Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

181/PMK.05/2008 - Pelaksanaan Investasi Pemerintah. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
181/PMK.05/2008

181/PMK.05/2008

Kementerian Keuangan
20 Nov 2008
Berlaku

Fulltext (126 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

181/PMK.05/2008

Judul

Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Nomor

181

Tahun

2008

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

INVESTASI PEMERINTAH PELAKSANAAN

Tanggal Penetapan

20 Nov 2008

Tanggal Pengundangan

20 Nov 2008

Tanggal Berlaku

20 Nov 2008 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

09 Mar 2011
Diubah dengan 44/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

PMK 35 TAHUN 2025

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025

PMK 19 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah

PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah