bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) bagian Daerah.
Alokasi BPHTB bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Pasal 2
Alokasi Definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 merupakan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009.
Alokasi definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.192.979.709.998,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Alokasi Definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 3
Penyaluran alokasi BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.
Penyaluran alokasi BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap III didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II.
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR : 214/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 (dalam rupiah) NO DAERAH BPHTB I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1 Kab. Aceh Barat 2.475.061.639 2 Kab. Aceh Besar 2.475.061.639 3 Kab. Aceh Selatan 2.475.061.639 4 Kab. Aceh Singkil 2.475.061.639 5 Kab. Aceh Tengah 2.475.061.639 6 Kab. Aceh Tenggara 2.475.061.639 7 Kab. Aceh Timur 2.475.061.639 8 Kab. Aceh Utara 2.475.061.639 9 Kab. Bireuen 2.475.061.639 10 Kab. Aceh Pidie 2.475.061.639 11 Kab. Simeulue 2.475.061.639 12 Kota Banda Aceh 2.475.061.639 13 Kota Sabang 2.475.061.639 14 Kota Langsa 2.475.061.639 15 Kota Lhokseumawe 2.475.061.639 16 Kab. Nagan Raya 2.475.061.639 17 Kab. Aceh Jaya 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 18 Kab. Aceh Barat Daya 2.475.061.639 19 Kab. Gayo Lues 2.475.061.639 20 Kab. Aceh Tamiang 2.475.061.639 21 Kab. Bener Meriah 2.475.061.639 22 Kab. Pidie Jaya 2.475.061.639 23 Kota Subulussalam 2.475.061.639 II Provinsi Sumatera Utara 1 Kab. Asahan 2.475.061.639 2 Kab. Dairi 2.475.061.639 3 Kab. Deli Serdang 2.475.061.639 4 Kab. Karo 2.475.061.639 5 Kab. Labuhan Batu 2.475.061.639 6 Kab. Langkat 2.475.061.639 7 Kab. Mandailing Natal 2.475.061.639 8 Kab. Nias 2.475.061.639 9 Kab. Simalungun 2.475.061.639 10 Kab. Tapanuli Selatan 2.475.061.639 11 Kab. Tapanuli Tengah 2.475.061.639 12 Kab. Tapanuli Utara 2.475.061.639 13 Kab. Toba Samosir 2.475.061.639 14 Kota Binjai 2.475.061.639 15 Kota Medan 2.475.061.639 16 Kota Pematang Siantar 2.475.061.639 17 Kota Sibolga 2.475.061.639 18 Kota Tanjung Balai 2.475.061.639 19 Kota Tebing Tinggi 2.475.061.639 20 Kota Padang Sidempuan 2.475.061.639 21 Kab. Pakpak Bharat 2.475.061.639 22 Kab. Nias Selatan 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 23 Kab. Humbang Hasundutan 2.475.061.639 24 Kab. Serdang Bedagai 2.475.061.639 25 Kab. Samosir 2.475.061.639 26 Kab. Batu Bara 2.475.061.639 27 Kab. Padang Lawas Utara 2.475.061.639 28 Kab. Padang Lawas 2.475.061.639 29 Kab. Labuhan Batu Selatan 2.475.061.639 30 Kab. Labuhan Batu Utara 2.475.061.639 III Provinsi Sumatera Barat 1 Kab. Limapuluh Kota 2.475.061.639 2 Kab. Agam 2.475.061.639 3 Kab. Kepulauan Mentawai 2.475.061.639 4 Kab. Padang Pariaman 2.475.061.639 5 Kab. Pasaman 2.475.061.639 6 Kab. Pesisir Selatan 2.475.061.639 7 Kab. Sijunjung 2.475.061.639 8 Kab. Solok 2.475.061.639 9 Kab. Tanah Datar 2.475.061.639 10 Kota Bukit Tinggi 2.475.061.639 11 Kota Padang Panjang 2.475.061.639 12 Kota Padang 2.475.061.639 13 Kota Payakumbuh 2.475.061.639 14 Kota Sawahlunto 2.475.061.639 15 Kota Solok 2.475.061.639 16 Kota Pariaman 2.475.061.639 17 Kab. Pasaman Barat 2.475.061.639 18 Kab. Dharmasraya 2.475.061.639 19 Kab. Solok Selatan 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB IV Provinsi Riau 1 Kab. Bengkalis 2.475.061.639 2 Kab. Indragiri Hilir 2.475.061.639 3 Kab. Indragiri Hulu 2.475.061.639 4 Kab. Kampar 2.475.061.639 5 Kab. Kuantan Singingi 2.475.061.639 6 Kab. Pelalawan 2.475.061.639 7 Kab. Rokan Hilir 2.475.061.639 8 Kab. Rokan Hulu 2.475.061.639 9 Kab. Siak 2.475.061.639 10 Kota Dumai 2.475.061.639 11 Kota Pekanbaru 2.475.061.639 V Provinsi Kepulauan Riau 1 Kab. Bintan 2.475.061.639 2 Kab. Natuna 2.475.061.639 3 Kab. Karimun 2.475.061.639 4 Kota Batam 2.475.061.639 5 Kota Tanjung Pinang 2.475.061.639 6 Kab. Lingga 2.475.061.639 7 Kab. Kepulauan Anambas 2.475.061.639 VI Provinsi Jambi 1 Kab. Batanghari 2.475.061.639 2 Kab. Bungo 2.475.061.639 3 Kab. Kerinci 2.475.061.639 4 Kab. Merangin 2.475.061.639 5 Kab. Muaro Jambi 2.475.061.639 6 Kab. Sarolangun 2.475.061.639 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 2.475.061.639 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 2.475.061.639 9 Kab. Tebo 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 10 Kota Jambi 2.475.061.639 11 Kota Sungai Penuh 2.475.061.639 VII Provinsi Sumatera Selatan 1 Kab. Lahat 2.475.061.639 2 Kab. Musi Banyuasin 2.475.061.639 3 Kab. Musi Rawas 2.475.061.639 4 Kab. Muara Enim 2.475.061.639 5 Kab. Ogan Komering Ilir 2.475.061.639 6 Kab. Ogan Komering Ulu 2.475.061.639 7 Kota Palembang 2.475.061.639 8 Kota Pagar Alam 2.475.061.639 9 Kota Lubuk Linggau 2.475.061.639 10 Kota Prabumulih 2.475.061.639 11 Kab. Banyuasin 2.475.061.639 12 Kab. Ogan Ilir 2.475.061.639 13 Kab. OKU Timur 2.475.061.639 14 Kab. OKU Selatan 2.475.061.639 15 Kab. Empat Lawang 2.475.061.639 VIII Provinsi Bangka Belitung 1 Kab. Bangka 2.475.061.639 2 Kab. Belitung 2.475.061.639 3 Kota Pangkal Pinang 2.475.061.639 4 Kab. Bangka Selatan 2.475.061.639 5 Kab. Bangka Tengah 2.475.061.639 6 Kab. Bangka Barat 2.475.061.639 7 Kab. Belitung Timur 2.475.061.639 IX Provinsi Bengkulu 1 Kab. Bengkulu Selatan 2.475.061.639 2 Kab. Bengkulu Utara 2.475.061.639 3 Kab. Rejang Lebong 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 4 Kota Bengkulu 2.475.061.639 5 Kab. Kaur 2.475.061.639 6 Kab. Seluma 2.475.061.639 7 Kab. Mukomuko 2.475.061.639 8 Kab. Lebong 2.475.061.639 9 Kab. Kepahiang 2.475.061.639 10 Kab. Bengkulu Tengah 2.475.061.639 X Provinsi Lampung 1 Kab. Lampung Barat 2.475.061.639 2 Kab. Lampung Selatan 2.475.061.639 3 Kab. Lampung Tengah 2.475.061.639 4 Kab. Lampung Utara 2.475.061.639 5 Kab. Lampung Timur 2.475.061.639 6 Kab. Tanggamus 2.475.061.639 7 Kab. Tulang Bawang 2.475.061.639 8 Kab. Way Kanan 2.475.061.639 9 Kota Bandar Lampung 2.475.061.639 10 Kota Metro 2.475.061.639 11 Kab. Pesawaran 2.475.061.639 XI Provinsi DKI Jakarta 12.375.308.195 XII Provinsi Jawa Barat 1 Kab. Bandung 2.475.061.639 2 Kab. Bekasi 2.475.061.639 3 Kab. Bogor 2.475.061.639 4 Kab. Ciamis 2.475.061.639 5 Kab. Cianjur 2.475.061.639 6 Kab. Cirebon 2.475.061.639 7 Kab. Garut 2.475.061.639 8 Kab. Indramayu 2.475.061.639 9 Kab. Karawang 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 10 Kab. Kuningan 2.475.061.639 11 Kab. Majalengka 2.475.061.639 12 Kab. Purwakarta 2.475.061.639 13 Kab. Subang 2.475.061.639 14 Kab. Sukabumi 2.475.061.639 15 Kab. Sumedang 2.475.061.639 16 Kab. Tasikmalaya 2.475.061.639 17 Kota Bandung 2.475.061.639 18 Kota Bekasi 2.475.061.639 19 Kota Bogor 2.475.061.639 20 Kota Cirebon 2.475.061.639 21 Kota Depok 2.475.061.639 22 Kota Sukabumi 2.475.061.639 23 Kota Cimahi 2.475.061.639 24 Kota Tasikmalaya 2.475.061.639 25 Kota Banjar 2.475.061.639 26 Kab. Bandung Barat 2.475.061.639 XIII Provinsi Banten 1 Kab. Lebak 2.475.061.639 2 Kab. Pandeglang 2.475.061.639 3 Kab. Serang 2.475.061.639 4 Kab. Tangerang 2.475.061.639 5 Kota Cilegon 2.475.061.639 6 Kota Tangerang 2.475.061.639 7 Kota Serang 2.475.061.639 XIV Provinsi Jawa Tengah 1 Kab. Banjarnegara 2.475.061.639 2 Kab. Banyumas 2.475.061.639 3 Kab. Batang 2.475.061.639 4 Kab. Blora 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 5 Kab. Boyolali 2.475.061.639 6 Kab. Brebes 2.475.061.639 7 Kab. Cilacap 2.475.061.639 8 Kab. Demak 2.475.061.639 9 Kab. Grobogan 2.475.061.639 10 Kab. Jepara 2.475.061.639 11 Kab. Karanganyar 2.475.061.639 12 Kab. Kebumen 2.475.061.639 13 Kab. Kendal 2.475.061.639 14 Kab. Klaten 2.475.061.639 15 Kab. Kudus 2.475.061.639 16 Kab. Magelang 2.475.061.639 17 Kab. Pati 2.475.061.639 18 Kab. Pekalongan 2.475.061.639 19 Kab. Pemalang 2.475.061.639 20 Kab. Purbalingga 2.475.061.639 21 Kab. Purworejo 2.475.061.639 22 Kab. Rembang 2.475.061.639 23 Kab. Semarang 2.475.061.639 24 Kab. Sragen 2.475.061.639 25 Kab. Sukoharjo 2.475.061.639 26 Kab. Tegal 2.475.061.639 27 Kab. Temanggung 2.475.061.639 28 Kab. Wonogiri 2.475.061.639 29 Kab. Wonosobo 2.475.061.639 30 Kota Magelang 2.475.061.639 31 Kota Pekalongan 2.475.061.639 32 Kota Salatiga 2.475.061.639 33 Kota Semarang 2.475.061.639 34 Kota Surakarta 2.475.061.639 35 Kota Tegal 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB XV Provinsi DI Yogyakarta 1 Kab. Bantul 2.475.061.639 2 Kab. Gunung Kidul 2.475.061.639 3 Kab. Kulon Progo 2.475.061.639 4 Kab. Sleman 2.475.061.639 5 Kota Yogyakarta 2.475.061.639 XVI Provinsi Jawa Timur 1 Kab. Bangkalan 2.475.061.639 2 Kab. Banyuwangi 2.475.061.639 3 Kab. Blitar 2.475.061.639 4 Kab. Bojonegoro 2.475.061.639 5 Kab. Bondowoso 2.475.061.639 6 Kab. Gresik 2.475.061.639 7 Kab. Jember 2.475.061.639 8 Kab. Jombang 2.475.061.639 9 Kab. Kediri 2.475.061.639 10 Kab. Lamongan 2.475.061.639 11 Kab. Lumajang 2.475.061.639 12 Kab. Madiun 2.475.061.639 13 Kab. Magetan 2.475.061.639 14 Kab. Malang 2.475.061.639 15 Kab. Mojokerto 2.475.061.639 16 Kab. Nganjuk 2.475.061.639 17 Kab. Ngawi 2.475.061.639 18 Kab. Pacitan 2.475.061.639 19 Kab. Pamekasan 2.475.061.639 20 Kab. Pasuruan 2.475.061.639 21 Kab. Ponorogo 2.475.061.639 22 Kab. Probolinggo 2.475.061.639 23 Kab. Sampang 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 24 Kab. Sidoarjo 2.475.061.639 25 Kab. Situbondo 2.475.061.639 26 Kab. Sumenep 2.475.061.639 27 Kab. Trenggalek 2.475.061.639 28 Kab. Tuban 2.475.061.639 29 Kab. Tulungagung 2.475.061.639 30 Kota Blitar 2.475.061.639 31 Kota Kediri 2.475.061.639 32 Kota Madiun 2.475.061.639 33 Kota Malang 2.475.061.639 34 Kota Mojokerto 2.475.061.639 35 Kota Pasuruan 2.475.061.639 36 Kota Probollinggo 2.475.061.639 37 Kota Surabaya 2.475.061.639 38 Kota Batu 2.475.061.639 XVII Provinsi Kalimantan Barat 1 Kab. Bengkayang 2.475.061.639 2 Kab. Landak 2.475.061.639 3 Kab. Kapuas Hulu 2.475.061.639 4 Kab. Ketapang 2.475.061.639 5 Kab. Pontianak 2.475.061.639 6 Kab. Sambas 2.475.061.639 7 Kab. Sanggau 2.475.061.639 8 Kab. Sintang 2.475.061.639 9 Kota Pontianak 2.475.061.639 10 Kota Singkawang 2.475.061.639 11 Kab. Sekadau 2.475.061.639 12 Kab. Melawi 2.475.061.639 13 Kab. Kayong Utara 2.475.061.639 14 Kab. Kubu Raya 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 1 Kab. Barito Selatan 2.475.061.639 2 Kab. Barito Utara 2.475.061.639 3 Kab. Kapuas 2.475.061.639 4 Kab. Kotawaringin Barat 2.475.061.639 5 Kab. Kotawaringin Timur 2.475.061.639 6 Kota Palangkaraya 2.475.061.639 7 Kab. Barito Timur 2.475.061.639 8 Kab. Murung Raya 2.475.061.639 9 Kab. Pulang Pisau 2.475.061.639 10 Kab. Gunung Mas 2.475.061.639 11 Kab. Lamandau 2.475.061.639 12 Kab. Sukamara 2.475.061.639 13 Kab. Katingan 2.475.061.639 14 Kab. Seruyan 2.475.061.639 XIX Provinsi Kalimantan Selatan 1 Kab. Banjar 2.475.061.639 2 Kab. Barito Kuala 2.475.061.639 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 2.475.061.639 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 2.475.061.639 5 Kab. Hulu Sungai Utara 2.475.061.639 6 Kab. Kota Baru 2.475.061.639 7 Kab. Tabalong 2.475.061.639 8 Kab. Tanah Laut 2.475.061.639 9 Kab. Tapin 2.475.061.639 10 Kota Banjar Baru 2.475.061.639 11 Kota Banjarmasin 2.475.061.639 12 Kab. Balangan 2.475.061.639 13 Kab. Tanah Bumbu 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB XX Provinsi Kalimantan Timur 1 Kab. Berau 2.475.061.639 2 Kab. Bulungan 2.475.061.639 3 Kab. Kutai Kartanegara 2.475.061.639 4 Kab. Kutai Barat 2.475.061.639 5 Kab. Kutai Timur 2.475.061.639 6 Kab. Malinau 2.475.061.639 7 Kab. Nunukan 2.475.061.639 8 Kab. Paser 2.475.061.639 9 Kota Balikpapan 2.475.061.639 10 Kota Bontang 2.475.061.639 11 Kota Samarinda 2.475.061.639 12 Kota Tarakan 2.475.061.639 13 Kab. Penajam Paser Utara 2.475.061.639 14 Kab. Tana Tidung 2.475.061.639 XXI Provinsi Sulawesi Utara 1 Kab. Bolaang Mongondow 2.475.061.639 2 Kab. Minahasa 2.475.061.639 3 Kab. Sangihe 2.475.061.639 4 Kota Bitung 2.475.061.639 5 Kota Manado 2.475.061.639 6 Kab. Kepulauan Talaud 2.475.061.639 7 Kab. Minahasa Selatan 2.475.061.639 8 Kota Tomohon 2.475.061.639 9 Kab. Minahasa Utara 2.475.061.639 10 Kota Kotamobagu 2.475.061.639 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2.475.061.639 12 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 2.475.061.639 13 Kab. Minahasa Tenggara 2.475.061.639 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.475.061.639 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB XXII Provinsi Gorontalo 1 Kab. Boalemo 2.475.061.639 2 Kab. Gorontalo 2.475.061.639 3 Kota Gorontalo 2.475.061.639 4 Kab. Pohuwato 2.475.061.639 5 Kab. Bone Bolango 2.475.061.639 6 Kab. Gorontalo Utara 2.475.061.639 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah 1 Kab. Banggai 2.475.061.639 2 Kab. Banggai Kepulauan 2.475.061.639 3 Kab. Buol 2.475.061.639 4 Kab. Toli-Toli 2.475.061.639 5 Kab. Donggala 2.475.061.639 6 Kab. Morowali 2.475.061.639 7 Kab. Poso 2.475.061.639 8 Kota Palu 2.475.061.639 9 Kab. Parigi Moutong 2.475.061.639 10 Kab. Tojo Una Una 2.475.061.639 11 Kab. Sigi 2.475.061.639 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan 1 Kab. Bantaeng 2.475.061.639 2 Kab. Barru 2.475.061.639 3 Kab. Bone 2.475.061.639 4 Kab. Bulukumba 2.475.061.639 5 Kab. Enrekang 2.475.061.639 6 Kab. G o w a 2.475.061.639 7 Kab. Jeneponto 2.475.061.639 8 Kab. Luwu 2.475.061.639 9 Kab. Luwu Utara 2.475.061.639 10 Kab. M a r o s 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 11 Kab. Pangkajene Kepulauan 2.475.061.639 12 Kab. Pinrang 2.475.061.639 13 Kab. Selayar 2.475.061.639 14 Kab. Sidenreng Rappang 2.475.061.639 15 Kab. Sinjai 2.475.061.639 16 Kab. Soppeng 2.475.061.639 17 Kab. Takalar 2.475.061.639 18 Kab. Tana Toraja 2.475.061.639 19 Kab. Wajo 2.475.061.639 20 Kota Pare-pare 2.475.061.639 21 Kota Makassar 2.475.061.639 22 Kota Palopo 2.475.061.639 23 Kab. Luwu Timur 2.475.061.639 24 Kab. Toraja Utara 2.475.061.639 XXV Provinsi Sulawesi Barat 1 Kab. Majene 2.475.061.639 2 Kab. Mamuju 2.475.061.639 3 Kab. Polewali Mandar 2.475.061.639 4 Kab. Mamasa 2.475.061.639 5 Kab. Mamuju Utara 2.475.061.639 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Kab. Buton 2.475.061.639 2 Kab. Konawe 2.475.061.639 3 Kab. Kolaka 2.475.061.639 4 Kab. Muna 2.475.061.639 5 Kota Kendari 2.475.061.639 6 Kota Bau-bau 2.475.061.639 7 Kab. Konawe Selatan 2.475.061.639 8 Kab. Bombana 2.475.061.639 9 Kab. Wakatobi 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 10 Kab. Kolaka Utara 2.475.061.639 11 Kab. Konawe Utara 2.475.061.639 12 Kab. Buton Utara 2.475.061.639 XXVII Provinsi Bali 1 Kab. Badung 2.475.061.639 2 Kab. Bangli 2.475.061.639 3 Kab. Buleleng 2.475.061.639 4 Kab. Gianyar 2.475.061.639 5 Kab. Jembrana 2.475.061.639 6 Kab. Karangasem 2.475.061.639 7 Kab. Klungkung 2.475.061.639 8 Kab. Tabanan 2.475.061.639 9 Kota Denpasar 2.475.061.639 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Kab. Bima 2.475.061.639 2 Kab. Dompu 2.475.061.639 3 Kab. Lombok Barat 2.475.061.639 4 Kab. Lombok Tengah 2.475.061.639 5 Kab. Lombok Timur 2.475.061.639 6 Kab. Sumbawa 2.475.061.639 7 Kota Mataram 2.475.061.639 8 Kota Bima 2.475.061.639 9 Kab. Sumbawa Barat 2.475.061.639 10 Kab. Lombok Utara 2.475.061.639 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Kab. Alor 2.475.061.639 2 Kab. Belu 2.475.061.639 3 Kab. Ende 2.475.061.639 4 Kab. Flores Timur 2.475.061.639 5 Kab. Kupang 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 6 Kab. Lembata 2.475.061.639 7 Kab. Manggarai 2.475.061.639 8 Kab. Ngada 2.475.061.639 9 Kab. Sikka 2.475.061.639 10 Kab. Sumba Barat 2.475.061.639 11 Kab. Sumba Timur 2.475.061.639 12 Kab. Timor Tengah Selatan 2.475.061.639 13 Kab. Timor Tengah Utara 2.475.061.639 14 Kota Kupang 2.475.061.639 15 Kab. Rote Ndao 2.475.061.639 16 Kab. Manggarai Barat 2.475.061.639 17 Kab. Nagekeo 2.475.061.639 18 Kab. Sumba Barat Daya 2.475.061.639 19 Kab. Sumba Tengah 2.475.061.639 20 Kab. Manggarai Timur 2.475.061.639 XXX Provinsi Maluku 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 2.475.061.639 2 Kab. Maluku Tengah 2.475.061.639 3 Kab. Maluku Tenggara 2.475.061.639 4 Kab. Pulau Buru 2.475.061.639 5 Kota Ambon 2.475.061.639 6 Kab. Seram Bagian Barat 2.475.061.639 7 Kab. Seram Bagian Timur 2.475.061.639 8 Kab. Kepulauan Aru 2.475.061.639 9 Kota Tual 2.475.061.639 10 Kab. Maluku Barat Daya 2.475.061.639 11 Kab. Buru Selatan 2.475.061.639 XXXI Provinsi Maluku Utara 1 Kab. Halmahera Tengah 2.475.061.639 2 Kab. Halmahera Barat 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 3 Kota Ternate 2.475.061.639 4 Kab. Halmahera Timur 2.475.061.639 5 Kota Tidore Kepulauan 2.475.061.639 6 Kab. Kepulauan Sula 2.475.061.639 7 Kab. Halmahera Selatan 2.475.061.639 8 Kab. Halmahera Utara 2.475.061.639 XXXII Provinsi Papua 1 Kab. Biak Numfor 2.475.061.639 2 Kab. Jayapura 2.475.061.639 3 Kab. Jayawijaya 2.475.061.639 4 Kab. Merauke 2.475.061.639 5 Kab. Mimika 2.475.061.639 6 Kab. Nabire 2.475.061.639 7 Kab. Paniai 2.475.061.639 8 Kab. Puncak Jaya 2.475.061.639 9 Kab. Kepulauan Yapen 2.475.061.639 10 Kota Jayapura 2.475.061.639 11 Kab. Sarmi 2.475.061.639 12 Kab. Keerom 2.475.061.639 13 Kab. Yahukimo 2.475.061.639 14 Kab. Pegunungan Bintang 2.475.061.639 15 Kab. Tolikara 2.475.061.639 16 Kab. Boven Digoel 2.475.061.639 17 Kab. Mappi 2.475.061.639 18 Kab. Asmat 2.475.061.639 19 Kab. Waropen 2.475.061.639 20 Kab. Supiori 2.475.061.639 21 Kab. Mamberamo Raya 2.475.061.639 22 Kab. Mamberamo Tengah 2.475.061.639 23 Kab. Yalimo 2.475.061.639 24 Kab. Lanny Jaya 2.475.061.639 NO DAERAH BPHTB 25 Kab. Nduga 2.475.061.639 26 Kab. Puncak 2.475.061.639 27 Kab. Dogiyai 2.475.061.639 XXXIII Provinsi Papua Barat 1 Kab. Sorong 2.475.061.639 2 Kab. Manokwari 2.475.061.639 3 Kab. Fak Fak 2.475.061.639 4 Kota Sorong 2.475.061.639 5 Kab. Sorong Selatan 2.475.061.639 6 Kab. Raja Ampat 2.475.061.639 7 Kab. Teluk Bintuni 2.475.061.639 8 Kab. Teluk Wondama 2.475.061.639 9 Kab. Kaimana 2.475.061.639 Total 1.192.979.709.998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI