bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastrukur Daerah Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 1
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.
DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
DPPID dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang transmigrasi, dan infrastruktrur bidang lainnya.
BAB II
ALOKASI
Pasal 2
Alokasi DPPID ditetapkan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah).
Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
Infrastruktur bidang pendidikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah);
Infrastruktur bidang transmigrasi untuk kabupaten/kota sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
Infrastruktur bidang lainnya untuk provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).
BAB III
PENETAPAN ALOKASI
Pasal 3
Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.
Pasal 4
Daerah penerima DPPID wajib menggunakan DPPID sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Daerah penerima DPPID tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar bidang.
BAB IV
ARAH KEGIATAN
Pasal 5
Infrastruktur bidang pendidikan ditujukan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, serta digunakan untuk:
Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru, beserta meubeulairnya;
Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan, beserta meubeulairnya; dan c. Pembangunan/rehabilitasi ruang belajar lainnya termasuk laboratorium sekolah, beserta meubeulairnya.
Infrastruktur bidang transmigrasi digunakan untuk:
Pemenuhan infrastruktur intra dan antar kawasan transmigrasi; dan
Pemenuhan paket fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman transmigrasi.
Infrastruktur bidang lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan- kegiatan di bidang:
Kesehatan;
Jalan/jembatan;
Irigasi;
Air minum;
Sanitasi;
Kelautan dan perikanan;
Pertanian;
Lingkungan hidup;
Sarana perdagangan;
Waduk dan/atau embung; dan
Prasarana Pemerintahan Daerah.
Petunjuk pelaksanaan DPPID untuk Infrastruktur Bidang Transmigrasi ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.
Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2011.
BAB V
PENGANGGARAN
Pasal 6
DPPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Alokasi DPPID digunakan untuk belanja modal dan belanja barang sebagai penunjang pelaksanaan belanja modal yang bersangkutan.
Pasal 7
Pemerintah daerah penerima DPPID dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau karena tidak melakukan perubahan APBD, maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB VI
PENYALURAN
Pasal 8
Penyaluran DPPID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Penyaluran DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasi DPPID; dan b.Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasi DPPID.
Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah Kepala Daerah penerima DPPID menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang menyatakan akan mencantumkan penerimaan DPPID dalam APBD Perubahan atau akan menyampaikan dalam LRA dan akan mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Negara jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Surat pernyataan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 September 2011.
Surat pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
Penyaluran Tahap II dapat dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I yang dilampiri daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai DPPID disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I dan daftar SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 9
Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari DPPID Tahap I yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2011 berakhir.
Pasal 10
Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara.
BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Daerah penerima DPPID wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DPPID paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 2011 berakhir.
Laporan realisasi penyerapan DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPID dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA , PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 INFRASTRUKTUR BIDANG PENDIDIKAN ( dalam juta rupiah) NO. NAMA DAERAH ALOKASI I Provinsi Aceh 1 Kab. Aceh Barat 902.617 2 Kab. Aceh Besar 903.887 3 Kab. Aceh Selatan 843.145 4 Kab. Aceh Singkil 645.461 5 Kab. Aceh Tengah 796.118 6 Kab. Aceh Tenggara 813.704 7 Kab. Aceh Timur 1,085.375 8 Kab. Aceh Utara 1,515.435 9 Kab. Bireuen 1,034.036 10 Kab. Pidie 894.457 11 Kab. Simeulue 628.040 12 Kota Banda Aceh 1,007.744 13 Kota Sabang 726.810 14 Kota Langsa 686.551 15 Kota Lhokseumawe 698.758 16 Kab. Nagan Raya 753.650 17 Kab. Aceh Jaya 1,242.077 18 Kab. Aceh Barat Daya 983.988 19 Kab. Gayo Lues 761.710 20 Kab. Aceh Tamiang 840.343 21 Kab. Bener Meriah 733.798 22 Kab. Pidie Jaya 1,970.337 23 Kota Subulussalam 1,225.030 NO. NAMA DAERAH ALOKASI II Provinsi Sumatera Utara 24 Kab. Asahan 1,513.291 25 Kab. Dairi 1,380.212 26 Kab. Deli Serdang 2,370.431 27 Kab. Karo 1,114.794 28 Kab. Labuhanbatu 1,118.309 29 Kab. Langkat 1,986.002 30 Kab. Mandailing Natal 1,430.669 31 Kab. Nias 1,127.007 32 Kab. Simalungun 1,985.043 33 Kab. Tapanuli Selatan 1,106.034 34 Kab. Tapanuli Tengah 1,142.335 35 Kab. Tapanuli Utara 1,528.080 36 Kab. Toba Samosir 1,111.890 37 Kota Binjai 1,043.534 38 Kota Medan 2,155.440 39 Kota Pematangsiantar 865.068 40 Kota Sibolga 650.554 41 Kota Tanjungbalai 714.623 42 Kota Tebing Tinggi 727.912 43 Kota Padangsidempuan 699.112 44 Kab. Pakpak Bharat 942.891 45 Kab. Nias Selatan 1,636.822 46 Kab. Humbang Hasundutan 1,018.653 47 Kab. Serdang Bedagai 1,878.053 48 Kab. Samosir 964.956 49 Kab. Batubara 1,229.502 50 Kab. Padang Lawas 831.991 51 Kab. Padang Lawas Utara 1,021.145 52 Kab. Labuhanbatu Selatan 795.567 53 Kab. Labuhanbatu Utara 872.875 54 Kab. Nias Barat 954.532 55 Kab. Nias Utara 1,076.059 56 Kota Gunungsitoli 869.778 III Provinsi Sumatera Barat 57 Kab. Lima puluh Kota 1,199.235 58 Kab. Agam 1,220.509 59 Kab. Kepulauan Mentawai 635.909 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 60 Kab. Padang Pariaman 1,311.147 61 Kab. Pasaman 934.444 62 Kab. Pesisir Selatan 1,237.115 63 Kab. Sijunjung 1,133.935 64 Kab. Solok 1,343.301 65 Kab. Tanah Datar 1,309.905 66 Kota Bukittinggi 706.746 67 Kota Padangpanjang 547.292 68 Kota Padang 1,521.793 69 Kota Payakumbuh 668.166 70 Kota Sawahlunto 688.547 71 Kota Solok 864.092 72 Kota Pariaman 655.189 73 Kab. Pasaman Barat 1,337.693 74 Kab. Dharmasraya 815.797 75 Kab. Solok Selatan 775.290 IV Provinsi Riau 76 Kab. Bengkalis 913.114 77 Kab. Indragiri Hilir 1,445.632 78 Kab. Indragiri Hulu 1,047.194 79 Kab. Kampar 1,226.392 80 Kab. Kuantan Singingi 1,082.375 81 Kab. Pelalawan 738.891 82 Kab. Rokan Hilir 945.222 83 Kab. Rokan Hulu 1,055.614 84 Kab. Siak 851.524 85 Kota Dumai 685.161 86 Kota Pekanbaru 1,113.971 87 Kab. Kepulauan Meranti 1,050.294 V Provinsi Kepulauan Riau 88 Kab. Bintan 647.580 89 Kab. Natuna 645.315 90 Kab. Karimun 671.077 91 Kota Batam 833.672 92 Kota Tanjung Pinang 598.818 93 Kab. Lingga 607.358 94 Kab. Kepulauan Anambas 855.466 VI Provinsi Jambi NO. NAMA DAERAH ALOKASI 95 Kab. Batanghari 985.883 96 Kab. Bungo 1,421.464 97 Kab. Kerinci 1,074.684 98 Kab. Merangin 1,106.710 99 Kab. Muaro Jambi 980.259 100 Kab. Sarolangun 1,100.789 101 Kab. Tanjung Jabung Barat 784.234 102 Kab. Tanjung Jabung Timur 997.873 103 Kab. Tebo 896.660 104 Kota Jambi 884.556 105 Kota Sungai Penuh 1,111.631 VII Provinsi Sumatera Selatan 106 Kab. Lahat 1,175.830 107 Kab. Musi Banyuasin 1,709.719 108 Kab. Musi Rawas 1,165.103 109 Kab. Muara Enim 1,259.176 110 Kab. Ogan Komering Ilir 1,570.793 111 Kab. Ogan Komering Ulu 1,099.819 112 Kota Palembang 1,664.104 113 Kota Pagar Alam 878.752 114 Kota Lubuklinggau 742.882 115 Kota Prabumulih 737.636 116 Kab. Banyuasin 1,509.143 117 Kab. Ogan Ilir 1,061.127 118 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,750.729 119 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1,286.342 120 Kab. Empat Lawang 1,583.858 VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 121 Kab. Bangka 717.719 122 Kab. Belitung 692.395 123 Kota Pangkal Pinang 696.779 124 Kab. Bangka Selatan 756.456 125 Kab. Bangka Tengah 701.945 126 Kab. Bangka Barat 770.179 127 Kab. Belitung Timur 820.899 IX Provinsi Bengkulu 128 Kab. Bengkulu Selatan 905.035 129 Kab. Bengkulu Utara 1,006.708 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 130 Kab. Rejang Lebong 1,254.999 131 Kota Bengkulu 830.903 132 Kab. Kaur 876.308 133 Kab. Seluma 1,097.966 134 Kab. Mukomuko 821.106 135 Kab. Lebong 673.107 136 Kab. Kepahiang 843.996 137 Kab. Bengkulu Tengah 1,114.750 X Provinsi Lampung 138 Kab. Lampung Barat 1,138.634 139 Kab. Lampung Selatan 1,660.950 140 Kab. Lampung Tengah 2,840.935 141 Kab. Lampung Utara 1,746.717 142 Kab. Lampung Timur 2,255.856 143 Kab. Tanggamus 1,812.788 144 Kab. Tulang Bawang 1,434.791 145 Kab. Way Kanan 1,146.682 146 Kota Bandar Lampung 1,208.266 147 Kota Metro 841.900 148 Kab. Pesawaran 1,780.245 149 Kab. Mesuji 737.587 150 Kab. Pringsewu 1,014.665 151 Kab. Tulang Bawang Barat 2,027.025 XI Provinsi DKI Jakarta 152 Kota Administrasi Jakarta Pusat 737.222 153 Kota Administrasi Jakarta Barat 867.334 154 Kota Administrasi Jakarta Selatan 931.711 155 Kota Administrasi Jakarta Timur 1,268.636 156 Kota Administrasi Jakarta Utara 819.214 157 Kab. Administrasi Kepulauan Seribu 520.915 XII Provinsi Jawa Barat 158 Kab. Bandung 3,633.765 159 Kab. Bekasi 2,196.677 160 Kab. Bogor 4,526.127 161 Kab. Ciamis 3,172.874 162 Kab. Cianjur 3,235.707 163 Kab. Cirebon 2,698.474 164 Kab. Garut 3,635.866 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 165 Kab. Indramayu 2,885.472 166 Kab. Karawang 2,545.053 167 Kab. Kuningan 2,113.180 168 Kab. Majalengka 2,560.934 169 Kab. Purwakarta 1,218.529 170 Kab. Subang 1,636.264 171 Kab. Sukabumi 2,955.838 172 Kab. Sumedang 2,004.414 173 Kab. Tasikmalaya 2,264.914 174 Kota Bandung 2,823.738 175 Kota Bekasi 1,274.062 176 Kota Bogor 980.425 177 Kota Cirebon 785.658 178 Kota Depok 2,072.487 179 Kota Sukabumi 839.458 180 Kota Cimahi 782.429 181 Kota Tasikmalaya 973.845 182 Kota Banjar 606.420 183 Kab. Bandung Barat 3,184.960 XIII Provinsi Banten 184 Kab. Lebak 1,698.754 185 Kab. Pandeglang 1,996.712 186 Kab. Serang 1,996.739 187 Kab. Tangerang 2,620.850 188 Kota Cilegon 649.501 189 Kota Tangerang 1,077.273 190 Kota Serang 1,394.482 191 Kota Tangerang Selatan 1,179.063 XIV Provinsi Jawa Tengah 192 Kab. Banjarnegara 1,950.985 193 Kab. Banyumas 2,503.193 194 Kab. Batang 1,447.095 195 Kab. Blora 2,326.386 196 Kab. Boyolali 2,067.087 197 Kab. Brebes 1,619.695 198 Kab. Cilacap 2,745.092 199 Kab. Demak 1,829.714 200 Kab. Grobogan 2,251.943 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 201 Kab. Jepara 1,667.456 202 Kab. Karanganyar 1,878.224 203 Kab. Kebumen 1,955.793 204 Kab. Kendal 1,845.083 205 Kab. Klaten 2,201.806 206 Kab. Kudus 1,389.383 207 Kab. Magelang 3,044.438 208 Kab. Pati 1,909.725 209 Kab. Pekalongan 1,909.385 210 Kab. Pemalang 1,967.064 211 Kab. Purbalingga 1,709.739 212 Kab. Purworejo 1,932.469 213 Kab. Rembang 1,518.246 214 Kab. Semarang 1,792.357 215 Kab. Sragen 1,769.925 216 Kab. Sukoharjo 1,606.061 217 Kab. Tegal 2,036.705 218 Kab. Temanggung 1,440.911 219 Kab. Wonogiri 1,911.476 220 Kab. Wonosobo 1,606.628 221 Kota Magelang 675.036 222 Kota Pekalongan 769.696 223 Kota Salatiga 762.505 224 Kota Semarang 1,922.982 225 Kota Surakarta 1,186.918 226 Kota Tegal 1,031.413 XV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 227 Kab. Bantul 1,903.123 228 Kab. Gunung Kidul 2,320.919 229 Kab. Kulon Progo 1,485.361 230 Kab. Sleman 2,244.310 231 Kota Yogyakarta 968.657 XVI Provinsi Jawa Timur 232 Kab. Bangkalan 2,132.088 233 Kab. Banyuwangi 2,700.727 234 Kab. Blitar 2,314.266 235 Kab. Bojonegoro 2,422.641 236 Kab. Bondowoso 1,765.397 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 237 Kab. Gresik 1,395.963 238 Kab. Jember 3,016.287 239 Kab. Jombang 1,990.572 240 Kab. Kediri 2,019.811 241 Kab. Lamongan 2,511.803 242 Kab. Lumajang 2,121.274 243 Kab. Madiun 1,434.689 244 Kab. Magetan 1,569.287 245 Kab. Malang 3,493.466 246 Kab. Mojokerto 1,766.250 247 Kab. Nganjuk 1,865.073 248 Kab. Ngawi 2,080.138 249 Kab. Pacitan 1,479.511 250 Kab. Pamekasan 1,753.445 251 Kab. Pasuruan 2,522.694 252 Kab. Ponorogo 2,083.238 253 Kab. Probolinggo 1,700.087 254 Kab. Sampang 1,836.190 255 Kab. Sidoarjo 1,998.274 256 Kab. Situbondo 1,308.856 257 Kab. Sumenep 1,860.500 258 Kab. Trenggalek 1,698.463 259 Kab. Tuban 1,630.354 260 Kab. Tulungagung 1,694.123 261 Kota Blitar 595.294 262 Kota Kediri 605.653 263 Kota Madiun 723.869 264 Kota Malang 1,047.595 265 Kota Mojokerto 649.135 266 Kota Pasuruan 744.030 267 Kota Probolinggo 725.019 268 Kota Surabaya 2,526.938 269 Kota Batu 740.719 XVII Provinsi Kalimantan Barat 270 Kab. Bengkayang 1,044.061 271 Kab. Landak 1,249.360 272 Kab. Kapuas Hulu 1,204.788 273 Kab. Ketapang 1,342.725 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 274 Kab. Pontianak 1,086.740 275 Kab. Sambas 1,327.450 276 Kab. Sanggau 1,517.852 277 Kab. Sintang 1,387.891 278 Kota Pontianak 888.387 279 Kota Singkawang 742.999 280 Kab. Sekadau 894.226 281 Kab. Melawi 938.257 282 Kab. Kayong Utara 1,672.556 283 Kab. Kubu Raya 1,689.136 XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 284 Kab. Barito Selatan 784.434 285 Kab. Barito Utara 830.106 286 Kab. Kapuas 1,373.756 287 Kab. Kotawaringin Barat 805.959 288 Kab. Kotawaringin Timur 944.559 289 Kota Palangka Raya 863.889 290 Kab. Barito Timur 735.635 291 Kab. Murung Raya 845.872 292 Kab. Pulang Pisau 868.194 293 Kab. Gunung Mas 815.649 294 Kab. Lamandau 650.174 295 Kab. Sukamara 555.586 296 Kab. Katingan 926.137 297 Kab. Seruyan 691.278 XIX Provinsi Kalimantan Selatan 298 Kab. Banjar 1,712.322 299 Kab. Barito Kuala 1,178.827 300 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,043.818 301 Kab. Hulu Sungai Tengah 983.542 302 Kab. Hulu Sungai Utara 1,019.545 303 Kab. Kotabaru 955.179 304 Kab. Tabalong 889.575 305 Kab. Tanah Laut 1,442.324 306 Kab. Tapin 829.277 307 Kota Banjarbaru 780.942 308 Kota Banjarmasin 993.989 309 Kab. Balangan 976.680 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 310 Kab. Tanah Bumbu 1,025.832 XX Provinsi Kalimantan Timur 311 Kab. Berau 789.446 312 Kab. Bulungan 842.557 313 Kab. Kutai Kartanegara 1,278.800 314 Kab. Kutai Barat 906.470 315 Kab. Kutai Timur 827.510 316 Kab. Malinau 715.128 317 Kab. Nunukan 707.718 318 Kab. Paser 1,012.267 319 Kota Balikpapan 928.398 320 Kota Bontang 652.156 321 Kota Samarinda 1,018.244 322 Kota Tarakan 580.288 323 Kab. Penajam Paser Utara 743.892 324 Kab. Tana Tidung 2,110.220 XXI Provinsi Sulawesi Utara 325 Kab. Bolaang Mongondow 1,115.088 326 Kab. Minahasa 1,205.511 327 Kab. Kepulauan Sangihe 1,045.496 328 Kota Bitung 733.735 329 Kota Manado 1,187.776 330 Kab. Kepulauan Talaud 831.638 331 Kab. Minahasa Selatan 1,257.672 332 Kota Tomohon 740.303 333 Kab. Minahasa Utara 1,069.174 334 Kota Kotamobagu 830.208 335 Kab. Bolaang Mongondow Utara 816.591 336 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1,023.455 337 Kab. Minahasa Tenggara 941.669 338 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,087.392 339 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 981.769 XXII Provinsi Gorontalo 340 Kab. Boalemo 958.724 341 Kab. Gorontalo 1,534.992 342 Kota Gorontalo 751.790 343 Kab. Pohuwato 833.294 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 344 Kab. Bone Bolango 840.164 345 Kab. Gorontalo Utara 1,391.180 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah 346 Kab. Banggai 1,182.271 347 Kab. Banggai Kepulauan 1,089.370 348 Kab. Buol 794.685 349 Kab. Toli-Toli 842.316 350 Kab. Donggala 1,386.951 351 Kab. Morowali 983.583 352 Kab. Poso 873.898 353 Kota Palu 912.815 354 Kab. Parigi Moutong 1,158.388 355 Kab. Tojo Una-Una 1,119.501 356 Kab. Sigi 1,157.504 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan 357 Kab. Bantaeng 781.102 358 Kab. Barru 1,038.490 359 Kab. Bone 2,031.776 360 Kab. Bulukumba 1,344.138 361 Kab. Enrekang 1,011.432 362 Kab. Gowa 1,400.018 363 Kab. Jeneponto 1,216.140 364 Kab. Luwu 1,227.621 365 Kab. Luwu Utara 1,057.245 366 Kab. Maros 1,086.440 367 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1,085.374 368 Kab. Pinrang 1,163.368 369 Kab. Kepulauan Selayar 830.340 370 Kab. Sidenreng Rappang 1,045.849 371 Kab. Sinjai 1,006.811 372 Kab. Soppeng 1,051.408 373 Kab. Takalar 1,112.346 374 Kab. Tana Toraja 1,193.214 375 Kab. Wajo 1,501.052 376 Kota Parepare 814.446 377 Kota Makassar 1,824.698 378 Kota Palopo 677.915 379 Kab. Luwu Timur 779.529 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 380 Kab. Toraja Utara 1,327.138 XXV Provinsi Sulawesi Barat 381 Kab. Majene 1,055.583 382 Kab. Mamuju 1,311.401 383 Kab. Polewali Mandar 1,250.576 384 Kab. Mamasa 1,564.870 385 Kab. Mamuju Utara 858.390 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara 386 Kab. Buton 1,036.661 387 Kab. Konawe 1,568.595 388 Kab. Kolaka 1,348.356 389 Kab. Muna 1,425.861 390 Kota Kendari 970.135 391 Kota Bau-bau 720.635 392 Kab. Konawe Selatan 1,239.911 393 Kab. Bombana 1,017.378 394 Kab. Wakatobi 944.139 395 Kab. Kolaka Utara 967.813 396 Kab. Konawe Utara 1,803.563 397 Kab. Buton Utara 1,579.077 XXVII Provinsi Bali 398 Kab. Badung 892.776 399 Kab. Bangli 884.964 400 Kab. Buleleng 1,948.315 401 Kab. Gianyar 1,338.626 402 Kab. Jembrana 1,030.573 403 Kab. Karangasem 1,256.398 404 Kab. Klungkung 933.113 405 Kab. Tabanan 1,264.959 406 Kota Denpasar 970.201 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat 407 Kab. Bima 1,029.040 408 Kab. Dompu 973.013 409 Kab. Lombok Barat 860.509 410 Kab. Lombok Tengah 1,508.029 411 Kab. Lombok Timur 1,192.847 412 Kab. Sumbawa 1,740.904 413 Kota Mataram 798.295 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 414 Kota Bima 851.705 415 Kab. Sumbawa Barat 1,102.024 416 Kab. Lombok Utara 1,120.259 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 417 Kab. Alor 785.148 418 Kab. Belu 1,206.845 419 Kab. Ende 1,383.017 420 Kab. Flores Timur 1,083.942 421 Kab. Kupang 1,189.030 422 Kab. Lembata 781.156 423 Kab. Manggarai 977.970 424 Kab. Ngada 1,035.531 425 Kab. Sikka 1,082.111 426 Kab. Sumba Barat 998.025 427 Kab. Sumba Timur 821.844 428 Kab. Timor Tengah Selatan 1,498.877 429 Kab. Timor Tengah Utara 932.151 430 Kota Kupang 601.371 431 Kab. Rote Ndao 608.798 432 Kab. Manggarai Barat 799.178 433 Kab. Nagekeo 1,470.328 434 Kab. Sumba Barat Daya 1,398.679 435 Kab. Sumba Tengah 853.963 436 Kab. Manggarai Timur 1,645.276 437 Kab. Sabu Raijua 1,089.144 XXX Provinsi Maluku 438 Kab. Maluku Tenggara Barat 660.462 439 Kab. Maluku Tengah 1,204.428 440 Kab. Maluku Tenggara 649.521 441 Kab. Buru 1,340.468 442 Kota Ambon 870.501 443 Kab. Seram Bagian Barat 753.479 444 Kab. Seram Bagian Timur 1,281.780 445 Kab. Kepulauan Aru 688.908 446 Kota Tual 1,108.767 447 Kab. Maluku Barat Daya 698.535 448 Kab. Buru Selatan 1,130.301 XXXI Provinsi Maluku Utara NO. NAMA DAERAH ALOKASI 449 Kab. Halmahera Tengah 554.307 450 Kab. Halmahera Barat 723.777 451 Kota Ternate 624.154 452 Kab. Halmahera Timur 623.805 453 Kota Tidore Kepulauan 643.874 454 Kab. Kepulauan Sula 704.509 455 Kab. Halmahera Selatan 834.388 456 Kab. Halmahera Utara 773.058 457 Kab. Pulau Morotai 677.438 XXXII Provinsi Papua 458 Kab. Biak Numfor 951.598 459 Kab. Jayapura 862.000 460 Kab. Jayawijaya 768.395 461 Kab. Merauke 1,271.274 462 Kab. Mimika 717.984 463 Kab. Nabire 803.688 464 Kab. Paniai 794.085 465 Kab. Puncak Jaya 617.479 466 Kab. Kepulauan Yapen 1,058.260 467 Kota Jayapura 684.814 468 Kab. Sarmi 641.441 469 Kab. Keerom 867.848 470 Kab. Yahukimo 769.102 471 Kab. Pegunungan Bintang 764.930 472 Kab. Tolikara 823.060 473 Kab. Boven Digoel 695.410 474 Kab. Mappi 816.111 475 Kab. Asmat 767.476 476 Kab. Waropen 713.760 477 Kab. Supiori 709.916 478 Kab. Mamberamo Raya 780.641 479 Kab. Mamberamo Tengah 881.066 480 Kab. Yalimo 2,363.533 481 Kab. Lanny Jaya 1,418.511 482 Kab. Nduga 1,750.366 483 Kab. Puncak 1,092.446 484 Kab. Dogiyai 1,138.593 485 Kab. Intan Jaya 1,102.036 NO. NAMA DAERAH ALOKASI 486 Kab. Deiyai 1,089.275 XXXIII Provinsi Papua Barat 487 Kab. Sorong 1,361.031 488 Kab. Manokwari 749.283 489 Kab. Fakfak 1,063.014 490 Kota Sorong 1,242.889 491 Kab. Sorong Selatan 642.809 492 Kab. Raja Ampat 728.735 493 Kab. Teluk Bintuni 1,142.820 494 Kab. Teluk Wondama 642.226 495 Kab. Kaimana 807.895 496 Kab. Maybrat 1,248.566 497 Kab. Tambrauw 1,358.165 JUMLAH DAERAH 497 JUMLAH TOTAL 613,000.000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 INFRASTRUKTUR BIDANG TRANSMIGRASI (dalam juta rupiah) NO. NAMA DAERAH ALOKASI 1 Kab. Sarolangun 24,685.690 2 Kab. Ogan Ilir 10,000.000 3 Kab. Bengkulu Utara 76,774.708 4 Kab. Mesuji 57,898.545 5 Kab. Kapuas 17,200.000 6 Kab. Pulang Pisau 33,076.950 7 Kab. Paser 30,387.965 8 Kab. Buol 41,680.000 9 Kab. Tojo Una-Una 10,000.000 10 Kab. Pinrang 7,000.000 11 Kab. Takalar 18,041.320 12 Kab. Wajo 30,000.000 13 Kab. Muna 20,000.000 14 Kab. Bima 20,000.000 15 Kab. Maluku Tengah 30,086.666 16 Kab. Mimika 15,000.000 17 Kab. Keerom 20,000.000 18 Kab. Manokwari 22,168.156 19 Kab. Teluk Wondama 16,000.000 JUMLAH DAERAH 19 JUMLAH TOTAL 500,000.000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 SURAT PERNYATAAN Nomor :
........................... Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota ^) ......………….. menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ^) ............................... bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 201 1 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Akan mencantumkan D PPID Tahun Anggaran 201 1 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Negara. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I D PPID Tahun Anggaran 201 1 . Tempat, tanggal .... Gubernur/Bupati/Walikota ^*) ^ .... (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama.... ) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO KOP KEPALA DAERAH LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) TAHUN ANGGARAN 201 1 Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota ^) ............. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011 Tahap I sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara: Tahap I : Rp .................................... Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Daerah: Tahap Ini : Rp .................................... Sisa DPPID di Rekening Kas Umum Daerah : Rp .................................... Persentase Sisa DPPID :
.....................................% Pagu Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) Sisa Pagu No. Bidang Rp Rp Rp (1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4) 1. Infrastruktur Bidang Pendidikan 2. Infrastruktur Bidang Transmigrasi 3. Infrastruktur Bidang Lainnya a. Kesehatan b. Jalan/Jembatan c. Irigasi d. Air Minum e. Sanitasi KOP KEPALA DAERAH f. Kelautan dan Perikanan g. Pertanian h. Lingkungan Hidup i. Sarana Perdagangan j. Waduk dan/atau Embung k. Prasarana Pemerintahan Daerah Jumlah Tempat, tanggal .... Gubernur/Bupati/Walikota ^*) ^ .... (tanda tangan asli dan stempel basah) *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) TAHUN ANGGARAN 2011 SP2D No. Nomor Tanggal Nilai (Rp) Ket.
Infrastruktur Bidang Pendidikan - - Jumlah 2. Infrastruktur Bidang Transmigrasi - - Jumlah 3. Infrastruktur Bidang Lainnya a. Kesehatan - - b. Jalan/Jembatan - - c. dan seterusnya. Jumlah TOTAL KOP KEPALA DAERAH Tempat, tanggal ... Kepala Biro/Dinas/Bagian ^1) (tanda tangan asli dan stempel basah) 1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 LAPORAN PENYERAPAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) TAHUN ANGGARAN 201 1 Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota ^) ............. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara: Tahap I : Rp ................................ Tahap II : Rp ................................ Total : Rp ................................ Pagu Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui Surat Perintah Pencairan Dana Daerah) Sisa DPPID di Kas Umum Daerah Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. tanggal 31 Desember 2011 No. Bidang Rp Rp Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) Infrastruktur Bidang Pendidikan 2. Infrastruktur Bidang Transmigrasi 3. Infrastruktur Bidang Lainnya a. Kesehatan b. Jalan/Jembatan c. Irigasi d. Air Minum e. Sanitasi KOP KEPALA DAERAH f. Kelautan dan Perikanan g. Pertanian h. Lingkungan Hidup i. Sarana Perdagangan j. Waduk dan/atau Embung k. Prasarana Pemerintahan Daerah Jumlah Tempat, tanggal .... Gubernur/Bupati/Walikota ^) ^ .... (tanda tangan asli dan stempel basah) *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO