bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan optimalisasi realisasi pemanfaatan insentif pajak serta kemudahan administrasi perpajakan, masih diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PPh.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk instansi pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai.
Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7a. Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, atau induk perkumpulan petani pemakai air.
Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
Wajib Pajak Penerima P3-TGAI adalah P3A, GP3A, dan/atau IP3A yang melaksanakan P3-TGAI sebagaimana telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
Atas pemotongan PPh final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah kepada Penanggung Jawab.
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dimanfaatkan Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dengan syarat Penanggung Jawab menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah.
Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id .
Penanggung Jawab dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penanggung Jawab harus menyampaikan:
laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Masa Pajak; atau
laporan realisasi pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat tanggal 31 Januari 2023.
Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
Jangka waktu pemberian insentif:
pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan b. PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diberikan untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.
Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2022.
Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12A
Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
Ketentuan huruf C, huruf G, huruf J, dan huruf L dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id .
Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 yang:
telah disampaikan oleh Pemotong Pajak; atau
belum disampaikan oleh Pemotong Pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus disampaikan kembali oleh Penanggung Jawab untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
Pemotong Pajak yang:
belum menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah; atau
telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang lnsentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh Tahun Pajak 2021.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Tetap. B. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Tetap. C. PASAL 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... (1) SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR NOMOR :
...................(2) TANGGAL :
...................(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak..........................................................(1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan*) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak :
...............................................................(4) NPWP :
...............................................................(5) Kode KLU :
...............................................................(6) Alamat :
...............................................................(7) dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor...…tentang……, dengan alasan: termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor...….tentang….. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kode verifikasi PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Nomor (1) Nomor (2) : : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. D. CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Tetap. E. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Tetap. F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Tetap. G. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Nomor :
.............................................................. (1) Lampiran :
.............................................................. (2) Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................... (3) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :
.……………………………….. (4) NPWP :
.……………………………….. (5) Jabatan :
.……………………………….. (6) Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak: Nama :
.…………………….. (7) NPWP :
.…………………….. (8) Kode KLU :
.…………………….. (9) Alamat :
.…………………….. (10) ^ memberitahukan:
pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang … untuk Masa Pajak...… 2022 sampai dengan Desember 2022. Demikian disampaikan.
........, ...................20.... (12) (13) ......................................... (14) ^ PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran. Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan. Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). H. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Tetap. I. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Tetap. J. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 1. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 25 Maret 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021).
Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-3/PMK.03/2022 karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dinyatakan berhak;
Pada tanggal 15 Juli 2022 PT A kembali menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebagai berikut: A PPh Terutang sesuai SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 Rp1.125.000.000,00 B Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021 Rp645.000.000,00 C PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B) Rp480.000.000,00 D Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 (Masa Pajak Maret sampai dengan Masa Pajak Desember 2022) (C :
Rp40.000.000,00 Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 A Besarnya angsuran Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021) Rp50.000.000,00 B Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (A x 50%) Rp25.000.000,00 C Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 setelah pengurangan (A - B) Rp25.000.000,00 D Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 Rp40.000.000,00 E Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 (D x 50%) Rp20.000.000,00 F Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 setelah pengurangan (D - E) Rp20.000.000,00 2. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai KEP-537/PJ/2000 PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 25 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 berdasarkan SPT Tahunan tersebut sebesar Rp 50.000.000,00.
Pada bulan Juli 2021 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 karena perubahan keadaan usaha dan disetujui, sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 ditetapkan menjadi sebesar Rp 30.000.000,00;
PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 27 April 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021);
Pada tanggal 31 Januari 2022 PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022, karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan lnsentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dinyatakan berhak;
Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2022 PT A kembali menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebagai berikut: A PPh Terutang sesuai SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 Rp1.125.000.000,00 B Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021 Rp645.000.000,00 C PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B) Rp480.000.000,00 D Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 (Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022) Rp40.000.000,00 (C:
Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 A Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021) Rp30.000.000,00 B Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A x 50%) Rp15.000.000,00 C Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A - B) Rp15.000.000,00 D Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 Rp40.000.000,00 E Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 (D x 50%) Rp20.000.000,00 F Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 setelah pengurangan (D - E) Rp20.000.000,00 3. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank) Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak PT C berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2021, Laporan Keuangan Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut: Periode Laporan Triwulan IV (Jan-Des 2021) Triwulan I (Jan-Mar 2022) Triwulan II (Jan-Jun 2022) Triwulan III (Jan-Sept 2022) Penghasilan Neto Rp4.740.000. 000 Rp400.000.0 00 Rp650.000.00 0 Rp1.000.000. 000 PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan Rp89.800.00 0 Rp13.000.0 00 Rp47.000.000 Rp70.000.000 a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp 540.000.000,00;
Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya sebesar Rp1.700.000.000;
Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-3/PMK.03/2022 karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dinyatakan berhak;
Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2022 PT A kembali menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak; Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s. Desember 2022 adalah sebagai berikut: A Periode yang dilaporkan Triwulan IV (Jan-Des 2021) Triwulan I (Jan-Mar 2022) Triwulan II (Jan-Jun 2022) Triwulan III (Jan-Sept 2022) B Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan IV Rp4.740.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp650.000.000,00 Rp1.000.000.000, 00 C Kompensasi Rp1.700.000.000,00 0 0 0 Kerugian D Penghasilan Kena Pajak (B - C) Rp3.040.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp650.000.000,00 Rp1.000.000.000, 00 E PPh Terutang (22% x D) Rp668.800.000,00 Rp88.000.000,00 Rp143.000.000,00 Rp220.000.000,00 F Dikurangi: PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan Rp89.800.000,00 Rp13.000.000,00 Rp47.000.000,00 Rp70.000.000,00 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan Rp540.000.000,00 Rp39.000.000,00 Rp75.000.000,00 Rp96.000.000,00 G Besarnya angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 masa) (E - F) Rp39.000.000,00 Rp36.000.000,00 Rp21.000.000,00 Rp54.000.000,00 H Besarnya angsuran yang seharusnya dibayar per masa (G :
Rp13.000.000,00 Rp12.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp18.000.000,00 (Jan s.d. Mar) (Apr s.d Jun) (Jul s.d. Sept) (Okt s.d. Des) I Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (50% x H) Rp6.500.000,00 Rp6.000.000,00 Rp3.500.000,00 Rp9.000.000,00 J Besarnya angsuran per masa setelah pengurangan PPh Pasal 25 (H – I) Rp6.500.000,00 Rp6.000.000,00 Rp3.500.000,00 Rp9.000.000,00 K. CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Tetap. L. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) Status Laporan Realisasi: Normal Pembetulan ke… Penanggung Jawab :
.................................. (1) NPWP Penanggung Jawab :
.................................. (2) Masa Pajak :
.................................. (3) Jumlah Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI .…. Pemotong Pajak (4) Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak...…..(3) 2022 Rp...………… (5) Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak...…..(3) 2022 Rp...………… (6) Daftar Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI: No. Nama Pemotong Pajak (7) NPWP Pemotong Pajak (8) Penghasilan Bruto PPh Final Jasa Konstruksi DTP Jumlah .……………(5)...………… (6) Demikian laporan ini disampaikan.
.........., .................20... (9) (10) ...................................... (11) NPWP:
......................... (12) PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH Nomor (1) : Diisi dengan nama Penanggung Jawab. Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Penanggung Jawab. Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Pemotong Pajak (satuan kerja) yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI. Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Rupiah penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI. Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak. Nomor (7) : Diisi dengan nama Pemotong Pajak (satuan kerja) yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak (satuan kerja) yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal laporan. Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Penanggung Jawab. Nomor (11) : Diisi dengan nama Penanggung Jawab. Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Penanggung Jawab. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI