JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

No.11, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil. SDA. Pertambangan Umum. 2007 – 2009. No.11, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil. SDA. Pertambangan Umum. 2007 – 2009.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikandalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

mengingat:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transferke Daerah _; _ Memperhatikan :

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2794 K/80/MEM/2006 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2007;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821 K/80/MEM/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2008;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/80/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untukTahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007,Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 merupakan Penerimaaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007,Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang belum dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota . (2) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat adalah sebesar Rp407.423.705.483,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Iuran Tetap ( Landrent ) sebesar Rp57.954.520,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan

Royalty sebesar Rp407.365.750.963,00 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 2

Rincian alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007,Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

(1)

Penyaluranalokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007,Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) kepada provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.

(2)

Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 RINCIANALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) Provinsi Sumatera Barat - 67.842.235,00 67.842.235,00 1 Kab. Limapuluh Kota - 1.507.605,00 1.507.605,00 2 Kab. Agam - 1.507.605,00 1.507.605,00 3 Kab. Kepulauan Mentawai - 1.507.605,00 1.507.605,00 4 Kab. Padang Pariaman - 1.507.605,00 1.507.605,00 5 Kab. Pasaman - 1.507.605,00 1.507.605,00 6 Kab. Pesisir Selatan - 1.507.605,00 1.507.605,00 7 Kab. Sijunjung - 1.507.605,00 1.507.605,00 8 Kab. Solok - 27.136.897,00 27.136.897,00 9 Kab. Tanah Datar - 1.507.605,00 1.507.605,00 10 Kota Bukit Tinggi - 1.507.605,00 1.507.605,00 11 Kota Padang Panjang - 1.507.605,00 1.507.605,00 12 Kota Padang - 1.507.605,00 1.507.605,00 13 Kota Payakumbuh - 1.507.605,00 1.507.605,00 14 Kota Sawahlunto - 1.507.605,00 1.507.605,00 15 Kota Solok - 1.507.605,00 1.507.605,00 16 Kota Pariaman - 1.507.605,00 1.507.605,00 17 Kab. Pasaman Barat - 1.507.605,00 1.507.605,00 18 Kab. Dharmasraya - 1.507.605,00 1.507.605,00 19 Kab. Solok Selatan - 1.507.605,00 1.507.605,00 20 Bagian Provinsi - 13.568.448,00 13.568.448,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) Provinsi Riau - 3.460.414.231,00 3.460.414.231,00 1 Kab. Bengkalis - 138.416.569,00 138.416.569,00 2 Kab. Indragiri Hilir - 174.580.770,00 174.580.770,00 3 Kab. Indragiri Hulu - 306.053.323,00 306.053.323,00 4 Kab. Kampar - 138.416.569,00 138.416.569,00 5 Kab. Kuantan Singingi - 1.180.364.739,00 1.180.364.739,00 6 Kab. Pelalawan - 138.416.569,00 138.416.569,00 7 Kab. Rokan Hilir - 138.416.569,00 138.416.569,00 8 Kab. Rokan Hulu - 138.416.569,00 138.416.569,00 9 Kab. Siak - 138.416.569,00 138.416.569,00 10 Kota Dumai - 138.416.569,00 138.416.569,00 11 Kota Pekanbaru - 138.416.569,00 138.416.569,00 12 Kab. Kepulauan Meranti - - - 13 Bagian Provinsi - 692.082.847,00 692.082.847,00 Provinsi Kepulauan Riau - 1.155.068.171,00 1.155.068.171,00 1 Kab. Bintan - - - 2 Kab. Natuna - - - 3 Kab. Karimun - 1.155.068.171,00 1.155.068.171,00 4 KotaBatam - - - 5 Kota Tanjung Pinang - - - 6 Kab. Lingga - - - 7 Kab. Kepulauan Anambas - - - 8 Bagian Provinsi - - - Provinsi Jambi - 1.953.457.166,00 1.953.457.166,00 1 Kab. Batanghari - 121.367.113,00 121.367.113,00 2 Kab. Bungo - 446.480.166,00 446.480.166,00 3 Kab. Kerinci - 88.550.262,00 88.550.262,00 4 Kab. Merangin - 317.608.859,00 317.608.859,00 5 Kab. Muaro Jambi - 88.550.262,00 88.550.262,00 6 Kab. Sarolangun - 29.154.317,00 29.154.317,00 7 Kab. Tanjung Jabung Barat - 96.076.085,00 96.076.085,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) 8 Kab. Tanjung Jabung Timur - 88.550.262,00 88.550.262,00 9 Kab. Tebo - 98.677.996,00 98.677.996,00 10 Kota Jambi - 88.550.262,00 88.550.262,00 11 Kota Sungai Penuh - 60.943.599,00 60.943.599,00 12 Bagian Provinsi - 428.947.983,00 428.947.983,00 Provinsi Sumatera Selatan - 2.056.328.738,00 2.056.328.738,00 1 Kab. Lahat - 332.757.100,00 332.757.100,00 2 Kab. Musi Banyuasin - 231.186.418,00 231.186.418,00 3 Kab. Musi Rawas - 58.752.249,00 58.752.249,00 4 Kab. Muara Enim - 376.092.482,00 376.092.482,00 5 Kab. Ogan Komering Ilir - 58.752.249,00 58.752.249,00 6 Kab. Ogan Komering Ulu - 58.752.249,00 58.752.249,00 7 Kota Palembang - 58.752.249,00 58.752.249,00 8 Kota Pagar Alam - 58.752.249,00 58.752.249,00 9 Kota Lubuk Linggau - 58.752.249,00 58.752.249,00 10 Kota Prabumulih - 58.752.249,00 58.752.249,00 11 Kab. Banyuasin - 58.752.249,00 58.752.249,00 12 Kab. Ogan Ilir - 58.752.249,00 58.752.249,00 13 Kab. Ogan Komering Ulu Timur - 58.752.249,00 58.752.249,00 14 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - 58.752.249,00 58.752.249,00 15 Kab. Empat Lawang - 58.752.249,00 58.752.249,00 16 Bagian Provinsi - 411.265.750,00 411.265.750,00 Provinsi Bangka Belitung - 64.014.171.019,00 64.014.171.019,00 1 Kab. Bangka - 10.500.605.266,00 10.500.605.266,00 2 Kab. Belitung - 4.977.480.729,00 4.977.480.729,00 3 Kota Pangkal Pinang - 4.381.101.908,00 4.381.101.908,00 4 Kab. Bangka Selatan - 6.373.628.696,00 6.373.628.696,00 5 Kab. Bangka Tengah - 7.494.905.100,00 7.494.905.100,00 6 Kab. Bangka Barat - 12.065.758.901,00 12.065.758.901,00 7 Kab. Belitung Timur - 5.077.384.694,00 5.077.384.694,00 8 Bagian Provinsi - 13.143.305.725,00 13.143.305.725,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) Provinsi Bengkulu - 1.382.768.909,00 1.382.768.909,00 1 Kab. Bengkulu Selatan - 64.314.833,00 64.314.833,00 2 Kab. Bengkulu Utara - 578.833.497,00 578.833.497,00 3 Kab. Rejang Lebong - 64.314.833,00 64.314.833,00 4 Kota Bengkulu - 64.314.833,00 64.314.833,00 5 Kab. Kaur - 64.314.833,00 64.314.833,00 6 Kab. Seluma - - - 7 Kab. Mukomuko - 64.314.833,00 64.314.833,00 8 Kab. Lebong - 64.314.833,00 64.314.833,00 9 Kab. Kepahiang - 64.314.833,00 64.314.833,00 10 Kab. Bengkulu Tengah - 64.314.833,00 64.314.833,00 11 Bagian Provinsi - 289.416.748,00 289.416.748,00 Provinsi Lampung 4.646.400,00 1.223.663,00 5.870.063,00 1 Kab. Lampung Barat - - - 2 Kab. Lampung Selatan 3.717.120,00 - 3.717.120,00 3 Kab. Lampung Tengah - - - 4 Kab. Lampung Utara - - - 5 Kab. Lampung Timur - - - 6 Kab. Tanggamus - - - 7 Kab. Tulang Bawang - - - 8 Kab. Way Kanan - - - 9 Kota Bandar Lampung - 1.223.663,00 1.223.663,00 10 Kota Metro - - - 11 Kab. Pasawaran 929.280,00 - 929.280,00 12 Kab. Pringsewu - - - 13 Kab. Mesuji - - - 14 Kab. Tulang Bawang Barat - - - 15 Bagian Provinsi - - - Provinsi Jawa Barat - 22.042.207,00 22.042.207,00 1 Kab. Bandung - 352.675,00 352.675,00 2 Kab. Bekasi - 352.675,00 352.675,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) 3 Kab. Bogor - 8.816.888,00 8.816.888,00 4 Kab. Ciamis - 352.675,00 352.675,00 5 Kab. Cianjur - 352.675,00 352.675,00 6 Kab. Cirebon - 352.675,00 352.675,00 7 Kab. Garut - 352.675,00 352.675,00 8 Kab. Indramayu - 352.675,00 352.675,00 9 Kab. Karawang - 352.675,00 352.675,00 10 Kab. Kuningan - 352.675,00 352.675,00 11 Kab. Majalengka - 352.675,00 352.675,00 12 Kab. Purwakarta - 352.675,00 352.675,00 13 Kab. Subang - 352.675,00 352.675,00 14 Kab. Sukabumi - 352.675,00 352.675,00 15 Kab. Sumedang - 352.675,00 352.675,00 16 Kab. Tasikmalaya - 352.675,00 352.675,00 17 Kota Bandung - 352.675,00 352.675,00 18 Kota Bekasi - 352.675,00 352.675,00 19 Kota Bogor - 352.675,00 352.675,00 20 Kota Cirebon - 352.675,00 352.675,00 21 Kota Depok - 352.675,00 352.675,00 22 Kota Sukabumi - 352.675,00 352.675,00 23 Kota Cimahi - 352.675,00 352.675,00 24 Kota Tasikmalaya - 352.675,00 352.675,00 25 Kota Banjar - 352.675,00 352.675,00 26 Kab. Bandung Barat - 352.675,00 352.675,00 27 Bagian Provinsi - 4.408.444,00 4.408.444,00 Provinsi Jawa Tengah - 155.994,00 155.994,00 1 Kab. Banjarnegara - - - 2 Kab. Banyumas - - - 3 Kab. Batang - - - 4 Kab. Blora - - - 5 Kab. Boyolali - - - 6 Kab. Brebes - - - 7 Kab. Cilacap - 8.315,00 8.315,00 8 Kab. Demak - - - No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) 9 Kab. Grobogan - - - 10 Kab. Jepara - - - 11 Kab. Karanganyar - - - 12 Kab. Kebumen - - - 13 Kab. Kendal - - - 14 Kab. Klaten - - - 15 Kab. Kudus - - - 16 Kab. Magelang - - - 17 Kab. Pati - - - 18 Kab. Pekalongan - - - 19 Kab. Pemalang - - - 20 Kab. Purbalingga - - - 21 Kab. Purworejo - - - 22 Kab. Rembang - - - 23 Kab. Semarang - - - 24 Kab. Sragen - - - 25 Kab. Sukoharjo - - - 26 Kab. Tegal - - - 27 Kab. Temanggung - - - 28 Kab. Wonogiri - 147.679,00 147.679,00 29 Kab. Wonosobo - - - 30 Kota Magelang - - - 31 Kota Pekalongan - - - 32 Kota Salatiga - - - 33 Kota Semarang - - - 34 Kota Surakarta - - - 35 Kota Tegal - - - 36 Bagian Provinsi - - - Provinsi Jawa Timur - 205.145.066,00 205.145.066,00 1 Kab. Bangkalan - 2.265.750,00 2.265.750,00 2 Kab. Banyuwangi - 2.671.847,00 2.671.847,00 3 Kab. Blitar - 2.265.750,00 2.265.750,00 4 Kab. Bojonegoro - 2.265.750,00 2.265.750,00 5 Kab. Bondowoso - 2.265.750,00 2.265.750,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) 6 Kab. Gresik - 2.265.750,00 2.265.750,00 7 Kab. Jember - 2.265.750,00 2.265.750,00 8 Kab. Jombang - 54.329.098,00 54.329.098,00 9 Kab. Kediri - 2.265.750,00 2.265.750,00 10 Kab. Lamongan - 2.265.750,00 2.265.750,00 11 Kab. Lumajang - 2.671.847,00 2.671.847,00 12 Kab. Madiun - 2.265.750,00 2.265.750,00 13 Kab. Magetan - 2.265.750,00 2.265.750,00 14 Kab. Malang - 2.265.750,00 2.265.750,00 15 Kab. Mojokerto - 2.265.750,00 2.265.750,00 16 Kab. Nganjuk - 2.265.750,00 2.265.750,00 17 Kab. Ngawi - 2.265.750,00 2.265.750,00 18 Kab. Pacitan - 31.051.897,00 31.051.897,00 19 Kab. Pamekasan - 2.265.750,00 2.265.750,00 20 Kab. Pasuruan - - - 21 Kab. Ponorogo - 2.265.750,00 2.265.750,00 22 Kab. Probolinggo - 2.265.750,00 2.265.750,00 23 Kab. Sampang - 2.265.750,00 2.265.750,00 24 Kab. Sidoarjo - 2.265.750,00 2.265.750,00 25 Kab. Situbondo - 2.265.750,00 2.265.750,00 26 Kab. Sumenep - 2.265.750,00 2.265.750,00 27 Kab. Trenggalek - - - 28 Kab. Tuban - 2.265.750,00 2.265.750,00 29 Kab. Tulungagung - 2.265.750,00 2.265.750,00 30 Kota Blitar - 2.265.750,00 2.265.750,00 31 Kota Kediri - 2.265.750,00 2.265.750,00 32 Kota Madiun - 2.265.750,00 2.265.750,00 33 Kota Malang - 2.265.750,00 2.265.750,00 34 Kota Mojokerto - 2.265.750,00 2.265.750,00 35 Kota Pasuruan - 2.265.750,00 2.265.750,00 36 Kota Probollinggo - 2.265.750,00 2.265.750,00 37 Kota Surabaya - 2.265.750,00 2.265.750,00 38 Kota Batu - 2.265.750,00 2.265.750,00 39 Bagian Provinsi - 41.916.377,00 41.916.377,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) Provinsi Kalimantan Tengah - 9.002.959.977,00 9.002.959.977,00 1 Kab. Barito Selatan - 439.750.968,00 439.750.968,00 2 Kab. Barito Utara - 313.592.619,00 313.592.619,00 3 Kab. Kapuas - 277.014.153,00 277.014.153,00 4 Kab. Kotawaringin Barat - 301.336.647,00 301.336.647,00 5 Kab. Kotawaringin Timur - 752.210.759,00 752.210.759,00 6 Kota Palangkaraya - 278.753.959,00 278.753.959,00 7 Kab. Barito Timur - 729.563.076,00 729.563.076,00 8 Kab. Murung Raya - 2.281.941.388,00 2.281.941.388,00 9 Kab. Pulang Pisau - 277.014.153,00 277.014.153,00 10 Kab. Gunung Mas - 277.014.153,00 277.014.153,00 11 Kab. Lamandau - 286.231.711,00 286.231.711,00 12 Kab. Sukamara - 277.014.153,00 277.014.153,00 13 Kab. Katingan - 426.956.863,00 426.956.863,00 14 Kab. Seruyan - 283.973.379,00 283.973.379,00 15 Bagian Provinsi - 1.800.591.996,00 1.800.591.996,00 Provinsi Kalimantan Selatan - 118.667.687.128,00 118.667.687.128,00 1 Kab. Banjar - 14.379.664.717,00 14.379.664.717,00 2 Kab. Barito Kuala - 3.955.589.570,00 3.955.589.570,00 3 Kab. Hulu Sungai Selatan - 4.132.096.393,00 4.132.096.393,00 4 Kab. Hulu Sungai Tengah - 3.955.589.570,00 3.955.589.570,00 5 Kab. Hulu Sungai Utara - 3.955.589.570,00 3.955.589.570,00 6 Kab. Kota Baru - 12.928.170.734,00 12.928.170.734,00 7 Kab. Tabalong - 4.191.200.001,00 4.191.200.001,00 8 Kab. Tanah Laut - 12.156.127.108,00 12.156.127.108,00 9 Kab. Tapin - 7.315.194.097,00 7.315.194.097,00 10 Kota Banjar Baru - 3.955.589.570,00 3.955.589.570,00 11 Kota Banjarmasin - 3.955.589.570,00 3.955.589.570,00 12 Kab. Balangan - 3.955.589.570,00 3.955.589.570,00 13 Kab. Tanah Bumbu - 16.098.159.230,00 16.098.159.230,00 14 Bagian Provinsi - 23.733.537.428,00 23.733.537.428,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) Provinsi Kalimantan Timur - 204.555.782.382,00 204.555.782.382,00 1 Kab. Berau - 15.372.211.406,00 15.372.211.406,00 2 Kab. Bulungan - 6.294.024.073,00 6.294.024.073,00 3 Kab. Kutai Kartanegara - 54.302.154.889,00 54.302.154.889,00 4 Kab. Kutai Barat - 8.097.426.215,00 8.097.426.215,00 5 Kab. Kutai Timur - 7.558.352.896,00 7.558.352.896,00 6 Kab. Malinau - 6.655.403.479,00 6.655.403.479,00 7 Kab. Nunukan - 15.372.573.739,00 15.372.573.739,00 8 Kab. Paser - 6.294.024.073,00 6.294.024.073,00 9 Kota Balikpapan - 6.294.024.073,00 6.294.024.073,00 10 Kota Bontang - 6.294.024.073,00 6.294.024.073,00 11 Kota Samarinda - 11.977.868.270,00 11.977.868.270,00 12 Kota Tarakan - 6.294.024.073,00 6.294.024.073,00 13 Kab. Penajam Paser Utara - 6.544.490.572,00 6.544.490.572,00 14 Kab. Tana Tidung - 6.294.024.073,00 6.294.024.073,00 15 Bagian Provinsi - 40.911.156.478,00 40.911.156.478,00 Provinsi Sulawesi Tenggara - 549.670.469,00 549.670.469,00 1 Kab. Buton - 21.186.911,00 21.186.911,00 2 Kab. Konawe - 21.186.911,00 21.186.911,00 3 Kab. Kolaka - 21.186.911,00 21.186.911,00 4 Kab. Muna - 21.186.911,00 21.186.911,00 5 Kota Kendari - 21.186.911,00 21.186.911,00 6 Kota Bau-bau - 21.186.911,00 21.186.911,00 7 Kab. Konawe Selatan - 50.481.100,00 50.481.100,00 8 Kab. Bombana - 170.792.246,00 170.792.246,00 9 Kab. Wakatobi - 21.186.911,00 21.186.911,00 10 Kab. Kolaka Utara - 21.186.911,00 21.186.911,00 11 Kab. Konawe Utara - 21.186.911,00 21.186.911,00 12 Kab. Buton Utara - 21.186.911,00 21.186.911,00 13 Bagian Provinsi - 116.528.013,00 116.528.013,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) Provinsi Nusa Tenggara Timur 53.308.120,00 87.284.195,00 140.592.315,00 1 Kab. Alor - 1.837.562,00 1.837.562,00 2 Kab. Belu - 1.837.562,00 1.837.562,00 3 Kab. Ende - 1.837.562,00 1.837.562,00 4 Kab. Flores Timur - 1.837.562,00 1.837.562,00 5 Kab. Kupang - 1.837.562,00 1.837.562,00 6 Kab. Lembata - 1.837.562,00 1.837.562,00 7 Kab. Manggarai 42.646.496,00 34.913.678,00 77.560.174,00 8 Kab. Ngada - 1.837.562,00 1.837.562,00 9 Kab. Sikka - 1.837.562,00 1.837.562,00 10 Kab. Sumba Barat - 1.837.562,00 1.837.562,00 11 Kab. Sumba Timur - 1.837.562,00 1.837.562,00 12 Kab. Timor Tengah Selatan - 1.837.562,00 1.837.562,00 13 Kab. Timor Tengah Utara - 1.837.562,00 1.837.562,00 14 Kota Kupang - 1.837.562,00 1.837.562,00 15 Kab. Rote Ndao - 1.837.562,00 1.837.562,00 16 Kab. Manggarai Barat - 1.837.562,00 1.837.562,00 17 Kab. Nagekeo - 1.837.562,00 1.837.562,00 18 Kab. Sumba Barat Daya - 1.837.562,00 1.837.562,00 19 Kab. Sumba Tengah - 1.837.562,00 1.837.562,00 20 Kab. Manggarai Timur 10.661.624,00 1.837.562,00 12.499.186,00 21 Kab. Sabu Raijua - - - 22 Bagian Provinsi - 17.456.839,00 17.456.839,00 Provinsi Maluku - 183.749.413,00 183.749.413,00 1 Kab. Maluku Tenggara Barat - 73.499.769,00 73.499.769,00 2 Kab. Maluku Tengah - 7.349.976,00 7.349.976,00 3 Kab. Maluku Tenggara - 7.349.976,00 7.349.976,00 4 Kab. Pulau Buru - 7.349.976,00 7.349.976,00 5 Kota Ambon - 7.349.976,00 7.349.976,00 6 Kab. Seram Bagian Barat - 7.349.976,00 7.349.976,00 7 Kab. Seram Bagian Timur - 7.349.976,00 7.349.976,00 8 Kab. Kepulauan Aru - 7.349.976,00 7.349.976,00 No Provinsi/Kabupaten/Kota Landrent Royalty Jumlah DBH (1) (2) (3) (4) (5) 9 Kota Tual - 7.349.976,00 7.349.976,00 10 Kab. Maluku Barat Daya - 7.349.976,00 7.349.976,00 11 Kab. Buru Selatan - 7.349.976,00 7.349.976,00 12 Bagian Provinsi - 36.749.884,00 36.749.884,00 JUMLAH 57.954.520,00 407.365.750.963,00 407.423.705.483,00 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Informasi!

Informasi!