LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK KOMPONEN BPP TENAGA LISTRIK DAN BIAYA-BIAYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM KOMPONEN BPP TENAGA LISTRIK A. KOMPONEN BPP TENAGA LISTRIK 1. Beban pembelian tenaga listrik sebagaimana diatur dalam perjanjian pembelian tenaga listrik ( _Power Purchase Agreement_ ) termasuk beban sewa Aset Hak Guna (AHG), sewa non AHG, beban sewa pembangkit dan non pembangkit dengan anak perusahaan. 2. Beban bahan bakar dan pelumas, terdiri atas: a. beban minyak bakar - _High Speed Diesel_ (HSD); b. beban minyak bakar - _Marine Fuel Oil_ (MFO/Residu); c. beban minyak bakar - _Industrial Diesel Oil_ (IDO); d. beban minyak bakar - _Bio Solar_ ; e. beban batu bara; f. beban gas alam; g. beban uap panas bumi; h. beban bahan bakar biomassa; i. beban penggunaan dan/atau pemanfaatan air, terdiri atas pajak air permukaan, Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, dan/atau biaya lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; j. campuran minyak bakar dan bahan kimia; dan k. beban pelumas. 3. Beban pemeliharaan, terdiri atas: a. Beban pemakaian material, meliputi: 1) pemakaian material - transformator; 2) pemakaian material - _switchgear_ dan jaringan; 3) pemakaian material - kabel; 4) pemakaian material - alat ukur; 5) pemakaian material - menara dan tiang; 6) pemakaian material - sistem teleinformasi data; 7) pemakaian material - persediaan umum; 8) pemakaian material - minyak dan pelumas; 9) pemakaian material - material cadang; dan 10) pemakaian material - instalasi dan mesin. b. Beban jasa borongan, meliputi: 1) jasa borongan - tanah dan hak atas tanah; 2) jasa borongan - bangunan dan kelengkapan halaman; 3) jasa borongan - bangunan saluran air dan perlengkapan; 4) jasa borongan - jalan dan sepur samping; 5) jasa borongan - instalasi dan mesin; 6) jasa borongan - perlengkapan penyaluran tenaga listrik; 7) jasa borongan - gardu induk; 8) jasa borongan - saluran udara tegangan tinggi; 9) jasa borongan - kabel di bawah tanah; 10) jasa borongan - jaringan distribusi; 11) jasa borongan - gardu distribusi;

168/KMK/1977

Produk Hukum Terkait

PMK 20 TAHUN 2025

PMK 166 TAHUN 2023

159/PMK.02/2021

PMK 112 TAHUN 2024

159/PMK.02/2022

PMK 92 TAHUN 2024

Riwayat

Pembentukan