MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;

bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 terkait ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf f dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan barang kena cukai hasil tembakau berupa Tembakau Iris selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; Mengingat Menetapkan . - 2- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 896);

NOMOR BARANG Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 896) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruff dihapus dan ditambahkan 1 ( satu) huruf, yakni · huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.

Barang kena cukai selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan un tuk di pakai.

Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa:

Etil Alkohol yaitu pada saat proses pengolahan bahan baku dengan cara peragian danjatau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi telah menghasilkan barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H50H;

MMEA yaitu pada saat proses pengo1ahan bahan baku dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya telah menghasilkan barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil . alkohol;

hasil tembakau untuk jenis Siga.ret yaitu pada saat proses pengolahan tembakau rajangan telah selesai dibalut dengan kertas dengan cara · dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

hasil tembakau untuk jenis Cerutu yaitu pada saat proses pengolahan lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, telah selesai digulung demikian rupa dengan daun tembakau, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam . pembuatannya;

hasil tembakau untuk jenis Rokok Daun yaitu pada saat proses pengolahan tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daunjagung(klobot), atau sejenisnya, telah selesai dilinting, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya; dan

dihapus. f .. t g. hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang, dan telah dikemas untuk penjualan eceran, tanpa mengindahkan bahan pengganti . atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai · dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau jenis HPTL diatur dengan · Peraturan Direktur Jenderal.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi ~ebagai berikut:

Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.

Pemberitahuan secara berkala tentang barang kena cukai yang selesai · dibuat · sebagaimana dimaksud · pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol, dal~m hal barang kena cukai dimaksud telah · berada pada tangki penampungan hasil produksi;

untuk barang kena cukai berupa MMEA, dalam hal barang kena cukai dimaksud telah. dikemas untuk penjualan eceran; dan

untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau, dalam hal · barang kena cukai dimaksud telah dikemas untuk penjualan eceran.

dihapus.

Dalam hal proses pengemasan dan pelekatan pita cukai merupakan satu proses kegiatan yang tidak terpisahkan, p~mberitahuan barang· kena cukai yang selesai dibuat yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah barang kena · cukai yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati.pita cukai.

Pengusaha Pabrik membuat pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagairriana dimaksud pada ayat (2) dan. ayat (3) berdasarkan Pembukua:

atau Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik.

Pengusaha Pabrik wajib membuat pemberital1.uan nihil dalam hal tidak terdapat barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana ditnaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal . diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri llll dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1076