluk Wondama 733 14 - 747 328 Kab. Kaimana 381 364 - 745 329 Kab. Maybrat - 36 - 36 330 Kab. Tambrauw 543 883 - 1,426 - 1052 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 331 Kab. Manokwari Selatan - 1,245,917,340 - 1,245,917,340 332 Kab. Pegunungan Arfak - 520 - 520 333 Provinsi Sulawesi Barat - 10,882,964 - 10,882,964 334 Kab. Majene - 4,353,629 - 4,353,629 335 Kab. Mamuju - 12,400,100 - 12,400,100 336 Kab. Polewali Mandar - 4,353,629 - 4,353,629 337 Kab. Mamasa - 16,551,838 - 16,551,838 338 Kab. Pasangkayu - 1,034,615 - 1,034,615 339 Kab. Mamuju Tengah - 4,839,151 - 4,839,151 340 Provinsi Kalimantan Utara - 3,031,972,841 16,354,293,237 19,386,266,078 341 Kab. Bulungan - 978 - 978 342 Kab. Malinau - 980 - 980 343 Kab. Nunukan - 1,939,244,327 - 1,939,244,327 - 1053 - RINCIAN SISA LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 IIUPH NO NAMA DAERAH PSDH DR JUMLAH 344 Kota Tarakan - 1,514,336,550 - 1,514,336,550 345 Kab. Tana Tidung - 200 - 200 17,169,147,085 111,817,297,825 39,734,613,833 168,721,058,743 IIUPH PSDH DR a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, Ditandatangani secara elektronik LUKY ALFIRMAN JUMLAH NASIONAL - 1054 -
Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan
Relevan terhadap
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Aset eks BPPN yang selanjutnya disebut Aset adalah kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang berasal dari kekayaan eks BPPN.
Aset Kredit adalah Aset berupa tagihan Bank Asal terhadap Debiturnya, pinjaman Pemerintah yang disalurkan melalui BPPN, tagihan yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham; dan/atau tagihan Pemerintah dalam bentuk lainnya.
Asset Transfer Kit yang selanjutnya disingkat ATK adalah Media atau Dokumen Pengalihan Aset Kredit dari Bank Asal kepada BPPN.
Aset Kredit ATK adalah Aset Kredit yang didukung Media atau Dokumen Pengalihan Aset Kredit dari Bank Asal kepada BPPN, tercatat dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys, dan yang dokumennya berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan.
Aset Kredit Non ATK __ adalah Aset Kredit yang tidak didukung Media atau Dokumen Pengalihan Aset dari Bank Asal kepada BPPN, yang dokumennya berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan.
Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/atau bangunan serta hak atas satuan rumah susun yang dokumen kepemilikannya dan/atau peralihannya berada dalam pengelolaan Menteri dan/atau tercatat dalam Daftar Nominatif.
Aset Inventaris adalah Aset berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang semula merupakan aset milik BPPN atau milik Bank Asal, baik yang berasal dari barang modal maupun Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA).
Aset Saham adalah Aset berupa bukti kepemilikan suatu Perseroan Terbatas.
Aset Obligasi adalah Aset berupa surat utang jangka menengah-panjang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi.
Aset Reksadana adalah Aset berupa unit penyertaan sebagai bukti investasi dalam portofolio efek reksadana melalui manajer investasi.
Aset Nostro dan Penempatan Antarbank yang selanjutnya disebut Aset Nostro adalah Aset berupa saldo rekening giro Bank Asal, baik dalam rupiah maupun valuta asing di Bank Indonesia dan/atau bank lain.
Aset Transferable Member Club adalah Aset berupa bukti keanggotaan/member suatu klub.
Bank Asal adalah bank yang masuk dalam program penyehatan dengan status Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Take Over (BTO), dan Bank Rekapitalisasi yang telah mengalihkan asetnya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) q.q. Pemerintah Republik Indonesia.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
Direktur adalah pejabat eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
Direktorat adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
Kantor Pelayanan adalah unit vertikal pelayanan pada Kantor Wilayah.
Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilai Publik adalah penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah.
Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan telah dibubarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
Debitur adalah orang perorangan atau badan hukum yang berutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun kepada Bank Asal.
Debitur Pengguna Akhir ( End User ), yang selanjutnya disebut End User , adalah Debitur penerima kredit yang tergabung dalam SPV.
Obligor adalah pemegang saham pengendali Bank Asal yang berutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun kepada BPPN c.q. Pemerintah Republik Indonesia.
Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal Penilaian.
Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan Aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan Aset dalam Lelang.
Harga Dasar adalah harga terendah atas pelepasan Aset dalam penjualan tidak melalui Lelang.
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
Sewa adalah pemanfaatan Aset Properti oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Daftar Nominatif adalah dokumen yang dibuat oleh Bank Asal atau BPPN yang memuat daftar Aset Kredit, Aset Properti, dan Aset Inventaris.
Dokumen Aset adalah Dokumen Aset Kredit, Aset Properti, Aset Inventaris, Aset Saham, Aset Obligasi, Aset Reksadana, Aset Nostro, dan Aset Transferable Member Club. 37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan Aset.
Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran hasil Inventarisasi.
Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys yang selanjutnya disingkat SAPB adalah sistem yang memuat informasi antara lain mengenai saldo ( outstanding ) utang saat pengakhiran tugas BPPN.
Wahana Tujuan Khusus ( Special Purpose Vehicle ) yang selanjutnya disingkat SPV adalah Debitur yang menjadi induk dari Debitur Pengguna Akhir ( End User ).
Saldo ( outstanding ) Utang yang selanjutnya disebut Outstanding Utang adalah jumlah seluruh kewajiban Debitur yang belum diselesaikan.
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat PKPS adalah penyelesaian atas kredit, fasilitas, dan manfaat lainnya yang diterima oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan grupnya ( affiliated loans ) dari Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan/atau pembebanan seluruh/sebagian kerugian BDP kepada eks PSP.
Master Refinancing and Notes Issuance Agreement yang selanjutnya disingkat MRNIA adalah suatu perjanjian antara eks PSP BTO/BBO dan Pemerintah (diwakili oleh Menteri Keuangan dan Ketua BPPN) untuk menyelesaikan kewajiban eks PSP BTO/BBO, dengan cara penyerahan aset ( asset settlement ) dari PSP kepada BPPN yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan, disertai jaminan pribadi sebesar nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh PSP.
Akta Pengakuan Utang yang selanjutnya disingkat APU adalah suatu perjanjian antara eks PSP BTO atau BBKU dan Ketua BPPN (atau pejabat BPPN yang mewakili) untuk menyelesaikan kewajiban PSP BTO atau BBKU disertai dengan jaminan aset.
Nominee adalah nama perorangan yang digunakan oleh Bank Asal dalam mengambil alih jaminan utang dan/atau dicantumkan dalam dokumen kepemilikan barang.
Masa Tenggang adalah jangka waktu tertentu yang diperlukan oleh penyewa untuk keperluan renovasi, perubahan, atau penambahan bangunan atas Aset Properti yang disewa sebelum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan Sewa.
Restrukturisasi Aset Kredit adalah upaya perbaikan terhadap kondisi Aset Kredit yang dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Kustodi adalah tempat penyimpanan dokumen.
Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.
Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021
Relevan terhadap
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK - POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021. Menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebagaimana tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur J enderal Perimbangan Keuangan, mengoordinasikan wakil Pemerintah dalam pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah u n Anggaran 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran , dan Direktur J enderal Perimbangan Keuangan, melaporkan Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia . Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang - Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. jdih.kemenkeu.go.id ; J_ MENTERIKEUANG AN REPUBLIK INDONES IA KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur J enderal, para Kepala Badan , dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal , Kementerian Keuangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN KEPUTUS AN MENTER ! KEUA NGAN REPUBLIK IN DONESI A NOMOR 229/KMK.010/2020 T EN TANG KER/\NGKA El<ONOMI MAKRO DAN POKOK - POK O K l<EBl,J/\KAN FIS l< AL TA HUN 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN EKONOMI MAK.RO TAHUN 2021 I. PANDEMI COVID-19: DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN KEUANGAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama . Virus COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas , baik sosial maupun ekonomi. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteran dunia. Kondisi tersebut menambah berat tantangan ekonomi yang harus diatasi bangsa Indonesia , guna mewujudkan cila-cita bangsa Indonesia menjadi negara rnaju , adil clan sejal1tera. I. 1. Pandemi COVID-19 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial , ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat , virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta re sesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancan1an serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat k e matian yang terus meningkat. Penyebaran COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok , pada akhir Desember 2019. Sejak bulan Januari 2020, kasus COVID-19 mulai menunjukkan kenaikan dan penyebarannya mulai meluas tidak ha nya di Wuhan, Hubei , tetapi juga di 25 provinsi di Tiongkok clan 4 negara lain (Thailand , Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat). Penyebaran COVID-19 di wilayah Tiongkok diperparah oleh masa liburan nasional Tahun Baru Imlek, dimana ratusan juta penduduk Tiongkok pulang ke kampung halamannya. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, pada tanggal 23 Januari 2020 Pemerintah Tiongkok mengambil langkah drastis dengan melakukan penutupan akses (lockdown) di Wuhan, sebagai pusat penyebaran virus, yang berdampak pada aktivitas 11 juta penduduknya. Beberapa hari kemudian, loclcdown diperluas ke beberapa kota sekitar dan berdampak pada 60 juta lebih penduduk. Akibat penularan yang sangat cepat, pada akhir Januari 2020, COVID- 19 sudah tersebar di 19 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi sekitar 12 ribu orang dan jumlah kematian 259 orang. Penyebaran COVID-19 , terus. meluas di selui: -uh dunia yang didorong oleh mobilitas manusia. Hingga akhir Februari 2020 , penyebaran COVID 19 secara global telah mencapai 86.000 kasus dengan jumlah kematian hampir 3.000 orang. Dari jumlah tersebut , lebih dari 90 persen kasu s jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA positif dan angka kematian berada di Tiongkok sebagai pusat penyebaran. Di saat yang sama, penyebaran COVID-19 di luar Tiongkok semakin cepat dan meluas hingga ke 59 negara meskipun jumlah kasusnya masih belum signifikan, y aitu kurang dari 7 .000 kasus atau sekitar 8 persen dari total kasus secara global. Di akhir Februari 2020, Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak di luar Tiongkok, yaitu 3.150 kasus dan 1 7 kematian. Berbeda dengan Tiongkok yang mengambil langkah lockdown, Pemerintah Korea Selatan lebih memilih melakukan tes dan m ela cak secara masif dan cepat kepada penduduk untuk bisa mendeteksi le bih dini dan menekan angka penularan. Grafik 1 Total Kasus COVID-19 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - - - akhir Januari akhir Februari akhir Maret akhir April Luar Tiongkok 159 6,780 781 ,630 3,221,358 ■ Tiongkok 11,791 79,824 81,554 82,862 Sumber: WHO dan Worldometers , diolah Bulan Maret menjadi titik penyebaran COVID- 19 yang sangat eskalatif di level global, di luar Tiongkok. Penyebaran COVID-19 yang bergerak semakin cepat ke berbagai negara mendorong WHO menyatakan status pandemi pada 11 Maret 2020. Pada saat itu, jumlah infeksi COVID- 19 sudah melewati angka psikologis 100.000 kasus (minggu pertama bulan Maret 2020). Di saat yang sama, Tiongkok justru mulai menunjukkan pemulihan denganjumlah tambahan kasus per hari yang berkurang drastis di bawah 100 kasus (dibandingkan dengan rata-rata tambahan kasus harian di bulan Februari yang mencapai 2.346). Hal ini didukung oleh berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Tiongkok , antara lain lockdown dan pengawasan ketat , pembangunan rumah sakit khusus COVID-19, pengerahan puluhan ribu tenaga medis, serta produksi alat kesehatan secara masif. Pemulihan ini mendorong Tiongkok untuk mulai merelaksasi lockdown di Wuhan dan Hubei pada tanggal 8 April 2020. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Meskipun demikian, hal sebaliknya justru terjadi di lebih dari 200 negara/wilayah di luar Tiongkok. COVID-19 menjadi ancaman yang semakin nyata bagi negara-negara di berbagai kawasan, khususnya Eropa dan Amerika Serikat (AS). Pada 26 Maret 2020, AS bahkan mengambil alih status sebagai pusat penyebaran wabah COVID-19 yang baru dengan 85 ribu kasus, lebih banyak dari Tiongkok (81 ribu kasus). Hingga akhir April 2020, jumlah kasus di AS sudah lebih dari 1 juta orang. Berbagai negara besar di Eropa, seperti Italia, Spanyol, Jerman , Perancis , dan Inggris , juga mencatatkan jumlah kasus COVID- 19 dan tingkat kematian yang tinggi. Hingga akhir April 2020, jumlah COVID-19 di lima negara tersebut sudah mencapai hampir 2 juta kasus (60 persen dari total kasus) dan kematian sebanyak 169 ribu orang (71 persen dari total kematian). Amerika Serikat mencatatkan kasus kematian terbanyak akibat COVID-19 dengan total 63.856 kematian (fatality rate 11,7 persen) atau lebih dari 13 kali jumlah kematian di Tiongkok. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Italia dengan 203 ribu kasus positif COVID-19 dan 27. 967 kematian, a tau fatality rate 8,9 persen . Hal ini salah satunya didorong oleh banyaknya penduduk lanjut usia (lansia) di Italia sehingga meningkatkan risiko kerentanan dan komplikasi dari COVID-19. Jumlah penduduk lansia di Italia menempati urutan ke -2 terbanyak di dunia setelah Jepang. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah kasus positif COVID- 19 hingga akhir April 2020 mencapai lebih dari 30 ribu kasus dengan kasus terbanyak terjadi di Singapura (16 . 169 kasus). Indonesia dan Filipina menjadi negara ASEAN dengan penambahan kasus positif COVID- 19 yang cukup besar sepanjang April. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat kasus positif COVID-19, sementara Vietnam menjadi negara ASEAN pertama yang pertumbuhan kasus fiat. Penyebaran COVID- 19 yang terjadi secara cepat dan eksponensial dikhawatirkan tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang ada, sehingga bisa berujung pada krisis kesehatan. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan tindakan- tindakan untuk menjaga agar penyebaran COVID-19 terk e ndali (flattening the curve), hingga ditemukan obat atau vaksin untuk mengatasi penyakit terse but. jdih.kemenkeu.go.id I,] MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 1 Flattening the Curve Kapasitas sistem dan infrastruktur kesehatan 'A' ······-······------------------------------------------------------- ~ /Dengan Respon Periode wak tu setelah infeksi pertama terjadi @ Sumber: WHO Grafik 2 Perkembangan Total Kasus COVID-19 di Seluruh Dunia dan Sejumlah Negara dengan Kasus Terbanyak Total Kasus 3.216.353 ■ Tiongkok ■ Brazil ■ Iran ■ Rusia ■ Tu rki ■ Jerma n ■ lnggris ■ Perancis ■ Italia ■ Spanyol ■ Lainnya Amerika Serikat Sumber: WHO dan Worldmeter , diolah Pada 30 April 2020, total kasus COVID-19 di dunia telah mencapai lebih dari 3,2 juta kasus yang menyebar di 213 negara atau teritori. Tambahan kasus baru per hari sempat mencapai lebih dari 100 ribu, meskipun pada saat dokumen ini ditulis sudah melambat di kisaran 80 ribu. Jumlah pasien yang sudah sembuh mencapai 999 ribu atau 28 persen dari total kasus, sementara jumlah kasus aktif sekitar 2,0 juta. Total jumlah kematian akibat COVID- 19 di dunia mencapai 228 ribu ataufatality rate sekitar 7, 1 persen. Tiongkok sebagai negara awal penyebaran virus te l ah berhasil menekan jumlah kasus, dan pada tanggal 8 April 2020 telah menghentikan lockdown dan membuka kembali kota Wuhan . Meski demikian, kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 di dunia masih diliputi ketidakpastian. WHO menyatakan bahwa akan dibutuhkan waktu 12-18 bulan hin gga vaksin di temukan, sehingga seluruh negara dimin ta jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 5 untuk terus meningkatkan langkah menekan penyebaran baik melalui test , tracing dan distancing . Grafik 3 Perkembangan Jumlah Kematian COVID-19 di Seluruh Dunia dan Sejumlah Negara dengan Jumlah Kematian Terbanyak Total Kematian 227.894 38,879 - Rusia - Turki - Tiongkok - Brazil - I ran - Jerman - Perancis - Spanyol - lnggris Italia - La innya Amerika Serikat : : ... ... ... ... C C .0 .0 .0 .0 ra QI QI QI QI ra ... ' a, CL CL CL 3,174 ~ u. u. ... ... C( N ~ Ill 't 't N ~ a, ~ Ill N ~ 1,073 .b 4 N N ... ... N ... N "' Sumber: WHO dan Worldometers , diolah Grafik 4 Trajektori Kasus COVID-19 di Sejumlah Negara di Dunia 10,000,000 Di AS don beberapa negara Eropa dengan kasus ____ tertinggi, mulai nampak perlambatan penyebaran 1,000,000 COVID-19 ... ~ 100,000 : : , E : : , : : ,: "' . .. ii: 10,000 ra : : ,:
. Tiongkak don Korea Selatan berhasil menekan...penyebaran COVID-19 ... 1,000.............Eskalasi masih terjadi di beberapa negara ASEAN seperti Filipino , Indonesia , Malaysia don Singapura .. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Durasi hari sejak kasus ke-100 - Tiongkok - Amerika Serikat - Italia - Spanyol - - _, Jerman - Perancis - Iran - Korea Selatan - lnggris • • • • • • Singapura - Malaysia Filipina -Vietnam - Thailand - • • Rusia - Indonesia Sumber: WHO dan Worldometers, diolah Ditinjau dari trajektori kasus COVID-19, terdapat variasi perkembangan antar negara . Tiongkok dan Korea Selatan, merupakan dua jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di antara sedikit negara yang sudah berhasil menekan penularan COVID 19 secara signifikan. Hal ini nampak dari kurva penyebaran yang flat. Sebagai catatan kedua negara menerapkan strategi yang berbeda untuk mengatasi wabah. Tiongkok menerapkan lockdown sebagai strategi utama, sementara Korea Selatan lebih mengandalkan tes secara masif tanpa lockdown. Sementara itu, perkembangan terkini di awal Mei 2020 juga menunjukkan pertambahan kasus secara umum walaupun sudah melambat di beberapa negara Eropa, dengan peningkatan yang masih terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Total kasus COVID- 19 di dunia telah mencapai lebih dari 3,7 juta kasus dengan total kematian mencapai lebih dari 258 ribu. Penambahan kasus global per hari sedikit meningkat menjadi 81 ribu kasus. Di sisi lain, penyebaran COVID-19 di Indonesia dan negara tetangga ASEAN seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura masih terus tereskalasi. Meskipun di beberapa kawasan penularan COVID- 19 sudah menunjukkan perlambatan, namun ketidakpastian mengenai pandemi dan virus ini masih tinggi sehingga kewaspadaan masih harus dijaga.
: : .!!! ' Ill C ' ----------------------------- - -- ----~--- - -- . --------------------- E Q.•- E Elektronik Koostn.ks, P~rtaman Ill GI ' Garmen ~ I CPO _ Coal mining C 0. 1 Ponkanan PtoctJk t.,.,,_ ? Alas kak1 • : 0tOfflOt if - ..._ ~ Tmnsponas1 lmn : • ~ erd. Rite! ! Penerbangan Hotel & ' Konsumsl ' Semakin Sedikit ' R es taur an ' Dampak Covid ke Penawaran Produksi Semakin Produksi Semakin Berkurang Meningkat Catatan: ukuran lingkaran mewakili jumlah tenaga kerja di sektor tersebut • Sumber: COVID-19 Sectoral Analysis, Prospera 2020 Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian nasional. Beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya adalah kelompok usaha yang terkait aktivitas pariwisata seperti Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum mencatat pertumbuhan rendah sebesar 1,95 persen pada triwulan I 2020. Sektor ini merupakan sektor yang pertama kali merasakan tekanan sejak penyebaran virus COVID-19 di Tiongkok. Tercatat secara kumulatif Januari hingga Maret 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 2,61 juta atau terkontraksi 30,62 persen (yoy) dibandingkan kunjungan tahun 2019. Jumlah wisatawan Tiongkok ke jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Indonesia pada tahun 2019 memiliki share sebesar 12,86 persen (peringkat 2 di tahun 2019), dan isu COVIO-19 telah menyebabkan penurunan drastis jumlah kunjungan wisman negara tersebut. Tercatat jumlah wisman Tiongkok mengalami penurunan cukup signifikan yakni, secara kumulatif Januari-Maret terkontraksi -64,03 persen (yoy). Pun, tingkat hunian hotel berbintang di kawasan wisata utama seperti Bali turun sebesar 30,02 poin persentase dari 55,43 persen pada Maret 2019 menjadi 25,41 persen pada Maret 2020. Secara nasional, tingkat hunian hotel juga mengalami penurunan 20,64 persen pada periode yang sama . Sebagai langkah antisipasi, di awal tahun 2020 pemerintah mengeluarkan insentif di sektor pariwisata guna merangsang datangnya wisatawan selain dari Tiongkok ke Indonesia, seperti insentif untuk travel agent yang membawa wisatawan mancanegara serta insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata. Namun, seiring meluasnya penyebaran pandemi ke berbagai negara, kebijakan tersebut menjadi tidak relevan. Sebagai upaya memperlambat penyebaran virus COVIO-19, pemerintah melakukan pembatasan kedatangan wisatawan, sebagaimana kebijakan yang sama diberlakukan di banyak negara . Penurunan kunjungan wisatawan serta kebijakan pembatasan perjalanan lintas batas yang diterapkan banyak negara, juga memberikan tekanan bagi sektor jasa angkutan udara. Tercatat jumlah penumpang angkutan udara internasional secara kumulatif Januari-Maret terkontraksi hingga 24, 15 persen (yoy) . Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan rendah Sektor Transportasi dan Pergudangan yang hanya tumbuh 1,27 persen pada triwulan I 2020. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sektor jasa. Oengan meluasnya pembatasan mobilitas manusia dan pembatasan perjalanan internasional, dampak terhadap sektor pariwisata dan aktivitas pendukungnya diperkirakan akan semakin besar. Oampak penurunan omzet pelaku usaha di sektor ini perlu mendapat perhatian mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlibat baik dari sektor akomodasi dan restoran, transportasi, rnaupun industri-industri pendukungnya. Sektor perdagangan ritel yang didominasi oleh UMKM dan sektor informal juga menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian mengingat tingginya serapan tenaga kerja yang mencapai 24 juta atau sekitar 18,9 persen dari total tenaga kerja Indonesia (BPS, 2019). Seiring dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, terutama di Provinsi OKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran COVIO 19 di Indonesia, sektor perdagangan mendapatkan tekanan yang cukup besar. Sebagian besar pusat perbelanjaan dan mall di wilayah OKI Jakarta tutup atau membatasi jam operasional selama periode PSBB. Penurunan aktivitas perdagangan ini juga ditunjukkan oleh penjualan eceran yang mengalami kontraksi pertumbuhan semakin dalam pada bulan Maret 2020, tergambar dari Retail Sales Index bulan Maret 2020 yang berada di level 217,8 jauh lebih rendah dibandingkan posisi pada Maret 2019 yang berada jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di level 230,2 . Secara keseluruhan Sektor Perdagangan hanya mencatat pertumbuhan 1,60 persen pada triwulan I 2020. Sektor strategis lainnya yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat penyebaran COVID-19 adalah industri pengolahan yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,06 persen pada triwulan I 2020 . Sektor ini awalnya terdampak negatif akibat terganggunya rantai pasok di Tiongkok baik untuk impor bahan baku dan bahan penunjang, maupun ekspor barang jadi. Namun demikian, perkembangan pandemi yang semakin meluas secara global tidak hanya mempengaruhi produk industri terkait Tiongkok tetapi juga permintaan dan penawaran hasil industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Penerapan PSBB mengurangi jam kerja buruh dan mesin-mesin industri. Di sisi lain, kondisi masyarakat yang fokus pada kebutuhan pokok dan alat kesehatan mengurangi minat konsumsi atas barang-barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan tergolong mewah. Beberapa kelompok industri yang terdampak cukup dalam antara lain, industri garmen, alas kaki, otomotif, mesin, dan elektronik. Secara umum, analisis eksposur dampak pandemi terhadap berbagai sektor diilustrasikan pada gambar berikut. Di samping sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, aktivitas pendukung lainnya seperti jasa transportasi, pembiayaan kendaraan bermotor, dan jasa penerbangan juga terdampak signifikan akibat meluasnya pandemi tersebut. Gambar 5 Dampak COVID-19 terhadap Berbagai Sektor • Perdagangan Besar dan Eceran, . lnduslri Pengolahan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Pener ba ngan • Penyediaan Akomodasi Makan dan • Jasa Pembiayaan Kredil Motor Minum • Transportasii dan Pergudangan . Pertani an , Kehutanan, dan • lnformasi dan Komunikasi Perikanan . Jasa Perusahaan . Jasa Keuangan dan Asuransi . Pembiayaan KPR • Pertambangan dan Penggalian • Konstruksi • Jasa lainnya • Jasa Pendidikan • Real Estat • Pengadaan Listrik, Gas . Jasa Kesehatan dan Kegiatan • Adm inistrasi Pemerinlahan. Sosial Pertahanan, dan Jam inan Sosi al . Pengadaan Air. Pengolahan Wajib Sampah, limbah dan Daur Ulang Sumber: OCE, BPS, data IO diolah. Secara umum, tingginya guncangan terhadap sektor produksi, khususnya dari sisi pasokan berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan permintaan agregat yang dapat mengakibatkan resesi ekonomi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Hal m1 digambarkan sebagai kerangka Keynesian Supply Shock sebagaimana dikemukakan oleh Guerrieri et al. (2020) . ^8 Pada saat pandemi melanda, terjadi penghentian aktivitas produksi, peningkatan tingkat pengangguran, dan bahkan kebangkrutan perusahaan. Tenaga kerja pada sektor yang terdampak akan kehilangan pendapatan dan menurunkan tingkat konsumsi pada sektor lainnya sehingga menciptakan efek domino penurunan aktivitas pada sektor lain. Dampaknya, akan terjadi deindustrialisasi pada kelompok industri eksisting. Jika tidak ditangani dengan optimal, hal ini dapat mengakibatkan krisis ekonomi dan proses pemulihannya akan sulit dilakukan dan berlangsung lama. Upaya penanganan dan penyelamatan sektor produksi strategis diperlukan utamanya mencegah kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran. Respon dan Penanganan pemerintah menjadi kunci untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor produksi yang terdampak sangat dalam. Oleh karenanya , berbagai bauran kebijakan fiskal, nonfiskal, moneter, dan sektor keuangan disiapkan sebagai langkah penanganan termasuk melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ a tau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas Sistem Keuangan. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Tiongkok pada awal 2020 juga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peran ekonomi Tiongkok dewasa ini yang cukup besar dalam perekonomian dunia ( 1 7 persen ekonomi dunia) dan supply chain global menyebabkan pelemahan kinerja ekonomi Tiongkok akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi negara lain, termasuk Indonesia. Perlambatan ekspor Tiongkok tentu berpengaruh kepada penurunan kebutuhan impor bahan input termasuk dari Indonesia . Penurunan kebutuhan impor Tiongkok berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, kebutuhan industri Indonesia terhadap impor bahan input dari Tiongkok juga cukup besar. Penurunan aktivitas ekonomi dan ekspor Tiongkok ke Indonesia akan berdampak pula pada kinerja industri domestik. Selama tiga bulan pertama di tahun 2020, secara nominal terjadi kontraksi impor mencapai -3, 7 persen . Impor barang konsumsi yang sempat tumbuh positif di bulan Januari, kembali mengalami kontraksi cukup dalam di bulan Februari walaupun sedikit tumbuh di bulan Maret. Impor bahan baku dan impor barang modal yang memiliki porsi sekitar 75 persen dan 15 persen, masih mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan s Guerrieri , V. , Lorenzoni , G., Straub , L. & Werning, I. 2020. Macroeconomic Implications ofCovid-19: Ca n Nega tive Suppl y Sho c ks Cause Demand Shortages? NBER Working Paper Series, 26918 , 1-36. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut disebabkan oleh penurunan harga dan volume. Kontraksi tersebut mengindikasikan lemahnya kegiatan ekonomi domestik. Secara khusus, kontraksi terdalam terjadi pada negara Tiongkok, dimana secara nominal kumulatif Januari-Maret 2020 impor nonmigas tercatat mengalami kontraksi sebesar -14,51 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Di sisi ekspor, selama tiga bulan pertama di tahun 2020 , secara nominal masih mampu mencatatkan pertumbuhan 2,9 persen (yoy). Peningkatan khususnya didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas, sementara ekspor migas masih mengalami penurunan. Kontraksi impor dan peningkatan ekspor walaupun marjinal telah membantu neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD2,62 miliar selama triwulan 1 2020. Meski demikian, outlook kinerja perdagangan internasional khususnya ekspor diperkirakan menghadapi tekanan berat akibat kondisi pelemahan permintaan secara globaldan perlambatan aktivitas produksi dalam negeri seiring upaya penanganan meluasnya wabah virus corona di dalam negeri. Risiko penurunan kinerja ekonomi Indonesia tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan bauran kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi kontraksi yang lebih dalam. Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga dalam kondisi pandemi COVID-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi . Terkendalinya laju inflasi di tingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan . Memasuki bulan keempat di tahun 2020, terjadi ekskalasi penyebaran virus COVID-19 ke lebih dari 200 negara. Kondisi ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global secara masif termasuk di Indonesia . Untuk tahun 2020 , pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan di dalam range 0-2,5 persen dengan kontraksi di ekspor impor mencapai dua digit. Risiko penurunan ekspor ini tidak hanya akibat dampak pelemahan dan kontraksi demand global, tetapijuga berasal dari dampak perlambatan aktivitas produksi dalam negeri seiring upaya mengatasi meluasnya wabah virus corona di dalam negeri. Risiko penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan bauran kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi kontraksi yang lebih dalam . Selain pertumbuhan ekonomi dan ekspor impor, indikator ekonomi makro lain yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga d a lam kondisi pandemi COVID-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi . Terkendalinya laju inflasi di tingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pemerintah terus berupaya menjaga harga komoditas dengan menjaga ketersediaan pasokan terutama bahan pangan di pasar serta meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan. Dalam 10 tahun terakhir, laju inflasi umum menunjukkan tren penurunan. Jika dilihat secara komponen, laju inflasi juga menggambarkan perbaikan dilihat dari komponen inti yang menurun, volatilitas harga pangan yang semakin rendah, dan risiko adminisitered price yang terkelola. Di bulan April 2020, penerapan kebijakan pembatasan sosial, terutama yang berskala besar di beberapa daerah berdampak pada mulai berkurangnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi. Kebijakan-kebijakan tersebut diperkirakan sangat mempengaruhi laju inflasi, terutama terkait dengan waktu dan durasi penerapan. Grafik 10 Realisasi dan Sasaran Inflasi, 2010-2019 l!l!l!I l!l!!P.I laiiil liliil 6.0 5.5 5.5 5.0 5.0 4.5 4.5 ml 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran lnflasi -+- lnflasi IHK Sumber: BPS, Kementerian Keuangan Laju inflasi Indonesia tahun 2020 diupayakan tetap masih berada dalam sasaran inflasi tahun 2020 sebesar 3,0±1,0 persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa faktor risiko membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2020, terutama eskalasi penyebaran wabah COVID-19 yang semakin akseleratif. Sepanjang Januari-April 2020, laju inflasi masih relatif terkendali di dalam sasaran inflasi. Laju inflasi mencapai 2,67 persen (yoy) pada Maret 2020 atau mencapai sebesar 0,84 persen (ytd). Laju inflasi masih melanjutkan tren penurunan di bawah 3,0 persen (yoy), didorong oleh masih berlanjutnya perlambatan inflasi pada seluruh komponen . Meskipun begitu, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran tahun berjalan, antara lain dengan mengendalikan inflasi pangan dan mengelola risiko administered price jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 25 - melalui peningkatan efektivitas program perlindungan masyarakat dan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Laju inflasi inti masih mencatatkan sedikit perlambatan yang telah dimulai sejak Oktober 2019 yang ditandai pergerakan inflasi di bawah 3,0 persen (yoy). Pada April 2020, laju inflasi inti mencapai 2,85 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh tekanan permintaan domestik yang masih terbatas dan melambatnya kredit konsumsi dalam beberapa bulan terakhir. Tren perlambatan inflasi terjadi pada beberapa komoditas-komoditas yang termasuk dalam kelompok barang-barang tahan lama dan kelompok jasa. Meskipun begitu, masih terdapat tekanan kenaikan harga emas perhiasan yang terimbas dari kenaikan harga emas internasional akibat ketidakpastian ekonomi global. Tekanan inflasi juga terjadi pada Kelompok Kesehatan, terutama Subkelompok Obat-Obatan dan Produk Kesehatan sebagai dampak eskalasi pen ye baran wabah COVID-19. Secara umum, laju inflasi inti diperkirakan masih melanjutkan perlambatan seiring dengan terbatasnya aktivitas perekonomian akibat penyebaran wabah COVID-19 y ang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah juga masih dapat berpotensi meningkatkan imported inflation . Grafik 11 Perkembangan Laju Inflasi per Komponen 2018-2020 ■ Headline -Core Inflation Administered Price - Volatile Food 7 ,0% 5,0 % 3, 0' A. 2 ,0'Y.> 1,0' A. · 0110111 1: 0,0 9'. 20 18 20 19 2020 Sumber: BPS , diolah Perlambatan inflasi juga terjadi pada komponen administered price . Inflasi administered price April 2020 mencapai -0,09 persen (yoy), jauh lebih rendah dengan angka Desember 2019, sebesar 0,51 persen (yoy) . Rendahnya inflasi komponen ini dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara serta harga bensin dan solar nonsubsidi . Penurunan tarif angkutan udara, terutama di daerah destinasi pariwisata mengalami deflasi sebagai dampak dari penurunan permintaan seiring dengan selesainya masa liburan akhir tahun dan semakin terbatasnya mobilitas masyarakat termasuk kegiatan bisnis luar kota dan pariwisata seiring dengan kebijakan pembatasan sosial. Deflasi tarif angkutan udara telah terjadi jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA selama 4 bulan berturut-turut. Selain itu, harga bensin dan solar nonsubsidi menurun dipengaruhi oleh anjloknya harga minyak mentah global. Di sisi lain, tekanan inflasi pada komponen ini didorong oleh berlakunya kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok 2020 yang mendorong naiknya harga rokok kretek , kretek filter, dan putih di pasaran. Hingga akhir tahun, laju inflasi administered price diperkirakan masih melanjutkan tren rendah, terutama dipengaruhi oleh deflasi pada angkutan udara seiring terbatasnya mobilitas masyarakat akibat penyebaran wabah COVID-19 serta kebijakan harga energi yang lebih akomodatif dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rendahnya harga minyak mentah dunia. Sepanjang Januari-April 2020 , komponen inflasi volatile food masih relatif tinggi, mencapai 5 , 04 persen (yoy) pada April meningkat dari Desember 2019 yang mencapai 4 ,30 persen (yoy) . Laju inflasi volatile food sempat menurun di Januari 2020 sebagai dampak dari normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta liburan akhir tahun. Namun inflasi kembali meningkat tajam yang didorong kenaikan harga beberapa komoditas, seperti aneka cabai, aneka bawang, minyak goreng, daging ayam ras, ikan segar, dan beras. Masih masuknya musim tanam dan faktor cuaca mendorong kenaikan harga beras, ikan segar, serta aneka cabai dan sayuran karena mempengaruhi produktivitas dan aktivitas distribusi. Sementara itu , keterlambatan impor mendorong harga bawang putih meningkat. Meskipun begitu, harga bawang putih mulai menurun seiring mulai masuknya pasokan i mpor, harga aneka cabai yang terkoreksi setelah panen, serta harga beras yang diperkirakan tetap terjaga stabil seiring dengan panen raya padi yang masih akan terjadi di sepanjang Mei didukung kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) bulanan dengan penambahan stok beras di pasar dan cadangan beras Bulog yang cukup . Dengan adanya penyebaran COVID-19 , laju inflasi volatile food diperkirakan dapat meningkat seiring dengan berkurangnya aktivitas perdagangan , terutama di pasar tradisional yang mulai mengalami penurunan permintaan dan berkurangnya pedagang karena libur dan pulang kampung. Kelangkaan barang atau berkurangnya stok di pasaran serta potensi spekulasi harga yang dilakukan pedagang juga mendorong harga beberapa harga bahan pokok meningkat . Risiko kenaikan harga pangan juga dapat semakin meningkat terutama dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar yang berpotensi menghambat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi karena aktivitas pertanian dan peredaran barang yang lebih terbatas. Untuk itu, diperlukan rancangan kebijakan yang matang untuk menyiapkan ketersediaan pasokan dengan menjaga level harga agar tetap dapat terjangkau serta penerapan sistem logistik nasional agar tetap dapat menciptakan stabilitas harga. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Secara umum, beberapa faktor dapat berpengaruh pada pergerakan laju inflasi 2020, diantaranya adalah faktor musiman, seperti peningkatan harga pangan dan transportasi pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta kebijakan kenaikan cukai dan HJE Rokok 2020 yang dapat menekan inflasi administered price. Namun, dengan adanya wabah COVID 19 dan kebijakan pembatasan sosial akan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi yang dapat menekan harga. Permintaan masyarakat di masa Ramadan dan Lebaran diperkirakan tidak sekuat pada tahun-tahun se belumnya, seiring dengan pen ye baran wabah COVID-19 yang masih berlangsung pada masa Ramadan dan Lebaran. Larangan mudik pun dapat berdampak pada penurunan permintaan. Namun di sisi lain, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan dapat menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi nasional karena dapat berpotensi mendorong kenaikan harga. Selain itu, risiko pelemahan nilai tukar Rupiah juga dapat berpotensi mendorong kenaikan inflasi serta ekspektasi inflasi ke depan. Untuk itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah telah melakukan kebijakan pengendalian inflasi, terutama dalam mengendalikan harga bahan pangan pokok. Keterjangkauan harga ditempuh melalui kebijakan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD yang dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, operasi pasar dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 serta kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan komoditas pangan juga dilakukan untuk menjaga tingkat harga di konsumen. Untuk memenuhi ketersediaan pasokan, upaya ditempuh melalui pemenuhan kebutuhan logistik terutama daerah konsentrasi pandemi COVID-19 didukung dengan kebijakan pembatasan pembelian di tingkat retail modern dan langkah Bulog dalam melakukan kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Di samping itu, relaksasi aturan impor untuk komoditas tertentu untuk mendukung cepat terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang. Pengawasan distribusi yang melibatkan Satgas Pangan Polri juga ditempuh untuk menjaga jalur distribusi serta mengantisipasi terjadinya spekulasi dan permainan harga. Selain itu, pemanfaatan e-commerce pangan dan rekayasa sistem logistik yang melibatkan BUMN dan BUMD dilaksanakan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari daerah sentra produksi ke seluruh wilayah Indonesia (melalui darat, laut , dan udara) yang juga didukung oleh kerja sama perdagangan antardaerah. Untuk mendukung semua langkah kebijakan, Pemerintah juga mengupayakan komunikasi yang efektif untuk bijak berbelanja dan tidak melakukan panic buying untuk menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang positif. Secara keseluruhan kebijakan ini dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memantau secara berkala terkait harga dan stok bahan pangan. Ke depan, lonjakan permintaan masyarakat pada akhir tahun 2020 juga akan diwaspadai agar inflasi tetap dapat terkendali pada rentang sasarannya, mengingat dampak kebijakan jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemindahan cuti bersama/libur Idul Fitri ke akhir tahun dalam rangka mendorong aktivitas per e konomian setelah berakhirnya wabah COVID-19. Selain inflasi, indikator harga lainnya yang perlu diperhatikan adalah harga minyak mentah Indonesia a tau Indonesia Crude Oil Price (ICP). Angka ICP bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan dapat berdampak pada postur APBN, terutama terkait dengan penerimaan minyak dan gas serta besaran subsidi energi. Sesuai dengan formulanya, ICP dibentuk dengan pendekatan harga minyak mentah jenis Brent agar lebih kompetitif karena mayoritas harga minyak mentah dunia mengacu pada minyak jenis Brent. Secara fundamental , kondisi permintaan dan penawaran memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor nonfundamental, seperti kondisi geopolitik dan gangguan cuaca juga sangat berdampak terhadap fluktuasi harga. Di sepanjang tahun 2018 , harga minyak mentah bergerak lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 bahkan sempat menyentuh harga pada kisaran USD80/barel di pertengahan tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketegangan politik AS dengan Iran dan Suriah serta konflik domestik di beberapa negara produsen di Afrika . Produksi minyak mentah juga turun semakin dalam akibat gangguan politik yang terjadi Venezuela. Faktor- faktor tersebut mendorong ICP sempat menyentuh titik USD77 /barel di September 2019. Namun, menjelang akhir tahun 2018, harga minyak dunia dibayangi oleh ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok meskipun OPEC masih berkomitmen untuk melakukan pemotongan produksi. Lemahnya harga minyak berlanjut hingga tahun 2019. Kondisi perekonomian global 2019 yang melemah semakin mendorong harga bergerak pada kisaran USD60-65/barel, secara rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai USD66-72/barel. OPEC bersama Rusia (OPEC+) berupaya untuk menjaga harga agar tidak turun lebih dalam dengan melanjutkan kebijakan pemotongan produksi minyak mentah hingga triwulan I 2019 . Harga se mpat mengalami peningkatan di kisaran USD70 / barel didorong juga oleh penurunan cadangan minyak AS akibat penurunan aktivitas pengeboran minyak dan pemeliharaan rig di beberapa negara produsen. Memasuki pertengahan tahun 2019, harga minyak kembali tertekan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 2019 yang semakin melemah , naiknya tensi perang dagang Tiongkok- AS, serta naiknya cadangan minyak negara-negara non-OPEC seperti AS dan Kanada. Naiknya cadangan minyak AS selaras dengan keinginan AS untuk menjadi net eksportir minyak mentah di tahun 2020. Pada September 2019, terjadi penyerangan ladang minyak mentah terbesar di Arab Saudi yang berdampak pada pengurangan produksi. Hal ini sempat mendorong harga harian mencapai USD68/barel. Namun, dengan penanganan dan pemulihan yang cepat, produksi dapat kembali normal dalam dua pekan sehingga harga dapat kembali ke kisaran USD60/barel. Pada tahun 2019, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh kebijakan IMO2020 yang membatasi emisi sulfur kapal. Regulasi tersebut mendorong penggunakan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA low sulfur fuel oil (LSFO) dengan kadar belerang rendah 0 ,5 persen. Hal ini mendorong peningkatan permintaan LSFO, termasuk beberapa jenis minyak Indonesia sehingga bergerak lebih tinggi di atas harga minyak Brent, seperti Duri , Attaka, dan Belida . Dengan kondisi tersebut, rata-rata ICP 2019 mencapai USD62 /barel lebih rendah dari rata-rata tahun 2018, yaitu USD68/barel. Pada Desember akhir 2019 dan awal tahun 2020, harga minyak mentah mulai mengalami tren meningkat di atas USD60/barel. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen positif terjadinya kesepakatan dagang AS - Tiongkok. Harga minyak terdorong naik hingga pertengahan Januari 2020. Namun, harga kembali menurun pada pertengahan Januari seiring dengan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19) di Wuhan , Tiongkok. Aktivitas perekonomian Tiongkok mengalami penurunan sehingga menurunkan permintaan minyak mentah global. Tiongkok juga merupakan importir minyak mentah global terbesar. Mewabahnya virus tersebut berdampak pada jatuhnya harga minyak mentah hingga menyentuh USD52/barel. Mempertimbangkan kondisi tersebut, OPEC+ merespon kebijakan dengan menambah volume pemotongan produksi minyak mentah sebesar 500 ribu barel/hari untuk menjaga harga . Namun, Rusia menunjukkan resistensi karena hal tersebut akan berdampak pada kesehatan anggaran. Memasuki Fe bruari 2020, harga minyak masih bergerak pada kisarari USD50 55 / barel , masih dipengaruhi oleh penyebaran wabah COVID- 19 yang menjangkau ke beberapa negara. Namun, di sisi lain harga sempat meningkat akibat penyerangan ladang minyak di Libya oleh pemberontak mendorong harga naik se besar USD2-5 / barel hingga ke tingkat USD59 /barel. Seiring dengan eskalasi penyebaran wabah COVID-19 ke sebagian besar negara-negara di dunia, harga minyak bergerak turun hingga menyentuh level USD41-50/barel di awal Maret 2020 sebagai dampak dari penurunan aktivitas perekonomian global yang signifikan. Harga minyak mentah melanjutkan penurunan yang sangat tajam seiring dengan gagalnya kesepakatan OPEC+ untuk kembali melakukan pemotongan produksi minyak untuk merespon relatif rendahnya harga. Rusia berpendapat bahwa kondisi anggaran negaranya masih dapat bertahan pada tingkat harga minyak yang rendah. Hal ini direspon Arab Saudi dengan melakukan tindakan supply war (memproduksi minyak besar-besaran). Penetapan COVID- 19 sebagai pandemi oleh WHO pada pertengahan Maret serta kebijakan karantina (lockdown) di banyak negara juga memberikan sentimen negatif terhadap pasar sehingga mendorong harga minyak mentah bergerak terus menurun di bulan Maret, bahkan hingga menyentuh titik terendah di kisaran USD20/barel pada 1 April 2020. Melihat kondisi tersebut, Amerika Serikat merespon akan melakukan intervensi melalui pertemuan dengan Rusia untuk mengatasi volatilitas harga yang terjadi. Kebijakan ini mendorong harga meningkat sepanjang awal April. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 12 Perkembangan Harian Harga Minyak Mentah 2020 80 70 60 50 40 30 20 ' 10 - WTI - Brent Minas - - ICP 0 Sumber: Kementerian ESDM, CEIC, Bloomberg Pada 9 April 2020, telah tercapai kesepakatan Arab Saudi dan negara OPEC lainnya serta Rusia untuk kembali memotong produks i di kisaran 10 juta barel per hari pada Mei dan Juni 2020 dan secara gradual menurun hingga April 2022 dengan pemantauan berkala. Selain itu, rilis data Badan Informasi Energi AS pada 7 April 2020 juga menyatakan terdapat penurunan aktivitas produksi yang cukup siginifikan di AS dan diperkirakan terus terjadi hingga triwulan ketiga. Hal ini menjadi faktor pendorong harga naik. Meskipun begitu, pasar masih merespons negatif atas pemotongan produksi OPEC+ yang dinilai masih di bawah ekspektasi pasar. Sentimen negatif pasar juga semakin meningkat setelah berbagai lembaga ekonomi internasional menyampaikan prospek perekonomian dunia yang diperkirakan mengalami kontraksi yang tentunya berpengaruh pada semakin dalamnya penurunan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini berdampak pada harga yang kembali tertekan di bawah USD30/barel , bahkan minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) hampir menyentuh USD 10 / barel pada pertengahan April, bahkan sempat menyentuh angka -USD37 /barel di pasar futures (terendah sepanjang sejarah) karena faktor kendala penyimpanan dan jatuh tempo kontrak yang semakin dekat. Meskipun fenomena ini bersifat temporer, hal ini memberikan sentimen negatif pada pasar futures minyak secara global. Namun, secara perlahan WTI kembali bergerak positif seiring dengan pemangkasan produksi minyak AS. Di akhir April, hargajuga bergerak naik dipengaruhi pemotongan produksi minyak global, sedikit lebih cepat dibandingkan kesepakatan OPEC+ pada 9 April 2020 lalu. Selain faktor pemotongan produksi, harga minyak mentahjuga diperkirakan masih akan mengalami tren meningkat karena sinyal mulai kembalinya aktivitas perekonomian seiring dengan penurunan kasus positif COVID-19 di beberapa negara pada awal Mei. Pergerakan harga minyak mentah sepanjang 2020 akan sangat dipengaruhi oleh risiko paparan wabah COVID- 19. Durasi wabah virus ini sangat memengaruhi kondisi pergerakan minyak mentah karena berkaitan jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dengan aktivitas perekonomian global yang masih relatif minimal dengan diberlakukannya karatina di beberapa negara yang berdampak pada penurunan aktivitas manufaktur dan perdagangan, serta penerbangan . Kebijakan pemotongan produksi beberapa produsen besar minyak mentah seperti negara AS, Rusia, Arab Saudi, dan negara OPEC lainnya juga diperkirakan tidak terlalu kuat mendorong harga kembali naik pada level yang tinggi seperti di awal tahun 2020, mengingat kondisi perekonomian yang masih melemah akibat eskalasi wabah COVID- 19 yang masih berlangsung, terutama di sebagian besar negara di Amerika , Eropa, dan Asia. Selain itu, kondisi ekonomi global yang lemah juga berdampak pada inventori minyak mentah yang tinggi meskipun terdapat kebijakan pemotongan produksi. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia yang mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia terutama jenis Brent, diperkirakan masih bergerak pada kisaran USD30-35/barel, jauh di bawah angka asumsi APBN 2020, sebesar USD63/barel. Kinerja produksi sektor hulu migas di tahun 2020 diperkirakan terdampak secara tidak langsung oleh pandemi COVID-19. Pandemi global COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan atas kebutuhan energi diperburuk dengan isu diperburuk dengan isu oil war yang mengakibatkan kelebihan pasokan minyak secara global. Akibatnya, harga minyak global (brent) turun hingga di kisaran USD20-30/barel. Hal ini secara langsung mempengaruhi tingkat keekonomian proyek-proyek yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan. Selain hambatan akibat penurunan harga komoditas, kondisi produksi hulu migas juga menghadapi tantangan peningkatan produksi karena sebagian besar lapangan migas sudah tua dan terus mengalami penurunan alamiah . Lifting minyak dan gas akan tetap diupayakan mampu mencapai target produksi dalam APBN 2020, namun terdapat potensi risiko penurunan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut . Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas baseline dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan siginfikan. Dampak paling siginfikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi baseline pendapatan negara baik dari sisi Perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) . Di sisi penerimaan perpajakan, pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan penerimaan perpajakan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:
Perubahan baseline realisasi perpajakan tahun 2019 dan perubahan asumsi ekonomi makro tahun 2020 termasuk adanya perang harga minyak. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Kebijakan stimulus perpajakan yang secara langsung mengurangi penerimaan perpajakan.
Percepatan implementasi Omnibus Law Perpajakan yaitu penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen.
Potensi risiko terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di sektor-sektor penyumbang pajak terbesar.
Potensi risiko recovery ekonomi tahun 2020 yang lambat sehingga tidak dapat mendorong kenaikan penerimaan perpajakan. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas maka pada tahun 2020 penerimaan perpajakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika rata-rata rasio perpajakan terhadap PDB berkisar antara 10,3 persen tahun 2014-2019, maka pada tahun 2020 rasio perpajakan terhadap PDB diperkirakan mengalami penurunan, hanya mencapai sekitar 8, 7 persen PDB . Sementara itu di sisi PNBP , dampak COVID-19 juga memiliki dampak negatif terutama disebabkan karena turunnya PNBP SDA Migas akibat dari harga minyak dunia yang turun cukup siginifkan. Jenis- jenis PNBP tertentu juga diperkirakan akan mengalami penurunan terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi tertentu yang terdampak. Selain itu, PNBP Layanan juga diperkirakan akan mengalami penurunan dengan adanya pembebasan dan penyesuaian tarif dalam rangka merespon dampak COVID-19 tahun berjalan. Rata-rata rasio PNBP terhadap PDB berkisar 2, 63 persen di tahun 2014 - 2019, namun pada tahun 2020 rasio PNBP terhadap PDB diperkirakan hanya mencapai sekitar 1,8 persen PDB. Berdasarkan kondisi pendapatan negara yang diperkirakan menurun, ke depan ruang fiskal dalam APBN diperkirakan akan lebih sempit dalam rangka mendanai APBN. Pada tahun 2020 pendapatan negara total diperkirakan m e ncapai 10,5 persen terhadap PDB atau lebih kecil 2-3 persen terhadap PDB dari tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan dalam jangka menengah, baseline pendapatan negara masih sama sehingga diperlukan penyesuaian di sisi belanja dan pembiayaan . Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pemburukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam skenario berat, tingkat pengangguran terbuka diprakirakan dapat meningkat menjadi 7 ,33 persen dari 5,28 persen di tahun 2019. Di skenario yang sama, tingkat kemiskinan dapat meningkat menjadi hampir 9,9 persen dari angka di tahun 2019 sebesar 9,41 persen. Bahkan dalam skenario sangat berat, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diprakirakan meningkat menjadi masing-masing 9,02 persen dan 10 , 98 persen. Dilihat dari tambahan jumlah orang, peningkatan persentase tersebut mengakibatkan tambahan jumlah pengangguran dalam rentang 2,92-5 , 23 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 33 - juta orang dan tambahan jumlah orang miskin dalam rentang 1,89-4,86 juta orang . Grafik 13 Indikator Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan 9.02 .33 9.41 5 61 · 5 .so 5.34 5.28 5. 18 - Base Berat - sangat Berat -... Base -... Berat -... sangat Berat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F Sumb e r: BPS dan proy eksi BKF Il.2. Pe rk e mbangan Monet er dan Sektor Keuangan Pelemahan permintaan global men g akibatkan penurunan kegiatan perdagangan internasional, baik itu ekspor dan impor. Hal ini berpotensi mengancam kelangsungan dunia usaha domestik yang selanjutnya akan be rdampak terhadap pengurangan jam kerja dan a tau pengurangan jumlah tenaga pek e rja dan , akhirn ya , penurunan daya beli rumah tangga . Gangguan di sektor korporasi dan rumah tangga juga berpotensi merambat ke sektor keuangan dan menurunkan tingkat tabungan masyarakat dan tingkat inv e stasi perusaha a n. Di sisi moneter dan sektor keuangan, sebelum merebaknya pandemi COVID-19 perkembangan kondisi moneter Indonesia dalam sepuluh tahun te rakhir menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Secara umum pertumbuhan likuiditas perekonomian dalam negeri menunjukkan penurunan di beberapa tahun terakhir. Berbagai tekanan dan ge jolak faktor eksternal t elah mempengaruhi perkembangan sektor ke uangan domestik dan hal tersebut turut mempengaruhi stabilitas dan ke giatan investasi di dalam negeri. Pertumbuhan uang beredar yang menjadi indikator likuiditas di perekonomian domestik terus menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut juga disertai tren pertumbuhan kredit yang terus melambat , khususnya semenjak tahun 2014. Beberapa gejolak eksternal telah mempengaruhi perkembangan kinerja moneter tersebut , diantaranya dampak krisis utang Eropa , berakhirnya periode commodity boom , dampak jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 34 - kebijakan taper tantrum the Fed serta 1su perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Grafik 14 Pertumbuhan Uang Beredar, Kredit Investasi dan Pergerakan Suku Bunga di Pasar Domestik Pertumbuhan Uang Beredar Pergerakan Suku Bunga dan Kredit Investasi di Pasar Domestik 14.00% 30.0' • 12.00% 25 0', 20.0', 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2010 2011 2012 2013 201~ 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2 014 2015 20 16 2 017 20 18 2019 -- M2-yoy -- Kredit-yoy - Bl -rate - 70RR - Sk Bg Kred Inv Sk Bg Kred Mod Ke rja. Sumber: Bank Indonesia, diolah Grafik 15 Nilai Tukar dan Neraca Pembayaran Indonesia 15000 so 0 14000 40 V, : : : : , 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 .I ^_ I I l'- 1 ^I I ^1 ^I 1 • 1 30 20 10 0 -10 -20 -30 ~ i 6000 -40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - Neraca Transaksi Berjalan (RHS) - Neraca Modal dan Finansial (RHS) NPI (RHS) - XR rata rata Sumber: Bank Indonesia , diolah jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA Pada tahun 2013 pasar keuangan global mulai dibayang-bayangi oleh isu kebijakan taper tantrum di AS, yang dimulai dengan penghentian program pembelian aset di 2013 dan diikuti kenaikan suku bunga Fed Fund Rate di tahun 2015. Isu tersebut kembali mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia dan terus mendorong depresiasi nilai tukar Rupiah. Untuk mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi, Bank Indonesia telah menaikan suku bunga acuan guna menahan arus modal tetap berada di dalam negeri . Namun langkah tersebut telah menimbulkan tren perlambatan laju pertumbuhan likuiditas dan kredit di dalam negeri . Faktor di dalam negeri juga dipengaruhi tekanan inflasi akibat langkah penyesuaian harga BBM di dalam negeri pada akhir tahun 2014 . Faktor- faktor tersebut telah mendorong Bank Indonesia untuk menaikan suku bunga acuannya dalam rangka mengatasi tekanan inflasi maupun nilai tukar di periode tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, tekanan nilai tukar dan inflas i mulai mereda serta stabilitas ekonomi cukup terjaga. Hal tersebut telah mendorong Bank Indonesia untuk mulai menurunkan tingkat suku bunga acuannya, yang mulai diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan . Namun demikian, laju pertumbuhan likuiditas uang beredar dan kredit perbankan terus mencatat perlambatan. Beberapa hal yang menyebabkan fenomena tersebut adalah adanya kebijakan konsolidasi aset perbankan untuk memperbaiki posisi aset keuangan setelah berakhirnya periode commodity boom. Boks 1 Penggantian Suku Bunga SPN 3 Bulan sebagai Asumsi APBN Suku bunga SPN 3 Bulan digunakan sejak tahun 2011 sebagai salah sat u asumsi dalam penyusunan APBN. Suku bunga SPN 3 bu l an dipilih untuk menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang penerbitannya dihentikan oleh Bank Indonesia . Suku bunga SPN 3 Bulan berperan sebagai suku bunga acuan bagi Surat Berharga Negara seri Variable Rate (SBN VR) , dimana pada saat itu SBN dengan seri VR masih cukup besar dalam portofolio Surat Berharga Negara . Seiring berjalann ya waktu, pada tahun 2020 sebagian besar SBN seri VR telah jatuh tempo dan tidak diterbitkan lagi. Saat ini, hanya terdapat satu SBN seri VR yang menggunakan suku bunga SPN 3 Bulan sebagai acuan , yaitu VR0031 yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020, dengan nilai Rp25 , 32 triliun atau sekitar 0,62 persen terhadap total outstanding SBN yang mencapai Rp4.101 , 11 triliun. Dengan demikian , di tahun 2021 sudah tidak ada lagi SBN yang menggunakan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan suku bunganya . Jika dilihat dari komposisi pembayaran bunga utang dalam APBN, 92,5 persen beban bunga utang berasal dari bunga SBN dan 7 ,5 persen dari bunga pinjaman. Dari pembayaran bunga utang yang bersumber dari SBN , sebesar 79 , l persen diantaranya adalah dari stok utang tahun-tahun sebelumnya (utang existing) dan han ya sekitar 13 ,4 persen yang bersumber dari penerbitan SBN baru. Dari penerbitan baru tersebut, kurang lebih 5 ,8 persen berupa SPN 3 bulan, dan selebihnya dari instrumen SBN jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dengan tenor 5 dan 10 tahun. Apabila dilihat dari komposisi SBN, saat ini SBN lebih didominasi SBN seri fixed rate dibandingkan dengan variable rate. Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan Suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan suku bunga SBN VR berakhir di tahun 2021 dan peran instrumen SPN 3 Bulan dalam penyusunan postur APBN (struktur be ban bunga) y ang relatif kecil , maka mulai tahun 2021 Pemerintah mengusulkan untuk mengganti suku bunga SBN 3 Bulan sebagai salah satu asumsi dalam APBN dengan suku bunga SBN seri 10 tahun , mengingat porsi SBN 10 tahun yang relatif besar. Pemilihan instrumen suku bunga tersebut terutama didasarkan pada fungsinya sebagai indikator dalam perhitungan beban bunga dalam APBN. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, berbagai macam suku bunga akan tetap digunakan, termasuk suku bunga 7DRR dari Bank Indonesia. Kondisi perlambatan laju pertumbuhan kredit perbankan dan ketatnya likuiditas di perekonomian masih berlanjut hingga tahun 2019. Selain itu, perlambatan kredit perbankan juga disebabkan isu kehati- hatian perbankan dalam memberikan kredit seiring indikasi peningkatan kredit bermasalah (NPL) serta demand kredit yang juga berkurang seiring moderasi aktivitas ekonomi sektor riil. Situasi ini menjadi tantangan bagi perekonomian , terutama di tahun 2018 dan 2019, khususnya untuk mendorong intermediasi perbankan dalam menopang kinerja investasi dan aktivitas sektor riil. Perlambatan likuiditas dan pelemahan dukungan sektor perbankan terhadap sektor riil yang terjadi di tahun 2019 diperkirakan masih berlanjut di tahun 2020, sebagai dampak lanjutan dari wabah COVID-19 . Tekanan pada kinerja sektor riil dan kegiatan ekspor impor, dapat mempengaruhi besarnya tingkat pendapatan nasional yang juga berimplikasi pada tingkat tabungan masyarakat. Pada saat yang sama, risiko pelemahan ekonomi global dapat mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut akan menimbulkan tekanan bagi likuiditas di dalam negeri dan juga nilai tukar Rupiah terhadap USO. Menurunnya tingkat kepercayaan investor dan indikasi perlambatan perekonomian global dan domestik memberikan tekanan yang cukup dalam di sektor keuangan. Gejolak di pasar keuangan global ditunjukan oleh peningkatan VIX Index (the Chicago Board Options Exchange 's CBOE Volatility Index) sempat naik hingga 454,8 persen di sepanjang triwulan pertama tahun 2020. Sementara itu, searah dengan negara berkembang lainnya, indikator sektor keuangan Indonesia juga ikut terkoreksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat per 31 Maret 2020 turun sebesar 27, 9 persen (year-to-date), berbalik arah dari tren positif sepanjang tahun 2019 yang naik 1, 7 persen. Selain di pasar saham, appetite di sektor pasar uangjuga mengalami penurunan. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun pada 31 Maret 2020 naik hingga 11, 9 persen, berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2019 yang turun hingga 12 persen. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA - 37 Di sektor keuangan, perkembangan pasar obligasi juga menunjukkan penurunan yang cukup tajam selama triwulan I-2020. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) generik berbagai tenor. Pada tanggal 31 Maret 2020, yield SBN tenor 5 tahun berada pada posisi 7,3 persen atau meningkat sebesar 87 basis poin (bps) apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 . Demikian juga dengan tenor 10 tahun yang meningkat sebesar 85 bps ke level 7,9 persen. Kenaikan yang lebih rendah dialami oleh SBN tenor 15 tahun, yang imbal hasilnya meningkat sebesar 71 bps ke level 8,3 persen. Sementara itu, yield SBN tenor 20 tahun berada pada posisi 8,4 persen atau meningkat sebesar 80 bps.Kenaikan tingkat imbal hasil SBN di pasar obligasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah arus modal keluar atau capital outflow. Sepanjang triwulan I-2020, capital outflow, yang tercermin dari penurunan kepemilikan nonresiden, adalah sebesar Rp134 , 95 triliun atau 4,76 persen dari total SBN yang diperdagangkan. Penurunan kepemilikan nonresiden terjadi paling besar di bulan Maret , yait u sebesar Rp121,26 triliun atau 11,57 persen. Meskipun terjadi capital outflow, di awal tahun 2020, Pemerintah telah berhasil menerbitkan SBN sebesar Rp209,42 triliun (sampai dengan 30 Maret 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa obligasi Pemerintah Indonesia masih merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik investor. Grafik 16 Perkembangan Arus Modal Asing dan Imbal Hasil SBN 60 S.5 4() 20 s 0 -20 7.5 - 40 -60 7 ·80 ·100 6.5 ·120 -14 0 6 0-, 0-, 0 ~ ^,., ~ ~ ~ ~ ~ ~ -; ~ ~ ~ N R ,: : : ,: : : 3- C: -; : : - -; : : - : : : : ,. ·.: : i- -; : : ---- -- -8 0. i -- ~ ^-- ^-- 9- ? 0 CJ ·- @ -8 --- ~ V"I ~ -'- 2 "' : ; ; ; ~ 1 0 z 0 ~ -'- ~ "' - SBN - Sa,a11 - Y et! SBN 10th (RHS) Sumber: DJPPR, 2020 Besarnya arus modal keluar sepanjang triwulan I-2020 tersebut mempengaruhi perkembangan nilai tukar Rupiah. Sepanjang tahun 2020, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 17,6 persen ke level Rpl6.310 per Dolar Amerika Serikat (USD). Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah utamanya datang dari faktor eksternal. Meningkatnya kekhawatiran investor global terhadap penyebaran virus COVID- 19 mendorong para investor beralih dari pasar uang di emerging market ke safe haven assets jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA a tau instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko paling rendah, seperti USD. Di sektor perbankan, terhambatnya kegiatan dan aktivitas usaha dapat menimbulkan peningkatan NPL dan juga likuiditas yang dimiliki sektor perbankan. Kondisi ini tentu tidak hanya menimbulkan kerawanan bagi sektor keuangan, tetapi juga berimplikasi lanjutan bagi semakin turunnya dukungan perbankan bagi sektor riil lebih lanjut, diantaranya melalui kredit yang disalurkan. Berdasarkan beberapa krisis yang telah terjadi di masa lalu, tekanan pada kinerja sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan dapat berakibat cukup besar bagi tekanan pada sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan.Kinerja intermediasi perbankan juga masih menunjukkan pekembangan yang positif meskipun sedikit melambat. Pada Januari 2020, penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 6, 10 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 6,08 persen pada tahun 2019. Namun, pada Februari 2020, pertumbuhan kredit sedikit menurun ke l eve l 5,93 persen year-on-year (yoy), dipengaruhi oleh turunnya aktivitas perekonomian global akibat wabah COVID-19 yang telah meluas secara global sejak akhir Januari 2020 memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan menyebabkan gangguan pada global supply chain. Akibatnya, aktivitas bisnis di dalam negeri juga terhambat karena gangguan pada ketersediaan bahan baku. Grafik 17 Pertumbuhan Kredit, DPK dan Likuiditas Perbankan 14 98 13 96 12 KREDI 94 11 10 92.6 92 9 90 8 . ~ 7 6 86 6.10 5 84 2017 2018 2019 2020 Sumber: OJK 2020, diolah Kondisi demikian menyebabkan sejumlah pelaku usaha cenderung menahan ekspansi sehingga menghambat penyaluran kredit perbankan pada Februari 2020. Selain disebabkan oleh faktor eksternal, perlambatan penyaluran kredit juga disebabkan oleh masih relatif tingginya rata-rata suku bunga kredit perbankan . Sepanjang Januari 2020, rata-rata suku bunga kredit perbankan adalah sebesar 10,43 persen. Apabila dirinci jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan jenisnya, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) adalah sebesar 10,13 persen, suku bunga Kredit Investasi (KI) adalah sebesar 9,87 persen , dan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) adalah sebesar 11,43 persen . Fungsi intermediasi selanjutnya dapat tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh industri perbankan, yang menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang Februari 2020, DPK perbankan tumbuh sebesar 6,80 persen, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,54 persen. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan rata - rata pertumbuhan DPK pada tahun 2016 dan 2017, yang berada di kisaran 9 persen. Secara um urn, faktor yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan DPK perbankan selama 2 tahun terakhir adalah melemahnya aktivitas perekonomian global yang berimbas ke perekonomian domestik. Selain itu, relatif lebih tingginya imbal hasil instrumen investasi lainnya , seperti SBN, turut menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan DPK. Kondisi demikian memicu masyarakat dan perusahaan-perusahaan , seperti asuransi dan dana pensiun, untuk menyimpan dananya di instrumen SBN . Kebutuhan likuiditas perbankan juga tercerm in dari i ndikator Loan to Deposit Ratio (LOR) . Memasuki tahun 2020, rata-rata LOR di industri perbankan berada di posisi 92,61 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang sebesar 93,64 persen. Selanjutnya, rentabilitas perbankan menunjukkan tren yang meningkat apabila dilihat dari peningkatan indikator Return on Asset (ROA) Bank Umum Konvensional (BUK), dari 2,47 persen pada 2019 menjadi 2 , 70 persen pada awal tahun 2020, jauh di atas pedoman CAMELS yang mensyaratkan ROA lebih besar dari 1,5 persen . Sementara itu, tingkat risiko kredit perbankan tahun 2020 sedikit meningkat. Sepanjang bulan Januari dan Februari 2020, tingkat Non- Performing Loan (NPL) gross masing - masing sebesar 2,77 persen dan 2,79 persen yoy, a tau lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar 2,53 persen. Kenaikan NPL di awal tahun 2020, salah satunya disebabkan oleh perlambatan ekonomi global dan domestik , bukan disebabkan oleh kualitas kredit yang menurun. Seiring dengan hal terse but , loan at risk diperkirakan juga akan meningkat sepanjang tahun 2020 sejalan dengan proyeksi peningkatan NPL dan Special Mention Loan (SML). Kekhawatiran dampak COVID-19 lebih jauh pada keberlangsungan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh risiko dampak berlanjutnya wabah terse but dalam jangka yang relatif panjang terhadap kinerja sektor riil dan manufaktur. Langkah-langkah mencegah penyebaran wabah dapat mempengaruhi tidak hanya demand masyarakat tetapi juga aktivitas produksi yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja sektor riil dan manufaktur. Risiko tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan sektor riil dalam memenuhi kewajiban hutang dan pinjaman pada sektor keuangan , khususnya perbankan. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat NPL dan kinerja perbankan, sehingga akan timbul jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tekanan tambahan pada kinerja perbankan dan pasar keuangan. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian jangka waktu dan kedalaman dampak wabah COVID- 19, maka diperlukan strategi yang tepat untuk memperkuat ketahanan pasar keuangan di tahun 2020 dan 2021.
3 . Respon Kebijakan atas Perubahan Baseline Ekonomi 2020 Pandemi COVID-19 menunjukkan peningkatan yang cepat dan meluas, yang menimbulkan korbanjiwa dan kerugian material yang semakin besar. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan ekonomi global. Perekonomian global di 2020 diproyeksikan tumbuh negatif pada saat pasar keuangan global mengalami tekanan dan kepanikan yang mendorong capital outflow dari emerging countries termasuk Indonesia . Dalam lingkup nasional, eskalasi pandemi COVID-19 juga menunjukan peningkatan eksponensial dengan cakupan area terdampak yang semakin luas. Sebagai dampaknya, aktivitas ekonomi menunjukkan pelemahan dan berpotensi merambat ke sektor keuangan. Dilihat dari sisi rumah tangga, terjadi gangguan kesehatan dan ancaman kehilangan pendapatan yang menurunkan daya beli. Dunia usaha, terutama usaha mikro dan kecil, tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga meningkatkan ancaman kenaikan NPL di sektor perbankan. Jika tidak diantisipasi, kenaikan NPL tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesulitan likuiditas dan insolvency di perbankan dan perusahaan pembiayaan. Penurunan pendapatan masyarakat dan dunia usaha, yang berujung pada turunnya outlook penerimaan negara dan peningkatan belanja dan pembiayaan sebagai dampak dari upaya penyelamatan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional. Turunnya pendapatan masyarakat juga akan menurunkan tingkat tabungan yang sangat pen ting untuk investasi, yang pada gilirannya akan menurunkan kapasitas ekonomi nasional. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah memfokuskan anggaran 2020 pada tiga hal, yaitu: belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi. Fokus terhadap tiga hal tersebut terutama untuk mengatasi dampak Pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin, serta dunia usaha terutama UMKM . jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA - 41 - Gambar 6 Sebaran Prakiraan Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Akibat COVID-19 . 0 ,! f ~ ~ • • 0 t ~ ~~ , ,,. _: _ ..., ' . ; ; ' Jawa Sumatera Z7Sjt 1,lljt 0,46jt Balnustra Kalimantan Maluku - Papua S•n c•t Bent 8et'lt 0,25jt 0.13/t ~ Jt0,2Sjt -0,19ft 10.08ft Sumber: Proyeksi BKF Fokus mengatasi dampak pandemi COVID-19 melalui program jaring pengaman sosial dilakukan mengingat jumlah kemiskinan yang diperkirakan akan meningkat . Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia diprakirakan akan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang besar , dalam kisaran 0,99 juta hingga 2,75 juta tambahan penduduk miskin, sesuai dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Prakiraan kenaikan jumlah kemiskinan di beberapa daerah terlihat pada Gambar 6 . Kondisi darurat akibat dampak pandemi COVID-19 membuat pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020. Perppu ini menambah anggaran belanja dan pembiayaan Pemerintah sebesar Rp405, 1 triliun ke dalam APBN tahun 2020. Tambahan belanja tersebut terdiri dari biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp255, 1 triliun dan dukungan pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp150 triliun . Penambahan anggaran ini akan menyebabkan defisit APBN yang dapat melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), deviasi ini dibolehkan hingga APBN Tahun 2022 . Rincian peruntukkan tambahan anggaran penanganan dampak COVID-19 disajikan pada tabel. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tabel 1 Tambahan Anggaran Penanganan Dampak COVID-19 I Uraian Jumlah (Rp T) 1 A. Kesehatan 75,0 B. Jaring Pengaman Sosial 110 ,0 C. Dukungan Dunia Usaha (Belanja) 70,1 D. Dukungan Untuk Dunia Usaha (Pembia y aan) 150 ,0 Perppu tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dan otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah cepat namun akuntabel untuk penanganan pandemi yang diperlukan. Secara umum, Perppu ini mengatur dua hal yakni kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara ya ng diatur dalam Perppu tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan . Melalui Perppu tersebut, batasan defisit anggaran dapat melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Dengan demikian mulai tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Adapun kebijakan stabilitas sistem keuangan yang berada dalam ruang lingkup Perppu tersebut meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Sumber tambahan belanja yang digunakan dalam penanganan COVID-19 diperoleh dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) , dan dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, seperti menerbitkan SUN /SBSN tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan investor ritel. Dalam Perppu tersebut juga diatur mengenai penyesuaian Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Perubahan APBN TA 2020 melalui kebijakan refocusing dan/atau pemotongan/penghematan penyaluran TKDD sebesar Rp94,2 triliun untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 secara terpusat. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Disamping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan jdih.kemenkeu.go.id {l MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah yang diperkirakan menurun sebesar 34 persen. Kebijakan TKDD dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 diluncurkan dalam 2 tahap yaitu sebelum terbitnya Perppu dan setelah adanya Perppu sebagai tindaklanjut amanah Perppu dimaksud. Sebelum diterbitkannya Perppu, telah diterbitkan PMK 19 /MK.07 /2020 tanggal 16 Maret 2020 dan KMK 6/MK.07 /2020 tanggal 14 Maret 2020 mengenai penyaluran dan penggunaan TKDD untuk penanggulangan COVID-19, yang pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID- 19 seperti pengadaan APD, obat-obatan, dan honorarium tenaga kesehatan;
Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 terse but selanjutnya menjadi salah satu persyaratan penyaluran DAU dan DBH;
Relaksasi penyaluran DID kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan menjadi sekaligus;
Melakukan revisi Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan COVID-19 dengan menu-menu khusus yang relevan (ruang isolasi, ventilator, dan lain -lain);
Relaksasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan perluasan penggunaan BOK untuk kegiatan surveillance dan pengambilan/ pengiriman specimen COVID- 19 ke laboratorium. Selanjutnya, kebijakan TKDD dalam rangka menindaklanjuti amanah Perppu No. 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: a . Melakukan penyesuaian kebijakan mandatory yang diatur dalam TKDD, seperti: • Alokasi DAU minimal 26 persen PDN neto menjadi bersifat tidak final dan disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara; • Penyaluran DAU tidak harus 1/ 12 per bulan tetapi menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan tingkat kebutuhan daerah; • Penyaluran DBH berdasarkan kemampuan keuangan negara dan perkembangan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan instansi berwenang dalam penanganan COVID-19; • Mandatory anggaran infrastruktur daerah yang diatur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) direlaksasi untuk dapat digunakan dalam pencegahan/penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net). jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. Refocusing (termasuk perubahan fokus penggunaan TKDD), realokasi, pemotongan/penundaan TKDD (diperkirakan terdapat penghematan TKDD sebesar Rp94,2 triliun) : • Penyesuaian alokasi TKDD (Dana Transfer Umum/DTU maupun Dana Transfer Khusus/DTK) untuk dialihkan ke anggaran belanja penanganan COVID-19; • Termasuk dalam penghematan TKDD adalah penghentian proses pengadaan barang/ jasa dan penyesuaian pagu alokasi untuk DAK Fisik Bidang non Pendidikan dan Kesehatan (Subbidang GOR dan Perpustakaan Daerah termasuk dalam subbidang yang dihentikan dan disesuaikan pagu alokasinya) sehingga terdapat penghematan sebesar Rp18,1 triliun, disamping itu dalam pagu baru terdapat cadangan DAK Fisik sebesar Rp9, 1 triliun; • Selain penghematan, dilakukan penambahan alokasi untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dalam rangka pemberian insentif tenaga medis daerah sebesar Rp3 ,7 triliun . • Dana Desa dapat digunakan untuk social safety net kepada masyarakat miskin di desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp600. 000 / KPM / bulan selama 3 bulan dan juga realokasi Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.
Pemberian hibah kepada Pemda, seperti untuk stimulus fiskal yg mendorong pariwisata. Sebelumnya telah masuk dalam Paket Stimulus I senilai Rp3,3 triliun, namun ditunda mengingat kebijakan insentif wisata (kompensasi kepada daerah untuk pembebasan pajak hotel dan restoran) tidak akan optimal pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya kebijakan ini akan digeser implementasinya pasca pandemi COVID-19 untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah. d . Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian APBD (realokasi anggaran) dalam rangka penanganan COVID- 19. Penanganan dampak COVID-19 melalui penyaluran belanja untuk Jaring Pengaman Sosial (SSN) diperkirakan dapat mengurangi dampak kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di 2020. JPS diperkirakan dapat menurunkan tambahan jumlah penganggur baru pada skenario sangat berat dari 5,2 juta orang menjadi 3,6 juta orang, atau TPT dapat dicegah naik ke level 9,02 persen kemudian menjadi 7 ,8 4 persen pada 2020. Selanjutnya, JPS diperkirakan juga dapat menurunkan tambahan orang miskin baru pada skenario sangat berat dari 4,86 juta orang menjadi 751 ribu orang, atau tingkat kemiskinan dapat dicegah naik ke level 10,98 persen menjadi hanya 9,46 persen pada 2020. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 7 Peta Penerima Perlindungan Sosial pada Masa Penyebaran COVID-19 - B on sos Too ai Sasaran Harapan (PKH ) Non Ja bode t nbe k Program Kelu ar oo Ban sos Se~o BLT Dana Oesa K o rtu Pr a Ke rja K a rtu Sembeko Subsidl Ua trlk Jabodeta bek 7• 5,6Juta KPM ,,.,,., Rpt ·- OO ,,..,, -0<1 RO'<lm di III IK P-""• PKH di ,U- '"--im• i-KH , "-"K ar1 11 S .mtN ko K¥tu $ -~ , a- - s -"'-k o, S..-T u ,v4dan ~Pr.K~ bulanan Ntamlt 12 bulanan Miami 12 3 bubn 3 bu' .1n 3 bub n 3 bubn Apri l - Okt/NOY b<llon bUlan (April , Mel . Junl) ( Aprll . Mel. Junl) (-M . Mel, Junl l (April , Mel, Junl) ln ,en'tf -4 bu t.vi ! ~~~~~hon ~,ggn ~ ~" / ~' 1 .._,. Rp8.3T : , _- -~. ; , • , , ~p10.IT , Rp3,5T , - . , Rp 3.42T . _: _ Rp 16.ZT ,.. :
. • .. .. ' ... , ~ ~- .... : Rp 10,0T ' 1,: : • 1~}1.; J I f <e; J ~Oan• To1a1tv,uo•an Rp37 , 4T Rp43 , 6T Rp58 , 29T Rp 3, 42T Rp 16 , 2T o. .. """"""''"'°' Rp20 , 0T Pt>tmt>ttd~ fJ70701 DTKS: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sumber: Bapp e nas , Kemenkeu 2020 Di sektor keuangan , otoritas sektor keuangan, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Pemerintah, telah bergerak cepat mengeluarkan sejumlah kebijakan y ang ditujukan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan dan mempercepat pe mulihan perekonomian nasional ketika pandemi tersebut semakin meluas di Indonesia pada Maret 2020. Ketahanan sistem keuangan Indon e sia te lah diuji oleh beberapa guncangan . Berkaca dari pengalaman krisis moneter di tahun 1998 / 1999 , pe merintah bersama dengan otoritas terkait lainn ya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terus berbenah diri . De ngan diterbitkannya Pe nerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 (kemudian pembentukan Undan g Undang Nomor 9 tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sis tern Keuangan), pemerintah mampu meredam dan mempercepat pemulihan ekonomi akibat dari tekanan krisis keuangan global tahun 2008. Selain itu , koordinasi yang kuat antar anggota KSSK dalam menjag a kestabilan sistem keuangan Indonesia berhasil mengantisipasi tekanan yang datang dari fenomena "Taper Tantrum" pada tahun 2013 . Untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan menghadapi dampak pandemi COVID-19 , Indonesia mengupa y akan berbagai strategi ke bijakan y ang dilakukan dalam tataran global maupun domestik. Dari sisi global , Indonesia bersama dengan nega r a-neg a ra anggota G20 lainnya telah meng e luarkan kesep a katan bersama dalam pertemuan Extraordinary G20 Leaders ' Summit untuk mengat a si pand e mi COVID-19 , menjaga perekonomian dan stabilitas ke uangan global, me ngatasi gangguan pe rdagangan int e rnasional , dan meningkatkan kerja sama internasional. Dalam komitmen peningkatan kerja sama internasional , negara-negara anggota G20 akan bekerja sama dengan WHO, IMF , World Bank , serta bank jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pembangunan tingkat regional untuk mengeluarkan paket kebijakan keuangan yang koheren dan terkoordinasi serta memperkuat jaring pengaman keuangan global. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama di tingkat regional sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi pada tahun 2021, antara lain melalui Asian Bond Market Initiative (ABMI) untuk memperkuat pasar obligasi dan Chiang Mai Initiative (CMI) untuk memperkuat currency swap di antara negara-negara ASEAN+ 3, dan juga memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara lain . Dengan memperhatikan berbagai risiko terhadap perkembangan sektor moneter dan keuangan, Pemerintah, Bank Indoneisa, OJK dan LPS telah menyiapkan langkah kebijakan untuk menyelamatkan kondisi sektor keuangan Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID- 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Nomor 1 Tahun 2020) pada akhir Maret 2020 . Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan terkait keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan . Di bidang moneter, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah bauran kebijakan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19, seperti penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada Februari 2020 dan Maret 2020, pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan relaksasi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) berupa penurunan GWM valas bank umum konvensional dari semula 8 persen menjadi 4 persen dan penurunan GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang melakukan kegiatan ekspor - impor, dan penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan/atau sektor prioritas lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan triple intervention yang dilakukannya, yaitu di pasar spot dan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun melalui pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Bank Indonesia bersama dengan industri keuangan juga melakukan upaya dalam meningkatkan transaksi nontunai. Penggunaan transaksi nontunai melalui uang elektronik, mobile banking, internet banking, dan QR Code Indonesia Standard (QRIS) tidak hanya membantu konsumen untuk tetap dapat melaksanakan transaksi keuangan, tetapi juga untuk sekaligus membantu program physical distancing serta anjuran Work from Home (WFH) yang digalakkan oleh Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID- 19. Selain itu, pembayaran non-tunai akan dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. Otoritas Jasa Keuangan m engeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 di bidang lembaga jasa keuangan. Kebijakan stimulus ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal , Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan untuk mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, serta layanan pasar modal kepada seluruh stakeholders pasar modal melalui pelaksanaan aktivitas Business Continuity Management (BCM). Untuk meminalisir tekanan terhadap pasar modal Indonesia, diberlakukan pelaksanaan trading halt dalam hal terjadi penurunan IHSG yang sangat tajam dalam satu hari bursa yang sama , perubahan batasan auto rejection, dan pelarangan transaksi short selling . Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik melalui perpanjangan batas waktu RUPS Tahunan maupun pemberlakuan penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan fasilitas Electronic Proxy pada sistem E-RUPS, serta memberlakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala bagi para emiten dan perusahaan publik. Stimulus juga turut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada industri keuangan non-bank (IKNB), antara lain melalui perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) pihak utama IKNB melalui video conference. Sejalan dengan industri lainnya, berbagai relaksasi juga diterima oleh IKNB, misalnya relaksasi dalam hal penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema channelling dan joint financing di industri pembiayaan, relaksasi dalam hal perhitungan tingkat solvabilitas di industri asuransi, dan relaksasi dalam hal perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti dan penundaan pelaksanaan ketentuan life cycle fund bagi dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti di industri dana pensiun. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan sektor keuangan juga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi yang bersifat forward looking. Pemerintah bersama lembaga terkait mengambil langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Langkah - langkah relaksasi tersebut terutama dilakukan melalui peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESJA lembaga dalam sektor keuangan. Dengan memperhitungkan segala dukungan fiskal yang dilakukan Pemerintah serta mempertimbangkan dampak dari COVID-19 kepada indikator makro dan fiskal, maka defisit APBN 2020 diperkirakan akan mencapai 5,07 terhadap PDB. Pelebaran batas defisit anggaran tersebut menjadi salah satu poin yang diatur di dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 tersebut . Sementara itu, berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan, Perppu juga telah mengatur langkah-langkah extraordinary untuk memperkuat koordinasi dan mitigasi di sektor keuangan. Beberapa langkah yang diatur dalam Perppu antara lain adalah perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Selain itu, Perppu juga memberikan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian Repurchase Agreement (Repo) SBN milik LPS. Terkait dengan LPS, Perppu memberikan perluasan kewenangan pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS dan early involvement LPS dalam penanganan bank bermasalah serta perluasan sumber pendanaan dan program pe njaminan simpanan LPS. KSSK juga diberikan perluasan kewenangan untuk melakukan assessment yang fonuard looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. II.4. Baseline Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Proyeksi 2021 Pandemi COVID- 19 menciptakan kondisi luar biasa ( extraordinary), sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) dan berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian. Berbagai lembaga internasional , seperti IMF dan Bank Dunia, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, terdampak COVID-19 . Kondisi ketidakpastian ekstrim menyulitkan melakukan proyeksi pertumbuhan. Dampak ke perekonomian sulit diprediksi dan sangat tergantung oleh banyak faktor, meliputi eskalasi penyebaran COVID-19 di berbagai negara, intensitas langkah penanganan COVID-19, disrupsi di sisi supply, rambatan ke sektor keuangan, perubahan pola konsumsi dan perubahan perilaku seperti cara berbelanja dan pergerakan transportasi, efek terhadap keyakinan konsumen dan pelaku bisnis, serta volatilitas harga komoditas. Pemerintah memantau perkembangan secara terus-menerus guna memastikan upaya penanganan berjalan efektif. Kecepatan dan efektivitas penanganan COVID-19 akan membuat aktivitas ekonomi semakin cepat untuk pulih dan dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalisasi. Ketidakpastian yang tinggi terhadap eskalasi penyebaran COVID-19 dan rambatan dampaknya terhadap aktivitas sosial, ekonomi dan keuangan membuat sangat sulit untuk melakukan e stimasi tingkat pertumbuhan ekonomi secara akurat. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pandemi COVID-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berakibat sangat signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat dan tingkat kematian, tetapi juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Kondisi luar biasa ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan I 2020 yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (YoY). Kinerja pertumbuhan triwulan I 2020 ini terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan domestik, yakni konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 2,84 persen dan investasi yang hanya tumbuh 1, 70 persen, serta konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 3,74 persen. Meski berdampak lebih cepat dari prediksi (early hit), tingkat pertumbuhan Indonesia ini masih relatif lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (0,3 persen), Korea Selatan (1,3 persen), Euro Area (-3,3 persen), Singapura (-2,2 persen), Tiongkok (-6 ,8 persen), dan Hong Kong ( 8,9 persen). Namun demikian, tingkat pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (3,8 persen). Sejak awal, pemerintah menyadari ketidakpastian yang sangat tinggi dan perubahan yang sangat cepat , sehingga sangat sulit untuk melakukan prediksi yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengkalibrasi beberapa skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kinerja perekonomian. Adanya data rilis PDB triwulan I 2020 ini akan digunakan untuk memutakhirkan asesmen pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat . Asesmen yang pemerintah lakukan secara terus menerus ini terutama untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi pemburukan lebih lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Tujuannya untuk menjaga daya tahan masyarakat miskin dan rentan serta mendukung daya tahan dunia usaha agar tidak terpukul dalam sehingga dapat cepat m e lakukan proses pemulihan di kemudian hari. Selain itu, pertumbuhan yang melambat merupakan wake up call bagi Pemerintah untuk memperkuat upaya - upaya luar biasa mencakup penyaluran program perlindungan sosial dan dukungan terhadap dunia usaha. Percepatan penyaluran program perlindungan akan dilakukan secara masif di triwulan II 2020, diiringi dengan dukungan dunia usaha melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit UMKM yang sudah dimulai akan diperbesar. Setelah penundaan pokok dan cicilan selesai , Pemerintah mengantisipasi kemungkinan peningkatan gagal bayar melalui subsidi bunga yang mengurangi beban debitur. Dengan capaian tersebut, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang dua kondisi skenario, yakni skenario berat dengan pertumbuhan sebesar 2,3 persen dan skenario sangat berat dengan pertumbuhan -0,4 persen. Dengan langkah kebijakan PSBB di berbagai wilayah seiring eskalasi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya , kinerja pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan semakin jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tertekan di sepanJang tahun 2020 dan mengarah pada kondisi skenario sangat berat. Dua skenario tersebut menjadi baseline baru dalam memperkirakan kinerja perekonomian Indonesia di 2021 dengan penjelasan sebagai berikut. Skenario Berat Pada skenario ini , pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan sebesar 2,3 persen dan menjadi baseline kebijakan guna menghindari kondisi yang le bih parah. Pandemi COVID-19 diperkirakan berdampak terhadap perekonomian selama sembilan bulan dan tindakan penanganan pandemi berjalan efektif meskipun berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan karena berbagai kendala di beberapa daerah. 9 Perdagangan internasional dengan Tiongkok dan negara lain berkurang tajam sehingga mengganggu rantai pasokan bahan ba ku. Seluruh aktivitas ekonomi domestik mengalami pelemahan , termasuk terjadi gangguan di sektor pasar tenaga kerja . lmbas terhadap tambahan pengangguran mulai terasa dengan jumlah yang relatif signifikan. Akibatnya , konsumsi masyarakat terganggu sepanjang tahun seiring penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah episentrum penyebaran virus. Aktivitas konsumsi terutama hanya terbatas pada kebutuhan konsumsi pokok. Investasi melambat lebih dalam, bahkan sempat terkontraksi di tiga triwulan terakhir akibat resesi global. Belanja modal pemerintah juga sangat terbatas dan pelaksanaannya terhambat sehingga tidak dapat mendukung investasi. Penurunan perdagangan internasional baik ekspor maupun impor terkontraksi sangat dalam karena meluasnya dampak pandemi menyebabkan anjoknya permintaan global. Dengan kebijakan countercyclical yang dijalankan pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah diharapkan menjadi bantalan utama penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan implementasi berbagai stimulus fiskal baik untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun insentif bagi dunia usaha sesuai Perppu No. 1 tahun 2020. Memasuki 2021, kondisi ekonomi nasional diperkirakan mulai pulih . Kondisi 'new normal' ditambah dengan faktor base effect yang rendah di 2020 mendorong kinerja perekonomian tumbuh tinggi di 2021 pada kisaran 5,5 persen. Angka basis yang rendah menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi (konsumsi , investasi, ekspor dan impor) tumbuh tinggi di atas rata-rata pertumbuhan periode normal. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan melambat karena keberlanjutan kebijakan countercyclical relatif lebih rendah dibanding pada saat penanganan pandemi di tahun 2020. Dukungan APBN dalam bentuk 9 Eff e ctive response , but regiona l virus resurgence, pa rtiall y effec tive interventions. Skenario Al menurut klasifikasi s kenario oleh McKinse y & Compan y 2020. COVID-19: Briefing Materials . Global health and crisis repon se . Updated: 25 Mar et 2020. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah kecepatan pemulihan konsumsi di masyarakat . Agenda pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat, mengingat dampak terhadap pengangguran dan sektor riil yang tidak terlalu parah, sehingga dunia usaha dapat kembali beraktivitas dengan relatif cepat. Langkah-langkah reformasi baik di sisi fiskal maupun peningkatan iklim berusaha mulai menampakkan hasilnya dan direspons positif dengan peningkatan pertumbuhan investasi dan aktivitas produksi sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan perdagangan, ekspor dan impor. Skenario Sangat Berat Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan terkontraksi sebesar -0,4 persen. Permasalahan COVID- 19 terus tereskalasi dan memberi dampak negatif bagi perekonomian di sepanjang tahun 2020. Meluasnya dampak gangguan kesehatan yang dialami masyarakat di berbagai daerah menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang relatif banyak. Selain itu, implementasi PSBB berlangsung lebih lama dan bahkan kebijakan karantina wilayah diperlukan sehingga sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. Hal ini menyebabkan adanya lonjakan pengangguran dan merambah ke gangguan keberlanjutan sebagian pelaku usaha, terutama pada sektor produksi yang terdampak langsung seperti pariwisata, industri manufaktur, dan jasa informal. Pengangguran baru diperkirakan mencapai 5,2 juta orang, hampir dua kali lipat dibandingkan dalam Skenario Berat. 10 Akibatnya, konsumsi masyarakat sepanjang tahun melemah cukup dalam seiring dengan penurunan daya beli masyarakat . Kegiatan investasi mengalami kontraksi lebih dalam di tengah tidak kondusifnya perekonomian global dan domestik. Tingginya tingkat ketidakpastian menjadi menjadi disinsentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi. Seiring kinerja investasi, ekspor dan impor juga terkontraksi lebih dalam sebagai akibat imbas aktivitas perdagangan dunia yang melemah serta tidak berjalannya kegiatan industri dan pariwisata domestik. Sementara itu, berbagai hambatan dalam upaya penanganan menye babkan pelaksanaan anggaran kurang berjalan efektif sehingga kinerja konsumsi pemerintah lebih lambat dibanding pada skenario berat. Selain itu, sebagian langkah penanganan juga dilakukan dalam bentuk transfer langsung yang tidak termasuk dalam konsumsi pemerintah. Memasuki 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mampu kembali tumbuh positif di kisaran 4,5 persen. Hal ini terutama didorong oleh kondisi baseline yang rendah di 2020. Durasi COVID-19 yang lebih lama mengakibatkan pada triwulan I 2021 walau pun perekonomian sudah tumbuh positif tetapi masih relatif rendah. Dampak tingginya korban jiwa, 10 Broad failure of public health intervension , partially effective interventions. Skenario B4 menurut klasifikasi skenario oleh McKinsey & Company 2020. COVID-19: Briefing Materials. Global health and crisis reponse. Updated: 25 Maret 2020. jdih.kemenkeu.go.id /J MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA lonjakan penghentian usaha dan pengangguran yang relatif besar membuat proses pemulihan aktivitas ekonomi memerlukan waktu yang lebih lama sehingga mengurangi kapasitas produksi nasional (terjadi loss of human capitaij. Kinerja konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walau pun masih didukung oleh program bantuan sosial penanganan COVID-19 yang masih berjalan. Program pemulihan ekonomi berjalan namun membutuhkan waktu yang realtif lebih panjang. Langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta iklim usaha yang kondusif berjalan dengan baik membantu proses pemulihan ekonomi. Investasi mulai menggeliat kembali namun masih pada level yang relatif rendah dibanding kondisi sebelum pandemi. Proses pemulihan masih berjalan dengan tren yang meningkat namun membutuhkan periode pemulihan yang lebih panjang. Langkah- langkah reformasi diekspektasi akan memberikan dukungan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2021 dan tahun berikutnya. Ill. TANTANGAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN: JANGKA MENENGAH PANJANG Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Visi Indonesia Maju 2045 dan tantangan pembangunan jangka panjang, kebijakan makro fiskal jangka menengah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya serta rencana kerja pemerintah termasuk target capaian indikator pembangunannya. Selain itu, desain KEM PPKF tahun 2021 juga mempertimbangkan asesmen dinamika perekonomian yang telah dan sedang terjadi baik di level global maupun domestik serta berbagai dinamika pencapaian indikator pembangunan. Bagian ini akan menguraikan asesmen atas tantangan fundamental perekonomian dan target pembangunanjangka menengah-panjang dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta respon pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dampak rambatan pandemi COVID-19 ke sektor riil dan sektor keuangan juga telah menurunkan secara tajam outlook perekonomian Indonesia di tahun 2020 serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kondisi-kondisi tersebut mengancam upaya ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan keluar dari Middle Income Trap (MIT) karena perubahan fundamental tersebut mempersulit upaya Indonesia mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang perlu diatasi untuk dapat lolos dari MIT. III.1.Menghindari Middle Income Trap (MIT) Sebelum datangnya pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi dan sosial telah berada dalam jalur yang relatif tetap dalam rangka menghadap i tantangan pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pertumbuhan ekonomi yang mampu dijaga pada kisaran 5 persen per tahun telah mendorong indikator-indikator kesejahteraan masyarakat membaik. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio gini yang menurun. Indonesia mampu mencapai tingkat kemiskinan single-digit untuk pertama kali dalam sejarah sejak Maret 2018, yakni pada tingkat 9,82 persen dengan tren yang terus menurun hingga menyentuh 9,22 persen per September 2019. TPT juga menurun dari 5,94 persen di tahun 2014 menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019. Demikian juga rasio gini yang sempat stagnan pada level 0,41 (periode 2012-2015) telah menurun menjadi 0,380 pada 2019. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 68,90 di 2014 menjadi 71,92 pada 2019. Namun, tantangan perbaikan indikator kesejahteraan ini menjadi semakin besar dengan timbulnya pandemi COVID- 19 di awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak fundamental terhadap ekonomi Indonesia. Gangguan kesehatan pada masyarakat, termasuk dalam banyaknya korban jiwa, mendorong Pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa dalam jangka pendek yang berfokus pada penanganan kesehatan, termasuk melalui realokasi anggaran dalam jumlah yang cukup besar ke sektor kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan . Pandemi COVID 19 telah mengubah wajah dan menurunkan secara tajam outlook perekonomian Indonesia di tahun 2020 dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan . Kondisi-kondisi tersebut mengancam upaya ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan keluar dari Middle Income Trap (MIT) karena perubahan fundamental tersebut mempersulit upaya Indonesia mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang perlu diatasi untuk dapat lolos dari MIT. Tantangan - tantangan jangka menengah-panjang yang bersifat fundamental tersebut terutama terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta produktivitas dan daya saing perekonomian. Secara lebih detail , kualitas SDM, gap infrastruktur, serta tingkat adopsi teknologi yang rendah menjadi penyebab produktivitas rendah di Indonesia. Selain faktor pendidikan, kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh masih besarnya kelas menengah dalam usia produktif namun memiliki kondisi sosial ekonomi yang masih rentan dan berada di sektor informal. Di dalam faktor demografi ini juga terdapat faktor ketidaksetaraan gender serta mulai terjadinya proses penuaan penduduk ( aging population). Selain itu, iklim usaha yang kurang kondusif serta regulasi dan birokrasi yang belum efisien mengakibatkan high cost economy yang menghambat daya saing perekonomian, termasuk daya saing produk ekspor. Lima arahan strategis Presiden yaitu: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur , jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi serta transformasi ekonomi , ditujukan untuk mengatasi tantangan fundamental tersebut agar Indonesia dapat terlepas dari Middle Income Trap (MIT) dan menjadi negara maju sesuai Visi Indonesia Maju 2045. Di tahun 2019 , Indonesia telah masuk dalam kriteria upper middle income group dengan pendapatan per kapita sekitar USD4.244 setelah selama kurang lebih 23 tahun berada dalam kelompok lower middle-income group sejak tahun 1995. Selama 23 tahun dalam kelompok lower-middle income group , pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia berada di kisaran 4 ,6 persen per tahun. Dalam publikasi ADB Working Paper Series di tahun 2012, disebutkan bahwa secara rata-rata suatu negara membutuhkan waktu selama 28 tahun untuk naik dari kelompok lower-middle income menuju kelompok upper - middle income . Kemudian, diperlukan waktu rata- rata 14 tahun untuk naik dari kelompok upper-middle income menuju kelompok advanced-economy. Sehingg a secara rata-rata diperlukan waktu 42 tahun dalam kelompok negara kelas menengah sebelum suatu negara kemudian mampu naik menjadi negara maju. Sebagai perbandingan, Singapura , Jepang dan Korea Selatan berhasil menjadi negara maju setelah berada dalam kelas menengah selama 15-20 tahun. Dengan demikian mutlak bagi Indonesia melakukan reformasi fundamental ekonomi dalam jangka menengah-panjang, untuk keluar dari MIT. Dalam publikasi Asian Development Bank Institute (ADBI) di bulan Juli 2017, beberapa faktor disinyalir menjadi penyebab suatu negara masuk ke dalam MIT, antara lain:
kondisi demografi yang tidak suportif;
pasar tenaga kerja yang tidak efisien;
infrastruktur yang belum memadai;
kondisi institusi yang masih lemah;
pasar keuangan yang tidak efisien;
diversifikasi produk yang rendah; serta 7) tingkat inovasi yang rendah. Saat ini, Indonesia disinyalir sedang mengalami keseluruhan faktor tersebut kecuali kondisi demografi Indonesia yang masih suportif dengan masih besarnya golongan penduduk berusia muda. IIl. 2.Tantangan Pemanfaatan Kondisi Demografi Kondisi demografi yang suportif terutama berasal dari besarnya kelas menengah . Sampai dengan tahun 2030, Indonesia masih akan menikmati bonus demografi. Penduduk usia produktif masih dominan dengan tingkat rasio dependensi yang terus menurun hingga 2030. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan apabila ingin mendorong output perekonomian yang lebih tinggi melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik atas bonus demografi tersebut. Namun sebaliknya, apabila jendela bonus demografi tidak dimanfaatkan justru akan membebani perekonomian setelah 2030 , yaitu ketika porsi penduduk usia lanjut mulai meningkat. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan sumber daya manusia sepanjang hayat , sejak masih dalam kandungan hingga usia tua untuk menyongsong Visi Indonesia Maju 2045 . jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Hingga saat ini, porsi penduduk kelas menengah dalam usia produktif terus mengalami tren meningkat. Pada 2002 proporsi kelas menengah hanya se besar 7 persen dari total populasi ( 14, 1 juta orang) kemudian meningkat tiga kali lipatnya menjadi 21 persen dari total populasi (57,3 juta orang) pada 2019 . Selain meningkatnya jumlah kelas menengah , peran kelas menengah juga semakin besar di perekonomian, terlihat dari sumbangan konsumsi mereka. Pada periode yang sama, porsi konsumsi kelas menengah meningkat dari 20,6 persen mejadi 43,3 persen dari total konsumsi. Apabila tren ini terus meningkat , kelas menengah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomijangka panjang. Selain itu, kelas menengah memiliki kecenderungan untuk berinvestasi tinggi pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), terlihat dari anak usia sekolah di keluarga kelas menengah yang masuk sekolah lebih awal dan menempuh pendidikan lebih lama. Dari sisi ketenagakerjaan, kelas menengah memiliki latar belakang pendidikan di atas rata-rata, yang cenderung menunggu dan mencar i pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun dengan terbatasnya lapangan kerja berkualitas, masih banyak kelas menengah yang bekerja di sektor informal. Sektor informal cenderung tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Hanya sebesar 71,6 persen kelas menengah yang memiliki asuransi kesehatan baik publik maupun swasta. Selain itu, mereka juga cenderung rentan ketika mencapai lanjut usia karena hanya 28 persennya yang memiliki asuransi hari tua/ jaminan pensiun. Meskipun peran kelas menengah meningkat, potensi demografi Indonesia disinyalir belum dimanfaatkan secara optimal. Penduduk Indonesia masih didominasi oleh Aspiring Middle Class (AMC) y ang masih berpeluang turun menjadi golongan rentan dan mudah kembali terjebak kemiskinan. Menurut data Susenas 2019, sekitar 48,2 persen penduduk masuk dalam kriteria AMC dan 20,6 persen penduduk masuk golongan rentan yang mudahjatuh kembali miskin . Penyebab AMC lambat naik ke las menjadi Kelas Menengah diantaranya masih relatif besarnya pengangguran dan tenaga kerja di sektor informal, serta dengan produktivitas yang relatif rendah. Data menunjukkan, pengangguran nasional mencapai 6,82 juta orang (Februari 2019), dimana 84 ,9 persen berasal dari rumah tangga miskin , rentan, dan AMC serta 68 persen berada di Jawa Barat, Jawa Timur , Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten dan DKI Jakarta. Data Sakernas 2019 juga menunjukkan bahwa di antara para penganggur sekitar 12 persen memiliki pendidikan tingkat universitas dan 24 persen memiliki pendidikan vokasi. Dilihat dari sisi usia penganggur, 67 persen merupakan usia muda di rentang 15-29 tahun. Untuk mengatasi tantangan ini , diperlukan kebijakan yang mampu mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok-kelompok tersebut dalam rangka menggali potensi ekonomi kelas menengah untuk tumbuh lebih tinggi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Seiring dengan meningkatnya porsi kelas menengah produktif terse but , juga muncul tantangan dari sisi ketenagakerjaan . Sektor i nformal masih mendominasi , dim a na sekitar 57 pe rsen tenaga kerja masih be kerja di sektor informal. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah dan para pekerja di sektor informal tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, seperti terlihat dalam publikasi yang diterbitkan oleh Asian Productivity Organiz a tion (APO), dimana saat ini Indonesia masih menempati posisi 11 dari 20 negara anggota APO. Daya saing tenaga kerja Indonesia juga masih rendah, masih kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Faktor pendidikan dan kualifikasi menjadi salah satu faktor pe nyebabnya. Grafik 18 Penganggur Menurut Kelompok Usia dan Pendidikan Tahun 2019 Jumlah Penganggur Menurut Usia Komposisi Penganggur Menurut Pendidikan 80+ 75-79 ■ Laki- l aki 70-74 I Perempuan 65-69 I 60-64 I 55-59 - • ■ 50-54 45-49 40-44 35-39 - 30 - 34 25-29 20-24 15-19 Ribu Orang 0 500 1000 1500 2000 2500 Sumber: Sakern as Februari 2019, diolah Dengan kemajuan teknologi, sekitar 60 persen angkatan kerja Indonesia saat ini rentan tergantikan otomatisasi terutama untuk tenaga kerja dengan pendidikan rendah , diantaranya adalah: (i) tenaga administrasi/tata usaha; (ii) buruh di pertambangan, kontruksi dan manufaktur; (iii) petugas kebersihan, tenaga pembantu, tenaga perawat; (iv) penjaga toko / retail; dan (v) petani . Selain itu , lapangan kerja baru yang berkualitas diperlukan guna menyerap kelas menengah produktif yang semakin besar dan berpendidikan . Infant industries dapat menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja baru tersebut , sehingga dukungan dalam mendorong pertumbuhan industri-industri ini sangat diperlukan. Salah satu tantangan demografi lainnya adalah belum tercapainya gender equality (kesetaraan gender). Kesetaraan gender merupakan faktor penting untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik , dan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), mengingat hampir 50 persen jdih.kemenkeu.go.id 12 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dari populasi penduduk adalah perempuan . Kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu butir dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Keberadaan perempuan penting dan harus diperhitungkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan pe ningkatan peran perempuan, keberhasilan pembangunan akan terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan , ekonomi, dan politik. Grafik 19 Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Kelamin Penduduk Miskin Tahun 2019 Penduduk Menurut Kelompok Penduduk Miskin Menurut Pendapatan J enis Kelamin 12,8 48. 2 ju ta orang 20.6 21 .5 12,3 ju ta orang 9. 4 0.4 Miskin Rentan Aspiring MC Middle Upp er Class Class (MC) Laki-laki Perempuan Sumber: Susenas 2019, diolah Ketidaksetaraan gender m e ngakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi hingga sosial. Ketidaksetaraan gender juga memiliki hubungan y ang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan , la y anan kesehatan, hingga akses keuangan. Ketidakadilan terhadap perempuan dipicu oleh sistem budaya patriarki y ang masih banyak dianut di berbagai wilayah di Indonesia, dimana perempuan memiliki posisi subordinat dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun menentukan nasibnya sendiri. Berbagai isu gender masih dijumpai di berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Dari sisi partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha, Indonesia menempati posisi ke 68 dari 153 negara berdasarkan laporan indeks kesenjangan gender global (Global Gender Gap Index Report) tahun 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum . Meski kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonom i masih cukup tinggi , namun indeks kesenjangan di Indonesia m e ngalami perbaikan y ang cukup signifikan sejak tahun 2006. Namun demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah mengingat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 51,89 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA persen, masih jauh lebih rendah jika dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 83, 13 persen . Selain itu, Indonesia juga masih berhadapan dengan isu kesenjangan distribusi pendapatan, dimana rata-rata upah/ gaji buruh/karyawan perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu 2,45 juta rupiah untuk perempuan, dan 3 , 17 juta rupiah untuk laki-laki, berdasarkan data per Agustus 2019. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya perempuan yang bekerja tanpa upah untuk keluarga (invisible worker) . Di bidang kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hid up (SUPAS, 2015). Hal ini berbeda jauh dengan Singapura y ang berada pada posisi 2-3 AKI per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara AKI di negara- negara ASEAN sudah menempati posisi 40-60 per 100 ribu kelahiran hid up . Meski demikian, jumlah kasus kematian ibu di Indonesia terus menunjukkan penurunan. Penurunan AKI masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Di bidang pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah relatif sama, dimana Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan adalah 12,99 tahun dan laki-laki 12,84 tahun. Kesetaraanjuga telah terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) antara perempuan dan laki-laki pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas . Ada pun pada Perguruan Tinggi, APM perempuan adalah 12 persen , le bih tinggi di banding laki-laki yang hanya 10 persen. Namun d emikian, masih terdapat beberapa catatan kecil seperti tingkat literasi perempuan yang masih lebih rendah (94 persen) dibandingkan dengan laki-laki (97 persen). Meski terdapat perbaikan yang positif di bidang ekonomi dan pendidikan, kesenjangan gender di bidang politik ju.stru melebar. Hal tersebut disebabkan representasi perempuan mengalami penurunan, baik di parlemen (17,4 persen, lebih rendah dari tahun lalu 19,8 persen) maupun di kabinet (24 persen, sementara tahun lalu 26 persen) . Keterwakilan perempuan pada jabatan struktural juga masih relatif rendah, yaitujabatan eselon I hanya 0,02 persen dan eselon II 0,56 persen dari total pejabat struktural (BKN, 2019). Pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 9 tahun terakhir, yang tampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana IPG pada tahun 2018 mencapai 90 , 99 , meningkat sebesar 0,03 poin dibanding tahun 2017 . Namun, disparitas pembangunan gender antar provinsi masih re latif tinggi, dimana IPG tertinggi berada di Sulawesi Utara (94,73) dan IPG terendah berada di Papua (80, 11). Pembangunan gender selayaknya memiliki asosiasi dengan pemberdayaan gender. Pada tahun 2018, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada level 72,10, meningkat 0 , 36 poin dibanding tahun 2017. Peningkatan ini terutama terjadi karena kenaikan dua komponen , yakni persentase perempuan sebagai tenaga profesional (47 , 02) dan sumbangan pendapatan perempuan (36,70). Pertumbuhan IDG pada periode tahun jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dilihat dari faktor-faktor penyebab suatu negara masuk ke dalam jebakan kelas menengah, Indonesia memiliki keuntungan dengan adanya kondisi demografi yang relatif muda. Namun, kondisi demografi yang masih suportif juga memiliki batasan . Perubahan struktur demografi secara perlahan akan membawa Indonesia ke tantangan aging population (penuaan penduduk). Selagi menikmati bonus demografi, Indonesia juga sedang memasuki masa transisi perubahan struktur penduduk dari komposisi penduduk kelompok umur muda bergeser menjadi struktur penduduk berusia tua. Proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2045 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia lanjut (berumur di atas 60 tahun) akan bertambah secara signifikan. Persentase penduduk usia lanjut yang hanya sebesar 9 persen atau 23 juta penduduk pada tahun 2015, diestimasi akan menjadi sekitar 19,9 persen atau 63,3 juta penduduk pada tahun 2045 (BPS, 2018). Perubahan struktur demografi penduduk yang bergeser ke usia tua telah dialami oleh banyak negara. Beberapa negara di Asia seperti Jepang dan Korea, telah mengalami lebih awal dan telah lama mengalami perubahan struktur penduduk seiring bertambahnya penduduk usia tua (World Bank, 2015) . Pergeseran ke struktur penduduk berusia tua ini disebabkan karena tingkat kelahiran (fertility rate) dan tingkat kematian (mortality rate) yang semakin kecil. Hal ini sebagai dampak dari peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik, sehingga usia harapan hidup penduduk semakin panjang. Sebagai akibat dari perubahan struktur demografi ini, dependency ratio (rasio ketergantungan) penduduk tidak produktif terhadap penduduk usia produktif juga akan meningkat. Berdasarkan proyeksi BPS, rasio ketergantungan pada tahun 2015 adalah sebanyak 46 persen, kemudian cenderung menurun mencapai tit ik terendah pada tahun 2021-2022 sebesar 45,42 persen, setelah itu menunjukkan kenaikan mencapai 47,04 persen pada tahun 2030, dan terus naik hingga mencapai 53,35 persen pada tahun 2045. Semakin besar jumlah penduduk tidak produktif akan menambah beban bagi penduduk usia produktif yang justru semakin berkurang jumlahnya. Proporsi dan jumlah penduduk berusia lanjut yang semakin besar akan memberikan tekanan beban fiskal pada pemerintah. Pendapatan penduduk usia lanjut yang sudah tidak aktif bekerja akan cenderung menurun tanpa memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak. Kecenderungan lain yang terjadi pada penduduk usia lanjut adalah pengeluaran untuk konsumsi akan meningkat, pendapatan tidak berubah, dan tabungan akan semakin berkurang . Beban anggaran pemerintah akan tertekan untuk tambahan alokasi kebutuhan dana pensiun, perawatan dan pelayanan kesehatan khusus dan intensif (long-term care), dan social security (perlindungan sosial) untuk kesehatan. Sementara di sisi lain, jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemerintah dihadapkan dengan kapasitas fiskal yang semakin mengecil, seiring dengan kontribusi penerimaan pajak dari penduduk usia produktif yang semakin berkurang. Tiga tantangan besar demografi di atas yaitu kelas menengah, kesetaraan gender, dan ageing population perlu disikapi dengan kebijakan yang komprehensif untuk menyongsong Visi Indonesia Maju 2045. Kelas menengah dan perannya di perekonomian harus terus diperkuat. Lapangan kerja yang tercipta perlu didorong bukan hanya yang padat karya atau dengan produktivitas rendah tetapi juga yang berkualitas. Selain memperbesar kelas menengah, perlu juga mendorong semua penduduk berpindah kelas yaitu dari miskin naik menjadi rentan miskin, kemudian naik menjadi aspirasi kelas menengah dan kemudian menjadi kelas menengah yang kuat. Pada akhirnya, kelas menengah juga perlu didorong untuk menjadi kelas perpendapatan tinggi. Dari sisi kesetaraan gender, peran perempuan di berbagai bidang perlu terus diperkuat untuk menggali potensi ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dengan meningkatkan peran kelas menengah dan terus membaiknya kesetaraan gender, penduduk Indonesia diharapkan secara mandiri mampu menyiapkan hari tuanya dengan lebih baik . III.3. Tantangan Pembangunan Infrastruktur Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab suatu negara masuk dalam MIT adalah kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Sejak krisis ekonomi Asia di tahun 1997, kondisi stok infrastruktur di Indonesia terus mengalami penurunan walaupun dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil sejak tahun 2015 pada saat pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan anggaran subsidi energi ke sektor infrastruktur. Estimasi Bappenas di 2019 menunjukkan stok infrastruktur Indonesia saat ini berada di kisaran 43 persen dari PDB , meningkat dari 35 persen terhadap PDB di awal tahun 2015. Sebagai perbandingan, data dari Bank Dunia (2015) dan McKinsey Global Institute Report (2013) memperlihatkan bahwa rata-rata stok infrastruktur di negara-negara maju adalah sebesar 70 persen dari PDB. Gap infrastruktur tersebut perlu dikurangi jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas infrastrukturnya untuk tumbuh lebih tinggi untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Data dari the Global Competitiveness Report 2017-2019 menunjukkan ranking Indonesia di pilar infrastruktur masih relatif rendah. Di tahun 2016 , Indonesia menempati ranking 60 dar i lebih dari 140 negara, kemudian meningkat menjadi ranking 52 di tahun 201 7, namun mengalami penurunan menjadi ranking 72 di tahun 2019. Ranking tersebut lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia yang masing-masing berada di ranking 71 dan 35. Dalam periode RPJMN 2014-2019, salah satu fokus utama pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Pada periode tersebut, alokasi pembiayaan infrastruktur mencapai Rpl.700 triliun, meningkat lebih dari jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dua kali lipat dibandingkan dengan periode 2010-2014 yang mencapai Rp679 triliun. Fokus pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan dengan kenaikan alokasi pembiayaan tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik, yang ditunjukkan dari perbaikan kualitas infrastruktur, misalnya kualitas jalan tol dan transportasi kereta api. Namun demikian, infrastruktur tetap menjadi salah satu penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Data dari the World Economic Forum, Executive Opinion Survey di tahun 201 7 menyatakan bahwa kualitas infrastruktur di Indonesia menempati urutan empat dari sembilan indikator penghambat usaha, setelah korupsi, inefisiensi birokrasi dan akses pembiayaan. Salah satu hambatan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih besarnya gap pembiayaan. Studi dari Global Infrastructure Hub (GIH) di tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat gap pembiayaan sebesar lebih dari USD 140 miliar hingga tahun 2040 jika Indonesia ingin meningkatkan kualitas infrastrukturnya setara dengan negara-negara dalam golongan menengah atas sekaligus memenuhi target-target yang dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). ^11 Estimasi dari Bappenas menunjukkan bahwa untuk mencapai rata-rata pertumbuhan PDB 5,7 persen, yang merupakan batas bawah dari rata-rata target pertumbuhan PDB pada periode 2020-2024 sebesar 5, 7-6,0 persen, dibutuhkan belanja infrastruktur lebih dari Rp7.000 triliun atau hampir 7 persen dari PDB. Sumber-sumber pendanaan yang tersedia, baik dari APBN maupun dari pengguna layanan, hanya mampu memenuhi kurang lebih sebesar Rp5.000 triliun atau sekitar 5 persen dari PDB . Permasalah gap pendanaan sebesar 2 persen dari PDB tersebut perlu dipecahkan untuk memenuhi target pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024. Sumber pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan internal sektor swasta dan pinjaman bank yang masing - masing porsinya sekitar 75 persen dan 10 persen. Instrumen-instrumen pembiayaan lain seperti penerbitan saham dan obligasi masih kecil porsinya. Masih rendahnya pertumbuhan kredit perbankan masih menjadi penghambat pemenuhan gap pembiayaan infrastruktur. Selain itu, masih dangkalnya sektor keuangan di Indonesia menyebabkan terbatasnya sumber - sumber pembiayaan jangka panjang yang berasal dari institusi- institusi dana pensiun dan asuransi domestik. Dengan demikian, pendalaman sektor keuangan merupakan hal yang mutlak untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan infrastruktur yang berjangka panjang, yang sebetulnya sesuai dengan karakter investasi lembaga- lembaga asuransi dan pensiun. 11 Studi gap pembiayaan infrastruktur yang di l akukan GIH untuk Indonesia dapat diakses di situs https: / I outlook.gihub.org/ countries/ Indonesia jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Besarnya gap pembiayaan infrastruktur juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pendanaan. Jika sumber-sumber pembiayaan infrastruktur diperlukan untuk membangun fisik infrastruktur , maka sumber-sumber pendanaan infrastruktur dibutuhkan untuk memastikan bagaimana ketersediaan layanan infrastruktur dapat dibayar. Tersedianya opsi-opsi pembiayaan infrastruktur, melalui instrumen-instrumen utang dan modal dari berbagai sumber, tidak menghilangkan kewajiban adanya sumber-sumber pendanaan yang hanya bersumber dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah dan pengguna la y anan infrastruktur. Keterbatasan fiskal, baik karena kinerja penerimaan pajak yang rendah maupun batasan defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB, menjadi penghambat keleluasaan Pemerintah memecahkan masalah pendanaan infrastruktur. Selain itu, kompetisi antarsektor dan antarpusat dan daerah atas alokasi dana anggaran juga menjadi penyebab kecilnya kapasitas anggaran dalam memecahkan masalah pendanaan infrastruktur. IIl.4.Tantangan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Keberlanjutan proses transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas menjadi perhatian karena indikator produktivitas Indonesia cenderung mengalami penurunan. Data publikasi Asian Productivity Organization (APO Productivity Databook 2019) mencatat bahwa tingkat produktivitas pekerja Indonesia dalam periode 2010-2017 berada pada level rendah dengan hanya tumbuh 3,8 persen, lebih lam bat jika di banding negara peers , seperti Thailand (5,3 persen) , Vietnam (5,8 persen), Filipina (4, 1 persen), dan Kamboja (4,3 persen). Bahkan, indikator Total Factor Productivity (TFP) Indonesia pada periode yang sama tumbuh negatif -1,5 persen, berada di bawah capaian Thailand (0,6 persen), Malaysia (0,5 persen), Vietnam (1,8 persen), Filipina (1,4 persen) , dan Kamboja (1,3 persen). Untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan beralih segera menjadi negara maju, pertumbuhan produktivi t as harus dipacu. Tingkat pendapatan suatu negara akan ditentukan oleh kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa yang tergambar melalui PDB yang sangat terkait dengan tingkat produktivitas . Sebagai perbandingan, tingkat produktivitas Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Singapura. Indonesia saat ini berada di urutan ke-16 dunia untuk ukuran PDB, sedangkan Singapura hanya menempati urutan ke-38 . Namun secara produktivitas, Singapura jauh lebih tinggi di atas Indonesia karena jumlah penduduknya yang sedikit. PDB per kapita Singapura mencapai sebesar USD49.754 per tahun atau 12 kali lebih besar dibandingkan PDB per kapita Indonesia, yang hanya sekitar USD4.000 setahun. Artinya, seorang penduduk Singapura jauh lebih produktif daripada seorang Indonesia dalam setahun. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 20 Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi g 7.5 8.2 7.8 5.7 5.5 6.3 6.0 6.4 6.2 6.0 5.6 5.2 4 -6 Tenaga Kerja - stok Kapital - TFP - Pertumbuhan Ekonomi - 11 3.1 - 16 -15.4 '\o.,°-'b,. "°-'o.,<: > "°-'o.,'o "°-'o.,'\ "°-'o.,'o '\o.,o.,°-' 1,<: : : ir: : : ,<: : : i 1,r: : : ir: : : i"1,r: : : ir: : : ,'l, 1,<: : : ir: : : ,": , 1,<: : : ir: : : ,b,. 1,<: : : ir: : : ,<: > 1,<: : : ir: : : ,'o 1,<: : : ir: : : ,'\ 1,r: : : ir: : : ,'o 1,r: : : i<: : : i°-' 1,r: : : i"r: : : , 1,r: : : i" "1,r: : : i"'J, 1,r: : : i"": , 1,r: : : i"b,. 1,r: : : i"{: ) 1,r: : : i"'o 1,r: : : i"'\ 1,r: : : i"'o 1,r: : : i"°-' Sumber: Nurwanda dan Rifai (2018) Tingginya produktivitas akan menentukan standar hidup sebuah negara. Negara yang memiliki produktivitas rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, derajat kesehatan yang lebih rendah, dan kemampuan akademis yang juga lebih rendah_ Sebagai contoh di atas adalah Singapura, dimana negara ini menempati urutan tertinggi dalam kategori Human Capital Index/HCI (indikator produktivitas antarnegara yang diterbitkan Bank Dunia dengan melihat sisi kuantitas dan kualitas kesehatan, pendidikan, dan level ekonomi). Sedangkan Indonesia saat ini hanya menempati urutan ke-87 di HCI yang dikeluarkan oleh Bank Dunia . Jadi, tingkat produktivitas Indonesia tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan Singapura. Secara sederhana dapat diartikan bahwa Indonesia hanya menang secara kuantitas dari sisijumlah penduduk. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai 319 juta orang . Di tahun terse but, Indonesia akan memiliki 4 7 pers en penduduk yang berusia produktif, 73 persen tinggal di perkotaan, dan 70 persennya diperkirakan menjadi kelas menengah . Beberapa Lembaga juga memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dengan pendapatan per kapita mencapai USD23 . 199 pada tahun 2045 . Namun jumlah penduduk yang besar tersebut tidak diimbangi dengan kualitas manusianya, yang justru masih re latif tertinggal. Tiga sumber pertumbuhan ya ng harus diperhatikan untuk tumbuh lebih tinggi adalah tenaga kerja (labour), modal (capitaij, dan produktivitas faktor total (total factor productivity / TFP). Pertumbuhan ekonomi nasional , y ang mencapai 5,2 persen di 2018 dapat didekomposisi ke dalam tiga unsur tersebut masing-masing menjadi 0,9 persen, 3,0 persen, dan 1,3 persen. Yang sangat disayangkan adalah tren peran TFP yang semula sekitar 3,0 persen pada periode 2000-2006, justru terus menunjukkan tren mengecil. TFP adalah rasio antara output total terhadap input total yang merupakan salah satu faktor produksi selain capital dan tenaga kerja atau singkatn ya tingkat produktivitas suatu ekonomi. Jika kita mampu menjaga peran TFP jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di angka tersebut , pertumbuhan ekonomi nasional bisa berada di atas 6 persen di beberapa tahun terakhir, yang artinya akan mempercepat proses Indonesia menjadi negara maju . Grafik 21 Produktivitas Tenaga Kerja Tiga Sektor Ekonomi 300 a. a: : "' ] 250 ■ Sektor P rimer Sektor Sekunder ■ Sektor Tersier 200 150 100 0 ••• so l ■ lllllll ■ W 111111111111111 Sumber: BPS , diolah Grafik 22 lndeks Produktivitas Tenaga Kerja, 1990= 100 245 - sektor Primer 225 Sektor Sekunder 205 - Sektor Tersi er 185 165 145 125 105 85 Sumber: BPS, diolah Produktivitas tenaga kerja (labour productivity/ LP'J dapat dihitung berdasarkan output PDB untuk setiap tenaga kerja di perekonomian . Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO), pertumbuhan LP Indonesia dalam periode 2010-2016 masih tertinggal dari Filipina, Vietnam , Kamboja , bahkan dari Laos. Masing-masing LP negara tersebut mampu tumbuh sebesar 3,8 persen, 4,5 persen , 4,9 persen , dan 5,3 persen , sedangkan LP Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,6 persen di periode yang sama . Selanjutnya, apabila kita membagi PDB ke dalam tiga sektor yakni pertanian, industri manufaktur, dan jasa, maka tren produktivitas tenaga _a.: _ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA kerja ketiga sektor dapat terlihat pada gambar di atas . LP di ketiga sektor tersebut menunjukkan tren yang meningkat terutama untuk sektor pertanian. Namun, output per tenaga kerja di industri manufaktur justru melemah pada tiga tahun terakhir, padahal sebelum 2007 LP sektor ini terus meningkat dan mampu menyumbang nilai tambah yang tinggi ke perekonomian. Terdapat dua indikasi yang dapat diambil dari tren yang terjadi yaitu dari sisi peran industri manufaktur terhadap PDB dan dari sisi peralihan tenaga kerja ke sektor manufaktur. Industri manufaktur sempat mengalami penguatan porsi di ekonomi hingga mencapai 29, 1 persen terhadap total PDB sampai dengan tahun 2001, kemudian perannya cenderung terus menurun hingga mencapai hanya 19 ,9 persen pada tahun 2018. Proporsinya terhadap PDB terus menurun, namun dari sisi penyerapan tenaga kerja justru meningkat. Sehingga jika dihitung output per tenaga kerja, LP industri manufaktur menurun terutama dalam tiga tahun terakhir yakni dari Rp123,7 juta di 2016 menjadi Rp120,2 juta di 2018, untuk setiap tenaga kerja per tahun di sektor industri manufaktur. Sementara itu, LP sektor jasa berkinerja cukup baik dan konsisten, dengan tren yang terus meningkat. Salah satu penyebab tingkat produktivitas Indonesia rendah tidak terlepas dari faktor kualitas tenaga kerja dan bidang pekerjaan. Tingginya lapangan kerja informal cenderung memberikan sumbangsih nilai tambah yang rendah di perekonomian. Telah berlangsung lama sektor informal ini terus mendominasi dengan angka terakhir mencapai 57 persen dari lapangan kerjayang tersedia. Tingginya sektor informal inijuga disebabkan oleh latar belakang pendidikan tenaga kerja Indonesia yang masih relatif kurang memadai dimana tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah mencapai 57 ,5 persen dari total pekerja. Sebanyak 60 , 43 persen dari total pekerja Indonesia juga dengan keterampilan dan keahlian yang masih rendah. Bila dibedah lebih dalam, di sektor informal tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah masih mendominasi dan mencapai 75,6 persen. Sedangkan sektor formal memiliki catatan statistik yang lebih baik dimana tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah hanya sekitar 36,6 persen dari total tenaga kerja formal meskipun masih menempati porsi tertinggi dari total pekerja di sektor ini. Sebagai sektor yang seharusnya memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja sektor manufaktur mendapat sorotan karena keterbatasan pertumbuhan dalam satu dekade terakhir yang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Produktivitas nasional yang masih rendah beriringan dengan output sektor manufaktur yang masih terbatas . Keterbatasan produktivitas sektor manufaktur merupakan konsekuensi dari dominasi industri berintensitas teknologi rendah. Mas ih rendahnya penggunaan teknologi tinggi tercermin dari besarnya output dan ekspor industri manufaktur berkandungan teknologi rendah serta lambannya proses diversifikasi dan pengembangan produk-produk jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA manufaktur. Rendahnya adopsi teknologi tinggi juga menjadi salah satu alasan Indonesia belum mampu meningkatkan partisipasi dalam GVC, terutama pada backward participation dan complex GVC. Secara nasional, rendahnya penggunaan teknologi tinggi merupakan cerminan dari masih terbatasnya kapasitas inovasi di dalam negeri . Hambatan - hambatan dalam meningkatkan kapasitas inovasi dalam negeri dan pemanfaatan teknologi tinggi antara lain berasal dari kebutuhan pembiayaan yang tinggi, kesiapan sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur digital. Menilik data UNESCO, kapasitas inovasi yang tidak berkembang dapat dilihat dari Gross Domestic Expenditure on Research & Development yang hanya bergerak dari 0 , 08 persen PDB Indonesia tahun 2009 menjadi 0 , 24 persen di tahun 2017 . Dari jumlah pengeluaran riset tersebut , sektor swasta menyumbang sekitar 20 persen. Kurangnya peran sektor swasta dalam aktivitas riset dan pengembangan menyebabkan ketertinggalan inovasi produksi. Inovasi produksi dalam manufaktur mencakup semua lini yaitu metode produksi , di stribusi, manajemen perusahaan dan pemasaran. Jika disejajarkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, kapasitas inovasi proses dan produk di Indonesia termasuk paling rendah. Mengingat bahwa daya saing industri manufaktur di era knowledge based economy akan semakin bergantung pada kapasitas penguasaan inovasi dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan upaya mendorong berkembangnya industri manufaktur skala besar dan berteknologi tinggi di satu sisi dan di sisi lain perlunya mempersiapkan SDM serta infrastruktur baik soft maupun hard infrastruktur untuk menyongsong perubahan di masa yang akan datang. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global , perbaikan kondisi perekonomian domestik menjadi hal yang mutlak, terutama masalah struktural yang menghambat loncatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi memberikan ruang yang luas untuk perbaikan, terutama terhadap hambatan struktural antara lain terkai t dengan produktivitas. Investasi saat ini diperhadapkan pada tingg i nya biaya investasi hingga lemahnya daya saing kita untuk pen y erapan modal investasi maupun pengelolaan di tingkat output. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara . Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi harus semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu . ICOR sangat dipengaruhi kemudahan dalam berbisnis dan daya saing pasar tenaga kerj a. Berdasarkan grafik Perkembangan PDB dan ICOR Indonesia 2011 2019 dapat dilihat bahwa meningkatnya rasio ICOR diikuti turunnya pertumbuhan ekonomi yang berarti rendahnya efisiensi mempunyai andil terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang tinggi mengartikan bahwa pemanfaatan investasi yang masuk untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara tidak efisien . Walaupun jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA seharusnya tidak berdampak secara langsung , tapi masa keemasan komoditas dimana terjadi kenaikan harga-harga komoditas (comodity boom) seperti CPO , mineral, batubara , dan lainnya yang berakhir pada tahun 2012 dalam berbagai analisis dianggap sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun stelah comodity boom tersebut , upaya hilirisasi komoditas yang dilakukan berjalan di tempat sehingga belum berhasil untuk menjaga perlambatan ekonomi. Selain itu , ada beberapa faktor y ang menyebabkan terjadinya tingkat ICOR tinggi yaitu faktor inovasi teknologi dan kualitas sumber daya manu,sia. Meningkatnya nilai ICOR disebabkan semakin turunnya penilaian kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi Indonesia dalam memanfaatkan investasi yang masuk. Grafik 23 Perkembangan PDB dan ICOR Indonesia 2011-2019 ICOR= (lnv(t-1 )/LlGDPt) - GDP Growth 7.00 6. 50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPS, diolah Sejak tahun 2011 hingga 2015, terjadi kenaikan rasio ICOR secara konsisten dan sempat mengalami perbaikan di tahun 2016 dan secara bertahap hingga tahun 2018. Namun tahun 2019, skor ICOR yang dimiliki Indonesia kembali memburuk. Setelah mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2018. Tahun 2019, ICOR Indonesia mencapai 6,77 lebih buruk dari tahun 2018 yaitu sebesar 6 , 44. ICOR tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam sedang mendekati kisaran angka ideal sebesar 3 persen. Tahun 2018, ICOR Malaysia adalah sebesar 4 , 6, Filipina 3,7 , Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2. Daya saing perekonomianjuga menjadi faktor penting untuk tumbuh lebih tinggi. Berdasarkan data Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2019 yang dipublikasi World Economic Forum, posisi daya saing Indonesia masih lebih rendah diantara negara peer di ASEAN. Dibandingkan dengan Singapura yang merupakan salah satu negara yang paling kompetitif, Indonesia masih tertinggal di hampir seluruh komponen daya saing , kecuali komponen stabilitas makroekonomi dan ukuran ekonomi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Daya saing tenaga kerja yang masih rendah terutama disebabkan karena tingkat kesehatan, pendidikan dan kualifikasi yang masih rendah. Oleh sebab itu implementasi dari arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM perlu terus menerus dilakukan untuk memperbaiki taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, lingkungan usahajuga perlu terus menerus diperbaiki dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi serta transformasi ekonomi. Penguatan sektor keuangan terutama diarahkan melalui pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat daya tahan dari guncangan dan memperbaiki fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan pembangunan. Gambar 8 Global Competitiveness Index, 2019 lnnovahon lnfrastructurt- Capability Sus.inf's~ !CT Adoption Dynamism Macroeconomtc Stability fin ancial S~tem Labour Market Skill, Product M.Jrket - 2019 - Peringkat 1 dunia (Singapore) Sumber: Global Competitiveness Report, WEF, 2019 . Data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa daya saing Indonesia mengalami penurunan dengan skor yang relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir. Jika dilihat lebih detail dalam dua tahun terakhir, penurunan skor GCI Indonesia di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh turunnya kapasitas adopsi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), yang turun cukup drastis dari skor 61, 1 di tahun 2019 menjadi 55,4 di tahun 2019. Studi dari ADB di tahun 2019 menyebutkan bahwa hambatan terbesar Indonesia dalam mempercepat adopsi TIK ada lima, yaitu: kebutuhan dana yang besar, masih terbatasnya tenaga ahli TIK, risiko teknis yang cukup besar, resistensi terhadap perubahan serta kualitas infrastruktur digital yang masih perlu diperbaiki. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 24 Perkembangan peringkat dan skor Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia Tahun 2011-2019 '64.6 ,so so I 46 ~ ~5 .3 ~ --a -45. 1---45.2-----45.2 / 47 -- 45 ~ 43.8 44. / 41 38 ........ 3 7 __.,,,.,,,.. ,-...,34--- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: World Economic Forum 2019 Untuk memperbaiki daya sair: ig perekonomian melalui adopsi teknologi tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki ketersediaan layanan infrastruktur yang berkualitas, kesediaan industri untuk lebih fleksibel mengadopsi perubahan serta terciptanya tenaga kerja yang siap dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian , peningkatan kualitas sumber da ya manusia juga mutlak dibutuhkan untuk melakukan proses ahli teknologi yang akan dikembangkan. Pemanfaatan teknologi secara luas dalam proses produksi juga memerlukan pembenahan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan dan tentunya akan diserap oleh industri yang akan terus berkembang menuju industri berteknologi tinggi hingga pada pemanfaatan teknologi berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Selain itu, permasalahan prosedur perizinan, pengadaan dan harga lahan, serta permasalahan regulasi dan upah tenaga kerja kerap menjadi masalah yang cukup mengganggu investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB). Hasil survei Bank Dunia tahun 2019, peringkat EoDB Indonesia mengalami stagnasi di peringkat ke-73 setelah sebelumnya turun dari peringkat ke-72 dari 190 negara. Stagnasi peringkat EoDB Indonesia terutama diakibatkan karena kecepatan perbaikan daya saing kita yang lebih rendah diband i ngkan negara-negara lain. Bank Dunia mencatat Indonesia sudah melakukan perbaikan pada lima aspek, sehingga skor kemudahan bisnisnya naik 1,64 poin menjadi 67,96. Namun peringkatnya tetap di urutan ke-73. Skor tertinggi terdapat pada indikator memulai berbisnis sebesar 81,2 , naik 1,8 dari 2019 yang sebesar 79,4. Indikator tertinggi selanjutnya terdapat pada perizinan konstruksi dan mendapatkan listrik dengan masing-masing 66,8 dan 87 ,3. Jika dilihat data EoDB dalam lima tahun terakhir, indikator yang jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mengalami pemburukan peringkat adalah indikator Trading Across Border terutama terkait dengan waktu dan biaya pengurusan ekspor impor. Di tahun 2015, indikator terse but berada dalam peringkat 62, namun di tahun 2020 turun menjadi peringkat 116 . Grafik 25 Peringkat Ease of Doing Business 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 Tiongkok 63 nd ia ~ Vietnam ~ fAllndonesia 95 Filipina 124 Brazil Sumber: Bank Dunia, 2020 Grafik 26 Indikator-Indikator EoDB Indonesia dengan Skor Rendah 2020 : -- ■ 139 --· • Terjadi 6 re form dalam 6 • Reform terakhir • Terjadi 3 refonn dalam 3 • Terjadi 1 r eform di 2019 tahun terakhir dilaksanakan di 2008 tahun terakhir • Hambatan yang Hambatan yang exis ti ng : ex i sting : • H ambatan yang existing: • Hamba tan yang existing : • Waktu pengurusan • Biaya pengurusan • Jumlah prosedur • Jumlah prosedur Biaya • Waktu pengurusan 2015: • Waktu pengurusan 2015: leb ih banyak 2015: 2015: Kualitas adm i nistrasi Kua litas prose s • Biaya perizinan • Waktu pengurusan 155 153 117 pertanahan 172 peradilan • Biava oenaurusan Sumber: Bank Dunia, 2020 Secara lebih detail , hambatan memulai bisnis terutama berasal dari jumlah prosedur yang ban yak dan waktu pengurusan serta biaya perizinan yang lama dan mahal , termasuk juga dalam memperoleh izin konstruksi , melakukan registrasi properti dan contract enforcement. Perbaikan- perbaikan telah dan akan terus dilakukan untuk mengurangi jumlah prosedur, mempersingkat waktu pengurusan ijin serta memperkecil biaya pengurusan . Selain itu, kualitas administrasi pertanahan dan proses peradilan juga perlu terus diperbaiki dalam kaitannya dengan indikator registrasi properti dan contract enforcement. Dalam hal ini kebijakan fiskal dapat memberikan dukungan , sebagai contoh melalui pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait pembangunan infrastruktur. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA III.5. Tan tangan Deselerasi Transformasi Ekonomi Terlepas dari dampak pandemi COVID-19, kinerja perekonomian nasional selama ini masih menghadapi isu struktural yang menghambat proses transformasi ekonomi. Kinerja sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan) bergerak lamban sementara sektor nontradable tumbuh relatif tinggi dan masih mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen . Rendahnya pertumbuhan sektor tradable yang telah berlangsung cukup lama menyebabkan pertumbuhan potensial mengalami penurunan. Berbagai analis is terkait output potensial menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan hanya sekitar 5 persen, menurunjika dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi di awal 2010 yang ada di kisaran 6 persen . Dari sisi struktur ekonomi, kinerja manufaktur patut menjadi perhatian utama karena peranannya terus menurun sejak awal tahun 2000-an . Pasca krisis ekonomi 1997 / 1998, berbagai faktor menahan kinerja manufaktur nasional, termasuk kondisi boom komoditas yang menggerus daya saing produk manufaktur. Apresiasi nilai tukar riil Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada masa boom menyebabkan ekspor produk hasil manufaktur mengalami penurunan daya saing. Dampaknya, diversifikasi ekspor dalam satu dekade terakhir relatif tidak terjadi dan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas seperti batubara dan CPO sebagai komoditas unggulan ekspor. Grafik 27 Kinerja Sektor Tradable dan Non-Tradable 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 - PRODUK DOMESTIK BRUTO Tradable - Non -Tradable Average Tradable - - - Average Non-Tradable Sumber: BPS, diolah Proses diversifikasi dan pengembangan produk-produk manufaktur relatif stagnan juga disinyalir akibat ketidakmampuan industri nasional dalam memanfaatkan Global Value Chain (GVC). Perkembangan globalisasi telah mengubah pola perdagangan globa l dalam kerangka GVC dimana jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA proses produksi manufaktur menjadi lebih terfragmentasi dalam aktivitas dan komponen yang lebih kecil dan terspesialisasi. Berbagai negara memanfaatkan momentum dan keuntungan perdagangan dari GVC termasuk Indonesia. Sayangnya, partisipasi Indonesia dalam GVC masih relatif rendah. Indeks partisipasi GVC terkini hanya sebesar 37 , 1 (2015), terdiri atas partisipasi backward 12,9 dan partisipasi forward 24, 1. Jika dibandingkan dengan 8 negara peers di ASEAN, indeks partisipasi GVC indonesia merupakan yang terendah. Partisipasi forward Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan backward-nya mengimplikasikan bahwa Indonesia lebih banyak terlibat sebagai penyuplai bahan baku untuk industri negara lain. Hal ini mengkonfirmasi bahwa produk ekspor utama yang dihasilkan oleh Indonesia masih didominasi oleh produk berbasis komoditas mentah dengan kompleksitas rendah seperti batubara, CPO, karet, mineral logam serta gas alam. Sementara itu, sektor non-tradable memang masih tumbuh di atas rata-rata nasional terutama didorong oleh kinerja sektor-sektor yang berbasis teknologi informasi, seperti aktivitas e-commerce, transportasi, dan teknologi finansial. Meski demikian di sisi lain, sektor jasa juga masih diisi oleh sektor jasa-jasa informal serta usaha mikro, kecil dan menengah yang tingkat produktivitasnya masih rendah serta rentan terhadap guncangan seperti yang terjadi di kala wabah COVID-19 melanda saat ini . Isu struktural ini mengharuskan adanya upaya reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Aspek utama yang perlu diperbaiki adalah mengembalikan peranan sektor tradable dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Grafik 28 Indeks Partisipasi GVC Indonesia 43 .0 42.4 42 .8 43.1 41 .7 41.8 • • • • • • • • 41 • .4 • • 40.4 40.5 37.9 37.1 24.6 27.S 27.9 27.S 30.3 28.4 27.5 26.4 27.9 25 .8 24.1 11 ■■ ••····· 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ■ Backward Participation Forward Participation • GVC Participation Index Sumber: TiVA Database 2018, Statistik OECD, diolah Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa arah kebijakan reformasi struktural tidak terlepas dari upaya pemulihan dampak pandemi COVID 19. Berbagai potensi permasalahan seperti penurunan omzet penjualan, jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pengurangan pekerja, hingga kebangkrutan usaha timbul akibat terhentinya aktivitas produksi dalam jangka waktu tertentu. Langkah- langkah kebijakan pemerintah untuk mendukung pemulihan dunia usaha juga mutlak diperlukan, terutama untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan laju peningkatan pengangguran. Kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran merupakan hal harus dihindari agar perekonomian mampu pulih lebih cepat. Masyarakat harus tetap memiliki sumber pendapatan sehingga dapat menjaga stabilitas konsumsi ya ng pada gilirannya berdampak pada output perekonomian secara agregat. Strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja (labor intensive). Berbagai insentif dan stimulus program pemulihan ekonomi nasional yang dimulai pada 2020, dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui potongan pajak ataupu n pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun orang pribadi, penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, stance kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi potensi tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat. Gambar 9 Arah Kebijakan Reformasi Struktural ~ ~. 0~ ~<l, UMKM dan Ketahanan ~ Sektor g @] Pangan ffi ~ -~ Informal ~ ' - <. -· Ketahanan Revitalisasi ~ "< t: : , UJ -~- . Energi Manufaktur · ciao • ~ 'C) C. .- /J~ lnfrastruktur ^Pen ^gem ^bang ^an ~ ~ Pariwisata -f ~~ ~'1) ~ )0 ' OMNIBUS LAW CIPTA Kemudahan berusaha, peningkatan investasi, perbaikan pasar KERJA tenaga kerja & Pemberdayaan UMKM, dukungan riset & inovasi jdih.kemenkeu.go.id {) MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Paralel dengan upaya pemulihan dampak COVID- 19, langkah kebijakan reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi juga dilakukan. Dukungan pemerintah terutama diarahkan pada dua dimensi, yakni dimensi enabling environment sebagai dukungan iklim usaha yang baik dan efisien, serta dimensi productivity improvement guna mendorong produktivitas dan daya saing untuk kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah mendorong perbaikan kebijakan terkait melalui Omnibus Law ten tang Cipta kerja yang fokus pada Kemudahan berusaha, peningkatan investasi, perbaikan pasar tenaga kerja dan Pemberdayaan UMKM, dukungan riset dan inovasi. 1. Enabling Environment Fokus pada perbaikan iklim usaha, peningkatan daya samg, serta ketahanan ekonomi melalui perbaikan di sektor pangan, energi, dan infrastruktur. a. Fokus Ketahanan Pangan, dan Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan Sektor pertanian (secara luas) merupakan sektor yang sangat strategis terutama sebagai sumber penyedia pangan nasional . Sektor inijuga hingga saat ini menjadi sumber utama lapangan kerja rakyat Indonesia. Namun, produktivitas sektor ini masih relatif rendah dibanding sektor lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya kelompok masyarakat miskin di Indonesia yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya pada keluarga petani (on-farm) dan nelayan . Oleh karenanya dukungan pemerintah sangat diperlukan guna memastikan penyediaan pangan yang memadai serta mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha di sektor ini. Ke depan, pemerintah berupaya mendorong kapasitas petani dan nelayan dimaksud dengan mengembangkan konsep kelompok pengusaha (group of enterprise). Hal ini dilakukan untuk mendorong output yang lebih tinggi serta memastikan petani dan nelayan dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, peningkatan proses mekanisasi dan penggunaan teknologi juga terus digalakkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. b. Fokus ketahanan energi Ketahanan energi menjadi salah satu aspek penting sebagai modal pembangunan dan mendukung progres transformasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi sumber-sumber energi nasional, baik energi konvensiona l (batubara, minyak dan gas bumi), maupun sumber energi baru dan terbarukan (EBT) seperti pengembangan biodiesel, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Salah satu aspek yang menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tingginya kebutuhan impor atas produk minyak sebagai sumber energi. Hal ini terjadi akibat tingginya kebutuhan domestik tidak jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diiringi dengan penambahan produksi baik di hulu migas (lifting minyak dalam tren menurun) maupun di hilir akibat rendahnya kapasitas kilang minyak domestik. Untuk itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendorong aktivitas ekplorasi sumber-sumber minyak baru serta pada saat yang sama meningkatkan kapasitas produksi kilang nasional. Di sisi lain , upaya diversifikasi energijuga akan terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mencapai target bauran energi yang lebih ramah lingkungan sesuai target Rencana Umum Energi Nasional. Untuk itu, pemerntah terus mendorong pengembangan panas bumil untuk menghasilkan energi listrik, serta terus melanjutkan pengembangan biodiesel dari Fatty Acid Metil Eter (FAME) berbasis minyak nabati kelapa sawit.
Fokus pembangunan infrastruktur Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa kualitas infrastruktur Indonesia masih jauh di bawah standar negara-negara menegah atas dan negara maju. Tingginya gap infrastruktur mengisyaratkan bahwa keberlanjutan program-program infrastruktur harus terus dijalankan, guna mendukung penyediaan kebutuhan dasar (terutama sumber air), serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas Ualan, jembatan, jaringan telekomunikasi) 2. Productivity Improvement Fokus pada upgrading sektor-sektor usaha yang be r potensi menopang kinerja perekonomian nasional, mencakup revitalisasi manufaktur , pembangunan pariwisata, serta pemberdayaan dan formalisasi usaha mikro, kecil dan menengah.
Revitalisasi Manufaktur Pemerintah mengharapkan agar sektor industri pengolahan (manufaktur) akan tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, beberapa kelompok industri terkena dampak paling signifikan dari penyebaran wabah COVID-19 dan harus menghadapi penurunan permintaan baik di sisi domestik maupun ekspor . Untuk itu, upaya pemulihan industri eksisting akan menjadi agenda utama pemerintah untuk minimalisasi penutupan usaha, terutama pada kelompok industri yang berperan strategis seperti industri pakaian jadi, alas kaki , otomotif, dan elektronik. Dukungan bagi dunia usaha diarahkan agar industri eksisting tetap dapat mempekerjakan karyawannya, atau mendukung pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya . Selanjutnya secara paralel, agenda rev i talisasi manufaktur sebagai bagian dari reformasi struktural juga akan terus dijalankan . Upaya peningkatan partisipasi GVC mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing perlu dilakukan dengan mengundang investasi langsung dari jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA perusahaan multinasional yang berorientasi ekspor. Di samping itu, dukungan dan fasilitasi bagi industri eksisting dan UMKM juga dilakukan agar pelaku industri terse but dapat masuk dalam jaringan GVC. Di samping itu, identifikasi kapasitas eksisting dan diversifikasi industri juga akan dijalankan guna mendorong peran manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian. Terdapat kelompok industri eksisting yang memiliki dampak ekonomi moderat dan masih berpeluang untuk ditingkatkan, seperti: industri pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan industri kertas. Sektor-sektor produksi dimaksud merupakan kelompok usaha yang dapat menjadi bagian dari strategi industrialisasi jangka pendek. Langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain:
Mendorong dan mengembangkan pelaku usaha yang telah ada saat ini melalui fasilitasi peningkatan daya saing ekspor;
Menghilangkan regulasi yang menghambat investasi dan upaya ekspansi bisnis;
Meningkatkan dan memperbaiki kualitas daya saing input, khususnya melalui perbaikan infrastruktur pendukung (logistik dan konektivitas). Sementara itu, upgrading manufaktur juga diperlukan melalui peningkatan volume aktivitas manufaktur dengan kompleksitas tinggi (adopsi teknologi menengah-tinggi) serta bernilai tambah tinggi, seperti industri mesin dan perlengkapan, kimia, komputer, dan otomotif. Meski demikian, kapasitas nasional dari industri-industri tersebut saat ini masih relatif rendah sehingga sektor-sektor ini merupakan bagian dari strategi industrialisasi jangka panjang. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain:
Menjadikan sektor produksi dengan impak ekonomi tinggi sebagai target investasi terutama yang bersumber dari luar negeri, baik dengan impor teknologi maupun Foreign Direct Investment (FDI) guna membangun kapabilitas pengetahuan (know-how);
Menghilangkan regulasi yang menghambat proses investasi dan kemudahan berusaha;
Menyediakan infrastruktur (enabling environment) yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor industri baru, terutama aktivitas riset dan inovasi. Dari sisi kebijakan fiskal, insentif fiskal yang diberikan untuk manufaktur antara lain pemberian fasilitas tax holiday bagi industri yang capital intensive, berisiko tinggi, dan menghasilkan produk antara (intermediate input), tax dan investment allowance untuk kategori industri yang menghasilkan kebutuhan dasar, serta super deduction tax bagi badan usaha yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, aktivitas riset dan pengembangan serta inovasi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan kebijakan fiskal tersebut dengan evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya transparansi fiskal yang selama ini telah dilakukan melalui publikasi Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report). Sebagai gambaran, insentif perpajakan di tahun 2018 mencapai Rp221,1 triliun (1,49 persen PDB) yang diberikan ke berbagai sektor termasuk industri manufaktur.
Pengembangan Pariwisata Sebelum terjadinya eskalasi dampak COVID-19, pemerintah telah berkomitmen untuk menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang menjadi penopang ekspor jasa nasional. Pada 2019, kegiatan pariwisata berhasil meraup devisa sebesar 19,29 miliar dolar AS dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 16, 1 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target devisa dan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih tinggi di 2020. N amun dengan adanya pan demi COVID-19, sektor pariwisata menj adi salah satu sektor yang terdampak paling dalam akibat pembatasan mobilitas masyarakat dan penutupan kawasan wisata, termasuk adanya pembatasan transportasi antarnegara. Oleh karenanya, upaya utama yang dilakukan dalam jangka penq_ek adalah dengan memberikan dukungan penuh untuk proses pemulihan kinerja pariwisata, khususnya pada bidang usaha transportasi, penyediaan akomodasi (hotel) dan restauran. Berbagai strategi disiapkan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun melalui dukungan pemerintah daerah. Selanjutnya, sejalan dengan proses pemulihan, Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen pembangunan pariwisata, melalui pengembangan destinasi super prioritas yang diawali pada lima fokus kawasan, yakni: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Pengembangkan pariwisata super prioritas tersebut, dilakukan melalui peningkatan pada aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (peningkatan promosi dan peningkatan partisipasi pelaku usaha swasta). Pemerintah akan menggunakan pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, dan living culture serta menggunakan kekuatan budaya. Program ini nantinya akan membuka peluang penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik di masa yang akan datang.
Pemberdayaan UMKM UMKM dalam hal ini merupakan pelaku usaha multisektor yang memiliki keterbatasan dari sisi permodalan dan jangkauan usaha. Untuk jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA itu, dukungan pemerintah diberikan dalam upaya mendorong pelaku UMKM untuk dapat 'naik kelas' , melalui kemudahan di sisi permodalan dan fasilitasi baik fiskal maupun nonfiskal. Berbagai kebijakan sektoral, pada dasarnya, telah mencakup dukungan bagi pelaku UMKM, seperti dukungan kemitraan pada sektor manufaktur untuk menjangkau akses pasar ekspor dan masuk dalam jaringan GVC. Program utama yang akan dilakukan adalah pendataan dan penyempurnaan basis data tunggal. Hal ini penting guna mempermudah pemberian dukungan pemerintah baik dalam hal administrasi perpajakan maupun untuk keperluan lainnya. 3. Omnibus Law Cipta Kerja Bagian penting dari reformasi struktural dimaksud adalah perbaikan dan penataan regulasi. Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan penerbitan Omnibus Law sebagai perbaikan aspek regulasi. Omnibus Law merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengganti, mencabut dan/ a tau mengatur ulang peraturan perundang-undangan terkait isu tertentu (tematik) dalam satu undang-undang. Hal ini merupakan strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan sehingga dapat menghilangkan tumpang tindih perundang- undangan, menciptakan efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, serta menghilangkan ego sektoral. Salah satu Omnibus Law yang saat ini tengah disusun sebagai dasar pendukung reformasi struktural adalah Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Omnibus Law ini fokus pada berbagai isu yang saat ini menjadi kendala pengikat (binding constraint), seperti kemudahan berusaha, peningkatan investasi, perbaikan pasar tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM , serta dukungan riset dan inovasi. Adapun hal-hal yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini dibagi ke dalam 11 (sebelas) klaster, meliputi:
Penyederhanaan perizinan berusaha, mencakup antara lain perizinan berbasis risiko; penyederhanaan izin dasar (lokasi dan tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung).
Persyaratan investasi, meliputi pengaturan kegiatan berusaha tertutup , bidang usaha terbuka (priority list), dan pelaksanaan investasi.
Ketenagakerjaan, mencakup pengaturan seperti tentang Upah Minimum, Pesangon PHK, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja (pekerja kontrak, alih daya/ outsourcing, waktu kerja).
Kemudahan dan perlindungan UMKM, antara lain kriteria UMKM, basis data tunggal, pengelolaan terpadu UMK, kemitraan, perizinan tunggal dan kemudahan, insentif pembiayaan.
Kemudahan berusaha, antara lain meliputi kemudahan pendirian badan usaha , kemudahan dalam proses (keimigrasian, paten, jaminan ketersediaan bahan baku, menghapus izin gangguan, serta pendaftaran melalui perizinan elektronik menghapus wajib daftar perusahaan), jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pe rtambangan dan hilirisasi batubara, minyak dan gas bumi, serta BUMDes.
Dukungan riset dan inovasi, antara lain penugasan khusus kepada BUMN, serta kebijakan perdagangan luar negeri yang memberikan keberpihakan kepada produk inovasi nasional. 7 . Administrasi pemerintahan, mencakup pengaturan seperti: penataan kewenangan, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), diskresi, serta sistem dan dokumen elektronik, serta pengawasan pelaksanaan perizinan yang dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat) .
Pengenaan sanksi, berupa pengaturan antara lain: pemisahan penerapan sanksi administrasi dengan penerapan sanksi pidana, sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan/pencabutan izin , dan denda.
Pengadaan lahan , meliputi pengaturan antara lain: pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlindungan lahan pertanian, dan peruntukan pemanfaatan hutan.
Investasi dan proyek pemerintah, seperti pengaturan tentang kegiatan investasi Pemerintah yaitu dengan membentuk Lembaga Souvereign Wealth Fund (SWF), dan kemudah an proyek Pemerintah (penyediaan lahan dan perizinan).
Kawasan ekonomi, mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Implementasi Omnibus Law Cipta Kerja ini tentunya dapat mendukung pencapaian sektor-sektor strategis baik pada dimensi enabling environment maupun productivity improvement. IIl.6 . Tantangan Pembiayaan Pembangunan Permasalahan sektor eksternal mengakibatkan ekonomi Indonesia tidak memiliki cukup sumber-sumber pembiayaah domestik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan untuk lepas dari jebakan Middle Income Trap dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju di tahun 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut , Indonesia membutuhkan sumber pendanan pembangunan berkelanjutan yang dipero l eh melalui sektor keuangan. Namun, berdasarkan Financial Development Index dari IMF , indikator yang menunjukkan dalamnya sektor keuangan Indonesia, baik dari sisi institusi (Financial Institutions Depth-FID) maupun pasar (Financial Markets Depth - FMD) belum menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 29 Financial Development Index Indeks 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 Sumber: IMF Grafik 31 Kapitalisasi Pasar Saham terhadap PDB Persen 300.00 200.00 46 . 31 1 00 . 00 0. 00 37 .9? 19 ; ,. 3 (') . 1 I . I • I Sumber: World Dev e lopment Indicator , CEIC - 80 - Grafik 30 Perkembangan Financial Development Index Indonesia I ndeks 1998 FME FIA FMA FIE FMD Sumber: IMF; Mansur , A. d a n Nizar , M.A.
^12 Grafik 32 Aset Perbankan terhadap PDB Persen 300.00 250. 00 200.00 150 .00 100 .00 50.00 I I I I 0.00 Indonesia Malaysia Filipina Singapura Tha il and ■ 2008 2013 ■ 2019 Sumber: World Development Indicator , CEIC 12 FID: Fin a ncial In s titution s Depth , F IA: Fin ancia l Institu t ions Ac cess, FIE: Fin ancia l Insti tu t ions Effic ien cy, FMD : Fin a ncia l Ma rkets De pt h, FMA: F in an ci al Mark ets A ccess, FME: Fina ncial Mark ets Efficien cy jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sementara itu, sisi kedalaman pasar keuangan (Financial Market Depth) yang ditunjukkan melalui kapitalisasi pasar modal terhadap PDB menunjukkan peningkatan kinerja cukup bagus dibandingkan tahun- tahun sebelumnya . Pada tahun 2008, kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 19,36 persen. Angka tersebut meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 46,3 persen pada tahun 2019. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB masih perlu ditingkatkan lagi untuk Visi Indonesia Maju 2045 . Untuk itu, Indonesia memerlukan Instrumen investasi yang dapat memberi appetite lebih bagi para investor. Industri perbankan yang saat ini mendominasi sektor keuangan Indonesia saat ini memiliki kondisi aset terhadap PDB yang mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan periode tahun 2008. Pada tahun 2019, aset industri perbankan adalah sebesar 54,08 persen terhadap PDB, atau lebih tinggi dibandingkan aset tahun 2008 yang sebesar 46,69 persen. Saat ini jumlah bank umum di Indonesia per Januari 2020 adalah 110 bank. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah bank yang dimiliki negara ASEAN lainnya, misal Malaysia sebanyak 26 bank dan Thailand 30 bank. Upaya peningkatan kedalaman sektor keuangan menemui beberapa kendala, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi yang relatif rendah dan inklusi keuangan yang belum merata. Dari sisi literasi keuangan, belum tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk- produk jasa keuangan (seperti asuransi dan dana pensiun) turut berkontribusi pada tingkat penetrasi sektor IKNB yang rendah. Dari sisi inklusi keuangan, data Bank Indonesia per Januari 2020 menunjukkan Indonesia memiliki rasio 16 kantor layanan bank per 100 ribu penduduk dewasa dan terdapat 54 jumlah mesin ATM per 100 ribu penduduk dewasa yang secara jumlah tergolong masih kurang untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, jumlah rekening kredit (UMKM dan perbankan) juga belum meningkat signifikan. Berdasarkan Survei Nasional Keuangan Inklusif yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif tahun 2018, tiga teratas alasan masyarakat enggan memiliki akun adalah karena tidak ada cukup uang yang ditabung, merasa tidak butuh, dan masyarakat lebih suka menggunakan uang tunai. Pemerintah bersama regulator sektor keuangan dan para pemangku kepentingan telah menyusun kebijakan dan strategi yang terstruktur dan terencana (concerted actions) dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan, antara lain melalui upaya pendalaman pasar keuangan dan peningkatan inklusi keuangan . Dalam upaya memperdalam pasar keuangan, Pemerintah dan para regulator sektor keuangan telah menerapkan kerangka kebijakan SN-PPPK (Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan) untuk mewujudkan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, dan aman. Selain itu, Pemerintah dan para otoritas sektor keuangan juga mempersiapkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( Omnibus Law Sektor Keuangan) yang diharapkan dapat memperdalam pasar keuangan. Upaya jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pendalaman sektor keuangan melalui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan fungsi intermediasi untuk mewujudkan keuangan Indonesia yang lebih inklusif, mengoptimalkan long term savings (seperti dana pensiun) unutk membiayai kegiatan produktif, meningkatkan kepercayaan publik dan integritas pasar keuangan (market integrity), serta meningkatkan kualitas ekosistem sektor keuangan Indonesia untuk mengelola risiko pasar. Sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mempromosikan kebijakan branchless banking (termasuk di dalamnya Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai) dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat. Kehadiran kebijakan tersebut berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan menjadi 38 persen (2019) dari 29,7 persen (2016), serta peningkatan inklusi menjadi 76,2 persen (2019) dari 67,8 persen (2016) berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK. Hal ini membuktikan adanya peningkatan akses layanan keuangan di Indonesia sehingga target keuangan inklusif sebesar 75 persen pada akhir 2019 dapat tercapai. Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangannya. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat mengakses sektor jasa keuangan tanpa literasi yang memadai sehingga rentan menjadi korban skema penipuan finansial. Selain itu, indikator yang lazim digunakan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan adalah melalui banyaknya jumlah unit bank atau ATM dalam melayani masyarakat. Namun, indikator lain seperti akses kredit masyarakat yang dilihat melalui masih rendahnya pertumbuhan unit rekening kredit menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap kredit Oleh karena itu , Indonesia masih memiliki tantangan ke depannya agar peningkatan keuangan inklusif dapat terus ditingkatkan yang diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Dalam horizon kebijakan hingga tahun 2025, Indonesia sangat membutuhkan sumber-sumber pendanaan dari sektor keuangan untuk mendanai agenda pembangunannya. Namun sayangnya kendala-kendala yang muncul di sektor keuangan Indonesia membatasi ukuran, efektivitas, dan efisiensi dari berjalannya fungsi sektor keuangan. Oleh karena itu, sektor keuangan memerlukan kebijakan jangka menengah yang dapat diimplementasikan secara konsisten hingga tahun 2025 agar performa Financial Development Indonesia dapat meningkat pesat dalam lima tahun mendatang. Dalam koridor pendalaman sektor keuangan, Indonesia dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti inovasi instrumen pasar modal seperti merancang dan mempromosikan instrumen sustainable financing (green/blue financing), melakukan variasi portofolio reksa dana pada instrumen luar negeri, hingga instrumen hedging dalam investasi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pasar modal. Indonesia juga perlu membangun infrastruktur regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya trust fund (trust law). Program pembangunan Pemerintah pun dapat diutilisasikan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan yang dilakukan dengan optimalisasi asset recyciling serta mengoptimalkan program pembangunan yang terhubung dengan pasar modal seperti instrumen DIRE (Dana Investasi Real Estat) melalui KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset) . Dengan besarnya potensi ekonomi syariah, Indon e sia perlu membangun ekosistem keuangan syariah yang dapat memaksimalkan dana-dana umat seperti wakaf tunai atau dana haji. Di masa depan , Indonesia perlu menumbuhkan sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat dilakukan melalui optimalisasi dana pensiun. Optimalisasi dana pensiun dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kepesertaan (terutama bagi pekerja gig economy dan informal) dan penegakan kepatuhan kepesertaan. Selain itu, kebijakan fiskal melalui harmonisasi regulasi perpajakan di sektor keuangan berpotensi untuk menarik partisipasi masyarakat di sektor keuangan Indonesia . Sedangkan dalam koridor peningkatan inklusi keuangan , Indones ia dapat mempermudah akses terhadap data basis ritel melalui database yang dikembangkan Pemerintah serta melakukan efisiensi dalam industr i Fintech yang didukung dengan perlindungan privasi dan proteks i konsumen. Selanjutnya, kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan inklusifitas keuangan melalui akselerasi transformasi digital. Keberadaan ekosistem digital yang optimal dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan berbasis teknologi . Dalam rangka memelihara pertumbuhan ekosistem digital bagi sektor keuangan yang optimal, Pemerintah secara khusus dapat melakukan beberapa kebijakan antara lain:
Menyempurnakan kualitas infrastruktur telekomunikasi , termasuk kecepatan jaringan broadband internet di seluruh Indonesia;
Bersinergi dengan pihak pengembang digital platform, seperti Data Center, Big Data, Artificial Intelligence dan Cloud yang dapat mendukung pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dengan misalnya penggunaan biometric _ID; _ 3. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi yang dilakukan dari ancaman kejahatan siber _(cyber security); _ 4. Mempercepat akses kredit dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik;
Mendukung Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dapat mendorong digitalisasi perbankan (termasuk open banking), mendukung jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, menjamin interlink fintech dan perbankan, hingga memastikan proteksi konsumen dan kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital tetap terjaga. Terakhir, pengembangan sektor keuangan melalui institusi dan pasar yang dibantu oleh pemanfaatan teknologi tidak akan berjalan dengan optimal jika kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di sektor keuangan belum meningkat. Meningkatkan literasi akan perlunya menabung, berinvestasi di pasar modal, serta memiliki dana pensiun sebagai bekal di hari tua juga diyakini akan berdampak signfikan terhadap pendalaman sektor keuangan . Selain itu, literasi finansial yang baik dapat meminimalkan risiko masyarakat dari adanya penipuan. Perbaikan literasi ini harus dilakukan sedini mungkin dan sebaiknya sudah mulai menjadi salah satu topik wajib setidaknya pada pendidikan di tingkat sekolah menengah. Pemerintah dan otoritas sektor keuangan juga perlu memperkuat regulasi perlindungan konsumen dan penguatan pengawasan sektor keuangan berbasis teknologi. Berkembangnya produk jasa keuangan melalui finansial teknologi jika tidak diiringi dengan literasi finansial yang baik, dapat memunculkan problem baru melalui berbagai kasus penipuan finansial yang merugikan masyarakat. IV. 2021: MOMENTUM PEMULIHAN DAN PENGUATAN FONDASI EKONOMI (RECOVERY DAN REFORMASI) Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2021, salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah dengan mendorong proses recovery perekonomian nasional disertai dengan reformasi kebijakan , baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara serta pembiayaan. Reformasi kebijakan pendapatan negara ditujukan untuk mendorong mobilisasi pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga lebih optimal dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan daya saing nasional. Dari sisi belanja negara, refocusing kebijakan belanja negara ditujukan untuk mendorong alokasi belanja negara yang lebih optimal dan tepat sasaran . Dari sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan nasional sehingga dapat mendukung keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan nasional. IV. l. Transisi menu ju Normal Pasca Pandemi COVID-19 Kinerja perekonomian global tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya wabah virus Corona, meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK lNDONESIA kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi 'new normal', perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 4,5-5,5 persen di tahun 2021. Pola pemulihan berbentuk huruf V ( V-shaped recovery) diharapkan terjadi dengan asumsi bahwa me sin pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mulai perlahan kembali bekerja normal seperti periode pra-krisis COVID-19 . ^13 Basis angka yang rendah di 2020 menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi (konsumsi , investasi, ekspor dan impor) tumbuh tinggi di 2021 di atas rata-rata pertumbuhan periode normal. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan kembali normal seiring kebijakan countercyclical pada saat penanganan pandemi di tahun 2020 bersifat temporer. Berbagai langkah cukup ketat yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya dan bertambahnya korban jiwa pandemi Corona diharapkan dapat mendorong proses pemulihan lebih cepat di tahun 2021. Kinerja perekonomian nasional diharapkan dapat normal kembali pada semester II 2021 . Konsumsi domestik masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh dalam rentang 4, 1-4,9 persen seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial melalui dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program yang relevan. Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,5-3,5 persen. Kebijakan konsumsi pemerintah akan diarahkan pada peningkatan value for money agar lebih efektif, efisien, dan produktif agar dapat menstimulasi perekonomian. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penajaman cukup signifikan pada belanja operasional, termasuk melalui kebijakan inovatif seperti penerapan work from home (WFH) dan open space ruangan kerja. Sementara itu, dengan memberikan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,0-7, 1 persen. Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing dalam rentang 3,5-5, 1 persen dan 4,4-5,9 persen. Risiko pelemahan permintaan 13 Pola pemulihan V-shaped untuk Indonesia juga diskenariokan oleh Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia , dan Lembaga Rating Moody's. Ketiga lembaga internasional tersebut masing-masing memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sebesar 5,2-5 ,6 persen, 8,2 persen, 5 persen, dan 4,3 persen. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA global akibat COVID-19 masih membayangi upaya peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan isu lingkungan terhadap komoditas utama ekspor Indonesia, yaitu crude palm oil (CPO), juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai . Pemerintah perlu melakukan upaya diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan. Sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Peningkatan ekspor juga didukung oleh pengembangan sektor pariwisata. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga te t ap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional te rutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan. Pengembangan energi baru dan terbarukan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas migas yang dapat berpengaruh pada tingginya impor. Kinerja perekonomian nasional dari sisi produksi juga diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan melanjutkan momentum pertumbuhan serta menjadi fondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan transformasi ekonomi. Meski de mikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lam ban sebagai akibat dari pembatasan sosial berskala besar juga diperlukan. Untuk itu , pemerintah memfokuskan upaya pemulihan kinerja sektor produksi yang berisiko tinggi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya melanjutkan reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri . Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah Sektor Industri Pengolahan . Beberapa kelompok industri menghadapi situasi yang berat akibat pandemi COVID-19 seperti industri garmen, alas kaki, alat angkutan , serta elektronik. Implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini diharapkan dapat mengembalikan perannya sebagai engine of growth perekonomian nasional. Tingginya dampak pengganda sektor tersebut baik daya serap (backward linkage) maupun daya sebar (forward linkage) diharapkan mampu mendorong keseluruhan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Kinerja industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan berada di kisaran 3 , 4-4,3 persen. Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi makan-minum dan transportasi. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang menghadapi dampak pandemi. Namun demikian, seiring dengan proses pemulihan, kinerja sektor ini memiliki potensi untuk dapat menopang peningkatan kinerja ekonomi nasional dan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mendukung penerimaan devisa pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan kondisi baseline pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sektor ini di tahun 2021 diperkirakan tumbuh tinggi masing- masing di kisaran 5,5-7,9 persen untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum, dan 5,9-8,2 persen untuk sektor transportasi dan pergudangan. Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi , jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar, dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkiraan tumbuh di kisaran 8,3-10,1 persen, sementarajasa keuangan diharapkan tumbuh di kisaran 5,6-6,8 persen. Tabet 2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran dan Lapangan Usaha (persen) OUTLOOK 2020 PERKIRAAN SISI PENGELUARAN (% ) 2021 (% ) Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT -0,6 - 1,8 4,1 - 4,9 Konsumsi Pemerintah 3,3 - 4,0 2,5 - 3,5 PMTB -2,8 - 0,3 6,0 - 7,1 Ekspor -7 ,7 - -3,0 3,5 - 5,1 Impor 12,0 ^- -7,5 4,4 - 5,9 SISI PRODUKSI Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan 0,8 - 2,5 3,3 - 3,9 Pertambangan dan Penggalian -2,1 - 0,5 0,7 - 1,7 Industri Pengolahan -1,9 - 1,8 3,4 - 4,3 Pengadaan Listrik dan Gas 1,6 - 3,4 4 ,8 - 5,8 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah , Limbah 1,7 - 4,5 4,6 - 5,6 dan Daur Ul ang Konstruksi -0,9 - 2,2 5,3 - 6,5 Perdagangan -2,0 - 0,5 4 ,3 - 5,3 Transportasi dan Pergudangan -7,5 - -3,1 5,9 - 8,2 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -7,9 - - 5,2 5,5 - 7,9 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 8,3 - 11,2 8,3 - 10, 1 lnformasi dan Komunikasi 2,5 - 5,4 5,6 - 6,8 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,2 - 3,9 8,9 - 9,9 Jasa Perusahaan 4,4 - 5,1 4,2 - 5,2 Administrasi Pemerintahan 3,8 - 6,2 4,5 - 5,5 Jasa Pendidikan 11,2 - 13,3 4,7 - 5,5 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,7 - 6,5 6,6 - 7.7 Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK BRUTO -0 ,4 - 2 ,3 4 ,5 - 5,5 Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 sebagai akibat dari dampak virus COVID-19, di tahun 2021 perekonomian global diperkirakan akan mengalami perbaikan. Lembaga dunia seperti IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021 mencapai 5,8 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Demikian pula halnya dengan perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global yang terus meningkat di 2021. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global ini tentunya juga mendorong peningkatan permintaan global , termasuk di negara-negara trading partner utama Indonesia. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memicu peningkatan harga komoditas setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Perbaikan indikator tersebut memberi peluang bagi perbaikan kinerja ekspor Indonesia di pasar global. Di tahun 2021 sendiri, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan kembali bertumbuh positif, setelah di tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Selain dari perbaikan faktor global, peningkatan kinerja ekspor Indonesia juga didukung oleh perbaikan sektor dalam negeri . Kebijakan industri nasional ke depan difokuskan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Penguatan struktur industri ditempuh dengan pengembangan beberapa industri prioritas. Selain itu , pengembangan industri substitusi impor akan terus dilaksanakan. Pembangungan sektor industri juga akan disertai pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing . Pengembangan teknologi seperti halnya pembangunan infrastruktur teknologi terus ditingkatkan demi tercapainya industri yang efisien. Kebijakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mendukung kinerja ekspor produk-produk Indonesia. Pemerintah akan terus melaksanakan program - program untuk mendukung perbaikan kinerja ekspor dalam negeri . Program Pembiayaan Ekspor Nasional (National Interest Account) yang memuat fasilitas jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pendanaan dan asuransi bagi kegiatan ekspor yang kurang dapat didanai dari sektor perbankan dan asuransi konvensional akan terus dikembangkan. Pada tahun-tahun sebelumnya, program ini terbukti mampu mendorong kegiatan ekspor gerbong kereta api dan pesawat terbang ke negara-negara Asia Selatan dan Afrika . Pada tahun - tahun berikutnya, program tersebut akan terus dikembangkan dan diperbaiki, diantaranya untuk menopang kemampuan UMKM untuk mengekspor produknya. Pelaksanaan program ini diyakini akan turut memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja ekspor dan neraca perdagangan pada periode selanjutnya . Terkait dengan pembiayaan, sebagai bagian stimulus perekonomian di tahun 2020, pemerintah bekerjasama dengan bank sentral juga memberikan kebijakan insentif berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50bps untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor dan pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor prioritas lain. Diperkirakan stimulus tersebut masih akan berlanjut di tahun 2021, dukungan akses pembiayaan terhadap UMKM untuk melakukan kegiatan ekspor impor akan terbuka lebih besar . Perbaikan ekonomi Indonesia di tahun 2021 juga tentunya akan diikuti meningkatnya aktivitas investasi, baik yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perbaikan aktivitas investasi di dalam negeri serta pelaksanaan proyek-proyek prioritas akan mendorong peningkatan kebutuhan impor bahan baku dan barang modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan defisit neraca transaksi berjalan. Dengan memperhatikan risiko defisit neraca transaksi berjalan tersebut, maka program pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di dalam proyek-proyek prioritas juga perlu terus dilaksanakan . Pengawasan terhadap program ini akan ditingkatkan guna memastikan pembangunan infrastruktur dalam negeri dapat optimal dengan pengawasan impor yang terkendali. Sementara itu, negoisasi kemitraan dalam perjanjian dengan negara lain juga terus ditingkatkan, juga dalam rangka memperluas pasar-pasar untuk komoditi ekspor. Beberapa permasalahan yang menghambat untuk terjadinya kegiatan perdagangan antarnegara akan segera diselesaikan terutama dengan negara-negara potensial yag menjadi tujuan ekspor produk-produk Indonesia. Negoisasi ini juga akan dilakukan bersamaan dengan penguatan tim negoisasi perdagangan Indonesia dan tentunya perbaikan kualitas produk ekspor Indonesia itu sendiri. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyederhanaan aturan yang menghambat kinerja ekspor. Pada tahun 2020, sebagai bagian dari kebijakan menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan diantaranya penyederhanaan persyaratan dokumen (FTA), percepatan layanan secara online, dan pembebasan BM, serta meningkatkan layanan ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Kebijakan ini diharapkan terus dapat mengakselerasi perbaikan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2021. Selain jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA itu, dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, diharapkan da ya samg Indonesia juga terus meningkat . Sementara pada tahun 2021, laju inflasi diperkirakan masih dapat memenuhi target sasaran inflasi 3,0± 1,0 persen. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui pe nguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi yang telah tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Strategi - strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi kebijakan terse but juga diselaraskan sebagai upaya mendukung pemul i han ekonomi nasional setelah berakhirnya wabah COVID-19. Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan subsidi dan bantuan sosial dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran , serta melaksanakan program - program perlindungan sosial sehingga dapat mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat misk i n. Se l ain itu, Pemerintah juga tetap konsisten dalam menjaga stabilitas harga terutam a di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui operasi pasar, pasar murah , penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga berupay a meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian dalam rangka memenuhi ketersediaan pasokan serta melakukan pemenuhan kebutuhan melalui impor yang strategis dan terukur . Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga. Untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, Pemerintah tetap menempuh kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, baik melalui jalur darat, laut , maupun udara. Dukungan dana transfer ke daerah dan dana desa juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target inflasi , salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar biaya logistik lebih efisien. Dukungan pengawasan distribusi oleh penegak hukum juga akan diupayakan untuk mencegah terjadinya praktik penimbunan atau permainan harga, dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus melakukan komunikasi yang efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang rendah sehingga mendukung tercapainya sasaran inflasi. Upaya pencapaian sasaran inflasi tidak lepas dari tantangan dari kelanjutan kebijakan reformasi energi, yang di satu sisi akan memberi dampak jangka pendek terhadap i nflasi. Namun demikian, hal tersebut perlu ditempuh dalam rangka penguatan dan kesinambungan fiskal, serta menciptakan perekonomian yang lebih sehat. Efektivitas penyaluran jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA subsidi tepat sasaran dan peningkatan kualitas belanja melalui realokasi belanja ke sektor yang produktif akan terus diupayakan . Untuk itu, pengelolaan kebijakan administered price yang lebih strategis dan terukur akan dilakukan Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat, perekonomian secara umum, serta sasaran inflasi tahun berjalan. Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun pada level yang lebih rendah. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan menetapkan sasaran inflasi dengan tren menurun dengan tujuan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Laju inflasi yang rendah juga dicapai untuk mendorong terciptanya perekonomian yang lebih efisien. Terkendalinya inflasi jangka menengah juga didukung dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional serta perbaikan distribusi barang dan jasa melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur pertanian dan konektivitas sehingga dapat meridorong terciptanya sistem logistik yang efisien. Dengan begitu, terciptanya stabilitas harga dapat dicapai hingga ke tingkat daerah. Koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diupayakan untuk mendukung tren penurunan laju inflasi nasional pada jangka menengah yang diperkirakan dapat terkendali pada kisaran 1, 5-4,0 persen . Tabel 3 Perkiraan Inflasi Jangka Menengah (%) 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 Mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran USD40-50 /barel. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan harga minyak di tahun 2021 antara lain, kondisi perekonomian global secara umum yang diperkirakan sedikit membaik dari tahun 2020 sehingga berdampak pada naiknya permintaan minyak mentah. Penyebaran wabah pandemi COVID-19 diperkirakan sudah mereda, terutama di tahun 2021 , mendorong naiknya kembali aktivitas perekonomian global, terutama Tiongkok sebagai import ir terbesar minyak mentah. Kembali membaiknya permintaan mendorong harga minyak mentah naik secara berangsur- angsur hingga ke level di atas kisaran USD40 /barel. Intervensi kebijakan produsen minyak mentah dunia juga diperkirakan dapat lebih mendorong harga naik mengingat kondisi fundamental minyak mentah yang lebih baik. jdih.kemenkeu.go.id 0 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 33 Indikator Harga Minyak Dunia Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia dan ICP 2010-2019 140.0 120.0 100.0 60.0 40.0 20.0 - wn - Brent Rata2 Tahunan WTI - - - Rata2 Tahunan Brent - - - Rata2 Tahunan ICP 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: Bloomberg, Kementerian ESDM, diolah Di samping itu, faktor risiko nonfundamental seperti geopolitik , terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika akan dapat mempengaruhi harga . Kelanjutan kebijakan IMO2020 yang mendorong peningkatan penggunaan minyak mentah jenis low sulfur juga akan mendorong peningkatan permintaan dan hargajenis minyak tersebut. Meskipun begitu, naiknya tren penggunaan energi alternatif akan berdampak pada penurunan permintaan minyak yang juga akan menekan kenaikan harga. Naiknya cadangan minyak mentah global yang terutama didorong oleh negara non-OPEC juga akan menahan kenaikan harga. Secara jangka menengah , perkembangan harga minyak mentah internasional akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global yang tercermin oleh dinamika sisi permintaan dan penawaran. Selain itu, faktor nonfundamental, seperti geopolitik juga diperkirakan tetap memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Meningkatnya penggunaan energi alternatif da l am jangka panjang juga akan berdampak pada penurunan permintaan terhadap minyak mentah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , harga minyak mentah Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan masih bergerak pada kisaran USD60- 70 / barel. Tabel 4 Perkiraan ICP Jangka Menengah USD40- 50 USD60-70 USD60-70 USD60-70 USD60-70 Di tahun 2021 dengan outlook harga minyak yang masih rendah, sektor hulu minyak dan gas didorong untuk tetap berproduksi sesuai /,} jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA potensinya. Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan KKKS untuk melakukan optimalisasi produksi dengan menjalankan program kerja utama baik pengeboran, perawatan sumur maupun kerja ulang; memonitor pelaksanaan proyek on-stream agar dapat selesai tepat waktu; melakukan utilisasi teknologi produksi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) serta penerapan teknologi injeksi uap dan air untuk dapat mempertahankan tingkat produksi. Dengan melihat kondisi tersebut, lifting minyak dan gas bumi di tahun 2021 diperkirakan masing - masing berada pada kisaran 677- 737 ribu bph dan 1.085-1.173 ribu bsmph. Dalam jangka menengah, Pemerintah menyadari bahwa aktivitas eksplorasi yang masif menjadi kunci dalam upaya peningkatan lifting migas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, upaya mendukung kegiatan eksplorasi melalui perbaikan iklim usaha termasuk penyederhanaan proses perizinan dan mempercepat proses plan of development. Perbaikan skema kontrak bagi hasil (production sharing contract) juga terus dilakukan guna memberikan kepastian usaha bagi investor. Dari sisi teknis, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas data geologi sehingga meningkatkan attractiveness investor atas wilayah kerja yang ditawarkan. Beberapa potensi proyek pengembangan lapangan migas besar (giant field) yang diharapkan dapat meningkatkan produksi antara lain: Blok Indonesian Deep Water (IDD) di perairan Sulawesi, Blok Masela di Maluku, serta Sakakemang di wilayah Sumatera. Di samping eksplorasi, aktivitas dalam rangka menjaga tingkat produksi lapangan migas existing juga terus dilaksanakan. Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan KKKS untuk melakukan optimalisasi produksi di lapangan migas dengan recovery factor rendah dan yang masih memiliki potensi peningkatan produksi melalui utilisasi teknologi produksi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR). Sebelum Pemerintah secara resmi merilis bahwa Indonesia telah terpapar COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, bayang-bayang dampak wabah itu telah mulai menghantui perekonomian nasional. Tiongkok sebagai negara yang pertama sekali terpapar virus terse but di akhir 2019 mempunyai posisi yang cukup penting bagi perekonomian nasional. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan Tiongkok yang tahun 2019 jumlahnya terbesar kedua dari seluruh negara asal wisatawan mancanegara yakni 12,86 persen diperkirakan akan menurun signifikan. Tidak hanya di sektor pariwisata, pada sektor investasi juga diperkirakan akan menurun secara tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai investasi langsung Tiongkok terus meningkat. Tahun 2019 bahkan menjadi terbesar kedua dari seluruh negara yaitu sebesar 15,6 persen dari seluruh total PMA. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA Grafik 34 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Investasi Langsung di Indonesia Tahun 2011-2019 45.00 40.00 - PM DN - PMA TOT AL 35.00 >, 30.00 g_ r: : 25.00 20.00 3l 15.00 ;
00 c. 5.00 0.00 +-----,---- -,--- -r - ,----,----,- ~ - ---- ----, -5.00 2011 2012 2013 20 14 2015 20 16 -10.00 Sumber: NSWi, BKPM Be berapa negara yang paling awal terjangkit wabah COVID-19, selain Tiongkok adalah Singapura , Jepang, dan Hongkong yang merupakan negara investor utama di Indonesia. Pada tahun 2019, investasi langsung dari Singapura adalah sebesar 25,4 persen, Jepang sebesar 15 ,3 persen , dan Hongkong sebesar 8,2 persen terhadap total PMA. Realisasi PMA tahun 2019 melebihi target yang ditentukan, namun karena pandemi COVID-19 saat ini pencapaian tahun 2020 sulit menyamai pencapaian tahun 2019. Target PMA tahun 2020 (sebesar Rp416,4 triliun) sulit untuk dicapai. Hingga bulan Maret 2020 , pandemi COVID-19 telah mulai menghantam perekonomian seluruh dunia. Hampir semua negara mulai merasakan dampaknya terutama terhadap ekonominya. Pertumbuhan investasi pada triwulan I 2020 masih cukup baik dibanding berbagai perkiraan, dimana PMTB yang tumbuh sebesar 1, 03 persen (yoy). Realisasi investasi langsung mencapai Rp210, 7 triliun, na ik 8,0 persen (yoy) dibanding triwulan I 2019 , bersumber dari PMDN Rpl 12,7 triliun meningkat 29,3 persen (yoy) dan PMA Rp98,0 triliun melambat 9,2 persen. Singapura menjadi investor terbesar pada triwulan I 2020 dengan nilai investasi sebesar 40,0 persen , disusul oleh Tiongkok sebesar 18,9 persen, Hongkong sebesar 9,3 persen, Jepang sebesar 8,9 persen, dan Malaysia se besar 7, 1 persen . Sementara indikator penjualan mobil niaga bulan Maret 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 sebesar negatif 14,7 persen (yoy). Konsumsi semen nasional juga mengalami tren yang serupa , yang masih terkontraksi sebesar negatif 6,8 persen (yoy). Tren penurunan juga terlihat dari penyaluran kredit perbankan yang terlihat melambat. Pada bulan Maret 2020 pertumbuhan kredit tumbuh sebesar 7,2 persen, meskipun meningkat dibandingkan bulan Februari yang sebesar 5,5 persen, namun angka tersebut masih berada di bawah target sebelumnya. Selain itu indikator impor barang modal mengalami kontraksi di triwulan I-2020 hingga negatif 18 , 1 persen (yoy), namun bahan baku masih tumbuh positif se besar 1, 7 persen (yoy). jdih.kemenkeu.go.id a. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sementara itu, hingga akhir Maret tahun 2020, belanja modal pemerintah pusat telah direaliasikan sebesar 5,7 persen terhadap belanja modal pada APBN 2020. Realisasi ini tumbuh 32, 1 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2019 yang tumbuh negatif sebesar 6,7 persen (yoy). Diperkirakan belanja modal pemerintah daerah juga memiliki tren penurunan yang sama dengan belanja modal Pemerintah. Besarnya dampak pandemi tersebut diperkirakan akan memengaruhi pertumbuhan investasi di sepan jang tahun 2020 . Kepanikan pasar keuangan global di triwulan I 2020 diperkirakan masih akan berlanjut, hal tersebut ditandai dengan terjadinya pembalikan modal (capital outflow) yang berdampak pada tekanan pada mata uang, pasar modal dan surat berharga di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun menjadi 2,3 persen pada skenario berat dan dikhawatirkan berlanjut lebih dalam lagi menjadi negatif 0 ,4 persen pada skenario sangat berat . Sejalan dengan target jangka menengah 2020-2024 dan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (5,3-5,7 persen), PMTB harus tumbuh dalam rata-rata 7,0 persen setiap tahunnya . Namun seiring merebaknya pandemi COVID-19, target mulai tahun 2020 berubah drastis. Berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut, maka proyeksi tahun 2021 akan memperhitungkannya sebagai baseline . Pertumbuhan investasi/PMTB tahun 2020 berisiko turun cukup dalam menjadi 0,3 persen pada skenario berat dan dikhawatirkan berlanjut lebih dalam lagi menjadi negatif 2,8 persen pada skenario sangat berat. Proyeksi tersebut dapat dilihat pada Grafik 35 . Grafik 35 Perkembangan Pertumbuhan Realisasi PMTB 2011-2019 dan Proyeksi 2020-2021 10.0 ~ ~ 8.0 7.1 > 0 > c' QJ V) OJ a.
0 4.0 2.0 0.0 Berat Sangat B erat \ \ \ \ 0.3 ' I 6.o I I I I 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2{)2 ~* 2021 * -2.0 \ I -4 .0 I ~ - 8 I Sumber: BPS dan perhitungan BKF, Kementerian Keuangan Dengan melihat kondisi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya, investasi tahun 2020 sangat dibutuhkan untuk menopang jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan investasi dengan tetap menjaga sumber investasi yang menjadi diskresinya. Belanja modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap dapat terealisasi walaupun harus direalokasi sebagian untuk mengatasi pandemi COVID-19 terutama untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang menyerap tenaga kerja yang besar. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan pembangunan dengan melanjutkan proyek strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. BUMN juga diharapkan untuk tetap menjaga belanja modalnya ( capital expenditure/ capex) untuk pelaksanaan program-program infrastruktur yang sedang berjalan sekaligus melihat peluang lain untuk menjaga operasional usaha tetap berjalan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi usaha. Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan harus terus diupayakan untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan dan investasi bagi pelaku ekonomi serta untuk memfasilitasi kebutuhan mitigasi risiko bagi para pelaku pasar dan mendorong efisiensi transaksi di pasar keuangan. Pemerintah juga tetap komit untuk melakukan reformasi dalam bidang regulasi investasi untuk mengurangi kendala yang menghambat masuknya investasi melalui Omnibus Law . Pertumbuhan investasi pada tahun 2021 sangat penting untuk membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Upaya itu tetap akan dilakukan dengan pendalaman sektor keuangan, melalui peningkatan partisipasi investor dan emiten domestik, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk, pengembangan produk pembiayaan jangka panjang berbasis retail, perluasan jangkauan, dan pengembangan infrastruktur pasar. Melalui pendalaman pasar keuangan terutama pasar saham, diharapkan jumlah emiten dan basis investor retail akan meningkat, serta tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja . Melalui pasar obligasi, perluasan basis penerbit obligasi dapat dicapai peningkatan basis investor institusi dan retail, serta pengembangan infrastruktur pasar . Sementara untuk sektor perbankan diharapkan perluasan jangkauan melalui pemanfatan teknologi digital dan mendorong jumlah dana yang dihimpun oleh perbankan . Peran swasta diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberiaan insentif fiskal maupun non fiskal oleh pemerintah. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses permodalan melalui perbankan, media promosi yang tepat bagi produk-produk terutama bagi UMKM, dan juga akses terhadap pasar baik domestik maupun internasional. Pemerintah juga akan melanjutkan proses regulasi dan deregulasi serta harmonisasi peraturan investasi melalui Omnibus Law yang terkait dengan investasi dan daya saing, meningkatkan skor dan memperbaiki peringkat EoDB dan GCI Indonesia. Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian insentif perpajakan yang mendorong peningkatan investasi, mendorong jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 97 peningkatan ekspor, perbaikan da ya saing, peningkatan alih teknologi , dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gambar 10 Reformasi Belanja dan Pendapatan TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi RECOVERY DAN ~ REFORMASIPENDAPATAN REFORMASIBELANJA Reformasi Kesehatan: pemulihan dan penguatan Reformasi Pendapatan: mendukung sistem kesehatan & health security preparedness pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan Reformasi Program Perlindungan Sosial: pemulihan dan penguatan program bansos dan oenaalihan subsidi Reformasi PNBP: kebijakan dan pengelolaan PNBP yang antisipatif Reformasi Pendidikan: peningkatan kualitas SDM, terhadap vo latilitas dan risiko dan ICT, litbang dan infrastruktur pendidikan menuju memberikan manfaat jangka panjang. industrv 4.0 (knowledae economvl Reformasi TKDD: penguatan Quality control TKDD dan mendorong peningkatan peran Pemda dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan Reformasi Penganggaran: fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result based), efisiensi, n~n ~nticin~tif ( ~ 1,fnm: : : Jfir- c+: ,hili7or) Dengan memperhatikan dinamika ya ng terjadi pada tahun 2020, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka arah dan strategi kebijakan fiskal 2021 merupakan bagian yang tidak lepas dari arah dan strategi kebijakan fisk al jangka menengah dan panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan jangka pendek tetap dijaga konsistensinya dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Selaras dengan hal tersebut maka tahun 2021 merupakan waktu untuk melakukan upaya pemulihan (recovery), sekaligus menjadi momentum yang baik untuk melakukan reformasi sektoral maupun fiskal. Oleh karena itu tema kebijakan fiskal di tahun 2021 diarahkan pada upaya "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi" . IV.2.Recovery dan Reformasi Belanja dan Pendapatan Negara Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas ekonomi dan stabilitas sektor ke uangan . Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mendorong percepatan penanganan COVID-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran dan bertambahnya korban jiwa . Pada saat yang sama, Pemerintah juga m elak ukan berbagai langkah mitigasi dampak sosial ekonomi secara besar-besaran untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan agar dapat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk menc e gah kebangkrutan dan PHK masal. jdih.kemenkeu.go.id Q MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021. Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju 2045. IV.2.1. Pemulihan Sosial Ekonomi Dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa tidak hanya menimbulkan korban jiwa manusia tetapi juga mengancam pilar- pilar perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Pandemi COVID 19 mengakibatkan beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan jalur pasokan dan permintaan secara bersamaan. Untuk merespon kondisi tersebut Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak dan mendukung pemulihan dunia usaha, terutama untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan laju peningkatan pengangguran. Kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran merupakan hal yang harus dihindari agar perekonomian mampu pulih lebih cepat. Masyarakat harus diupayakan untuk tetap memiliki sumber pendapatan sehingga dapat menjaga stabilitas konsumsi yang pada gilirannya berdampak pada output perekonomian secara agregat. Strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai insentif dan stimulus yang dimulai pada 2020 dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi COVID - 19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang telah dilakukan di tahun 2020 diantaranya adalah: relaksasi PPh pasal 22 dan 25, percepatan restitusi PPN dan/ a tau pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun Orang Pribadi, penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga kredit utamanya bagi debitur UMKM, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor riil dan sektor keuangan tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Kombinasi kebijakan baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas sektor riil tetap dapat berjalan sehingga dapat mengurangi potensi tambahan pengangguran, sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat. Namun demikian, dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa menciptakan situasi darurat dan memaksa Pemerintah untuk jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA melakukan respon kebijakan lebih jauh. Melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020, Pemerintah berupaya menyediakan payung hukum agar dalam kondisi darurat dapat dilakukan langkah yang cepat, antisipatif dan akuntabel agar penanganan COVID-19 dapat berjalan efektif. Dengan demikian, tindakan-tindakan Pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, dan Indonesia dapat terhindar dari krisis ekonomi dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka Perppu untuk merespon pandemi COVID-19 tersebut, Pemerintah telah melakukan kebijakan countercyclical untuk percepatan penanganan COVID-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 dengan dukungan tambahan anggaran di Bidang Kesehatan sebesar Rp75 triliun dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program jaring pengaman sosial sebesar Rpl 10 triliun. Di samping itu, untuk memitigasi pemburukan di berbagai sektor ekonomi yang terdampak , terutama sektor UMKM, Pemerintah juga memberikan dukungan industri dan UMKM sebesar Rp70, 1 triliun serta program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun. Besarnya tambahan alokasi anggaran terse but , total sebesar Rp405, 1 triliun, menunjukkan besarnya magnitude dari krisis sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang juga mengancam stabilitas perbankan khususnya, dan sektor keuangan pada umumnya. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan difokuskan pada upaya pencegahan , pengendalian dan penanganan COVID-19 secara langsung, yang dilakukan antara lain melalui penguatan fasilitas dan peralatan kesehatan, insentif untuk tenaga kesehatan dan dokter, santunan kematian serta bantuan iuran bagi pegawai bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pegawai (BP) pada program JKN . Sementara itu, dukungan dan penguatan program jaring pengaman sosial dilakukan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, yang merupakan korban terparah dari pandemi COVID-19, dari risiko kemunduran sosial-ekonomi lebih dalam, yang dapat berujung pada kerentanan sosial. Perluasan dan penguatan program jaring pengaman sosial ditempuh melalui (i) penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penyaluran se cara bulanan dari semula dilakukan per tiga bulanan, (ii) peningkatan besaran bantuan Kartu Sembako dan perluasan target penerima menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM), (iii) diskon tarif listrik bagi rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA, serta (iv) pemberian bantuan sosial sembako di Jabodetabek dengan target 1 ,3 juta KPM untuk DKI Jakarta dan 600 ribu KPM untuk Bodetabek. Di samping itu, pemberian bantuan sosial tunai juga diberikan kepada 9 juta KPM yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako di luar wilayah jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jabodetabek dengan besaran Rp600 ribu per keluarga selama 3 bulan. Selain itu , Pemerintah juga memberikan BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM di luar penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra-Kerja . Di sisi lain, pemerintah juga memitigasi dampak sosial bagi korban PHK dan pencari kerja melalui program Kartu Pra-Kerja yang dimaksudkan untuk member i kan pelatihan bagi 5,6 juta orang. Sementara itu, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam . Modalitas PEN dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan serta skema intervensi lainnya. Langkah-langkah pemberian stimulus melalui PEN tersebut bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak COVID-19 untuk meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan dalam memberikan relaksasi dan likuiditas serta mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan lebih dalam. Melalui berbagai paket stimulus dan program pemulihan ekonomi tersebut , diharapkan penanganan COVID-19 berjalan efektif, proses pemulihan sosial-ekonomi dapat dipercepat sehingga perekonomian nasional dapat terhindar dari krisis lebih dalam. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah tetap memperhatikan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik. Perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan penggunaan anggarannya akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat . Dampak pandemi COVID-19 yang luas dan dalam berimplikasi pada besarnya tantangan dan panjangnya upaya pemulihan, sehingga kebijakan-kebijakan pemulihan akan tetap dibutuhkan dalam masa transisi untuk menuju normal. Selaras dengan hal tersebut dalam rangka akselerasi pemulihan, maka pada tahun 2021 juga tetap didesain berbagai program untuk menjaga kesinambungan proses pemulihan secara efektif. Beberapa kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi pada s1s1 perpajakan diarahkan untuk tetap memberikan insentif perpajakan untuk mendukung sektor ekonomi strategis agar dapat segera pulih. Di bidang kesehatan kebijakan diarahkan untuk melanjutkan dan memperkuat ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan yang lebih memadai untuk mendukung penanganan dan pemulihan korban COVID- 19, serta mensinergikan sitem penanganan kesehatan antar pusat dan daerah. Upaya untuk jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA mendukung pemulihan sosial di bidang program perlindungan sosial dilakukan dengan tetap melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial sebagai bantalan untuk menopang daya beli masyarakat miskin dan rentan sehingga dapat terhindar dari kemunduran sosial. Adapun upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi pada UMKM, sektor riil dan sektor keuangan, ditempuh dengan melakukan relaksasi dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMI dan UMKM. Sementara itu untuk mendorong pemulihan sektor riil dan menjaga stabilitas sektor keuangan, ditempuh upaya - upaya untuk mendukung restrukturisasi BUMN, pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha yang terdampak serta penguatan peran BLU dan SMV untuk akselerasi pemulihan dan pencapaian target pembangunan. Pada saat proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan terus berlangsung, pada saat yang bersamaan Indonesia juga perlu melakukan reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan terus memperbaiki gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi . Di sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien , serta high cost economy yang menghambat daya saing ekspor. Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia . Untuk menjawab berbagai tantangan jangka menengah- panjang tersebut, pemerintah memfokuskan pada lima isu strategis yaitu: penguatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi. Melalui kebijakan yang terintegrasi dan terkoneksi upaya pemulihan dan reformasi menjadi kunci menuju normal dan menghantar terwujudnya Visi Indonesia Maju 2045. IV.2.2 . Reformasi Kesehatan Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi sistem kesehatan seluruh negara di dunia. Negara yang memiliki sistem kesehatan yang yang kuat cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menghadapi pandemi ini. Sebelum adanya COVID-19, sistem kesehatan di Indonesia telah menghadapi berbaga i tantangan. Pertama, belanja kesehatan secara nominal meningkat namun belum diikuti dengan output dan outcome yang optimal. Pemerintah telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan minimal 5 persen APBN untuk anggaran kesehatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2020, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp132 ,2 triliun atau hampir 2 kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan tahun 2015 dan salah satunya jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA karena kenaikan bantuan iuran bagi Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, belanja kesehatan pemerintah (pusat dan daerah) relatif lebih rend a h. Dalam lima tahun terakhir , kesehatan nasional menunjukkan perbaikan yang tercermin dari membaikn ya beberapa indikator kesehatan antara lain meningkatnya cakupan kepesertaan JKN yang mencapai 82 persen populasi per Maret 2020 dan menurunn ya rasio biaya pengeluaran pribadi (out-of-pocket expenditure) dari 46,7 persen pada tahun 2013 (sebelum JKN) menjadi 31,8 pe rsen pada tahun 2017. Selain itu, prevalensi stunting turun dari 37,3 persen (2013) menjadi 30 ,8 persen (2018) walaupun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula untuk Angka Kematian lbu dan Angka Kematian Bayi, diperlukan upaya untuk percepatan penurunan untuk mencapai target jangka menengah tahun 2024. Grafik 36 Anggaran Kesehatan Grafik 37 Belanja Kesehatan (Rp T) Publik (% PDB) 250 .0 33 .4 - Anggaran Kesehatan (Triliun Rp) 200.0 ___,. Pertumbuhan (%) 0.0 150.0 109.0 113 .1 100.0 50.0 iiill ION MYS VNM PHL SGP THA Middle Income 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Outlook Belanja Kesehatan Pemerintah (¾PDB) Unaudited (Perpres 54/2020) ~ Prevalensi Stunting(%) Sumber: Kementerian Keuangan, WDI, World Bank Kedua, keberlanjutan program JKN . Sejak dimulai pada tahun 2014 , program JKN terus mengalami defisit (Dana Jaminan Sosial/DJS kesehatan bernilai negatif) yang cenderung membesar dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini terus berlanjut meskipun Pemerintah telah melakukan bauran kebijakan (dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) dan telah memberikan suntikan dana dari APBN setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beb e rapa hal, antara lain struktur iuran yang underpriced yang tercermin dari tingginya rasio klaim khususnya pada segmen peserta PBPU, banyak peserta PBPU jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (mandiri/informal) yang mendaftar pada saat sakit (adverse selection) dan setelah mendapat layanan kesehatan berhenti membayar iuran, serta rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU (54 persen) . Isu penting lainnya adalah tingginya beban pembiayaan penyakit katastropik yang mencapai lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat JKN. Sejalan dengan populasi Indonesia yang menua, meningkatnya penyakit tidak menular berpotensi menambah beban yang sangat tinggi bagi JKN dan fiskal dalam jangka panjang. Tabel 5 Capaian dan Target Indikator Kesehatan No lndikator Baseline Terkini (R!~: N) 1 Angka Kematian lbu (per 346 305 183 100.000 kelahiran hidup) (SP, 2010) (SUPAS , 2015) 2 Angka Kematian Bayi (per 32 24 16 100.000 kelahiran hidup) (SDKI, 2012) (SDKI, 2017) 3 Prevalensi stunting pada 37,3 30,8 19 balita (persen) (Riskesdas, 2013) (Riskesdas, 2018) 4 lnsidensi Tuberkulosis (per 460 316 190 100.000 penduduk) ( Global Tuberculosis (Global Tuberculosis Report, 2013) Report, 2019) 5 Persentase merokok 7 ,2 9,1 8,7 penduduk usia 10-18 tahun (Riskesdas, 2013) (Riskesdas, 2018) 6 Prevalensi obes it as pada 14,8 21,8 21,8 penduduk umur > 18 tahun (Riskesdas, 2013) (Riskesdas, 2018) 7 Prevalensi Diabetes Melitus 6,9 8,5 (persen) (Riskesdas, 2013) (Riskesdas, 2018) 8 Persentase imunisasi dasar 59,2 57,9 90 lengkap pada anak usia 12-23 (Riskesdas, 2013) (Riskesdas, 2018) bulan 9 Persentase puskesmas tanpa 7,7 15 0 dokter (Risnakes, 2017) (Kemkes, 2018) Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber Selain itu, kondisi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai masih menjadi tantangan sektor kesehatan. Berdasarkan data WDI World Bank, rasio tempat tidur per 1.000 penduduk di Indonesia hanya 1,2, lebih rendah dibandingkan Singapura dan Korea Selatan. Jika dilihat hingga ke level daerah, masih terdapat disparitas yang tinggi antarwilayah di Indonesia. Demikian juga untuk rasio dokter yang sangat rendah yaitu 0,4 dokter per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan negara jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA berkembang lain di kawasan. Keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya alat kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi reformasi bidang kesehatan untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dan sehingga siap menghadapi kemungkinan keadaan darurat munculnya pandemi di masa yang akan datang. Pertama, dalam jangka pendek, Pemerintah akan fokus pada percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 . Hal ini dilakukan melalui peningkatan secara signifikan pendanaan pengadaan dan perluasan fasilitas kesehatan (faskes), peralatan kesehatan (alkes), dan tenaga kesehatan (nakes). Selain itu , upaya pemerataan dsitribusi faskes dan nakes khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauanjuga terus dilakukan oleh Pemerintah . Hal ini hanya dapat terlaksana dengan terbangunnya koordinasi yang kuat antara Pemerintah, Pemda, BUMN/D , dan swasta . Grafik 38 Perkembangan DJS Tabet 6 Rasio Klaim JKN Kesehatan (Rp T) per Segmen Peserta Cl") Rasia Kla im (% ) OC! ~ No . Segmen c,\ I.I') 2014 2015 2016 2017 2018 "" "" er;
... I ; ; ; c: , 1 PBI 69 85 83 96 106 ■ I i ■ I I - c,\ .... ^- ^ I <t ^I - 2 PPU P 103 117 130 148 121 ' "l "f I"'; 3 PPU BU 82 64 57 60 66 "i' "l er, 00 er, ~ ~ I.I') PBPU 1 376 294 293 331 3 41 ~ <t ~ ; !i ' 4 PBPU 2 62 8 341 352 3 76 353 ■ Defisit sebelum bantuan pemerintah ' ■ Bantuan Pemerintah PBPU 3 737 457 495 55 1 485 Surplus/Defisit setelah Bantuan Peme rintah Total 106 114 109 123 126 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: BPJS Kesehatan , Kemenkeu jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 105 - Grafik 39 Rasio Tempat Tidur RS dan Dokter (per 1.000 penduduk) 12.27 Ranjang RS • Dokter 4.34 4.1 2. 2.4 2.3 1.8 1., 0.4 China Ital ia Indonesia - Singapu ra Korse l ~ ~ ~ ~ ^~ !v 4 J • Sumber: WDI, World Bank Kedua, komitmen untuk membangun SDM yang unggul akan terus dilanjutkan. Percepatan penurunan stunting melalui melalui konvergensi program antar K/L serta sinergi lintas sektoral terus dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting 19 persen di tahun 2024. Cakupan penurunan stunting diperluas menjadi 360 kabupaten/kota di tahun 2021, dari sebelumnya 260 kabupaten/kota di tahun 2020. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat antara lain melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Melalui program ini diharapkan dapat membentuk budaya dan perilaku sehat di masyarakat sehingga risiko terkena penyakit baik menular dan tidak menular dapat diminimalkan dan kualitas kesehatan masyarakat meningkat . Ketiga , perlu penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemda. Pemda memegang peranan yang penting dalam reformasi sistem kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk, itu perlu adanya sinergi dan koordinasi yang kuat dalam perencanaan penganggaran antara Pemerintah (Bappenas dan Kemenkeu) serta Pemda untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran program dengan target pembangunan y ang telah ditetapkan (money follow program). Koordinasi Pemerintah dan Pemda diperlukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan faskes dan nakes yang memadai, serta pembiayaan JKN, serta penguatan program-program yang bersifat preven tif. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Keempat, Pemerintah perlu membangun kerangka dasar sistem health security preparedness (HSP) untuk menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat kesehatan di masa depan. Global Health Security (GHS) Index menunjukkan masih banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang tidak siap dalam menghadapi fenomena epidemi maupun pandemi. 14 Hal ini terlihat dari rata-rata GHS Index tahun 2019 sebesar 40,2 dari 100 . Dari 195 negara, Indonesia berada pada posisi 30 a tau le bih rendah dibandingkan Singapura (#24), Malaysia (#18), dan Thailand (#6).15 Pemerintah menyadari bahwa HSP dapat membantu kecepatan dan ketepatan implementasi langkah-langkah tanggap darurat kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan HSP perlu dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran terutama terkait penguatan kesiapan sektor kesehatan dalam pencegahan, deteksi dan respon atas berbagai ancaman terhadap kesehatan publik sesuai dengan standar Joint External Evaluation (JEE) tool. ^1 6 Upaya ini juga perlu disertai dengan penguatan Kerangka Kerja Kedaruratan Kesehatan (health emergency framework). Selain itu, kerangka dasar sistem HSP juga mencakup sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dari pusat hingga unit gugus tugas terkecil di daerah, untuk menjamin kejelasan dan kekuratan data dan informasi kesehatan dalam rangka memudahkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian keadaan darurat kesehatan di masa datang. Kelima, reformasi program JKN menjadi kunci penting untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Konsep UHC tidak sebatas menjadikan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta program JKN tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau . Reformasi JKN diarahkan untuk membangun JKN yang sehat dan berkesinambungan melalui perbaikan kondisi DJS Kesehatan, yang selama ini mengalami defisit , khususnya melalui upaya penyesuaian iuran JKN yang proporsional dan berkeadilan. Untuk itu penetapan iuran JKN dilakukan sesuai dengan standar praktik aktuaria dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar peserta, inflasi, kebutuhan jaminan kesehatan dan keseinambungan pendanaan JKN. Selain itu, penguatan sinergi PBPU kelas III perlu dilakukan, dibarengi dengan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk pembiayaan iuran PBI 14 Johns Hopkins Univ e rsit y Bloomberg School of Public Health (2019 , Oc t ober). 2019 Gl obal Health Security Index: Building Collective Action and Accountabi l ity. Retrieved from https: // www.ghsindex.org/ wp- content/uploads/2019 / 10/20 19-Global-Health-Security-lndex. pdf 15 Skor GHS Index 2019 untuk Indon e sia, Singapura, Mala y sia , clan Thailand masing-masing se besar 56 , 6; 58 ,7 ; 62,2 , dan 73,2 16 World Health Org a nization (2018). Joint External Evaluation Tool - Second Edition. Retrieved from https: // apps . who.int / iris/bitstr e am /handle/ 10665 / 259961 / 9789241550222 -eng.pdf?sequence= 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA JKN dan subsidi iuran kelompok meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh Peserta. Lebih lanjut, peningkatan ketepatan sasaran PBI JKN juga terus dilakukan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, upaya perbaikan kualitas layanan dan efektivitas biaya JKN akan ditempuh melalui implementasi kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar sesuai dengan amanat Undang-undang tentang SJSN, yang penerapannya dilakukan secara bertahap. Hal lain yang cukup krusial adalah penguatan peran Pemda, baik untuk pembiayaan JKN maupun untuk peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan serta pengawasan layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan . IV.2.3. Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi Program perlindungan sosial memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Program perlindungan sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat m i skin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai risiko kemunduran sosial sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Program perlindungan sosial juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung melalui penguatan konsumsi masyarakat maupun secara tak langsung melalui penguatan SDM yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Pergram perlindungan sosial juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Dengan adanya perubahan struktur demografi, perlu dilakukan penyempurnaan desain program perlindungan sosial untuk mengantisipasi fase penuaan populasi (aging population) . Berdasarkan World Population Prospects 2019 yang dipublikasikan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNESCAP), populasi penduduk usia muda di Indonesia sudah mencapai puncaknya dan diprediksi akan mulai menurun . Penduduk usia kerja masih akan terus bertambah sampai dengan 2045 walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin melambat dan diprediksi akan menurun setelah 2045. Sedangkan jumlah pendidik us ia lanjut (60+) tetap secara konsisten meningkat dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Untuk itu , jika perlindungan sosial secara menyeluruh tidak dipersiapkan dari sekarang, penuaan penduduk akan berpotensi menganggu keseimbangan makroekonomi dan juga akan membuat risiko peningkatan penduduk yang masuk dalam kondisi miskin ataupun rentan. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafik 40 Proyeksi Penduduk Indonesia sampai dengan Tahun 2095 200000 160000 120000 80000...................................... 40000 0 1950 1970 1995 2020 2045 2070 2095 • • • • • • 0-14 - 15-59 6o+ Sumber: Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (2019). World Population Prospects 2019 Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal , yaitu bantuan sosial (Bansos) dan jaminan sosial (Jamsos) serta jaring pengaman sosial (social safety net). Perbedaan antara bansos dan jamsos terletak pada sumber dana dan targ et dari program perlindungan sosial. Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (Bottom 40) dengan sumber dana dari Pemerintah (Non- Contributory System) . Program bansos di Indonesia yang berikan oleh pemerintah pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk penduduk usia lanjut dan disabilitas . Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau pekerja dengan sumber dana dari individu atau pemberi kerja (Contributory System). Program Jamsos di Indonesia mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehat a n dan program Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian , Kecelakaan Kerja, Hari Tua , dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Saat 1n1, Jaminan Ketenagakerjaan untuk PNS dan TNI/Polri m a sih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Sementara program jaring pengaman sosial esensinya program yang disiapkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat goncangan perekonomian atau bencana. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Bagan 3 Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini Anak Us1a Dini Anak Us1a Sekolah Us1a Produkt1f Us1a lansia 0-6 7-18 19-59 >=60 I Jamman Kesehatan nasional Jaminan Pensiun I Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Bantuan luran untuk Jaminan Kesehatan Nasional Bantuan pangan -> Sembako Murah PKH Anak PKH Anak PKH l bu PKH Lansia Usia Dini Usia Sekolah PKH Disabilitas PIP SD-SMA KIP Kuliah Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2020) Grafik 41 Subsidi Energi Bersifat Progresif, Bansos Bersifat Regresif r-------------------------------- 90% 80% 70% 60% 50% Inclusion Error 40% 30% 20% 0% 10% L--------------------------- - --- TERMISKIN 2 3 4 5 6 7 8 9 TERKAYA - usbik PKH - PIP - Bansos Pangan - PBI Subsidi Komoditas Subsidi Berbasis Orang Sumber: BKF (2020) Dalam pelaksanaannya, program bansos maupun jamsos masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menurunkan efektiv itas program. Tantangan utama pada program bansos adalah masih besarnya salah sasaran (targeting error), baik inclusion maupun exclusion error. Kesalahan sasaran terjadi pada hampir seluruh program bansos dengan tingkat kesalahan terparah pada program Bantuan Pangan dan Bantuan Iuran JKN . Masalah pada targeting tersebut akan membuat komplementaritas antarprogram dengan masih sedikitnya kelompok desil terbawah yang menerima l ebih dari satu program. Subsidi yang merupakan program jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 110 pemerintah yang memiliki fungsi untuk pengentasan kemiskinan juga masih memiliki exclusion error yang cenderung lebih besar dibanding program bansos . Untuk itu ke depannya, integrasi bansos dan subdisi menuju skema perlindungan sosial men ye luruh perlu menjadi prioritas. Hal ini juga sudah tertuang dalam RPJMN 2020 2024 dimana pemerintah akan meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bansos serta meningkatkan layanan keuangan nontunai dan keuangan formal sebagai instrumen untuk menjamin komp lementaritas . Grafik 42 Efektivitas Program Bansos dan Subsidi dalam Mengatasi Kemiskinan Menumn 16 14 ■ 2015 2017 ■ 2018 12 ~10 L. ... 0 08 0 ... * 06 04 02 00 I I PIP LPG Rastra BPNT Solar PKH Li str ik Sumber: BKF (2020) Tantangan lainnya dalam program bansos dan subsidi adalah menurunnya efektivitas program dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh BKF (2020) menunjukkan adanya penurunan efektivitas di hampir semua program bansos dan subdisi. Penurunan ini sangat e rat kaitannya dengan masalah targeting yang masih terjadi error dan juga nilai bantuan program y ang tidak berubah. Selain itu , disparitas kemiskinan yang tinggi antarwilayah sementara skema dan manfaat bansos rel atif sama untuk semua wilayah juga menjadi beperan dalam penurunan efektivitas ini. Sedangkan tantangan utama pada programjamsos adalah masih rendahnya partisipasi pekerja sebagai target utama program yang ikut serta pada berbagai program jamsos. Sebagai contoh, studi Tim Nasional Percepatan Pe nanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2018 menemukan bahwa hanya 50 persen pekerja di sektor formal pekerja yang telah m e ngikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Partisipasi pekerja pada sektor informal juga sangat rendah sehingga membutuhkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal , untuk meningkatkan partisipasi mereka. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA D engan m emperhatikan berbagai tantangan tersebut, kebijakan perlindungan sosia l ke depannya harus direformasi dengan mengintegrasikan dan mensinergikan program. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektif yang dilakukan secara betahap. Pertama, integrasi program perlindungan sosial dilakukan pada program PKH dan PIP karena keduanya memiliki sasaran yang sama, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah komplementaritas. Untuk itu, akan lebih efisien dengan integrasi kedua program ini. Kedua, integrasi secara bertahap Bansos Kartu Sembako yang lebih berbas is pada target penerima (beneficiaries) dengan program subsidi energi (listrik dan LPG) yang berbasis komoditas untuk meningkatkan efektivitasnya baik dalam meminimalisir inclusion error maupun dalam pencapa1an sasaran penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk itu, proses integrasi dapat dilakukan dengan menambah cakupan jenis barang yang dapat dibeli dari kartu sembako. Ketiga, meningkatkan efekt ivit as penurunan tingkat kemiskinan kiranya perlu mereview target dan atau besaran bantuan secara berkala pada PKH, Kartu Sembako, serta PIP . Bagan 4 Usulan Perubahan Sistem Perlindungan Sosial KONOISI SAAT INI Subsidi BPNT Kartu Pra Kerja ,.... .. PBI JKK dan JKM _ __ ____, Bantuen Lansia dan 01sab1htas : rambahan Konl1bus1 JHT (d1keluarkan dan PKH) KLUSTER DAYA BEU KLUSTER PENDIDIKAN+KESEHATAN KLUSTER Perhndungan pendapalan serta banl uan Untuk memperkuat kuahtas modal manus,a KETENAGAKERJAAN untu k membeh ma kanan bemutns1 pada penduduk misk,n dan rentan Srap masuk pasar tenaga kerja dan saat lldak bckor 1 a Keempat , sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan juga perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan pendapatan ketika penerima bansos sudah dapat naik kelas pendapatan . Pemerintah pada tahun 2020 jug a meluncurkan program Kartu Pra-Kerja yang merupakan program reskilling dan upsklilling yang dibarengi dengan pemberian insentif kas. Saat m1, program tersebut tidak masuk dalam skema perlindungan sosial, namun kedepannya program 1n1 perlu diintegrasikan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mulai diprioritas pada pekerja formal atau informal dari lapisan penduduk jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang termiskin. Program ini juga dapat menjadi bantalan ketika ada resesi ekonomi yang mengakibatkan banyaknya PHK. Kelima, Penyempurnaan program perlindungan sosial juga dapat dilakukan dengan memisahkan program bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas dari PKH. Berdasarkan tujuan program, PKH diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas modal manusia pada anak dalam keluarga. Selain itu , adanya kesulitan penduduk lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan ketika ingin mengambil bantuan juga membuat program bantuan akan lebih baik dibuat terpisah dengan PKH. Ke depannya, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dapat diperkuat sebagai dampak dari kondisionalitas penduduk lansia dan penyandang disabilitas yang dikeluarkan dari PKH. Keenam , di s1s1 Jaminan sosial kesehatan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong efektivitas program JKN antara lain melalui penyesuaian iuran JKN termasuk iuran PBI, pemberian bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP oleh Pemerintah dan Pemda. Perbaikan data kepesertaan dilakukan dengan pemutakhiran DTKS untuk penetapan PBI yang tepat saran dan pertukaran data kepesertaan antara penyelenggara/pengelola programjaminan sosial. Selain itu, perlu mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan JKN antara lain melalui kebijakan manfaat layanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diterapkan secara bertahap serta mendorong pencegahan/ pengendalian fraud. Sedangkan pada jaminan ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja miskin dan rentan, dapat diberikan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan rentan untuk program Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, untuk antisipasi penuaan populasi , dapat diberikan tambahan kontribusi Jaminan Hari Tua (JHT) atau matching-defined contribution (MDC). Skema m1 memungkinkan pemerintah menambahkan kontribusi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi peserta ke dalam akun peserta sebagai insentif bagi peserta. Ketujuh, mendorong program jaring pengaman sosial (social safety net) yang dapat berfungsi sebagai komponen automatic stabilizer kebijakan stimulus dimana akan secara otomatis berlaku jika terjadi gejolak ekonomi yang cukup siginifikan sebagai pemicunya (trigger) . Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA secara otomatis memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni time ly (tepat waktu kar e na dapat implementas i nya segera, tan pa ada time _lag) ; _ targeted (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan, sehingga berdampak langsung pada konsumsi, hand to _mouth); _ dan temporary (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pu lihnya ekonomi). Reformasi program subsidi energ1 adalah suatu upaya transformasi dari subsidi berbasis komoditas m e njadi bantuan langsung ke target sasaran se bagai bagian integral dari program bantuan sosial da l am rangka perbaikan targeting error, efektivitas pencapaian sasaran, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta mengurangi distorsi pasar. Reformasi subsidi energi akan dilakukan secara bertahap melalui transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi minyak tanah (Mitan), serta subsidi listrik bagi golongan rumah tangga menjadi subsidi berbasis orang (berupa bansos) dengan menginteg r asikann ya ke Program Kartu Sembako. Sebagai gambaran, mekanisme transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg d a n minyak tanah dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis orang disajikan pada Gambar 10 dan 11. Gambar 11 Konsep Transformasi LPG 3 Kg ~ Getting the Price R ig ht • Subsidi diubah dari barang Ice sasaran o/ ldealnya harga LPG 3 Kg dan Minyak T anah di marlcet Konsepsi • 8antuc1n b1 sa dibelik.an LPG Jenis apa sa1a merupakan harga keekonomian " yilng ef1Sien " sehingga tidak Transformasi 1 terja di gap dan d istorS1 pasar. Masalah srbritase (3kg/5.5kg/12kg) dan minyak tanah (pe nyelundupan. pengopk: >san, dN) dan ketidaktepatan sasaran • Transaksi Nontunai de ngan i nstrumen: B io me tr ic (inclusion dan exclusion error) dapat t erh indar i. dan e•voucher)/Kartu. _ /11i Prot ect the Poor • L PG dan Mitan haru s dijual dengan harga ~ Kelompok masyarakat tertentu (miskin dan rentan) perlu keekonom, an yang efis1en. di~ndungi mel31ui suatu mekanisme. Subsidi berbasis komoditas pe rlu dialihkan mejadi s ubs idi langsung pa da masyarakat baik • Rencana pe la ksanaan transfor mas.i dilakukan mulai berupa cash transfer ataupun inkind benefit. Januari 2021, ~r a be r tah ap Re tar qe ti nq Sa sar an Penerima Manfaat: T ar1et Jumlah sa sa ran Besaran Status Sosio-ekonomi + Status Pekerjaan Masyarakat dengan tingkat Usaha Mikro KPM 29 ,1 juta Sejumlah rupiah kesejah teraan terendah dengan Petanl K ecil (4 0% term lskin) tertentu untuk menj t1g a batasan (thr~shold) tertentu Nelaya n Kecll daya beli (menutup gap (mlsal: 40%) ➔ penentuan mendapa t kan manfaat U saha Mikro 0,6juta de ngan ha rga ber dasa rkan SK Peneta pan ta mbahan nla in dar i manfaat Peta nl Keen 4,0juta keekonomian). Bantuan DTK S nomor 19 Tahun 2020. yang diterlma kar en a te rmasuk pada golon ga n status sosio- disalurkan per bu lan Nelayan Ktt il 0,3juta C atal an: Petani. Nelayan den Us aha mi kro sud ah termasuk dalam kek>mpok 40 pe rs en termiskin ekonoml rendah. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 12 S k ema Transformasi L istrik • Subsidi diubah da ri komod i tas listrik menJadi ~ Auto Ta r iff Adj u st ment bcrbasis sasa ran penerima. o/ Tarif listrik yang berlaku akan fisesu a!kan secara berkala Konsepsi meng ik uti harga keekonomian listrik yang bertaku, dengan • Bantuan dibenkan kepada masyarakat miskin Transformasi 1 tet ap memperhatikan ef1Siensi penyed ~an harga li strik yang men..1pakan golongan pelanggan RT 45fJI/A (allowable non-allowa,e cost. specific fuel consumption. dan RT9CXN Ayang penyalurannya d iintegrasi kan performanc e based regulatory, etc). dengan bantuan energi lainnya. ~ Int eg rated En er gy S upport for Th e P oo r • Ba ntua n d1benkan dengan besaran rupia h ~ Bant uan dengan jumlah rup iah tertentu diberikan kepada te rt c ntu tctap tiap bu Ian. m as ya r akat yang m el"lj a di tar ge t penerima (be M liO!nes }. Besaran bantuan diberikan dalam jumlah tetap ( fi x va lue ) • Tarirtistrikot oma t 1s me ngikuti harg a dan ditentukan berdasalkan rata-rata konsumsi listrik kc ckonomian yang efis,en. target pene ri ma . agar tidak ada penurunan daya bel i. llustra si don honya se bagai co ntoh gamba r an Sa sa ran Penerima Manfaat: Pfa: : 7, 17 .tt Status Sosio-ekonomi • • •• • Kons : 9 ,0'Z lWh I M&#M· i, bibiHPl · iHM@ , f E Rumah t an gga de ngan tln gkat kesej aht eraan tere n dah dengan Golongan Pelanggan batasan ( thr e sh ol d) tert ent u ■ : : .; ~~ ~ rlfiUWfiiWIM+E {misa l: 40%) ➔ penentu an RT450VA ber d as arkan on: : s . RT 900 VA (n on -RTM ) Natl! _: _ 13 got . Pmanggon loin pen~ri ma subsidi (sos ial, bisnis fceci l, B 1n tu 1n = (sehslh tanf dan BPP saat in,) x rata2 II fndustrl k«JI, pubN k, d/1 ) t~rop konsumsi di ber i kan dafam bentuk subs id f. 20 19 Dal am hal transfo rm a si s ubsidi LPG 3 Kg, be saran bantu a n s osial akan dib e rikan minimal sama dengan bes a ra n benefit y ang dit e rim a sebelumn ya . Ke lompok target penerim a yan g menerima bantuan ada lah Kelo mpok Penerim a Manfaat (KPM) 40 persen termiskin , usah a mikro , petani ke cil dan ne la y an kecil. Sem e ntara itu , te rk a it transform a si subsidi listrik, be saran bantuan dib e rikan dal a m jumlah tetap (fixed value) dengan m e mpertimbangk a n ra t a- rat a konsumsi listrik tar g et sasaran agar tidak a da penurunan d ay a beli m asy arakat terh ada p listrik. IV.2 .4 . Re forma si Pendidi ka n Pe merint a h telah mel a kuk a n pemenuh a n ma nd a tory anggaran pe ndi d ik a n 20 pe rs en da ri APBN sejak ta hun 2 00 9, se ba ga im ana ya ng di a manatk a n dalam kons t itusi . Sec a ra nomin al a ngga r an pe ndidikan tersebut mengalami tr en y ang meningka t se iring den g an peningkat a n APBN. Porsi te rbesar dari mandatory anggaran pe ndidikan tersebut dialokasik a n m el alui tr a nsf er ke da erah seirin g de ngan kebija kan penga l ihan wewen a ng pen ge lo la a n pendidikan da ri Pem e rintah Pusat kep ada Pemerintah Da e rah . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 43 Perkembangan Anggaran Pendidikan 600.0 22 % 522 .8 20% ... 20 % 20 % 20 % 460.9 500.0 ■ ■ ■ ■ 406.1 4317 - 390.3 370.8 - . 400.0 300.0 200.0 100.0 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 Perpres - Melalui Belanja Pemerintah Pusat Melalui Transfer ke Daerah 54/2020 - Melalui Pembiayaan - '/.ThdAPBN Sumber: Kementerian Keuangan Namun demikian, pemenuhan mandatory anggaran pendidikan yang dilakukan secara konsisten sejak tahun 2009 belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian output / outcome . Indikator kinerja pendidikan antara lain, Skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah , masih belum menunjukan perbaikan yang signifikan. Grafik 44 Perkembangan Skor PISA Indonesia 402 403 375 371 371 - Math -.- science - Reading 360 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 Sumb er: OECD Sejak keikutsertaanya di tahun 2001 , skor PISA Indonesia belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sekitar 52 persen dari pelajar Indonesia y ang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori low performer pada ketiga subjek tes terse but (literasi, matematika dan sains), jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetangga. Ketimpangan kapasitas antardaerah dalam mengelola sistem pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian pendidikan tersebut . Perolehan Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar (peringkat 107) dan Timor Leste (peringkat 118). Sementara itu, laporan Bank Dunia tahun 2018 juga menunjukkan bahwa skor HCI Indonesia menempati jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLJK INOONESIA peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55). Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas pes e rta didikn ya . Meningkatnya kesejahteraan guru melalui pemberian insentif Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan profesionalisme dan etos kerja para guru. Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan kualitas guru Indonesia saat yang kurang memadai. Selain itu, disparitas persebaran kualitas guru antarwilayah di Indonesia juga masih cukup lebar. Grafik 45 Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2019 70 60 50 40 30 20 10 0 Sumber: Kement erian Pendidikan dan Kebuda y aan Tantangan lain di sektor pendidikan adalah masih relatif keciln ya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD. Anggaran fungsi pendidikan yang dialokasikan oleh Kementerian lembaga masih didominasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi . Studi internasional menunjukkan bahwa investasi y ang dilakukan untuk pendidikan usia dini akan menghasilkan return on investment yang lebih tinggi dibandingkan investasi pendidikan yang menargetkan pendidikan di usia le bih dewasa. Pembangunan SDM yang dimulai sejak sedini mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Intervensi pem e rintah yang ditujukan bagi anak usia dini akan dapat mendorong peningkatan kemampuan dasar yang dip e rlukan dalam meningkatkan kualitas SDM antara lain kemampuan kognitif, linguistik, sosial emosional dan fisik. Kemampuan-kemampuan dasar tersebut merupakan elemen pe nting y ang diperlukan dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang di tengah persaingan global y ang mengalami kemajuan cukup pesat. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 46 Komposisi Fungsi Pendidikan K/L APBN 2020 Pengembangan Budaya;
9% Pembinaan / PAUD;
2% Kepemudaan dan olahraga;
4% -------- D"kb d I . -------...__ 1 u ainnya· 27 L ^·tb ang ^P 1 1 an;
--- .,.,...-: ; ~ ~ 2 % 1 en ^d'd'k _. · 0.6% Keagamaan;
5% Pelayanan Bantuan thd Pendidikan; Non-formal dan 2.9% i--------- informal;
5% Kedinasan;
8% Sumber: Kementerian Keuangan Gambar 13 Mismatch antara Kejuruan SMK dengan Lapangan Pekerjaan di Indonesia (2018) High Match Sumber: PROSPERA & Kementerian Keuangan Persoalan mismatch an tara penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerjajuga masih menjadi tantangan. Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4,0 diperlukan ke mampuan siswa dalam penguasaan teknologi untuk menjawab kebutuhan masa depan yang semakin beragam . Keberhasilan pendidikan vokasi di Indonesia ya ng diharapkan mampu menyiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut masih belum optimal, antara lain terlihat masih cukup tingginya tingkat pengangguran terb uk a y ang berasal dari lulusan SMK. Pemerintah mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul harus bersifat holistik yang tidak hanya difokuskan kemampuan literasi dan numerasi , tetapi juga difokuskan pada pendidikan jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA karakter. Untuk menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Diharapkan kedepannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong- royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut. Bagan 5 Strategi Pembelajaran Holistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Guru Penggerak sebagai kepala se kolah • Msrl<etp/ace BOS (transparansi dan otonomi anggaran) 0 T ransformasi kepemimpinan • lndikator kinerja Dinas Pendidikan sekolah • Organisasi Penggerak • Kampus Merdeka: "Mengajar di sekolah' • Partisipasi perusahaan teknologi edukasi • Pendidikan Profesi Guru (PPG) • Sekolah Penggerak e H asil B elajar Siswa : Kemit r aan daerah dan Transformasi pendi d ikan Asesrn~n Kompetens1 masyarakat s1pil dan pe l atihan guru Sur'.·e, Kar~kter. N,I~, PISA • Asesmen Kornpetensi Q • Ku rikulum yang disederhanaka n, Mengajar sesuai fleksibel, dan berorientasi pada Stan d ar pen i laian gl oba l tmg k at kemampuan kornpetensi Minimum ( AKM ) • Survei Karakter • Survei Li ngkungan Belaj ar siswa • Personalisasi dan segmentasi pembelajar an Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembangkan marketplace Bantuan Operasional Sekolah (BOS) online. Marketplace BOS online tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas , transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah - sekolah lain . Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melakukan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala. Keempat , standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik. Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan . Kemendikbud juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak - anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Dalam menghadapi berbagai tantangan serta merespon dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan Anggaran Pendidikan tahun 2021 difokuskan antara lain untuk mendukung:
Upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan dengan peningkatan skor PISA sebagaimana tersebut di atas;
Penguatan penyelenggaraan PAUD antara lain melalui peningkatan alokasi BOP PAUD dan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di desa;
Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan, antara lain BOS, PIP (termasuk PIP Kuliah), dan beasiswa LPDP;
Peningkatan kompetensi dan distribusi guru berkualitas antara lain dengan mendorong tunjangan berbasis kinerja serta memperkuat manajemen guru (rekrutmen dan pelatihan);
Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) antara lain dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Penguatan vokasi dan kartu prakerja, penguatan pelatihan yang bersifat crash program untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan link and match dengan industri, serta penguatan Research & Development untuk mendorong inovasi dan adopsi information communication and technology (ICT). jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 120 - IV.2. 5. Reformasi TKDD Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen utama dalam implementasi desentralisasi fiskal , terutama untuk mendukung pen ye lenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta untuk mendukung capaian prioritas nasional. Volume TKDD dalam APBN mencapai sekitar 1/ 3 dari belanja negara dan terus meningkat setiap tahun. Dalam rangka mendukung kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 secara nasional tahun 2020, terdapat pemotongan/penghematan alokasi TKDD sebesar Rp94,2 triliun. Pemotongan / penghematan tersebut sekitar 11 pers en dari pagu awal (Rp856,9 triliun) sehingga pagu TKDD tahun 2020 menjadi Rp762, 7 triliun. Perkembangan TKDD dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan sebesar 22,4 persen yaitu dari Rp623,1 triliun (2015) menjadi Rp762,7 triliun (2020) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3, 1 persen . Porsi terbesar dalam TKDD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant yaitu rata - rata 50 ,4 persen, diikuti Dana Transfer Khusus (DTK) rata-rata 23 ,9 persen , dan Dana Bagi Hasil (DBH) rata-rata 11,8 persen. DTK terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan porsi rata-rata 7, 1 persen dan DAK Nonfisik dengan porsi rata-rata 16,9 persen. Grafik 47 Perkembangan TKDD Tahun 2015-2020 (Rp Triliun) ■ DBH DAU ■ DAK Fisik ■ DAK Non Fisik ■ Dana lnsentif Daerah ■ Dana otsus & Dais DIY 811.1 742.0 757.8 762.7 710 .3 623.1 - - - - - 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Perpres (unaudited) 54/2020) Sumber : Kementerian Keuan g an Alokasi belanja TKDD te rdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) y ang disalurkan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota , serta Dana Desa y ang disalurkan kepada desa melalui Kabupaten / Kota. TKDD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam APBD y ang pada tahun 2015 rata-rata porsinya sebesar 53,7 persen dan meningkat menjadi 65,2 persen pada tahun 2019. Selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, belanja TKDD juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Belanja prioritas Pemerintah yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagian disalurkan melalui TKDD. Anggaran pendidikan dengan mandatory spending se besar minimal 20 persen APBN, dialokasikan melalui TKDD sebesar lebih dari 60 persen dalam periode 2015-2020. Lebih dari 70 persen anggaran pendidikan melalui TKDD tahun 2020 digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik melalui belanja gaji tenaga pendidik , Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru yang belum memperoleh TPG, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah khusus. Namun demikian, kualitas pendidikan nasional belum menunjukkan hasil yang maksimal dan masih terdapat ketimpangan antardaerah provinsi. Indikator pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Murid (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan salah satu indikator kualitas pendidikan secara nasional adalah pencapaian skor PISA yang pada tahun 2019 justru mengalami penurunan. Anggaran kesehatan dengan mandatory spending sebesar minimal 5 persen APBN yang dialokasikan melalui TKDD terus meningkat, dan dalam periode tahun 2015-2020 peningkatan rata- rata tiap tahun sebesar 42,9 persen. Di samping itu, terdapat mandatory spending APBD untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah, meskipun belum semua daerah dapat memenuhi mandatory tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran kesehatan melalui TKDD antara lain adalah kesenjangan ketersediaan akses dan layanan kesehatan antardaerah terutama di Indonesia bagian timur dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), jumlah dan kualitas SOM bidang kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, dan sinergi antara program kesehatan pusat dan daerah. Anggaran infrastruktur yang dialokasikan melalui TKDD juga menunjukkan peningkatan rata-rata 33,5 persen per tahun dalam periode tahun 2015-2020. Porsi tersebut termasuk memperhitungkan OAK Fisik untuk infrastruktur, mandatory spending belanja DTU untuk infrastruktur sebesar 25 persen, Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta perkiraan Dana Desa untuk infrastruktur. Pengalokasian anggaran infrastruktur melalui TKDD diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung program pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan daerah. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur antara lain adalah refocusing dan sinkronisasi penggunaan DTU, OAK, dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur daerah, sinergi dan sinkronisasi antar K/L dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (integrated funding) , serta pemanfaatan pembiayaan kreatif oleh pemerintah daerah sep e rti pinjaman daerah , penerbitan obligasi daerah dan / a tau KPBU. Selain itu, pemenuhan mandatory spending DTU untuk infrastruktur se besar 25 persen juga masih menjadi tantangan karena belum semua daerah dapat mem e nuhin y a. Pada tahun 2020 , kebijakan mandatory spending te rsebut direlaksasi dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi COVID-19 , sehingga pemenuhan mandatory spending DTU menjadi tantangan bagi ketersediaan anggaran infrastruktur dan anggaran kesehatan. Tabel 7 Perkembangan lndikator Kesejahteraan Seluruh Provinsi lndikator Ras io G ini 5atuan lnd eks Terendah 0 ,280 2015 Tertinggi 0, 44 0 Deviasi 0, 04 2 Terendah 0,269 2019 Tertinggi 0,423 Deviasi 0,0 35 1PM l nd eks 57,25 78, 99 4, 17 60,84 80,76 3,91 La ma Se kolah Ta hun 5 ,99 10,70 0 ,95 6,65 11, 06 0 ,92 APM SMP Pe rsen 54,21 85,55 6,33 57, 19 8 6,75 6 ,1 0 T PT Persen 1,37 9, 05 2,04 1,19 7,73 1,5 8 Kern isk in an Pe rsen 6, 14 28,17 3,93 3 ,4 7 27 ,53 5,62 2015 2018 Sa nit asi Layak Per se n Te rend ah 8,68 Tertinggi 83,80 Deviasi 1 6,62 Terendah 15, 78 Tertinggi 85,53 Deviasi 15,46 PD RB per Ka pit a Juta Rupiah 14 . 867,16 195 .4 31,68 37.6 2 8,32 39.864,05 248.305,87 45 .761,23 Sumber : BPS , diolah Seiring dengan peningkatan TKDD dalam APBN dan juga pada porsi pendapatan daerah dalam APBD , kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan y ang ditunjukkan oleh perkembangan indikator kesejahteraan dan pelayanan publik di seluruh provinsi periode 2015-2019 yang semakin membaik. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi pada indikator- i ndikator kesejahteraan antardaerah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah kebijakan untuk mempercepat upaya mengatasi ketimpangan kesejahteraan antardaerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Be berapa evaluasi pelaksanaan TKDD hingga tahun 2020 sebagaimana diuraikan di at a s, diketahui bahwa pelaksanaan TKDD dihadapkan pada be berap a ta ntangan utama antara lain : i) sinergitas ke bijakan dan program pe mbangunan antara be lanja TKDD dan belanja K/ L; ii) peningk a tan kualitas pendidikan dan ke sehatan mas y arakat; iii) per c epatan penyediaan infrastruktur daerah ; serta iv) peningkatan quality control TKDD melalui penguatan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan TKDD antar K/L dan unit terkait yang bertanggungjawab . Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka memperkuat quality control atas pelaksanaan TKDD pada masa mendatang, maka perlu dilakukan reformasi TKDD yang secara konsisten juga diikuti dengan reformasi APBD. Secara umum, reformasi TKDD akan diarahkan untuk: (i) mendorong upaya peningkatan quality control atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari TKDD; (ii) mendorong Pemda dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, dan pem berian dukungan in sen tif kepada daerah un tuk menarik investasi; (iii) sinergi pendanaan TKDD dengan pendanaan yang bersumber dari K/L dalam mendukung pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan), antara lain melalui penguatan mandatory spending DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan, dukungan untuk program merdeka belajar, peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) , dan penanganan _stunting; _ (iv) percepatan penyediaan infratsruuktur di daerah, antara lain melalui pembiayaan kreatif dan integrated funding dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan; serta (v) mendorong redesain pengelolaan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan perbaikan di sisi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja , penguatan monitoring dan evaluasi , peningkatan akuntabilitas, serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Sementara itu, reformasi pengelolaan APBD dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah, akan dilakukan dengan:
Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honarorium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan m1 diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20-30 persen ;
Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah atau tunjangan kinerja daerah. Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antardaerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antardaerah ;
Perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah melalui penyusunan Bagan Akun Standar. Hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran APBD, juga untuk memudahkan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA sinergi perencanaan antara belanja pusat dan daerah karena akan menggunakan nomenklatur yang relatif sama, termasuk mempermudah penyusunan laporan keuangan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. IV.2.6. Reformasi Penganggaran (Zero Based Budgeting) Secara nominal, belanja negara terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan , seperti pendidikan , ke sehatan, perlindungan sosial , pengentasan kemiskinan serta pe mbangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpasti a n ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan fiscal buffer untuk upa ya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan . Menurunnya kinerja penerimaan pasca berakhirnya era commodity boom , di sisi lain juga menjadi tantangan te rsendiri bagi pendanaan program-progam prioritas y ang terus meningkat . Oleh karena itu , upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran (budgeting). Grafik 48 Perkembangan Belanja Negara tahun 2004-2019 - Belanja Negara (%PDB) - Pertumbuhan Ekonomi (%) 25,00 Berpengaruh pada terbatasnya disk rest di sisi belanja 20.00 --~~ · 19 , 92 - - - - - - _ . - 25, 14 , 43 15,00 15,00 10,00 10.00 5,00 111111111 1 0,00 - --~ 5.00 5,06 ■ Belanja Pemef intah Pusat (%POB) Transfer ke Daerah (%PDB) 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber : Kementerian Keuangan Peningkatan belanja operasional (belanja barang dan pegawai) se mestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan , kesehatan , pe ngentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan output dan outcome y ang c ukup signifikan. Sebagai contoh , peningkatan anggaran pendidikan ternyata be lum diikuti dengan perbaikan signifikan pada skor PISA Indonesia. Skor HCI dan GCI Indonesia juga masih masih tertinggal dibandingkan dengan jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA beberapa negara di Kawasan ASEAN. Prevalensi stunting walaupun menurun, juga masih relatif tinggi. Sementara itu , pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tren menurunnya kinerja penerimaan negara yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar , efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (result based) serta penguatan kapasitas kebijakan countercyclical baik melalui penguatan automatic stabilizer maupun pencadangan belanja anticipatory. Reformasi pengelolaan belanja negara perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, pemerintah harus melakukan efisiensi pada belanja kebutuhan dasar, memfokuskan belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pada sisi hilir, pemantauan dan evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (result based execution). Ke depannya, belanja anticipatory juga perlu diperkuat sebaga i untuk mengantisipasi dan mitigasi dampak yang timbul apabila terjadi gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar ketika adanya risiko perekonomian (krisis global, bencana alam atau wabah penyakit) dapat lebih cepat ditangani. Reformasi pengelolaan belanja negara dapat dilakukan melalui kerangka zero-based budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus memulai dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (incremental basis). Secara umum, kerangka zero-based budgeting adalah se bagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Bagan 6 Zero Based Budgeting FrscalSpace masrh terbatas 0 : REFORMASI: EFISIENSI, FOKUS, BERBASIS HASIL DAN ANTISIPATIF : ZERO BASED BUDGETING Performance Result Standardisas i Automatic based ba sed Buffer (harga & Kegiatan) Budgeting Execution stabilizer Pengalokasian anggaran melalui konsep zero - based budgeting dapat diusulkan menjadi tiga kelompok jenis belanja , y aitu basic spending, intervention (priority) spending dan anticipatory spending. Basic spending pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedi a pada setiap K/ L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada mas y arakat , antar a lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada basic spending, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/ L yang tidak memiliki fungs i intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran basic spending. Selanjutnya , intervention spending merupakan belanja-belanja y an g bersifat intervensi y ang akan difokuskan untuk mendukun g program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada BA BUN dan pengalokasikan ke masing-masing K/ L se rta evaluasinya a kan dilakukan ol eh Komite Penilai (reviewer committee) yang beranggotakan Kementerian Koordinator , Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja internvensi berdasarkan proposal dari K/ L y ang berisikan r incian anggar a n , target output dan outcome, rencana aksi , indikator baku, serta manajemen risiko. Proses penganggaran menggunakan Performance Based Budgeting, y aitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan , sesuai prioritas dan sinkron antara K/ L dan sinkron pula antara pusat dan da era h. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based Execution , yaitu pelaksanaan anggaran be rb a sis hasil yang dicapai. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Terakhir, Anticipatory Spending, yakni belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam , serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan Anticipatory Spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/ sosial, alokasi Anticipatory Spending dapat berfungsi sebagai masyarakat. social safety net untuk menjaga daya beli IV.3.Reformasi Pendapatan Negara Tahun 2020 merupakan periode yang berat bagi perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 yang di awal tahun 2020 masih berpusat di Tiongkok telah menyebar menjadi pandemi ke lebih dari 200 negara pada a khir Maret 2020, termasuk Indonesia. Terganggunya aktivitas ekonomi global akibat kebijakan lockdown di beberapa mitra dagang utama Indonesia membuat pasokan komponen penting bagi industri , seperti bahan mentah, bahan baku , dan barang modal dari luar negeri menjadi berkurang. Selain itu, meningkatnya nilai tukar Dolar Amerika membuat harga bahan impor menjadi lebih mahal. Akibatnya, beberapa industri nasional mengalami kesulitan untuk terus berproduksi, terutama industri yang bergantung pada bahan impor. Sebaliknya dari sisi konsumsi, dunia usaha dalam negeri juga mengalami tekanan. Langkah-langkah pencegahan yang relatif ketat untuk membatasi meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya permintaan atas produk nasional. Dampak selanjutnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan cash flow sehingga menurunkan kemampuan dalam membayar pajak. Akibatnya, penerimaan perpajakan seperti PPh Badan mengalami penurunan secara signifikan . Berkurangnya aktivitas perdagangan internasional secara signifikan juga mengakibatkan turunnya penerimaan pajak dari impor dan bea masuk. Selain itu, penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan dari turunnya harga minyak dunia, bahan mineral, dan CPO yang merupakan komponen penting dalam menghitung PPh migas dan bea keluar. Kinerja penerimaan perpajakan diperkirakan akan melemah pada tahun 2020 dengan tax ratio berpotensi berada di bawah 9 persen, terendah dalam dua dekade terakhir. Menghadapi kondisi perekonomian dan pan demi COVID-19, ke bijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dan meningkatkan pendapatan negara. Di tengah ketidakpastian akan akhir jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dari pandemi COVID-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, langkah reformasi perpajakan yang pertama dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi perpajakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan, khususnya selama dan pasca pendemi COVID-19. Perusahaan dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan sehingga tetap beroperasi secara normal. Efek selanjutnya adalah perusahaan diharapkan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga karyawan mempunyai gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada gilirannya hal tersebut akan kembali menggairahkan perekonomian nasional, baik dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta berbagai fasilitas perpajakan lainnya, Pemerintahjuga bermaksud meningkatkan daya saing guna mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan, Pemerintah melakukan upaya perluasan basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh DJP maupun DJBC, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal , Pemerintah akan memungut pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau yang lebih popular dengan sebutan e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Untuk itu, pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang. Selain itu, diperlukan juga sumber penerimaan lain yang berasal dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok , minuman beralkohol, dan ethyl alkohol. Meskipun demikian, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak (BBM). Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan perpajakan juga dapat dilakukan dari aspek subjek pajak . Upaya ini dilakukan dengan cara ekstensifikasi wajib pajak (WP) baru yang berbasis sektor dan kewilayahan, serta dengan cara meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan High Net Worth Individual (HNWI) Tabet 8 Reformasi Perpajakan Indonesia ___ r _ uj_ u_ a_ n __ l 1 _ ___ R _ ef _ o _ r_ m _ a _ s· , _ __ I I _ _______ L _ a_ n_ gk a _ h _ - La _ n _ g _ k_ ah ______ _ 1. Mendoron g 1.1. Membe rikan insentif yang 1.1.1. Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini (tax expenditure) p ert umbu han ek on o mi nasional tepat sasaran 1.2. Mengurangi beban kegiatan usaha 1.1.2. Memberikan insentif baru secara selektif 1.2.1. Meningkat ka n EoDB 1.2.2. Meminimalisir pemajakan yang unfair 1.2.3. Membangun platform National Logistic Ecosystem (NL E) 2. M eningkatkan 2.1. Menambah objek pajak 2.1.1. Menambah objek PPN dan PPh penerimaan baru 2.1.2. Menambah objek Cukai (ekstensifikasi B KC) negara 2.2. Menambah subjek pajak baru 2.2.1. Melakukan ekstensifikasi WP baru (ber bas is sektor dan kewilayahan) 2.3. Meningkatkan kepatuhan sukarela WP 2.3.1. Meningkatkan pelayanan yang user friendly berbasis IT 2.3.2. Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif 2.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan risk management dalam 2.4. Menerapkan pengawasan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan 2.4.2. Mengembangan pemanfaatan Artificial Intelligence dan Smart Customs 2.5. Memperbaiki tata kelola 2.5.1. Mela kukan reformasi organisasi (Probis, IT, database, organisasi dan administrasi dan SOM) Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan . Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan cara-cara baru yang lebih efisien dalam pelayanan perpajakan tentu harus segera dimula i. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (core tax), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan da l am j angka pan j ang. Langkah- l angkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap peneri m aan perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sementara itu, reformasi penge lol aan PNBP pada dasarnya diarahkan untuk menjamin penerimaan yang stabil, berke l anjutan serta memberikan manfaat jangka panjang terutama yang berasal dari pengeloaan sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu, desain pengeloaan PNBP perlu mempertimbangkan mekanisme buffer . Mekanisme ini dapat memitigasi pada saat terjadi penurunan harga minyak mentah Indonesia. Adapun teknis penerapannya dapat didasarkan pada basis harga ICP atau basis penerimaan migas . Perbedaan keduanya terletak pada dasar penetapan buffer. Strategi pertama hanya didasarkan pada realisasi ICP dibandingkan dengan asumsi . Sedangkan mekanisme kedua telah memperhitungkan interaksi perubahan seluruh komponen/variabel yang mempengaruhi penerimaan PNBP SDA (migas) antara saat rea l isas i dengan saat penetapan target . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA IV.4.Kebijakan Fiskal 2021 Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pembangunan nasional yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi modal penting bagi Pemerintah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif sejatinya juga merupakan strategi yang dijalankan Pemerintah untuk menghindari opportunity loss sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pem bangunan nasional. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Meskipun Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit, namun kebijakan ini tetap dilakukan dengan upaya pengendalian (risk treatments) atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Upaya pengendalian risiko dalam APBN, tercermin dari perkembangan tingkat defisit yang diupayakan berada dalam tren yang terus menurun. Pada tahun 2015 misalnya, defisit ditetapkan sebesar 2,59 persen terhadap PDB dan terus menurun menjadi sebesar 1,76 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Sejalan dengan tren penurunan angka defisit tersebut, pembiayaan anggaran dari tahun ke tahun juga diupayakan secara persentase terus mengalami penurunan. Meskipun defisit dan pembiayaan anggaran bergerak dalam tren yang semakin menurun sebagai upaya pengendalian, namun ini untuk diupayakan tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Selain itu, untuk meningkatkan upaya mitigasi dan pengendalian terhadap berbagai risiko dalam APBN, Pemerintah pada tahun 2021 juga akan melakukan penguatan terhadap penerapan manajemen risiko fiskal yang berstandar internasional. Penguatan manajemen risiko fiskal ini dilakukan untuk mendukung perwujudan transparansi fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas dalam kebijakan kesinambungan APBN. Praktik penguatan manajemen risiko fiskal akan dilakukan pada berbagai eksposur risiko baik yang menciptakan dampak langsung kepada APBN maupun dampak tidak langsung. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA Kebijakan fiskal ekspansifyang diterapkan Pe merintah pada tahun 2021 juga akan dilakukan secara terarah dan terukur sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian di tengah potensi masih tingginya dampak dan risiko pandemi COVID-19 bagi APBN, masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan fiskal ekspansif-konsolidatifjuga akan dijalankan untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan n a sional dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan . Hal tersebut akan ditempuh melalui beberapa langkah yaitu:
mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 3 , 21-4, 1 7 persen, 2) menjaga rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) pada kisaran 36 , 67 - 37 , 97 persen dan 3) mendorong negatif keseimbangan primer (primary balance) menurun. Grafik 49 Keseimbangan Primer dan Defisit terhadap PDB 2020 2019 (Perpres 2015 2016 2017 2018 Unaudited 54/ 2020) 0.0 (100.0) I - I .. ^1~ ..
0.00 (1.00) (200.0) (1 .23) (1.01) (0.92) (300 .0 ) (2.00) C. a: : (400.0) C: : : I ~ (500.0) I (2.59) (2.49) . 8) (3.00) m C a. -c £ ~ 0 (600.0) - Keseimbangan Primer (Rp Triliun) (4.00) Defisit (Rp Triliun) (700.0) (5.00) . % Keseimbangan Primer thd PDB (RHS) (800. 0) (5. 07) - % Defisit thd PDB (RHS) (900.0) (6 .00) IV.4.1. Kebijakan Pendapatan Negara 2021 Pendapatan negara merupakan salah satu komponen utama dalam struktur APBN, selain belanja negara dan pembiayaan anggaran. Pendapatan negara, yang meliputi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan program- program Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya agar pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan nasional , termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam rangka mencapa1 Visi Indonesia Maju 2045. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Optimalisasi pendapatan negara dilakukan baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP. Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak, dan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Selain itu, penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi. Di sisi lain, optimalisasi PNBP juga terus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan kinerja BLU. Pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan regulasi turunan dari UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Regulasi tersebut antara lain mendorong kinerja PNBP di bidang pengawasan, pemeriksaan, serta penetapan dan penyederhanaan tarif. Penerapan seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNBP.
Kebijakan Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 Secara umum, kinerja perpajakan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2015-2019, indikator rasio perpajakan terhadap PDB (rasio perpajakan dalam arti sempit yang hanya membandingkan penerimaan dari pajak serta bea dan cukai terhadap PDB nominal, dan tidak memasukan penerimaan dari PNBP SDA Migas dan PNBP SDA Pertambangan Minerba) mengalami penurunan, yaitu dari 10,76 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 9,76 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2018 rasio perpajakan Indonesia telah meningkat yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Namun, pada tahun 2019 rasio perpajakan kembali turun akibat melemahnya perdagangan internasional dan menurunnya beberapa harga komoditas utama dunia. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 50 Perkembangan Rasio Perpajakan terhadap PDB 9.76 ., Rasio Perpajakan thd PDB •· •· · •· • • Linear (Rasio Perpajakan thd PDB) 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: Kementerian Keuangan Dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih relatif rendah. Hal terse but mengindikasikan bahwa masih terjadinya gap kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional. Relatif besarnya tax exemption dan insentif perpajakan yang tercermin dalam belanja perpajakan memengaruhi capaian tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu , adanya penghindaran pajak dan kecenderungan aktivitas informal yang tinggi yang belum ditangkap dalam sistem perpajakan juga berkontribusi pada tidak optimalnya capaian rasio perpajakan . Dilihat dari pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun . Selama periode tersebut, pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan cukup tajam , yaitu hanya mencapai 1,8 persen atau terendah selama lima tahun terakhir. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 51 Perkembangan Penerimaan Perpajakan 2,500 Rp triliun Persen 15 2,000 10 1,500 1,462.6 5 1,000 0 500 -5 0 -10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudited Perpres 54/2020 - Penerimaan Pajak Kepabenan dan Cukai - Growth Total Perpajakan Sumber: Kementerian Keuangan Kinerja perpajakan yang berfluktuatif terse but menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi domestik , pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi tumpuan penerimaan perpajakan sangat menentukan capaian kinerja penerimaan perpajakan. Selain itu stabilitas konsumsi masyarakat juga turut mempengaruhi capaian penerimaan perpajakan, khususnya PPN. Sementara itu, dari sisi perdagangan internasional, kinerja penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa . Penerimaan perpajakan yang berbasis kegiatan impor cukup besar porsinya sehingga besarnya penerimaan perpajakan juga ditentukan juga oleh naik turunnya volume dan nilai impor, serta perkembangan perekonomian domestik dan internasional. Kinerja penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah . Beberapa kebijakan pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan antara lain: (i) kebijakan penurunan PTKP pada tahun 2015 dan 2016 ; (ii) kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2017-2018; (iii) kebijakan penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018; (iv) kebijakan tax holiday dan tax allowance pada tahun 2018 dan 2019; dan (v) kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap tahun, kecuali di tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah menerapkan kebijakan ekstensifikasi Barang Kena jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cukai (BKC) baru dan pengenaan cukai terhadap kantong plastik belanja sekali pakai dalam rangka mendukung perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. U sulan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 melalui rapat pembahasan APBN antara Pemerintah dan DPR akhirnya berhasil disepakati dan disetujui pada awal tahun 2020. Grafik 52 Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015 dan 2019 (%) 0.52 4.68 0.58 4.44 1.59 2019 • PPh Nonmlgas PPN dan PPnBM • PBB ■ PPh Nonmlgas PPN dan PPnBM • PBB Pajak lainnya PPh Mlgas Pajak lalnnva PPhMlgas Sumber : Kementerian Keuangan Kinerja administrasi perpajakan Juga secara langsung mempengaruhi keberhasilan pemungutan perpajakan di Indonesia. Perbaikan sistem administrasi dan penguatan database perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SPT elektronik, e-faktur, pelayanan mobile tax unit telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, percepatan layanan restitusi tahun 2018 dan 2019 telah membantu wajib pajak untuk menjaga kelancaran aktivitas usahanya. Dari sisi komponen pajak, selama lima tahun terakhir penerimaan pajak utamanya disumbang dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar 52-54 persen dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sekitar 40 persen. Di sisi lain, sumbangan PBB dan Pajak Lainnya relatif kecil masing-masing 2-3 persen dan 0,5-1,0 persen. Adapun , sumbangan PPh migas masih cukup signifikan sekitar 4-5 persen, namun berfluktuasi mengikuti perkembangan harga komoditas minyak bumi dan gas di dunia. Kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian) merupakan yang jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu berkisar antara 12-13 persen pada periode 2015-2019 . Meskipun komposisinya paling sedikit , penerimaan perpajakan dari sektor primer bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan harga komoditas dunia. Sementara itu , kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; dan konstruksi) terus menurun dari 39 persen tahun 2015 menjadi 37 persen tahun 2019. Di sisi lain, kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor tersier (p erdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan jasa lainn ya) meningkat dari 48 persen (2015) menjadi 51 persen (2019). Grafik 53 Perkembangan Pertumbuhan Pajak Sektoral, 2009 2019 Index 2009=100 4 00 Tersier 350 300 Sekunder Primer 250 200 150 100 2009 20 10 2011 20 12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber: Kementerian Keuangan Secara umum , perkembangan pajak secara sektoral menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan sektor manufaktur dan peningkatan sektor jasa sebagai sumber utama penerimaan perpajakan. Fenomena ini sejalan dengan berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sejak dua dekade terakhir (deindustrialisasi). Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perlambatan sektor industri pengolahan akan berdampak besar terhadap menurunn ya penerimaan pajak. Hal terse but karena nilai tam bah sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainn ya sehingga pajak yang dapat dipungut dari sektor industri pengolahan juga relatif lebih banyak. Di sisi lain, pertumbuhan pesat sektor tersier menunjukkan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA bahwa aktivitas perekonomiaan telah beralih ke sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, hiburan, dan pariwisata. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang mengikuti perubahan gaya hidup seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu , Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah proaktif agar perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan s1s1 penerimaan perpajakan. Langkah-langkah tersebut di antaranya perbaikan administrasi perpajakan dan penggalian sumber-sumber pajak baru . Selain itu, Pemerintah akan mendukung transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan di dalam negeri melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya. Boks 2 Insentif Belanja Perpajakan ( Tax Expenditure) Pemerintah terus berupaya me ndorong pertumbuhan ekonomi yang ti ngg i untuk mencapai Visi Indonesia Ma ju 2045, salah satunya melalui kebijakan khusus di bidang perpajakan antara lain pemberian fasilitas perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi , menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung dunia usaha dan bisnis di tengah lesun ya perekonomian, sehingga kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi dapat terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Tax holiday dan tax allowance adalah beberapa contoh perlakuan perpajakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong sisi produksi pelaku usaha. Pemer i ntah juga memiliki perlakuan perpajakan khusus berupa pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan . Kebijakan ini ditujukan un tuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau, yang diharapkan mampu mendorong sisi konsumsi masyarakat. Fasilitas perpajakan dalam bentuk insentif dan berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan merupakan belanja non tunai pemerintah dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim dikenal sebagai tax expenditure atau belanja perpajakan. Pada tahun pajak 2018 estimasi belanja perpajakan mencapai Rp221, 1 triliun, a tau 1, 49 per sen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jum l ah ini meningka t sebesar 12,35 persen dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 1,47 persen PDB. Estimasi potensi pendapatan yang hilang (revenue forgone) atas suatu kebijakan belanja perpajakan, di dalam laporan Belanja Perpajakan 2018 dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, sektor ekonomi penerima fasilitas, subjek penerima, tujuan kebijakan belan ja perpajakan, dan fungsi dari belanja pemerintah. Berdasarkan jenis pajaknya, estimasi belanja perpajakan tahun 2018 yang terbesar adalah belanja perpajakan PPN sebesar Rp145,62 triliun atau 0,98 persen PDB , PPh sebesar Rp63,27 triliun atau 0,43 persen PDB, Bea Masuk dan Cukai sebesar Rp 12, 17 triliun atau 0,08 persen PDB, dan belanja perpajakan terkecil yaitu PBB sebesar Rp72 ,0 triliun atau 0,0005 persen PDB. Dalam jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mendukung pertumbuhan ekonomi secara sektoral, Pemerintah telah memberikan insentif yang berbentuk belanja perpajakan kepada sebelas spesifik sektor dan multi sektor dalam perekonomian Indonesia. Beberapa diantara spesifik sektor usaha penerimaan fasilitas belanja perpajakan yaitu sektor industri manufaktur, pertanian dan perikanan, dan perdagangan yang pada tahun 2018 menerima fasilitas sebesar Rp86,10 triliun atau 0,58 persen PDB. Selanjutnya dukungan bagi pelaku usaha dikategorikan berdasarkan subjek penerima manfaat belanja perpajakan. Pemerintah telah memberikan fasilitas belanja perpajakan pada tahun 2018 kepada dunia usaha yang meliputi multi skala dan UMKM, serta bagi rumah tangga . UMKM sebagai pelaku usaha dengan jumlah terbesar di Indonesia telah menerima belanja perpajakan sebesar Rp62,67 triliun atau 0,42 persen PDB. Berbagai data dan gambaran tersebut menunjukkan besaran dukungan Pemerintah dalam bentuk belanja perpajakan yang diselaraskan dengan kebijakan be l anja Pemerintah di APBN. Untuk anggaran pendidikan misalnya, selain alokasi anggaran 20 persen dari APBN, Pemerintah juga memiliki belanja perpajakan yang ditujukan untuk sektor pendidikan, berdasarkan fungsi belanja pemerintah, dengan nilai estimasi sekitar Rpl4,4 triliun atau 0, 10 persen PDB pada tahun pajak 2018. Nilai revenue forgone tidak dapat langsung direalisasikan menjadi pendapatan negara apabila suatu kebijakan belanja perpajakan dihilangkan, namun nilai estimasi tersebut dapat menjadi indikasi dalam pengelolaan belanja negara yang bersifat belanja non tunai. Fungsi belanja perpajakan untuk mendukung perkembangan dunia usaha, di satu sisi dinilai sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Namun belanja perpajakan di sisi yang lain, dirasakan dapat menggerus potensi penerimaan dan basis perpajakan sehingga mengurangi daya dorong perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Du a hal yang terlihat saling bertentangan ini harus menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan perpajakannya. Manfaat pemberian belanja perpajakan kepada sektor manufaktur akan berdampak pada penurunan biaya produksi. Dengan biaya produksi yang rendah, maka produsen dapat menghasilkan produk lebih maks i mal, sehingga hal ini mendorong sisi produksi atau supply barang. Di sisi lain, belanja perpajakan kepada sektor perdagangan dapat mendorong sisi konsumsi masyarakat karena harga barang yang menjadi lebih murah. Pemerintah telah sejak lama memberikan fasilitas insentif atau belanja perpajakan kepada perusahaan dan atau individu. Sisi produksi atau sisi konsumsi yang mendapatkan lebih banyak manfaat dari insen tif tersebut, serta siapa saja yang lebih membutuhkan fas i litas tersebut, selalu menjadi bahan perhatian Pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Dalam pengambilan kebijakan, Pemerintah juga mempertimbangkan besaran dampak belanja perpajakan bagi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan dampak sosial ekonomi lainnya dalam setiap pemberian belanja perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan belanja perpajakan menjadi salah satu tahapan yang pen ting dalam rangka perbaikan kebijakan yang berkelanjutan (continuous improvemen~. Tantangan dalam melaksanakan evaluasi kebijakan adalah ketersediaan data, kompleksitas pengukuran, hingga koordinasi antarlembaga menjadi beberapa faktor teknis yang sering kali dijumpai tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara maju sekalipun. Namun demikian, Pemerintah telah dan terus akan melakukan evaluasi kebijakan dan berkomitmen untuk melakukan perba i kan jika diperlukan demi kesejahteraan masyarakat. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 139 - Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang meningkat . Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp213,52 triliun, a tau tumbuh 18,87 persen dari realisasi tahun 2015 yang mencapai Rpl 79,58 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh penerimaan dari Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Berdasarkan komponen penerimaannya, selama tahun 2015-2019 penerimaan cukai rata-rata tumbuh 8, 13 persen dan bea masuk (BM) tumbuh rata-rata 3,22 persen, sedangkan penerimaan bea keluar (BK) tumbuh negatif 6,62 persen akibat tren menurunnya harga komoditas . Meskipun telah mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan, Pemerintah menyadari kinerja penerimaan perpajakan masih menghadapi beberapa tantangan di tahun 2021 , yaitu: (i) upaya meningkatkan kembali tax ratio Indonesia di tengah situasi pemulihan ekonomi selama dan pasca pandemi COVID-19; (ii) pergeseran struktur perekonomian yang dipicu perlambatan pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti industri pengolahan mengakibatkan penerimaan perpajakan terus mengalami tekanan; (iii) seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia, pertumbuhan kelas menengah juga semakin meningkat. Golongan ini mempunyai daya beli dan gaya hidup yang lebih tinggi sehingga menuntut adanya perbaikan pelayanan perpajakan yang sesuai dengan kemajuan zaman yang cepat , mudah dan berbasis IT; serta (iv) guna mengelola kekuatan sosial ekonomi baru tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, yang sekaligus sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (MIT) . Perbaikan kualitas SDM dalam negeri mutlak menjadi prioritas Pemerintah melalui pemberian fasilitas insentif perpajakan yang tepat dan terukur. Boks 3 Stimulus Perpajakan Tahun 2020 dalam Rangka Menghadapi Pandemi COVID-19 Pajak merupakan instrumen penting dalam kebi jak an fiskal dalam rangka menghadapi pandemi globa l COVID-19. Dalam tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan stimulus perpajakan untuk mencapai dua tujuan utama yai tu mempercepat penanganan kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19 dan menjaga dunia usaha agar tetap bergerak sehingga roda perekonomian tetap berjalan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang ditempuh ol eh Pemerintah secara umum adalah melakukan relaksasi perpajakan dimana jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemungutan perpajakan dilaksanakan dalam kerangka merespon dampak pan demi global COVID-19. Stimulus perpajakan tahun 2020 antara lain ditujukan untuk tiga bidang, yaitu:
Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 Stimulus ini pada dasarnya diberikan untuk melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19 terutama untuk mendukung penyediaan alat ke sehatan, obat-obatan, dan tenaga medis. Stimulus perpajakan dalam bidang kesehatan ini diberikan dalam bentuk:
PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu untuk penanganan COVID-19;
PPN DTP untuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan;
Pembebasan PPh untuk honor tenaga medis tertentu. 2 . Bidang Perlindungan Sosial untuk mendukung Social Safety Net Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi COVID-19 bagi masyarakat, Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) pasal 21. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) ini diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200 juta setahun. Pemberian pajak DTP m1 diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan daya belinya sehingga mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19 tahun 2020. Stimulus ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan social safety net yang pendanaannya dialokasikan dari Belanja Pemerintah.
Bidang Usaha untuk membantu dunia usaha yang terdampak COVID- 19 Untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan dunia usaha dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan stimulus perpajakan kepada dunia usaha terutama kepada perusahaan yang terkena dampak negatif dari pandemi global ini. Stimulus pajak diberikan antara lain berupa pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, relaksasi restitusi, dan fasilitas BM DTP. Selain itu, Pemerintah juga melakukan percepatan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen yang diimplementasikan pada tahun 2020 dan dilanjutkan t ahun 2021. Kebijakan ini setahun lebih cepat dari yang diusulkan dalam Omnibus Law Perpajakan. Kebijakan umum perpajakan tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kinerja penerimaan perpajakan selama lima tahun terakhir, melihat kondisi ekonomi terkini dari dalam dan luar negeri, dan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi tahun 202 1. Secara umum, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan dan transisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan insentif perpajakan yang tepat dan terukur dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan investasi, mendorong transformasi ekonomi, dan mengantisipasi perubahan ekonomi global. Kebijakan umum perpajakan tersebut ditempuh melalui (i) jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur; (ii) melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional ; (iii) menyempurnakan peraturan perpajakan; (iv) mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak , dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegaan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data , serta proses bisnis dan regulasi; (v) memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (vi) meningkatkan pelayanan kepabeanan; serta (vii) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Sejalan dengan arah kebijakan umum perpajakan 2021 di atas , kebijakan teknis pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 dapat dikategorikan menjadi empat pilar kebijakan besar dengan rincian sebagai berikut:
Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur:
Pemberian insentif perpajakan dalam rangka membantu likuiditas WP;
Pemberian insentif perpajakan untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat .
Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui:
Terobosan di bidang regulasi melalui Omnibus Law Perpajakan;
Fasilitas Perpajakan melalui pemberian insentif pajak yang lebih terarah; c . Proses bisnis layanan yang user friendly berbasis IT 3. Meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, melalui:
Pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang; b . Pelayanan yang mudah dan berkualitas;
Regulasi yang berkepastian hukum;
Edukasi dan humas yang efektif. 4 . Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui:
Pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
Ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c. Pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan; serta d. Meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Boks 4 RUU Omnibus Law Perpajakan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau yang dikenal dengan Omnibus Law Perpajakan merupakan terobosan baru Pemerintah dimana dalam satu undang-undang terdapat berbagai aturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan berinvestasi dan berusaha. Omnibus Law Perpajakan dibuat berdasarkan kenyataan bahwa peraturan perpajakan seringkali justru menjadi disinsentif dalam melakukan investasi . Kebijakan tarif yang kurang kompetitif dengan negara lain, pengenaan pajak berganda, dan administrasi perpajakan yang kompleks pada akhirnya telah menciptakan tambahan biaya (cost of fund) yang ditanggung oleh investor. Selain itu, peraturan perpajakan yang kerap tidak harmonis dengan peraturan perpajakan di daerah menyebabkan iklim investasi di Indonesia menjadi kurang kondusif bagi dunia usaha. Untuk itu, kehadiran Omnibus Law Perpajakan diharapkan mampu menjadi terobosan yang menguntungkan bagi masyarakat melalui adanya investasi bagi sektor-sektor produktif yang banyak menyerap tenaga kerja maupun sektor-sektor dengan nilai tambah yang tinggi. Hal tersebut untuk selanjutnya diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional. Penerapan Omnibus Law Perpajakan yang diperkirakan akan berlaku efektif pada tahun 2021 tentu saja akan berdampak pada sisi penerimaan negara, dalam hal ini penurunan penerimaan perpajakan. Sebagian ketentuan fasilitas dalam regulasi ini dipercepat pelaksanaannya tahun 2020 untuk antisipasi pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Aturan dalam Omnibus Law Perpajakan yang menyangkut penurunan tarif pajak, pemberian fasilitas pajak, maupun pembebasan pajak pada akhirnya akan membawa konsekuensi pada berkurangnya pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah. Sebagai contoh, penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2021 dan 2020, dan menjadi 20 persen pada tahun 2022 tentu akan berdampak langsung terhadap turunnya penerimaan PPh Badan. Selain itu, aturan dalam Omnibus Law Perpajakan seperti penghapusan PPh atas dividen yang diinvestasikan di dalam negeri dan penghapusan PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga diperkirakan juga mengakibatkan berkurangnya penerimaan perpajakan mulai tahun 2021. Di sisi lain, terdapat terobosan baru yaitu pemajakan transaksi elektronik yang diharapkan mampu meningkatkan basis pajak. Secara total, penerimaan perpajakan yang hilang akibat pemberlakuan Omnibus Law Perpajakan diperkirakan berkisar antara 0,5 persen hingga 0,6 persen terhadap PDB. Walaupun memberikan dampak nega tif pada sisi penerimaan negara, penerapan Omnibus Law Perpajakan diharapkan mampu berdampak positif kepada perekonomian secara makro melalui peningkatan investasi. Selain jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA itu, melalui rasionalisasi ketentuan pajak daerah dan pemberian fasilitas perpajakan diharapkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih kompe t itif sehingga lebih menarik untuk didatangi investor. Di tengah perubahan struktur ekonomi Indonesia dan fenomena deindustrialisasi pada dua dekade terakhir, adanya investasi yang masuk diharapkan mampu mengangkat sektor-sektor yang sebelumnya berkinerja lemah, seperti sektor industri pengolahan, menjadi l ebih bergairah. Hal ini menjadi penting guna menumbuhkan kembali industri-industri Indonesia yang dulu sempat merajalela, seperti tekstil, maupun merangsang industri-industri baru dengan nilai tambah yang tinggi seperti high-tech products. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia bangkit menuju Visi Indonesia Maju 2045. Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2021 difokuskan pada upaya untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara, yaitu 1. Mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, melalui:
Relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
Pembebasan bea masuk untuk sektor-sektor yang terkena dampak .
Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui:
Perbaikan rasio neraca ekspor impor untuk penerima fasilitas kepabeanan;
Pengembangan fasilitas kepabeanan (Tempat Penimbunan Berikat/TPB, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor /KITE, dan Industri Kecil dan Menengah/IKM), kawasan khusus, dan reputable traders (Authorized Economic Operator/ AEO dan Mitra Utama/MITA);
Harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L;
Penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan investasi dan daya saing.
Meningkatan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, melalui:
Sinergi pemberantasan penyelundupan di laut, pelabuhan dan perbatasan;
Pengembangan Narcotic Targetting Center (NTC) untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c. Pemberantasan dan penurunan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal ;
Ekstensifikasi BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas negatif. 4 . Menyempurnakan proses bisnis, melalui:
Pengembangan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) melalui Platform CEISA 4.0 Smart _Fraud Detection; _ b. Perluasan basis penerimaan;
Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L ;
Pembangunan platform National Logistic Ecosystem (NLE).
Mengoptimalkan penerimaan, melalui : a . Relaksasi pelayanan; b . Penyempurnaan regulasi administrasi penenmaan , proses bisnis pemeriksaan, pengelolaan penerimaan, keberatan, dan peningkatan pemenangan sengketa di pengadilan pajak. 2 . Kebijakan PNBP Tahun 2021 Kinerja PNBP dilihat dar i rasio terhadap PDB menunjukkan angka yang bervariasi. Capaian kinerja berfluktuasi dari 2,2 persen (2 015), menjadi 2,6 persen (2019). Secara nominal, capaian kinerjanyajuga menunjukkan tren peningkatan dari Rp255,6 triliun (2015) menjad i Rp407, 1 triliun (2019) . Grafik di bawah menunjukkan perkembangan kinerja PNBP dalam periode 2015-2019. Ukuran kinerja lain dapat dilihat dengan membandingkan antara target dengan realisasi PNBP yang menunjukkan kecenderungan capaian yang positif (realisasi melebihi target), kecuali tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari target. Perkembangan kinerja PNBP ini sangat dipengaruhi oleh kinerja PNBP SDA migas yang masih memiliki peran cukup penting. Faktor yang sangat signifikan salah satunya adalah perubahan harga komoditas minyak bumi (ICP). Dalam APBN 2020 yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur clan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, PNBP ditargetkan sebesar Rp297,8 triliun (1,8 persen dari PDB) yang terdiri dari PNBP SDA Rp82,2 triliun, PNBP KND Rp65,0 triliun, PNBP Lainnya Rp94,7 triliun , dan pendapatan BLU Rp55,8 triliun. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan berdampak cukup signifikan pada pencapaian target PNBP di tahun 2020, yang dipengaruhi oleh perubahan parameter dan kebijakan, jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 145 antara lain:
penurunan harga komoditas, terutama minyak mentah dan batubara serta perubahan kurs nilai tukar yang mempengaruhi PNBP SDA;
kebijakan pembatasan pelayanan dari K/L; dan
penurunan aktivitas ekonomi masyarakat . Perkiraan penurunan PNBP SDA pada 2020 terutama berasal dari perkiraan menurunnya harga minyak mentah dan batubara, dan penurunan lifting migas, serta kebijakan penurunan harga gas untuk industri tertentu. Grafik 54 Perkembangan Kinerja PNBP 2015-2019 (Rp Triliun) 409 .3 407.1 Ill II 311 .2 297.8 255.6 262.0 Ill 123 .3 ml - • I I 94 .7 81 .7 118 .0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudited Perpres No.54/2020 ■ PNBP SDA ■ PNBP dari KND PNBP Lainnya ■ Pendapatan BLU Sumber: Kementerian Keuangan Upaya pencapaian kinerja PNBP juga masih menemui tantangan yang signifikan pada tahun 2021. Selain karena dampak COVID-19 yang mungkin masih dirasakan, pada tahun 2021 juga masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan global dan domestik berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam rangka pencapaian target PNBP. Pertama, perkembangan ekonomi dunia dan kondisi geopolitik sangat berpengaruh pada dinamika harga komoditas minyak dan gas serta minerba yang diperkirakan memberikan tekanan pada penurunan harga energi global yang akan berdampak negatif pada penerimaan PNBP SDA. Kedua, kecenderungan penurunan produksi migas (lifting migas) Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, produksi migas Indonesia selalu mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat temuan cadangan baru. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada cadangan migas berkapasitas raksasa yang ditemukan . Ketiga, terkait dengan aspek compliance wajib bayar PNBP dalam memenuhi kewajibannya secara tepat jumlah dan tepat waktu, serta jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dari sisi pengawasan masih perlu diperkuat. Pada saat yang sama , idle asset yang dimiliki negara perlu untuk dioptimalkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber utama PNBP. Dalam hal ini pemerintah perlu menyusun skema pemanfaatan asset yang tepat sehingga tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, namun juga menjadi buffer penerimaan PNBP. Sistem administrasi dan penggunaan teknologi informasi yang belum optimal perlu terus didorong sehingga PNBP dapat dikelola lebih transparan serta berkontribusi dalam mendorong investasi masuk kedalam negeri. Sistem administrasi dan penggunaan teknologi informasi juga perlu lebih dioptimalkan dan didorong agar PNBP dapat dikelola lebih transparan sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong investasi masuk ke dalam negeri . Dalam menghadapi tantangan tersebut di atas, fokus kebijakan PNBP tahun 2021 adalah "inovasi kebijakan dan layanan serta penguatan tata kelola mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dan optimalisasi PNBP". Secara umum, kebijakan PNBP tahun 2021 mencakup: pengelolaan sumber daya alam secara optimal , peningkatan kinerja BUMN, peningkatan kualitas layanan PNBP, peningkatan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan Highest and Best Use (HBU), peningkatan kinerja pelayanan BLU, serta penyempurnaan tata kelola. Kebijakan PNBP SDA Untuk kebijakan PNBP SDA tahun 2021 mencakup upaya: (i) mendukung pengelolaan SDA dari hulu ke hilir; (ii) upaya pencapaian optimalisasi produksi SDA antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan; (iii) penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian pengusahaan; (iv) peningkatan monitoring, evaluasi , pengawasan , dan transparansi pemanfaatan SDA serta penggalian potensi; (v) menjalankan upaya peningkatan lifting migas antara lain mendorong penemuan cadangan migas baru dengan peningkatan iklim investasi sektor hulu migas ; (vi) pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan hulu migas yang lebih efektif dan efisien; dan (vii) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri agar lebih kompetitif. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA a. Kebijakan PNBP SDA Migas Tahun 2021 yaitu:
Menjalankan upaya peningkatan lifting migas antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi bulu migas, baik pada kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi. Strategi one door service policy yang sudah berjalan akan terus ditingkatkan dan diperluas implementasinya. Layanan ini memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan penyelesaian perizinan pelaku usaba sebingga minat investasi juga dibarapkan meningkat;
Mendorong pelaksanaan kontrak bagi basil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang le bib efektif dan efisien . Skema bagi basil pengusahaan bulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebib efektif dan efisien. Skema cost recovery dengan PP No. 27 Tahun 2017 ten tang Perubaban atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Pengbasilan di Bidang Usaba Hulu Migas, dan skema gross split dengan PP No. 53 Tabun 201 7 ten tang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaba Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dibarapkan dapat memberikan piliban skema mana yang paling efektif dan efisien;
Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian. Penyempurnaan regulasi akan terus dilakukan baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian sebingga memberikan pedoman dan iklim investasi kondusif sebingga mendorong kegiatan usaba bulu migas;
Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi. Peningkatan pengawasan, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi, akan dilaksanakan dengan lebih baik. Penggunaan teknologi dapat mempermudab pelaksanaan pengawasan serta monitoring dan evaluasi. Transparansi pengelolaan terus ditingkatkan, penggalian potensi yang masib dapat diusahakan akan terus dikembangkan;
Penerapan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong Pertumbuban Industri Dalam Negeri sesuai Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kebijakan ini akan tetap dilaksanakan tahun depan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mengingat posisi strategis komoditas gas bumi sebagai sumber energi, bahan baku, maupun utilitas bagi industri. Kebijakan baik alokasi maupun harga diarahkan dapat menjadi stimulus perkembangan industri.
Kebijakan PNBP SDA Pertambangan Minerba Tahun 2021, yaitu:
Peningkatan kerja sama instansi terkait audit kewajiban, kebutuhan informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP, serta pembentukan task force atau gugus tugas pemantauan serta optimalisasi penerimaan (PNBP);
Pemberian sanksi bagi perusahaan yang mempunyai tunggakan;
Intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar;
Bimbingan teknis tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran; serta 5 . Perbaikan administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP Minerba.
Kebijakan PNBP SDA Kehutanan Tahun 2021 yaitu :
Penyempurnaan regulasi antara lain: (i) revisi PP jenis dan tarif PNBP pada KLHK; (ii) evaluasi berkala harga patokan untuk perhitungan PSDH; (iii) Revisi Permenlhk tentang juknis tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP SDA Kehutanan; dan (iv) percepatan proses perizinan secara online (OSS);
Optimalisasi produksi dan perbaikan harga antara lain: (i) Pencadangan areal untuk hutan tanaman (IUPHHK-HTI); (ii) peningkatan produktivitas hutan alam dan pengurangan emisi; dan (iii) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan (HHBK dan J asling);
Penguatan kerjasama dan perbaikan administrasi antara lain: (i) peningkatan kegiatan lapangan audit kepatuhan wajib bayar; (ii) peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan monitoring PNBP secara _online; _ dan (iii) optimalisasi penagihan PNBP terutang.
Kebijakan PNBP SDA Perikanan Tahun 2021, yaitu:
Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas ilegal, tanpa pelaporan, dan tidak diatur (IUU Fishing) _; _ 2. Implementasi penzman usaha yang efisien dan bertanggungjawab; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3. Pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPP; 4 . Peningkatan produktivitas armada perikanan tangkap yang berkelanjutan;
Peningkatan integrasi dan konektivitas infrastruktur perikanan tangkap ;
Ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja;
Optimalisasi penerimaan SDA perikanan melalui kajian perubahan formula perhitungan; dan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama antarlembaga.
Kebijakan PNBP SDA Panas Bumi Tahun 2021, yaitu:
Perluasan penerapan perizinan online dan mendorong penyederhanaan perijinan di bidang kehutanan dan di Pemerintah Daerah;
Peningkatan tata kelola pengusahaan antara lain melalui perbaikan insentif Panas Bumi, percepatan lelang WKP, dan penyempurnaan regulasi pemanfaatan di zona konservasi;
Perbaikan data dan informasi antara lain melalui pemutakhiran data potensi, integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan IT dalam monitoring dan evaluasi produksi; dan
Peningkatan efisiensi antara lain melalui mitigasi resiko kegiatan hulu panas bumi, update penggunaan teknologi untuk produksi yang efisien, dan kegiatan eksplorasi dengan menggunakan dana APBN. Kebijakan PNBP KND Dividen BUMN Tantangan utama pengelolaan dividen BUMN adalah kesehatan BUMN baik secara organisasi dan finansial. Identifikasi atas kemampuan BUMN dalam menjalankan program-program pemerintah, terutama bagi BUMN dengan kondisi finansial yang tidak sehat (ekuitas dan laba negatif) perlu untuk dilakukan kembali. Kondisi kesehatan BUMN yang tidak baik pada saatnya akan ditransmisikan kembali ke aspek fiskal dan pada gilirannya dapat menjadi contingent liabilities. Tantangan lain adalah mendorong proses bisnis BUMN untuk menjadi lebih efektif, kompetitif, dan transparan sehingga dapat meminimalkan risiko biaya dan mismanagement dikemudian hari. Langkah yang telah ditempuh kementerian BUMN salah satunya adalah melakukan perampingan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA beberapa anak usaha BUMN. Ini merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi usaha, menarik investasi masuk, serta refocusing atas tujuan awal pembentukan BUMN tersebut. Langkah kebijakan yang ditempuh pada tahun 2021 antara lain: (i) menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan , dan solvabilitas; (ii) menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham; (iii) penyesuaian regulasi dan perjanjian (covenant) yang mengikat BUMN; dan (iv) penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN. PNBP Lainnya Pada tahun 2021, pengelolaan PNBP Lainnya juga menghadapi tantangan berupa penentuan besaran tarif yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, kapasitas dan kualitas pelayanan, dan meningkatkan nilai aset negara . Oleh karena itu, kebijakan PNBP pelayanan pada K/L dalam tahun 2021 secara umum diarahkan pada: (i) peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, penyederhanaan jenis dan/atau tarif , kecepatan layanan, pengoptimalan potensi dan inovasi layanan, perluasan sistem pembayaran berbasis cashless, peningkatan penggunaan teknologi dan informasi, dan peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan; (ii) peningkatan penerimaan dari pengelolaan aset BMN, dan (iii) penyempurnaan tata kelola, yang antara lain dilakukan dengan memperluas akses terhadap layanan, pengenaan tarif Rp0 atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu, memberikan keringanan PNBP dalam kondisi tertentu, dan peningkatan sinergi pengawasan dan penagihan PNBP secara lebih intensif. Kebijakan PNBP dari Kementerian/Lembaga dengan pelayanan terbesar, yaitu: Kementerian Komunikasi dan Infonnatika antara lain: intensifikasi penagihan secara periodik dan intensif, optimalisasi penggunaan aplikasi berbasis online, penguatan tata kelola PNBP (seperti kepatuhan wajib bayar dan penegakan hukum), serta penyederhanaan dan otomatisasi/ modernisasi/ pemutakhiran proses pelayanan perizinan. Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain: peningkatan kualitas layanan, pengembangan regident dan BPKB online, jdih.kemenkeu.go.id Q MENTER IKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA standarisasi sarana prasarana pelayanan SIM/BPKB, pengembangan Regional Traffic Management Center (RTMC) dan Traffic Management Center (TMC), pengembangan smart STNK, monitoring dan evaluasi melalui SBST online, dan penyempurnaan pembangunan dan pengembangan sistem data online. Kementerian Perhubungan antara lain: penerapan Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (E-SRUT), peningkatan pelayanan melalui kerja sama dengan pihak badan usaha melalui skema KPBU dan KSP, penerapan teknologi/ aplikasi online bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan serta angkutan laut, optimalisasi pendapatan dari Tersus/TUKS, penyesuaian jenis dan tarif serta penyederhanaan perizinan. Kementerian Hukum dan HAM antara lain: penambahan Unit Layanan Paspor (ULP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan perluasan layanan e-passport, simplifikasi pungutan tarif administrasi, pengembangan layanan administrasi hukum umum berbasis online, serta pengembangan teknologi informasi pelayanan kekayaan intelektual. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 ten tang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemendikbud, evaluasi dan perbaikan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) yang terjangkau, dan kerjasama/Kemitraan dengan pihak lain. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, antara lain: diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital, penyesuaian tarif dari hasil transparansi pelayanan analog ke pelayanan digital dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. Selain dari kegiatan pelayanan, PNBP lainnya dapat diperoleh dari pendapatan dari pemanfaatan pengelolaan barang milik negara (BMN)/kekayaan milik negara lainnya, seperti BMN dari KKKS, PKP2B, kekayaan negara yang berasal dari rampasan berdasarkan putusan pengadilan, dan kekayaan negara eks likuidasi perbankan. Kebijakan optimalisasi aset BMN tahun 2021, antara lain: (i) inovasi dan penyempurnaan kebijakan; (ii) penyelesaian tindak lanjut revaluasi BMN dan perluasan implementasi pengasuransian BMN pada K/L; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN dari KKKS; dan (iv) penyempurnaan kebijakan pengelolaan BMN PKP2B. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONES1A Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kebijakan BLU tahun 2021 antara lain: (i) mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang affordable, available, dan _sustainable; _ (ii) meningkatkan tata kelola untuk mengawal peningkatan kinerja BLU; (iii) meningkatkan pemanfaatan idle fund melalui investasi kas BLU untuk meningkatkan kualitas layanan; dan (iv) modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan informasi teknologi.
Kebijakan Penerimaan Hibah Tahun 2021 Sumber penerimaan hibah berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan. Sementara penerimaan hibah dari luar negeri berasal dari negara asing, l embaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing dan non asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia , dan perorangan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, kebijakan penerimaan hibah diarahkan sebagai berikut , yaitu (i) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat menganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); dan (iv) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian/Lembaga dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional. IV.4.2. Kebijakan Belanja Negara Dalam kondisi tidak normal, peran belanja negara menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemi COVID- 19 baik dari untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha. Langkah-langkah extraordinary perlu ditempuh agar rambatan pandemi dapat dimitigasi melalui bauran kebijakan baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan belanja negara secara umum yang ditempuh Pemerintah jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan refocusing untuk penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Dalam rangka penanganan COVID-19, kebijakan belanja negara tahun 2020 difokuskan untuk menjaga tingkat kesehatan masyarakat, memberi perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan, serta menjamin keberlangsungan dunia usaha , utamanya UMKM yang terdampak. Belanja negara tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp2.613,8 triliun, terutama karena adanya tambahan belanja kesehatan Rp75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan, alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan pelayanan kesehatan . Tambahan untukjaring pengaman sosial naik Rpl 10 triliun , antara lain untuk tambahan manfaat kartu sembako, tambahan penyaluran PKH, kartu pra kerja, pembebasan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA , penanganan pangan dan logistik, serta bantuan sosial tunai. Sementara dukungan untuk dunia usaha dan UMKM sebesar Rp70, 1 triliun. Selain berbagai tambahan terse but, juga dilakukan penghematan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga maupun TKDD. Grafik 55 Perkembangan Belanja Negara (% PDB) 15.67 1 4.55 2015 2016 2017 2018 2019 Unaudited 2020 APBN (Perpres 54/ 2020) Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2021 diharapkan menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemi COVID-19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi Indonesia. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja negara didorong untuk lebih optima l dengan mulai menggunakan pendekatan spending better jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang fokus pada pelaksanaan program prioritas , berbasis hasil (result based), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer}. Arah kebijakan belanja negara 2021 adalah:
Fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, Janng pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM;
Reformasi anggaran, antara lain melalui: • Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result based), serta value for money (efektif, efisien dan ekonomis); • Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, law enforcement yang konsisten dan objektif; • Antisipasi ketidakpastian (automatic stabilizer} . 3. Penajaman belanja barang (belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas, dan belanja yang diserahkan ke masyarakat/ Pemda);
Penguatan belanja modal dan pemeliharaanya untuk BMN yang optimal;
Belanja modal untuk mendukung proyek yang tertunda 2020 serta menampung kebijakan inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021;
Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan sosial: • Melanjutkan social safety net (kartu Sembako , kartu Pra Kerja dan PKH); • Integrasi PKH dan PIP; • Transformasi subsidi (listrik dan LPG) ke bansos (kartu Sembako); • Penguatan efektivitas PKH, kartu sembako , KIP kuliah; Kartu Prakerja; • Akurasi data , perbaikan mekanisme dan integrasi/ sinergi antarprogram.
Penguatan quality control TKKD untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi.
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam mendorong produktivitas aparatur negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan belanja negara yang tetap fokus pada penguatan belanja jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA berkualitas, fungsi belanja pegawai terus diarahkan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Birokrasi yang efisien serta layanan publik yang berkualitas merupakan cerminan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, dan jauh dari praktik korupsi . Perkembangan belanja pegawai selama periode waktu 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan, dari sebelumnya sebesar Rp281,1 triliun atau sekitar 2,4 persen PDB tahun 2015 meningkat menjadi Rp412,8 triliun atau sebesar 2,5 persen PDB pada tahun 2020. Dari sisi pertumbuhan , pada periode tersebut secara rata-rata belanja pegawai tumbuh sebesar 9 ,2 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut diantaranya dipengaruhi adanya kebijakan kenaikan gaji dan pensiun pokok pada tahun 2015 serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk aparatur negara dan pensiunan , serta perbaikan tunjangan kinerja pada K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi K/ L. Grafik 56 Perkembangan Belanja Pegawai 15 ,35 - Melalui KIL Melalui non-KIL ..._ Pertumbuhan (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudited APBN (Perpres 54 1 2020 ) Sumber: Kementeri an Keuan g an Tantangan besar dari kebijakan belanja pegawai adalah menJaga langkah reformasi institusional secara menyeluruh sebagai bagian dari reformasi birokrasi, yang diselaraskan dengan perkembangan di era revolusi industri 4,0. Harapannya adalah terwujudnya birokrasi yang efisien, pelayanan publik yang berkualitas, serta be bas korupsi merupakan syarat mutlak guna merespon perkembangan digitalisasi dan industrialisasi tersebut. Pada tahun 2021, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap reformasi institusional dalam jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA upaya mendorong efektivitas birokrasi (to serve, to support , to help) dalam mencapai target pembangunan. Secara umum, kebijakan belanja pegawai tahun 2021 akan diarahkan untuk:
Menjaga tingkat kesejahteraan pegawai yang diselaraskan dengan capaian kinerjanya melalui penerapan reward dan punishment berbasis indikator kinerja, antara lain melalui upaya : • Menjaga kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13; • Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi ;
Peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui simplifikasi aturan administrasi, penguatan birokrasi berbasis teknologi , serta delayering birokrasi kelembagaan;
Penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah;
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi . Belanja Barang Selama periode tahun 2015 - 2020, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan rata - rata tahunan sebesar 9,83 persen. Rata - rata pertumbuhan terse but melampaui rata-rata pertumbuhan PDB nominal yang hanya mencapai 8,07 persen dalam kurun waktu yang sama. Pertumbuhan belanja barang tersebut antara lain dipengaruhi adanya kebijakan reklasifikasi jenis belanja dari belanja bantuan sosial menjadi belanja barang di tahun 2015. Reklasifikas i tersebut dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan governance penyaluran ban tuan sosial. Pertumbuhan realisasi belanja barang juga dipengaruhi adanya pelaksanaan beberapa kegiatan strategis selama periode tahun 2015-2019, an tara lain seperti penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, IMF-World Bank Group Annual Meeting, serta pelaksanaan Pilkada serentak dan Pemilihan Presiden. Belanja barang tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp294,0 triliun atau mengalami penurunan sebesar 12,09 persen. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi adanya kebijakan realokasi dan refocusing belanja yang diprioritaskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafik 57 Perkembangan Belanja Barang 32.08 347.5 334.4 291.5 294.0 233.3 2015 2016 - TriliunRp Per 2017 2018 tumbuhan (%) 2019 Unaudited 2020 APBN (Perpres 54/ 2020) Sumb er: Kement e rian Keuangan Secara umum, arah kebijakan belanja barang di tahun 2021 difokuskan pada :
Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas , rapat , paket meeting, rapat dalam kantor, konsinyering, dan honorarium) ;
Penajaman belanja pemeliharaan dengan memperhitungkan penambahan aset tahun-tahun sebelumnya;
Pe najaman dan sinergitas antara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda se jalan dengan peningkatan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal , DAK Fisik , Dana Desa, Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan);
Pemberian dukungan bagi proyek yang menggunakan skema KPBU, antara lain memberikan fasilitas penyiapan proyek (PDF), memberikan dukungan kelayakan proyek (VGF), dan pembayaran ketersediaan layanan (AP) , dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian _output; _ 5) Pemberikan dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Belanja Modal Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian . Untuk itu , belanja modal y ang berkualitas menjadi penting untuk menambah menambah aset sekaligus mendorong investasi pemerintah pe ndukung pertumbuhan ekonomi. Dalam period e tahun 2015-2019 , secara nominal belanja modal rata-rata tumbuh sebesar 6,23 persen per tahun. Namun demikian , jika dilihat berdasarkan persentase terhadap PDB, belanja modal menunjukkan tren yang menurun. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Alokasi belanja modal di tahun 2020 adalah sebesar 0,94 persen PDB, lebih rendah dari rata - rata realisasi belanja modal tahun 2015 2019 sebesar 1,42 persen PDB . Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi adanya penundaan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur di tahun 2020 yang di-cany over untuk tahun berikutnya seiring dengan kebijakan belanja tahun 2020 difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tabel 9 Perkembangan Belanja Modal Ra ta -r ata 2020 Belanja Modal 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 Outlook (Triliun Rp) unaudit ed % o % hd o t y-o-y ^% ^hd o t Growth PDB Tr Rp (%) PDB Tanah 9,1 4,6 3,4 3,5 4,2 21,31 0, 04 3,90 (7,0) 0,02 Pera latan dan Mesin 70,1 68,2 89,6 61,4 57,1 4,30 0, 52 53,40 (6,4) 0,32 GedungdanBangunan 29,8 25,3 27,8 27,2 27,6 9,77 0,20 25,0 (9,3) 0,15 Ja lan, lrigasi dan Jaringan 98,6 64,0 80,4 84,4 74,5 6,82 0,60 67,0 (10,1) 0,40 Belanja Modal BLU 2,3 3,5 3,9 4,6 6,5 25,61 0,03 6,2 (4,6) 0,04 Modal Lainnya 5,6 4,0 3,4 3,1 4,9 13,64 0,03 2,5 (48,5) 0,01 otal Belanja Modal 215,4 169,5 208 ,7 184 ,1 174,7 6,23 1,42 158 ,0 (9,6) 0,94 Persen thd PDB 1,87 1,37 1 ,54 1, 24 1,10 Sumber: Kementerian Keuangan Rendahnya belanja modal menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam upaya menutup infrastructure gap yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peer countries (Realizing Indonesia's Economic Potential, IMF 2017) . Jika dilihat berdasarkan komponennya, porsi terbesar belanja modal selama periode tahun 2015-2019 didominasi untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu berada di kisaran 0,60 persen PDB . Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan masih mendominasi alokasi total belanja modal di tahun 2020. Meskipun belanja modal terhadap PDB cenderung menurun namun investasi pemerintah termasuk investasi pemerintah daerah masih mengalami peningkatan meskipun sangat tipis. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pergeseran belanja modal menjadi belanja barang berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah . Namun demikian, investasi pemerintah relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA lain di kawasan ASEAN. Hal ini perlu menjadi perh a tian bagi Pemerintah yang terus berupaya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur . Rendahnya belanja modal menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam upaya menutup infrastructure gap yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peer countries (Realizing Indonesia's Economic Potential, IMF 2017). Jika dilihat berdasarkan komponennya , porsi terbesar belanja modal selama periode tahun 2015-2019 didom i nasi untuk belanja modal jalan , irigasi, dan jaringan, yaitu berada di kisaran 0,60 persen PDB. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan masih mendominasi alokasi total belanja modal di tahun 2020 . Meskipun belanja modal terhadap PDB cenderung menurun namun investasi pemerintah termasuk investasi pemerintah daerah masih mengalami peningkatan meskipun sangat tipis. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pergeseran belanja modal dari pemerintah ke transfer daerah melalui belanja barang yang diserahkan kepada Pemda. Namun demikian , investasi pemerintah relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah yang terus berupaya untuk mengakselerasi pem bangunan infrastruktur . Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan belanja modal adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas belanja modal sehingga berdampak optimal. Penyerapan belanja modal juga dapat mengalami kendala antara lain proses pengadaan lahan dan kontruksi yang tertunda . Untuk itu, kebijakan belanja modal tahun 2021 diarahkan untuk mendukung:
Kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif dan pendanaan proyek multi _years; _ b. Inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021;
Fokus infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi ; Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Belanja bansos menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen fiskal dalam memberikanjaring pengaman sosial (social safety net) ditengah pandemi COVID-19. Belanja bansos secara esensi memiliki tujuan untuk memberikan stimulan kepada individu dan keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran bansos tumbuh positif yang disertai dengan perluasan cakupan peserta jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan besaran manfaat. Serbagai terobosan kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program-program dalam menurunkan kemiskin a n dan kesenjangan. Serdasarkan studi - studi sebelumnya , program-program bansos di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan rasio Gi ni . Namun de mikian, perlambatan penurunan angka kemiskinan dan pen y empurnaan impl em e ntasi program-program peng e ntasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah akan terus memp e rbaiki e fektivitas bansos sebagai instrumen perlindungan sosial, investasi SDM , dan sumber pertumbuhan ekonomi jangk a p a nJang. Selanja bansos terus m e ningkat dalam lima t ahun terakhir disebabkan oleh peningkatan jumlah pes e rta dan nilai bantuan di berbagai program. Selama periode 2015-2020 , belanja bansos tumbuh rata-rata 7, 04 persen dengan porsi te rhadap PDS sebesar 0,62 persen. Hal ini tidak terlepas dari perluasan cakupan beberapa program pengentasan kemiskinan se perti Program Keluarga Harapan (PKH) , Sidik Misi , serta Penerima Santuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PSI JKN). Di samping itu, terdapat kenaikan iuran PSI JKN dan pe rubahan skema bantuan dan penambahan komponen eligibilitas PKH dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, Pem e rintah mengalokasikan be lanja bansos lebih besar untuk mencakup lebih banyak peserta program dan meningkatkan besaran manfaat. Grafik 58 Perkembangan Belanja Bansos 2015-2020 1 29 .8 97.2 11.s/ 84.3 55.3 49.6 I 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudited APBN - TriliunRp Pertumbuhan (%) (Perpres 54/ 2020) Sumber: Kementerian Keuan ga n jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pemerintah melakukan berbagai terobosan pada PKH untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Sejalan dengan hasil studi World Bank (2015), penelitian internal Kementerian Keuangan (2019) juga menunjukkan bahwa PKH merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah memperluas cakupan kepesertaan PKH secara signifikan dari 3,5 KPM pada tahun 2015 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Untuk mendukung perluasan tersebut, komponen eligibilitas program yang semula hanya meliputi ibu hamil, balita, dan anak sekolah SD hingga SMA kemudian ditambahkan komponen disabilitas dan lansia pada tahun 2016. Namun, keterbatasan anggaran pada saat itu mendorong Pemerintah untuk mengubah skema pembayaran menjadi _Ju: _ amount sejak 2016 hingga 2018 agar mampu mengimbangi besarnya lonjakan kepesertaan selama periode tersebut. Skema ini dikembalikan menjadi sesuai komponen kondisionalitasnya pada tahun 2019 dengan dukungan anggaran lebih besar.Terobosan lain untuk memperbaiki efektivitas bansos adalah dengan transformasi beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Belum sempurnanya implementasi Rastra di lapangan karena menghindari kecemburuan sosial menyebabkan efektivitas program ini belum optimal. Untuk itu, pemerintah secara bertahap mentransformasi Rastra menjadi BPNT untuk memperbaiki ketepatan sasaran. Peralihan yang dimulai pada tahun 2017 ini baru secara penuh dilakukan pada tahun 2019 karena mempertimbangkan kesiapan faktor pendukung seperti e- warong dan fasilitas layanan keuangan . Dengan jumlah penerima Rastra dan BPNT yang sama yaitu sebanyak 15 ,6 juta KPM, transformasi ini tidak menyebabkan perubahan anggaran karena nilai subsidi yang diterima KPM masih sama. Dalam merespon pandemi COVID- 19, program-program bansos di bidang kesehatan dan pendidikan yang mendukung mengalami perluasan dan peningkatan. Selain untuk memberikan layanan kesehatan dasar, bansos juga diberikan untuk menjaga penduduk miskin dan rentan terhindar dari bencana keuangan ketika sak i t. Kebijakan bantuan sosial tahun 2021 secara umum adalah:
Efektivitas Bansos (akurasi dan integrasi data, integrasi/ sinergi program) ; jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b . Kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca COVID-19 (kartu sembako, Kartu Pra Kerja, PKH); c . Integrasi PIP dan PKH;
Mendorong sinergi Program perlindungan sosial di bidang pendidikan (PKH, PIP, KIP Kuliah, Bidikmisi, dan LPDP) untuk mendukung sustainable education dalam memutus rantai kemiskinan jangka menengah-panjang;
Bansos yang adaptatif terhadap ketidakpastian (bencana/ resesi ekonomi) yang bersifat automatic stabilizer. Subsidi Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor - sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan komunikasi. Dalam 2015-2019, belanja subsidi terus didorong untuk lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga subsidi mencapai kisaran 1- 1,6 persen PDB, lebih rendah dibandingkan periode 2010-2014 sebesar 3-4 persen PDB. Penurunan tersebut dipengaruhi upaya perbaikan ketepatan sasaran dan kinerja nilai tukar rupiah maupun ICP . Namun dua tahun terakhir , realisasi subsidi meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan maupun ICP dan kurs, serta pemenuhan kewajiban pembayaran pemerintah. Pelaksanaan kebijakan subsidi dalam periode 2015 - 20 19 masih menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia maupun depresiasi nilai tukar Rupiah, serta ketidaktepatan sasaran (inclusion and exclusion error) maupun arbitrase (kebocoran, penyelundupan, penyalahgunaan, dan lain- lain) . Hal ini menyebabkan beban subsidi yang ditanggung Pemerintah menjadi lebih besar dari manfaat yang diterima oleh perekonomian baik selaku konsumen maupun produsen. Berdasarkan evaluasi menggunakan data Susenas 2018, diketahui bahwa subsidi, terutama subsidi energi , masih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat mampu yang semestinya tidak berhak menerima manfaat (inclusion error). jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafik 59 Perkembangan Subsidi 2015-2020 (Rp Triliun) 201.80 185. 97 174 .23 166.40 63.36 64.93 157.29 66.88 67.44 68.76 59.88 I I 2015 2016 2017 2018 2019 (unaudited) 2020 (Perpres - Energi Non energi % thd PDB (RHS) 54/2020) Sumber: Kementerian Keuangan Memasuki tahun 2020, perekonomian global maupun domestik mengalami tekanan sangat berat dipengaruhi pandemi COVID-19 . Harga minyak mentah dunia mengalami perurunan tajam. Hal ini menyebabkan harga keekonomian energi juga mengalami penurunan . Untuk BBM jenis minyak solar dan LPG, harga keekonomian bergerak turun mendekati harga penetapan pemerintah, sedangkan BBM jenis premium penugasan (non subsidi) harga keekonomian sudah berada di bawah harga penetapan pemerintah. Pergerakan harga keekonomian dari beberapa jenis BBM ditampilkan pada grafik di bawah. Dengan tren penurunan harga tersebut, outlook belanja subsidi diperkirakan sebesar Rp157,3 triliun. Selain itu, turunnya harga keekonomian juga merupakan momentum tepat untuk melaksanakan relaksasi kebijakan penetapan harga oleh pemerintah , sehingga harga dapat dikembalikan sesuai dengan mekanisme harga pasar. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 60 Tren Perkembangan Barga Keekonomian DBM dan LPG, 2014-2020 12 ,134 6,514 6, 250 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - Premium (Kekonomian) Solar (Keekonomian) - LPG (Patokan) Keterangan: Harga Penetapan: Solar: RpS.150 / liter Premium: Rp6.450 / liter LPG Tabung 3 Kg: Rp4.250 / kg _Catatan: _ Angka 2020 menggunakan outlook asumsi tahun 2020 (ICP 38 dan kurs Rpl 7.500/USD) Dengan mempertimbangkan realisasi dan tantangan yang ada, kebijakan subsidi tahun 2021 ditujukan untuk: (i) menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat , khususnya golongan miskin dan rentan miskin; (ii) mengurangi kemiskinan dan ketimpangan; (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi , kualitas pelayanan publik, dan akses permodalan UMKM . Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan kinerja keuangan BUMN penyedia barang bersubsidi. Untuk mengantisipasi tantangan terkait ketepatan sasaran, perlu dilakukan reformasi subsidi, terutama subsidi energi, melalui perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang (direct personal subsidy) secara bertahap. Selain melakukan reformasi subsidi energi pada subsidi LPG tabung 3 Kg dan minyak tanah (mitan) serta subsidi listrik pada golongan rumah tangga, pemerintah tetap berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada jenis belanja subsidi lainnya. Kebijakan subsidi yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.
Pemberian Subsidi Tetap untuk BBM jenis min yak solar , dengan mempertimbangkan perkembangan ICP maupun nilai tukar rupiah . Untuk efisensi subsidi solar, perlu didukung dengan peningkatan peranan BUMN maupun Pemerintah Daerah jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui program digitalisasi atau pengawasan berbasis teknologi.
Pemberian Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN). Untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pemerintah mengembangkan BBN yang bersumber dari kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia yang produksinya hampir setengah dari produksi dunia. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi aspek keberlanjutan, Pemerintah mendorong produksi minyak nabati dari kelapa sawit untuk program biodiesel B40 (pada akhir 2020) atau bahkan B50 (pada 2021). Kebijakan pengembangan mandatory B40 maupun B50 membutuhkan peningkatan supply biodiesel dan CPO. Untuk mandatory B30 dan B40 di tahun 2020 , dibutuhkan supply biodiesel sebanyak 9 , 95 juta kl dan 9,05 juta ton CPO. Sedangkan untuk B50 dibutuhkan peningkatan supply biodiesel sebanyak 15 , 98 juta kl dan 14,53 juta ton CPO untuk tahun 2021. Dengan meningkatnya pemanfaatan biodiesel akan berdampak pada peningkatan nilai manfaat BBN. Selain itu , akan mengurangi ketergantungan impor minyak, sehingga mampu memperbaiki defisit neraca perdagangan, mengurangi kerentanan volatilitas harga CPO global, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Di sisi lain, perlujuga diperhatikan kesiapan teknis dari mesin pengguna B40 dan B50 (baik sektor transportasi , industri, pertambangan , pembangkit listrik, dan lain-lain), kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana dari Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk melaksanakan mandatory B40 maupun B50 adalah: (i) menyediakan subsidi BBN dengan jumlah besaran yang tetap; (ii) meningkatkan kapasitas produksi dari BU BBN; (iii) memperbaiki spesifikasi biodiesel; dan (iv) memperhatikan ketersediaan in sen tif tarif yang selama ini di berikan Pemerin tah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi menjadi minimal 60 persen dari total penyaluran KUR, pemerataan penyaluran KUR antarwilayah, dan dukungan suku bunga KUR sebesar 6 persen jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha melalui skema KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus. Batas maksimum per akad kredit adalah Rp25 juta untuk KUR TKI, Rp50 juta untuk KUR Mikro, Rp500 juta untuk KUR Khusus, sedangkan untuk KUR Kecil sebesar Rp50 juta-Rp500 juta.
Perbaikan ketepatan sasaran Subsidi Pupuk, dilakukan melalui : pertama , perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi dengan luas lahan maksimal 2 hektar yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara berkala. Selain itu perlu dilakukan penerapan keharusan memiliki bukti kepemilikan atau pengusahaan lahan maksimal 2 hektar, peningkatan kapasitas penyuluh oleh kementerian teknis, dan juga penerapan Subsidi Langsung Pupuk (SLP) melalui kartu tani se-Jawa dan Madura serta Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi secara bertahap. Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perlu didukung dengan peraturan yang mewajibkan penggunaan kartu tani bagi daerah yang sudah mendapatkan kartu tani. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya dualisme penebusan pupuk bersubsidi, sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran ( by name by address), serta efektivitas dan efisiensi dari subsidi pupuk. Kedua, penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis pupuk urea dan NPK. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkecil gap antara Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sejak tahun 2012 tidak mengalami perubahan .
Pemberian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), disediakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema SBUM, dan integrasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap. Dengan adanya upaya pengintegrasian Tapera dan FLPP pada tahun 2021 diharapkan penyaluran rumah terjangkau dapat tetap optimal dan menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi program pembiayaan perumahan sesuai dengan target dan manfaatnya. Dari sisi fiskal, diperlukan desain kebijakan untuk dapat membangun program perumahan dengan be ban fiskal yang lebih rendah, sehingga sustainabilitas jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA program tetap terjaga dengan tanpa mengurangi target pemenuhan rumah terjangkau bagi MBR. Selain itu, pada tahun 2021 Pemerintah masih mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Perumahan untuk MBR atas kredit yang telah disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Penyediaan PSO untuk Transportasi dan Komunikasi . PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI, dengan melakukan upaya perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem online, serta dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta ringan. Sementara itu, PSO untuk komunikasi diberikan melalui LKBN Antara, disertai dengan upaya peningkatan kecepatan penyebaran informasi , dan pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap informasi publik serta komunikasi publik Pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk membentuk opini positif dan menjaga citra negara. Selain itu juga, melakukan diversifikasi produk dan digitalisasi yang sesuai dengan demand masyarakat seperti dalam bentuk vlog menjadi kunci penting dari keberhasilan penyebaran informasi publik.
Penyediaan Subsidi Bunga Air Bersih, sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses pendanaan la in untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka pencapaian akses aman 100 persen air min um.
Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Program, melanjutkan pembayaran bunga subsidi kr e dit program untuk Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Risk Sharing KKPE, dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan lmbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR. Untuk Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) masih dialokasikan anggaran untuk penerbitan baru.
Penyediaan Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif ini ditujukan untuk menarik minat investor dan mendorong perkembangan sektor tertentu . PPh DTP diberikan dalam bentuk: (i) PPh DTP komoditas panas bumi; (ii) PPh DTP SBN Valas atas bunga imbal basil dan penghasilan pihak ketiga; (iii) jdih.kemenkeu.go.id Viability Gap Fund (VGF ) MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PPh DTP PDAM atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok ; (iv) dan PPh DTP recurrent cost SPAN. Bagan 7 Skema Dukungan Fiskal pada EBT • Disediakan oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk semua proyek infrastruktur, termasuk infrastruktur ET di sektor Skema KPBU ketenagalistrikan yang dilaksanakan dengan skema KPBU. • Pelaksanaan PDF ini dapat dilakukan me lalui kerjasama dengan Lembaga internasional • Disediakan oleh PT SMI kepada Pemda untuk proyek daerah yang Skema RIDF dibiayai melalui pinjaman daerah oleh PT SMI pada daerah. • Pemerintah memiliki fasilitas Dana PISP untuk mendukung penyiapan lelang wilayah panas bumi, yang pelaksanaannya dilakukan PT SMI. Skema PISP • Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga internasional. • Diberikan oleh pemerintah untuk semua proyek infrastruktur termasuk SkemaKPBU infrastruktur ET di Sektor Ketenagalistrikan yang dilaksanakan de ngan skema KPBU (melalui PT PII) • Untuk semua infrastruktur, termasuk ketenagalistrikan, pemerintah Skema menyediakan Jaminan untuk pemblayaan la ngsung yang dilakukan non KPBU BUMN kepada lembaga keuangan intemaslonal • Khusus untuk ke tenagalistrikan, Pemerintah juga menyediakan jaminan kelayakan usaha PLN untuk mendukung pendanaan swasta dengan skema IPP non KPBU. • VGF diberikan oleh pemerintah untuk semua proyek infrastruktur, Skema KPBU termasuk infrastruktur Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan yang dilaksanakan dengan skema KPBU Sumber: BKF,2019 Selain itu , untuk mendukung pengembangan EBT, Pemerintah telah menyiapkan dukungan fiskal baik dalam bentuk insentif perpajakan maupun dukungan dari sisi pembiayaan. Insentif perpajakan ditujukan untuk menarik minat investor karena dengan adanya insentif perpajakan dapat membantu menurunkan biaya-biaya pada tahap awal investasi maupun pada saat produksi . Berbagai insentif perpajakan yang sudah disiapkan adalah fasilitas tax allowance atau tax holiday, fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 22 Impor, dan keringanan/pembebasan PBB untuk sektor tert e ntu (panas bumi). Dari sisi dukungan pembiayaan , Pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan ya ng secara umum ditujukan untuk menurunkan risiko. Beberapa jenis jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dukungan yang ada adalah Project Development Fund (PDF), Credit Enhancement Facility (CEF), dan Viability Gap Fund (VGF) . Pemanfaatan dari berbagai fasilitas tersebut di l akukan melalui optima l isasi Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT SMI, PT PPI, PT Geodipa dan Sadan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Namun demikian, dari berbagai dukungan yang sudah disediakan tersebut, belum semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kembali atas dukungan-dukungan fiskal yang sudah ada, baik dari sisi penyempurnaan mekanisme, regulasi, maupun aspek pendanaan yang bersumber dari APBN. Belanja Pembayaran Bunga Utang Pembayaran bunga utang merupakan beban bunga atas utang pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan . Kewajiban pembayaran bunga utang terse but selalu dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah agar solvabil i tas dan kredibilitas Pemerintah tetap terjaga . Namun, kebijakan pembayaran bunga utang perlu menjadi pertimbangan dalam penge l olaan utang. Hal ini bertujuan agar risiko beban pembayaran bunga utang tetap terkendali sehingga keberlanjutan fiskal jangka pendek dan jangka panjang tidak terganggu. Tabel 10 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang APBN Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pembayaran Bunga Utang (Rp Triliun) 156,01 182,76 216,57 257,95 275,52 335,16 Pertumbuhan (%, YoY) 16,91 17,15 18,50 19,11 6,81 2 1 ,64 % thd PDB 1,35 1,47 1,59 1,74 1,74 1,99 % thd Penerimaan Negara 10,43 11,81 13,09 13,38 14,11 19 , 04 Sum ber: Kernen terian Keuangan Perkembangan pembayaran bunga utang secara nominal cenderung meningkat sepanjang tahun. Dalam periode 2015 2020, rata - rata pembayaran bunga utang tumbuh sebesar 16,69 persen . Akan tetapi, pertumbuhan tersebut secara year jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA on-year menunjukkan tren perlambatan yaitu pada tahun 2019 pertumbuhan realisasi pembayaran bunga utang turun signifikan menjadi 6,81 persen. Untuk tahun 2020, pertumbuhan pembayaran bunga utang meningkat menjadi 21,64 persen yang antara lain dipengaruhi adanya penambahan utang untuk membiayai stimulus fiskal karena pandemi COVID-19. Perkembangan pembayaran bunga utang dapat dilihat dengan membandingkan pembayaran bunga dengan PDB dan penerimaan negara. Dalam periode 2015 - 2020, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB terus meningkat dari 1,35 persen di tahun 2015 menjadi 1,99 persen di tahun 2020. Peningkatan rasio tersebut salah satunya diakibatkan oleh pertumbuhan pembayaran bunga utang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Akan tetapi, kenaikan rasio sebesar 0,64 persen dalam rentang waktu 5 tahun menunjukkan risiko atas pembayaran bunga utang tetap terjaga . Bila dilihat dari rasio pembayaran bunga utang dengan penerimaan dalam negeri, maka dapat terlihat tren peningkatan . Sepanjang 5 tahun terakhir , rasio ini meningkat dari 10,43 persen di tahun 2015 menjadi 19,04 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penerimaan dalam negeri mendanai pembayaran bunga utang sedik it berkurang . Berdasarkan perkembangan pembayaran bunga utang dan tantangan ke depan, maka kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2021 diarahkan agar pembayaran bunga utang dilakukan secara tepat waktu dan tepatjumlah agar kredibilitas dan akuntabilitas Pemerintah tetap terjaga. Selain itu, kebijakan pengelolaan utang perlu memperhatikan aspek efisiensi biaya. Langkah efisiensi biaya utang yang dapat dilakukan adalah menjaga volatilitas yield SBN agar besaran yield dapat cenderung menurun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga nilai tukar riil, defisit APBN dan transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas.
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari tahun ke tahun merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA daerah, serta dalam mendukung capaian priroitas nasional. Agar output dan outcome yang diharapkan dapat tercapai, peningkatan TKDD harus diikuti dengan peningkatan quality control terhadap pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan TKDD periode 2015-2020 masih ditemukan adanya permasalahan sekaligus tantangan yang dihadapi. Berikut ini adalah uraian permasalahan dan tantangan tersebut menurut jenis transfer yaitu Transfer ke Daerah (DTU, DTK, DID, Dana Otonomi Khusus dan DTI, serta Dana Keistimewaan DIY), dan Dana Desa. Dana Transfer Umum Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Perkembangan Dana Transfer Umum (DTU) dalam periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 21,8 persen dari Rp430,9 triliun (2015) menjadi Rp525,0 triliun (2019). DAU meningkat sebesar 19,3 persen dari Rp352,9 triliun (2015) menjadi Rp427,1 triliun (2019), sedangkan DBH meningkat sebesar 33,2 persen dari Rp78,1 triliun (2015) menjadi Rp104,0 triliun (2019). Dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional, pemerintah menerapkan kebijakan mandatory spending pada DTU yaitu 25 persen diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD. Namun dalam perkembangannya masih terdapat sebagian pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi mandatory spending atas DTU tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan DTU antara lain yaitu: i) pemenuhan pelaksanaan mandatory spending oleh pemerintah daerah belum optimal, 25 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk infrastruktur, dan 10 persen DTU untuk Alokasi Dana Desa melalui APBD; ii) penyelesaian kurang bayar dan lebih bayar DBH tahun anggaran sebelumnya yang dapat yang menyebabkan ketidakpastian daerah dalam penggunaan anggaran; dan iii) potensi bertambahnya jenis DAU Tambahan yang dapat menyebabkan bertambahnya be ban belanja APBN dan cenderung mendistorsi sifat block grant dari DAU. DAU Tambahan yang dialokasikan pada tahun 2019 terdiri dari DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan bagi kelurahan dan DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan. Alokasi DAU Tambahan tahun 2020 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA adalah untuk bantuan pendanaan bagi kelurahan, peny e taraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pe gawai · Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Pada period e 2015 - 2019, DAK Fisik meningkat dari Rp58,8 triliun (2015) menjadi Rp69,3 triliun (2019) dengan rata - rata pertumbuhan per tahun sebesar 4 ,2 persen. Peningkatan alokasi DAK Fisik merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah. DAK Nonfisik pada periode 2015-2019 meningkat dari Rp102 ,7 triliun (2015) menjadi Rp131 ,0 triliun (2019) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,3 persen. Peningkatan DAK Nonfisik merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan layanan dasar publik yang berkualitas terutama kesehatan dan pendidikan dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) periode 2015 2019 menunjukkan kinerja penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik secara umum membaik mulai tahun 2017 . Namun, penyaluran pada tahun 2019 sedikit menurun jika dibandingkan de ngan kinerja penyaluran tahun 2018. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya perubahan kebijakan penyaluran berupa persyaratan reviu atas laporan realisasi penyerapan dan capaian output dari Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan persyaratan dalam mekanisme penyaluran tersebut merupakan upaya perbaikan untuk mendorong kinerja DAK Fisik yang lebih berkualitas . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 61 Realisasi Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) 94.6 91 .7 = ^=-; ; ,; ; ; ; ; ; i ^'"" ' ^93 ^.4 .- - == ~ •-· -= ~ 91 .8 - -~ · 73.1 2015 20 16 2017 2018 20 19 unaudited Sumber: Kementerian Keuangan , diolah Sejalan dengan evaluasi kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah terhadap kebijakan Dana Transfer Khusus, Pemerintah terus berupaya menjaga keselarasan / sinergitas arah dan strategi kebijakan Dana Transfer Khusus terutama DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional antara lain dengan terus melakukan perbaikan pada proses perencanaan , penganggaran, dan pengalokasiari yang tersinkronisasi dengan kebijakan belanja K/L serta harus sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dan daerah yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RKP Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara untuk evaluasi kebijakan DAK Non fisik, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketercapaian tujuan penerima melalui penyempurnaan kualitas data target dan sasaran DAK Nonfisik, perbaikan perhitungan unit cost, dan perbaikan kualitas pengalokasian melalui penguatan koordinasi dengan Bappenas dan K/ L pengampu u ntuk melihat kesesuaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, evaluas i pelaksanaan, serta penyerapan DAK Nonfisik tahun sebelumnya . Dalam rangka memastikan ketercapaian output di daerah , Pemerintah berupaya memperbaiki kinerja pelaksanaan penyaluran dengan mengedepankan penyaluran berbasis laporan dan mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dana Insentif Daerah (DID) Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 dialokasikan sebesar Rp15 triliun atau sebesar 1,75 persen dari dana alokasi TKDD, namun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pagu DID TA 2020 mengalami perubahan menjadi Rp13,5 triliun. Dalam kurun waktu 2015-2020, DID mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekitar 8 kali lipat yaitu dari sebesar Rpl,7 triliun (2015) menjadi Rp13,5 triliun (APBN-P 2020). Peningkatan DID tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada daerah yang mencapai kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Dana Insentif Daerah (DID) yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 yang meningkat sebesar 200 , 38 persen dari Rpl,7 triliun (2015) menjadi Rp5,0 triliun (2016). Grafik 62 Perkembangan Dana Insentif Daerah (Rp Triliun) 1.8 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Perpres (unaudited) 54/2020) - DID (Rp Triliun) ..,._ % DID thd TKDD Sumber: Kementerian Keuangan Jumlah daerah yang menerima DID semakin meningkat se1nng dengan peningkatan alokasinya. Peningkatan jumlah daerah penerima DID terbesar adalah wilayah Maluku-Papua seban y ak 17 daerah penerima DID pada tahun 2019 meningkat menjadi 26 daerah pada tahun 2020 atau sebesar 53 persen , kemudian disusul dengan wilayah Kalimantan, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa. Kenaikan penerima daerah DID di wilayah Jawa adalah yang paling kecil yaitu seban y ak 105 daerah pada tahun 2019 meningkat menjadi 111 daerah pada tahun 2020 atau sebesar 6 persen. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kriteria penilaian DID terus dipertajam secara antara lain dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengekspor produk lokal dan penanganan pengelolaan sampah. Range DID yang diterima daerah semakin lebar namun rata-rata alokasi DID yang diterima daerah masih relatif rendah yaitu berkisar mendekati alokasi minimal. Hal ini mengindakasikan hanya sebagian kecil daerah yang dapat memenuhi seluruh kriteria penilaian dan terdapat ketimpangan pencapaian kinerja antardaerah. Penyaluran DID tahun 2019 belum tersalurkan sepenuhnya yang disebabkan oleh penyerapan tahap I kurang dari 70 persen dari dana yang telah disalurkan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan DID tahun 2019 tahap II tidak disalurkan kepada 22 daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran tahap II, sehingga menyebabkan realisasi DID tahun 2019 sebesar 96,94 persen dari APBN 2019 atau sebesar Rp9,7 triliun. DID TA 2020 termasuk dalam kebijakan pemotongan anggaran sebesar 10 persen dari pagu awal sebesar Rp15 triliun menjadi Rp13,5 triliun atau sebesar 1,77 persen dari total alokasi TKDD. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta Dana Keistimewaan DI Yogyakarta Kinerja realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI pada periode 2015-2019 cenderung mencapai 100 persen . N amun perbaikan penyaluran pada periode tersebut tidak diikuti dengan perbaikan pada proses perencanaan Dana Otonomi Khusus dan DTI yang berkeadilan yaitu formulasi pembagian porsi antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum menggunakan indikator yang terukur. Akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan DTI masih minim sehingga tingkat efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI dalam meningkatkan output dan outcome terutama di Papua dan Papua Barat belum dapat diukur dengan akurat . Secara umum , implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) pada periode 2015 2019 menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain yaitu: (i) belum optimalnya capaian output dan outcome pemanfaatan Dana Otsus dan DTI; dan (ii) permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus. Secara spesifik, hasil evaluasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat perlu menjadi perhatian jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pemerintah mengingat bahwa peningkatan alokasi Dana Otsus walaupun dalam beberapa hal menunjukkan adanya perbaikan, namun percepatan perbaikan layanan publik terutama pendidikan dan kesehatan dirasakan belum cukup optimal sebagaimana yang diharapkan. Kinerja realisasi penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada periode 2015-2019 mencapai 100 persen, namun capaian kinerja penyaluran tersebut belum diikuti dengan perbaikan pada proses perencanaan Dana Keistimewaan DIY yaitu belum adanya keselarasan antara RPJMD Provinsi DIY dengan program dan kegiatan pemerintah pusat. Selain itu, capaian output dan outcome yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY belum dapat terukur seluruhnya. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2019 digunakan untuk mendanai kegiatan berdasarkan urusan sebagai berikut: (i) urusan kelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp15,4 miliar (1,3 persen); (ii) urusan kebudayaan sebesar Rp554, 1 miliar (46,2 persen); (iii) urusan pertanahan sebesar Rp24,2 miliar (2,0 persen); dan (iv) urusan tata ruang sebesar Rp606,3 miliar (50,5 persen) . Implementasi kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah mengalami penyesuaian seiring dinamika kebijakan yang berjalan pada periode 2015-2019 . Dalam rangka memberikan kepastian penyaluran dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, telah dilakukan perbaikan mekanisme penyaluran yaitu sebelum tahun 2018 tidak ada batasan waktu penyaluran tiap tahap, selanjutnya sejak tahun 2018 ada perbaikan pada penyaluran Dana Keistimewaan DIY yaitu penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret. Dana Desa Dana Desa dalam APBN terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2020 telah mencapai 9 , 33 persen dari dana Transfer ke Daerah atau sebesar Rp71,2 triliun (APBN 2020). Peningkatan Dana Desa dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 242,3 persen atau total Dana Desa selama 6 tahun adalah Rp319 ,5 triliun. Realisasi penyaluran Dana Desa baik dari RKUN ke RKUD maupun RKUD ke RKD secara rata - rata sebesar 99 persen tiap tahunnya kecuali tahun 2015 hanya berkisar 93,78 persen (RKUN ke RKUD) dan 82 ,7 persen (RKUD ke RKDesa). Pada tahun 2019, realisasi Dana Desa mencapai jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Rp69 ,8 triliun atau 99, 7 persen dari pagu APBN, sedangkan penyaluran dari RKUD ke RKDesa sebesar 91,5 persen. Dalam APBN 2016, alokasi Dana Desa mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 126,0 persen dari sebesar Rp20,8 triliun (2015) menjadi Rp47,0 triliun (2016). Dana Desa tahun 2016 berhasil disalurkan ke desa melalui Kabupaten/Kota sebesar Rp46 ,7 triliun (99, 4 persen). Capaian penyaluran Dana Desa yang kurang dari 100 persen terutama disebabkan terdapat 3 wilayah Kabupaten/Kota yang tidak salur Dana Desa tahap II dan terdapat 1 wilayah kota yang tidak salur Dana Desa karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran. Jumlah Desa yang memperoleh penyaluran Dana Desa juga meningkat dari 74.093 desa (2015) menjadi 74.954 desa (2020). Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa masih ditemukan beberapa kendala sehingga dapat mempengaruhi time schedule pelaksanaan program desa . Kendala dalam penyaluran Dana Desa meliputi: (i) keterlambatan Perkada pembagian Dana Desa per Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes; (ii) keterlambatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian _output; _ (iii) adanya pergantian aparat desa sehingga menimbulkan kekhawatiran/ketakutan dalam menjalankan program; (iv) kurangnya pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan (v) perbedaan datajumlah desa aktual dengan datajumlah desayang dianggarkan. Grafik 63 Perkembangan Dana Desa (Rp Triliun) - - 74,754 74 ,093 • ... Dana Desa (Rp Triliun) Jumlah Desa 74,954 • 74,958 • 74,953 • 74,954 • ■ 2015 2016 2017 Sumber: Kementerian Keuangan 2018 2019 (unaudited) 2020 (Perpres 54/2020) Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengalokasian, penyaluran , hingga pertanggungjawaban Dana Desa. Pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan penyempurnaan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA formula dana desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan, proses penyaluran dan pencairan menjadi 2 tahap bagi daerah yang memiliki kinerja baik, melanjutkan skema Padat Katya Tunai (PKT) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi BUMDesa, produk unggulan desa dan akses permodalan. Implementasi kebijakan Dana Desa tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala diantaranya adalah peningkatan alokasi Dana Desa belum diiringi dengan peningkatan kesiapan desa dalam mengelola Dana Desa dan kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah sehingga kinerja pelaksanaan Dana Desa belum optimal, keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara perhitungan Dana Desa per desa maupun Peraturan Desa ten tang APBDesa. Selain itu, penggunaan Dana Desa hingga 2019 masih cenderung untuk bidang pembangunan sehingga peningkatan perekonomian desa melalui BUMDesa belum dapat dilakukan secara optimal. Sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, aparatur desa, dan masyarakat juga tantangan yang perlu ditindaklanjuti terutama dalam hal sinkronisasi regulasi dan sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha. Penanggulangan Pandemi COVID-19 Pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan tantangan berat yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berawal dari Tiongkok pada akhir 2019. Pandemi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat namun juga merambat pada perekonomian, sektor keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Eskalasi penyebaran COVID- 19 yang telah mencapai hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan DKI Jakarta sebagai epicentrumnya telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di seluruh daerah. Keterbatasan mobilitas dan kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk penanganan COVID-19 telah mengakibatkan adanya realokasi anggaran yang cukup masif, baik di Pusat maupun Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah penghematan melalui pemotongan TKDD merupakan kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung program nasional jdih.kemenkeu.go.id Q MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA penanganan pandemi COVID-19 , baik dari s1s1 penanganan kesehatan maupun pemberian stimulus untuk mengurangi dampak sosial ekonomi. Langkah pen ting yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi, an tara lain: a . Koordinasi dalam pelaksanaan program, baik dalam konteks sharing the burden pendanaanya, maupun dalam perencanaan dan eksekusinya; b . Penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan dalam menghadapi krisis;
Mendorong efisiensi belanja-belanja yang tidak produktif, untuk selanjutnya dialihkan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan layanan publik ;
Membentuk dana cadangan yang mencukupi, yang dikelola dengan baik dan profesional, dalam rangka menghadapi berbagai bentuk krisis. Kebijakan TKDD 2021 Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD dan adanya dampak pandemi COVID-19, maka kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan pe ningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Untuk itu, kebijakan TKDD tahun 2021, antara lain akan diarahkan untuk:
Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 a . Meneruskan program pemanfaatan DTU untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang menyokong pembangunan ekonom i sesua1 karakteristik perekonomian lokal;
Mendukung sektor produksi yang mempunyai karakteristik penciptaan lapangan kerja , seperti sektor pariwisata, melalui pembangunan sarana prasarana fasilitas pendukung pariwisata secara terintegrasi, termasuk dukungan program pemasarannya;
Mendukung sektor produksi yang menjadi basis konsumsi masyarakat, seperti industri makanan dan ekonomi kreatif oleh UMKM melalui skema insentif maupun dukungan pengembangan kegiatan pendidikan nonformal/kursus ketrampilan dalam rangka penyiapan wirausaha baru; jdih.kemenkeu.go.id Q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d. Mendukung penguatan integrasi program Jaring Pengaman Sosial berdasarkan sistem pendataan yang terintegrasi;
Memberikan dukungan kepada daerah untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain melalui insentif yang berbasis kinerja investasi dan dukungan operasional sistem layanan investasi daerah;
Mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan sarana prasarana pertanian, seperti jalan pertanian dan pengairan tersier guna meningkatkan produksi hasil pertanian utamanya pada daerah - daerah yang menjadi lumbung pangan nasional, baik melalui transfer ke daerah maupun pemanfaatan Dana Desa;
Mendukung pembangunan dan/atau perbaikan jalan/jembatan/dermaga, termasuk penyediaan moda transportasinya, pada jalur penghubung utama arus distribusi logistik dan kawasan tertentu yang menjadi basis aktivitas ekonomi;
Mendukung penciptaan pekerjaan melalui program padat karya tunai desa yang dapat diarahkan pada sektor pariwisata dan industri kreatif, serta melakukan penguatan monitoring pemanfaatan Dana Desa.
Penajaman pemanfaatan mandatory spending oleh pemerintah daerah untuk pembangunan human capital melalui pendidikan, kesehatan , dan perlindungan sosial serta upaya pemulihan ekonomi. a . Enforcement kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan belanja mandatory pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBD, kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji , serta pemanfaatan belanja mandatory oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM;
Mendukung program merdeka belajar, baik dari sisi penyedian sarpras pendidikan maupun operasionalisasi sekolah dan pemberian remunerasi guru yang berbasis kinerja melalui DAK Fisik maupun Non Fisik ;
Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mendukung pencegahan dan penangan krisis kesehatan melalui penambahan fasilitas layanan, alat kesehatan, dan dukungan operasionalisasi layanan kesehatan, yang dapat dilakukan jdih.kemenkeu.go.id Q MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA melalui pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otsus, DAK Fisik maupun Non Fisik;
Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak-anak antara lain melalui dukungan DAK Non Fisik.
Perbaikan desain kebijakan TKDD:
Mengarahkan kebijakan penyaluran DTU yang bersifat blockgrant berbasis kinerja tertentu untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, termasuk peningkatan indikator kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan di daerah;
Mengarahkan kebijakan DTU untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah;
Penetapan pagu DAU Nasional dalam APBN 2021 tidak final dan dimungkinkan secara dinamis untuk mengikuti perubahan Pendapatan Dalam Negeri dengan alokasi minimal 26 persen dari PDN Neto;
Percepatan penyaluran DBH dan penyelesaian Kurang Bayar DBH dalam rangka meningkatkan kinerja kas daerah ( cash flow) untuk mencegah terjadinya penumpukan dana daerah pada akhir tahun dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Sementara itu, penyaluran DBH akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja Pemda dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, pemeliharaan lingkungan, serta penanggulangan dampak COVID-19;
Redesign penyaluran DAU yang berbasis kinerja (performance based transfer) dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, serta capaian output dan outcome dari penggunaan DAU di daerah, yakni dengan menerapkan mekanisme penyaluran asimetris berdasar tingkat kebutuhan belanja daerah;
Peningkatan sinergi perencanaan DAK Fisik, terutama sinergi dengan anggaran belanja KL sehingga dapat saling terkoneksi dalam menyelesaikan program tertentu pada area-area prioritas. Khusus untuk DAK Fisik Penugasan akan dilakukan perencanaan dan penganggaran berbasis program yang bersifat multi bidang dan multi K/L Pengampu, seperti untuk program ketahanan pangan atau program penanganan stunting. Di samping itu, pengelolaan jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAK Fisik juga akan berbasis medium term planning , dilakukan simplifikasi bidang-bidang serta memperkuat koordinasi dalam monitoring output dengan belanja K/ L;
Perbaikan pengelolaan DAK Nonfisik diarahkan pada peningkatan pengawalan atas capaian output clan outcome. Hal ini terutama akan dilakukan melalui pengelolaan DAK Nonfisik yang berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan clan pelaporannya. Di samping itu, akan terus dilakukan penguatan sinergi antara DAK Non Fisik dengan DAK Fisik maupun Belanja K/L. Khusus untuk pemantauan output dan outcome, akan dilakukan integrasi aplikasi pelaporan antarkementerian yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan tahun anggaran beriku tnya;
Penajaman kebijakan DID dalam bentuk penggunaan indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional. Beberapa indikator yang mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan produktiv i tas perlu tetap dipertahankan dengan memperbaiki validitas clan akurasi data , seperti kemudahan berusaha, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi . Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menambah indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti penciptaan lapangan kerja. Penggunaan DID juga diarahkan untuk penguatan layan a n kesehatan, jaminan sosial, dukungan terhadap UMKM dan pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, sedangkan penyalurannya berdasarkan pencapa i an _output; _ 1. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan DTI diarahkan dalam rangka mendukung perbaikan fundamental jangka menengah yang dilakukan dalam bentuk penajaman penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ku a litas SDM, produktivitas, inovasi, dan daya saing masyarakat Aceh, Papua, clan Papua Barat melalui pembangunan di bidang pendidikan , kesehatan , infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan sosial, clan pengentasan kemiskinan. Pada masa pemulihan atau transisi pasca pandemi COVID-19 dilakukan kebijakan refocusing penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA untuk penguatan layanan kesehatan , jaminan sosial, serta dukungan UMKM; J. Kebijakan Dana Keistimewaan DIY diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY, khususnya membantu pemulihan ekonomi masyarakat; k . Penyempurnaan formula Dana Desa melalui penyesuaian porsi clan metode perhitungan yang mendorong kinerja desa, termasuk dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi desa. Perbaikan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tanggal dan waktu yang bersamaan, serta pemberian insentif penyaluran bagi Desa yang berstatus Mandiri. Penggunaan Dana Desa didorong untuk peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi desa melalui pengembangan potensi desa wisata, desa digital , produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran BUMDes;
Komponen dukungan pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga dilakukan melalui instrumen Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan hibah daerah terutama meningkatkan sinkronisasi perencanaan hibah dengan Dana Transfer Khusus (DTK) dan belanja K/L, dalam mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air min um , pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi dan jalan daerah . Di samping itu, belajar dari pengalaman penanganan COVID - 19, akan dilakukan juga penguatan peran hibah dalam mendukung penangan kondisi bencana alam dan non-alam serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian .
Mendorong pemanfaatan creative financing dan integrated funding untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor dominan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi daerah. Namun jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA demikian, kemampuan APBN / APBD sangat terbatas dalam membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan yang di luar APBN / APBD melalui pemanfaatan creative financing, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau KPBU. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pembangunan antardaerah. Dalam rangka memberikan dukungan kepada daerah yang melakukan creative financing tersebut, TKDD dan Hibah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen insentif melalui skema pendanaan terintegrasi ( integrated funding). IV.4.3. Pembiayaan Inovatif, Fleksibel dan Sustainable Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan ekspansif-konsolidatif pada tahun 2021, maka arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi global virus COVID-19 di tahun 2020. Kondisi ini menjadi syarat penting dalam mendukung upaya recovery, stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan . Sejalan dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2021 difokuskan an tar a lain un tuk:
Pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung countercyclical dalam rangka pemulihan ekonomi ( an tara lain penguatan KPBU, SWF, SAL, BLU, dan stanby _loan); _ 2 . Mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target; 3 . Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR;
Mendorong pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing, (perluasan basis investor /kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah);
Efektivitas quasi fiscal untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SOM serta peningkatan ekspor;
Pemanfatan SAL untk antisipasi ketidakpastian. Struktur kebijakan pembiayaan dalam APBN terdiri dari dua komponen yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Instrumen kebijakan pembiayaan utang terbagi ke dalam penerbitan SBN dan pengadaan pinjaman baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Dari sisi besaran, nilai pembiayaan utang dalam APBN memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit karena pembiayaan utang selain digunakan untuk membiayai defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai kebijakan non- utang. Sedangkan, struktur kebijakan pembiayaan non-utang terdiri dari 4 (empat) klaster yaitu (i) pembiayaan investasi yang terbag i ke dalam investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada Badan Layanan Umum dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional serta penerimaan kembali investasi; (ii) pemberian pinjaman baik kepada BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga atau Badan Lainnya; (iii) kewajiban penjaminan untuk berbagai proyek penugasan dari Pemerintah kepada BUMN; dan (iv) pembiayaan lainnya diantaranya dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan tahun 2021 secara umum juga terbagi ke dalam kebijakan pembiayaan utang dan kebijakan pembiayaan non-utang. Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2021 diantaranya:
melakukan terobosan dalam emisi SBN agar required yield dan struktur biaya dalam setiap emisi SBN berada dalam tren yang terus menurun mulai tahun 2021 dan seterusnya;
melakukan perluasan basis investor terutama untuk mengakomodasi investor pada SBN ritel;
melakukan pengembangan pada varian dan fitur untuk instrumen SBN ritel;
memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan emisi obligasi baik berbasis konvensional maupun syariah;
melakukan penguatan penerapan manajemen risiko pada kinerja utang terutama dalam proses pengendalian dan protokol mitigasinya; serta (6) kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah sesuai dinamika perekonomian. Sementara itu, arah kebijakan pembiayaan non-utang diantaranya:
kebijakan pembiayaan yang mendukung kemudahan akses kredit bagi UMKM, UMi dan masyarakat miskin lainnya;
kebijakan pembiayaan untuk penguatan peran BUMN dan BLU;
pembiayaan untuk penyediaan rumah bagi MBR;
pembiayaan kepada organisasi / lem baga keuangan in ternasional / badan usaha internasional;
pemberian pmJaman kepada BUMN / Pemda/ Lembaga/ Badan lainnya yang menerima penugasan program prioritas dan/atau menjalakan misi tertentu;
kewajiban penjaminan sebagai beban Pemerintah akibat pemberian jaminan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA kepada K/L, Pemda, BUMN dan BUMD; serta (7) pembiayaan lainnya terkait dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer) untuk antisipasi ketidakpastian. Dalam konteks pendekatan makro fiskal pada tahun 2021, Pemerintah merencanakan besaran Pembiayaan Anggaran pada kisaran 2, 10 persen hingga 2,70 persen terhadap PDB yang akan terbagi ke dalam komponen Pembiayaan Utang (neto) dengan besaran 2,50 persen hingga 3 , 30 persen terhadap PDB dan Pembiayaan lnvestasi berkisar 0, 1 persen hingga 0,4 persen. Melalui perhitungan makro fiskal ini diharapkan dapat memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian berbagai sasaran dalam pembangunan nasional dan memberikan momentum agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa tumbuh tinggi.
Penguatan Pembiayaan Utang Sejalan dengan kebijakan ekspansi fiskal dan anggaran defisit yang diterapkan Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah membutuhkan sumber pembia y aan baik dari sumber pinjaman maupun penerbitan SBN melalui prinsip konvensional maupun berbasis syariah . Dalam menjalankan kebijakan pembiayaan utang ini, beberapa prinsip dasar yang dijalankan Pemerintah diantaranya prinsip kehati-hatian (prudent), dana hasil emisi akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (productive), efisien dalam cost of funds ( efficiency) dan perlu juga mempertimbangkan keseimbangan makro (macro equilibrium). Selain itu, dalam melakukan pembiayaan utang yang komponennya terdiri dari pinjaman dan SBN , Pemerintah semaksimal mungkin tetap melakukan pengendalian risiko agar risiko utang dalam batasan aman dan tidak mengganggu sustainabilitas (going concerns) dari APBN. Salah satu upaya pengendalian yang dijalankan Pemerintah adalah dengan tetap memperhatikan rasio utang terhadap PDB agar tetap manageable dan memenuhi aspek compliance yaitu tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB serta tetap mempunyai daya saing jika dibandingkan negara-negara yang setara (peers countries). Selain itu, upaya pengendalian risiko atas utang juga akan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan disiplin secara ketat pada penerbitan SBN yang akan diupayakan berada dalam jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 187 tren required yield yang terus menurun sejak tahun 2021 dan pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam kont e ks good governance , Pemerintah juga akan m e lakukan penguatan dalam standar penerapan manaj emen risiko utang terutama dalam proses asesmen dan protokol mitigasi ketika d ev iasi dalam indikator kinerja utang mengalami pelebaran. Grafik 64 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang 2015 - 2020 1,200.0 852.9 Non Utang ■ Utang 1,000 .0 800.0 600.0 400.0 200.0 -200.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Un aud i ted APBN (Perpres 54/ 2020) Sumber: Kementerian Keuangan Seiring masih tingginya volatilitas dan risiko ketidakpastian global , rasio utang terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir memang relatif me ngalami peningkatan y aitu dari dari level 24 , 68 persen pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 30,18 persen di tahun tahun 2019 . Sementara itu, sejalan dengan penambahan defisit di tahun 2020 yang diperkirakan mencapai sekitar 5 , 07 persen terhadap PDB , maka rasio utang diperkirakan akan meningkat menjadi 36,38 perse n terhadap PDB . Meskipun rasio utang terhadap PDB di tahun 2021 diperkirakan sedikit meningkat (berkisar 36 , 67-37,97 pe rsen PDB), namun Pemerintah tetap akan mencari sumber-sumber y ang murah dengan risiko terkendali. Pada tahun 2021, Pem e rintah berencana akan melakukan penguatan pada kebijak an pe mbiayaan utang yang diarahkan pada upaya pengendalian risiko fiskal serta pe ningkatan efisiensi dan produktivitas dalam emisi SBN melalui beberapa kebijak a n strategis diantaran ya (a) required yield dan struktur biaya dalam setiap emisi SBN akan diupayakan terus menurun sehingga mendukung efisiensi dalam penciptaan cost of funds yang ditanggung APBN; jdih.kemenkeu.go.id MENTER IKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (b) dilakukan perluasan basis investor domestik agar semakin luas segmentasi di masyarakat yang mampu berinvetasi dalam SBN; (c) dilakukan diversifikasi pada varian dan instrumen SBN terutama pada penerbitan SBN ritel agar bisa diterima oleh klaster investor domestik dengan pendapatan lebih kecil ; dan (d) penguatan infrastruktur yang mendukung pasar SBN termasuk perluasan jalur distribusi/kanal untuk pembayaran SBN ritel. Grafik 65 Pembiayaan Utang dan Pertumbuhannya - Pembiayaan Utang (Triliun Rp) Pertumbuhan (%) I 2015 201 6 2017 201 8 2019 2020 Unaud ite d ( Perpr es 54/ 2020) Sumber: Kementerian Keuangan Upaya penguatan pembiayaan utang sekaligus pengendalian risiko fiskal juga akan ditempuh Pemerintah melalui pendalaman pasar keuangan domestik. Tujuannya agar tercipta perluasan kluster dalam masyarakat dan semakin banyak kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan dan mampu berinvestasi pada instrumen SBN. Ini artinya, ketika semakin besar segmentasi masyarakat yang menjadi pemegang SBN, maka akan tercipta sentimen positifkarena eksposur risiko SBN yang mesti ditanggung APBN semakin rendah baik dari sisi risiko politik, risiko likuiditas, risiko nilai tukar maupun risiko makro ekonomi lainnya. Dalam rangka penguatan pendalaman pasar keuangan domestik ini, beberapa terobosan dan dukungan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah di tahun 2021 diantaranya (1) melakukan pengembangan variansi dalam instrumen pembiayaan di pasar keuangan, (2) memberikan dukungan atas penerbitan instrumen derivatif dan pasar repo, serta (3) memberikan fasilitas dalam penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah baik penerbitan secara konvensional maupun syariah. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Penguatan Pembiayaan Non Utang Secara substansi pembiayaan non utang selain sebagai intrumen untuk menutup defisit APBN, juga dap a t merupakan pembiayaan investasi dalam rangka penguatan peran quasi fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, serta MBR . Sejalan dengan filosofi ini, ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk senantiasa bisa meningkatkan value creation dari pembiayaan non-utang yakni agar dampak dan spillover effects yang dihasilkan dari alokasi pembiayaan non-utang diharapkan lebih besar dari cost of funds untuk pembiayaan penerbitan SBN yang merupakan sumber pembiayaan utama dalam APBN. Peningkatan value creation dalam pembiayaan non- utang di APBN diperlukan selain untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas APBN, juga sejalan dengan tren pembiayaan non-utang yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara statistik, pembiayaan non-utang dalam periode 2015-2020 tumbuh rata - rata 175,35 persen (yoy) dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang ditetapkan tumbuh sangat tinggi yakni 745 , 20 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan signifikan dalam pembiayaan investasi yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sekitar 42 BUMN di tahun 2015 untuk mendukung program prioritas nasional terutama penugasan BUMN dalam program infrastruktur. Dalam konteks pembiayaan investasi yang merupakan komponen terbesar dalam pembiayaan non-utang, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan mendasar dalam struktur pembiayaan investasi yakni terjadi pembiayaan investasi dari sebelumnya yang terbesar adalah dalam bentuk PMN kepada BUMN, bergeser menjadi investasi kepada BLU. Sejalan dengan kebijakan ini, diperlukan penguatan pada kinerja BLU agar mampu menciptakan value creation yang semakin tinggi untuk masyarakat, APBN, bangsa , dan negara. Selain itu , BLU sebagai quasi sovereign juga perlu melakukan penguatan praktik good governance dan penerapan manajemen risiko yang berstandar in ternasional . Dari sisi makro fiskal, Pemerintah berencana mengalokasikan pembiayaan investasi tahun 2021 pada kisaran 0, 1 persen hingga jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 0,4 persen PDB . Perhitungan ini selain didasarkan pada kapasitas fiskal yang tersedia juga tetap berupaya agar pembiayaan investasi untuk penguatan peran quasi fiskal antara lain: BUMN, BLU, SWF dapat berjalan efektif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Kebijakan penguatan pembiayaan investasi akan dilakukan dalam keseluruhan proses mana_Jemen mulai dari proses perencanaan, tahapan pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan monitoring. Dalam proses perencanaan misalnya, penguatan akan dilakukan melalui penguatan regulasi sebagai payung hukum yang mengatur asesmen dalam penyaluran pembiayaan investasi. Salah satu aspek yang membutuhkan penguatan adalah dalam kegiatan asesmen dimana perlu dilakukan perhitungan value for money dengan model tertentu dari entitas penerima PMN dan/atau Pemerintah. Selain itu , penguatan juga akan dilakukan dalam bentuk penerapan good governance yang lebih baik dan praktik manajemen risiko dalam penyaluran PMN baik kepada BUMN maupun BLU. Secara umum arah kebijakan pembiayaan non utang pada tahun 2021, antara lain (a) mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi; (b) Pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif untuk mendukung pemulihan dan akselerasi pencapaian target pembangunan; (c) peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi dan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memperoleh rumah layak huni dengan harga terjangkau; (d) pembiayaan Investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada Badan Layanan Umum dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional; (e) pemberian pmJaman baik kepada BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga atau Badan Lainnya; (f) kewajiban Penjaminan untuk berbagai proyek penugasan dari Pemerintah; dan (g) pemanfaatan SAL untuk antisipasi ketidakpastian dan mendukung kebijakan countercyclical dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian . Pembiayaan Investasi Dari sisi program, karakteristik pembiayaan investasi tahun 2021 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah dalam rangka restrukturisasi BUMN, BLU, SWF dalam jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian sasaran nasional diantaranya:
melakukan pembiayaan yang mendukung kemudahan akses kredit bagi UMKM, UMi dan masyarakat miskin lainnya;
melakukan penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMF dalam setiap penugasan khususnya program infrastruktur;
melakukan pembiayaan yang mendukung penyediaan rumah bagi MBR;
pembiayaan untuk pengembangan instrumen berbasis teknologi finansial;
melakukan pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan penguatan Neraca Transaksi Berjalan (NTB); dan
melakukan pembiayaan untuk berbagai penugasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun 2021 juga akan disalurkan untuk pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Internasional yang esensinya adalah untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kepentingan Indonesia dan penguatan peran Indonesia pada forum internasional. Pembiayaan investasi tahun 2021 kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional di antaranya untuk Islamic Development Bank (IDB), The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors (ICD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Association (IDA) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) . Pembiayaan investasi juga akan diberikan kepada lembaga atau badan lainnya sebagai quasi sovereign yang menerima penugasan langsung dari Pemerintah. Dukungan PMN dari Pemerintah kepada lembaga/badan lainnya biasanya terkait dengan penugasan dalam rangka pembiayaan, penjaminan dan asuransi berorientasi ekspor untuk mendukung program ekspor nasional. Selain itu, investasi kepada lembaga/badan lainnya juga pernah diberikan Pemerintah dalam rangka penugasan yang terkait dengan pengelolaan dana perumahan dan dana jaminan sosial. Pemberian Pinjaman Dalam konteks pemberian pmJaman dari APBN di tahun 2021, beberapa kebijakan Pemerintah di antaranya pinjaman terutama akan diberikan kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya yang menerima penugasan program prioritas atau menjalakan misi tertentu. Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik dalam jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemberian pinjaman, Pemerintah akan melakukan penguatan pada proses asesmen kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya yang akan menerima pinjaman seperti aspek value for money pemberian pmJaman, tingkat kesehatan dan kemampuan membayar kembali debitur, kemampuan leveraging debitur serta persiapan teknis proyek. Kewajiban Pinjaman Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah menyediakan skema penjaminan atas pinjaman yang diterima BUMN dari lembaga keuangan internasional dalam rangka pembiayaan proyek infrastruktur. Kewajiban penjaminan pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN dan BUMD tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama. Pada tahun 2021, arah kebijakan Pemerintah terkait kewajiban penjaminan akan digunakan untuk beberapa program penjaminan diantaranya:
percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara;
proyek KPBU y ang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
percepatan penyediaan air minum;
percepatan pembangunan Jalan Toi Trans Sumatra;
pembangunan infrastruktur melalui direct lending dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek;
percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan (8) berbagai program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan Lainnya Sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian dan volatilitas global, Pemerintah mendorong agar Saldo Anggaran Lebih (SAL) dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer, pada tahun 2021 untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian terutama dari sisi global. IV.5.Kebijakan Makro Fiskal 2021 dan Jangka Menengah 2020-2024 Dalam perumusan kebijakan makro fiskal, perlu merujuk pada Visi Indonesia Maju 2045 dan history pengelolaan fiskal pada tahun-tahun sebelumnya . Esensinya Visi Indonesia Maju 2045 merupakan tujuan yang (J jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sementara itu, dinamika pengelolaan fiskal dalam tahun-tahun sebelumnya akan menjadi referensi yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi kebijakan sehingga pengelolaan fiskal ke depan diharapkan mampu merespon dinamika perekonomian, serta mendukung pembangunan nasional secara ef ektif. Grafik 66 Perkembangan Indikator Makro Fiskal tahun 1998-2019 Penerimaan Perpajakan (% PDB) Defisit (% PDB) 25.00 20.00 0. 3) ( 0.50 ) 15.00 9_, ____ _ 12.00 (1. 00 ) 10.00 (1.5 0 ) ~ (1.8 2) 9.7 5.00 (2. 00 ) (1.0 1) ~ (2.50) (2.18) ( 2.4 9) (2.22) Keseimbangan Primer (% PDB) Rasio Utang (% PDB) 100.0 00.0 80 .0 3.0 70.0 80.0 2.0 50.0 10 40 .0 30.0 ~ --- 30.2 0.0 ~ J- -~-- L.--...,.,_ __ ~ -0.1 ...i_:
; : : ; : ,., I / 20.0 10.0 22.9 29.8 -1.0 -2,0 Sumber: Kementerian Keuangan , Tahun1998 - 2018 {LKPP), 2019 (unaudited) Perkembangan makro fiskal sejak tahun 1998 hingga 2019, menunjukan bahwa pene rimaan perpajakan mengalami fluktuasi selaras dengan dinamika makroekonomi. Penerimaan perpajakan mengalami penurunan y ang signifikan pada tahun 2000, sebelum meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2008. Namun, sejak berakhirnya era commodity boom, rasio penerimaan pajak terhadap PDB cenderung menurun . Hal ini utamanya dipengaruhi porsi penerimaan perpajakan yang berbasis SDA cukup besar. Tren pelemahan ini sejalan dengan dengan pelemahan harga komoditas dunia, terutama migas dan batubara. Khusus untuk tahun 2009 , penurunan yang cukup tajam pada rasio penerimaan perpajakan . Selain itu penurunan penerimaan perpajakan juga dipengaruhi adanya stimulus fiskal dalam merespon resesi ekonomi tahun 2008. Stimulus fiskal tersebut berupa pengurangan pajak (tax cut) yang berbentuk pemberlakuan tarif tunggal dan penurunan tarif PPh Badan, perubahan struktur tarif (tax bracket) PPh Orang Pribadi dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA penurunan tarif PPh Badan, perubahan struktur tarif (tax bracket) PPh Orang Pribadi dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain dikarenakan fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan , perubahan struktur perekonomian Juga mempengaruhi pencapaian penerimaaan perpajakan . Perubahan struktur ekonomi tersebut yang ditandai dengan tren melambatnya sektor manufaktur dan meningkatnya sektor jasa dalam dua dekade terakhir. Pelemahan sektor manufaktur berdampak negatif terhadap pencapaian penerimaan perpajakan, sementara itu penguatan sektor jasa ternyata kurang memberi kontribusi pada peningkatan penerimaan perpajakan, hal ini utamanya karena pelaku usaha pada sektor jasa didominasi sektor informal yang cenderung non-taxable. Pada sisi lain, dalam rangka mendorong daya saing, Pemerintah senantiasa memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis melalui belanja perpajakan (tax expenditures), yang juga berkontribusi pada pelemahan kinerja perpajakan selama beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran, estimasi belanja perpajakan tahun 2018 adalah sebesar Rp221,1 triliun (1,49 persen dari PDB tahun 2018), meningkatjika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp196,8 triliun (1,45 persen dari PDB tahun 2017) . Namun demikian, untuk menjaga defisit APBN dan rasio utang dalam batas aman ditengah capaian penerimaan perpajakan yang fluktuatif selama periode 1998-2019, maka besaran rasio belanja terhadap PDB semakin menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kemampuan fiskal dalam melakukan countercyclical. Dalam rangka merespon kondisi tersebut Pemerintah terus berupaya secara konsisten untuk memperkuat penguatan pengelolaan fiskal antara lain dengan melakukan optimalisasi pendapatan negara melalui penguatan sistem perpajakan, penggalian potensi, peningkatan kepatuhan serta optimalisasi PNBP melalui inovasi layanan dan pengelolaan asset. Pada sisi belanja, Pemerintah juga melakukan upaya penguatan kualitas belanja dengan mendorong spending better yang esensinya mendorong agar belanja menjadi lebih efisien namun produktif, fokus pada program prioritas dan mengedepankan value for money, sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan derajat kesejah teraan . Sebagai gambaran, perkembangan defisit berpengaruh pada perkembangan keseimbangan primer yang pada per i ode 1998-2018 menunjukkan tren yang menurun. Keseimbangan primer mulai negatif sejak tahun 2012 , namun dalam beberapa tahun terakhir diarahkan menuju positif. Pada tahun 2019, akibat tekanan ekonomi global membuat negatif jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sedikit meningkat. Kenaikan rasio utang terse but sejalan dengan defisit fiskal yang cenderung melebar, utamanya untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, rasio utang masih dijaga pada kisaran 30 persen PDB, yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (prudent). Selain perkembangan beberapa indikator APBN tersebut, risiko pelaksanaan APBN 2020 juga perlu menjadi perhatian karena APBN 2020 akan menjadi baseline kebijakan fiskal pada tahun 2021. Global pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga mengancam perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Dampak terhadap perekonomian antara lain berupa ketidakpastian yang berakibat pada penurunan ekspektasi pasar, penurunan permintaan global penurunan mobilitas barang dan orang sehingga berpengaruh pada perlambatan kinerja perdagangan dan pelemahan kinerja ekspor impor. Kombinasi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan penurunan aktivitas ekonomi yang akan mengganggu kinerja sektor riil dan sektor keuangan. Gambar 14 Dampak Pandemi COVID-19 ~ .. Penurunan Kesoh ■ tan Produktlvitas @ Ekspoktasl turun . fl • IG:
a& & Pna, \ '40.II. s AKTIVITAS T SEKTOR T SEKTOR EKONOMI Rill KEUANGAN t t Oomnnd Global & X~ • lntervensi Pemerintah mendukung Sektor riil & Kcuangan Pandemi harga komoditas r ~ melalui Kebljakan Keuangan Negara dalam IEUflOf· ~) COVID-19 • X PERPU 1/2020 STIMULUS FISKAL: Mobillt: is Orang/barang & "Akselerasl Penanganan COVID-19 dan harga komodltas (Tmr~1' . ... <Mt.1) Pemullhan Ekonom i" ii@& illl§I iil; ii: I !8! ■ Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 Sejalan dengan upaya mitigasi dampak dan percepatan penanganan COVID-19 maka fleksibilitas pengelolaan fiskal perlu dilakukan antara lain:
pelebaran defisit dapat melebihi 3 persen PDB, agar ditengah ketidakpastian, masih tetap mampu menstimulasi perekonomian dan penanganan COVID-19 secara efekt if;
pergeseran anggaran antar unit organisasi, fungsi dan program;
pemotongan/penundaan dan refocusing untuk percepatan penanganan COVID-19;
dapat memanfaatkan SAL, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikelola BLU, dana jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang dikuasai negara , serta dapat Juga memanfaatkan pengurangan pembiayaan investasi kepada BUMN. Sebagai konsekuensi dari dampak pandemi COVID- 19 yang luar biasa tersebut serta memperhatikan berbagai langkah-langkah mitigasi dan upa ya percepatan penanganan COVID-19 , maka postur APBN 2020 mengalami perubahan yang sangat besar. Gambar 15 Perubahan Postur APBN 2020 ,- ----- -·---------- -- ----- -- -- -···· ··----- -- ------ -- -- ----------------- -- -- -------- : • Fokus untuk keseh ata n, soc/a/ safety net dan duku n ga n : • Perlambatan aktivitas ekonomi, : ! d un ia usa ha da n UMK M; i penurunan harga mi n yak dan i i komoditas j 0 0 ! • Penghematan belanja non prioritas (Rp190 T, refocusing : dan realokasi: Rp54,6 T) untuk mendukung penanganan ! • ln sant lf pa rp aj aka n u nt uk duni a j i COVID -1 9: Kesehatan Rp75T , SSN Rp 11 0T, Dukungan : lndus tri & UMKM : Rp70, 1T sehingga tambahan bel anja I_ --- ~; ; a~~; ; .; 1~; ; ; '.!'.~~!2~f; ~-~ - ~ -- - : ! _____ Rp255,1_ T _________________________________________________________________ _ Outlook APBN Pr oyek el Belanja Naik ·-~; , b ~~;
. ~ .. 7 I Proyekll Defll lt Melebar (545,8 T) ! • Penggunaan SAL Rp70T ! ! • Pembiayaan dukungan pemuiihan ekonomi ! ! nasional Rp 1 SOT ! : • Tambahan penerbitan SBN tujuan tertentu : t __ ___ untuk menutup _ financing gap ·----· ·- ·········· ·· 1 Ot.ll look Sumber: Kementerian Keuangan , 2020 IV.5.1. Postur Makro Fiskal Tahun 2021 Sejalan dengan berbagai reformasi yang akan dilaksanakan baik di s1s1 sektoral maupun di sisi fiskal, maka arah kebijakan fiskal tahun 2021 adalah ekspansif yang konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Arah kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat mengakselerasi proses pemulihan sosial ekonomi dan sekaligus memperkuat fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Fokus kebijakan fiskal tahun 2021 adalah untuk pemulihan sosial ekonomi dan mempersiapkan fondasi untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT), oleh karena itu langkah strategis y ang akan dilakukan Pemerintah adalah: (i) Optimalisasi pendapatan y ang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi • Insentif fiskal mendukung pemulihan dunia usaha; • Reformasi perpajakan untuk merespon ekonomi digital ; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • Reformasi pe r pa j akan untuk merespon ekonomi digital; ■ In sentif fiskal mendukung pemulihan daya saing investasi dan ekspor; • Reformasi PNBP antara lain dengan pen i ngkatan pengelolaan SDA ; • Inovasi dalam pengelolaan aset dan kualitas pelayanan publik. (ii) Belanja negara yang fokus dan efektif (spending better) • Fokus belanja negara terhadap program prioritas (kesehatan program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha dan UMKM); ■ Mendorong efisiensi dengan penajaman belanja barang, mengefektifkan bansos dan trasnformasi subsidi ke bansos; • Mendorong K/L proaktif mengembangkan skema KPBU secara lebih masif; • Mendorong pelaksanaan anggaran berbasis hasil ( result _based); _ ■ Penguatan qua l ity control pe l aksanaan TKDD . (iii) Pembiayaan ya n g inovatif, fleksibel dan sus t ainable • Pembiayaan kreat if dan inovatif da n fleks i bi l itas dalam menduk u ng countercyclical, menjaga momentum pertumb u han ekonomi dan pencapaian target pembangunan; • Rektrukturisasi BUMN, BLU dan SMV untuk mendukung pem u lihan ekonomi; ■ Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMI dan MBR; • Penguatan efektivitas peran quasi fiscal sebagai agent development (BUMN dan BLU). Postur makro fiskal 2021 adalah sebagai ber i kut: Gambar 16 Postur Makro Fiskal Tahun 2021 Pendapatan Negara Belanja Negara Penerlmaan 9, 90 - 11, 00 13 , 11 -15 , 17 Perpajakan 10 , 46 15 , 53 8,25- 8,63 Primary Balance (1 , 24) - (2 , 07) (3 . 08) 8 . 69 Deflslt PNBP (3 , 21)-(4 ,1 7) (5 , 07) Pembiayaan Dana Desa Hlbah +««· ► IL 3, 21-4 , 17 4 , 30-4 , 85 ,.,.,.., . • ' '' 4 , 53 Keterangan: APBN 2020 (Perpres No.54/2020) 36 , 67 - 37 , 97 ± 36,4 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA IV.5.2. Arab dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Jangka Menengah 2020 2024 Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakh ir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada tahun 2020 akan mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya countercyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020 2024, laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di tahun 2020 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen, sedangkan nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.900 hingga RplS . 500 per USO . Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesepatan kerja. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ ICPJ masih relatif rendah seiring dengan masih lemahnya permintaan global. jdih.kemenkeu.go.id Q MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tabel 11 Proyeksi lndikator Makro Ekonomi Jangka Menengah 2020-2024 lndlkator 2020 2021 2022 2023 2024 APBN Outlook a. Pertumbuh an ek ono ml ( '1. ,y oy) 5,3 (0,4)-2,3 4,5- 5,5 5,4 6,0 5,5 5,5 -6,5 6,3 b. l nf lasi ( '1., vov) 3, 1 2,0- 4,0 2.0- 4,0 2.0- 4,0 1.5 1,5 3,5 3,5 c. Tingkat bu nga SPN 3 bu lan ( '1, ) 5,4 4,5 Tlngkat su ku bunga SBN 1 0Y ( '1, ) 6,67 5,98 5,82 5,67 9,56 8,Q7 8,16 8,24 d. Ni lai tu kar (Rp/US$) 14.400 14.900 14.900 13.900 13.900 13.900 15.500 15.300 14.700 14.850 15.000 e. Ha rga mi nyak me ntah 63 30- 35 40- 50 60- 70 60- 60-70 (US$/ barel) 70 f. Lifting m in ya k ( ri bu barel per 755 705 677 - 737 636- 570- 534 - 722 ha ri) 735 735 g. Lifting gas (r lbu bar el se ta ra 1.191 992 1.085 1.232 1.224 1.228 mi n yak per harl) 1.173 1.341 1.336 1.324 Sumber : Kementerian Keuangan Secara umum , pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk me lakukan countercyclical dengan tetap memelihara berkelanjutan dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus se cara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu ke luar dari middle income trap menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Searah dengan kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut , maka postur makro fiskal 2021 adalah sebagai be rikut: Tabel 12 Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2024 APBN 2020 Proyeksi Uraian (% PDB) (Perpres 54/2020) 2021 2022 2023 2024 Pendap a tan Negar a 10, 53 - 10 , 84 10 ,4 6 9, 90 - 11, 00 10, 32 - 11, 30 dan Hibah 11 , 69 12 , 15 Pener i maan 8 , 59 8, 69 8, 25 - 8,63 8 , 27 - 8, 70 8, 38 - 9, 09 Perpajakan 9 , 55 9, 64 Tax Ratio* ) 9, 14 9, 30 - 9, 68 9 ,32 - 9, 75 9, 43 - 10, 14 10,60 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ke se im ban gan Pr ime r (3,08) (1,24) (2,07) (0,94) (1,70) (0,49 ) (0,87) (0,34) (0,66) Su rp l us / (De fisit ) (5 ,0 7 ) (3,21 ) (4,17) (2,79) (3,55) (2,35) (2,72) (2, 19) (2,51 ) Rasio Utang ~1 36,38 36, 6 7 - 37, 9 7 36,65 3 7 ,3 9 36, 45 37,36 36,08 37, 18 K eterang an: ·1 Tax ratio : Penerimaan perpaj akan + PN BP SDA Migas dan PNBP SDA P ertamb an gan Min erba " l B esar an rasio utang teru t ama di pengaruhi volati li tas nilai tukar d an keb u tuhan pembiaya an untuk pe nan ganan COV ID- 19 dan recovery ekonomi Su m ber : Kementerian K euangan Mempertimbangkan proyeksi makro ekonomi jangka m e nengah dan kinerja makro fiskal dalam lima tahun terakhir dan volatilitas tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 maka kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk " Percepa t an Pemulihan dan Mendorong Produkti v itas dan Daya Saing ". Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah maka langkah kebijakan yang perlu dilakukan sebagai be rikut. Pertama , tetap menempuh ke bijakan ekspansif - konsolidatif secara bertahap untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi dan da ya saing. Sejalan den g an hal tersebut, defisit anggaran lebih fleksibel namun tet ap konsolidatif dan kembali di bawah 3,0 persen pada tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar pe ran fiskal untuk m e ndukung pemulihan dapat dilakukan secara optimal. Kedua , untuk mengendalikan risiko utang ditempuh dengan meningkatkan inovasi dan fleksibilitas pembiayaan dengan tetap menjaga menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dalam jangka menengah . Ketiga, mendorong ino v asi kebijakan dengan memanfaatkan momentum bonus demografi, dimana porsi penduduk didominasi oleh penduduk usi a produktif dengan komposisi masyarakat berpenghasilan menengah y ang tum b uh secara pesat . Optimalisasi penerimaan perpajak an ditempuh de ngan tetap pemb e rian insentif fiskal untuk daya saing dan in v estasi. Keempat, mendorong keseimbangan primer mulai menuju positif dalam jangka menengah. Melalui berbagai langkah tersebut, dalam jangka menengah diharapkan pendapatan negara akan kembali meningkat secara bertahap sesuai kapasitas p e rekonomian dan defisit akan kembali di bawah 3 ,0 persen PDB pada tahun 2023. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kinerja perekonomian domestik, sehingga berimplikasi pada postur APBN 2020. Hal ini selanjutnya menjadi baseline baru 2020, yang akan mempengaruhi perumusan kerangka fiskal jangka menengah 2020 2024. Seiring dengan pelemahan kinerja perekonomian maka outlook pendapatan negara dan hibah tahun 2020 adalah sebesar 10,46 persen PDB . Pada tahun 2021, pendapatan negara dan hibah diperkirakan berada pada kisaran 9,90-11 , 00 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan berkisar 10,84-12,15 persen PDB. Hal ini dipengaruhi kinerja perpajakan yang masih belum optimal, seiring dengan perekonomian yang masih dalam proses pemulihan. Sementara ini pada sisi belanja, pemerintah tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus melakukan reformasi untuk penguatan fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari Middle Income Trap. Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi . Sementara itu, dalam jangka menengah belanja negara tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 13, 11-15, 17 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan berkisar 13,03 - 14,66 persen PDB. Untuk menopang kebutuhan belanja negara, pendapatan negara dan hibah pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 9,90 - 11,00 persen terhadap PDB. Besaran pendapatan negara dan hibah tahun 2021 tersebut antara lain bersumber dari penerimaan perpajakan dengan asumsi tax ratio dapat mencapai sebesar 9,30-9,68 persen PDB . Perhitungan tersebut mencakup penerimaan perpajakan, PNBP SDA Migas, dan PNBP SDA Pertambangan Minerba. Dengan porsi alokasi belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah, maka APBN masih akan mengalami defisit namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2024, defisit diperkirakan semakin mengecil berkisar 2, 19-2,51 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dari perkiraan defisit 2020 sebesar 5,07 persen PDB. Menurunnya defisit dalam jangka menengah akan berpengaruh pada negatif keseimbangan primer yang juga semakin menurun . Outlook keseimbangan primer tahun 2020 diperkirakan negatif 3,08 persen PDB, sedangkan keseimbangan primer pada tahun 2024 diharapkan bergerak lebih baik dengan negatif yang menurun hingga mencapai negatif 0,34 0,66 persen terhadap PDB . jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Di tengah keterbatasan kinerja pendapatan negara, diperlukan sumber pembiayaan lain untuk menopang kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif baik yang berasal dari utang maupun nonutang. Sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan sustainable, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman dan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 36,08-37,18 persen terhadap PDB. V. RISIKO FISKAL Sasaran utama Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian sasaran ini , Pemerintah menempuh berbagai strategi kebijakan di berbagai bidang termasuk di bidang fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk menstimulasi perekonomian agar ekonomi tumbuh optimal dan berkelanjutan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan fiskal perlu didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian global maupun domestik, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut maka APBN perlu didesain agar produktif, efisien, berdaya tahan agar mampu meredam berbagai ketidakpastian serta mengendalikan risiko jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan APBN tetap mampu menopang program - program prioritas menuju tercapainya kesejaht e raan, walaupun ditengah risiko ketidakpastian. , Risiko fiskal secara umum dapat didefinisikan sebagai berbagai faktor yang dapat melemahkan peran kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan . Berbagai faktor tersebut tidak hanya membuat kebijakan fiskal gagal mencapai tujuan yang diharapkan, melainkan dapat pula menganggu kemampuan fiskal memenuhi kewajiban . Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko fiskal menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun berjalan. Maka dari itu , identifikasi sumber risiko fiskal perlu untuk dilakukan. Secara umum terdapat tiga sumber risiko fiskal, yaitu:
dinamika makroekonomi;
pelaksanaan APBN; dan
risiko fiskal tertentu. Risiko dinamika makroekonomi secara umum bersumber dari volatilitas berbagai indikator makroekonomi baik di level global maupun domestik. Risiko pelaksanaan APBN dapat bersumber dari belum sepenuhnya efektif kebijakan yang dijalankan baik pada kebijakan penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Pada risiko fiskal jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA tertentu lainnya, risiko ini antara lain dapat bersumber dari kontingensi pemerintah maupun berbagai faktor di luar kendali seperti bencana alam. Upaya identifikasi, pengukuran, dan mitigasi berbagai risiko fiskal tersebut dapat membantu agar peran APBN dalam menstimulasi perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dapat berjalan optimal. Pengelolaan risiko fiskal dilakukan dengan mengelompokkan sumber risiko ke dalam tiga kategori. Pertama, perubahan kondisi ekonomi baik bersifat global maupun domestik yang dapat mengubah potensi pendapatan dan belanja negara secara fundamental. Kedua, kebijakan/pelaksanaan APBN yang terdiri dari risiko Penerimaan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan (utang dan non utang yang didalamnya termasuk kewajiban kontingensi); serta Ketiga, Risiko Fiskal Tertentu. Tujuan pengelolaan risiko fiskal adalah untuk menjaga APBN agar berkelanjutan dalam jangka panjang (sustainable), mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (solvable), dan memiliki fleksibilitas mendukung program pembangunan serta menstimulasi perekonomian untuk tumbuh dan berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan diiringi oleh peningkatan kesehatan neraca negara ( sovereign asset and liability) . Pengelolaan risiko fiskal yang selama ini telah berjalan dilakukan dengan mengidentifikasi suatu event sebagai sumber risiko fiskal, untuk kemudian dilakukan assessment seberapa besar kemungkinan event dimaksud terealisasi dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan, tekanan terhadap APBN, dan pengaruhnya terhadap neraca negara ( sovereign asset and liability). Dalam melakukan assessment, Pemerintah selalu menekankan sifat ketidakpastian dan dinamika kondisi yang dapat berubah dengan cepat . Untuk itu, kalkulasi kemungkinan terealisasinya suatu event (likelihood) dilakukan menggunakan berbagai metode yang terus diperbarui dan dieksplorasi. Dengan melakukan assessment dimaksud, dapat dipetakan kejadian atau tekanan spesifik yang berpotensi menyebabkan "realisasi fiskal semakin menjauh dari target APBN dan kerangka fiskal jangka menengah ke dalam peta risiko" (impact) . Peta risiko disusun setiap tahun fiskal dan dilakukan pemutakhiran secara berkala. Peta risiko yang menunjukkan likelihood dan impact atas setiap kejadian risiko. Klasifikasi level dampak pada peta risiko, dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai PDB dan ruang fiskal yang tersedia bagi Pemerintah. Peta dimaksud berfungsi sebagai early warning system serta sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi risiko fiskal yang akan dimonitor secara berkala baik implementasi maupun efektivitas langkah mitigasi dimaksud. Dihadapkan dengan risiko fiskal, secara umum Pemerintah memiliki berbagai pilihan mitigasi yang dikelompokkan ke dalam empat kategori, pilihan dimaksud tidak selalu dapat diambil untuk setiap risiko. Beberapa risiko dapat memiliki satu jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA atau dua pilihan mitigasi. Pertama, tolerate (kemungkinan dilakukan dengan menyediakan anggaran dana cadangan sebagai bantalan apabila risiko terjadi dan menyebabkan beban terhadap APBN; Kedua, reduce (mengurangi kemungkinan likelihood atau dampak akibat realisasi risiko; Ketiga, transfer kepada badan usaha (sebagai contoh asuransi pertanian dan transfer risiko penjaminan infrastruktur kepada PT PII); dan Keempat, tenninate melalui penghentian kegiatan atau program yang menciptakan risiko. Deng an pengelolaan risiko yang ef ektif, APBN dapat memiliki daya tahan dan kemampuan mendukung pembangunan di setiap level. Pada level fiskal, dapat menciptakan keuangan pemerintah yang berkelanjutan V.1. Risiko Ekonomi Volatilitas berbagai indikator makroekonomi baik pada perekonomian global maupun domestik sangat mempengaruhi kapasitas kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian dan mensejahterakan masyarakat . Fenomena pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak negatif terhadap berbagai indikator makroekonomi global maupun domestik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pelaksanaan APBN di tahun berjalan maupun di masa pemulihan ekonomi mendatang. Pandemi COVID-19 secara drastis merubah optimisme perbaikan ekonomi di tahun 2020. Sebelum pandemi terjadi, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2020 mencapai 3,3 persen. Proyeksi tersebut kemudian direvisi akibat dampak negatif pandemi terhadap perekonomian global. Economics Intelligence Unit (EIU) pada Q2 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global terkoreksi 2,5 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh disrupsi pada sisi permintaan dan penawaran. Disrupsi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, penurunan konsumsi, peningkatan pengangguran, dan meningkatnya potensi kebangkrutan . Lebih lanjut, estimasi potensi PDB global yang hilang di tahun 2020-2021 dapat mencapai kurang lebih setara dengan gabungan PDB Jepang dan Jerman. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor keuangan global. Di tengah pandemi COVID-19, kecemasan para investor meningkat yang membuat volatilitas sektor keuangan meningkat cukup signifikan. Pasar keuangan global yang panik dan fluktuaktif ditandai dengan VIX Index yang telah menyentuh level tertinggi dalam sejarah. Selain itu, pasar keuangan global juga mengalami fenomena capital flight dari negara berkembang dimana para investor memilih untuk berpindah pada safe-haven assets. Pada periode jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Januari-Maret 2020, harga emas dan dollar index naik masing-masing 3 ,9 dan 3 persen. Kinerja pasar saham baik negara maju dan berkembang (MSCI) juga terdampak dimana kinerja melemah tajam. Pada periode Januari-Maret 2020, pergerakan indeks saham MSCI untuk negara maju terkoreksi 21,4 persen, sedangkan indeks untuk negara berkembang terkoreksi lebih dalam sebesar 23,9 persen. Pelemahan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 jug a berdampak pada kinerja perekonomian domestik yang antara lain ditandai pelemahan pertumbuhan ekonomi, turunnya harga komoditas, pelemahan kinerja ekspor-impor , volatilitas likuditas dan penurunan aktivitas sektor riil dan potensi terganggunya stabilitas sektor keuangan. Pelemahan perekonomian domestik tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap kinerja fiskal. Secara umum dinamika perekonomian tersebut akan mempengaruhi penerimaan negara berpotensi kurang optimal, sementara belanja diperlukan untuk melakukan countercyclical dalam rangka penanganan COVID-19 agar lebih optimal. Kondisi tersebut berdampak terjadinya pelebaran defisit yang dapat berpotensi lebih dari 3 persen pad a tahun 2020 . Dinamika pelaksanaan APBN 2020 akan menghadapi tantangan yang sangat berat yang selanjutnya akan menjadi baseline baru yang akan mewarnai perumusan kebijakan fiskal 2021 dan jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut maka mitigasi risiko fiskal yang bersumber dari pelemahan ekonomi global sangat diperlukan agar dampak pelemahan tersebut terhadap kapasitas fiskal dapat diminimalisir. Risiko dinamika perekonomian tersebut akan berpengaruh asumsi ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan APBN. Asumsi tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi , tingkat inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), lifting minyak dan gas bumi. Indikator - indikator tersebut merupakan asums i dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran - besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila terjadi deviasi pada variabel - variabel tersebut mempengaruhi baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut maka identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko fiskal yang tepat dapat memperkecil deviasi antara asumsi makro dengan realisasinya. Hal ini tentunya akan membuat APBN dapat secara optimal mencapai tujuan yang diharapkan. Deviasi asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dengan realisasinya akan berdampak pada adanya perbedaan antara target pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dengan realisasinya. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Apabila realisasi defisit leb ih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. V.2. Risiko Pelaksanaan APBN Sebagai salah satu sumber risiko fiskal, risiko dari pelaksanaan APBN perlu dimitigasi. Secara umum, risiko pelaksanaan APBN muncul pada tahap implementasi APBN baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. V.2 .1. Risiko Pendapatan Negara (i) Risiko Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi sekaligus menjadi momentum reformasi fiskal . Penerimaan perpajakan masih akan menghadapai tantangan dalam pencapaian target. Hal ini dipengaruhi kinerja perekonomian yang masih berapa pada tahapan pemulihan, kinerja perdagangan yang masih lemah, harga komoditas yang masih rendah, serta aktivitas sektor riil dan belum sepenuhnya optimal. Pada sisi lain Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan serta mulai bergesernya dari aktivitas perekonomian yang berbasis konvensional ke digital economic yang saat m1 belum sepenuhnya dapat tertangkap dalam sistem perpajakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan . Berbagai faktar yang dapat mempengaruhi pencapaian penerimaan perpajakan antara lain (i) kinerja perekonomian global maupun domestik yang masih dalam fase _recovery; _ (ii) volatilitas harga komoditas; (iii) aktivitas ekonomi yang berbasis ICT; (iv) kinerja ekspor-impor yang belum sepenuhnya pulih; serta (v) insentif fiskal untuk mendukung pemulihan pada sektor riil serta kebijakan Omnibus Law yang dalam jangka pendek diperkirakan berpotensi menimbulkan potential loss, walapun dalam jangka menengah - panjang diharapkan akan meningkatkan kapasitas perekonomian. Dinamika berbagai faktor tersebut perlu dicermati dan diwaspadai, dengan harapan apabila berpotensi menimbulkan risiko dapat segera dimitigasi. (ii) Risiko Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara umum PNBP juga akan menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dipengaruhi rendahnya harga komoditas, penurunan harga minyak , lifting minyak yang masih belum optimal. Kondisi ini jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA berdampak pencapaian PNBP SDA kurang optimal. Selain itu, rencana kebijakan Pemerintah me nurunkan harga gas industrijuga berpotensi menurunkan PNBP SDA di tahun 2021. Untuk itu perlu dilakukan langkah mitigasi untuk menurunkan dampak kondisi dimaksud melalui perbaikan tata kelola dan diversifikasi PNBP. Beberapa yang dapat dilaksanakan adalah mendorong perbaikan tata kelol a Migas di Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong eksplorasi. Selain itu Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN dapat mendorong perbaikan tata kelola untuk meningkatkan penerimaan dividen khususnya BUMN sektor perbankan. Sumber lain PNBP yang sedang didorong Pemerintah adalah pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema . Selain itu pemerintah juga berupaya melalukan optimalisasi PNBP non SDA dengan berbagai inovasi antara lain dalam pengelolaan asset dan inovasi layanan. V.2.2. Risiko Belanja Negara Secara umum belanja negara masih menghadapi beberapa tantangan antara lain ruang fiskal yang tersedia masih relatif terbatas , mandatory spending cukup besar , belanja barang masih berpotensi untuk diefisienkan, subsidi dan bansos belum sepenuhnya tepat sasaran, penyerapan belanja belum optimal dan terakumulasi pada kuartal IV, masih perlunya mendorong si nergi pusat dan daerah, peningkatan belanja belum sepenuhn ya diikuti output dan outcome yang optimal dan risiko ketidakpastian perekonomian global maupun domestic pasca pandem i COVID-19 yang masih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu upaya mitigasi risiko yang ditempuh, antara lain (i) mendorong implementasi skema KPBU lebih masif di tengah ruang fiskal yang belum optimal; (ii) reformasi penganggaran yang esensinya mendorong agar belanja menjadi lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, berorientasi pada hasil (result based), antisipatif terhadap ketidakpastian (automatic _stabilizer); _ (iii) penguatan quality control terhadap TKDD agar lebih sinergis dan berkualitas; serta (iv) transformasi subsidi ke bansos agar lebih e fektif dan tepat sasaran. V.2.3. Risiko Pembiayaan (i) Risiko Utang Utang Pemerintah Pusat adalah salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan, oleh karena itu pengelolaan jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur. Dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, di tahun 2021 Pemerintah mengimplementasikan kebijakan ekspansif dengan pelebaran defisit melebihi 3,0 persen PDB. Risiko pada pelaksanaan kebijakan dimaksud mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko shortage pembiayaan. Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah . Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR) dan refzxing rate terhadap total utang, serta Average Time to Re fix (ATR). Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah. Risiko refinancing merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (refinancing} atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali . Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya beban pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah . Pemerintah telah meminimalkan risiko refinancing dengan membagi struktur jatuh tempo yang seimbang setiap tahunnya sehingga tidak terdapat penumpukan jatuh tempo pada satu tahun tertentu. Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (prudent}, Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Memperhatikan perkembangan dan proyeksi indikator risiko utang, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh, antara lain:
mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan dan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah ;
memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah- panjang dan tingkat bunga tetap;
melakukan manajemen utang ( liability management) melalui mekanisme pembelian kembali (buyback) dan/atau debt _switch; _ dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai . jdih.kemenkeu.go.id Q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Mitigasi risiko shortage pada pembiayaan melalui utang dilakukan melalui diversifikasi alternatif sumber pembiayaan, yaitu tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN tetapi juga membuka peluang pembiayaan dari instrumen utang lain , seperti: (a) upaya optimalisasi penarikan pinjaman tunai; (b) perencanaan yang strategis atas rencana private placement beberapa institusi potensial; (c) penggunaan dana idle cash dari Badan Layanan Umum sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme private _placement; _ (d) penerbitan instrumen SBN yang mendorong pendalaman pasar dan perluasan basis investor, seperti penerbitan SBN ritel _online; _ (e) penerbitan SBN valas melalui mekanisme SEC shelf registered yang dipandang cukup efektif dalam mengakomodasi perubahan komposisi penerbitan pembiayaan dan cukup efisien dalam hal waktu penerbitan dan biaya utang; serta (f) pemanfaatan pinjaman tunai komersial. Namun demikian, alternatif - alternatif ini tetap harus memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung oleh Pemerintah. Dalam perspektif yang lebih luas, mitigasi risiko melalui utang tercermin melalui pengelolaan utang dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui stabilisasi surat berharga (Bond Stabilization Framework) dan protokol manajemen krisis (Crisis Management Protocoij dalam hal mengantis i pasi dampak krisis terhadap pasar SBN. (ii) Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (event), yang tidak sepenuhnya. berada dalam kendali Pemerintah. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek - proyek infrastruktur; programjaminan sosial nasional; kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal jika modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) , di bawahjumlah yang diatur dalam Undang-Undang; dan tuntutan hukum kepada Pemerintah. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Du.kungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Besarnya proyek infrastruktur di tengah keterbatasan APBN membuat Pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yaitu dengan memberikan penugasan kepada BUMN maupun mengikutsertakan partisipasi badan usaha untuk membangun proyek infrastruktur. Untuk proyek infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan oleh BUMN dan/ a tau badan usaha , Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah . Proyek-proyek yang telah mendapatkan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah adalah:
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II;
Proyek percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (pinjaman dan obligasi);
Proyek percepatan penyediaan air min um;
Proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; 6 . Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT SMI (Persero);
Proyek percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/ light rail transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok , dan Bekasi Pemberian jaminan yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur, membawa konsekuensi fiskal dalam hal terjadi gagal bayar / default pihak terjamin akan menyebabkan peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah dan Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Risiko lainnya yang perlu diwaspadai terkait penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur adalah stuktur permodalan BUMN tersebut. Dalam hal BUMN yang menerima penugasan tidak memiliki cukup modal untuk melakukan investasi dalam jumlah besar, Pemerintah perlu memberikan PMN kepada BUMN atau dalam hal Pemerintah tidak dapat memberikan PMN, porsi pendanaan dilakukan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dengan menerbitkan obligasi perusahaan yang dapat berpotensi meningkatkan kerentanan di sektor keuangan. Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal terkait kewajiban kontinjensi yang timbul atas Jaminan Pemerintah, Pemerintah telah menetapkan batas maksimum penjaminan sebesar 6 persen dari PDB untuk periode 2018-2021, melakukan pemantauan atas proyek- proyek infrastruktur yang mendapatkan jaminan Pemerintah, menyediakan alokasi anggaran kewajiban penJamman sebagai konsekuesi atas pemberian jaminan Pemerintah dan meminimalkan risiko cross default, serta secara kontinyu menyampaikan laporan terkait posisi besaran jaminan Pemerintah. Dari sisi penjaminan proyek KPBU, Pemerintah telah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU yaitu Pf PII. Fungsi Pf PII sebagai single window policy dalam melakukan penilaian dan pengelolaan jaminan. Pf PII didirikan untuk memberikan jaminan risiko politik untuk proyek infrastruktur KPBU, untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek infrastruktur KPBU, meningkatkan tata kelola dan transparansi ketentuan jaminan serta untuk melindungi APBN dari eksposur jaminan (Ring-fencing). Risiko dari Badan Usaha Milik Negara Penugasan Peningkatan peran serta BUMN dalam pembangunan infrastruktur nasional memberikan banyak manfaat dalam hal mendanai besarnya kebutuhan pendanaan dimana kemampuan APBN sangat terbatas. Namun di lain sisi, hal tersebut menimbulkan risiko baik kepada keuangan BUMN itu sendiri, dunia usaha maupun bagi penyedia sumber pembiayaan dalam negeri yang pada akhirnya berdampak kepada APBN atau keuangan negara. Untuk itu, Pemerintah perlu mengelola dengan baik risiko yang berpotensi muncul agar manfaat tersebut dapat dicapai dengan optimal dengan risiko keuangan negara yang terukur. Optimalisasi sumber pendanaan eksternal terhadap proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN berpotensi menimbulkan risiko kepada APBN di kemudian hari clan perlu dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan pertimbangan: • Tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • Risiko terhadap pengembalian investasi proyek akan berdampak langsung kepada sumber dana eksternal termasuk perbankan dalam negeri. Risiko keuangan BUMN yang diukur mencakup aspek likuiditas, profitabilitas operasional, pendanaan, keterkaitan dengan BUMN lain. Keseluruh indikator dalam rasio keuangan yang dimiliki BUMN tersebut dibandingkan dengan standar perusahaan global clan emerging market untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing indikator keuangan clan dibandingkan. Penyajian tingkat risiko tersebut disusun berdasakan kinerja BUMN setiap triwulan. Peningkatan level risiko tiap BUMN akan menjadi early warning bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mencegah peningkatan risiko kea rah yang lebih tinggi sekaligus mencegah penjalaran kepada sektor keuangan. Program Jaminan Sosial Nasional Kewajiban kontingensi Pemerintah atas implementasi program jaminan sosial bersumber dari kewajiban Pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dari program jaminan sosial dalam hal terjadi tambahan defisit yang disebabkan oleh variabel yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara penerimaan iuran clan biaya pembayaran manfaat program. Variabel tersebut antara lain deviasi asumsi dalam perhitungan iuran, cakupan kepesertaan, faktor demografi , clan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian. Upaya mitigasi risiko yang sedang clan akan dilakukan Pemerintah untuk ketahanan dana program jaminan sosial adalah upaya bauran kebijakan yang diantaranya dengan peningkatan peran Pemda melalui kontribusi pajak rokok, perbaikan sistem rujukan, strategic purchasing, clan cost sharing moral hazard. Selanjutnya upaya dari operasional adalah ekstensifikasi cakupan kepesertaan program, menjaga tingkat kolektibilitas iuran serta efisiensi biaya manfaat serta melakukan monitoring clan evaluasi secara berkala dalam jangka pendek, menengah clan jangka panjang. Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu Kewajiban kontingensi Pemerintah pada lembaga keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (Bl), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), clan Lembaga Pembiayaan Ekspor jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Bank Indonesia Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan Bank Indonesia untuk Cadangan Umum jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. b . Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Berdasaran ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar - besarnya Rp8 triliun c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebelumnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan nonbank yang berfungsi sebagai fiscal tool Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku d. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) PT PII didirikan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016. Tujuan pendirian PT PII adalah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di tengah-tengah iklim dan dorongan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui PT PII, penjaminan pemerintah disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian dalam Perolehan Pembiayaan (Financial Close) proyek, sehingga ada peningkatan kelayakan kredit atau bankability dari proyek-proyek KPBU. Perubahan dalam PP No. 50 tahun 2016 yang berupa perluasan mandat PT PII sehingga dapat memberikan penjaminan di luar KPBU dengan skema penugasan Menteri Keuangan, berpotensi atas makin besarnya penjaminan oleh PT PII di masa depan . Selanjutnya , berdasarkan Perpres No. 78 tahun 2010, Dana Penjaminan Infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 95/PMK.08/2017, Menteri Keuangan menjaga kapasitas penjaminan BUPI yang dilakukan melalui penambahan modal sesuai dengan mekanisme APBN serta berkewajiban untuk menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari BUPI dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambat- lambatnya setiap 2 tahun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI. V.3. Risiko Fiskal Tertentu V. 3.1. Risiko Bencana Alam Risiko fiskal yang timbul dalam penanggulangan bencana adalah tidak mencukupinya berbagai instrumen pembiayaan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana , baik pada tahap jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONES IA tanggap darurat maupun pasca - bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus dan juga rawan dengan bencana . Lokasi geologis Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) le mpeng aktif yaitu Lempeng Eurasia , Lempeng Indo-Australia dan Le mpeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (ring of fire) selain membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki ri s iko bencana alam geologis seperti gempa bumi , tsunami, gerakan tanah/longsor , dan erupsi gunung api karena jumlah gunung api aktif yang banyak. Selain itu, Indonesia juga terletak di pus a t e kuator yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir , kekeringan , cuaca e kstrim , gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan . Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana , mengamanatkan tanggung jawab pada Pemerintah d a lam pe nyelenggaraan penanggulangan be ncana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dampak bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Pada dasarnya sumber dana penanggulangan bencana berasal dari 3 pihak yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan masyarakat (dalam negeri atau luar negeri, baik individu atau kelompok/organisasi) . Adapun instrumen pembiayaan yang tersedia atau lazim digunakan untuk pembiayaan bencana alam yaitu, pertama _: _ instrumen y ang bersifat reaktif (ex-post financing), seperti anggaran kontingensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, bantuan dari lembaga donor; dan _kedua; _ instrumen yang bersifat pr e ventif (ex-ante financing) seperti dana cadangan, pinjaman siaga dan skema risk transfer (asuransi, catastrophe "cat" bond). Adapun instrumen pembiayaan y ang sudah diiimplementasikan antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/ anggaran kontingensi bencana, dan asuransi (asuransi pertanian - asuransi usaha tanam padi dan asuransi BMN (baru regulasi saja yang telah diterbitkan) . Pada dasarnya alokasi anggaran untuk pembiayaan be ncana sudah terdapat di beberapa Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Sosial , Kementerian Kesehatan, dan lainnya dengan nama/ akun yang tidak seragam. Selain itu, apab i la terjadi bencana alam maka alokasi anggaran di beberapa Kementerian/Lembaga juga dapat direalokasi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dalam rangka pembiayaan bencana alam. Selain anggaran/realokasi anggaran, juga terdapat dana cadangan/kontingensi untuk pembiayaan bencana yang pada umumnya digunakan untuk tanggap darurat yang sifatnya siap pakai ( on -calij dan pasca bencana. Dana kontinjensi untuk bencana alam besaran alokasinya didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerah- daerah yang mengalami bencana alam namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah longsor). Berkaca dari pengalaman kejadian bencana alam dalam skala besar beberapa tahun terakhir yang membutuhkan pembiayaan yang besar, khususnya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan tren risiko kejadian bencana yang semakin meningkat maka pembiayaan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam saja, sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan lain. Selain itu, Pemerintah sudah mulai menerapkan skema risk transfer khususnya asuransi pertanian-usaha tanam padi yang penyebabnya antara lain adalah banjir dan kekeringan . Di sisi lain, untuk mengamankan BMN, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 247 /PMK.06/2016 sebagai landasan hukum bagi Kementerian/Lembaga yang akan mengasuransikan BMN yang dalam penguasaanya. V.3.2. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Potensi risiko fiskal timbul dari beberapa gugatan perdata yang ditujukan kepada kementerian/lembaga negara. Pada umumnya gugatan tersebut timbul karena kebijakan/keputusan yang diambil oleh kementerian/lembaga negara atau sikap dan tindakan pejabat publik yang dianggap merugikan pihak tertentu. Gugatan tersebut jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran negara atau hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan publik yang kepemilikannya di persengketakan. Tingkat kesadaran hukum yang makin tinggi dari masyarakat akan mendorong peningkatan jumlah dan nilai gugatan yang diajukan oleh masyarakat, oleh karena itu pengungkapan risiko fiskal tuntutan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA V.3.3. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program antara lain ketidaktepatan sasaran pemberian KPR- FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah maupun kelengkapan bangunan rumah) dan ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan MBR dengan ketersediaan perumahan MBR pada masing-masing daerah , yang dapat mengakibatkan tambahan beban terhadap APBN baik langsung maupun tidak langsung. V.3.4 . Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Potensi panas bumi di Indonesia sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena eksplorasi terkendala pada besarnya risiko. Pemerintah telah menyediakan fasilitas de-risking untuk kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (government drilling) maupun oleh BUMN (SoE drilling) yang diatur pada PMK Nomor 62/PMK.08/2017 . Mitigasi risiko pengembangan EBT meliputi: • Optimalisasi pemanfaatan dana hibah clean technology fund (CTF) dari multilateral. • Penerapan teknologi survei geokimia lanjutan untuk meningkatkan akurasi pengukuran suhu penampungan (reservoir}. • Penerapan teknologi deep slim hole drilling untuk meningkatkan akurasi data bawah permukaan Pengambilan keputusan melalui mekanisme stop and go pada fase pengeboran sumur eksplorasi. Dengan demikian, likelihood risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari "Sangat Mungkin" menjadi "Mungkin". VI. PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN /LEMBAGA TAHUN 2021 Pada prinsipnya kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan belanja negara agar lebih berkualitas. Tujuannya adalah agar setiap belanja negara dapat menghasilkan output/ oucome yang berkualitas (quality), memberi manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat (benefit), serta dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan (value added) . Belanja negara masih dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain penanganan dampak COVID-19 terhadap sosial-ekonomi yang cukup signifikan, sehingga memerlukan akselerasi pemulihan. Di samping itu, ruang fiskal yang saat ini masih relatif terbatas, memerlukan strategi yang tepat agar anggaran yang tersedia dapat jdih.kemenkeu.go.id Cl MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA digunakan secara efektif dan efisien untuk menst i mulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan . Secara umum, kebijakan belanja Kementerian/Lembaga merupakan bagian dari kebijakan belanja negara. Sejalan dengan hal tersebut maka arah kebijakan belanja K/L pada tahun 2021 difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan dan sekaligus penguatan reformasi. Selanjutnya, diharapkan dapat memperkokoh fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari middle income trap. Hal ini selaras dengan tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi . Kebijakan fiskal 2021 difokuskan untuk akselerasi recovery dan reformasi pada sektor strategis antara lain sebagai berikut :
Reformasi Kesehatan untuk mendukung pemulihan dan penguatan sistem kesehatan nasional yang terintegrasi serta health security preparedness agar lebih siap dalam mengantisipasi dan merespon pandemi (wabah) di masa mendatang;
Reformasi Program Perlindungan Sosial dan Subsidi , difokuskan pada penguatan social safety net untuk pemulihan dan penguatan program bansos agar leb ih efekt if dan antisipatif serta adaptatif terhadap bencana/ resesi ekonomi (automatic stabilizer). Disamping itu , untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi antara lain dilakukan dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme , integrasi/ sinergi antarprogram serta transformasi subsidi ke bansos;
Reformasi Pendidikan melalui peningkatan kualitas SDM, Information and Communication Technology (JCT) , penelitian dan peng e mbangan, serta infrastruktur pendidikan menuju industri 4 ,0 (knowledge _economy); _ (4) Reformasi TKDD melalui penguatan quality controlTKDD dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan;
Reformasi Penganggaran yang mendorong penganggaran untuk fokus pada program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result based), meningkatkan efisiensi biaya birokrasi, serta antisipatif (automatic stabilizer}. VI. l .Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2021 Secara umum kebijakan belanja K/L diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka arah kebijakan belanja K/L difokuskan untuk: jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1) Pencapaian RPJMN 2020-2024 khususnya pada Major Project dengan mempertimbangkan dampak COVID- 19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan;
Penekanan pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, dengan memperhatikan sektor terdampak (pariwisata, perdagangan, manufaktur, pertanian), melalui:
Pengembangan SDM dalam bentuk kegiatan pendukung industri dan pariwisata (Kemenaker dan Kemendikbud);
Pengembangan sektor unggulan, seperti:
pengembangan kawasan industri dan pariwisata (Kemenpar dan Kemenperin);
mendorong produk pertanian, tambak dan pelabuhan perikanan (Kementan dan KKP); serta (3) pengembangan usaha kecil menengah (KemenKUKM);
Dukungan Infastruktur dalam bentuk pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan (KemenPUPR dan Kemenhub);
Reformasi bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan dan dukungan dunia usaha, serta UMKM untuk mendukung akselerasi pemulihan;
Reformasi penganggaran, antara lain melalui: a . Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result _based); _ b. Efisiensi belanja nonprioritas pusat berupa penghematan belanja barang non operasional antara lain perjalanan dinas, paket meeting, Rapat Dalam Kantor (RDK), konsinyering dan honorarium;
Countercyclical secara otomatis ( automatic stabilizer} melalui jaring pengaman sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja); Sejalan dengan fokus belanja untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan tahun 2021, kebijakan belanja K/ L difokuskan untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat dengan tetap memperkuat efisiensi. Uraian atas kebijakan belanja K/L per jenis belanja adalah sebagaimana penjelasan berikut. • Kebijakan Belanja Pegawai - Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR); - Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif , produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan birokrasi (delayering). • Kebijakan Belanja Barang - Pengendalian belanja barang, utamanya perjalanan dinas, rapat, dan honorarium; - Kebijakan inovatif seperti penerapan work from home (WFH) dan open space ruang kerja; Penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset; - Penajaman dan sinergitas antara Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/ Pemda dengan sumber pendanaan lain dan sejalan dengan peningkatan bantuan sosial. • Kebijakan Belanja Modal Melanjutkan kegiatan yang tertunda tahun 2020 dan inisiatif baru/kebutuhan prioritas tahun 2021; Mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketim pang an an tarwilayah; Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan , tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta pemukiman kumuh perkotaan. • Kebijakan Belanja Bantuan Sosial Melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH, PIP, bantuan premi iuran PBI JKN, dan Kartu Sembako sebagai bagian dari program perlindungan sosial pasca pandemi COVID-19; - Integrasi dan sinergi antar program bantuan sosial, seperti integrasi dan sinergi PIP dengan PKH; Peningkatan bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah; Mendorong efektivitas program bantuan sosial dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui penyempurnaan dan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju single data, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan penguatan monitoring dan evaluasi. Vl.2.Anggaran Belanja K/L Tahun 2021 Dampak ekonomi dan sosial yang luar biasa pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun 2021 . Dengan memperhatikan dampak tersebut, pagu indikatif belanja K/L tahun 2021 disusun antara lain dengan mempertimbangkan outlook tahun 2020 0 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK 1NDONESIA khususnya mengenai keberlanjutan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID- 19, kinerja pelaksanaan tahun 2019, prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2021 , serta kebijakan fiskal tahun 2021. Pagu indikatif belanja K/L tahun 2021 direncanakan sebesar Rp894 ,9 triliun yang dialokasikan pada 86 K/L dengan komposisi sumber dana seperti yang disajikan pada tabel berikut . Tabel 13 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2021 menurut Sumber Dana (Miliar Rupiah) URAIAN 1. Rupiah Murni 2. Non Rupiah Murni - Rupiah Murni Pen damping dan Local Cost - Pagu Penggunaan PNBP - Pagu Penggunaan BLU - Pinjaman Luar N egeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Luar Negeri - SBSN PBS TOTAL BELANJA K/L Besaran pagu indikatif (i) kebijakan pemberian APBN 2020 780.274,3 129.346,5 6.476,3 27.079,9 42.848,7 22.182,7 2.974,1 432,4 27.352,3 909.620,8 PERUBAHAN APBN 2020 707.188,8 129.346,4 6.476,2 27 . 079 ,9 42 . 848,7 22.182,7 2.974,1 432,4 27.352,3 836.535,2 tahun 2021 tersebut PAGU INDIKATIF Selisih 2021 63.342,7 770.531,4 (4.932,2) 124 .414,2 (3.484,7) 2.991,5 1.230,5 28.310,4 1.381,1 44.229,8 (1.353,5) 20 . 829,3 (245,0) 2.729,1 254,6 687,0 (2.715,3) 24.637,0 58.410,4 894.945,6 telah memperhitungkan: THR dan gaji ke-13; (ii) tetap melanjutkan penghematan pada belanja barang non operasional, antara lain perjalanan dinas, paket meeting, rapat dalam kantor , konsinyering dan honorarium, melakukan penajaman dan sinergitas antara belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/P e mda dengan sumber pendanaan lain; (iii) kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif dan pendanaan proyek multi years dan kegiatan prioritas tahun 2021; dan (iv) kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca COVID- 19, serta penguatan program-program bansos dan ketepatan sasarannya. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Alokasi belanja pada beberapa K/L yang melaksanakan fokus pembangunan tahun 2021, serta realisasi anggaran tahun 2019 (unaudited) dan alokasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dijelaskan sebagai berikut. VI. 2. 1. Kernen terian Agama Realisasi belanja Kementerian Agama TA 2019 mencapai Rp63,9 triliun (103,0 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Agama antara lain:
bantuan operasional sekolah bagi 8,7 juta siswa, (2) Kartu Indonesia Pintar bagi 2, 17 juta siswa, (3) beasiswa bidikmisi bagi 32,4 ribu mahasiswa, (4) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 278.626 orang, (5) Tunjangan Penyuluh Non PNS sebanyak 61.310 orang. Sementara itu, anggaran Kementerian Agama TA 2020 mencapai Rp62,4 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan prioritas antara lain:
pemberian BOS kepada 8,9 juta siswa, (2) Kartu Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa, (3) KIP Kuliah kepada 20.135 mahasiswa, (4) Bidikmisi untuk 32 ribu mahasiswa, (5) Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 270.944 orang, (6) pemberian tunjangan penyuluh kepada 61.857 ribu penyuluh . Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Agama TA 2021 adalah sebesar Rp66, 7 triliun. Alokasi anggaran terse but antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp58,8 triliun (88,3 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp 1,8 triliun (2, 7 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp2,0 triliun (3,0 persen), PLN Rp0,6 triliun ( 1,0 persen), RMP Rp0,01 triliun (0,03 persen) dan SBSN Rp3,3 triliun (5,0 persen). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia melalui berbagai program seperti:
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
Progam PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun ;
Program Pendidikan Tinggi; dan didukung oleh (5) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Agama pada tahun 2021 antara lain:
pemberian BOS kepada 8,9 juta siswa, (2) penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, (3) KIP Kuliah kepada 20.135 mahasiswa, (4) Bidikmisi untuk 32.471 ribu mahasiswa;
Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 270.944 orang;
pemberian tunjangan penyuluh kepada 62 ribu penyuluh jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VI.2.2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Realisasi belanja Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan TA 2019 mencapai Rp36 ,5 triliun (101,4 persen) . Beberapa capaian output prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:
Kartu Indonesia Pintar bagi 18,4 juta siswa;
sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 18 . 649 unit;
TPG Non PNS sebanyak 201,8 ribu orang;
sertifikasi guru sebanyak 40,4 ribu orang;
Beasiswa Unggulan untuk 7.610 orang; clan (6) sarana Pendidikan Anak Usia Din i (PAUD) 925 lembaga . Sementara itu, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2020 mencapai Rp70, 7 triliun. Jumlah anggaran tersebut telah memperhitungkan realokasi anggaran untuk mengakomodir pengalihan fungsi pendidikan tinggi dari Kernen terian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sekarang berubah menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset clan Inovasi Nasional (BRIN). Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain:
Kartu Indonesia Pintar bagi 17, 9 juta siswa;
sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 7.991 unit;
TPG Non PNS sebanyak 222,6 ribu orang;
sertifikasi guru sebanyak 40 ribu orang;
Beasiswa Unggulan untuk 4.196 orang;
sarana PAUD 720 lembaga;
mahasiswa penerima KIP kuliah sebanyak 765 . 380 orang. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2021 adalah sebesar Rp75, 1 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp63,6 triliun (84,7 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp2,4 triliun (3,2 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp6,6 triliun (8,8 persen), dan SBSN Rpl ,5 triliun (2,0 persen) . Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar) dan peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pencapaian target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti:
Program Dukungan Manajemen;
Program PAUD clan Wajib Belajar 12 Tahun;
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
Program Pendidikan clan Pelatihan Vokasi;
Program Pendidikan Tinggi; dan
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa clan Kebudayaan. Anggaran pada program-program tersebut akan dimanfaatkan untuk mereformasi sistem pendidikan nasional melalui: (a) transformasi kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah akan dipilih dari guru-guru terbaik dan pemanfataan BOS secara lebih otonom dan transparan; (b) transformasi pendidikan clan pelatihan guru untuk menghasilkan generasi guru baru, antara lain, melalui pemilihan dan penugasan kepada sekolah-sekolah terbaik untuk jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA menjadi sekolah penggerak dan sebagai katalis bagi sekolah lain ; (c) transformasi kurikulum dan pembelajaran sesuai kemampuan siswa; (d) transformasi sistem penilaian mengikuti standar penilaian global , dan (e) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 antara lain:
Kartu Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa, (2) sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 6.954 unit;
TPG Non PNS sebanyak 222,6 ribu orang;
sertifikasi guru sebanyak 40 ribu orang;
sarana PAUD 605 lembaga; dan Vl.2.3. Kementerian Kesehatan Realisasi belanja Kementerian Kesehatan TA 2019 mencapai Rp67,3 triliun (114,5 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Kesehatan antara lain :
cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN /KIS sebanyak 96,5 juta jiwa, (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurus sebanyak 2,06 juta orang, (3) paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit sebanyak 21 paket, (4) penugasan tenaga kesehatan secara team based dan secara individu. Sementara itu, anggaran Kementerian Kesehatan TA 2020 mencapai Rp76,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain:
target cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN /KIS tetap sebanyak 96,8 juta jiwa , (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus sebanyak 1,3 juta orang, (3) paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit sebanyak 26 paket , (4) penugasan tenaga kesehatan secara team based dan secara individu. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Kesehatan TA 2021 adalah sebesar Rp78, 7 triliun. Alokasi anggaran terse but antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp63,9 triliun (81,2 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp409,2 miliar (0,5 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp13,9 triliun (17,7 persen), dan PLN Rp448,9 miliar (0,6 persen). Anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia, bidang kesehatan, melalui program-program antara lain :
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
Program Kesehatan Masyarakat;
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN;
Program jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Riset, dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
Progam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Anggaran pada program-program tersebut akan dimanfaatkan untuk mereformasi sistem kesehatan nasional melalui : (a) percepatan pemulihan dari wabah COVID-19, antara lain melalui peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, fasilitas kekarantinaan, fasilitas laboratorium serta peningkatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (b) program generasi unggul, antara lain melalui penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit , percepatan penurunan prevalensi stunting, dan angka kematian bayi ; (c) peningkatan kesiapan dan ketahanan bidang kesehatan nasional (national health security preparedness), antara lain melalui penyediaan obat dan vaksin (Imunisasi, HIV, TB, Malaria, Ibu dan Anak), serta buffer stock obat pen ting di seluruh provinsi, penyediaan buffer stock perlengkapan perlindungan diri dan bahan lainnya untuk meningkatkan kesiapan dan kecepatan tindakan respon cepat penanganan wabah , penyelenggaraan riset kesehatan nasional, serta penyediaan alat dan bahan deteksi dini faktor penyakit HIV, TB, dan Hepatitis (seperti reagen, rapid test, catridge TCM, viral load), transformasi sistem penilaian mengikuti standar penilaian global; (d) penguatan sinergi dengan pemerintah daerah; serta (e) penguatan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC). Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 antara lain:
cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 jutajiwa;
penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurus sebanyak 578 ribu orang;
paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit sebanyak 26 paket;
penugasan tenaga kesehatan secara team based dan secara individu se banyak 9. 101 orang. Vl.2.4. Kementerian Sosial Realisasi belanja Kementerian Sosial TA 2019 mencapai Rp57, 7 triliun (98,0 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Sosial antara lain:
keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 9 ,8 juta KPM;
bantuan pangan non tunai sebanyak 15,3 juta KPM;
keluarga yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif/KUBE sebanyak 101.800 KK;
korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 19.270 orang;
pemberdayaan warga komunitas adat terpencil sebanyak 1.997 KK. Sementara itu, anggaran Kementerian Sosial TA 2020 mencapai Rp60, 7 triliun. Anggaran Kementerian Sosial digunakan untuk jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA - 226 - mendanai kegiatan-kegiatan prioritas a ntara lain:
keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM;
penyelenggaraan kartu sembako sebanyak 15,2 juta KPM;
keluarga yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif/KUBE sebanyak 29.629 KK;
korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 20.000 orang . Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp62,0 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp62,0 triliun (99,98 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp6,9 miliar (0, 02 persen) . Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang perlindungan sosial melalui program-program sebagai berikut:
program keluarga harapan;
program kartu sembako;
rehabilitasi sosial; dan
pemberdayaan sosial. Di tahun 2021, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemberian bantuan sosial , antara lain (a) perbaikan database by name by address dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (b) pemanfaatan teknologi keuangan financial inclusion technology (fintech); (c) integrasi atau sinkronisasi berbagai program bantuan sosial yang dilakukan melalui belanja K/L dan yang melalui beberapa subsidi; dan (d) kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah daerah, masyarakat si pil, dan lembaga-lembaga filantropis agar seluruh upaya perlindungan sosial semakin tepat sasaran dan efektif. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Sosial pada tahun 2021 antara lain:
keluarga miskin yang mendapat ban t uan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM;
kartu sembako sebanyak 15 ,6 juta KPM;
keluarga yang memperoleh ban t uan usaha ekonomi produktif/KUBE sebanyak 4.000 KK;
korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 20.000 orang . VI.2.5. Kementerian Ketenagakerjaan Realisasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan TA 2019 mencapai Rp5,3 triliun (91,4 persen) . Beberapa capaian output prioritas Kementerian Ketenagakerjaan antara lain:
penyediaan kesempatan kerja sebanyak 2 juta orang;
jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 487.344 orang;
jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi sebanyak 526.189 orang . Sementara itu, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan TA 2020 mencapai Rp5,5 triliun, termasuk anggaran untuk penanganan dampak sosial akibat COVID-19. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA prioritas antara lain :
penyediaan kesempatan kerja sebanyak 2,1 juta orang, (2) jum l ah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 228 . 820 orang, (3) jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi sebanyak 382.083 orang, dan (4) Pengembangan BLK Komunitas sebanyak 1.000 BLK Komunitas. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Ketenagakerjaan TA 2021 adalah sebesar Rp4 ,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp3,7 triliun (83,7 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp0,64 triliun (14,5 persen), PLN Rp0,08 triliun (1,8 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ;
Program Pembinaan Ketenagakerjaan;
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021 antara lain:
Penyediaan kesempatan kerja sebanyak 2,05 juta orang;
Tenaga kerja yang disertifikasi Kompetensi sebanyak 225.000 orang;
Pengembangan BLK Komunitas sebanyak 1.000 BLK Komunitas; dan
Tenaga kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 225.000 orang . Vl.2 . 6. Kementerian Perindustrian Realisasi belanja Kementerian Perindustrian TA 2019 mencapai Rp3,4 triliun (93,8 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Perindustrian antara lain :
penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Standar Nasional Indonesia sebanyak 63 RSNI/SNI;
implementasi rencana aksi dalam rangka penerapan industri 4.0. sebanyak 5 rencana aksi;
wirausaha industri kecil dan menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital sebanyak 3.035 IKM;
sentra IKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi , penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan sebanyak 87 sentra;
jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan berbasis kompetensi sebanyak 19.640 orang;
jumlah tenaga kerja industri yang mendapat pelatihan dan sertifkasi berbasis kompetensi sebanyak 90.965 orang. Sementara itu, anggaran Kementerian Perindustrian TA 2020 mencapai Rp2,4 triliun. Anggaran Kementerian Perindustrian digunakan untuk mendanai kegiatan - kegiatan prioritas antara lain:
penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) / Standar Nasional Indonesia sebanyak 43 RSNI/SNI ;
implementasi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA rencana aksi dalam rangka penerapan industri 4.0 . sebanyak 3 rencana aksi ;
wirausaha industri kecil dan menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital sebanyak 1.845 IKM;
sentra IKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan sebanyak 49 sentra;
jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan pendid i kan berbasis kompetensi sebanyak 20.434 orang;
jumlah tenaga kerja industri yang mendapat pelatihan dan sertifkasi berbasis kompetensi sebanyak 28.000 orang. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Perindustrian TA 2021 adalah sebesar Rp2,6 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp2,4 triliun (90,9 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp141,7 miliar (5,5 persen), dan Pagu Penggunaan BLU Rp95,2 miliar (3,6 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri ;
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi , dan (4) Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 antara lain:
penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Standar Nasional Indonesia sebanyak 38 RSNI/SNI;
wirausaha industri kecil dan menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital sebanyak 2 . 210 IKM;
sentra IKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan sebanyak 65 sentra;
jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan pendidikan berbasis kompetensi sebanyak 21.228 orang; dan
jumlah tenaga kerja industri yang mendapat pelatihan dan sertifkasi berbasis kompetensi sebanyak 46.000 orang. VI.2.7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2019 mencapai Rpl00,5 triliun (90,8 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain:
jalan yang dibangun sepanjang 456 km;
jembatan yang dibangun sepanjang 16.939 m ;
rumah susun yang dibangun sebanyak 5.634 unit;
rumah khusus yang dibangun sebanyak 1.954 unit;
pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar , menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 13.710 ruang sekolah (penugasan kepada Kementerian PUPR mulai TA 2019 berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Pembangunan, Rehabilitasi, a tau Renovasi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah); dan
bendungan yang selesai dibangun sebanyak 4 bendungan. Sementara itu, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2020 mencapai Rp95, 7 triliun. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain:
pembangunan jalan sepanjang 486 km;
pembangunan jembatan sepanjang 19.014 m;
pembangunan rumah susun sebanyak 1.640 unit;
pembangunan rumah khusus sebanyak 1.013 unit; dan
pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 1.472 unit sekolah;
pembangunan bendungan sebanyak 49 bendungan. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021 adalah sebesar Rpl 15,6 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp97,5 triliun (84,4 persen), Pagu Penggunaan PNBP sebesar Rp0,03 triliun (0,02 persen), Pagu Penggunaan BLU sebesar Rp0,07 triliun (0,06 persen), Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp5 ,4 triliun (4,69 persen), Hibah Luar Negeri sebesar Rp0,3 triliun (0,25 persen), dan SBSN sebesar Rp12,2 triliun (10,58 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang infrastruktur dan pendidikan, melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Infrastruktur Konektivitas;
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi, dan (4) Program Ketahanan Sumber Daya Air. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 antara lain:
jalan yang dibangun sepanjang 695 km;
jembatan yang dibangun sepanjang 13.144,8 m;
rumah susun yang dibangun sebanyak 6.600 unit;
rumah khusus yang dibangun sebanyak 1.570 unit;
pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan dasar, menengah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 1.750 unit sekolah; dan
bendungan yang dibangun sebanyak 49 bendungan. VI.2.8 . Kementerian Perhubungan Realisasi belanja Kementerian Perhubungan TA 2019 mencapai Rp39,7 triliun (95,5 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Perhubungan antara lain:
pembangunanjalur kereta api sepanjang 320,27 km'sp;
pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 11 lokasi;
penyelesaian pembangunan pelabuhan non komersil sebanyak 17 lokasi;
pembangunan 15 bandara baru sebanyak 4 lokasi. Sementara itu, anggaran Kementerian Perhubungan TA 2020 mencapai Rp37,0 triliun. Anggaran Kementerian Perhubungan jdih.kemenkeu.go.id I.) MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain:
pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur ka sepanjang 238,8 km'sp;
pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 13 lokasi ;
penyelesaian pembangunan pelabuhan nonkomersil sebanyak 25 lokasi;
pembangunan 15 bandara baru sebanyak 3 lokasi. Selanjutnya , pagu indikatif Kementerian Perhubungan TA 2021 adalah sebesar Rp41,3 triliun. Alokasi anggaran ters e but antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp30,3 triliun (73,2 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp3,4 triliun (8, 1 persen), Pagu Penggunaan BLU Rpl,6 triliun (3,9 persen), SBSN Rp5,3 triliun (12,8 persen) . Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang infrastruktur konnektivitas, melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Infrastruktur Konektivitas;
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
Program Dukungan Manajemen . Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 antara lain :
pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur ka sepanjang 318 km ' sp , (2) pembangunan pelabuhan baru sebanyak 10 lokasi, (3) penyelesaian pembangunan pelabuhan non komersil sebanyak 39 lokasi, (4) rehap fasilitas pelabuhan 38 lokasi (5) pembangunan bandara baru sebanyak 1 lokasi dan 8 pembangunan bandara lanjutan. VI. 2. 9. Kernen terian Pertanian Realisasi belanja Kementerian Pertanian TA 2019 mencapai Rp19,4 triliun (89,6 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Pertanian antara lain :
produksi kedelai 0,46 juta ton;
produksi padi 57 ,82 juta ton;
produksi jagung 25 ,8 juta ton;
produksi gula 2,45 juta ton ;
daging sapi 0,40 juta ton . Sementara itu, anggaran Kementerian Pertanian TA 2020 mencapai Rp 17 ,4 triliun. Anggaran Kementerian Pertanian digunakan untuk mendanai pencapaian target-target prioritas antara lain:
produksi kedelai 0,38 juta ton ;
produksi padi 59,15 juta ton;
produksi jagung 24,20 juta ton;
daging sapi/kerbau 0,42 juta ton. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pertanian TA 2021 adalah sebesar Rp18,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rup i ah Murni Rp18 , 1 triliun (98,1 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp0,15 triliun (0,8 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp0,04 triliun (0,2 persen), Pagu PLN Rp0,13 triliun (0,7 persen) dan SBSN Rp0,02 triliun (0, 1 persen) . Anggaran terse but digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, melalui pelaksanaan program-program seperti: jdih.kemenkeu.go.id ll MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun beberapa sasaran output strategis Kem e nterian Pertanian pada tahun 2021 antara lain :
produksi kedelai 0,48juta ton;
produksi padi 63,50 juta ton;
produksi jagung 26,00 juta ton;
daging sapi/kerbau 0,46 juta ton . Vl.2 .10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Realisasi belanja Kementerian ESDM TA 2019 mencapai Rp4,8 triliun (95,5 persen) . Beberapa capaian output prioritas Kementerian ESDM antara lain:
eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserahterimakan kepada pemda setempat sebanyak 570 titik sumur;
sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan sebanyak 2 sistem;
infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 74.496 SR;
konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sebanyak 14.305 unit. Sementara itu, anggaran Kementerian ESDM TA 2020 setelah penghematan mencapai Rp7 ,5 triliun. Anggaran Kementerian ESDM digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas antara lain :
eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserahterimakan kepada pemda setempat sebanyak 570 titik sumur ;
sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan sebanyak 8 lokasi; dan
infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 127.864 SR. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian ESDM TA 2021 adalah sebesar Rp6,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp5,8 triliun (85,4 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp0 ,5 triliun (7,7 persen), dan Pagu Penggunaan BLU Rp0 ,4 triliun (7,0 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang ketahanan energi melalui pelaksanaan program - program seperti:
Program Energi dan Ketenagalistrikan;
Program Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi. Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian ESDM pada tahun 2021 antara lain:
eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserahterimakan kepada pe mda se tempat sebanyak 570 titik sumur ;
sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan sebanyak 8 lokasi;
infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 100.000 SR;
konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sebanyak 50 . 000 unit. jdih.kemenkeu.go.id Q_ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VI. 2 .11. Kernen terian Pertahanan Realisasi belanja Kementerian Pertahanan TA 2019 mencapai Rp112,5 triliun (103,8 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Pertahanan antara lain:
dukungan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebanyak 5 paket;
dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 235. 717 butir;
dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 18 unit;
KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 29 unit;
Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 7 unit. Sementara itu, anggaran Kementerian Pertahanan TA 2020 mencapai Rp122,4 triliun . Anggaran Kementerian Pertahanan digunakan untuk mendanai pencapaian target - target prioritas antara lain:
dukungan pengadaan alutsista sebanyak 5 paket;
dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 18 Kegiatan;
dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit ;
KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit, (5) Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pe rtahanan TA 2021 adalah sebesar Rp129,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rpl 13,1 triliun (87,5 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1 ,6 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4 persen), dan SBSN Rp0,9 triliun (0,7 persen) . Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan, melalui pelaksanaan program-program seperti :
Program Penggunaan Kekuatan;
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista dan Sarana dan Prasarana Pertahanan;
Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan; dan
Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit . Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 antara lain:
dukungan pengadaan alutsista sebanyak 5 paket;
dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 kegiatan;
dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit;
KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit;
Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit. Selain itu, alokasi rupiah murni juga ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 di TA 2020. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VI. 2 .12. Kepolisian RI Realisasi belanja Kepolisian Negara RI (Polri) TA 2019 mencapai Rp97,9 triliun (113,6 persen). Beberapa capaian output prioritas Polri antara lain:
pemenuhan alat material khusus (almatsus) sebanyak 104.295 unit;
penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 82.250 kasus ;
penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 21.619 kasus;
layanan pengendalian operasi kepolisian 12 . 101 giat;
kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi 77.501 personil. Sementara itu, anggaran Polri TA 2020 mencapai Rp96, 1 triliun. Anggaran Polri TA 2020 digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan - kegiatan prioritas antara lain:
pemenuhan almatsus sebanyak 33.046 unit;
penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 135.580 kasus;
penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 16 . 649 kasus;
layanan pengendalian operasi kepolisian 26.818 giat;
kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi 161.193 personil. Selanjutnya, pagu indikatif Polri TA 2021 adalah sebesar Rpl00,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp86,7 triliun (86,2 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp8,7 triliun (8,6 persen), Pagu Penggunaan BLU Rp2,0 triliun (2,0 persen) dan SBSN Rp0,2 triliun (0,2 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat;
Program Profesionalisme SDM Polri; dan
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Pagu indikatif Polri TA 2021 sudah menampung sejumlah kegiatan yang ditunda di TA 2020 sebesar Rp9,6 triliun. Kegiatan tersebut antara lain: Pengembangan Peralatan Polri sebesar Rp9,0 triliun dan Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri sebesar Rp0,6 triliun. Adapun beberapa sasaran output strategis Polri pada tahun 2021 antara lain:
pemenuhan almatsus sebanyak 147.512 unit;
penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 91 . 696 kasus;
penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba 20.540 kasus;
layanan pengendalian operasi kepolisian 12.801 giat;
kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi 106 . 869 personil. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VI.2 .13. Kementerian Hukum dan HAM Realisasi belanja Kementerian Hukum dan HAM TA 2019 mencapai Rp13,8 triliun (103,5 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Hukum dan HAM antara lain:
bantuan hukum litigasi sebanyak 11 .478 orang;
bantuan hukum non litigasi 3 . 037 kegiatan;
diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya sebanyak 300 orang;
diklat berbasis kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan 721 orang. Sementara itu, anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 mencapai Rp13,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan-kegiatan prioritas antara lain :
bantuan hukum litigasi sebanyak 5 . 699 orang ;
bantuan hukum non litigasi 758 kegiatan;
diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya sebanyak 270 orang;
diklat berbasis kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan 320 orang. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 adalah sebesar Rp15,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari Rupiah Murni Rp12,1 triliun (78,9 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp3,2 triliun (21,1 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Pembentukan Regulasi;
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
Program Pemajuan dan Penegakan HAM ; dan
Program Dukungan Manajemen. Adapun beberapa sasaran output strategis Kem e nterian Hukum dan HAM pada tahun 2021 antara lain :
bantuan hukum litigasi sebanyak 5.699 orang;
bantuan hukum non litigasi 758 kegiatan;
diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya sebanyak 270 orang;
diklat berbasis kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan 320 orang. VI. 2 .14 . Kernen terian Dalam N egeri Realisasi belanja Kementerian Dalam Negeri TA 2019 mencapai Rp3,3 triliun ( 103,9 persen). Beberapa capaian output prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain:
penguatan demokrasi di daerah 15 Provinsi;
tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah sebanyak 34 Provinsi;
tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik;
blanko KTP-El untuk daerah. jdih.kemenkeu.go.id () MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sementara itu , anggaran Kementerian Dalam Negeri TA 2020 mencapai Rp2,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai penc a paian kegiatan kegiatan prioritas antara lain :
penguatan demokrasi di daerah 15 Provinsi, (2) tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah sebanyak 34 Provinsi, (3) tugas dan · kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik, 4) blanko KTP-El untuk daerah, dan (5) bantuan keuangan Partai Politik. Selanjutnya , pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri TA 2021 adalah sebesar Rp3,2 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain ber sumber dari Rupiah Murni Rp3,0 triliun (95,3 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp32 ,6 miliar (1,0 persen), Pinjaman Luar Negeri Rp108,5 miliar (3,4 persen), dan Hibah Luar Negeri Rpl 1 miliar (0,3 persen). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program-program seperti:
Program Dukungan Manajemen;
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa;
Program Tata Kelola Kependudukan; dan
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum . Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 antara lain:
penguatan demokrasi di daerah 15 Provinsi, (2) tim terpadu penanganan konflik sos i al di daerah sebanyak 34 Provinsi , (3) tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik, (4) blanko KTP-El untuk Daerah; dan
bantuan keuangan Partai Politik. VI.2.15 . Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Realisasi belanja BNPB TA 2019 mencapai Rp8, 1 triliun ( 1.304,4 persen). Beberapa capaian output prioritas BNPB antara lain:
Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah di 6 lokasi;
desa tangguh bencana sebanyak 35 lokasi;
Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 4 lokasi ;
Bantuan kedaruratan di 20 lokasi. Sementara itu, anggaran BNPB TA 2020 mencapai Rp0,7 triliun . Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai pencapaian kegiatan- kegiatan prioritas antara lain:
Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik di 6 lokasi;
desa tangguh bencana sebanyak 120 lokasi;
Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah di 19 lokasi;
Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan SDA di 18 lokasi;
Bantuan kedaruratan di 10 lokasi . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Selanjutnya, Pagu Indikatif BNPB TA 2021 adalah sebesar Rp0 ,7 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain bersumb er dari Rupiah Murni Rp713,9 miliar (99,7 persen), Pagu Penggunaan PNBP Rp0,44 miliar , dan PLN Rpl,0 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target priorit as pembangunan nasional bidang keamanan dan ket e rtiban, melalui pelaksana a n program- program seperti:
Program Ketah a nan Be ncana; dan
Program Dukungan Manaj emen. Adapun be berapa sasaran output strategis BNPB pa da tahun 2021 antara lain:
Layanan Pendampingan Pe mulihan Pascabencana Bidang Fisik di 6 lokasi ;
desa tangguh bencana sebanyak 120 lokasi;
Pe ndidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah di 19 lokasi ;
Layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Sosial Ekonom i dan SDA di 18 lokas i; dan
Bantuan kedaruratan di 10 lokasi. Pagu Indikatif masing-masing K/L beserta program-programnya pada tahun 2021 disajikan pada tabel be rikut. Tabet 14 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2021 (Rp Miliar) NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH 1 001 MAJEUS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR} 635 ,5 - Program Dukungan Manajemen 162 ,7 - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatlf dan A lat 472,8 Kelengkaoan 2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR} 5.145 , 9 - Program Dukungan Manajemen 1.255,9 - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatlf dan A lat 3.890 ,0 Kelengkapan 3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.570,7 - Program Dukungan Manajemen 648 , 6 - Program Pemeriksaan Keuangan Negara 2.922 ,0 4 005 MAHKAMAHAGUNG 10.644,8 - Program Dukungan Manajemen 10.241,3 - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 403 ,6 5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 6.957 ,7 Program Dukungan Manajemen 6.551 ,4 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 406 ,3 6 007 SEKRETARIAT NEGARA 2.051 ,7 - Program Dukungan Manajem en 1.328,4 - Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan 723 ,3 Wakil Presiden 7 010 KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI 3 . 203,7 - Program Dukungan Manajem en 1.626,8 - Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan 618 ,4 Desa jdih.kemenkeu.go.id Q jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN NO . BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum 176,0 - Program Tata Kelola Kependudukan 782,5 8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 8.157,2 - Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 446,1 - Program Dukungan Manajemen 6.479 , 7 - Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian 11 , 5 Internasional - Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja 978 ,5 sama Mulltilateral - Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan 241,4 Publik 9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 129 . 272 , 6 - Program Dukungan Manajemen 82.853,3 - Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan 33 ,4 - Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras 19.588,6 Pertahanan - Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 142,9 - Program Penggunaan Kekuatan 17.982,2 - Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 5.804 ,8 - Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 2 . 867,3 10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 15.316 ,2 - Program Dukungan Manajemen 5.015,3 - Program Pemajuan dan Penegakan HAM 46,6 - Program Pembentukan Regulasi 155,8 - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 10.098,6 11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 42.369 , 0 - Program Dukungan Manajemen 40.005 ,6 - Program Kebijakan Fiskal 60 , 1 - Program Pengelolaan Belanja Negara 32,6 - Program Pengelolaan Penerimaan Ne gara 2 . 089 , 9 - Program Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan 180 ,8 Risiko 12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 18.432 , 6 - Program Dukungan Manajemen 5 . 821,2 - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan 10 . 528,3 Berkualitas - Program Nllai Tambah dan Daya Saing Industri 531 ,2 - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 861,2 - Program Riset dan Inovasi llmu Pe ngetahuan dan Te knolog i 690 , 7 13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2 . 596 ,4 . Program Dukungan Manajemen 1. 126,5 - Program Nllai Tambah dan Daya Saing Industri 752,7 - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 501,5 - Program Riset dan Inovasi llmu Pengetahuan dan Teknolog i 215,6 14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6 . 838,4 - Program Dukungan Manajemen 1. 729,3 t,) MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH - Program Energi dan Ketenagalistrikan 3. 062,3 - Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi 709,5 - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 525,0 - Program Pertambangan Mineral dan Batubara 423,7 Program Rbet dan Inovasl nmu Pengetahuan dan Teknologi 388,7 15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 41 . 346,7 Program Dukungan Manajemen 1.135,9 Program Infrastruktur Konektivitas 36.295 ,4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.717,5 Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 198 ,0 16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 75.094,5 Program Dukungan Manajemen 30.213,6 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 5.000 ,9 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 10.616 , 7 - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 771,0 - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.911,7 - Program Pendidikan Tinggi 23.580,7 17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 78.700,4 - Program Dukungan Manajemen 7 .7 76,2 - Program Kesehatan Masyarakat 842,2 - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 64.348,5 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.722 ,3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.682 , 7 - Program Riset dan Inovasl nmu Pengetahuan dan Teknologi 328 ,4 18 025 KEMENTERIAN AGAMA 66 . 673 ,5 Program Dukungan Manajemen 35.577 ,0 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 3. 271 ,6 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 6.911,1 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 14.656 ,6 - Program Pendidikan Tinggi 6.257 ,1 19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4.467,3 - Program Dukungan Manajemen 224,6 - Program Pembinaan Ketenagake,jaan 953,7 - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.242 ,2 - Program Rbet dan Inovasl nmu Pengetahuan dan Teknologi 46,8 20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 62.024 ,3 - Program Dukungan Manajemen 1.432,9 - Program Perlindungan Sosial 60.591 ,4 21 029 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 7.562,5 - Program Dukungan Manajemen 3.290 ,1 - Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 211,1 - Program Kualitas Lingkungan Hidup 2.537 ,0 jdih.kemenkeu.go.id jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH - Program Pendidikan dan Pelatihan Voka&i 183,7 - Program Pengelolaan Rutan Berkelanjutan 1.276,5 - Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 64,0 22 032 KEMENI'ERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.677,8 - Program Du.kungan Manajemen 3 . 242,4 - Program Kualitas Lingkungan Hidup 62,3 . Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 190,4 . Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 438,4 . Program Pengelolaan Perlkanan dan Kelautan 1.650,5 - Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 93,8 23 033 KEMENI'ERIAN PEKERJAAN UMVM DAN PERUMAHAN RAKYAT 115.577,3 Program Dukungan Manajemen 8.778,2 . Program Infrastruktur Konektivitas 36.020,0 . Program Pendidikan dan Pelatihan Voka&i 107,1 . Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 28.346,9 . Program Ketahanan Sumber Daya Air 42.325,1 24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK , HUKUM DAN 267,8 KEAMANAN . Program Dukungan Manajemen 148,4 . Program Koordina&i Pelaksanaan Kebijakan 119,3 25 035 KEMENI'ERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 393,3 . Program Dukungan Manajemen 207,3 . Program Koordina&i Pelaksanaan Kebijakan 186,0 26 036 KEMENI'ERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 238,6 DAN KEBUDAYAAN . Program Dukungan Manajemen 142 , 7 . Program Koordina&i Pelaksanaan Kebijakan 95,9 27 040 KEMENI'ERIAN PARlWlSATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN 4. 111,4 PARIWISATA DAN EKONOMI KERATIF . Program Dukungan Manajemen 558,3 . Program Keparlwisataan dan Ekonomi Kreatif 2.807,5 . Program Pendidikan dan Pelatihan Voka&i 745,6 28 041 KEMENI'ERIAN BADAN USAHA M1LlK NEGARA 244,8 . Program Dukungan Manajemen 158,3 . Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN 86,6 29 042 KEMENI'ERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BRIN 2 . 787,2 . Program Dukungan Manajemen 615,9 . Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 2.171,2 30 044 KEMENI'ERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 961,6 . Program Dukungan Manajemen 258,9 . Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan 702,7 Kooerasi 31 047 KEMENI'ERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 279,6 ANAK . Program Dukungan Manajemen 142,4 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH . Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan 137,2 Anak 32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 277,7 REFORMASI BIROKRASI . Program Dukungan Manajemen 168,9 . Program Kebfjakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 108,8 33 050 BADAN INTEUJEN NEGARA 4.092,0 . Program Dukungan Manajemen 809 , 0 . Program Penyelidlkan, Pengamanan, dan Penggalangan 3.283 ,0 Keamanan Negara 34 051 SADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 1. 716,6 . Program Dukungan Manajemen 960,2 . Program Keamanan clan Ketahanan Slber dan Sandi Negara 756,5 35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 50,4 . Program Dukungan Manajemen 42,4 . Program Kebljakan dan Strategl Ketahanan Nasional 8,0 36 054 SADAN PUSA T STA TISTIK 5.278,8 . Program Dukungan Manajemen 2.985,9 . Program Penyedlaan dan Pelayanan Informasi Statlstlk 2.292,9 37 055 SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS 1.509,6 . Program Dukungan Manajemen 749,1 . Program Perencanaan Pembangunan Nasional 760,4 38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 8.667,1 . Program Dukungan Manajemen 4.287,9 . Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 4.031,6 . Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 347,6 39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 650,1 Program Dukungan Manajemen 229,7 . Program Perpustakaan dan Llterasi 420 ,4 40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.746,4 . Program Dukungan Manajemen 1.070 , 0 . Program Komunlkasi Publlk 165,2 . Program Pemanfaatan Teknologl Informasi dan Komunlkasi 468,7 (TIKI . Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatlka 381 ,0 . Program Penyedlaan Infrastruktur Teknologl Informasi dan 3 . 661,6 Komunlkasi (TIK} 41 060 KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 100 . 500,2 . Program Dukungan Manajemen 49.141,5 . Program Modernlsasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polrl 27 . 398,3 . Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertlban Masyarakat 16.688,5 . Program Penyelidlkan dan Penyldlkan Tlndak Pldana 5 . 156 ,0 . Program Profeslonallsme SDM Polrl 2.115,8 42 063 SADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.954,7 . Program Dukungan Manajemen 1. 091,6 . Program Pengawasan Obat dan Makanan 863,2 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH 4 3 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 182 ,4 - Program Dukungan Manajemen 141 , 9 - Program Pemblnaan Ketahanan Nasional 40,4 44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 439 ,5 - Program Dukungan Manajemen 257,9 - Program Penanaman Modal 181,6 45 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN} 1.690,0 - Program Dukungan Manajemen 1. 200,7 . Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 489 ,3 dan Peredaran Gelao Narkoba (P4GN} 46 067 KEMENI'ERIAN DESA , PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN 3.409 ,0 TRANSMIGRASI Program Daerah Tertlnggal, Kawasan Perbatasan , Perdesaan , 2.565 ,3 dan Transmiqra&i . Program Dukungan Manajemen 843,7 47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 3 . 386 ,8 IBKKBN} . Program Dukungan Manajemen 2.467 , 4 . Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan 919,4 Keluan,a Berencana 48 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 100,2 Program Dukungan Manajemen 76,7 . Program Pemajuan dan Penegakan HAM 23 ,6 49 075 BADAN METEOROLOGI , KLIMA TOLOGI DAN GEOFISIKA 2 . 849 ,2 . Program Dukungan Manajemen 345 ,6 . Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geoflsika 2 . 503 , 7 50 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 2 . 048 ,6 . Program Dukungan Manajemen 2 . 005 ,5 . Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolida&i 43,1 Demokrasi 51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 266,8 . Program Dukungan Manajemen 160,6 . Program Penanganan Perkara Konstitusi 106,2 52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 22 4, 6 (PPATKJ . Program Dukungan Manajemen 183,2 . Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 41 ,4 Pencucian Uanq (TPPU} dan Pendanaan Terorlsm e 53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LJPIJ 1.869,2 Program Dukungan Manajemen 915,6 . Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 953 ,6 54 080 BADAN TENAGA NUKLIR. NASIONAL (BATAN} 815 ,8 Program Dukungan Manajemen 604 ,4 . Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 211,4 55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT} 1.815,2 . Program Dukungan Manajemen 681,4 . Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 1 . 133 , 8 56 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANI'ARIKSA NASIONAL (LAPAN} 833 ,6 jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH - Program Dukungan Manojemen 325 ,2 - Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 508 ,4 57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 771,9 - Program Dukungan Manojemen 186 ,0 - Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 585 , 9 58 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) 266,0 - Program Dukungan Manojemen 145,1 - Program Standardisa.si Nasional 120 , 9 59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. (BAPETEN) 126,1 - Program Dukungan Manajemen 105 ,3 - Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 20 ,8 60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 325,0 - Program Dukungan Manojemen 253,6 - Program Kebijakan, Pembinaan Pr ofesi, dan Tata Kelola ASN 71 , 4 61 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 204,0 - Program Dukungan Manojemen 160,0 - Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 44 , 0 62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 597 ,4 - Program Dukungan Manojemen 495 ,0 - Program Kebljakan , Pembinaan Profesi, dan Tata K e lola ASN 102 ,4 63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 1.675,2 - Program Dukungan Manojem en 1.420,3 - Program Pengawasan Pembangunan 254 , 9 64 090 KEMENrERIAN PERDAGANGAN 2.834 , 1 - Program Dukungan Manojemen 1.488,5 - Program Pe r dagangan Dalam Negerl. 1 . 023,4 - Program Perdagangan Lua r Negerl. 306,6 - Program Riset dan Inovasi nmu Pengetahuan dan Teknologi 15 ,6 65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN O1..AHRAGA 2 . 000,3 - Program Dukungan Manojem en 315,4 - Program Keolahragaan 1.566 , 2 - Program Kepemudaan 118,7 66 093 KOMISI PEMBERANrASAN KORUPSI (KPK) 955,1 Program Dukungan Manojemen 816,0 - Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 139,0 67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 934,6 Program Dukungan Manojemen 226 , 1 - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan A lat 708 , 5 Kelengkaoan 68 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 109 , 4 - Program Dukungan Manajemen 93,7 - Program Penegakan Integrl.tas Hakim 15,7 69 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) 715 , 4 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN NO . BA KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH - Program Dukungan Manajemen 227 ,2 - Program Ketahanan Bencana 488 ,2 70 104 BADAN PEUNDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) 381,8 Program Dukungan Manajemen 198,3 - Program Penempatan dan Pellndungan PMI 183,5 71 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH 192 , 7 (LKPP) - Program Dukungan Manajemen 96 ,0 - Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 96 ,7 72 107 BADAN SAR NASIONAL 2 . 017,5 - Program Dukungan Manajemen 661 ,7 - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan 1.355,8 Bencana 73 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU} 108,7 - Program Dukungan Manajemen 53,0 . Program Pengawasan Per s alngan Usaha 55,7 74 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURA.MADU (BPWS) 156,4 - Program Dukungan Manajemen 28 , 1 - Program Pengembangan Kawasan Strategis 128,3 75 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 207,0 - Program Dukungan Manajemen 171,3 - Program Pengawasan Penyelenggaraan Pe layanan Publik 35 , 7 76 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 227 , 7 - Program Dukungan Manajemen 170,8 - Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 57,0 Perbatasan 77 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 2.014,2 PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAMJ - Program Dukungan Manajemen 642,7 Program Pengembangan Kawasan Strategi s 1.371 ,5 78 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPTJ 515 , 9 - Program Dukungan Manajemen 187 ,6 . Program Penanggulangan Terorisme 328 , 3 79 114 SEKRETARIA T KABINET 300,1 Program Dukungan Manajemen 237,4 - Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan 62 , 7 Wakil Presiden 80 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1. 641 ,3 . Program Dukungan Manajemen 1.207 ,3 - Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolldasi 434 ,0 Demokrasi 81 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 1. 284,1 . Program Dukungan Manajemen 1. 010 ,3 - Program Penyiaran Publlk 273,8 82 117 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 1.324 ,2 . Program Dukungan Manajemen 785 ,0 MENTE RIKEUAN GAN NO. BA KEMENTERIAN / LEMBAGA Program Penyiaran Publlk 83 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABlmAN BEBAS SABANG fBPKPB SABANGJ - Program Dukungan Manajemen - Program Pengembangan Kawasan Strategis 84 119 BADAN KEAMANAN LAUT - Program Dukungan Manajemen - Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wila: t1ah Yurisdiksi Indonesia 85 120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI - Program Dukungan Manajemen - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebtjakan 86 122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA - Program Dukungan Manajemen - Program Pembinaan Ideologi Pancasila JUMLAH JUMLAH 539,2 95,0 37,9 57,1 515,5 256,4 259,1 264,6 193,9 70,7 208,8 117,7 91,2 894 . 945,6 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ...
Pengelolaan Insentif Fiskal
Relevan terhadap
Data kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan data interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.
Data indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan.
Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Data:
produk regional bruto non minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
akses sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a;
indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b;
penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Data penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan.
Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.
Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Data indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g merupakan hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Dit ...
Relevan terhadap
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021 1) perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat; 2) kesederhanaan dalam pemungutan pajak; 3) berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak; 4) pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan 5) memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah; b. Penjelasan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang PPh, sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak; 8. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan catatan meski merupakan open legal policy tetapi harus memperhatikan kepastian hukum yang adil karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan fiskal ( fiscal justice ) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisiensi; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Pengelolaan Insentif Fiskal
Relevan terhadap
Data kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan data interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.
Data indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dan data realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan.
Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Data:
produk regional bruto non minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
akses sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a;
indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b;
penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Data penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan.
Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.
Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Data indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g merupakan hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B ...
Relevan terhadap 8 lainnya
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 56 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021 c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila; 2.3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Ciptaker, bahwa UU Ciptaker diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum; kemudahan berusaha; kebersamaan; dan Kemandirian; dan selain itu, penyelenggaraan cipta kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan; 2.4. Adapun tujuan pengaturan UU Desa menurut Pasal 4 UU Desa: a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021 e. Kemandirian. Penjelasan: Huruf a: Yang dimaksud dengan "pemerataan hak" adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Huruf b: Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya; Huruf c: Yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi ralryat Indonesia; Huruf d: Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat; Huruf e: Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 113 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2021 menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak (Bukti P-3, Lihat Penjelasan Umum UU Ciptaker, halaman 3); 1.4. UU Ciptaker ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila; 1.5. Bahwa UU Ciptaker diselenggarakan berdasarkan asas: a. Pemerataan hak; b. Kepastian hukum; c. Kemudahan berusaha; d. Kebersamaan; dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan ...
Relevan terhadap
ahkamah Agung Repub ahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia blik Indonesi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021 Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, __ yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final; 3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitutional Pemohon tersebut setidak-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi; Selain itu Pemohon adalah badan hukum privat yang berkontribusi atas penambahan pembangunan properti gedung perkantoran sebagai hunian kantor khususnya dan pembangunan iklim investasi di Indonesia secara umum sebagaimana juga grup usahanya yang senantiasa berkomitmen dalam berinvestasi di bidang pabrikan garmen Di Indonesia. Pemohon juga merupakan pembayar pajak ( tax payer ) yang cukup potensial, terdaftar di KPP PMA Enam; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. _Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : _ Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
