07/PMK.010/2005 - Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu. | JDIH Kementerian Keuangan

07/PMK.010/2005

  • Kementerian Keuangan
  • 28 Jan 2005
  • Berlaku
Unduh
Kode
07/PMK.010/2005
Judul/Tentang
Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Nomor
7
Tahun
2005
Jenis
Peraturan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TARIF BEA MASUKPENURUNAN
Penetapan
28 Jan 2005
Pengundangan
28 Jan 2005
Tgl. Berlaku
28 Jan 2005
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
LL
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 07/PMK.010/2005 tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

31 Aug 2021

115/PMK.03/2021

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat ...

28 Mar 2018

28/PMK.04/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

30 Dec 2020

237/PMK.010/2020

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

27 Feb 2024

PMK 11 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea

22 Sep 2020

134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

29 Jun 2021

80/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile