JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

Menimbang Menimbang Mengingat MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/PMK.04/2015 TENT ANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk clan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 ten.tang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk clan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014;

bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Un.dang-Un.dang Nomor 10 Tahun 1995 ten.tang Kepabeanan sebagaimrui.a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuru1gan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Inten1asional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Menetapkan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.

Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/ staf, dan tenaga ahli Badan In ternasional.

Kerjasama Teknik adalah bantuan-bantuan yang berupa hi bah/ sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.

Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerjasama Teknik. MENTEf:

il KEUANGAN 7 Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai.

10.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan:

11.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Kepabeanan.

12.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

13.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga Menteri Sekretaris Negara dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

BAB II
PEMBEBASAN BEA MASUK

Pasal 2

(1)

Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat di berikan pem be bas an bea masuk.

(2)

Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. MENTERI KEUANGAN REPUBLlf\ INDONESIA (3) Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimak: sud pada ayat (1) adalah sebagaimana · tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidal{ terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pe ^m bebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 3

(1)

Dikecualikan dari ketentuan se ^b agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal terdapat ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perundang undangan di bidang kepabeanan dan perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan disahkan dalam peraturan perundang-undangan, perlakuan kepabeanannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

(2)

Pelaksanaan pemberian pembebasan bea rhasuk se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

(3)

Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(4)

Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea mas ^u k ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 4

(1)

Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:

kantor Badan Internasional;

pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan; MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 5 - c. tenaga ahli (professional equipment); dan/atau

proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerj asama Teknik.

(2)

Atas impor barang untuk keperluan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan Pejabat yang bersangku tan:

diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangku tan;

mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;

menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Internasional;

berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan

berkewarganegaraan asing.

(3)

Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan Kepala Badan Internasional.

(4)

Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.

(5)

Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)

Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya, Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. MENTERIKEUANGAN (2) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat , Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

Pasal 6

(1)

Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Badan Internasional diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapka:

oleh Menteri Sekretaris Negara.

(2)

Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kepatutan · ^jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal 7

Terhadap impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan fasilitas:

pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; clan b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III
KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAA N BERMOTOR

Bagian Kesatu
Kuota Atas Impor Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Untuk keperluan kantor Badan Internasional, pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Perwakilan Organisasi Internasiorial di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 (dua) unit; atau MENTERIKEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 7 - b. Badan Internasional lainnya paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 9

Untuk keperluan Pejabat Badan Internasional, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) dengan ketentuan:

Kepala perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat Deputi; atau

Kepala Badan Internasional lainnya, paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia.

Pasal 10

Untuk keperluan Kerjasama Teknik dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan Kerjasama Teknik yang djtetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor

Pasal 11

(1)

Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang telah selesai digunakan untuk keperluan kantor Badan Internasional, Pejabatnya atau Kerjasama Teknik, diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:

diekspor kembali;

dipindahtangankan; atau

dimusnahkan.

(2)

Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya . dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan. MENTERIKEUANGAN - 8 -

Pasal 12

(1)

Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf a dan ayat (2), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai ya ^n g ditunjuk, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkah dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Je; nderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan persetujuan ekspor yang salinannya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.

(3)

· Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Internasional menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.

(4)

Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Badan Internasional menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada Menteri Sekretaris Negara urituk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangku tan.

(5)

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah diekspor, dapat dilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara melakukan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

(1)

Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf b dan ayat (2), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: · a. telah digunakan paling kurang selama 3 (tiga) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau selama 2 (dua) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; MENTER! KEUANGAN REPUBLll\ INDONESIA - 9 - b. masa tugas Kepala Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepala Badan Internasional lairinya clan Pejabat setingkat Deputi, berakhir sebelum 2 (clua) tahun, yang clibuktikan clengan surat persetujuan pengakhiran penugasan;

Kenclaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti ticlak clapat atau ticlak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas; atau

telah berakhirnya masa pelaksanaan Kerjasama Teknik.

(2)

Pengecualian terhaclap ketentuan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.

(3)

Untuk menyelesaikan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih clahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:

Lampiran IV untuk pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; atau

Lampiran V untuk pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk clan pajak yang terutang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Permohonan sebagaimana climaksucl pada ayat (3) diajukan clalam jangka waktu paling lama 2 (clua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara. · (5) Dalam hal permohonan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana climaksucl pada ayat , terhadap permohonan sebagai1nana dimaksud pacla ayat (3) clitolak.

(6)

Atas permohonan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) Direktur Jencleral atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan:

surat mengenai izm peminclahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana clirnaksud pada ayat (3) huruf a, dengan menggunakan contoh format sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran IV; atau MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 - b. surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1)

Jangka waktu surat mengenai 1zm pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/ a tau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b berlaku selc: tma 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(2)

Dalam hal terdapat alasan tertentu, Kepala Badan Internasional dapat mengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.

(3)

Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Badan Internasional paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.

(4)

Atas pembatalan surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau · pajak yang terutang.

(5)

Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/ Atau Pajak (SPPBMCP). MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 1 1 - (6) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/ Atau Pajak (SPPBMCP) dari penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi . bea masuk . dan/atau pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b, pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat 1z1n sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/ Atau Pajak (SPPBMCP) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7)

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/ Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menjadi dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak yang terutang dan disampaikan kepada penerima fasilitas atau orang yang menguasai Kendaraan Bermotor.

(8)

Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/ Atau Pajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan:

terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasan bea masuk clan pajak yang terutang diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya; dan

dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam· daftar hitam (black list) terhadap orang yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 15

(1)

Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat , bea masuk dan pajak yang terutang harus dilunasi sesuai peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 12 - (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

dalam hal dipindahtangankan kepada Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya atau Badan Internasional beserta Pejabatnya, dapat diberikan pembebasan bea masuk clan terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali; atau

dalam hal dipindahtangankan kepada Pemerintah Pusat/ Pemerinta.h Daerah/Lembaga/Badan, dapat diberikan pembebasan bea masuk clan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dikecualikan pada saat impornya dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

(3)

Pembebasan bea masuk kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan umum atau pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian.

(4)

Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

bea masuk yang terutang atas impor Kendaraan Bermotor tersebut harus dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut: · 1. tarif pembebanan pada saat impor; dan

nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan

pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan sebagai berikut:

apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak impor, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan wajib dibayar kembali; dan MENTERIKEUANGAN 2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikan pada saat impornya.

(5)

Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan mengenai pengenaan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat · (4) huruf b dengan peraturan perundang-undangan di · bidang perpajakan, pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6)

Dalam h.al bea masuk dan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.

(7)

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtangankan, dapat dilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara melakukan Penghapusan Kendaraan Bermotor berdasarkan:

surat mengenai izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a; atau

bukti atas pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang beserta surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8)

Surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diganti dengan pengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistem otomasi perȘukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

(1)

Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c dan ayat (2), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara. MENTERIKEUANGAN - 14 - (2) Untuk mendapatkan 1zm pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan pemusnahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampir a n VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jencleral atau Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan persetujuan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor.

(4)

Berdasarkan. persetujuan mengenai izm pemusnahan sebagaimana dimaksud pacla ayat (3), dilakukan pemusnahan Kendaraan Bermotor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Internasional clengan disaksikan oleh:

Pejabat;

pejabat Kementerian Sekretariat Negara; clan c. Pejabat Bea clan Cukai, serta dibuatkan berita acara pemusnahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum clalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5)

Pemusnahan clilakukan dengan cara merusak Kendar aa n Bermotor dan komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan · diperbaiki kembali.

(6)

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh pihak Badan Internasional.

(7)

Berdasarkan berita acara dimaksud pada ayat (4), melakUkan Penghapusan bersangkutan. pemusnahan sebagaimana Menteri Sekretaris Negara Kendaraan Bermotor yang (8) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebaskan dari kewajiban pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang.

(9)

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluai1 Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagai pengganti Kendaraan Bermotor yang telah dimusnahkan, dapat dilakukan setelah Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7). MENTERI KEUANGAN REPUBLll< INDONESIA - 15 -

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik rnelakukan rekonsiliasi data persetujuan pembebasan bea rnasuk dan penyelesaian kewajiban pabean atas Kendaraan Berrnotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea rnasuk dengan Kernenterian Sekretariat Negara.

Pasal 18

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan

tata cara penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(2)

Perubahan terhadap contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampirart II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

Permohonan pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Sekretaris Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung oleh Badan Internasional atau yang impornya difasilitasi oleh Agen Tunggal. Pemegang Merek (ATPM) atau dealer, permohonan tetap berlaku dan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan MENTER! KEUANGAN 2. Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/ Completely Knocked Down (CKD) dan dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Direktorat Jenderal Pajal:

b Permohonan penyelesai ^a n kewajiban pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/ Completely Knocked Down (CI<D) dan dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean, yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Sekretaris Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pemindahtanganan kepada:

Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional beserta Pejabatnya diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; · 2. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan umum a tau pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian, diberikan pembebasan bea masuk dan terhadap pajak yang terutang se: ; ; uai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) tarif dan nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan/atau b) pajak yang terutang sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, · tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 /KMK.04 /2002 ten tang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014. MENTER! KEUANGAN - 17 - c. Terhadap permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupa pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalain keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung, yang telah diberikan persetujuan Menteri Sekretaris Negara dan diajuk: an sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:

pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; dan

pemindahtanganan kepada selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Terhadap Kendaraan Bermotor dalam keaclaan terurai/ Completely Knocked Down (CED), dalam keaclaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean dan dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung, yang telah menclapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian kewajiban pabean dengan cara diekspor kembali atau pemusnahan diproses berclasarkan Peraturan Menteri ini.

Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku clan penyelesaian kewajiban pabeannya clengan cara dipindahtangankan, diekspor kembali, atau dimusnahkan cliproses berclasarkan ketentuan sebagaimana cliatur pacla huruf b, huruf c, dan huruf d.

Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang belum diselesaikan pelunasan bea masuknya tetap berlaku clan diselesaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Baclan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia dan Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah cliubah dengan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2003; MENTERIKEUANGAN b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389 /KMK.04 /2003;

Keputusan MGnteri Keuangan Nomor 458/KMK.04/2003;

cl. Keputusan Menteri.Keuangan Nomor 539/KMK.04/2003;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Ol/PMK.04/2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 / PMK.04 /2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 14/PMK.04/2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006; J. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.011/2011; clan o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014, clicabut clan dinyatakan ticlak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enan1 puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pacla tanggal 31 Juli 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttcl. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Ag us t us · 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 1141 GIARTO NTP 1 g.c: ; go4?.o ]: qflL!-0?.1001 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.04/2015 TENT ANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK I. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific) 2. FAO (Food and Agriculture Organization) 3. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)/World Bank 4. IFC (International Finance of Corporation) 5. ILO (International Labour Organization) 6. IMF (International Monetary Fund) 7. UNDP (United Nations Development Programme), yang mengkoordinasikan: a. IAEA (International Atomic Energy Agency) b. ICAO (International Civil Aviation Organization) c. IFAD (International Fund for Agriculture Organization) d. IMO (International Maritime Organization) e. ITU (International Telecommunication Union) f. UNCHS (United Nations Center for Human Settlement)/UN-HABITAT g. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) h. UNEP (United Nations Environment Programme) i. UNV (United Nations Volunteer) J. UPU (Universal Postal Union) k. WIPO (World Intellectual Property Organization) 1. WMO (World Meteorological Organization) m. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) n. WTO (World Trade Organization) 8. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 9. UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) 10. UNHCR (United Natio ^n s High Commissioner for Refugees) 11. UNIC (United Nations Information Centre) 12. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 13. UNICEF (United Nations Children's Fund) 14. WFP (World Food Programme) 15. WHO (World Health Organization) 16. UNORCID (UN Office for REDD+ Coordination m . Indonesia) MENTERI KEUANGAN II. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJA SAMA TEKNIK MULTILATERAL 1. ADB (Asian Development Bank) 2. APCC (Asian and Pacific Coconut Community) 3. APT (Asia Pacific Telecommunity) 4. CIFOR 5. ICRAF 6. ICRC 7. IOM (International Organisation for Migration) 8. IPC (The International Pepper Community) 9. IRRI (International Rice Research Institute) 10. IDB (Islamic Development Bank) 11. ICD (Islamic Corporation for the Development) 12. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) III. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK REGIONAL 1. ACE (The Asean Centre for Energy) 2. APEC (Asia Pacific for Economic Cooperation) 3. ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) 4. Kerjasama Teknik ASEAN (Association of South East Asia Nations) 5. European Union (Delegation of the European Commission) IV. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJA SAMA TEKNIK BILATERAL 1. Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia 2. Japan International Cooperation Agency (JICA) 3. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 4. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) 5. The Japan Foundation 6. JETRO (Japan External Trade Organization) 7. Kerjasama Teknik Australia - Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership) 8. Ke1jasama Teknik Selandia Baru - Republik Indonesia (NZAID: New Zealand Agency for International Development) 9. Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia (USAID: United State Agency for International Development) 10. Kerjasama Teknik Austria - Republik Indonesia 11. Kerjasama Teknik Belanda - Republik Indonesia 12. Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 13. Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia 14. Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia 15. Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia 16. The British Council 17. Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia 18. Kerj asama Teknik Jerman - Repu blik Indonesia 19. Deutscher Akademischer Austauch Dienst (DAAD) 20. Gesells ^c haft fur Interhationale Zusammenarbeit (GIZ) 21. Kerjasama Teknik Kanada - Republik Indonesia (CIDA: Canadian International Development Agency) 22. Kerjasama Teknik Norwegia - Republik Indonesia (NORAD: Norwegian Agency for International Development) 23. Kerjasama Teknik Polandia - Republik Irtdonesia , 24. Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia 25. Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia 26. Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia 27. Kerja Sama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia 28. Kerja Sam.a Teknik Brunei Darussalam - Republik Indone ^s ia 29. Kerja Sama Teknik Filipina - Republik Indonesia 30. Kerja Sama Teknik India - Republik Indonesia 31. Kerja Sama Teknik Iran - Republik Indonesia 32. Kerja Sama Teknik Republik Korea - Republik Indonesia 33. Korea International Cooperation Agency (KOICA) 34. Kerja Sama Teknik Malaysia - Republik Indonesia 35. Kerja Sama Teknik Mesir Republik Indonesia 36. Ke1ja .Sama Teknik Meksiko - Republik Indonesia 37. Kerja Sama Teknik Pakistan - Republik Indonesia 38. Kerja Sama Teknik RRC - Republik Indonesia 39. Kerja. Sama Teknik Singapura - Republik Indonesia 40. Kerja Sama Teknik Thailand - Republik Indonesia 41. Kerja Sama Teknik Vietnam - Republik Indonesia 42. Peace Corps 43. Kerjasama Teknik RI - Portugal 44. Kerj as am a Teknik RI - Swedia (SIDA: Swedish International Development Agency) MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA V. BADAN INTERNASIONAL LAINNYA 1. The Asia Foundation (TAF) - 4 - 2. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association) 3. CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation) 4. CBM (Christoffel Blinden Mission of Germany) 5. Childfund Indonesia (CFI) 6. CI (Conservation International) 7. CIP (Th ^e International Potato Centre) 8. CRS (Catholic Relief Service) 9. CWS (Church World Services) 10. FES (Friedrich Ebert Stiftung) 11. FNS (Friedrich Neumann Stiftung) 12. HKI (Helen Keller International, Inc.) 13. HSF (Hanns Seidel Foundation) 14. IDRC (The International Development Research Centre) 15. IIRO (International Islamic Relief Organization) 16. IMC (International Medical Corps) 17. Islamic Relief Worl.dwide (IRW) 18. KAS (Konrad Adenauer Stiftung) 19. KNCV (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose) 20. Kyoto University, Jepang 21. NCBA/CLUSA (National Cooperative Business Association/The Cooperative League of USA) 22. NLRA (The Nether lands Leprosy Relief Association) 23. OISCA INT. (The Organization of Industrial, ^S piritual and Cultural Advancement International) - Republik Indonesia · 24. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) Great Britain 25. TETO (Taipei Economic and Trade Office) 26. PHJ (People's HOPE Japan) 27. Plan International Inc. 28. Save the Children International 29. SIL (Summer Institute of Linguistics Inc.) 30. Stichting Tropenbos 31. SWISSCONTACT (Swiss Foundation for Technical Cooperation) 32. TDH (Terre Des Hammes Netherlands) 33. The Ford Foundation 34. The Moslem World League (Rabitah Alam Al Islamy) MENTERI KEUANGAN I5EPUBLIK INDONESIA - 5 - 35. TNC (The Nature Conservancy) 36. VECO (Vredeseilanden Coun1-y Office) 37. WCS (The Wildlife Conservation Society) 38. Wetlands International 39. Winrock International 40. WVI (The World Vision International) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MENTER! KEUANGAN LAMPIRAN II PERATU RA N MENTER! KEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA NOMOR 148/PMK. 04/ 2015
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p................ ( !)...........: ... melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Yang bertanda tangan dibawah m1, Kepala Badan Internasional ....................(2)........................ , menerangkan bahwa barang-barang tersebut dibawah ini yang akan/ telah diimpor dari................ . (3)...................adalah milik: · 1 . l(antor.................... . . ,.... (2)................ . . : ............ . di........................ (4)........................ 2 . Tuan/Ny*)................ . (5)................ . . , jabatan............ . (6)............ . . , pada............ . . (2)................ . . 3. Proye)c/non proyek Ke1jasama Telmik...............(7)...............dengan................ . . (8)................ . . di.................... . . (9)................ . HAR GA NO. URAIAN BARANG JUMLAH BARANG PEMBERITAHUAN BARANG . . ( 1 0).................... . ( 1 1)............................ . . ( 1 2) · · · · · · · · · · · · · · · ( 1 3)........ Catt. : Dalam hal kolom tidak mencukupi, menggunakan lampiran tambahan Atas impor barang-barang tersebut di atas kami mohon dapat diberikan pembebasan bea masuk. Selanjutnya kami menerangkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Internasional bese .rta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan . Kepala Badan In ternasional (............................ . ( 1 6)........................ . ) * ) Caret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Persetujuan Menteri Sekretaris Negara No1nor Tanggal : : Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. a.n. Menteri Sekretariat Negara Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (................ . . ( 1 9).................... . . ) No. (1) No. (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No. (7) No. (8) No. (9) No. ( 1 0) No. ( 1 1 ) No. ( 1 2) No. ( 1 3 ) No. ( 1 4) No. ( 1 5) No. ( 1 6) No. ( 1 7 ) No. ( 1 8) No. ( 1 9) MENTER! KEUANGAN H.EPUBLIK INDONESIA - 3 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi j abatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukrui. bru·a.ng. Diisi nruna Sadan Internasional. Diisi nruna penerima fasilitas lainnya (jika Kendararui. Bermotor dalam keadarui. jadi/ Completely Built U p (CBU) dibeli dru·i penerima fasilitas lainnya) atau penerima fasilitas sebelumnya atau negru·a tempat bru·rui.g diimpor (jika diimpor lrui.gsung oleh penerima fasilitas) . Diisi kota tempat Badrui. Internasional berdomisili di Indonesia. Diisi nama Pej abat Badrui. Internasional. Diisi nruna j abatrui. Pejabat Badrui. Internasional. Nruna proyek/non proyek Ke1jasruna Teknik. Nruna Kementeiian/Lembaga, Badan/Yayasrui. sebagai mitra Ke1jasruna Teknik. Nruna tempat dilalrnrui.al<: rui. proyek/non proyek Ke1j asru.11 a Teknik Diisi nomor urut jenis barrui.g yrui.g diajukrui. pembebasrui. bea masuk. Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasrui. bea masuk. Diisi jumlali. bru·rui.g impor yrui.g diajukrui. pembebasrui. bea masuk. Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukrui. pembebasrui. bea masuk. Diisi kota tempat pengajurui. permohonrui.. Diisi trui.ggal pengajurui. permohonrui.. Diisi nruna Kepala Badrui. Internasional. Diisi nomor persetujurui. Menteri Sekretru·is Negru·a. Diisi trui.ggal persetujurui. Menteri Sekretru·is Negru·a. Diisi nruna Sekretruis Kemente1ian Sekretruiat Negara atau Pejabat yrui.g ditunjuk. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO LAMPIRAN lII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUE\LIK INDONESIA T G ^l ^48 /PMK. 04 I2015 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MENTER! KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIEKSPOR KEMBALI Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p............ . (!) . . ·............ melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Yang bertandatangan di bawah ini: 1 . Nama...............................(2)................................ 2 . Nomor Identitas...............................(3)................................ 3 . Kebangsaan...............................(4)................................ 4. Badan Internasional...............................(5)................................ 5 . Jabatan...............................(6)................................ 6. Alamat...............................(7)........ ....................... . . dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut: 1 . Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor /Tanggal 2 . Formulir B Nomor/ tanggal 3. Nama Pemilik dalam Formulir B 4. Jenis/ Merek/Tipe kendaraan 5. Tahun 6. Nomor Mesin 7. 8. 9. Nomor Rangka Diimpor dari negara Nomor Palisi ............. . (8)................ /................ (9)................ . . ............. . ( 1 0)............ . . /...............( 1 l )................ . ............................. . . ( 1 2).................................... ............................. . . ( 1 3).................................... ............................. . . ( 1 4).................................... ............................. . . ( 1 5).................................... ............................. . . ( 1 6).................................... ............................. . . ( 1 7).................................... ............................. . . ( 1 8).................................... dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pa bean dengan diekspor ke Negara........ . ( 1 9).... . . dengan alasan............................................................ . . (20)............................................................... Demikian pennohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya . Kepala Badan In ternasional (........................ (2).... . -.................... . . ) *) caret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Persetujuan Menteri Sekretaris Negara Nomor Tanggal : ...................(23)................ . . : ...................(24)................ . . - 2 - Permohonan. tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui uniuk diekspor kembali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. a.n. Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (.................... (25).......................) Persetujuan Menteri Keuangan Nomor : ............ (26)................ Tanggal : .... . . : .... . (26)................ Permcihonan untuk mengekspor barang sebagaimana tercantum dalam persetujuan Kementerian Sekretariat Negara tersebut di atas disetujui. Bukti realisasi ekspor berupa fotokopi Persetujuan Ekspor (PE) dan dokumen pengangkutan (AWB/B/L) disampaikan kepada................ . (27)............ untuk kepentingan Penghapusan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b . No. (1) No. (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No . (7) No. (8) No. (9) No. (10) No. (11) No. (12) No . (13) No. (1 4) No. (15) No. (16) No. (17) No. (18) No. (19) No. (20) No. (21) No. (22) No. (23) No. (24) No. (25) No. (26) No . (27) No. (28) No. (29) MENTERI KEUANGAN l5EPUBLIK INDONESIA - 3 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi j abatan Pej abat Bea dax1 Cukai yang ditunjuk. Diisi nama Kepala Badan Internasional. Diisi nomor identitas Kepala BadaJJ. Internasional. Diisi kebangsaan Kepala Badan Internasional. Diisi nama Badan Internasional. Diisi nama j abatan Kepala Badan Internasional. Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili. Diisi nomor Pemberitall. uan Impor Barang (FIB) . Diisi tanggal Pemberitall.uan Impor Ba.rang (FIB) . Diisi nomor Formulir B . Diisi taJJ. ggal Formulir B. Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalan1 Formulir B. Diisi j enis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang alcan diekspor. Diisi tall.Un pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice. Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan cliekspor. Diisi nomor rangka Kenclaraan Bermotor yang alcan diekspor. Diisi negara asal tempat pengiriman barang atau dibeli dari penerima fasilitas lainnya. Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia. Diisi negara tujuan ekspor Kendaraan Bermotor. Diisi alasan Pejabat Baclan Internasional melalrnkan ekspor Kendaraan Bermotor. Diisi tempat pengajuan permohonan. Diisi tanggal pengajuan permohonan. Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara. Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara. Diisi nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat yang ditunjuk. Diisi nomor clan tanggal persetujuan Menteri Keuangan. Diisi nama j abatan pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menangam Penghapusan Kendaraan Bermotor. Diisi nama Pej abat Bea clan Cukai yang clitunjuk. Diisi NIP Pejabat Bea clan Cukai yang clitunjuk. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUÉLIK INDONESIA NOMOR 1 4 8 / PMI(. 0 4 / 2 0 1 5 TENTANG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI IN . DONESIA FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PENERIMA FASILITAS LAINNYA Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p............ . . (1).................... . melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Yang bertandatangan di bawah ini: 1 . Nama................................ (2)...................: ............ 2 . Nomor Identitas...............................(3)................................ 3 . Kebangsaan...............................(4)................................ 4. Badan Internasional...............................(5)................................ 5 . Jabatan...............................(6)................................ 6. Alamat...............................(7)................................ dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut: 1 . Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor /Tanggal 2 . Formulir B Nomor/ tanggal 3. Nama Pemilik dalam Formulir B 4. Jenis/ Merek/Tipe kendaraan 5 . Tahun 6. Nomor Mesin 7. N om or Rangka 8. Diimpor dari negara 9 . Nomor Polisi ............. . (8)................ /................ (9)................ . . ............. . ( 1 0)............ . . /................ ( 1 1 )................ ............................. . . (12).................................... ............. ................... ( 1 3).................................... ............................. . . (14).................................... ............................. . . ( 1 5).................................... ............................. . . ( 1 6).................................... ............................. . . ( 1 7 ).................................... ............................. . . ( 1 8).................................... dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas pembebasan bea masuk dengan alasan............................ . . (19)............................ . ..................................................................................................................................... . kepada:

Nama : ...............................(20).................................... 2 . Nomor ldentitas : ...............................(2 1)............ ,.......................
Kebangsaan : ...............................(22)....................................
Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ Kementerian/ Lembaga*) : ...............................(23).................................... 5 . Jabatan : ...............................(24)....................................
Alamat : ...............................(25).................................... Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya . Kepala Badan Internasional (...........................(2)........................ . . ) ) Caret yang tidak perlu MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Persetujuan Menteri Sekretaris Negara Nomor : ...................(28)................ . . Tanggal : ...................(29)................ . . - 2 - Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan atas Kendaraan Bermotor terse but disetujui untuk dapat dipindahtangankan · kepada penerima fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajalrnn dan kepabeanan. a.n. Menteri Sekretaris Negara Persetujuan Menteri Keuangan Nomor...................(3 1)................ . . Tanggal : ...................(3 1)................ . . Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (............ . . (30)................ . . ) Atas permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya disetujui untuk dipindahtangankan kepada Perwakilan Diplomatik/ Konsuler / Badan Internasional/Kementerian/Lembaga/Badan/Yayasan) sebagaimana tersebut di atas. a.n. Menteri Keuangan Direktur J enderal Bea dan Cukai u.b . No. (1) No. (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No. (7) No. (8) No. (9) No. ( 1 0) No. ( 1 1) No. ( 1 2) No. ( 1 3) No. ( 1 4) No. ( 1 5) No. ( 1 6) No. ( 1 7) No. ( 1 8) No. ( 1 9) No. (20) No. (2 1) No. (22) No. (23) No. (24) No. (25) No. (26) No. (27) No. (28) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Diisi nama Kepala Badan Internasional. Diisi nomor identitas Kepala Badan Internasional. Diisi kebangsaan Kepala Badan Internasional. Diisi nama Badan Internasional. Diisi nama jabatan Kepala Badan Internasional. Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili. Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIE) . Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) . Diisi nomor Formulir B. Diisi tanggal Formulir B. Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B. Diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan. Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice. Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan dipindaltangankan. Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan dipindahtangankan. Diisi Negara asal tempat pengiriman barang. Diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di Indonesia. Diisi alasan Badan Internasional melakukan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya. Diisi nama Pejabat Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi nomor identitas Pejabat Perwaldlan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi nama kebangsaan Pejabat Perwaldlan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi nama Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindaltanganan Kendaraan Bennotor. Diisi nama jabatan Perwaldlan Negara Asing/Badan Internasional/penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi nama tempat Perwaldlan Negara Asing/Badan Internasional/ penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berdomisili. Diisi tempat pengajuan permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi tanggal pengajuan permohonan pemindahtariganan Kendaraan Ben: notor. Diisi nomor persetujuan Menteri Sekretaris Negara. No. (29) No. (30) No. ( 3 1 ) No. (32) No. (33) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Diisi tanggal persetujuan Menteri Sekretaris Negara. Diisi nama Sekretaris Kementeiian Sekretariat Negara atau Pejabat yang clitunjuk. Diisi nomor clan. tan.ggal persetujuan Menteri Keuangan. Diisi nama Pej abat Bea clan Cukai yang ditunjuk. Diisi NIP Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk. LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 4 8 / PMK . 0 4 / 2 0 1 5 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAA N BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN KEPADA SELAIN PENERIMA FASILITAS DENGAN MELUNASI BEA MASUK DAN PAJAK YANG TERUTANG Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p............ . (1)............ . . melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Yang bertandatangan di bawah ini: 1 . Nama...............................(2)................................ 2 . Nomor Identitas...............................(3)................................ 3 . Kebangsaan...............................(4)................................
Badan Internasional...............................(5)................................
Jabatan...............................(6)................................
Alamat...............................(7)................................ dengan ini mengajukan permohonan agar kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut: 1 . Pemberitahuan Impor Barang (PIE) Nomor /Tanggal 2 . Formulir B Nomor/ tanggal 3. Nama Pemilik dalam Formulir B 4. Jenis/ Merek/Tipe kendaraan 5. Tahun 6. Nomor Mesin 7. Nomor Rangka 8. Diimpor dari negara 9 . Nomor Palisi ............. . (8)................ /................ (9)................ . . ............. . ( 1 0)............ . . /................ ( 1 1 )................ ............................. . . ( 1 2).................................... ............................. . . ( 1 3).................................... ............................. . . ( 1 4).................................... ..................... . : ........ ( 1 5).................................... ............................. . . ( 1 6).................................... ............................. . . (17).................................... ............................. . . ( 1 8).................................... dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas dengan melunasi bea masuk dan pajak yang terutang dengan alasan ........................................................................(19)................................................................ kepada: 1 . Na1na : ...............................(20)............ ....................... . . 2 . Nomor Identitas (KTP/ SIM/ Paspor*) : ...............................(2 1)....................................
NPWP : ...............................(22)........ . . '......................... .
Alamat : ...............................(23).................................... Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya . Kepala Badan Internasional (........................ (2).................... . . ) *) Caret yang tidak perlu MENTER! KEUANGAN Persetujuan Menteri Sekretaris Negara Nomor Tanggal : ...................(26)................ . . : ...................(27)................ . . Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan clan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk dapat dipindahtangankan frepada........ . (20)...................dengan a.n. Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (................ (28)................ . . ) +4 www.jdih.kemenkeu.go.id No. (1) No . (2) No. (3) No. (4) No . (5) No. (6) No. (7) No . (8) No. (9) No. (10) No. ( 1 1) No. ( 1 2) No. ( 1 3) No. (14) No. ( 1 5) No. ( 1 6) No. ( 1 7) No. ( 1 8) No. ( 1 9) No. (20) No. (2 1 ) N o . (22) No. (23) No . (24) No. (25) No. (26) No. (27) No . (28) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi j abatan Pej abat Bea clan Cukai yang clitunjuk. Diisi nama Kepala Baclan Internasional. Diisi nomor iclentitas Kepala Baclan Internasional. Diisi keban.gsaan Kepala Ba.clan Internasional. Diisi nama Baclan Internasional. Diisi nama j abatan Kepala Baclan Internasional. Diisi nama tempat Ba.clan Internasional berclomisili. Diisi nomor Pemberita11uan. Impor Ba.rang (PIB) . Diisi tanggal Pemberita11uan Impor Ba.rang (PIB) . Diisi nomor Formulir B. Diisi tanggal Formulir B. Diisi naJna pemilik/penerima fasilitas y311g tercantum clalaJn Formulir B . Diisi jenis, merek, tipe Kenclaraan Bermotor y311g alrnn clipinclahtaJ1gaJ1kan . Diisi ta11un pembuataJ1 Kencl31·a311 Bermotor sesuai cleng311 Invoice. Diisi nomor mesin Kencl31·a311 Bermotor y311g al<: aJ1 clipincla11taJ1gaJ1kaJ1. Diisi nomor r311gka KenclaraaJ1 Bermotor y311g al<: aJ1 clipinclali.tangaJi.kan . Diisi negara asal tempat pengirimaJ1. 1J31·311g. Diisi nomor polisi Kencl31·a311 Bermotor pacla saat beroperasi di Indonesia. Diisi alas311 pemincla11taJ1gcu.1cu.1 Kenclcu.·acu.1 Bermotor clengan melunasi bea masuk daJ1. pajal<: clalam rcu.i.gka impor. Diisi naJna incliviclu / perusa11acu.1 y311g menenma pemincla11 taJ1gai1aJ1. Kenclcu.·acu.i. Bermotor. Diisi nomor iclentitas clalcu.n hal penerima peminclali.tangaii.aii. Kencl31·acu.1 Bermotor aclalah incliviclu. Diisi nomor pokok wa jib pajal<: (NPWP) incliviclu/perusahaaJ1 y311g menerima peminclali. taJi.gaJl.311 Kenclaracu.1 Bermotor. Diisi nama temp at incliviclu/ perusali.acu.1 ycu.i.g menerima pemincla11taJ1ganaJ1. KendaraaJi. Bermotor berclomisili. Diisi tempat pengajucu.1 permohoncu.1 peminclali.tcu.i.gcu.i.cu.i. Kenclcu.·a311 Bermotor. Diisi tcu.i.ggal penga jucu.1 permohonan pemincla11tcu.1gcu.1cu.1 Kenclcu.·a311 Bermotor. Diisi nomor persetujucu.1 Menteri Sekret31·is Negara. Diisi taii.ggal persetujuaJ1 Menteri Sekretcu.·is Negcu.·a. Diisi nai1i.a Sekretcu.is Kementerian Sekretcu.iat Negara atau pejabat y311g clitunjuk. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK .04/2015 TENT ANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA FORMAT SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22 SURAT !ZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERTA TIDAK DIPUNGUT PPH PASAL 22 Diizinkan kepada: Nama Jabatan Sadan lnternasional Alamat Kantor NOMOR SI-........ . . (!)........... ..................... (2)........................ . ..................... (3)...........•............ • ..................... (4)........................ . ..................... (5)............ . : ........... Untuk memindahtangankan kendaraan bermotor: Jenis Merek dan Tipe Tahun Nomor Rangka Nomor Mesin Kapasitas Mesin Formulir B Nomor PIB Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk ..................... (6).......................• . ..................... (7)........ •................ ..................... (8)........ . . : ............ . . ....• . •............ . . (9)...........•.... • . • . . •... ..................... ( 1 0)....................... ..................... ( 1 1)....................... ..................... (12)....................... ..................... (14)....................... : .................... . . (16)....................... Tanggal Tanggal Tanggal ......................... . ( 1 3)........................... ..... . . •................ . . ( 1 5)........................... ......................... . ( 1 7)........................... dengan disertai kewajiban membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22, dengan perincian sebagai berikut: Nilai Pabean ........(18)........ . Kepada: Nama Nomor Identitas Alamat NPWP Berdasarkan Persetujuan: Kementerian Sekretariat Negara Pos Tarif/ HS Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 ........(19)........ . ............. (3 1).................................... . . (32)........................ . ............. (33)........................ . ............. (34)........................ . Nomor............ . (35)........................ . Tembusan: 1 . Menteri Sekretaris Negara RI; 2 . Kepala Sadan Internasional;
Kepala KPU/ KPPBC tempat diselesaikan kewajiban pabean. PERHl\Tll\N Rincian Pembayaran Bea Masuk.... . . 1201.... . . %.......................12 5)........................ . . Cukai............ . . 12 11..... . %.......................(26)........................ . . PPN................ . 1221..... . %.......................ÆTI........................ . . PPnBM............ 1231.... . . %.......................12 81........................ . . PPh Pasal 22.... . 1241.... . . %.......................129)........................ . . Jumlah........................ (30)........................ . Tanggal : ........................ : . (36)........................... ....(37).... ,................ (38)................ a.n. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b . I . Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea MB.suk dan/atau PPN atau PPN clan PPnBM serta tidak dipungut PPh Pasal 22 berlaku dalam jangka 60 (enarn puluh) hari scjak tanggal diterbitkan.
Apabila keberatan tcrhadap surat persetajuan tersebut di alas dapat menga jukan pembatalan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterbitkan. No. (1) No. (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No. (7) No. (8) No. (9) No. ( 1 0) No. ( 1 1 ) No. ( 1 2) No. (13) No. ( 1 4) No. ( 1 5) No. ( 1 6) No. (17) No. ( 1 8) No. ( 1 9) No. (20) No. (2 1) No. (22) No. (23) No. (24) No. (25) No. (26) No. (27) No. (28) No. (29) No . (3 ^0) No. (3 1) No. (32) No. (33) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor surat izin pemindahtanganan. Diisi nama Pejabat Badan. Internasional. Diisi jabatan Pejabat Badan Internasional. Diisi nama Badan Internasional. Diisi nama tempat Badan Internasional berdomisili. Diisi jenis Kendaraan Bermotor. Diisi merek dan tipe Kendaraan Bermotor. Diisi tal-iun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice. Diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor. Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor. Diisi kapasitas mesin Kendaraan Bermotor. Diisi nomor Formulir B. Diisi tanggal Formulir B. Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) . Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) . Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. Diisi nilai pabean dalam rupiah. Diisi pos HS, tarif bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 . Diisi persentase tarif bea masuk. Diisi persentase tarif cukai. Diisi persentase tarif PPN. Diisi persentase tarif PPnBM. Diisi persentase tarif PPh Pasal 22 . Diisi jumlal-i bea masuk yang wa jib dilunasi. Diisi jumlah cukai yang wa jib dilunasi. Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi. Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi. Diisi jumlal-i PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi. Diisi total jumlah bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi. Diisi nama orai-ig/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi nomor identitas orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. Diisi .nama tempat orang/badan/lembaga yang menerima pemindahtai-iganan Kendaraan Bermotor berdomisili. No. (34) No. (35) No. (36) No. (37) No. (38) No. (39) No. (40) No. (4 1 ) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang/baclan/lembaga yang menerima peminclahtanganan Kenclaraan Bermotor. Diisi nomor Persetujuan Meriteri Sekretaris Ne g ara me n g e nai peminclahtanganai1 Kenclaraan Bermotor. Diisi tai1ggal Persetujuan Mente1i Sekretaiis Negara mengenai pemincla11tai1ganai1 Kendai·aai1 Bermotor. Diisi tempat surat izin pemincla11tangm1ai1 Kenclmaai1 Bermotor cliterbitkan. Diisi tanggal surat izin pemincla11tm1ganm1 Kenclaraai1 Bermotor cliterbitkai1. Diisi j abatai1 Pejabat Bea clai1 Cukai yai1g ditunjuk. Diisi nama Pej abat Bea clan Cukai yai1g clitunjuk. Diisi NIP Pej abat Bea clai1 Cukai yang clitunjuk. MENTER! KEUANGAN LAMPIRAN Vil PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK . 04I 2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BES ERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI........ . ( ! )........... SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAJ, DAN / ATAU PAJAK ( SPPBMCP ) Norn or Tanggal ......... . (2)........ . . ......... . (3)........ . . Berdasarkan Surat Izin Pemindahtanganan Nomor................ (4)...............tanggal...........(5)...................dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap...........: ................ . (6)................................... atas nruna: lmportir /Penerima Fasilitas *): Nruna........................ (7)....................... Nomor Identitas : .................... .. . . (8)....................... NPWP.................... : ...(9).................... . . Alrunat.......................(10).................... . . sebagai berilrut: Eksportir/Penerima Pindah Tangru1 *): Nruna................ ( 1 1 ).................... . Nomor Identitas NPWP Alrunat ................( 1 2).................... . ................( 1 3).................... ................(14).................... . No. Uraian Barru1g I Jumlal1 Dru1 Jenis I Saturu1 Nilai Pabean I ^- ^Pos Tariff HS - Tru·if BM, Cukai, PPN, PPnBM , PPh Pasal 22 / . . ( 1 5) . . ,.... . ( 1 6).... I NDPBM : .... . (20).... ..... (17)........ . (18).... I.... . ( 1 9).... J Dalrun Rupiah (Rp. ) : .... . (2 1).... . Perhitungru1 Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pa jak Dalrun Rangka Impor Bea Masuk.... . (22).... . . %................ . . (28)................ . ................. (35)................ , Cukai............ . (23).... . . %................ . . (29)................ . PPN................ (24).... . . %................ . . (30)................ . PPnBM...........(25).... . . %................ . . (3 1)...................................(32)................ . ................. . (33)................ . ................. . (34)................ . PPh Pasal 22.... (26).... . . % Denda............ . (27).... . . % Jumlal1 Unit Ke1j a Nomor MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA - 2 - LEMEAR LANJUTAN SPPBMCP ................. . (1)................ ................. . (2)................ halaman...(39).... dari...(40).... PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI No. . . . ( 1 5)... Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlal; , Merek, Tipe, Ukuran, Dan · Spesifikasi Lainnya ..... ( 1 6).... . Jumlah dan Jenis Satuan ..... (17).... . Nilai Pabean ..... ( 1 8).... . - Pos Tarif/ HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM , PPh No. (1) No. (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No. (7) No . (8) No. (9) No. (10) No. ( 1 1) No. (12) No. ( 1 3) No. ( 1 4) No. ( 1 5) No. ( 1 6) No. ( 1 7) No. ( 1 8) No. ( 1 9) No. (20) No. (2 1) No. (22) No. (23) No. (24) No. (25) No. (26) No. (27) No. (28) No. (29) No. (30) No. (3 1) No. (32) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi nama Kantor Pabean tempat SPPBMCP cliterbitkmi. Diisi nomor SPPBMCP. Diisi tanggal penclaftaran SPPBMCP. Diisi nomor Surat Izin Peminclahtanganaii. Diisi tan.ggal Surat Izin Peminclahtanganmi. Dii . si jenis barang impor atau jenis proseclur (contoh: peminclahtanganan kenclaram1 bermotor eks fasilitas baclan internasional) . Diisi nama importir /penerima fasilitas clan jabatan apabila acla. Diisi nomor iclen titas (KTP / Paspor / Lainnya) . Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila acla. Diisi alamat irhportir / penerima fasilitas. Diisi nama eksportir /penerima pinclah tangan. Diisi nomor iclentitas (KTP / Paspor / Lainnya) . Diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila acla. Diisi alamat eksportir/penerima pinclah tangan. Diisi clengan nomor urut. Diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea clan Cukai mengenai Jems, jumlah, merek, tipe, ukuran clan spesifikasi clari barm1g impor. Diisi jumlah clan jenis satuan barang yang clipergunakan. Diisi nilai pabean yang clitetapkan oleh Pejabat Bea clan Cukai. Diisi pacla kolom yang cliseclial{aJ.1 clengan penetapan Pejabat Bea clan Cukai mengenai: a. klasifikasi barang; clan b. besarnya pembebai1ai1 bea masuk, cukai, PPN, PPN clai1 PPnBM, clan PPh Pasal 22. Diisi Nilai Dasar Perhitungai1 Bea Masuk (NDPBM) , yaitu nilai tukai- yang clipergunakan sebagai dasar perhitungai1 bea masuk. Diisi nilai pabean clalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pacla kolom 18 clengan NDPBM pacla kolom 2 1 . Diisi tai·if bea masuk. Diisi tai-if cukai. Diisi tarif PPN. Diisi tarif PPnBM. Diisi tarif PPh Pasal 22. Diisi tarif clencla, apabila terclapat clencla yang clihitung clengan persen. Diisi jumlal1 bea masuk yang wajib clilunasi. Diisi jumlah cukai yang wajib clilunasi. Diisi jumlah PPN yang wajib clilunasi. Diisi jumlah PPnBM yang wajib clilunasi. Diisi clengan jumlah PPh Pasal 22 yang wa jib clilunasi. No. (33) No. (34) No. (35) No. (36) No. (37) No. (38) No. (39) No. (40) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Diisi clengan jumlah clencla apabila acla. Diisi clengru1 total jumlah bea masuk, cukai, pajak, clan clencla yru1g wajib clilunasi. · Diisi nru1m j abatru1 Pejabat Bea clru1 Cukai yru1g menerbitkru1 SPPBMCP. Diisi nama Pej abat Bea clru1 Cukai yru1g menerbitkru1 SPPBMCP. Diisi NIP Pejabat Bea clru1 Cukai yang menerbitkan SPPBMCP. Diisi clǪngru1 keterru1gru1 lainnya seperti clasru· hukum, ketentuan pernbayru·ru1, ta11 ggal jatuh tempo clll. Diisi nornor halrunru1. Diisi jumla.11 ha.la.man . MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN Vlll

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK . 04/ 2015 T E N T AN G PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA DENGAN CARA DIMUSNAHKAN Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p............ . (1)............ . . melalui Sekretaris, Kementerian Sekretariat Negara Yang bertandatangan di bawah ini: 1 . Nama : ................ . ^............. . (2)...................................2 . Nomor Identitas : ............................ . . (3)...................................3. Kebangsaan : ............................ . . (4)...................................4. Badan Internasional : ............................ . . (5)................................... 5 . Jabatan : ............................ . . (6)...................................
Alamat : ............................ . . (7)................................... dengan ini mengajukan permohonan agar Kendaraan Bermofor dengan spesifikasi sebagai berikut: 1 . Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor /Tanggal 2 . Fonnulir B Nomor/ tanggal 3. Nama Pemilik dalam Formulir B 4. Jenis/ Merek/Tipe Kendaraan 5. Tahun 6. Nomor Mesin 7. Nomor Rangka 8. Diimpor dari negara 9. Nomor Palisi : ...............(8)................ /............ . . (9)............ . . : ...............( 1 0)............ . . /............ . ( 1 l)............ . : ............................ . ( 1 2)................................ . . : ............................ . ( 1 3)................................ . . : ............................ . (14)................................ . . : ............................ . ( 1 5)................................ . . : ............................ . ( 1 6)................................ . . : ............................ . ( 1 7)................................ . . : ............................ . ( 1 8)................................ . . dapat disetujui untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan/ dibakar/diledakkan/lainnya...........( 1 9)........ . . *) di............ . (20)................ . dengan alas an.................................... (2 1).................................................... Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya . Kepala Badan Internasional (.................... . . (2).................... . . ) *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Persetujuan Menteri Sekretaris Negara Nomor Tanggal : ...................(24)............ . : .... : ...................(25)................ . . - 2 - Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan clan atas Kendaraan Bermotor tersebut disetujui untuk dimusnahkan dengan menggunakan metode dihancurkan/ dibakar / diledakkan/ lainnya........ . ( 1 9)........ . . ) di............ (20)............ a.n. Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (................ . . (26).......................) Persetujuan Menteri Keuangan Nomor : ...........(27).................. Tanggal : ...........(27)................ . . Atas permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode dihancurkan / dibakar /diledakkan/ lainnya) sebagaimana tersebut di atas disetujui. a.n. Menteri Keuangan Direktur J enderal Bea clan Cukai u.b . No . (1) No . (2) No . (3) No . (4) No . (5) No. (6) No . (7) No. (8) No . (9) No . ( 1 0 ) No . ( 1 1 ) No. ( 1 2 ) No . ( 1 3) No. (14) No. ( 1 5) No . ( 1 6) No. ( 1 7) No. ( 1 8) No. ( 1 9) No. (20) No. (2 1 ) N o . (22) No. (23) No. (24) No. (25) No . (26) No . (27) No. ( 2 8) No. (29) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi jabatan Pej abat Bea clan Cukai yang clitunjuk. Diisi narna Kepala Badan Internasional. Diisi nomor iclentitas Kepala Baclan lnternasional. Diisi kebangsaan Kepala Baclan Internasicinal. Diisi nama Baclan. Internasional. Diisi nama j abatan Kepala Baclan Internasional. Diisi nama tempat Baclan Internasional berclomisili. Diisi nomor Pemberita11uan Impor Ba.rang (PIB) . Diisi tanggal Pemberita11uan Impor Barang (PIB) . Diisi nomor Formulir B. Diisi tanggal Formulir B. Diisi narna pemilik/penerima fasilitas yang tercantum clalam Formulir B . Diisi j enis, merek, tipe Kenclaraan Bermotor yang akan climusna11kan. Diisi ta11un pembuatan Kenclaraan Bermotor sesuai clengan Invoice. Diisi nomor mesin Kenclaraan Bennotor yang al<: an climusnahkan. Diisi nomor rangka Kenclaraan Bermotor yang alrnn climusnahkan. Diisi negara asal tempat pengiriman barang. Diisi nomor polisi Kenclaraan Bermotor pacla saat beroperasi di Indonesia. Diisi metocle pemusnalrnn lainnya ijika acla) . Diisi lokasi tempat clilalrnanalrnn pemusna11an. Diisi alasan Pejabat Baclan Internasional melaln1kan pemusna11ai1 Kenclai-aai1 Bennotor. Diisi tempat pengajuai1 permohonan pemusna11ai1. Diisi tai1ggal pengajuai1 permohonai1 pemusna11ai1 . Diisi nomor persetujuai1 Menteri Sekretai-is Negai-a. Diisi tanggal persetujuai1 Menteri Sekretaris Negara. Diisi naina Sekretai-is Kementel-ian Sekretai-iat Negara atau pejabat yai1g clitunjuk. Diisi Nomor clan tai1ggal persetujuai1 Menteri Keuai1gai1. Diisi nai11a Pej abat Bea clai1 Cukai yang clitunjuk. Diisi NIP Pejabat Bea clai1 Cukai yang clitunjuk. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN IX PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : : T G ^1 4 8 I p MK • 0 4 I 2 0 1 5 PEMB EBASAN B EA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BAD AN INTERNASIONAL BESERTA PE.JABATNYA YANG BERTUGAS or INDONESIA FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA Pada hari ini,.... . (1).......tanggal........ (2)........ bulan........ (3) .. : .... . tahun.... . . (4).... . . di.......(5)......., karni yang bertandatangan di bawal1 ini: A. Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara 1 . Narna 2. NIP 3. Unit Ker j a 4. Jabatan B. Perwakilan Kementerian Keuangan 1 . Narna 2. NIP 3. Unit Ker j a 4. Jabatan C. Perwakilan Badan Internasional 1 . Nama 2. Nomor Identitas 3 . Badan lnternasional 4. Jabatan D. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan 1 . Nama 2. No ^m or Identitas 3 . Narna Entitas 4. Jabatan : ........................ . . (6)................................ . . : ........................ . . (7)................................ . . : ........................ . . (8)................................ . . : ........................ . . (9)................................ . . : ........................ (10)................................ . . : ...........: ............ ( 1 1)................................ . . : ........................ (12)................................ . . : ........................ (13)................................ . . : ........................ (14)................................ . . : ........................ (15)................................ . . : ........................ (16)................................ . . : ........................ (17)................................ . . : ........................ (18)................................ . . : ........................ ( 1 9)................................ . . : ........................ (20)................................ . . : ........................ (2 1)................................ . . telal1 datang di........ (22)............ dan menyaksikan/melakukan pemusnahan kendaraan bermotor milik...........(23)............... dengan spesifikasi sebagai berikut: 1 . Pemberitahuan Impor Barang (PIB) N omor /Tanggal 2. 3 . 4 . 5. 6 . 7. 8 . 9. Fonnulir B Nomor / tanggal Narna Pemilik dalarn Fonnulir B Jenis/Merek/Tipe kendaraan Tahun Nomor Mesin Nomor Rangka Diimpor dari negara Nomor Polisi : ...........(24)............ /............ . . (25)............ . . : ...........(26)............ /............ . . (27)............ . . : ........................ . (28)................................ . . : ........................ . (29)................................ . . : ........................ . (30)................................ . . : ........................ . (3 1)................................ . . : ........................ . (32)................................ . . : ........................ . (33)................................ . . : ........................ . (34)................................ . . yang telah mendapat persetujuan dari.......(35)........ u . b . Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas narna Menteri Keuangan melalui Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor............ (36)................ tanggal........ . (37).......: ...untuk diselesaikan kewa jiban p abean dengan cara di.musnallkan menggunakan metode dihancurkan/ dibakar / diledakkan/ lainnya ......... . . (38)............ . *) di...................(39)........................ . . (foto-foto basil pemusnahan sebagaimana terlampir) . Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara Perwakilan Kementerian Keuangan (........................ . (6)............................ . . ) (.......................( 1 0)............................ ) Perwakilan Badan lnternasional . Pihak Yang Melakukan Pemusnahan (........................ . ( 1 4)............................ . . ) (............ . : ........ . ( 1 8)............................ . ) *) Coret yang tidak perlu No. (1) No . (2) No. (3) No. (4) No. (5) No. (6) No. (7) No. (8) No. (9) No. ( 1 0) No. ( 1 1) No. ( 1 2) No. ( 1 3) No. ( 1 4) No. ( 1 5) No. ( 1 6) No. ( 1 7) No. ( 1 8) No. ( 1 9) No. (20) No. (2 1) No. (22) No. (23) No. (24) No. (25) No. (26) No. (27) No. (28) No. (29) No. (30) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - PETUNJUK PENGISIAN Diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan. Diisi tanggal saat pelalrnanaan pemusnahan. Diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan. Diisi ta.bun saat pelalrnanaan pemusnahan. Diisi tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan. Diisi nama pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnahan. Diisi NIP pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang inenyaksikan pemusnahan. Diisi nama unit kerja pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnahan . . Diisi nama jabatan pejabat Kementerian Sekretariat Negara yang menyaksikan pemusnaha n . . Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewalci.li Kementerian Keuangan untuk meriyaksikan pemusnahan. Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mewalci.li Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan. Diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewalci.li Kementerian Keuai1gan untuk menyaksikan pemusnahan. Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewalci.li Kementerian Keuangai1 untuk menyalrnikan pemusnahan. Diisi nama Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan. Diisi nomor identitas Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahai1. Diisi nama Badan Internasional. Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional yang menyaksikan pemusnahan. Diisi nama pihal{ yai1g melakukan pemusnahai1. Diisi nomor identitas pihal{ yang melalrnkai1 pemusnahai1. Diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang melalrnkan pemusnahan. Diisi nama jabatan yai1g melalmkan pemusnahan. Diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan. Disii nama Badan Internasional pemilik Kendaraan Bermotor yai1g dimusnahkan. Diisi nomor Pemberitahuan Impor Barai1g (PIB) . Diisi tanggal Pemberitahuan Impor Ba.rang (PIE) . Diisi nomor Formulir B. Diisi tanggal Formulir B. Diisi nama pemilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam Formulir B. Diisi jenis, merek, tipe Kendai·aan Bermotor yang akan dimusnahkan. Diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Invoice. No. (3 ^1 ) No. (32) No. (33) No . (34) No. (35) No. (36) No. (37) No. (38) No . (39) MENTERI KEUANGAN H.EPUBLIK INDONESIA - 3 - Diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor yang ak an climusnahkan. Diisi nomor rangka Kenclaraai1 Bermotor yang akai1 dimusnahkai1 . Diisi negara asal tempat pe1ǧgiriman barang. Diisi nomor polisi Kenclaraan Bermotor pada saat b ero p erasi di Indonesia. Diisi nama Pej abat Bea clan Cukai yang clitunjuk. Diisi nomor surat persetujuan pemusnahan. Diisi tanggal surat persetujuan pemusnahan. Diisi metode pemusnahan lainnya Dika ada) . Diisi lokasi tempat dilalrnanakan pemusnahan.