JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

No.469, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Pembagian. Bea Perolehan. Hak Atas Tanah. Bangunan. No.469, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Pembagian. Bea Perolehan. Hak Atas Tanah. Bangunan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202/PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;

mengingat:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal 1 Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Pasal 2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Pasal 3 (1) Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan. (2) Perkiraan alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. (3) Perkiraan alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat secara keseluruhan yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp1.478.579.999.744,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Pasal 4 Perkiraan alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 5 (1) Penyaluran alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan. (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 202/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 dalam rupiah I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1 Kab. Aceh Barat 2.981.008.064 2 Kab. Aceh Besar 2.981.008.064 3 Kab. Aceh Selatan 2.981.008.064 4 Kab. Aceh Singkil 2.981.008.064 5 Kab. Aceh Tengah 2.981.008.064 6 Kab. Aceh Tenggara 2.981.008.064 7 Kab. Aceh Timur 2.981.008.064 8 Kab. Aceh Utara 2.981.008.064 9 Kab. Bireuen 2.981.008.064 10 Kab. Aceh Pidie 2.981.008.064 11 Kab. Simeuleu 2.981.008.064 12 Kota Banda Aceh 2.981.008.064 13 Kota Sabang 2.981.008.064 14 Kota Langsa 2.981.008.064 15 Kota Lhokseumawe 2.981.008.064 16 Kab. Nagan Raya 2.981.008.064 17 Kab. Aceh Jaya 2.981.008.064 18 Kab. Aceh Barat Daya 2.981.008.064 19 Kab. Gayo Lues 2.981.008.064 20 Kab. Aceh Tamiang 2.981.008.064 21 Kab. Bener Meriah 2.981.008.064 22 Kab. Pidie Jaya 2.981.008.064 23 Kota Subulussalam 2.981.008.064 II Provinsi Sumatera Utara 1 Kab. Asahan 2.981.008.064 2 Kab. Dairi 2.981.008.064 3 Kab. Deli Serdang 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 4 Kab. Karo 2.981.008.064 5 Kab. Labuhan Batu 2.981.008.064 6 Kab. Langkat 2.981.008.064 7 Kab. Mandailing Natal 2.981.008.064 8 Kab. Nias 2.981.008.064 9 Kab. Simalungun 2.981.008.064 10 Kab. Tapanuli Selatan 2.981.008.064 11 Kab. Tapanuli Tengah 2.981.008.064 12 Kab. Tapanuli Utara 2.981.008.064 13 Kab. Toba Samosir 2.981.008.064 14 Kota Binjai 2.981.008.064 15 Kota Medan 2.981.008.064 16 Kota Pematang Siantar 2.981.008.064 17 Kota Sibolga 2.981.008.064 18 Kota Tanjung Balai 2.981.008.064 19 Kota Tebing Tinggi 2.981.008.064 20 Kota Padang Sidempuan 2.981.008.064 21 Kab. Pakpak Bharat 2.981.008.064 22 Kab. Nias Selatan 2.981.008.064 23 Kab. Humbang Hasundutan 2.981.008.064 24 Kab. Serdang Bedagai 2.981.008.064 25 Kab. Samosir 2.981.008.064 26 Kab. Batu Bara 2.981.008.064 27 Kab. Padang Lawas Utara 2.981.008.064 28 Kab. Padang Lawas 2.981.008.064 29 Kab. Labuhan Batu Selatan 2.981.008.064 30 Kab. Labuhan Batu Utara 2.981.008.064 31 Kab. Nias Utara 2.981.008.064 32 Kab. Nias Barat 2.981.008.064 33 Kota Gunung Sitoli 2.981.008.064 III Provinsi Sumatera Barat 1 Kab. Limapuluh Kota 2.981.008.064 2 Kab. Agam 2.981.008.064 3 Kab. Kepulauan Mentawai 2.981.008.064 4 Kab. Padang Pariaman 2.981.008.064 5 Kab. Pasaman 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 6 Kab. Pesisir Selatan 2.981.008.064 7 Kab. Sijunjung 2.981.008.064 8 Kab. Solok 2.981.008.064 9 Kab. Tanah Datar 2.981.008.064 10 Kota Bukit Tinggi 2.981.008.064 11 Kota Padang Panjang 2.981.008.064 12 Kota Padang 2.981.008.064 13 Kota Payakumbuh 2.981.008.064 14 Kota Sawahlunto 2.981.008.064 15 Kota Solok 2.981.008.064 16 Kota Pariaman 2.981.008.064 17 Kab. Pasaman Barat 2.981.008.064 18 Kab. Dharmasraya 2.981.008.064 19 Kab. Solok Selatan 2.981.008.064 IV Provinsi Riau 1 Kab. Bengkalis 2.981.008.064 2 Kab. Indragiri Hilir 2.981.008.064 3 Kab. Indragiri Hulu 2.981.008.064 4 Kab. Kampar 2.981.008.064 5 Kab. Kuantan Singingi 2.981.008.064 6 Kab. Pelalawan 2.981.008.064 7 Kab. Rokan Hilir 2.981.008.064 8 Kab. Rokan Hulu 2.981.008.064 9 Kab. Siak 2.981.008.064 10 Kota Dumai 2.981.008.064 11 Kota Pekanbaru 2.981.008.064 12 Kab. Kepulauan Meranti 2.981.008.064 V Provinsi Kepulauan Riau 1 Kab. Bintan 2.981.008.064 2 Kab. Natuna 2.981.008.064 3 Kab. Karimun 2.981.008.064 4 Kota Batam 2.981.008.064 5 Kota Tanjung Pinang 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 6 Kab. Lingga 2.981.008.064 7 Kab. Kepulauan Anambas 2.981.008.064 VI Provinsi Jambi 1 Kab. Batanghari 2.981.008.064 2 Kab. Bungo 2.981.008.064 3 Kab. Kerinci 2.981.008.064 4 Kab. Merangin 2.981.008.064 5 Kab. Muaro Jambi 2.981.008.064 6 Kab. Sarolangun 2.981.008.064 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 2.981.008.064 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 2.981.008.064 9 Kab. Tebo 2.981.008.064 10 Kota Jambi 2.981.008.064 11 Kota Sungai Penuh 2.981.008.064 VII Provinsi Sumatera Selatan 1 Kab. Lahat 2.981.008.064 2 Kab. Musi Banyuasin 2.981.008.064 3 Kab. Musi Rawas 2.981.008.064 4 Kab. Muara Enim 2.981.008.064 5 Kab. Ogan Komering Ilir 2.981.008.064 6 Kab. Ogan Komering Ulu 2.981.008.064 7 Kota Palembang 2.981.008.064 8 Kota Pagar Alam 2.981.008.064 9 Kota Lubuk Linggau 2.981.008.064 10 Kota Prabumulih 2.981.008.064 11 Kab. Banyuasin 2.981.008.064 12 Kab. Ogan Ilir 2.981.008.064 13 Kab. OKU Timur 2.981.008.064 14 Kab. OKU Selatan 2.981.008.064 15 Kab. Empat Lawang 2.981.008.064 VIII Provinsi Bangka Belitung 1 Kab. Bangka 2.981.008.064 2 Kab. Belitung 2.981.008.064 3 Kota Pangkal Pinang 2.981.008.064 4 Kab. Bangka Selatan 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 5 Kab. Bangka Tengah 2.981.008.064 6 Kab. Bangka Barat 2.981.008.064 7 Kab. Belitung Timur 2.981.008.064 IX Provinsi Bengkulu 1 Kab. Bengkulu Selatan 2.981.008.064 2 Kab. Bengkulu Utara 2.981.008.064 3 Kab. Rejang Lebong 2.981.008.064 4 Kota Bengkulu 2.981.008.064 5 Kab. Kaur 2.981.008.064 6 Kab. Seluma 2.981.008.064 7 Kab. Mukomuko 2.981.008.064 8 Kab. Lebong 2.981.008.064 9 Kab. Kepahiang 2.981.008.064 10 Kab. Bengkulu Tengah 2.981.008.064 X Provinsi Lampung 1 Kab. Lampung Barat 2.981.008.064 2 Kab. Lampung Selatan 2.981.008.064 3 Kab. Lampung Tengah 2.981.008.064 4 Kab. Lampung Utara 2.981.008.064 5 Kab. Lampung Timur 2.981.008.064 6 Kab. Tanggamus 2.981.008.064 7 Kab. Tulang Bawang 2.981.008.064 8 Kab. Way Kanan 2.981.008.064 9 Kota Bandar Lampung 2.981.008.064 10 Kota Metro 2.981.008.064 11 Kab. Pesawaran 2.981.008.064 12 Kab. Pringsewu 2.981.008.064 13 Kab. Mesuji 2.981.008.064 14 Kab. Tulang Bawang Barat 2.981.008.064 XI Provinsi DKI Jakarta 14.905.040.320 XII Provinsi Jawa Barat 1 Kab. Bandung 2.981.008.064 2 Kab. Bekasi 2.981.008.064 3 Kab. Bogor 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 4 Kab. Ciamis 2.981.008.064 5 Kab. Cianjur 2.981.008.064 6 Kab. Cirebon 2.981.008.064 7 Kab. Garut 2.981.008.064 8 Kab. Indramayu 2.981.008.064 9 Kab. Karawang 2.981.008.064 10 Kab. Kuningan 2.981.008.064 11 Kab. Majalengka 2.981.008.064 12 Kab. Purwakarta 2.981.008.064 13 Kab. Subang 2.981.008.064 14 Kab. Sukabumi 2.981.008.064 15 Kab. Sumedang 2.981.008.064 16 Kab. Tasikmalaya 2.981.008.064 17 Kota Bandung 2.981.008.064 18 Kota Bekasi 2.981.008.064 19 Kota Bogor 2.981.008.064 20 Kota Cirebon 2.981.008.064 21 Kota Depok 2.981.008.064 22 Kota Sukabumi 2.981.008.064 23 Kota Cimahi 2.981.008.064 24 Kota Tasikmalaya 2.981.008.064 25 Kota Banjar 2.981.008.064 26 Kab. Bandung Barat 2.981.008.064 XIII Provinsi Banten 1 Kab. Lebak 2.981.008.064 2 Kab. Pandeglang 2.981.008.064 3 Kab. Serang 2.981.008.064 4 Kab. Tangerang 2.981.008.064 5 Kota Cilegon 2.981.008.064 6 Kota Tangerang 2.981.008.064 7 Kota Serang 2.981.008.064 8 Kota Tangerang Selatan 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO XIV Provinsi Jawa Tengah 1 Kab. Banjarnegara 2.981.008.064 2 Kab. Banyumas 2.981.008.064 3 Kab. Batang 2.981.008.064 4 Kab. Blora 2.981.008.064 5 Kab. Boyolali 2.981.008.064 6 Kab. Brebes 2.981.008.064 7 Kab. Cilacap 2.981.008.064 8 Kab. Demak 2.981.008.064 9 Kab. Grobogan 2.981.008.064 10 Kab. Jepara 2.981.008.064 11 Kab. Karanganyar 2.981.008.064 12 Kab. Kebumen 2.981.008.064 13 Kab. Kendal 2.981.008.064 14 Kab. Klaten 2.981.008.064 15 Kab. Kudus 2.981.008.064 16 Kab. Magelang 2.981.008.064 17 Kab. Pati 2.981.008.064 18 Kab. Pekalongan 2.981.008.064 19 Kab. Pemalang 2.981.008.064 20 Kab. Purbalingga 2.981.008.064 21 Kab. Purworejo 2.981.008.064 22 Kab. Rembang 2.981.008.064 23 Kab. Semarang 2.981.008.064 24 Kab. Sragen 2.981.008.064 25 Kab. Sukoharjo 2.981.008.064 26 Kab. Tegal 2.981.008.064 27 Kab. Temanggung 2.981.008.064 28 Kab. Wonogiri 2.981.008.064 29 Kab. Wonosobo 2.981.008.064 30 Kota Magelang 2.981.008.064 31 Kota Pekalongan 2.981.008.064 32 Kota Salatiga 2.981.008.064 33 Kota Semarang 2.981.008.064 34 Kota Surakarta 2.981.008.064 35 Kota Tegal 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO XV Provinsi DI Yogyakarta 1 Kab. Bantul 2.981.008.064 2 Kab. Gunung Kidul 2.981.008.064 3 Kab. Kulon Progo 2.981.008.064 4 Kab. Sleman 2.981.008.064 5 Kota Yogyakarta 2.981.008.064 XVI Provinsi Jawa Timur 1 Kab. Bangkalan 2.981.008.064 2 Kab. Banyuwangi 2.981.008.064 3 Kab. Blitar 2.981.008.064 4 Kab. Bojonegoro 2.981.008.064 5 Kab. Bondowoso 2.981.008.064 6 Kab. Gresik 2.981.008.064 7 Kab. Jember 2.981.008.064 8 Kab. Jombang 2.981.008.064 9 Kab. Kediri 2.981.008.064 10 Kab. Lamongan 2.981.008.064 11 Kab. Lumajang 2.981.008.064 12 Kab. Madiun 2.981.008.064 13 Kab. Magetan 2.981.008.064 14 Kab. Malang 2.981.008.064 15 Kab. Mojokerto 2.981.008.064 16 Kab. Nganjuk 2.981.008.064 17 Kab. Ngawi 2.981.008.064 18 Kab. Pacitan 2.981.008.064 19 Kab. Pamekasan 2.981.008.064 20 Kab. Pasuruan 2.981.008.064 21 Kab. Ponorogo 2.981.008.064 22 Kab. Probolinggo 2.981.008.064 23 Kab. Sampang 2.981.008.064 24 Kab. Sidoarjo 2.981.008.064 25 Kab. Situbondo 2.981.008.064 26 Kab. Sumenep 2.981.008.064 27 Kab. Trenggalek 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 28 Kab. Tuban 2.981.008.064 29 Kab. Tulungagung 2.981.008.064 30 Kota Blitar 2.981.008.064 31 Kota Kediri 2.981.008.064 32 Kota Madiun 2.981.008.064 33 Kota Malang 2.981.008.064 34 Kota Mojokerto 2.981.008.064 35 Kota Pasuruan 2.981.008.064 36 Kota Probollinggo 2.981.008.064 37 Kota Surabaya 2.981.008.064 38 Kota Batu 2.981.008.064 XVII Provinsi Kalimantan Barat 1 Kab. Bengkayang 2.981.008.064 2 Kab. Landak 2.981.008.064 3 Kab. Kapuas Hulu 2.981.008.064 4 Kab. Ketapang 2.981.008.064 5 Kab. Pontianak 2.981.008.064 6 Kab. Sambas 2.981.008.064 7 Kab. Sanggau 2.981.008.064 8 Kab. Sintang 2.981.008.064 9 Kota Pontianak 2.981.008.064 10 Kota Singkawang 2.981.008.064 11 Kab. Sekadau 2.981.008.064 12 Kab. Melawi 2.981.008.064 13 Kab. Kayong Utara 2.981.008.064 14 Kab. Kubu Raya 2.981.008.064 XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 1 Kab. Barito Selatan 2.981.008.064 2 Kab. Barito Utara 2.981.008.064 3 Kab. Kapuas 2.981.008.064 4 Kab. Kotawaringin Barat 2.981.008.064 5 Kab. Kotawaringin Timur 2.981.008.064 6 Kota Palangkaraya 2.981.008.064 7 Kab. Barito Timur 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 8 Kab. Murung Raya 2.981.008.064 9 Kab. Pulang Pisau 2.981.008.064 10 Kab. Gunung Mas 2.981.008.064 11 Kab. Lamandau 2.981.008.064 12 Kab. Sukamara 2.981.008.064 13 Kab. Katingan 2.981.008.064 14 Kab. Seruyan 2.981.008.064 XIX Provinsi Kalimantan Selatan 1 Kab. Banjar 2.981.008.064 2 Kab. Barito Kuala 2.981.008.064 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 2.981.008.064 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 2.981.008.064 5 Kab. Hulu Sungai Utara 2.981.008.064 6 Kab. Kota Baru 2.981.008.064 7 Kab. Tabalong 2.981.008.064 8 Kab. Tanah Laut 2.981.008.064 9 Kab. Tapin 2.981.008.064 10 Kota Banjar Baru 2.981.008.064 11 Kota Banjarmasin 2.981.008.064 12 Kab. Balangan 2.981.008.064 13 Kab. Tanah Bumbu 2.981.008.064 XX Provinsi Kalimantan Timur 1 Kab. Berau 2.981.008.064 2 Kab. Bulungan 2.981.008.064 3 Kab. Kutai Kartanegara 2.981.008.064 4 Kab. Kutai Barat 2.981.008.064 5 Kab. Kutai Timur 2.981.008.064 6 Kab. Malinau 2.981.008.064 7 Kab. Nunukan 2.981.008.064 8 Kab. Paser 2.981.008.064 9 Kota Balikpapan 2.981.008.064 10 Kota Bontang 2.981.008.064 11 Kota Samarinda 2.981.008.064 12 Kota Tarakan 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 13 Kab. Penajam Paser Utara 2.981.008.064 14 Kab. Tana Tidung 2.981.008.064 XXI Provinsi Sulawesi Utara 1 Kab. Bolaang Mongondow 2.981.008.064 2 Kab. Minahasa 2.981.008.064 3 Kab. Sangihe 2.981.008.064 4 Kota Bitung 2.981.008.064 5 Kota Manado 2.981.008.064 6 Kab. Kepulauan Talaud 2.981.008.064 7 Kab. Minahasa Selatan 2.981.008.064 8 Kota Tomohon 2.981.008.064 9 Kab. Minahasa Utara 2.981.008.064 10 Kota Kotamobagu 2.981.008.064 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2.981.008.064 12 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 2.981.008.064 13 Kab. Minahasa Tenggara 2.981.008.064 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.981.008.064 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.981.008.064 XXII Provinsi Gorontalo 1 Kab. Boalemo 2.981.008.064 2 Kab. Gorontalo 2.981.008.064 3 Kota Gorontalo 2.981.008.064 4 Kab. Pohuwato 2.981.008.064 5 Kab. Bone Bolango 2.981.008.064 6 Kab. Gorontalo Utara 2.981.008.064 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah 1 Kab. Banggai 2.981.008.064 2 Kab. Banggai Kepulauan 2.981.008.064 3 Kab. Buol 2.981.008.064 4 Kab. Toli-Toli 2.981.008.064 5 Kab. Donggala 2.981.008.064 6 Kab. Morowali 2.981.008.064 7 Kab. Poso 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 8 Kota Palu 2.981.008.064 9 Kab. Parigi Moutong 2.981.008.064 10 Kab. Tojo Una Una 2.981.008.064 11 Kab. Sigi 2.981.008.064 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan 1 Kab. Bantaeng 2.981.008.064 2 Kab. Barru 2.981.008.064 3 Kab. Bone 2.981.008.064 4 Kab. Bulukumba 2.981.008.064 5 Kab. Enrekang 2.981.008.064 6 Kab. G o w a 2.981.008.064 7 Kab. Jeneponto 2.981.008.064 8 Kab. Luwu 2.981.008.064 9 Kab. Luwu Utara 2.981.008.064 10 Kab. M a r o s 2.981.008.064 11 Kab. Pangkajene Kepulauan 2.981.008.064 12 Kab. Pinrang 2.981.008.064 13 Kab. Selayar 2.981.008.064 14 Kab. Sidenreng Rappang 2.981.008.064 15 Kab. Sinjai 2.981.008.064 16 Kab. Soppeng 2.981.008.064 17 Kab. Takalar 2.981.008.064 18 Kab. Tana Toraja 2.981.008.064 19 Kab. W ajo 2.981.008.064 20 Kota Pare-pare 2.981.008.064 21 Kota Makassar 2.981.008.064 22 Kota Palopo 2.981.008.064 23 Kab. Luwu Timur 2.981.008.064 24 Kab. Toraja Utara 2.981.008.064 XXV Provinsi Sulawesi Barat 1 Kab. Majene 2.981.008.064 2 Kab. Mamuju 2.981.008.064 3 Kab. Polewali Mandar 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 4 Kab. Mamasa 2.981.008.064 5 Kab. Mamuju Utara 2.981.008.064 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Kab. Buton 2.981.008.064 2 Kab. Konawe 2.981.008.064 3 Kab. Kolaka 2.981.008.064 4 Kab. Muna 2.981.008.064 5 Kota Kendari 2.981.008.064 6 Kota Bau-bau 2.981.008.064 7 Kab. Konawe Selatan 2.981.008.064 8 Kab. Bombana 2.981.008.064 9 Kab. Wakatobi 2.981.008.064 10 Kab. Kolaka Utara 2.981.008.064 11 Kab. Konawe Utara 2.981.008.064 12 Kab. Buton Utara 2.981.008.064 XXVII Provinsi Bali 1 Kab. Badung 2.981.008.064 2 Kab. Bangli 2.981.008.064 3 Kab. Buleleng 2.981.008.064 4 Kab. Gianyar 2.981.008.064 5 Kab. Jembrana 2.981.008.064 6 Kab. Karangasem 2.981.008.064 7 Kab. Klungkung 2.981.008.064 8 Kab. Tabanan 2.981.008.064 9 Kota Denpasar 2.981.008.064 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Kab. Bima 2.981.008.064 2 Kab. Dompu 2.981.008.064 3 Kab. Lombok Barat 2.981.008.064 4 Kab. Lombok Tengah 2.981.008.064 5 Kab. Lombok Timur 2.981.008.064 6 Kab. Sumbawa 2.981.008.064 7 Kota Mataram 2.981.008.064 8 Kota Bima 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 9 Kab. Sumbawa Barat 2.981.008.064 10 Kab. Lombok Utara 2.981.008.064 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Kab. Alor 2.981.008.064 2 Kab. Belu 2.981.008.064 3 Kab. Ende 2.981.008.064 4 Kab. Flores Timur 2.981.008.064 5 Kab. Kupang 2.981.008.064 6 Kab. Lembata 2.981.008.064 7 Kab. Manggarai 2.981.008.064 8 Kab. Ngada 2.981.008.064 9 Kab. Sikka 2.981.008.064 10 Kab. Sumba Barat 2.981.008.064 11 Kab. Sumba Timur 2.981.008.064 12 Kab. Timor Tengah Selatan 2.981.008.064 13 Kab. Timor Tengah Utara 2.981.008.064 14 Kota Kupang 2.981.008.064 15 Kab. Rote Ndao 2.981.008.064 16 Kab. Manggarai Barat 2.981.008.064 17 Kab. Nagekeo 2.981.008.064 18 Kab. Sumba Barat Daya 2.981.008.064 19 Kab. Sumba Tengah 2.981.008.064 20 Kab. Manggarai Timur 2.981.008.064 21 Kab. Sabu Raijua 2.981.008.064 XXX Provinsi Maluku 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 2.981.008.064 2 Kab. Maluku Tengah 2.981.008.064 3 Kab. Maluku Tenggara 2.981.008.064 4 Kab. Pulau Buru 2.981.008.064 5 Kota Ambon 2.981.008.064 6 Kab. Seram Bagian Barat 2.981.008.064 7 Kab. Seram Bagian Timur 2.981.008.064 8 Kab. Kepulauan Aru 2.981.008.064 9 Kota Tual 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 10 Kab. Maluku Barat Daya 2.981.008.064 11 Kab. Buru Selatan 2.981.008.064 XXXI Provinsi Maluku Utara 1 Kab. Halmahera Tengah 2.981.008.064 2 Kab. Halmahera Barat 2.981.008.064 3 Kota Ternate 2.981.008.064 4 Kab. Halmahera Timur 2.981.008.064 5 Kota Tidore Kepulauan 2.981.008.064 6 Kab. Kepulauan Sula 2.981.008.064 7 Kab. Halmahera Selatan 2.981.008.064 8 Kab. Halmahera Utara 2.981.008.064 9 Kab. Pulau Morotai 2.981.008.064 XXXII Provinsi Papua 1 Kab. Biak Numfor 2.981.008.064 2 Kab. Jayapura 2.981.008.064 3 Kab. Jayawijaya 2.981.008.064 4 Kab. Merauke 2.981.008.064 5 Kab. Mimika 2.981.008.064 6 Kab. Nabire 2.981.008.064 7 Kab. Paniai 2.981.008.064 8 Kab. Puncak Jaya 2.981.008.064 9 Kab. Kepulauan Yapen 2.981.008.064 10 Kota Jayapura 2.981.008.064 11 Kab. Sarmi 2.981.008.064 12 Kab. Keerom 2.981.008.064 13 Kab. Yahukimo 2.981.008.064 14 Kab. Pegunungan Bintang 2.981.008.064 15 Kab. Tolikara 2.981.008.064 16 Kab. Boven Digoel 2.981.008.064 17 Kab. Mappi 2.981.008.064 18 Kab. Asmat 2.981.008.064 19 Kab. Waropen 2.981.008.064 20 Kab. Supiori 2.981.008.064 21 Kab. Mamberamo Raya 2.981.008.064 22 Kab. Mamberamo Tengah 2.981.008.064 23 Kab. Yalimo 2.981.008.064 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DBH BPHTB NO 24 Kab. Lanny Jaya 2.981.008.064 25 Kab. Nduga 2.981.008.064 26 Kab. Puncak 2.981.008.064 27 Kab. Dogiyai 2.981.008.064 28 Kab. Intan Jaya 2.981.008.064 29 Kab. Deiyai 2.981.008.064 XXXIII Provinsi Papua Barat 1 Kab. Sorong 2.981.008.064 2 Kab. Manokwari 2.981.008.064 3 Kab. Fak Fak 2.981.008.064 4 Kota Sorong 2.981.008.064 5 Kab. Sorong Selatan 2.981.008.064 6 Kab. Raja Ampat 2.981.008.064 7 Kab. Teluk Bintuni 2.981.008.064 8 Kab. Teluk Wondama 2.981.008.064 9 Kab. Kaimana 2.981.008.064 10 Kab. Tambrauw 2.981.008.064 11 Kab. Maybrat 2.981.008.064 Total 1.478.579.999.744 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI

Informasi!

Informasi!