,, ,, MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENT ANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara U mum Negara berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara dalam hal realisasi penenmaan negara ticlak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara;

bahwa Dana Alokasi Umum yang berfungsi untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan clesentralisasi sesuai clengan Unclang-Unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan bersumber dari Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara, merupakan bagian dari belanja negara sebagaimana dimaksud pada huruf c;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, antara lain telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa;

bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) clan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa, clalam rangka pengenclalian pelaksanaan Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Benclahara Umum Negara clapat melakukan penunclaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah clan cliperhitungkan sebagai kurang bayar untuk clianggarkan clan clisalurkan pacla tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara;

bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiclen climaksucl cliatur clengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa berclasar kan pertimbangan se bagaimana climaksucl clalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf cl, huruf e, huruf f, clan huruf g, clan clalam rangka pengenclalian pelaksanaan Anggaran Penclapatan dan /./ Mengingat Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nªgara Republik Indonesia Nomor 4345);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Presiden No ^ni or 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); Menetapkan 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terhadap penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 untuk 169 (seratus enam puluh sembilan) daerah sebesar Rpl 9.418.975.064.500,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dilakukan penundaan.

Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

Rincian daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal. 2 (1) Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ^l akukan untuk sebagian atau seluruh Dana Alokasi Umum sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat di ^l akukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutn: ya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Be ^l anja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri m1 mulai ber ^l aku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1203 LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOI{ASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOI{ASI UMUM (DAU) TAHUN ANGGARAN 2016 (rupiah) No. Nama Daerah Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember ( ^1 ) ( ^2 ) ( ^3 ) (4) ( ^5 ) ( ^6 ) 1 Kab. Aceh Besar 19.573.092. 076 19.573.092. 076 19.573.092. 076 19.573.092. 076 2 Kab. Aceh Timur 29.459.387.619 29.459.387.619 29.459.387.619 29.459.387.619 3 Kab. Aceh Utara 15.280.298.052 15.280.298.052 15.280.298.052 15.280.298.052 4 Kab. Simeulue 11.937.849.384 11. 937.849.384 11.937.849.384 11.937.849.384 ' 5 Prov. Sumatera Utara 72.629.647.740 72.629.647.740 72.629.647.740 72.629.647.740 6 Kab. Asahan 32.271.065.145 32.271.065.145 32.271.065.145 32.271.065.145 7 Kab. Dairi 16.939.525.311 16.939.525.311 16.939.525.311 16.939.525.311 8 Kab. Deli Serdang 54.131.729.191 54.131.729.191 54.131.729.191 54.131.729.191 9 Kab. Karo 20.412.670.697 20.412.670.697 20.412.670.697 20.412.670.697 10 Kab. Langkat 43.472.851.454 43.472.851.454 43.472.851.454 43 .4 72.851.454 11 Kab. Simalungun 33.428.518.346 33.428.518.346 33.428.518.346 33.428.518.346 12 Kab. Toba Samosir 9.740.181.964 9.740.181.964 9.740.181.964 9.740.181.964 13 Kota Pematang Siantar 10.746.753.654 10.746.753.654 10.746.753.654 10. 746.753.654 14 Kab. Humbang 19.308.138. 938 19.308.138.938 19.308.138. 938 19.308.138.938 Hasundutan 15 Kab. Samosir 8.320.803.136 8.320.803.136 8.320.803.136 8.320.803.136 16 Kab. Batu Bara 16.655.291.794 16.655.291.794 16.655.291.794 16.655.291.794 17 Kab. Padang Lawas Utara 15.186.127.501 15.186.127.501 15.186.127.501 15.186.127.501 18 Prov. Sumatera Barat 57.121.957.751 57.121.957.751 57.121.957.751 57.121.957.751 19 Kab. Agam 22.488.736.509 22.488.736.509 22.488.736.509 22.488.736.509 20 Kab. Padang Pariaman 14.188.052.224 14.188.052.224 14.188.052.224 14.188.052.224 21 Kota Padang 30.420.045.330 30.420.045.330 30.420.045.330 30.420.045.330 22 Kota Pariaman 7 .652. 973.452 7.652.973.452 7.652.973.452 7.652.973.452 23 Kab. Pasaman Barat 11.875.188.335 11.875.188.335 11.875.188.335 11.875.188.335 24 Kab. Solok Selatan 8.853. 973.404 8.853.973.404 8.853. 973.404 8.853. 973.404 25 Prov. Riau 33.394.790.346 33.394.790.346 33.394.790.346 33.394.790.346 26 Kab. lndragiri Hilir 24.400.345.554 24.400.345.554 24.400.345.554 24.400.345.554 No. Nama Daerah Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember ( ^1 ) ( ^2 ) ( ^3 ) ( ^4 ) (5) (6) 27 Kab. Rokan Hulu 26.118.656.640 26.118.656.640 26.118.656.640 26.118.656.640 28 Prov. Jambi 48.455.164.302 48.455.164.302 48.455.164.302 48.455.164.302 29 Kab. Batanghari 11.061.359.327 11.061.359.327 11.061.359.327 11.061.359.327 30 Kab. Mernngin 19.808.240.016 19.808.240.016 19.808.240.016 19.808.240.016 31 Kab. Tanjung Jabung 13.796.558.417 13.796.558.417 13.796.558.417 13.796.558.417 Barnt 32 Prov. Sumatera Selatan 48.499.022.899 48.499.022.899 48.499.022.899 48.499.022.899 33 Kab. Penukal Abab 5.776.927.067 5.776.927.067 5.776.927.067 5.776.927.067 Lematang Ilir 34 Kab. Musi Rawas Utarn 6.846.428. 767 6.846.428.767 6.846.428.767 6.846.428.767 35 Prov. Bengkulu 48.468.690.614 48.468.690.614 48.468.690.614 48.468.690.614 36 Kab. Rejang Lebong 10.942.045.049 10. 942.045.049 10.942.045.049 10. 942.045.049 37 Kab. Mukomuko 9.056.270.627 9.056.270.627 9.056.270.627 9.056.270.627 38 Prov. Lampung 59.827.200.607 59.827.200.607 59.827.200.607 59.827.200.607 39 Kab. Pringsewu 11.462.973.439 11.462.973.439 11.462.973.439 11.462.973.439 40 Prov. Jawa Barnt 56.448.846.306 56.448.846.306 56.448.846.306 56.448.846.306 41 Kab. Bekasi 53.120.084.137 53.120.084.137 53.120.084.137 53.120.084.137 42 Kab. Bogar 86.810.352.822 86.810.352.822 86.810.352.822 86.810.352.822 43 Kab. Garut 81.873.166.763 81.873.166.763 81.873.166.763 81.873.166.763 44 Kab. Karnwang 56.615.420.002 56.615.420.002 56.615.420.002 56.615.420.002 45 Kab. Subang 59.100.220.746 59.100.220.746 59.100.220.746 59.100.220. 746 46 Kab. Sukabumi 57.787.064.899 57.787.064.899 57.787.064.899 57. 787 .064.899 47 Kab. Tasikmalaya 66.449.330.376 66.449.330.376 66.449.330.376 66.449.330.376 48 Kota Bandung 75.705.518.011 75.705.518.011 75. 705.518.011 75.705.518.011 49 Kota Bekasi 44.675.997.886 44.675.997.886 44.675.997.886 44.675.997.886 50 Kota Bogar 21.893.097.971 21.893.097.971 21.893.097.971 21.893.097.971 51 Kota Depok 39.195.017.607 39.195.017.607 39.195.017.607 39.195.017 .607 52 Kota Tasikmalaya 28.753.792.281 28.753.792.281 28.753.792.281 28.753.792.281 53 Prov. Jawa Tengah 84.190.668.921 84.190.668.921 84.190.668.921 84.190.668.921 54 Kab. Banjarnegarn 26.525.266.358 26.525.266.358 26.525.266.358 26.525.266.358 55 Kab. Banyumas 63.306.377.442 63.306.377.442 63.306.377.442 63.306.377.442 56 Kab. Cilacap 62.679.708.698 62.679.708.698 62.679.708.698 62.679.708.698 57 Kab. Demak 24.678.432.630 24.678.432.630 24.678.432.630 24.678.432.630 58 Kab. Kendal 26.425.037 .127 26.425.037.127 26.425.037.127 26.425.037.127 No. Nama Daerah Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember (1) (2) (3) (4) (5) (6) 59 Kab. Klaten 33.622.740.902 33.622.740.902 33.622.740.902 33.622.740.902 60 Kab. Magelang 29.304.757.024 29.304.757.024 29.304.757.024 29.304.757.024 61 Kab. Pati 43.727.338.302 43.727.338.302 43.727.338.302 43.727.338.302 62 Kab. Pemalang 43.379.967.030 43.379.967.030 43.379.967.030 43.379.967.030 63 Kab. Purbalingga 24.371.367.910 24.371.367.910 24.371.367.910 24.371.367.910 64 Kab. Purworejo 34.068.258.478 34.068.258.478 34.068.258.478 34.068.258.478 65 Kab. Rembang 28.440.881.260 28.440.881.260 28.440.881.260 28.440.881.260 66 Kab. Sukoharjo 33.410.848.153 33.410.848.153 33.410.848.153 33.410.848.153 67 Kab. Tegal 31.562.269.255 31.562.269.255 31.562.269.255 31.562.269.255 68 Kab. Wonosobo 22.852.311.816 22.852.311.816 22.852.311.816 22.852.311.816 69 Kata Magelang 8.110.040.635 8.110.040.635 8.110.040.635 8.110.040.635 70 Kata Pekalongan 8.276.178.990 8.276.178. 990 8.276.178.990 8.276.178. 990 71 Kata Salatiga 12.386.954.232 12.386.954.232 12.386.954.232 12.386.954.232 72 Kata Semarang 54.849.254.322 54.849.254.322 54.849.254.322 54.849.254.322 73 Prov. DI Yogyakarta 34.070.329.346 34.070.329.346 34.070.329.346 34.070.329.346 74 Kab. Bantul 36.206.124.106 36.206.124.106 36.206.124.106 36.206.124.106 75 Kab. Gunung Kidul 34.583.173.507 34.583.173.507 34.583.173.507 34.583.173.507 76 Kab. Sleman 18.365.537.582 18.365.537.582 18.365.537.582 18.365.537.582 77 Prov. Jawa Timur 75.724.610.010 75.724.610.010 75.724.610.010 75.724.610.010 78 Kab. Bangkalan 18.328.091.835 18.328.091.835 18.328.091.835 18.328.091.835 79 Kab. Blitar 30.649.956.051 30.649.956.051 30.649.956.051 30.649.956.051 80 Kab. Bondowoso 25.166.021.429 25.166.021.429 25.166.021.429 25.166.021.429 81 Kab. Jember 61.920.087.710 61.920.087.710 61.920.087.710 61.920.087.710 82 Kab. Kediri 56.230.891.337 56.230.891.337 56.230.891.337 56.230.891.337 83 Kab. Mojokerto 35.893.463.062 35.893.463.062 35.893.463.062 35.893.463.062 84 Kab. Nganjuk 29.296.980.189 29.296.980.189 29.296.980.189 29.296.980.189 85 Kab. Ngawi 28.740.553.291 28.740.553.291 28.740.553.291 28.740.553.291 86 Kab. Pasuruan 32.608.179.256 32.608.179.256 32.608.179.256 32.608.179.256 87 Kab. Ponorogo 19.239.574.172 19.239.574.172 19.239.574.172 19.239.574.172 88 Kab. Sampang 29.982.525.586 29.982.525.586 29.982.525.586 29. 982.525.586 89 Kab. Sidoaijo 44.370.199.538 44.370.199.538 44.370.199.538 44.370.199.538 90 Kab. Tuban 28.429.579.457 28.429.579.457 28.429.579.457 28.429.579.457 91 Kab. Tulungagung 42.461.656.489 42.461.656.489 42.461.656.489 42.461.656.489 No. Nama Daerah Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember ( ^1 ) ( ^2 ) ( ^3 ) ( ^4 ) ( ^5 ) ( ^6 ) 92 Kota Kediri 11.185.798.085 11.185.798.085 11.185.798.085 11.185.798.085 93 Kota Madiun 9.259.177.421 9.259.177.421 9.259.177.421 9.259.177.421 94 Kota Pasuruan 7.823.608.735 7.823.608.735 7.823.608.735 7.823.608. 735 95 Kota Probolinggo 17.027.750.419 17.027.750.419 17.027.750.419 17.027.750.419 96 Kota Surabaya 55.830.270.046 55.830.270.046 55.830.270.046 55.830.270.046 97 Prov. Kalimantan Barat 67.604.236.194 67.604.236.194 67.604.236.194 67.604.236.194 98 Kab. Ketapang 41.030.311.126 41.030.311.126 41.030.311.126 41.030.311.126 99 Kab. Sanggau 15.059.794.098 15.059.794.098 15.059.794.098 15.059.794.098 100 Kab. Kubu Raya 14.250.881.309 14.250.881.309 14.250:

309 14.250.309 101 Prov. Kalimantan Tengah 58.612.766.713 58.612.766.713 58.612.766.713 58.612.766.713 102 Kab. Katingan 25.665.892.248 25.665.892.248 25.665.892.248 25.665.892.248 103 Kab. Sukamara 7.750.546.606 7.750.546.606 7.750.546.606 7.750.546.606 104 Kab. Murung Raya 24.572.412.069 24.572.412.069 24.572.412.069 24.572.412.069 105 Prov. Kalimantan Selatan 35.285.683.110 35.285.683.110 35.285.683.110 35.285.683.110 106 Kab. Banjar 26.149.015.949 26.149.015.949 26.149.015.949 26.149.015.949 107 Kab. Hulu Sungai Utara 13.371.301.709 13.371.301.709 13.371.301.709 13.371.301. 709 108 Kab. Kotabaru 22.838.801.479 22.838.801.479 22.838.801.479 22.838.801.479 109 Kab. Tabalong 13.659.802.195 13.659.802.195 13.659.802.195 13.659.802.195 110 Kab. Tanah Laut 24.359.639.891 24.359.639.891 24.359.639.891 24.359.639.891 111 Kota Banjarbaru 15.796.217.065 15.796.217.065 15.796.217.065 15.796.217.065 112 Prov. Kalimantan Timur 3.775.970.942 3. 775. 970. 942 3.775.970.942 3.775.970.942 113 Kab. Berau 24.585.229.976 24.585.229. 976 24.585.229.976 24.585.229. 976 114 Kab. Kutai Timur 19.864.229.274 19.864.229.274 19.864.229.274 19.864.229.274 115 Kab. Mahakam Ulu 17.351.015.670 17.351.015.670 17.351.015.670 17.351.015.670 116 Prov. Sulawesi Utara 38.586.425.528 38.586.425.528 38.586.425.528 38.586.425.528 117 Kota Bitung 8.743.004.303 8.743.004.303 8.743.004.303 8.743.004.303 118 Kab. Banggai 39.575.960.250 39.575.960.250 39.575.960.250 39.575.960.250 119 Kab. Banggai Kepulauan 13.848.770.959 13.848.770.959 13.848.770.959 13.848.770. 959 120 Kab. Luwu 12.477.078.449 12.4 77 .078.449 12.477.078.449 12.477.078.449 121 Kab. Pangkajene 12.703.995.663 12.703.995.663 12.703.995.663 12. 703. 995.663 Kepulauan 122 Kab. Luwu Timur 19.938.134.655 19. 938.134.655 19.938.134.655 19.938.134.655 123 Kab. Tana Toraja 15.073.810.967 15.073.810.967 15.073.810. 967 15.073.810. 967 124 Prov. Sulawesi Tenggara 54.347.978.073 54.347.978.073 54.347.978.073 54.347.978.073 No. Nama Daerah Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember ( ^1 ) ( ^2 ) ( ^3 ) ( ^4 ) ( ^5 ) ( ^6 ) 125 Kab. Buton 7.739.869.883 7.739.869.883 7.739.869.883 7.739.869.883 126 Kab. Konawe 12.494.245.565 12.494.245.565 12.494.245.565 12.494.245.565 127 Kata Bau-bau 14.071.822.330 14.071.822.330 14.071.822.330 14.071.822.330 128 Kab. Konawe Selatan 12.071.444.169 12.071.444.169 12.071.444.169 12.071.444.169 129 Kab. Konawe Kepulauan 8.493.266.752 8.493.266. 752 8.493.266.752 8.493.266.752 130 Kab. Muna Barat 10.640.369.778 10.640.369.778 10.640.369.778 10.640.369.778 131 Kab. Buton Tengah 6.547.602.948 6.547.602.948 6.547.602.948 6.547.602.948 132 Prov. Bali 38.482.678.554 38.482.678.554 38.482.678.554 38.482.678.554 133 Kab. Badung 15.220.412.229 15.220.412.229 15.220.412.229 15.220.412.229 134 Kab. Karangasem 13.271.354.097 13.271.354.097 13.271.354.097 13.271.354.097 135 Kata Denpasar 29. 956.840.069 29. 956.840.069 29.956.840.069 29.956.840.069 136 Prov. Nusa Tenggara 40.474.798.855 40.474.798.855 40.474.798.855 40.474.798.855 Barat 137 Kab. Sumbawa 22.549.774.063 22.549.774.063 22.549.774.063 22.549.774.063 138 Kata Matarrun 22.054.228. 904 22.054.228.904 22.054.228.904 22.054.228. 904 139 Kab. Lombok Utara 7.210.140.795 7.210.140.795 7.210.140.795 7.210.140.795 140 Prov. Nusa Tenggara 60.524.878.348 60.524.878.348 60.524.878.348 60.524.878.348 Timur 141 Kab. Ende 11.538.089.786 11.538.089.786 11.538.089.786 11.538.089.786 142 Kab. Kupang 25.466.413.828 25.466.413.828 25.466.413.828 25.466.413.828 143 Kab. Sumba Timur 11.532.251.253 11.532.251.253 11.532.251.253 11.532.251.253 144 Kab. Manggarai Barat 18.071.885.782 18.071.885.782 18.071.885.782 18.071.885.782 145 Kab. Maluku Tengah 17.700.989.705 17.700.989.705 17.700.989.705 17.700.989.705 146 Kab. Maluku Tenggara 13.249.651.594 13.249.651.594 13.249.651.594 13.249.651.594 147 Kab. Maluku Barat Daya 20.078.957.027 20.078.957.027 20.078.957.027 20.078.957.027 148 Kab. Merauke 55.812.764.440 55.812.764.440 55.812.764.440 55.812.764.440 149 Kab. Mimika 28.119.201.506 28.119.201.506 28.119.201.506 28.119.201.506 150 Kab. Pegunungan Bintang 23.245.513. 747 23.245.513.747 23.245.513.747 23.245.513.747 151 Kab. Boven Digoel 22.781.113.517 22.781.113.517 22.781.113.517 22.781.113.517 152 Kab. Halmahera Tengah 8.023.391.031 8.023.391.031 8.023.391.031 8.023.391.031 153 Prov. Banten 31.389.605.500 31.389.605.500 31.389.605.500 31.389.605.500 154 Kab. Pandeglang 32.183.921.642 32.183.921.642 32.183.921.642 32.183.921.642 155 Kab. Tangerang 54.167.305.947 54.167.305.947 54.167.305.947 54.167.305.947 156 Kata Cilegon 21. 944.379. 704 21.944.379.704 21.944.379.704 21. 944.379. 704 157 Kata Tangerang 39.906.567.538 39.906.567.538 39.906.567.538 39.906.567.538 158 Kata Serang 17.599.054. 957 17.599.054.957 17.599.054.957 17.599.054.957 159 Kata Tangerang Selatan 26.322.4 76.351 26.322.476.351 26.322.476.351 26.322.476.351 160 Prov. Bangka Belitung 32. 791.682.285 32.791.682.285 32. 791.682.285 32.791.682.285 No. Nama Daerah Penundaan DAU Bulan September ( ^1 ) ( ^2 ) ( ^3 ) 161 Prov. Gorontalo 24.024.266.007 162 Kab. Gorontalo 24.106.199.259 163 Prov. Kepulauan Riau 15.694.841.453 164 Kab. Karimun 6. 978.893.684 ,. 165 Kab. Lingga 7.471.603.323 166 Kab. Bintan 8.144.914.14 7 167 Prov. Sulawesi Barat 16.751.114.673 168 Prov. Kalimantan Utara 46.735.356.720 169 Kab. Tana Tidung 16.228.485.276 JUMLAH PROVINSI 1.183.913.211. 797 JUMLAH KAB./KOTA 3.670.830.554.323 JUMLAH NASIONAL 4.854.743.766.120 aslinya - 12 - Penundaan DAU Penundaan DAU Penundaan DAU Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember ( ^4 ) ( ^5 ) ( ^6 ) 24.024.266.007 24.024.266.007 24. 024. 266. 007 24.106.199.259 24.106.199.259 24.106.199.259 15.694.841.453 15.694.841.453 15.694.841.453 6.978.893.684 6.978.893.684 6. 978.893.684 7.471.603.323 7.4 71.603.323 7.471.603.323 8.144.914.147 8.144.914.14 7 8.144. 914.14 7 16.751.114.673 16.751.114.673 16.751.114.673 46.735.356.720 46.735.356.720 46.735.356.720 16.228.485.276 16.228.485.276 16.228.485.276 1.183.913.211.797 1.183.913.211. 797 1.183.913.211.797 3.670.830.554.323 3.670.830.554.323 3.670.830.554.323 4.854.743. 766.120 4.854.743.766.120 4.854.743. 766.120 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd, SRI MULYANI INDRAWATI