128/PMK.07/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi atas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Penyaluran Dana Desa

   • Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dalam tiga tahap untuk desa biasa (40%, 40%, 20%) dan dua tahap untuk desa mandiri (60%, 40%).
   • Penyaluran dikurangi kebutuhan BLT Desa selama 12 bulan.
   • Penyaluran tahap I sudah termasuk pendanaan penanganan COVID-19.
   • Desa mandiri ditetapkan berdasarkan indeks Desa membangun oleh Kementerian Desa.

2. Persyaratan Penyaluran Dana Desa

   • Dokumen persyaratan meliputi peraturan Desa tentang APBDes, surat kuasa pemindahbukuan, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, serta laporan konvergensi pencegahan stunting.
   • Batas waktu penerimaan dokumen diatur untuk tiap tahap penyaluran.
   • Penyaluran untuk desa mandiri mengikuti ketentuan khusus.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

   • Kriteria penerima BLT Desa meliputi keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, rentan sakit kronis, penerima jaring pengaman sosial yang terhenti, terdampak COVID-19, dan rumah tangga lansia tunggal.
   • Besaran BLT Desa Rp300.000 per bulan per keluarga selama 12 bulan.
   • BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk bagi petani.
   • Kepala Desa wajib mengganti penerima BLT yang meninggal atau tidak memenuhi kriteria.
   • Dana BLT Desa yang tidak terpakai dapat dialihkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi, kesehatan, dan ketahanan pangan.

4. Penanganan Pandemi COVID-19 di Desa

   • Dilaksanakan melalui pos komando atau pos jaga di tingkat Desa dengan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.
   • Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran penanganan COVID-19 dengan persetujuan bupati/wali kota.

5. Pemantauan dan Pengelolaan Sisa Dana Desa

   • Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk tahun anggaran 2015-2022 dengan mekanisme penganggaran kembali atau perhitungan melalui pemotongan dana alokasi umum/dana bagi hasil.
   • Penyelesaian sisa Dana Desa diatur secara bertahap sesuai ketentuan.

6. Sanksi dan Penghentian Penyaluran Dana Desa

   • Penghentian penyaluran Dana Desa non-BLT dapat dilakukan jika kepala Desa atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa, terdapat masalah administrasi, atau penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota.
   • Penghentian dilakukan berdasarkan permohonan bupati/wali kota dan rekomendasi kementerian terkait.
   • Dana Desa yang dihentikan tidak dapat disalurkan kembali kecuali ada pencabutan penghentian sesuai prosedur.

7. Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa

   • Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa dapat memperoleh penyaluran kembali setelah pencabutan penghentian dengan syarat administratif dan hukum terpenuhi.
   • Pencabutan dilakukan melalui surat permohonan dan rekomendasi kementerian terkait.

8. Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil

   • Penundaan dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi kementerian terkait jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota.
   • Besaran penundaan sebesar 3% dari jumlah penyaluran pada periode bersangkutan.
   • Penyaluran kembali dilakukan setelah rekomendasi penyaluran kembali diterima.

9. Sanksi atas Tidak Pelaksanaan BLT Desa

   • Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran tahap II tahun berikutnya, kecuali ada musyawarah Desa khusus yang menyatakan tidak ada calon penerima atau anggaran tidak mencukupi.
   • Sanksi tidak berlaku jika seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APED.

10. Pengelolaan Selisih Dana Desa untuk BLT Desa

    • Selisih antara pagu anggaran BLT Desa yang tidak dianggarkan tidak disalurkan ke RKD.
    • Selisih tersebut dapat disalurkan kembali berdasarkan permintaan bupati/wali kota untuk kegiatan prioritas seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, dan kegiatan prioritas lain sesuai ketentuan.
    • Penetapan penerima BLT Desa prioritas menggunakan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

11. Ketentuan Lain

    • Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan secara digital melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
    • Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penerbitan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dan penyampaian dokumen persyaratan.
    • Kepala Desa wajib melakukan perekaman data penerima manfaat BLT Desa dan melaporkan perubahan data kepada bupati/wali kota.
    • Pengaturan teknis pelaksanaan penyaluran, pemantauan, dan sanksi diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.