151/PMK.02/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 beserta perubahannya. Tujuannya adalah menetapkan standar biaya keluaran (SBK) yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk tahun anggaran 2023.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Fungsi SBK

   • SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran tahun anggaran 2023.
   • SBK berfungsi sebagai batas tertinggi biaya yang tidak boleh dilampaui dalam penyusunan anggaran, referensi prakiraan maju, bahan penghitungan pagu indikatif tahun berikutnya, dan referensi penyusunan SBK sejenis di kementerian/lembaga lain.

2. Jenis SBK

   • SBK Umum: Berlaku untuk beberapa atau seluruh kementerian/lembaga, meliputi berbagai layanan seperti perencanaan dan penganggaran, laporan kinerja, pendidikan dan pelatihan, audit kinerja, dokumen rancangan standar nasional, pemantauan dan evaluasi, penelitian, peraturan perundang-undangan, sosialisasi, dan kehumasan.
   • SBK Khusus: Berlaku untuk kementerian/lembaga tertentu sesuai kebutuhan.

3. Penggunaan dan Pelampauan SBK

   • SBK Umum untuk sebagian layanan berfungsi sebagai batas tertinggi biaya.
   • SBK Umum untuk layanan tertentu dan SBK Khusus berfungsi sebagai estimasi yang dapat dilampaui dengan persetujuan Menteri Keuangan dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
   • Pelampauan SBK harus mengikuti tata cara revisi anggaran.

4. Ketentuan Khusus untuk Anggaran Penelitian

   • Besaran biaya penelitian didasarkan pada penilaian komite atau reviewer.
   • Pedoman pembentukan komite dan tata cara penilaian mengacu pada peraturan lembaga riset terkait.
   • Pelaksanaan anggaran penelitian berorientasi pada keluaran hasil akhir sesuai standar kualitas.
   • Pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian mengikuti ketentuan khusus.

5. Rincian SBK Umum

   • Meliputi biaya layanan penyusunan RKA, laporan kinerja, pendidikan dan pelatihan, audit kinerja, dokumen RSNI3, pemantauan dan evaluasi, penelitian, peraturan perundang-undangan, sosialisasi, dan kehumasan.
   • Besaran biaya disesuaikan dengan jenis layanan, volume, dan satuan ukurannya.

6. Rincian SBK Khusus

   • Contoh: Biaya forum konsultasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, biaya pemeriksaan keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan, biaya perkara hukum di Mahkamah Agung, biaya pelatihan dan operasi di Kementerian Pertahanan, dan lain-lain.
   • Besaran biaya disesuaikan dengan jenis kegiatan, volume, dan satuan ukurannya.

7. Pengawasan dan Tanggung Jawab

   • Kementerian/lembaga bertanggung jawab memprioritaskan dan menggunakan SBK dalam penyusunan anggaran.
   • Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Tambahan

   • Biaya tambahan untuk publikasi, paten, prototipe, buku, karya seni, dan lain-lain dapat ditambahkan pada biaya penelitian sesuai ketentuan.
   • Besaran tambahan biaya telah diatur secara rinci.

9. Berlakunya Peraturan

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 1 November 2022.

Isi Rincian Standar Biaya Keluaran (SBK)

• SBK mencakup berbagai jenis layanan dan keluaran yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, dengan besaran biaya yang spesifik dan terukur.
• Contoh layanan dan biaya: penyusunan RKA, laporan kinerja, pelatihan struktural, audit kinerja di berbagai provinsi, penyusunan dokumen standar nasional, penelitian dengan berbagai bidang fokus, penyusunan peraturan perundang-undangan, sosialisasi, kehumasan, dan lain-lain.
• SBK Khusus mengatur biaya keluaran untuk kegiatan spesifik kementerian/lembaga tertentu seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lainnya.
• Biaya disusun berdasarkan volume dan satuan ukur yang jelas, misalnya per orang, per laporan, per dokumen, per operasi, per perkara, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

• SBK digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran, serta sebagai batasan biaya yang harus dipatuhi.
• Dalam pelaksanaan, SBK dapat dilampaui dengan persetujuan dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
• Penetapan SBK juga mengakomodasi variasi kebutuhan dan kompleksitas kegiatan di masing-masing kementerian/lembaga.
• Penggunaan SBK untuk penelitian mengacu pada hasil penilaian dan kualitas keluaran penelitian.
• Rincian biaya tambahan untuk publikasi, paten, dan hasil riset lainnya diatur secara rinci untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2023 dengan standar biaya keluaran yang terukur dan terstandarisasi.