JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

No.1551, 2018 KEMENKEU. Pembelian Kembali SUN. No.1551, 2018 KEMENKEU. Pembelian Kembali SUN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 /PMK.08/2018
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

bahwa pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo di pasar sekunder merupakan upaya yang cukup strategis dan prospektif dalam pengendalian risiko pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan secara optimal;

bahwa untuk memperluas jangkauan pelaksanaan pembelian kembali Surat Utang Negara, metode yang digunakan dalam pembelian kembali Surat Utang Negara harus bersifat akomodatif, aplikatif, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan profesional;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara perlu disempurnakan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pengelolaan Surat Utang Negara, sehingga peraturan dimaksud perlu diganti dengan yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;

mengingat:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.

Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Pihak adalah investor yang memiliki SUN baik orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, lembaga negara, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing di manapun mereka berkedudukan.

Residen adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 200

10.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maupun Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

11.

Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Keuangan.

12.

Badan Layanan Umum di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Keuangan.

13.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

14.

Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.

15.

Pembelian Kembali SUN adalah kegiatan pembelian kembali SUN di pasar sekunder yang dimiliki investor oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau penukaran ( debt switching ).

16.

Pembelian Kembali SUN Dengan Cara Tunai adalah pembelian kembali SUN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.

17.

Pembelian Kembali SUN Dengan Cara Penukaran (debt switching ) adalah pembelian kembali SUN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SUN seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai.

18.

Pembelian Kembali SUN dengan metode Lelang, selanjutnya disebut Lelang Pembelian Kembali SUN adalah cara pembelian kembali SUN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau penukaran ( debt switching ), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN yang disediakan oleh Pemerintah.

19.

Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding adalah cara pembelian kembali SUN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau penukaran ( debt switching ) melalui pengumpulan pemesanan penjualan dalam suatu periode penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

20.

Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback adalah cara pembelian kembali SUN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau penukaran ( debt switching ), dengan ketentuan dan persyaratan ( terms and conditions ) SUN sesuai kesepakatan.

21.

Pembelian Kembali SUN dengan metode Transaksi __ SUN Secara Langsung adalah cara pembelian kembali SUN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau penukaran ( debt switching ), melalui fasilitas dealing room pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

22.

Peserta Lelang Pembelian Kembali SUN, yang selanjutnya disebut Peserta Lelang adalah Dealer Utama yang telah memperoleh otorisasi persetujuan mengikuti Lelang Pembelian Kembali SUN.

23.

Penawaran Lelang Pembelian Kembali SUN, yang selanjutnya disebut Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan SUN oleh Peserta Lelang dengan mencantumkan seri, harga dan nominal.

24.

Pemesanan Penjualan SUN adalah pengajuan penawaran oleh investor untuk menjual SUN kepada Pemerintah pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

25.

Penawaran Penjualan SUN adalah pengajuan penawaran penjualan SUN kepada Pemerintah oleh OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama.

26.

Harga Beragam ( Multiple Price ) adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah sesuai dengan harga Penawaran Lelang yang diajukan oleh masing-masing Peserta Lelang.

27.

Setelmen adalah penyelesaian transaksi yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen SUN.

28.

Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

(1)

Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN di pasar sekunder sebelum jatuh tempo.

(2)

Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:

Lelang; atau

tanpa Lelang dengan:

Bookbuilding ;

Billateral Buyback ; atau

Transaksi SUN secara langsung.

(3)

Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

Tunai ( cash buyback ); dan/atau

Penukaran (switching).

Pasal 3

(1)

Pembelian Kembali SUN dengan metode Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Peserta Lelang.

(2)

Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b angka 1 dilakukan melalui Dealer Utama.

(3)

Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dapat dilakukan oleh Pemerintah setelah terjadinya kesepakatan ketentuan dan persyaratan ( terms and conditions ) atas penawaran yang disampaikan oleh Pihak.

(4)

Pembelian Kembali SUN dengan metode Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 dilakukan melalui Dealer Utama yang pelaksanaannya dengan transaksi di dealing room .

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembelian Kembali SUN secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Transaksi Surat Utang Negara secara langsung.

Pasal 4

(1)

Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri.

(2)

Penyelenggaraan Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara.

BAB III
KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA

Bagian Kesatu
Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Pasal 5

(1)

Pemerintah dapat melakukan Lelang Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

(2)

Setiap Pihak dapat menjual dan/atau menawarkan SUN kepada Pemerintah dalam setiap Lelang Pembelian Kembali SUN melalui Dealer Utama sebagai Peserta Lelang.

Pasal 6

(1)

Peserta Lelang wajib menyampaikan permohonan persetujuan wakil Peserta Lelang untuk mengikuti Lelang Pembelian Kembali SUN kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Surat Utang Negara, beserta surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Lelang Pembelian Kembali SUN.

(2)

Dalam hal terjadi perubahan wakil Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Lelang wajib menyampaikan perubahan dimaksud kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Surat Utang Negara.

(3)

Direktorat Surat Utang Negara memberikan otorisasi persetujuan mengikuti Lelang Pembelian Kembali SUN kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

(4)

Format surat permohonan, surat pernyataan, dan surat perubahan penunjukan wakil Peserta Lelang sebagaimana contoh dalam Lampiran Bagian A, Bagian B dan Bagian C yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 8

(1)

Dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara melakukan kegiatan paling sedikit:

mengumumkan rencana Lelang Pembelian Kembali SUN paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN, yang memuat paling kurang:

tanggal pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN;

waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;

seri SUN yang akan dibeli kembali;

seri dan harga SUN penukar, dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN Dengan Cara Penukaran ( debt switching );

tanggal pengumuman hasil Lelang Pembelian Kembali SUN;

tanggal Setelmen.

menerima Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang Pembelian Kembali SUN;

menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Direktur Jenderal dalam rapat penetapan Lelang Pembelian Kembali SUN;

mengumumkan hasil Lelang Pembelian Kembali SUN kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN.

(2)

Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem Lelang Pembelian Kembali SUN yang mengakibatkan Lelang Pembelian Kembali SUN tidak dapat dilaksanakan, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat membatalkan pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN dan melaporkannya kepada Menteri.

(3)

Tata Cara Lelang Pembelian Kembali SUN dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Bagian D yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)

Penawaran Lelang Pembelian Kembali SUN dilakukan dengan cara kompetitif.

(2)

Penetapan harga Lelang Pembelian Kembali SUN bagi pemenang dilakukan dengan metode Harga Beragam ( Multiple Price ).

Pasal 10

(1)

Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang Pembelian Kembali SUN Dengan Cara Tunai, yaitu:

sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang ( clean price ) dengan memperhitungkan bunga berjalan ( accrued interest ), dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN terhadap Obligasi Negara dengan kupon;

sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang ( clean price ), dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN terhadap Obligasi Negara tanpa kupon atau Surat Perbendaharaan Negara.

(2)

Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang atau yang diterima oleh Pemerintah dari Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang Pembelian Kembali SUN Dengan Cara Penukaran ( debt switching ), yaitu sebesar selisih harga SUN yang dipertukarkan dengan memperhitungkan selisih bunga berjalan ( accrued interest ).

Bagian Kedua
Pembelian Kembali Surat Utang Negara dengan cara _Bookbuilding_

Pasal 11

(1)

Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1.

(2)

Setiap Pihak dapat menjual dan/atau menawarkan SUN kepada Pemerintah pada masa penawaran yang telah ditentukan melalui Dealer Utama.

Pasal 12

(1)

Dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan rencana Pembelian Kembali SUN dengan cara Bookbuilding kepada Dealer Utama dan diumumkan kepada publik.

(2)

Pengumuman rencana Pembelian Kembali SUN dengan cara Bookbuilding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang sebagai berikut:

periode Pemesanan Penjualan SUN;

seri dan harga SUN yang akan dibeli kembali;

seri dan harga SUN penukar, dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN Dengan Cara Penukaran ( debt switching ); dan/atau

tanggal Setelmen.

Pasal 13

(1)

Dealer Utama menerima Pemesanan Penjualan SUN dari Pihak pada periode masa Pemesanan Penjualan SUN yang ditentukan oleh Pemerintah.

(2)

Dealer Utama menyampaikan seluruh Pemesanan Penjualan SUN pada akhir masa pemesanan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara.

(3)

Pemesanan Penjualan SUN yang telah disampaikan kepada Pemerintah tidak dapat dibatalkan.

Bagian Ketiga
Pembelian Kembali Surat Utang Negara dengan cara _Billateral Buyback_

Pasal 14

(1)

Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN dengan cara Billateral Buyback sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2.

(2)

Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, Residen dan/atau Dealer Utama, setelah terjadinya kesepakatan ketentuan dan persyaratan ( terms and conditions ) atas Penawaran Penjualan SUN.

Pasal 15

(1)

Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh OJK, LPS hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui Dealer Utama.

(2)

Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, dan/atau Dealer Utama dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah atau melalui Dealer Utama.

(3)

Penawaran Penjualan SUN kepada Pemerintah oleh Residen hanya dapat dilakukan melalui Dealer Utama.

Pasal 16

(1)

Penawaran Penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback oleh OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, dan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama sendiri.

(2)

Penawaran Penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback oleh Dealer Utama dapat dilakukan untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak yakni BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Residen.

Pasal 17

(1)

Penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback dilakukan dengan mengajukan surat Penawaran Penjualan SUN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara.

(2)

Surat Penawaran Penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

harga dan seri SUN yang akan ditawarkan kepada Pemerintah untuk dilakukan Pembelian Kembali SUN;

harga dan seri SUN penukar, dalam hal transaksi Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran ( debt switching );

volume SUN yang akan ditawarkan kepada Pemerintah untuk dilakukan Pembelian Kembali SUN; dan/atau d. tanggal Setelmen.

(3)

Dalam hal pejabat yang berwenang mewakili OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, dan/atau Dealer Utama berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan, surat Penawaran Penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan.

(4)

Surat Penawaran Penjualan SUN dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E dan Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1)

Minimal nominal Penawaran Penjualan SUN yang dapat diajukan kepada Pemerintah oleh OJK, LPS, dan/atau Dealer Utama adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan berlaku kelipatannya untuk 1 (satu) seri.

(2)

Minimal nominal Penawaran Penjualan SUN yang dapat diajukan kepada Pemerintah oleh BPJS, BUMN, BLU, dan/atau Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dengan minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan berlaku kelipatannya untuk 1 (satu) seri.

(3)

Dalam hal SUN yang ditawarkan untuk dibeli kembali oleh Pemerintah adalah SUN dalam valuta asing yang penerbitannya dilakukan di pasar perdana domestik, maka minimal nominal Penawaran Penjualan SUN yang dapat diajukan adalah sebesar US$50.000.000 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang asing lain, dengan minimal sebesar US$5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) dan berlaku kelipatannya untuk 1 (satu) seri.

Pasal 19

(1)

Penawaran Penjualan SUN yang diajukan OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Penawaran Penjualan SUN secara lengkap.

(2)

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

pembahasan lebih lanjut antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama; atau

penolakan Pemerintah atas Penawaran Penjualan SUN oleh OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama.

Pasal 20

(1)

Pembahasan lebih lanjut atas Penawaran Penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat berupa kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan.

(2)

Dalam hal terjadi kesepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen kesepakatan paling sedikit meliputi:

seri, nominal dan harga SUN yang akan dibeli kembali;

seri, nominal dan harga SUN penukar, dalam hal Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran ( debt switch ); dan

tanggal Setelmen.

(3)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat kepada OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama.

Pasal 21

(1)

Penolakan Penawaran Penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

strategi pengelolaan portofolio SUN;

posisi kas Pemerintah; dan/atau

harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan benchmark harga yang ditentukan oleh Pemerintah.

(2)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama melalui surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA

Pasal 22

(1)

Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk menentukan:

seri dan harga SUN yang akan dibeli kembali; dan/atau b. seri dan harga SUN penukar, dalam hal Pembelian Kembali SUN dilakukan dengan cara penukaran ( debt switch ).

(2)

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan:

hasil Lelang Pembelian Kembali SUN;

hasil Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding ; dan/atau

hasil Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback berdasarkan dokumen kesepakatan . (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Lelang, Pemesanan Penjualan atau Penawaran Penjualan SUN.

(4)

Penetapan Pembelian Kembali SUN didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.

Pasal 23

Direktorat Surat Utang Negara mengumumkan hasil Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada:

Peserta Lelang, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama, yang paling kurang meliputi:

seri-seri SUN;

harga SUN; dan

jumlah nominal SUN.

publik, yang paling kurang meliputi:

seri-seri SUN;

harga atau yield rata-rata tertimbang dari masing- masing seri SUN, untuk transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN; dan

jumlah nominal SUN.

BAB V
SETELMEN

Pasal 24

(1)

Setelmen dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah:

tanggal pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali, untuk transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN;

tanggal penetapan hasil Pembelian Kembali SUN, untuk transaksi Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding ; dan/atau

tanggal kesepakatan, untuk transaksi Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback .

(2)

Perhitungan harga Setelmen per unit SUN dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Bagian G yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 25

(1)

Setelmen Pembelian Kembali SUN hanya dilakukan kepada:

Peserta Lelang yang dinyatakan menang baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain, untuk Setelmen Lelang Pembelian Kembali SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a;

Dealer Utama yang dinyatakan ditetapkan dalam penetapan hasil Pembelian Kembali SUN baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain, untuk Setelmen Pembelian Kembali SUN dengan metode Bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b; atau

OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama sesuai dengan kesepakatan, untuk Setelmen Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf

(2)

Peserta Lelang, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama bertanggung jawab atas Setelmen hasil Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1)

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar Bursa kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal.

(2)

SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 27

Dalam hal Dealer Utama tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Dealer Utama tersebut tidak diperkenankan untuk:

mengikuti Lelang Pembelian Kembali SUN sebanyak 1 (satu) kali pada Lelang Pembelian Kembali SUN berikutnya, dalam hal tidak melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a;

mengikuti Pembelian Kembali SUN dengan cara Bookbuilding sebanyak 1 (satu) kali pada periode berikutnya, dalam hal tidak melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b; dan c. mengajukan permohonan penjualan SUN dengan cara Billateral Buyback selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Setelmen, dalam hal tidak melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c.

Pasal 28

(1)

Dalam hal Dealer Utama yang dinyatakan menang tidak menyelesaikan transaksi pada tanggal Setelmen berlaku ketentuan sebagai berikut:

diumumkan kepada publik;

diberikan Surat Peringatan yang diperhitungkan dalam pemberian Surat Peringatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Dealer Utama;

tidak diperkenankan mengikuti Lelang Pembelian Kembali SUN berikutnya; dan

dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan/atau pasar modal.

(2)

Transaksi yang tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Otorisasi yang diberikan kepada Peserta Lelang dan penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA (Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)) A. CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKAN (KOP SURAT PERUSAHAAN) Jakarta, ddmmyyyy Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Surat Utang Negara Gedung Frans Seda Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Hal : Permohonan Persetujuan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor...../PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara menyampaikan permohonan persetujuan nama-nama wakil Dealer Utama yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. Adapun nama-nama wakil Peserta Lelang dalam Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, yaitu: No. Nama Jabatan Tanda Tangan 1. 2. Selanjutnya, bersama ini terlampir pula kami sampaikan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nama Perusahaan/Dealer Utama Nama Pejabat Yang Berwenang Nama Jabatan LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 /PMK.08/2018
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA (Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)) B. SURAT PERNYATAAN (KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN Pada hari ini,... tanggal... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan/nama Dealer Utama), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara bersedia untuk: a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. b. menerima hasil Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. c. menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga. Nama Perusahaan/Dealer Utama Nama Pejabat Yang Berwenang Nama Jabatan (Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)) C. PERUBAHAN SURAT PENUNJUKAN (KOP SURAT PERUSAHAAN) Jakarta, Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Surat Utang Negara Gedung Frans Seda Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Hal : Penyampaian perubahan nama wakil Peserta Lelang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Berkenaan dengan surat kami Nomor ... tanggal... hal Permohonan Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor..../PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara menyampaikan perubahan nama wakil Peserta Lelang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara sebagai berikut: Daftar nama wakil yang diganti: No. Nama Jabatan Tanda Tangan 1. 2. Daftar nama wakil yang ditunjuk: No. Nama Jabatan Tanda Tangan 1. 2. Selanjutnya, mohon kiranya Saudara dapat memberikan otorisasi kepada wakil Peserta Lelang dimaksud untuk dapat mewakili Peserta Lelang dalam pelaksanaan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nama Perusahaan/Dealer Utama Nama Pejabat Yang Berwenang Nama Jabatan D. TATACARA PELAKSANAAN LELANG PEMBELIAN KEMBALI SUN 1. Direktorat Surat Utang Negara mengumumkan rencana Lelang Pembelian Kembali SUN kepada Peserta Lelang dan publik paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN, yang memuat sekurang-kurangnya: a. tanggal pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN; b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang; c. seri SUN yang akan dibeli kembali; d. seri dan harga SUN penukar dan seri SUN yang ditukar, dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran ( debt switching ); e. waktu pengumuman hasil Lelang Pembelian Kembali SUN; f. tanggal Setelmen. 2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Surat Utang Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN. 3. Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN yang telah mendapat otorisasi dari Direktorat Surat Utang Negara. b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain. c. Dalam hal penjual SUN adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya SUN yang dimiliki oleh penjual. 4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan. 5. Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya; b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran; c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran. 6. Ketentuan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut: a. Peserta Lelang mengajukan seri SUN yang ditawarkan. b. Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga. c. Satuan harga ditetapkan dalam bentuk persentase sampai dengan 2 (dua) desimal. d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang paling kurang sebesar 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). e. Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima perseratus). E. SURAT PENAWARAN PENJUALAN SUN (KOP SURAT PERUSAHAAN) Jakarta, ddmmyyyy Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Hal : Penawaran Penjualan SUN dalam rangka transaksi Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan (LPS, OJK, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama atas nama sendiri maupun atas nama pihak)) mengajukan penawaran penjualan SUN untuk transaksi Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback . Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut: Jenis instrumen SUN : (diisi sesuai dengan jenis SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah antara lain Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara) Seri SUN : (diisi dengan seri SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah) Harga SUN : (diisi dengan harga SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah) Seri SUN Penukar : (diisi dengan seri SUN penukar yang diinginkan, dalam hal penawaran Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran ( debt switching ) Harga SUN Penukar : (diisi dengan harga SUN Penukar yang akan diterima oleh Pihak) Volume : (diisi dengan jumlah nominal SUN yang ditawarkan) Tanggal Setelmen : (diisi dengan rencana tanggal pelaksanaan Setelmen) Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. [nama institusi/perusahaan] ttd. [Nama Pejabat yang berwenang] [Jabatan] Tembusan: Direktur Surat Utang Negara (Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)) F. SURAT KUASA SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat kantor : Telepon kantor : Faksimili : memberi kuasa kepada: Nama : Jabatan : Alamat kantor : Telepon kantor : Faksimili : untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan dan dokumen transaksi lainnya. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di... pada tanggal... Penerima Kuasa Pemberi Kuasa ttd. ttd. [Nama] [Nama] [Jabatan] [Jabatan] (Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada)) G. PERHITUNGAN HARGA SETELMEN PEMBELIAN KEMBALI SUN I. Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai 1. Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon dihitung sebagai berikut: P SC   AI N P    dimana, P SC = harga setelmen per unit; P = harga bersih ( clean price ) per unit Surat Utang Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen); N = nilai nominal Surat Utang Negara per unit; AI = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Obligasi Negara dengan basis perhitungan actual/actual , yang dihitung sebagai berikut: AI E a n c N    dimana, c = tingkat kupon ( coupon rate ); n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun; a = jumlah hari sebenarnya ( actual days ) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen; E = jumlah hari sebenarnya ( actual days ) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi. Bunga berjalan ( accrued interest ) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah). Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR0052 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2030 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika clean price yang disepakati sebesar 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: P = 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen); N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); c = 10,50% (sepuluh koma lima nol persen); n = 2 (dua) kali dalam satu tahun ( semiannually ), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus; a = 13 (tiga belas) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Agustus 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018); E = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Februari 2019); Langkah 1: Bunga berjalan ( accrued interest ) per unit dihitung sebagai berikut: AI = 184 13 2 10,50% 0,00 Rp1.000.00   = Rp3.709,24  Rp3.709,00 Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara seri FR0052 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp3.709,00 (tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut: P SC = (110,90%  Rp1.000.000,00) + Rp3.709,00 = Rp1.109.000,00 + Rp3.709,00 = Rp1.112.709,00 Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara seri FR0052 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.112.709,00 (satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah). 2. Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon atau Surat Perbendaharaan Negara dihitung sebagai berikut: P SC   N P   dimana, P SC = harga setelmen per unit; P = harga bersih ( clean price ) per unit Surat Utang Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen); N = nilai nominal Surat Utang Negara per unit; Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Surat Utang Negara ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2019. Jika clean price yang disepakati sebesar 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: P = 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen); N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Maka harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut: P SC = (98,50%  Rp1.000.000,00) = Rp985.00,00 Jadi harga setelmen per unit Surat Utang Negara seri SPN12190214 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). II. Perhitungan Selisih Tunai Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran ( Debt Switching ) 1. Selisih tunai per unit __ Obligasi Negara dengan kupon dihitung sebagai berikut: P SS       AI AI P P Gov Offer Gov Offer N      dimana, P SS = selisih tunai per unit; P Offer = harga bersih ( clean price ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen); P Gov = harga bersih ( clean price ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen); N = nilai nominal Obligasi Negara per unit; AI Offer = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan actual/actual ; AI Gov = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual . Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut: AI E a n c N    dimana, c = tingkat kupon ( coupon rate ); n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun; a = jumlah hari sebenarnya ( actual days ) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen; E = jumlah hari sebenarnya ( actual days ) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi. Bunga berjalan ( accrued interest ) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah). Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR0035 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,90% (dua belas koma sembilan nol persen) per tahun. Obligasi Negara Seri FR0035 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0035 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0064 dengan kupon 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Mei 2028. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR0064 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Mei dan 15 November setiap tahunnya. Jika clean price Obligasi Negara seri FR0064 ditetapkan sebesar 90,75% (sembilan puluh koma tujuh lima persen) dan clean price Obligasi Negara seri FR0035 disepakati sebesar 115,00% (seratus lima belas persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: P Offer = 115,00% (seratus lima belas persen); P Gov = 90,75% (sembilan puluh koma tujuh lima persen); N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); c (Offer) = 12,90% (dua belas koma sembilan persen); c (Gov) = 6,25% (enam koma dua lima persen); n (Offer) = 2 (dua) kali dalam satu tahun ( semiannually ), yaitu setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember; n (Gov) = 2 (dua) kali dalam satu tahun ( semiannually ), yaitu setiap tanggal 15 Mei dan 15 November; a (Offer) = 74 (tujuh puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Juni 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018); a (Gov) = 104 (seratus empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Mei 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018); E (Offer) = 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Juni 2018 sampai dengan 15 Desember 2018); E (Gov) = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Mei 2018 sampai dengan 15 November 2018); AI Offer = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan actual/actual ; AI Gov = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual . Langkah 1: Bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut: AI Offer = = Rp26.081,97  Rp26.082,00 AI Gov = = Rp17.832,88  Rp17.833,00 Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut: P SS =  (115,00%  90,75%)  Rp1.000.000,00  + (Rp26.082,00  Rp17.833,00) = Rp242.500,00 + Rp8.249,00 = Rp250.749,00 Jadi Setelmen per unit dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0035 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0064 dan dalam hal ini Pemerintah membayar selisih tunai per unit sebesar Rp250.749,00 (dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). 2. Selisih tunai per unit Obligasi Negara tanpa kupon atau Surat Perbendaharaan Negara dihitung sebagai berikut: P SS       AI P P Gov Gov Offer N     dimana, P SS = selisih tunai per unit; P Offer = harga bersih ( clean price ) per unit Surat Utang Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen); P Gov = harga bersih ( clean price ) per unit Surat Utang Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen); N = nilai nominal Surat Utang Negara per unit; AI Gov = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Surat Utang Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual . Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut: AI E a n c N    dimana, c = tingkat kupon ( coupon rate ); n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun; a = jumlah hari sebenarnya ( actual days ) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen; E = jumlah hari sebenarnya ( actual days ) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi. Bunga berjalan ( accrued interest ) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah). Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Surat Utang Negara Seri SPN12190214 ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2019. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0052 dengan kupon 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2030. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR0052 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika clean price Obligasi Negara seri FR0052 ditetapkan sebesar 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen) dan clean price Surat Utang Negara Seri SPN12190214 disepakati sebesar 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen), serta setelmen dilakukan pada 28 Agustus 2018, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah- langkah sebagai berikut: P Offer = 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen); P Gov = 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen); N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); c Gov = 10,50% (sepuluh koma lima nol persen); n Gov = 2 (dua) kali dalam satu tahun ( semiannually ), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus; a Gov = 13 (tiga belas) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Agustus 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018); E Gov = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Februari 2019); AI Gov = bunga berjalan ( accrued interest ) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual . Langkah 1: Bunga berjalan ( accrued interest ) per unit dihitung sebagai berikut: AI Gov = = Rp3.709,24  Rp3.709,00 Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut: P SS =  (98,50%  110,90%)  Rp1.000.000,00  - Rp3.709,00 = -Rp124.000,00 – Rp3.709,00 = -Rp127.709,00 Jadi Setelmen per unit dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0052 dan dalam hal ini Pemerintah menerima pembayaran selisih tunai per unit sebesar Rp127.709,00 (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah). MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Informasi!

Informasi!