bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........ );
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Petanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
Pasal 2
Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:
6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan
3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
Penerimaan PBB bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibagi untuk daerah dan Direktorat Jenderal Pajak menurut sektor dengan imbangan sebagai berikut:
Objek pajak sektor pedesaan, 90% (sembilan puluh persen) bagian daerah dan 10% (sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak;
Objek pajak sektor perkotaan, 80% (delapan puluh persen) bagian daerah dan 20% (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak;
Objek pajak sektor perkebunan, 40% (empat puluh persen) bagian daerah dan 60% (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak;
Objek pajak sektor perhutanan, 35% (tiga puluh lima persen) bagian daerah dan 65% (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; dan
Objek pajak sektor pertambangan, 30% (tiga puluh lima persen) bagian daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 3
Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi sebesar Rp5.988.049.440.775,00 (lima triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai koreksi atas perhitungan target PBB Tahun Anggaran 2012 dan sejalan dengan kesiapan beberapa kabupaten/kota yang mulai melaksanakan pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagihasilkan kepada daerah dengan imbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 yang terdiri atas:
alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota;
alokasi sementara DBH PBB bagian daerah; dan
alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah.
Alokasi sementara DBH PBB bagian daerah dan Biaya Pemungutan PBB bagian daerah dirinci menurut sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pertambangan non minyak bumi dan gas bumi lainnya.
Pasal 4
Alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp27.035.691.162.565,00 (dua puluh tujuh triliun tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp1.927.824.636.041,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah);
alokasi sementara DBH PBB bagian daerah sebesar Rp24.023.660.851.863,00 (dua puluh empat triliun dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah sebesar Rp1.084.205.674.661,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
Rincian alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Rincian alokasi sementara DBH PBB bagian daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Rincian alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Alokasi sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran.
Penyaluran DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN 197/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 RINCIAN ALOKASI SEMENTARA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 (dalam rupiah NO DAERAH PBB I Provinsi Aceh 1 Kab. Aceh Barat 3.915.742.233 2 Kab. Aceh Besar 3.915.742.233 3 Kab. Aceh Selatan 3.915.742.233 4 Kab. Aceh Singkil 3.915.742.233 5 Kab. Aceh Tengah 3.915.742.233 6 Kab. Aceh Tenggara 3.915.742.233 7 Kab. Aceh Timur 3.915.742.233 8 Kab. Aceh Utara 3.915.742.233 9 Kab. Bireuen 3.915.742.233 10 Kab. Pidie 3.915.742.233 11 Kab. Simeulue 3.915.742.233 12 Kota Banda Aceh 3.915.742.233 13 Kota Sabang 3.915.742.233 14 Kota Langsa 3.915.742.233 15 Kota Lhokseumawe 3.915.742.233 16 Kab. Nagan Raya 3.915.742.233 17 Kab. Aceh Jaya 3.915.742.233 18 Kab. Aceh Barat Daya 3.915.742.233 19 Kab. Gayo Lues 3.915.742.233 20 Kab. Aceh Tamiang 3.915.742.233 21 Kab. Bener Meriah 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 22 Kab. Pidie Jaya 3.915.742.233 23 Kota Subulussalam 3.915.742.233 II Provinsi Sumatera Utara 1 Kab. Asahan 3.915.742.233 2 Kab. Dairi 3.915.742.233 3 Kab. Deli Serdang 3.116.658.266 4 Kab. Tanah Karo 3.915.742.233 5 Kab. Labuhan Batu 3.915.742.233 6 Kab. Langkat 3.915.742.233 7 Kab. Mandailing Natal 3.915.742.233 8 Kab. Nias 3.915.742.233 9 Kab. Simalungun 3.915.742.233 10 Kab. Tapanuli Selatan 3.915.742.233 11 Kab. Tapanuli Tengah 3.915.742.233 12 Kab. Tapanuli Utara 3.915.742.233 13 Kab. Toba Samosir 3.915.742.233 14 Kota Binjai 3.915.742.233 15 Kota Medan 3.116.658.266 16 Kota Pematang Siantar 3.915.742.233 17 Kota Sibolga 3.915.742.233 18 Kota Tanjung Balai 3.915.742.233 19 Kota Tebing Tinggi 3.915.742.233 20 Kota Padang Sidempuan 3.915.742.233 21 Kab. Pakpak Bharat 3.915.742.233 22 Kab. Nias Selatan 3.915.742.233 23 Kab. Humbang Hasundutan 3.915.742.233 24 Kab. Serdang Berdagai 3.915.742.233 25 Kab. Samosir 3.915.742.233 26 Kab. Batu Bara 3.915.742.233 27 Kab. Padang Lawas Utara 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 28 Kab. Padang Lawas 3.915.742.233 29 Kab. Labuhan Batu Selatan 3.915.742.233 30 Kab. Labuhan Batu Utara 3.915.742.233 31 Kab. Nias Utara 3.915.742.233 32 Kab. Nias Barat 3.915.742.233 33 Kota Gunungsitoli 3.915.742.233 III Provinsi Sumatera Barat 1 Kab. Limapuluh Kota 3.915.742.233 2 Kab. Agam 3.915.742.233 3 Kab. Kepulauan Mentawai 3.915.742.233 4 Kab. Padang Pariaman 3.915.742.233 5 Kab. Pasaman 3.915.742.233 6 Kab. Pesisir Selatan 3.915.742.233 7 Kab. Sijunjung 3.915.742.233 8 Kab. Solok 3.915.742.233 9 Kab. Tanah Datar 3.915.742.233 10 Kota Bukit Tinggi 3.915.742.233 11 Kota Padang Panjang 3.915.742.233 12 Kota Padang 3.915.742.233 13 Kota Payakumbuh 3.915.742.233 14 Kota Sawahlunto 3.915.742.233 15 Kota Solok 3.915.742.233 16 Kota Pariaman 3.915.742.233 17 Kab. Pasaman Barat 3.915.742.233 18 Kab. Dharmasraya 3.915.742.233 19 Kab. Solok Selatan 3.915.742.233 IV Provinsi Riau 1 Kab. Bengkalis 3.915.742.233 2 Kab. Indragiri Hilir 3.915.742.233 3 Kab. Indragiri Hulu 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 4 Kab. Kampar 3.915.742.233 5 Kab. Kuantan Singingi 3.915.742.233 6 Kab. Pelalawan 3.915.742.233 7 Kab. Rokan Hilir 3.915.742.233 8 Kab. Rokan Hulu 3.915.742.233 9 Kab. Siak 3.915.742.233 10 Kota Dumai 3.915.742.233 11 Kota Pekanbaru 3.116.658.266 12 Kab. Kepulauan Meranti 3.915.742.233 V Provinsi Kepulauan Riau 1 Kab. Bintan 3.915.742.233 2 Kab. Natuna 3.915.742.233 3 Kab. Karimun 3.915.742.233 4 Kota Batam 3.915.742.233 5 Kota Tanjung Pinang 3.915.742.233 6 Kab. Lingga 3.915.742.233 7 Kab. Kepulauan Anambas 3.915.742.233 VI Provinsi Jambi 1 Kab. Batanghari 3.915.742.233 2 Kab. Bungo 3.915.742.233 3 Kab. Kerinci 3.915.742.233 4 Kab. Merangin 3.915.742.233 5 Kab. Muaro Jambi 3.915.742.233 6 Kab. Sarolangun 3.915.742.233 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 3.915.742.233 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 3.915.742.233 9 Kab. Tebo 3.915.742.233 10 Kota Jambi 3.915.742.233 11 Kota Sungai Penuh 3.915.742.233 VII Provinsi Sumatera Selatan 1 Kab. Lahat 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 2 Kab. Musi Banyuasin 3.915.742.233 3 Kab. Musi Rawas 3.915.742.233 4 Kab. Muara Enim 3.915.742.233 5 Kab. Ogan Komering Ilir 3.915.742.233 6 Kab. Ogan Komering Ulu 3.915.742.233 7 Kota Palembang 3.116.658.266 8 Kota Pagar Alam 3.915.742.233 9 Kota Lubuk Linggau 3.915.742.233 10 Kota Prabumulih 3.915.742.233 11 Kab. Banyuasin 3.915.742.233 12 Kab. Ogan Ilir 3.915.742.233 13 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 3.915.742.233 14 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3.915.742.233 15 Kab. Empat Lawang 3.915.742.233 VIII Provinsi Bangka Belitung 1 Kab. Bangka 3.915.742.233 2 Kab. Belitung 3.915.742.233 3 Kota Pangkal Pinang 3.915.742.233 4 Kab. Bangka Selatan 3.915.742.233 5 Kab. Bangka Tengah 3.915.742.233 6 Kab. Bangka Barat 3.915.742.233 7 Kab. Belitung Timur 3.915.742.233 IX Provinsi Bengkulu 1 Kab. Bengkulu Selatan 3.915.742.233 2 Kab. Bengkulu Utara 3.915.742.233 3 Kab. Rejang Lebong 3.915.742.233 4 Kota Bengkulu 3.915.742.233 5 Kab. Kaur 3.915.742.233 6 Kab. Seluma 3.915.742.233 7 Kab. Mukomuko 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 8 Kab. Lebong 3.915.742.233 9 Kab. Kepahiang 3.915.742.233 10 Kab. Bengkulu Tengah 3.915.742.233 X Provinsi Lampung 1 Kab. Lampung Barat 3.915.742.233 2 Kab. Lampung Selatan 3.915.742.233 3 Kab. Lampung Tengah 3.915.742.233 4 Kab. Lampung Utara 3.915.742.233 5 Kab. Lampung Timur 3.915.742.233 6 Kab. Tanggamus 3.915.742.233 7 Kab. Tulang Bawang 3.915.742.233 8 Kab. Way Kanan 3.915.742.233 9 Kota Bandar Lampung 3.116.658.266 10 Kota Metro 3.915.742.233 11 Kab. Pesawaran 3.915.742.233 12 Kab. Pringsewu 3.915.742.233 13 Kab. Mesuji 3.915.742.233 14 Kab. Tulang Bawang Barat 3.915.742.233 XI Provinsi DKI Jakarta 19.578.711.165 XII Provinsi Jawa Barat 1 Kab. Bandung 3.915.742.233 2 Kab. Bekasi 3.915.742.233 3 Kab. Bogor 3.116.658.266 4 Kab. Ciamis 3.915.742.233 5 Kab. Cianjur 3.915.742.233 6 Kab. Cirebon 3.915.742.233 7 Kab. Garut 3.915.742.233 8 Kab. Indramayu 3.915.742.233 9 Kab. Karawang 3.915.742.233 10 Kab. Kuningan 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 11 Kab. Majalengka 3.915.742.233 12 Kab. Purwakarta 3.915.742.233 13 Kab. Subang 3.915.742.233 14 Kab. Sukabumi 3.915.742.233 15 Kab. Sumedang 3.915.742.233 16 Kab. Tasikmalaya 3.915.742.233 17 Kota Bandung 3.915.742.233 18 Kota Bekasi 3.915.742.233 19 Kota Bogor 3.915.742.233 20 Kota Cirebon 3.915.742.233 21 Kota Depok 3.116.658.266 22 Kota Sukabumi 3.915.742.233 23 Kota Cimahi 3.915.742.233 24 Kota Tasikmalaya 3.915.742.233 25 Kota Banjar 3.915.742.233 26 Kab. Bandung Barat 3.915.742.233 XIII Provinsi Banten 1 Kab. Lebak 3.915.742.233 2 Kab. Pandeglang 3.915.742.233 3 Kab. Serang 3.915.742.233 4 Kab. Tangerang 3.915.742.233 5 Kota Cilegon 3.915.742.233 6 Kota Tangerang 3.915.742.233 7 Kota Serang 3.915.742.233 8 Kota Tangerang Selatan 3.915.742.233 XIV Provinsi Jawa Tengah 1 Kab. Banjarnegara 3.915.742.233 2 Kab. Banyumas 3.915.742.233 3 Kab. Batang 3.915.742.233 4 Kab. Blora 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 5 Kab. Boyolali 3.915.742.233 6 Kab. Brebes 3.915.742.233 7 Kab. Cilacap 3.915.742.233 8 Kab. Demak 3.915.742.233 9 Kab. Grobogan 3.915.742.233 10 Kab. Jepara 3.915.742.233 11 Kab. Karanganyar 3.915.742.233 12 Kab. Kebumen 3.915.742.233 13 Kab. Kendal 3.915.742.233 14 Kab. Klaten 3.915.742.233 15 Kab. Kudus 3.915.742.233 16 Kab. Magelang 3.915.742.233 17 Kab. Pati 3.915.742.233 18 Kab. Pekalongan 3.915.742.233 19 Kab. Pemalang 3.915.742.233 20 Kab. Purbalingga 3.915.742.233 21 Kab. Purworejo 3.915.742.233 22 Kab. Rembang 3.915.742.233 23 Kab. Semarang 3.915.742.233 24 Kab. Sragen 3.915.742.233 25 Kab. Sukoharjo 3.116.658.266 26 Kab. Tegal 3.915.742.233 27 Kab. Temanggung 3.915.742.233 28 Kab. Wonogiri 3.915.742.233 29 Kab. Wonosobo 3.915.742.233 30 Kota Magelang 3.915.742.233 31 Kota Pekalongan 3.915.742.233 32 Kota Salatiga 3.915.742.233 33 Kota Semarang 3.116.658.266 34 Kota Surakarta 3.915.742.233 35 Kota Tegal 3.915.742.233 NO DAERAH PBB XV Provinsi DI Yogyakarta 1 Kab. Bantul 3.915.742.233 2 Kab. Gunung Kidul 3.915.742.233 3 Kab. Kulon Progo 3.915.742.233 4 Kab. Sleman 3.915.742.233 5 Kota Yogyakarta 3.116.658.266 XVI Provinsi Jawa Timur 1 Kab. Bangkalan 3.915.742.233 2 Kab. Banyuwangi 3.915.742.233 3 Kab. Blitar 3.915.742.233 4 Kab. Bojonegoro 3.915.742.233 5 Kab. Bondowoso 3.915.742.233 6 Kab. Gresik 3.116.658.266 7 Kab. Jember 3.915.742.233 8 Kab. Jombang 3.915.742.233 9 Kab. Kediri 3.915.742.233 10 Kab. Lamongan 3.915.742.233 11 Kab. Lumajang 3.915.742.233 12 Kab. Madiun 3.915.742.233 13 Kab. Magetan 3.915.742.233 14 Kab. Malang 3.915.742.233 15 Kab. Mojokerto 3.915.742.233 16 Kab. Nganjuk 3.915.742.233 17 Kab. Ngawi 3.915.742.233 18 Kab. Pacitan 3.915.742.233 19 Kab. Pamekasan 3.915.742.233 20 Kab. Pasuruan 3.915.742.233 21 Kab. Ponorogo 3.915.742.233 22 Kab. Probolinggo 3.915.742.233 23 Kab. Sampang 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 24 Kab. Sidoarjo 3.116.658.266 25 Kab. Situbondo 3.915.742.233 26 Kab. Sumenep 3.915.742.233 27 Kab. Trenggalek 3.915.742.233 28 Kab. Tuban 3.915.742.233 29 Kab. Tulungagung 3.915.742.233 30 Kota Blitar 3.915.742.233 31 Kota Kediri 3.915.742.233 32 Kota Madiun 3.915.742.233 33 Kota Malang 3.915.742.233 34 Kota Mojokerto 3.915.742.233 35 Kota Pasuruan 3.915.742.233 36 Kota Probolinggo 3.915.742.233 37 Kota Surabaya 3.116.658.266 38 Kota Batu 3.915.742.233 XVII Provinsi Kalimantan Barat 1 Kab. Bengkayang 3.915.742.233 2 Kab. Landak 3.915.742.233 3 Kab. Kapuas Hulu 3.915.742.233 4 Kab. Ketapang 3.915.742.233 5 Kab. Pontianak 3.915.742.233 6 Kab. Sambas 3.915.742.233 7 Kab. Sanggau 3.915.742.233 8 Kab. Sintang 3.915.742.233 9 Kota Pontianak 3.116.658.266 10 Kota Singkawang 3.915.742.233 11 Kab. Sekadau 3.915.742.233 12 Kab. Melawi 3.915.742.233 13 Kab. Kayong Utara 3.915.742.233 14 Kab. Kubu Raya 3.915.742.233 NO DAERAH PBB XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 1 Kab. Barito Selatan 3.915.742.233 2 Kab. Barito Utara 3.915.742.233 3 Kab. Kapuas 3.915.742.233 4 Kab. Kotawaringin Barat 3.915.742.233 5 Kab. Kotawaringin Timur 3.915.742.233 6 Kota Palangkaraya 3.915.742.233 7 Kab. Barito Timur 3.915.742.233 8 Kab. Murung Raya 3.915.742.233 9 Kab. Pulang Pisau 3.915.742.233 10 Kab. Gunung Mas 3.915.742.233 11 Kab. Lamandau 3.915.742.233 12 Kab. Sukamara 3.915.742.233 13 Kab. Katingan 3.915.742.233 14 Kab. Seruyan 3.915.742.233 XIX Provinsi Kalimantan Selatan 1 Kab. Banjar 3.915.742.233 2 Kab. Barito Kuala 3.915.742.233 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 3.915.742.233 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 3.915.742.233 5 Kab. Hulu Sungai Utara 3.915.742.233 6 Kab. Kotabaru 3.915.742.233 7 Kab. Tabalong 3.915.742.233 8 Kab. Tanah Laut 3.915.742.233 9 Kab. Tapin 3.915.742.233 10 Kota Banjarbaru 3.915.742.233 11 Kota Banjarmasin 3.915.742.233 12 Kab. Balangan 3.915.742.233 13 Kab. Tanah Bumbu 3.915.742.233 XX Provinsi Kalimantan Timur 1 Kab. Berau 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 2 Kab. Bulungan 3.915.742.233 3 Kab. Kutai Kartanegara 3.915.742.233 4 Kab. Kutai Barat 3.915.742.233 5 Kab. Kutai Timur 3.915.742.233 6 Kab. Malinau 3.915.742.233 7 Kab. Nunukan 3.915.742.233 8 Kab. Pasir 3.915.742.233 9 Kota Balikpapan 3.116.658.266 10 Kota Bontang 3.915.742.233 11 Kota Samarinda 3.116.658.266 12 Kota Tarakan 3.915.742.233 13 Kab. Penajam Paser Utara 3.915.742.233 14 Kab. Tana Tidung 3.915.742.233 XXI Provinsi Sulawesi Utara 1 Kab. Bolaang Mongondow 3.915.742.233 2 Kab. Minahasa 3.915.742.233 3 Kab. Sangihe 3.915.742.233 4 Kota Bitung 3.915.742.233 5 Kota Manado 3.915.742.233 6 Kab. Kepulauan Talaud 3.915.742.233 7 Kab. Minahasa Selatan 3.915.742.233 8 Kota Tomohon 3.915.742.233 9 Kab. Minahasa Utara 3.915.742.233 10 Kota Kotamobagu 3.915.742.233 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 3.915.742.233 12 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3.915.742.233 13 Kab. Minahasa Tenggara 3.915.742.233 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 3.915.742.233 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3.915.742.233 NO DAERAH PBB XXII Provinsi Gorontalo 1 Kab. Boalemo 3.915.742.233 2 Kab. Gorontalo 3.915.742.233 3 Kota Gorontalo 3.116.658.266 4 Kab. Pohuwato 3.915.742.233 5 Kab. Bone Bolango 3.915.742.233 6 Kab. Gorontalo Utara 3.915.742.233 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah 1 Kab. Banggai 3.915.742.233 2 Kab. Banggai Kepulauan 3.915.742.233 3 Kab. Buol 3.915.742.233 4 Kab. Tolitoli 3.915.742.233 5 Kab. Donggala 3.915.742.233 6 Kab. Morowali 3.915.742.233 7 Kab. Poso 3.915.742.233 8 Kota Palu 3.116.658.266 9 Kab. Parigi Moutong 3.915.742.233 10 Kab. Tojo Una Una 3.915.742.233 11 Kab. Sigi 3.915.742.233 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan 1 Kab. Bantaeng 3.915.742.233 2 Kab. Barru 3.915.742.233 3 Kab. Bone 3.915.742.233 4 Kab. Bulukumba 3.915.742.233 5 Kab. Enrekang 3.915.742.233 6 Kab. Gowa 3.915.742.233 7 Kab. Jeneponto 3.915.742.233 8 Kab. Luwu 3.915.742.233 9 Kab. Luwu Utara 3.915.742.233 10 Kab. Maros 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 11 Kab. Pangkajene Kepulauan 3.915.742.233 12 Kab. Pinrang 3.915.742.233 13 Kab. Kepulauan Selayar 3.915.742.233 14 Kab. Sidenreng Rappang 3.915.742.233 15 Kab. Sinjai 3.915.742.233 16 Kab. Soppeng 3.915.742.233 17 Kab. Takalar 3.915.742.233 18 Kab. Tana Toraja 3.915.742.233 19 Kab. Wajo 3.915.742.233 20 Kota Parepare 3.915.742.233 21 Kota Makassar 3.915.742.233 22 Kota Palopo 3.915.742.233 23 Kab. Luwu Timur 3.915.742.233 24 Kab. Toraja Utara 3.915.742.233 XXV Provinsi Sulawesi Barat 1 Kab. Majene 3.915.742.233 2 Kab. Mamuju 3.915.742.233 3 Kab. Polewali Mandar 3.915.742.233 4 Kab. Mamasa 3.915.742.233 5 Kab. Mamuju Utara 3.915.742.233 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Kab. Buton 3.915.742.233 2 Kab. Konawe 3.915.742.233 3 Kab. Kolaka 3.915.742.233 4 Kab. Muna 3.915.742.233 5 Kota Kendari 3.915.742.233 6 Kota Baubau 3.915.742.233 7 Kab. Konawe Selatan 3.915.742.233 8 Kab. Bombana 3.915.742.233 9 Kab. Wakatobi 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 10 Kab. Kolaka Utara 3.915.742.233 11 Kab. Konawe Utara 3.915.742.233 12 Kab. Buton Utara 3.915.742.233 XXVII Provinsi Bali 1 Kab. Badung 3.915.742.233 2 Kab. Bangli 3.915.742.233 3 Kab. Buleleng 3.915.742.233 4 Kab. Gianyar 3.915.742.233 5 Kab. Jembrana 3.915.742.233 6 Kab. Karangasem 3.915.742.233 7 Kab. Klungkung 3.915.742.233 8 Kab. Tabanan 3.915.742.233 9 Kota Denpasar 3.915.742.233 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Kab. Bima 3.915.742.233 2 Kab. Dompu 3.915.742.233 3 Kab. Lombok Barat 3.915.742.233 4 Kab. Lombok Tengah 3.915.742.233 5 Kab. Lombok Timur 3.915.742.233 6 Kab. Sumbawa 3.915.742.233 7 Kota Mataram 3.915.742.233 8 Kota Bima 3.915.742.233 9 Kab. Sumbawa Barat 3.915.742.233 10 Kab. Lombok Utara 3.915.742.233 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Kab. Alor 3.915.742.233 2 Kab. Belu 3.915.742.233 3 Kab. Ende 3.915.742.233 4 Kab. Flores Timur 3.915.742.233 5 Kab. Kupang 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 6 Kab. Lembata 3.915.742.233 7 Kab. Manggarai 3.915.742.233 8 Kab. Ngada 3.915.742.233 9 Kab. Sikka 3.915.742.233 10 Kab. Sumba Barat 3.915.742.233 11 Kab. Sumba Timur 3.915.742.233 12 Kab. Timor Tengah Selatan 3.915.742.233 13 Kab. Timor Tengah Utara 3.915.742.233 14 Kota Kupang 3.915.742.233 15 Kab. Rote Ndao 3.915.742.233 16 Kab. Manggarai Barat 3.915.742.233 17 Kab. Nagekeo 3.915.742.233 18 Kab. Sumba Barat Daya 3.915.742.233 19 Kab. Sumba Tengah 3.915.742.233 20 Kab. Manggarai Timur 3.915.742.233 21 Kab. Sabu Raijua 3.915.742.233 XXX Provinsi Maluku 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3.915.742.233 2 Kab. Maluku Tengah 3.915.742.233 3 Kab. Maluku Tenggara 3.915.742.233 4 Kab. Buru 3.915.742.233 5 Kota Ambon 3.915.742.233 6 Kab. Seram Bagian Barat 3.915.742.233 7 Kab. Seram Bagian Timur 3.915.742.233 8 Kab. Kepulauan Aru 3.915.742.233 9 Kota Tual 3.915.742.233 10 Kab. Maluku Barat Daya 3.915.742.233 11 Kab. Buru Selatan 3.915.742.233 XXXI Provinsi Maluku Utara 1 Kab. Halmahera Tengah 3.915.742.233 2 Kab. Halmahera Barat 3.915.742.233 3 Kota Ternate 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 4 Kab. Halmahera Timur 3.915.742.233 5 Kota Tidore Kepulauan 3.915.742.233 6 Kab. Kepulauan Sula 3.915.742.233 7 Kab. Halmahera Selatan 3.915.742.233 8 Kab. Halmahera Utara 3.915.742.233 9 Kab. Pulau Morotai 3.915.742.233 XXXII Provinsi Papua 1 Kab. Biak Numfor 3.915.742.233 2 Kab. Jayapura 3.915.742.233 3 Kab. Jayawijaya 3.915.742.233 4 Kab. Merauke 3.915.742.233 5 Kab. Mimika 3.915.742.233 6 Kab. Nabire 3.915.742.233 7 Kab. Paniai 3.915.742.233 8 Kab. Puncak Jaya 3.915.742.233 9 Kab. Kepulauan Yapen 3.915.742.233 10 Kota Jayapura 3.915.742.233 11 Kab. Sarmi 3.915.742.233 12 Kab. Keerom 3.915.742.233 13 Kab. Yahukimo 3.915.742.233 14 Kab. Pegunungan Bintang 3.915.742.233 15 Kab. Tolikara 3.915.742.233 16 Kab. Boven Digoel 3.915.742.233 17 Kab. Mappi 3.915.742.233 18 Kab. Asmat 3.915.742.233 19 Kab. Waropen 3.915.742.233 20 Kab. Supiori 3.915.742.233 21 Kab. Mamberamo Raya 3.915.742.233 22 Kab. Mamberamo Tengah 3.915.742.233 23 Kab. Yalimo 3.915.742.233 NO DAERAH PBB 24 Kab. Lanny Jaya 3.915.742.233 25 Kab. Nduga 3.915.742.233 26 Kab. Puncak 3.915.742.233 27 Kab. Dogiyai 3.915.742.233 28 Kab. Intan Jaya 3.915.742.233 29 Kab. Deiyai 3.915.742.233 XXXIII Provinsi Papua Barat 1 Kab. Sorong 3.915.742.233 2 Kab. Manokwari 3.915.742.233 3 Kab. Fak Fak 3.915.742.233 4 Kota Sorong 3.915.742.233 5 Kab. Sorong Selatan 3.915.742.233 6 Kab. Raja Ampat 3.915.742.233 7 Kab. Teluk Bintuni 3.915.742.233 8 Kab. Teluk Wondama 3.915.742.233 9 Kab. Kaimana 3.915.742.233 10 Kab. Tambrauw 3.915.742.233 11 Kab. Maybrat 3.915.742.233 Total 1.927.824.636.162 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN 197/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012