MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217 /PMK.01/ 2018 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.Ol/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja orgamsas1 Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan orgamsas1 dan ta.ta kerja pada beberapa unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat N omor: B/682/M.KT.01/2018 tanggal 28 September 2018 dan surat Nomor: B/986/M.KT.01/2018 tanggal 17 Desember 2018; Mengingat Menetapkan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;

perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan superv1s1 atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan L pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

Sekretariat J enderal;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Direktorat J enderal Perbendaharaan; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; Inspektorat J enderal; J.

Badan Kebijakan Fiskal; Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; Staf Ahli Bidang Peraturan dan Hukum Pajak; Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak; Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; Penegakan q. Staf Ahli Bidang Makro : ~konomi dan Keuangan In ternasional;

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; dan

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Sekretariat J enderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;

pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

Biro Perencanaan dan Keuangan;

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Biro Hukum;

Biro Advokasi;

Biro Sumber Daya Manusia;

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; clan h. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, rencana kerja tahunan atau jangka pendek, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan, penyusunan anggaran Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan dalam Pasal 11, Biro menyelenggarakan fungsi: tugas sebagaimana Perencanaan dan dimaksud Keuangan a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek Kementerian Keuangan;

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian dan pelaporan kinerja Pinjaman dan Hibah Luar N egeri;

pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan;

penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;

pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian Keuangan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Bagian Perencanaan;

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko;

Bagian Penganggaran;

Bagian Perbendaharaan;

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan mempunya1 tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian Keuangan, penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, pengelolaan manajemen risiko dan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dan pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Kementerian Keuangan;

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kemen terian;

pengelolaan manajemen risiko dan manaJemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan; dan

pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Bagian Perencanaan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan I;

Subbagian Perencanaan II;

Subbagian Perencanaan III; dan

Subbagian Perencanaan IV.

Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Perencanaan IV mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, manajemen ris i ko Biro dan manajemen kinerja Biro, serta Laporan Kinerja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, analisis, edukasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dan risiko di lingkungan Kernen terian Keuangan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas al 18, Bagian Pengelolaan Kinerj a dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan orgamsas1 dan risiko di Keuangan; pengelolaan kinerja lingkungan Kementerian b. analisis strategi kementerian dan menyusun peta strategi, indikator kinerja utama dan inisiatif strategis orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyusunan rencana pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;

edukasi, komunikasi, konsultasi sistem pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis atas pengelolaan kinerja dan risiko Kementerian Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja oleh pimpinan Kementerian Keuangan; dan

penyusunan laporan kinerja dan laporan pengelolaan risiko Kementerian Keuangan.

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Ris: iko terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I;

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II;

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III; dan

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris J enderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris J enderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan; dan

pengurusan tata usaha Biro Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Penganggaran terdiri atas:

Subbagian Penganggaran I;

Subbagian Penganggaran II;

Subbagian Penganggaran III; dan dan rum ah tangga d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Ke bij akan Fiskal.

Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat J enderal Kekayaan Negara.

Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan;

pembinaan pelaksanaan anggaran;

penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan tunjangan kinerja; dan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

Subbagian Perbendaharaan I;

Subbagian Perbendaharaan II;

Subbagian Perbendaharaan III; dan

Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja.

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan bim bing an teknis / pem binaan, monitoring/ peman ta uan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan teknis/pembinaan, monitoring/ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan j enis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan bim bing an teknis / pem binaan ,, monitoring/ peman ta uan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis/pembinaan pengelolaan tunjangan kinerja, melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, serta menyusun dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Perhitungan Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian Keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian Keuangan;

penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;

penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian Keuangan;

penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa; dan

penyusunan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Laporan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, clan Laporan Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III; dan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Laporan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Laporan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat J enderal Anggaran, Keuangan. dan Direktorat Jenderal Perimbangan (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Laporan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat J enderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/ temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Laporan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta melakukan penggabungan laporan keuangan, tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Jenderal/ temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan seluruh unit Eselon I dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, serta penggabungan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah seluruh unit Eselon I.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, koordinasi, evaluasi, organ1sas1, kesehatan organ1sas1, peningkatan kinerja organisasi; dan monitoring analisis jabatan, b. pembinaan, koordinasi, evaluasi, clan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan tata laksana pelayanan publik;

pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

Bagian Organisasi I;

Bagian Organisasi II;

Bagian Ketatalaksanaan I;

Bagian Ketatalaksanaan II;

Bagian Jabatan Fungsional; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pemantauan organisasi, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organ1sas1, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerja; dan b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerj

Bagian Organisasi I terdiri atas:

Subbagian Organisasi IA;

Subbagian Organisasi IB; dan

Subbagian Organisasi IC.

Subbagian Organisasi IA, Subbagian Organisasi IB, dan Subbagian Organisasi IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring orgamsas1, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan orgamsas1, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerja; dan b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerj

Bagian Organisasi II terdiri atas:

Subbagian Organisasi IIA;

Subbagian Organisasi IIB; dan

Subbagian Organisasi IIC.

Subbagian Organisasi IIA, Subbagian Organisasi IIB, dan Subbagian Organisasi IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organ1sas1, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, peningkatan kinerja organisasi, dan analisis beban kerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, Inspektorat ,Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Analisis Pengadilan Pendidikan. Pajak, dan Lembaga Pengelola Dana (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;

penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan

pengurusan tata usaha dan rum ah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Subbagian Ketatalaksanaan IA, Subbagian Ketatalaksanaan IB, dan Subbagian Ketatalaksanaan IC . . masmg-masmg mempunyai tu gas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pemantauan tindak lanjut: atas la po ran hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, serta pembangunan zona integritas pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas; dan

penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat J enderal.

Subbagian Ketatalaksanaan IIA, Subbagian Ketatalaksanaan IIB, dan Subbagian Ketatalaksanaan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, serta pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat .Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Analisis Pengadilan Pendidikan. Pajak, dan Lembaga Pengelola Dana (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional; dan

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

Subbagian Jabatan Fungsional I;

Subbagian Jabatan Fungsional II; dan

Subbagian Jabatan Fungsional III.

Subbagian Jabatan Fungsional I, Subbagian Jabatan Fungsional II, dan Subbagian Jabatan Fungsional III . . masmg-masmg mempunym tu gas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan memberikan pertimbangan hukum dalam penyelesaian masalah hukum, serta menerbitkan dan menandatangani Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, serta menerbitkan dan menandatangani Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang sektor keuangan dan perJanJian;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang lainnya yang terkait dengan organisasi dan sumber daya manusia; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum serta pengelolaan kine1ja.

Biro Hukum terdiri atas:

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan;

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum;

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Um um;

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perpajakan; dan

penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis dan/atau pemberian 6- www.jdih.kemenkeu.go.id pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri atas:

Subbagian Hukum Pajak I;

Subbagian Hukum Pajak II;

Subbagian Hukum Kepabeanan I; dan

Subbagian Hukum Kepabeanan II.

Subbagian Hukum Pajak I mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu Pajak Penghasilan termasuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

Subbagian Hukum Pajak II mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan selain Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak.

Subbagian Hukum Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kepabeanan, yang meliputi teknis kepabeanan, penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, audit kepabeanan, pemberian premi, keberatan dan banding, dan kepabeanan internasional.

Subbagian Hukum Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang cukai dan kepabeanan lainnya, yang meliputi tempat penimbunan berikat, penindakan dan penyidikan, pengendalian impor atau ekspor termasuk larangan dan pembatasan, bea masuk anti dumping, dan bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan bea masuk pembalasan.

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang anggaran;

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbendaharaan termasuk badan layanan umum dibawah Kementerian Keuangan dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan

penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri atas:

Subbagian Hukum Anggaran;

Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan;

Subbagian Hukum Perbendaharaan; dan

Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Subbagian melakukan

Hukum Anggaran mempunyai peneli tian / penelaahan legal tu gas drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang anggaran yang meliputi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rancang; an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, dan rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang penganggaran pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Bagian Anggaran Rutin/Bendahara Umum Negara, Public Service Obligation dan Subsidi, Keuangan, dan masalah anggaran terkait lainnya.

Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan peneli tian / penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi bagi hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa serta pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah termasuk dana darurat, serta pendanaan dan informasi keuangan daerah, dan masalah lainnya di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan kas negara termasuk tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara, pengelolaan dana investasi, pembinaan pengelolaan pola keuangan badan layanan umum, akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem perbendaharaan dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban kontinjensi Pemerintah serta masalah perbendaharaan terkait lainnya.

Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang- undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pembe: rian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Barang Milik Negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan t www.jdih.kemenkeu.go.id negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bi dang Barang Milik Negara, termasuk pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset Bank dalam Likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan;

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan;

penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan d. peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang piutang negara dan lelang; penyusunan dokumentasi perundang-undangan yang Kementerian Keuangan; clan kompilasi peraturan berkaitan dengan tugas e. penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

komputerisasi pengelolaan peraturan perundang- undangan, pelayanan informasi peraturan perundang- undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, terdiri atas:

Subbagian Hukum Barang Milik Negara;

Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan;

Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang; dan

Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum.

Subbagian Hukum Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lainnya, termasuk pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset Bank dalam Likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk penyertaan modal negara berikut perubahannya pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Penyelenggara J aminan Sosial, Perseroan Terbatas lain yang terdapat kepemilikan negara, yayasan dan badan hukum/badan usaha lain serta usaha kecil, mikro, dan menengah.

Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang piutang negara dan lelang termasuk pengurusan piutang negara dan pelaksanaan Panitia Urusan Piutang Negara serta lelang.

Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum mempunyai tugas menyusun dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas Kementerian Keuangan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan, pengelolaan risiko, transaksi derivatif, dan hukum umum yang terkait, serta menyusun Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pembiayaan dan pengelolaan risiko yang meliputi surat berharga negara, obligasi daerah, pinjaman dan hibah luar negeri, transaksi derivatif, dan pembiayaan syariah;

penyusunan Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan;

penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah bi dang organ1sas1, hukum, yang terkait dengan ketatalaksanaan, kelem bagaan, sumber daya manusia, manaJemen risiko dan masalah hukum umum yang terkait; dan

pengurusan tata usaha, rumah tangga biro, dan pengelolaan kinerja.

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum terdiri atas:

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I;

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II;

Subbagian Hukum Umum; dan

Subbagian Tata Usaha Biro. -

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan peneli tian / penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara, khususnya yang terkait dengan Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, transaksi derivatif dan o bligasi daerah, serta menyusun Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penerbitan surat berharga negara.

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara berupa pinjaman dan hibah luar negeri, penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah, pengelolaan pinjaman pemerintah yang bersumber dari Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah, serta menyusun Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pengefektifan perjanjian pinjaman luar negeri, dan pemberian pinjaman atau hibah pemerintah ke luar negeri.

Subbagian Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang organisasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan hukum umum yang terkait.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, rumah tangga Biro Hukum, pengelolaan kinerja Biro Hukum, dan manajemen risiko Biro Hukum.

Bagian Hukum Sektor Keuangan clan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang--undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang sektor keuangan serta pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerja sama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan, serta menyusun Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Pasal Tl Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pasar modal, dana pensiun, dan perasuransian, termasuk program asuransi wajib dan program asuransi sosial;

penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan Rupiah dan kebijakan perubahan harga Rupiah, termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional Undang-Undang;

penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan bidang lembaga penjaminan, sektor keuangan lainnya, profesi keuangan, lembaga keuangan internasional, kerjasama internasional yang bersifat bilateral dan regional serta lembaga regional dan kerjasama internasional yang bersifat multilateral dan organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan;

penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bi dang h ukum perJ an J 1an nasional dan perJ an J ian internasional, khususnya perjanjian pengadaan barang dan jasa, perjanjian perlindungan, promosi dan kerja sama investasi, perJanJian kerja sama penyediaan infrastruktur, Jamman pemerintah (government guarantee) dan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan; dan

penyusunan Legal Opinion dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian terdiri atas:

Subbagian Hukum Sektor Keuangan I; b . Subbagian Hukum Sektor Keuangan II;

Subbagian Hukum Sektor Keuangan III; dan

Subbagian Hukum Perjanjian.

Subbagian Hukum Sektor Keuangan I mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pasar modal, dana pensiun, dan perasuransian, termasuk program asuransi wajib dan program asuransi sosial.

Subbagian Hukum Sektor Keuangan II mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan Rupiah dan kebijakan perubahan harga Rupiah, termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional Undang-Undang.

Subbagian Hukum Sektor Keuangan III mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang lembaga penjaminan, sektor keuangan lainnya, profesi keuangan, lembaga keuangan internasional, kerjasama internasional yang bersifat bilateral dan regional serta lembaga regional dan kerja sama internasional yang bersifat multilateral dan organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan.

Subbagian Hukum Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang hukum perjanjian nasional, dan perJanJ1an internasional, khususnya perJanJian pengadaan barang dan jasa, perjanjian perlindungan, promosi dan kerjasama investasi, perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur, Jamman pemerintah (government guarantee) dan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan, serta menyusun Legal Opinion dan dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengefektifan perjanjian penjaminan pemerintah. Biro Advokasi melaksanakan Bagian Keen.am Biro Advokasi

mempunyai tugas advokasi hukum mengoordinasikan dan meliputi penelaahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:

pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;

pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

pemberian advokasi hukum menyangkut eks Bank dalam Likuidasi, hak UJl materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase;

pemberian advokasi hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di kementerian/ lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Advokasi.

Biro Advokasi terdiri atas:

Bagian Advokasi I;

Bagian Advokasi II;

Bagian Advokasi III;

Bagian Advokasi IV; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Advokasi I mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJl materiil, . sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persamgan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJl materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persamgan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, maga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara- perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Bagian Advokasi I terdiri atas:

Subbagian Advokasi IA;

Subbagian Advokasi IB; dan

Subbagian Advokasi IC.

Subbagian Advokasi IA, Subbagian Advokasi IB, dan Subbagian Advokasi IC masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, a.tau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/ Badan U saha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Advokasi II mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerj a di lingkungan Kernen terian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persamgan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Advokasi II menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum; b . pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJl materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persamgan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, maga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara- perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional , yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Bagian Advokasi II terdiri atas:

Subbagian Advokasi IIA;

Subbagian Advokasi IIB; dan

Subbagian Advokasi IIC.

Subbagian Advokasi IIA, Subbagian Advokasi IIB, dan Subbagian Advokasi IIC mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan a.set negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Advokasi III mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJl materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persamgan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Advokasi III menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJl materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang- undangan terkai t tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan. Pasal 9(~ Bagian Advokasi III terdiri atas:

Subbagian Advokasi IIIA;

Subbagian Advokasi IIIB; dan

Subbagian Advokasi IIIC.

Subbagian Advokasi IIIA, Subbagian Advokasi IIIB, dan Subbagian Advokasi IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Advokasi IV mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persamgan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta rekapitulasi data perkara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Advokasi IV menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/ badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan;

pengoordinasian pelaporan dan rekapitulasi data perkara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Biro Advokasi.

Bagian Advokasi IV terdiri atas:

Subbagian Advokasi IVA;

Subbagian Advokasi IVB; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Advokasi IVA dan Subbagian Advokasi IVB masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa in ternasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan U saha Milik Daerah, perundang- undangan dan menganalisis peraturan terka: it tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan, serta rekapitulasi data perkara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Advokasi.

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan tugas terhadap penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

pengelolaan assessment center, c. pengembangan sumber daya manusia dan manaJemen kinerja pegawai;

pengembangan, manaJemen, dan pelayanan sistem informasi manaJemen sumber daya manusia serta manajemen naskah dan dokumen pegawai;

penyusunan ke bij akan dan pengelolaan po la karier, po la mutasi, dan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan;

penyelesaian mutasi jabatan, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan pegawai;

pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;

pengelolaan kesejahteraan, penzman, dan pengoordinasian pemberian penghargaan pegawai; J. penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian;

penyelesaian pemberhentian dan pemberian pens1un pegawai;

penyusunan, diseminasi, mengoordinasikan evaluasi kepegawaian; dan pen era pan, regulasi di dan bi dang m. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro Sumber Daya Mant1: sia.

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia;

Bagian Mutasi dan Kepangkatan;

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan clan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemantauan clan evaluasi rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, orientasi pegawai baru clan penempatan pegawai serta tata usaha clan rumah tangga Biro Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Perencanaan clan Pengadaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan, pemantauan clan evaluasi perencanaan clan formasi pegawai;

pengoordinasian penyiapan clan penyusunan analisis beban kerja, rencana strateg: is, rencana kerja, rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, laporan kinerja, penetapan kinerja, clan manaJemen risiko di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia;

penyiapan, pelaksanaan clan analisis hasil surve1 clan seminar perencanaan sumber daya manusia;

penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi penerimaan pegawai baru;

penyelesaian perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, tenaga ahli, clan staf khusus menteri keuangan;

penyiapan clan penyelesaian penempatan pegawai baru, pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan Kartu Pegawai;

perumusan pedoman pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi orientasi pegawai baru;

pengelolaan rumah tangga, uang muka, clan penyiapan sarana prasarana um um serta pendistribusian persuratan Biro Sumber Daya Manusia; L pengoordinasian penyusunan uraian jabatan, standar prosedur operasi, dan Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia; dan J. pembinaan sumber daya manusia Biro Sumber Daya Manusia.

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia;

Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia;

Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pengoordinasian penyiapan dan penyusunan analisis beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, rencana kinerja tahunan, serta penyiapan, pelaksanaan dan analisis hasil survei dan seminar perencanaan sumber daya manusia.

Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penenmaan pegawai baru, penyelesaian perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, tenaga ahli, dan staf khusus menteri keuangan.

Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian penempatan pegawai baru, pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan pemrosesan Kartu pedoman pelaksanaan, Pegawai, serta perumusan pemantauan dan evaluasi orientasi pegawai baru.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan analisis beban kerja, manajemen risiko, Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja, koordinasi penyusunan uraian jabatan, penyusunan Standard Operating Procedures, penyiapan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemeliharaan ars1p inaktif Biro Sumber Daya Manusia, serta penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Sumber Daya Manusia.

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis kompetensi pegawai, assessment center, pengelolaan kinerja pegawai, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan perumusan model kompetensi pegawai;

perumusan dan evaluasi kebijakan pengukuran kompetensi pegawai;

perumusan dan evaluasi arsitektur kepemimpinan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan assessment center dan psikotes;

pengembangan dan evaluasi assessment center dan psikotes;

pengelolaan kinerja pegawai;

pengoordinasian pelaksanaan penataan pegawai;

pengoordinasian pengelolaan clan penyusunan indikator kinerja utama Biro Sumber Daya Manusia;

pengoordinasian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia; J. pengembangan program pendidikan dan pelatihan; dan

pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai;

Subbagian Assessment Center, c. Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan perumusan konsep model kompetensi, konsep kebijakan pengukuran kompetensi, dan konsep arsitektur kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi pelaksanaannya.

Subbagian Assessment Center mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan assessment center pejabat Eselon II dan pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.

Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan diseminasi sistem penilaian kinerja pegawai, melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai, penyiapan bahan penataan pegawai, mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dan menatausahakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pejabat Eselon I.

Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis pengembangan sumber daya manusia, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, penyaJ1an, analisis, pengintegrasian data sumber daya manusia, serta pengelolaan naskah dan dokumen pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, desain sistem aplikasi manajemen sumber daya manusia, manajemen basis data sumber daya manusia, koordinasi penyiapan infrastruktur dan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia, serta memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manaJemen sumber daya manusia, standardisasi basis data serta pemantauan prosedur peng1nman dan pertukaran data;

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyaJian laporan atas data dan informasi sumber daya manusia;

pemutakhiran data sumber daya manusia, pembuatan mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data sumber daya manusia, serta verifikasi dan integrasi data sumber daya manusia; dan

verifikasi, penyeragaman dan integrasi data sumber daya manusia; dan

manajemen naskah dan dokumen kepegawaian. Pasal 113, Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Manajemen Basis Data;

Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi;

Subbagian Pengintegrasian Data; dan

Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi.

Subbagian Manajemen Basis Data mempunyai tugas melaksanakan analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, desain sistem manajemen sumber daya manusia, manaJemen basis data sumber daya manusia, koordinasi penyiapan infrastruktur dan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia, serta memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen sumber daya manusia.

Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis data, penyaJ1an data dan informasi sumber daya manus1a, serta penyelesaian pelaksanaan inpassing gaji pegawai unit Eselon I selain Sekretariat J enderal.

Subbagian Pengintegrasian Data mempunyai tugas melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal, pembuatan mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data sumber daya manusia, serta melakukan verifikasi dan integrasi data sumber daya manusia.

Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian.

Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan kebijakan pola mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan fungsional, seleksi terbuka, pola karier, manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional, pindah antar unit, pindah keluar instansi, penugasan lainnya serta kepangkatan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kebijakan dan keputusan yang berkaitan penyelesaian peny1apan dengan mutasi jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi;

penyusunan kebijakan pola karier dan pola mutasi;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola karier dan pola mutasi;

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan manaJemen talenta;

peman ta uan dan eval uasi pelaksanaan manaj em en talen ta;

pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pratama dan jabatan administrasi;

pelaksanaan · seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;

penyelesaian perpindahan pegawai antar unit Eselon I;

persetujuan pindah pegawai Kementerian Keuangan ke instansi lain; J. penyelesaian penugasan pegawai Kementerian Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, lembaga internasional dan lainnya;

pengaturan status Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lain;

penyusunan kebijakan dan penyelesaian penyiapan keputusan yang berkaitan dengan mutasi pejabat fungsional;

pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional;

penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan pegawai; dan

peninjauan masa kerja.

Bagian Mutasi dan Kepangkatan terdiri atas:

Subbagian Mutasi;

Subbagian Manajemen Talenta;

Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat Fungsional; dan

Subbagian Kepangkatan.

Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pola mutasi dan monitoring pelaksanaan pola mutasi, penyusunan feasibility study po la karir, penyusunan pedoman po la karier serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola karier, pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, penyiapan usulan mutasi jabatan struktural Eselon I, Eselon II, dan Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian mutasi jabatan struktural untuk perpindahan antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan menduduki jabatan struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III di lingkungan Kernen terian Keuangan.

Subbagian Manajemen Talenta mempunyai tugas menyusun kajian dan konsep kebijakan manaJemen talenta, implementasi manajemen talenta, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen talenta, dan penyempurnaan kebijakan manaJemen talenta di lingkungan Kementerian Keuangan.

Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat Fungsional mempunyai tugas menyusun kebijakan, menganalisis, mengevaluasi, serta menyempurnakan proses pengaturan status kepegawaian sebagai pegawai dipekerjakan/ diperbantukan, pindah antar unit, pindah keluar instansi, pembinaan internal pejabat fungsional analis kepegawaian, pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional, serta memproses mutasi jabatan fungsional untuk tingkat madya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas menganalisis penyelesaian kebijakan dan proses kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan, dan peninjauan masa kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan menyelesaikan pengelolaan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda Jasa, penzman, menegakkan disiplin pegawai, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian, usul pemberhentian dan pens1un serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tandajasa serta perijinan pegawai;

pelaksanaan penegakan disiplin, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai;

penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai; dan

penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan, dan · evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun terdiri atas:

Subbagian Kesejahteraan;

Subbagian Penegakan Disiplin;

Subbagian Pemberhentian dan Pensiun; dan

Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia.

Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda Jasa, perizinan pegawai, penyelesaian pemberian rekomendasi Bapertarum/ Taperum, cuti pegawai, pengusulan kartu istri/kartu suami.

Subbagian Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, serta penerapan kode etik pegawai dan menghimpun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian pemberhentian pegawai dan pemberhentian pegawai dari jabatan organik serta penyelesaian usul pensiun pegawai, dan usul kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan, dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

pembinaan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya;

pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;

pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;

evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik;

penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik;

pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, desk informasi dan call center, g. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta ke bij akan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada stakeholders Kementerian Keuangan;

koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

penerbitan s1aran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca; J. penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada stakeholders internal dan eksternal;

perencanaan, pengendalian program kehumasan, serta pengelolaan referensi Kementerian Keuangan dan koordinasi pusat referensi di internal Kementerian Keuangan;

pelaksanaan urusan protokol, tamu as1ng, dan akomodasi Kementerian Keuangan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Biro Komunikasi dan Layanan Infor: masi terdiri atas:

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi;

Bagian Manajemen Publikasi;

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara;

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol;

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi;

Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang strategi komunikasi, opini publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas al 126, Bagian Manajemen Strategi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang strategi komunikasi, opm1 publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan aktivitas manajemen strategi komunikasi;

penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik;

penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kernen terian Keuangan dan unit kerj a Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian Keuangan;

pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak, elektronik, dan online, daerah, nasional dan internasional;

pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya; dan

pelaksanaan riset dan audit komunikasi.

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi terdiri atas:

Subbagian Strategi Komunikasi;

Subbagian Monitoring dan Analisis Berita; dan

Subbagian Riset dan Audit.

Subbagian Strategi Komun: ikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan penyusunan strategi komunikasi, dan bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan.

Subbagian Monitoring dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis opini publik pada media cetak, elektronik, dan online, daerah, nasional, dan internasional, serta menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik.

Subbagian Riset dan Audit mempunyai tugas melakukan audit komunikasi dan riset maupun survei yang terkait dengan opini publik, pengelola.an informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas database bagian.

Bagian Manajemen Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang publikasi cetak, publikasi elektronik, dan aktivitas pemberitaan dan dokumentasi kegiatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Manajemen Publikasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang publikasi cetak, publikasi elektronik, aktivitas reportase dan dokumentasi kegiatan pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyiapan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang;

penyiapan, penayangan, clan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang;

penyiapan dan pengelolaan situs Kementerian Keuangan serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;

penyiapan dan pengelolaan media sosial Kementerian Keuangan serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;

penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya; dan

penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Keuangan dan pimpinan.

Bagian Manajemen Publikasi terdiri atas:

Subbagian Publikasi Cetak;

Subbagian Publikasi Elektronik; dan

Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi.

Subbagian Publikasi Cetak mempunyai tugas melakukan peny1apan pembinaan di bidang publikasi cetak di lingkungan Kementerian Keuangan, penyiapan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang secara tepat waktu.

Subbagian Publikasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, penyiapan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang, situs, media sosial secara tepat waktu.

Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan peny1apan dan pembinaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Keuangan dan pimpinan, penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya. Bagian Manajemen

Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pengomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

koordinasi dan fasili tasi penyelenggaraan pem bahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ke instansi vertikal Kementerian Keuangan dan instansi terkait;

koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara; dan

pengelolaan database stakeholders.

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara terdiri atas:

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I;

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II; dan

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat selain Komisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, clan Lembaga Penjamin Simpanan.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi ke bij akan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi- Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengelola sistem manajemen informasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas database Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara.

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang hubungan media, hubungan kelembagaan masyarakat, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun non pem beri taan;

penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada kelembagaan masyarakat;

peny1apan pembinaan di bidang keprotokolan di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan p1mpman Kementerian Keuangan dan narasumber lainnya;

peny1apan perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;

penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, JUmpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;

penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/ bantahan, dan surat pembaca;

penyiapan perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media mengenai peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada media cetak dan media elektronik; dan L pelaksanaan urusan protokol, tamu asmg, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol terdiri atas:

Subbagian Hubungan Media;

Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan

Subbagian Protokol.

Subbagian Hubungan Media mempunyai tu gas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak (nasional, internasional dan daerah), serta media massa elektronik.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada kelembagaan masyarakat.

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokol, tamu asmg, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi serta manaJemen dukungan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

peny1apan pembinaan di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan UJI konsekuensi informasi publik Kementerian Keuangan;

pengelolaan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

penanganan sengketa informasi publik;

pelaksanaan asistensi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik; dan

pelaksanaaan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pengelolaan desk informasi, sms center, call center, dan email layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun layanan informasi lainnya.

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi terdiri a tas:

Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi; dan

Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi layanan informasi publik, UJI konsekuensi, pengumpulan dan verifikasi data, penanganan sengketa informasi serta asistensi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik.

Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan operasionalisasi, pengelolaan pengembangan kompetensi, pelaporan layanan informasi publik.

dokumentasi, dan evaluasi Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik internal dan eksternal, perencanaan, pengendalian program, mana.Jemen referensi dan sistem manaJemen informasi kehumasan Kementerian Keuangan, administrasi serta dukungan teknis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan pengendalian program Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;

penyiapan pembinaan di bidang edukasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyelenggaraan edukasi publik internal mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan semmar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;

penyelenggaraan edukasi publik eksternal mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;

penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresias1 keh umasan bagi unit vertikal;

pelaksanaan aktivitas manajemen referensi Kementerian Keuangan;

pelaksanaan manajemen sistem informasi kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyiapan pembinaan hubungan dengan pusat referensi eksternal; L pelaksanaan aktivitas rnanaJemen administrasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; dan J. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik terdiri atas:

Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi;

Subbagian Edukasi Publik; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi mempunyai tugas melakukan peny1apan, pembinaan dan pelaksanaan manajemen referensi dan sistem informasi kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak institusi referensi daerah, nasional dan internasional dalam rangka pengembangan referensi.

Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresias1, partisipasi, dan kapasitas pengetahuan publik eksternal dan internal Kementerian Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, dan rumah tangga Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, serta melakukan penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan, penyusunan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manaJemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan analisis, penyusunan strategi dan rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara;

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, dan pengawasan dan pengendalian barang milik negara;

pelaksanaan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan peny1apan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara;

pelaksanaan registrasi, verifikasi pengguna sistem, penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, konsultasi dan layanan penanganan keluhan, perlindungan, pembinaan jabatan fungsional, penguatan kapasitas barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha;

pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, UJl kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi dan interkoneksi proses bisnis, pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, sosialisasi, diseminasi dan kerjasama dengan kemen terian / lem baga/ perangkat daerah, dan pelaksanaan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pengelolaan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) pengadaan barang/jasa; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan terdiri atas:

Bagian Perencanaan;

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja;

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan;

Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara;

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara;

Bagian Dukungan Teknis;

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bim bingan teknis di bi dang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan teknis perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pemantauan dan evaluasi perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Bagian Perencanaan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan I;

Subbagian Perencanaan II;

Subbagian Perencanaan III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bim bingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bim bingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pad.a Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan manajemen risiko Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta melaksanakan penyiapan penyusunan regulasi, pengembangan strategi; dan

pelaksanaan analisis, penyusunan dan penyiapan bahan manaJemen kinerja, manaJemen risiko, penJamman kualitas, serta penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa.

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I;

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II; dan

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II mempunyai tugas melaksanakan analisis, peny1apan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kon trak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana kegiatan pemilihan penyedia barang/ j asa;

pelaksanaan analisis dan penyiapan dokumen pemilihan barang/ j asa;

pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa;

pelaporan pelaksanaan pemilihan;

pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak;

pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral; dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan terdiri atas:

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I;

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan II; dan

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III.

Sub bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa.

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan II melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta penyusunan katalog sektoral.

Bagian U tilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka -b-· www.jdih.kemenkeu.go.id pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bagian U tilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bi dang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara;

pelaksanaan teknis di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara;

pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara; dan

pemantauan dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara.

Bagian U tilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara I· ' b. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II;

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara IV.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Inspektorat J enderal.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal. 6- www.jdih.kemenkeu.go.id

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kernen terian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;

pelaksanaan teknis di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;

pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bi dang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara; dan

pemantauan dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Pernindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I;

Subbagian Pernindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II; dan

Subbagian Pernindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara III.

Subbagian Pernindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I rnernpunyai tugas rnelaksanakan analisis, penyiapan pernbinaan dan birnbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pernindahtanganan, penghapusan, pernusnahan, penilaian dalarn rangka pernindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang rnilik negara di lingkungan Kernen terian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat J enderal Pengelolaan Pernbiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Pernindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II rnernpunyai tugas rnelaksanakan analisis, penyiapan pernbinaan dan birnbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pernindahtanganan, penghapusan, pernusnahan, penilaian dalarn rangka pernindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang rnilik negara di lingkungan Kernen terian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Pernindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara III rnernpunyai tugas rnelaksanakan analisis, penyiapan pernbinaan dan birnbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pernindahtanganan, penghapusan, pernusnahan, penilaian dalarn rangka pernindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kernen terian Keuangan pada Direktorat J enderal Anggaran, Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan koordinasi peny1apan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara;

pelaksanaan teknis inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara;

pelaksanaan analisis data inventarisasi, pembukuan dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan barang milik negara; dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II; dan

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I mempunyai tu gas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat J enderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, clan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan registrasi, verifikasi pengguna sistem, penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, konsultasi dan layanan penanganan keluhan, perlindungan, pembinaan jabatan fungsional, penguatan kapasitas barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di l ingkungan Kementerian Keuangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha. b www.jdih.kemenkeu.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 77, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan kebijakan prosedur, serta pelaksanaan layanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna sistem;

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, pembinaan dan pelatihan terhadap penyedia barang/jasa, serta perlindungan bagi pengelola pengadaan barang/jasa dan barang milik negara;

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan bahan penguatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas SUMBER DAYA MANUSIA, serta pembinaan jabatan fungsional barang milik negara dan pengadaan barang/jasa serta pembinaan terhadap pelaku usaha; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukungan teknis barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa.

Bagian Dukungan Teknis terdiri atas:

Subbagian Registrasi dan Verifikasi;

Subbagian Manajemen Pengguna; dan

Subbagian Penguatan Kapasitas .

Subbagian Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan kebijakan prosedur, serta pelaksanaan layanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna sistem.

Subbagian Manajemen Pengguna mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia , pembinaan dan pelatihan terhadap penyedia barang/jasa, serta perlindungan bagi pengelola pengadaan barang/ j asa dan barang milik negara.

Subbagian Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan bahan penguatan kapasitas, profesionalisme, integritas sumber daya manusia, clan pembinaan jabatan fungsional barang milik negara dan pengadaan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, uji kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi dan interkoneksi proses bisnis, pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, sosialisasi, diseminasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah, dan melaksanakan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, dan melaksanakan pengelolaan perJanJian tingkat layanan (Service Level Agreement) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi menyelenggarakan fungsi : : a. pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, UJI kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi proses bisnis, dan melakukan pengelolaan keamanan informasi, serta interkoneksi proses bisnis barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa;

pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, penyiapan bahan sosialisasi, dan diseminasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan kemen terian / lem bag a/ perangka t daerah;

pelaksanaan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa, serta pengelolaan perjanjian tingkat layanan (Service Level _Agreement); _ dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otomasi proses bisnis dan manajemen informasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi terdiri atas:

Subbagian Otomasi Proses Bisnis;

Subbagian Publikasi dan Kerja Sama; dan

Subbagian Manajemen Data dan Informasi.

Subbagian Otomasi Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, UJl kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi proses bisnis, dan melakukan pengelolaan keamanan informasi, serta interkoneksi proses bisnis barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Subbagian Publikasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan analisis strategi komunikasi, publikasi, penyiapan bahan sosialisasi, dan diseminasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan kemen terian / lem bag a/ perangkat daerah.

Subbagian Manajemen Data dan Informasi melaksanakan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manaJemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa, serta pengelolaan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan ars1p dan dukungan administrasi kantor pusat Kementerian Keuangan dan Sekretariat J enderal;

pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian Keuangan dan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal;

pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pelaksanaan koordinasi bidang orgamsas1, ketatalaksanaan, jabatan fungsional, serta komunikasi dan publikasi Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pelaksanaan pemantauan kepatuhan internal Sekretariat Jenderal;

pengelolaan program dan kegiatan Sekretaris Jenderal;

pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara; dan L pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Biro Umum terdiri atas:

Bagian Administrasi Kementerian;

Bagian Rumah Tangga;

Bagian Keuangan;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi;

Bagian Kepatuhan Internal;

Bagian Manajemen Barang Milik Negara; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Administrasi Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan, melaksanakan administrasi perjalanan dinas, administrasi persuratan, serta urusan tata usaha dan dukungan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas al 188, Bagian Administrasi Kernen terian menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, pengawasan, Kementerian Keuangan; dan pengelolaan ars1p b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan kantor pusat Kementerian Keuangan;

pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas luar negen Kementerian Keuangan dan pengelolaan perjalanan dinas dalam negeri Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan tenaga pendukung Menteri Keuangan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan dukungan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Bagian Administrasi Kementerian terdiri atas:

Subbagian Kearsipan;

Subbagian Persuratan;

Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas; dan

Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan ars1p Kementerian Keuangan.

Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan pengendalian naskah dinas masuk kantor pusat Kementerian Keuangan dan pengadministrasian naskah dinas keluar Menteri Keuangan.

Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan administrasi perj alanan dinas luar negen Kementerian Keuangan dan pengelolaan perjalanan dinas dalam negen Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan dukungan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan tenaga pendukung Menteri Keuangan serta urusan protokoler Sekretaris J enderal.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian Keuangan dan melaksanakan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal. Pasal 19; 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan milik satuan kerja Sekretariat , Jenderal;

pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan mekanikal dan elektrikal milik satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pembinaan, pengoordinasian, pelaksanaan penggunaan, dan pemeliharaan peralatan operasional satuan kerja Sekretariat J enderal;

penyelenggaraan kegiatan operasional satuan kerja Sekretariat Jenderal;

pengelolaan keamanan dan ketertiban kantor pusat Kementerian Keuangan dan bangunan gedung satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan

pengelolaan penanggulangan bencana dan kebakaran di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Bangunan dan Lingkungan;

Subbagian Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal;

Subbagian Pengelolaan Peralatan Operasional; dan

Subbagian Pengelolaan Keamanan dan Operasional.

Subbagian mempunyai

Pengelolaan Bangunan tugas melakukan dan Lingkungan peny1apan bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan meliputi struktural, arsitektural, tata gerha, dan halaman milik satuan kerja Sekretariat \Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal mempunyai tu gas melakukan peny1apan bah an koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan utilitas bangunan atau gedung meliputi mekanikal, elektrikal, peralatan sistem keamanan, peralatan sistem telekomunikasi milik satuan kerja Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan manajemen penggunaan energ1 di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.

Subbagian Pengelolaan Peralatan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan operasional meliputi kendaraan dinas, peralatan elektronik dan multimedia, me bel, peralatan kesehatan dan olahraga, dan peralatan percetakan milik satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Keamanan dan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan keamanan dan ketertiban, manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran, menyiapkan fasilitas kegiatan pimpinan/rapat/upacara, dan memberikan dukungan operasional perkantoran satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat J enderal;

pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor pusat Sekretariat Jenderal dan pengelolaan administrasi tunjangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan penyusunan laporan keuangan satuan kerja kantor pusat Sekretariat J enderal serta melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor pusat dan pengelolaan administrasi tunjangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat J enderal.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan, serta melaksanakan pembinaan mental dan agama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, mutasi, dan pelantikan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pengembangan, penegakan disiplin pegawai, pelaksanaan assessment center pejabat Eselon IV, pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; dan

pengelolaan kesejahteraan pegawai Sekretariat Jenderal, penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan, serta pembinaan mental dan agama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia;

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Kesejahteraan dan Pembinaan Mental.

Subbagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, mutasi serta pelantikan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengembangan, penegakan disiplin pegawai, melaksanakan assessment center pejabat Eselon IV, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal.

Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian la: innya, dan pemberian penghargaan.

Subbagian Kesejahteraan dan Pembinaan Mental mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan, serta pembinaan mental dan agama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat J enderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan pengelolaan kesehatan organisasi;

pembinaan dan pengelolaan ·s: istem administrasi umum, tata naskah dinas, prosedur operasional standar, proses bisnis, dan pelayanan publik;

penyiapan bahan koordinasi pembinaan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pengelolaan program transformasi kelembagaan Sekretariat J enderal serta pengelolaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi Sekretariat J enderal; dan birokrasi di lingkungan e. pengelolaan komunikasi dan publikasi Sekretariat Jenderal.

Bagian Organisasi, Tata LaksanR, dan Komunikasi terdiri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana;

Subbagian Jabatan Fungsional; dan

Subbagian Komunikasi dan Publikasi.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penataan orgamsas1, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan pengelolaan kesehatan organisasi di lingkungan Sekretariat J enderal.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi s: istem administrasi umum, tata naskah dinas, prosedur operasional standar, proses bisnis, dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan program transformasi kelembagaan Sekretariat Jenderal serta pengelolaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan internalisasi, semmar, pengelolaan situs, dokumentasi dan videografi, serta diseminasi terkait tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

pembinaan clan pemantauan kepatuhan internal, pengelolaan pengaduan, pengelolaan pengendalian gratifikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat J enderal;

pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pembinaan, pengelolaan, clan pelaksanaan analisis kinerja organisasi, penyusunan dokumen perencanaan strategis clan rencana kerja Sekretariat Jenderal; clan d. penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat Jenderal, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut penugasan pimpinan, pengoordinasian pengisian clan pengumpulan data survei, pengelolaan clan penyajian data clan statistik di lingkungan Sekretariat J enderal.

Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis perumusan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan clan evaluasi serta penyusunan rekomendasi terhadap rancangan kebijakan clan keputusan pimpinan di bidang pengendalian proses bisnis, kepatuhan kode etik, dan disiplin pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Makassar, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Medan, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Surabaya, Gedung Keuangan Negara Bandung, Gedung Keuangan Negara Aceh, Gedung Keuangan Negara Manokwari, Gedung Keuangan Negara Kupang, Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Gedung Keuangan Negara Sarong, dan Gedung Keuangan Negara Manado.

Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis perumusan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi terhadap rancangan kebijakan dan keputusan pimpinan di bidang pengendalian proses bisnis, kepatuhan kode etik, dan disiplin pegawai pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Advokasi, Biro Umum, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Semarang, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Denpasar, Kantor Pengelolaan Pemulihan Data Balikpapan, Gedung Keuangan Negara Palembang, Gedung Keuangan Negara Singaraja, Gedung Keuangan Negara Balikpapan, Gedung Keuangan Negara Ambon, Gedung Keuangan Negara Jayapura, Gedung Keuangan Negara Biak, dan Gedung Keuangan Negara Mamuju.

Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan kinerja organisasi, penyusunan dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja Sekretariat Jenderal, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) di lingkungan Sekretariat J enderal.

Subbagian Data dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut penugasan p1mpman, pendampingan kegiatan rapat Sekretaris Jenderal, pengoordinasian peng1sian dan pengumpulan data survei, pengelolaan penyajian data dan statistik di lingkungan Sekretariat J enderal, serta penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat Jenderal.

Dalam hal diperlukan, masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan penugasan tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk clan atas nama Menteri Keuangan.

Bagian Manajemen Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, peny1mpanan dan distribusi perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bagian Manajemen Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan pengadaan satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal;

pelaksanaan urusan perlengkapan kantor Sekretariat Jenderal; peny1mpanan dan distribusi satuan kerja kantor pusat c. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat J enderal;

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak satuan kerja kantor pusat Sekretariat ,Jenderal;

pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara;

pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan; dan

pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Bagian Manajemen Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Barang Milik Negara I;

Subbagian Barang Milik Negara II;

Subbagian Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, pengadaan barang inventaris dan persediaan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pengadaan gedung/bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyusunan laporan Barang Milik Negara satuan kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal, dan melaksanakan urusan pencetakan, penjilidan, serta penggandaan.

Subbagian Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyusunan laporan Barang Milik Negara lingkup satuan kerja Gedung Keuangan Negara, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara, dan Kantor Pengelolaan Pemulihan Data, serta konsolidasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal.

Subbagian Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyusunan laporan barang milik negara satuan kerja di lingkungan kantor pusat Sekretariat Jenderal, dan melaksanakan urusan peny1mpanan dan pendistribusian barang inventaris dan persediaan pada satuan kerja kantor pusat Sekretariat J enderal, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Pada Sekretrariat Jenderal dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris J enderal.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran .

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Direktorat J enderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

pem berian bim bingan teknis dan su perv1s1 di bi dang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal; diberikan oleh b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Direktorat Anggaran Bi dang Perekonomian dan Kemaritiman;

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kernen terian /Lem baga;

Direktorat Sistem Penganggaran; dan

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Sekretariat

Direktorat Jenderal mempunyai tu gas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Sekretariat Direktorat J enderal menyelenggarakan fungsi:

koordinasi kegiatan direktorat jenderal;

perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;

pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kinerja direktorat jenderal;

penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia direktoratjenderal;

koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan direktora t j enderal;

pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, layanan informasi, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara serta tata usaha pimpinan; dan

koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal, manaJemen risiko, dan advokasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bagian Umum;

Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi; dan

Kelompok J abatan Fungsional.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organ1sas1, ketatalaksanaan, kinerja, publikasi dan dokumentasi, serta penyusunan laporan kegiatan direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penataan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja;

penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja orgamsas1;

penyusunan laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tugas direktorat jenderal;

pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja direktorat jenderal; dan

pengelolaan publikasi dan dokumentasi kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana; dan

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan, serta analisis be ban kerja.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja, dan tata naskah dinas, serta pengembangan proses bisnis organisasi.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan tugas, laporan tahunan, evaluasi kinerja direktorat jenderal, serta dokumentasi, peliputan, pengelolaan konten media, dan publikasi kegiatan direktorat jenderal.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, manajemen informasi dan layanan sumber daya manus1a, dan administrasi jabatan fungsional direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan;

penyiapan bahan pelaksanaan assessment center, c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian , pemensiunan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian lainnya;

penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin;

penyiapan bahan formasi, sta t istik, dan layanan sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia; dan

pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai, penyusunan rencana kebutuhan dan seleksi pendidikan dan pelatihan pegawai, pengelolaan Budget Leaming Center} UJian jabatan, pengelolaan tugas belajar, perumusan standar kompetensi jabatanJ serta pengelolaan assessment center} competency profiling} dan manajemen talenta.

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pola mutasi dan pola karir, analisis succession plan, dan melaksanakan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemberian pens1un, mutasi, dan kenaikan gaji berkala, serta pemberian penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin.

Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, statistik, layanan sumber daya manusia, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia, serta pengolahan bahan penetapan angka kredit, fasilitasi penilaian, dan pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan rencana strategis direktora t j enderal;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal;

penyusunan bahan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar; dan

penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan Anggaran;

Subbagian Perbendaharaan; dan

Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Gaji.

Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran, pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, layanan informasi, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara serta tata usaha pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, ekspedisi, pencetakan , penggandaan, dan pengelolaan perpustakaan;

pelaksanaan urusan rumah tangga;

penyelenggaraan layanan informasi dan anggaran;

pengelolaan pusat layanan direktorat jenderal;

pelaksanaan urusan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokoler.

Bagian Umum terdiri atas:

Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha;

Subbagian Rumah Tangga;

Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan informasi dan anggaran, pengelolaan pusat layanan, dan melakukan urusan tata usaha, kearsipan, ekspedisi, pencetakan, penggandaan, dan pengelolaan perpustakaan.

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan operasional kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas pendukung lainnya serta koordinasi penanganan dan keselamatan kerja.

Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan barang milik negara, penetapan status penggunaan, melakukan penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pelaporan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melakukan inventarisasi, peny1mpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, pengamanan, dan penyiapan penghapusan serta pelaporan barang milik negara.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan, pemantauan Daily Activity Monitoring System (DAMS) direktorat jenderal, menyusun bahan komunikasi dan rapat p1mpman, serta protokoler dan akomodasi direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kerangka kerja, implementasi, dan pembinaan kepatuhan internal;

pembangunan zona integritas dan strategi komunikasi pendidikan budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai;

penyusunan profil risiko, strategi pengendalian risiko, serta pembinaan dan pengelolaan manaJemen risiko Direktorat Jenderal Anggaran;

pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan

penyediaan layanan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Subbagian Pengendalian dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kerangka kerja, dan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian internal dan penilaian zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Subbagian Pengendalian Kade Etik dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kerangka kerja, pengembangan dan pemantauan kode etik, penyusunan strategi komunikasi pendidikan budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan manajemen risiko Direktorat Jenderal Anggaran.

Subbagian Pemantauan Hasil Pemeriksaan dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kerangka kerja, dan pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, serta pemberian layanan advokasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

pelaksanaan bimbingan tekn is dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara;

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I;

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III;

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara mempunyai tu gas melaksanakan peny1apan penyusunan proyeksi, asumsi makro dan pendapatan negara dan hibah, kerangka penganggaran jangka menengah, analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan in ternasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal, serta analisis kebijakan dan perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

peny1apan bahan penyusunan outline konsep Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal, pendapatan negara dan kerangka penganggaran jangka menengah;

penyiapan bahan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan di bidang ekonomi makro serta pendapatan negara dan hibah;

penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model fiskal serta kerangka ekonomi makro;

penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negen dan internasional, asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, pendapatan negara, serta pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;

penyiapan bahan penyusunan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah- langkah kebijakan fiskal;

penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pendapatan negara dan hibah, serta analisis perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah;

penyiapan bahan pengelolaan makro dan Pendapatan penyusunan analisis dan Belanja ekonomi makro; data ekonomi dampak Anggaran Negara terhadap h. penyiapan bahan konsolidasi dan penggabungan proyeksi perkembangan kondisi fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk resource 1. envelope dan Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I dan Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, serta pemantauan realisasi \ dan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan; dan penyiapan bah an pemantauan dan evaluasi perkembangan ekonomi makro dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara terdiri atas:

Seksi Analisis Ekonomi Makro;

Seksi Analisis Penerimaan Perpajakan dan Hibah;

Seksi Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan prospek perkembangan ekonomi makro, analisis sensitivitas dampak ekonomi makro terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pengelolaan data dan model dampak ekonomi makro dalam penyusunan dokumen- dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Analisis Penerimaan Perpajakan dan Hibah mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan, perkembangan realisasi, sasaran penerimaan perpajakan, hibah, sensitivitas perpajakan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan data dan model penerimaan perpajakan dan hibah dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan, perkembangan realisasi, sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sensitivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan data dan model Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis perkembangan kondisi fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemantauan dan evaluasi atau pemantauan dini Anggaran .. Pendapatan dan Belanja Negara, dan koordinasi pengolahan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya dalam Proyeksi Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja pegawai, belanja barang , belanja modal, dan belanja lainnya;

penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawm, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya;

penyiapan bahan pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya;

penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya;

penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya; dan

penyiapan bahan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan di bidang belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri atas:

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal; dan

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belan j a barang serta analisis dan eval uasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal mempunyai tugas pengelolaan data dan model, peny1apan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja modal serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lainnya, konsolidasi data Bendahara Umum Negara (BUN), serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bi dang belan j a kemen terian, belan j a lem baga, ban tuan sosial, belanja hibah, serta melakukan konsolidasi data belanja negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan fr www.jdih.kemenkeu.go.id Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;

penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;

pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;

penyiapan kebijakan bahan penyusunan analisis langkah dan langkah administratif belanja kementerian, belanja lembaga, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;

penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi anggaran belan j a kemen terian, belan j a lem baga, belanj a bantuan sosial, dan belanja hibah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;

penyiapan bahan konsolidasi data anggaran belanja negara; dan

penyiapan bahan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, belanja bantuan sosial, dan belanja hiba

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri atas:

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga I· ' b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga II;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial; dan

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Konsolidasi Data Belanja Negara.

Seksi Penyusunan Anggaran Belan j a Kernen terian Lembaga I dan Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belan j a kemen terian dan lem baga serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang bantuan sosial serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Konsolidasi Data Belanja Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauandan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja prioritas, melakukan konsolidasi pengolahan dan pemantauan data belanja pemerintah pusat, konsolidasi data belanja negara dan analisis dan evaluasi fungsi dan tematik serta konsolidasi fungsi dalam penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja subsidi energi, belanja subsidi non energi serta transfer ke daerah dan konsolidasi data transfer ke daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja subsidi energi, belanja subsidi non energi dan transfer ke daerah;

peny1apan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi di bidang belanja subsidi energi, belanja subsidi non energi dan transfer ke daerah;

pengembangan model perencanaan dan evaluasi di bidang belanja subsidi energi, belanja subsidi non energi dan transfer ke daerah;

penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan belanja subsidi energi, belanja subsidi non energi dan transfer ke daerah;

peny1apan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi belanja subsidi energi, belan ja subsidi non energi dan transfer ke daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan belanja subsidi energi, belan ja subsidi non energi dan transfer ke daerah;

penyiapan bahan konsolidasi data transfer ke daerah lainnya; dan

penyiapan bahan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan di bidang belanja subsidi energi, belanja subsidi non energi dan transfer ke daera

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III terdiri atas:

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi Energi;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi Non Energi;

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I; dan

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi Energi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja subsidi energi serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi Non Energi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja subsidi non energ1 serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dan konsolidasi tr an sf er ke daerah lainnya, serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Seksi Penyusunan Anggaran Tran sf er ke Daerah II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana alokasi umum, dana alokasi khusus non fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah (DID), dana desa, dan anggaran pendidikan dari transfer ke daerah, konsolidasi data transfer ke daerah lainnya, serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan anggaran serta penganggaran risiko fiskal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan pengelolaan data pengembangan model pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal; dan g. penyiapan bahan penyusunan konsep Undang-Undang Anggaran Pendapatan Rancangan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan di bidang pembiayaan anggaran.

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal terdiri atas:

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I;

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II;

Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang; dan

Seksi Penganggaran Risiko Fiskal.

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan, pembayaran cicilan pokok utang luar negen, penerusan pmJaman, pembayaran bunga utang luar negeri, dan analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang surat berharga negara, pmJaman dalam negen, pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan pembayaran bunga utang dalam negeri serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan non utang serta analisis dan evaluasi fungsi dan tematik.

Seksi Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang penganggaran risiko fiskal, serta kewajiban penjaminan.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, koordinasi penyiapan laporan hasil pemantauandan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melaksanakan dukungan teknis penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;

penyiapan bahan penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan beserta Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;

penyiapan bahan koordinasi penyiapan bahan rapat kerja Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan bahan rapat koordinasi internal Pemerintah;

penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

penyiapan bahan koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belan j a Negara dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

penyiapan bahan koordinasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

penyiapan bahan analisis data, informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, statistik keuangan Pemerintah serta data fiskal lainnya; L penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan J. penyiapan bahan konsolidasi, sinkronisasi, serta penggabungan harmonisasi, dan konsep dokumen- dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara I;

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara II;

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara III; dan

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara IV.

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara I mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan, penyusunan bahan Rancangan Undang- Undang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, penyusunan bah an sinkronisasi dan penelahaan peraturan, penyiapan data Peraturan Presiden Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, riset penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kerjasama dengan pihak luar.

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan, koordinasi pelaksanaan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan, mengkoordinasikan penyelesaian Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pemantauan penyelesaian arahan dan kebijakan pimpinan.

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara III mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Buku Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Advetorial, dan Laporan Infografis, konsolidasi, publikasi dan transparansi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan layanan permintaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara IV mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan data (Central Government Operation/CGO), konsolidasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (buku saku), penyelesaian Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengelolaan strategi komunikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kinerja dan risiko direktorat.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat;

peny1apan penyusunan norma, standar, prosedur dan kri teria di bi dang penganggaran belan j a pemerin tah pusat;

peny1apan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas:

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;

Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang;

Subdirektorat Anggaran Bi dang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Subdirektorat Anggaran Bi dang Keuangan dan Ketenagakerj aan;

Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelau tan, dan Kehutanan, Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan . . masmg-masmg mempunyai tu gas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan rev1smya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan masing- masing menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan review baseline kementerian/lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan resource envelope dan program/ kegiatan prioritas;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan trilateral _meeting; _ e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/ lembaga;

penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru; L fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) kementerian/lembaga; J. penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga;

pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga; dan

penyiapan bah an pemantauan dan evaluasi penganggaran .

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan terdiri atas:

Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan I;

Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan II;

Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan III; dan d. Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan IV.

Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan I, Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan II, Seksi Anggaran Pertanian, Kel autan, dan Kehutanan III, dan Seksi Anggaran Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga, melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang terdiri atas:

Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang I;

Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang II;

Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang III; dan

Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang IV.

Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang I, Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang II, Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang III, dan Seksi Anggaran Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/ lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja clan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koorclinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja clan Anggaran kementerian/lembaga, melakukan koorclinasi clan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan clan penetapan penghargaan clan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan clan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan clan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clitetapkan clengan Keputusan Direktur Jencleral Anggaran.

Subclirektorat Anggaran Bi clang Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah tercliri atas:

Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah I;

Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah II;

Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah III; clan cl. Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah IV.

Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah I, Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah II, Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah III, clan Seksi Anggaran Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/ lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran kemen terian / lembaga, koordinasi dan fasili tasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenm pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Su bdirektorat Anggaran Bi dang Keuangan dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan I;

Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan II;

Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan III; dan

Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan IV.

Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerj aan I, Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan II, Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan III, dan Seksi Anggaran Keuangan dan Ketenagakerjaan IV masing- masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, peny1apan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas:

Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan I· ' b. Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan II;

Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan III; dan

Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan IV.

Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan I, Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan II, Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan III dan Seksi Anggaran Energi, Perindustrian, dan Perdagangan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran, melakukan penyiapan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bi dang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/ lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi- years contract) kemen terian / lem baga;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kemen terian / lem baga;

penyiapan bahan koordinas i penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

penatausahaan data anggaran;

penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

pemrosesan usulan kode satuan kerja;

penyiapan bahan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran; J. penyiapan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga; dan

penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi penganggaran kemen terian / lem baga.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas:

Seksi Dukungan Teknis; dan

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga.

Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan koordinasi penelaahan dan penyelesaian serta analisis pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, melakukan penyusunan rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada kemen terian / lem baga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) kementerian/lembaga, menyiapkan bahan tanggapan/ masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 anggaran, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode satuan kerja.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kinerja dan risiko direktorat.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

peny1apan pelaksanaan kebijakan di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kri teria di bi dang penganggaran belan j a pemerin tah pusat;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan; fr www.jdih.kemenkeu.go.id c. Subdirektorat Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara;

Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan, Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan, Subdirektorat Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, dan bahan koordinasi serta melaksanakan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan, Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan, Subdirektorat Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan masing-masing menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan review baseline kementerian/lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan resource envelope dan program/ kegiatan prioritas;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan trilateral _meeting; _ e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

penyiapan bahan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kemen terian / lem baga;

penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru; L penyiapan bahan fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) kementerian/ lembaga; J. penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga; dan

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan terdiri atas :

Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan I;

Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan II;

Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan III; dan

Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan IV.

Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan I, Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan II, Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan III, dan Seksi Anggaran Pendidikan dan Kepemudaan IV masing- masmg mempunyai tugas melaksanakan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Peru bahan anggaran kemen terian / lem baga, melaksanakan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melaksanakan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melaksanakan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, koordinasi dengan instansi/unit lain dalam hal penghimpunan dan analis data bidang pendidikan di daerah, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan terdiri atas:

Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan I;

Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan II;

Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan III; dan

Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan IV.

Seksi Anggaran Kesej ah teraan Sosial dan Kepresidenan I, Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan II, Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan III, dan Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara terdiri atas:

Seksi Anggaran Agama dan Lembaga Tinggi Negara I;

Seksi Anggaran Agama dan Lembaga Tinggi Negara II;

Seksi Anggaran Agama dan Lembaga Tinggi Negara III; dan d. Seksi Anggaran Agama dan Lembaga Tinggi Negara IV.

(1)

Seksi Anggaran Ag am a dan Lembaga Tinggi Negara I, Seksi Anggaran Ag am a dan Lembaga Tinggi Negara II, Seksi Anggaran Ag am a dan Lembaga Tinggi Negara III dan Seksi Anggaran Agama dan Lembaga Tinggi Negara IV . . masmg-masmg mempunyai tu gas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernen terian /Lem baga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bi dang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi I;

Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi II;

Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi III; dan

Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi IV.

Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi I, Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi II, Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi III, dan Seksi Anggaran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernen terian /Lem baga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan terdiri atas:

Seksi Anggaran Kesehatan I;

Seksi Anggaran Kesehatan II;

Seksi Anggaran Kesehatan III; dan

Seksi Anggaran Kesehatan IV.

Seksi Anggaran Kesehatan I, Seksi Anggaran Kesehatan II, Seksi Anggaran Kesehatan III, dan Seksi Anggaran Kesehatan IV . . masmg-masmg mempunyai tu gas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/ lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, koordinasi dengan instansi/unit lain dalam hal penghimpunan dan analisis data bidang kesehatan di daerah, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran, melakukan penyiapan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kemen terian / lem baga;

penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi- years contract) kemen terian / lem baga;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

penyiapan bahan koordinas i penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

penatausahaan data anggaran dan pemrosesan usulan kode satuan kerja;

penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

penyiapan bahan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran; J. penyiapan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi penganggaran kementerian/lembaga.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

Seksi Dukungan Teknis; dan

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga.

Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan koordinasi penelaahan dan penyelesaian serta analisis pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, melakukan penyusunan rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada kementerian/ lembaga, melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) kementerian/lembaga, serta menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 anggaran, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode satuan kerj a.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kinerja dan risiko direktorat.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara mempunym tugas merumuskan serta melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan melakukan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara;

penyiapan pelaksanan kebijakan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kri teria di bi dang penganggaran un tuk belan j a pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Pengelolaan Belanja Lainnya;

pelaksanaan analisis di bi dang penganggaran un tuk belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik;

Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum;

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan;

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;

Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik, Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, pene l aahan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Anggaran Bidang Politik, Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan masing-masing menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan review baseline kementerian/lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan resource envelope dan program/ kegiatan prioritas;

peny1apan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan trilateral _meeting; _ e. peny1apan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/ lembaga;

penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru;

fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) kementerian/lembaga; J. penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga;

pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga; dan

penyiapan bah an pemantauan clan evaluasi penganggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Politik I;

Seksi Anggaran Bidang Politik II;

Seksi Ariggaran Bidang Politik III; dan

Seksi Anggaran Bidang Politik IV.

Seksi Anggaran Bidang Politik I, Seksi Anggaran Bidang Politik II, Seksi Anggaran Bidang Politik III, dan Seksi Anggaran Bidang Politik IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/ lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum terdiri atas :

Seksi Anggaran Bidang Hukum I;

Seksi Anggaran Bidang Hukum II;

Seksi Anggaran Bidang Hukum III; dan

Seksi Anggaran Bidang Hukum IV.

Seksi Anggaran Bidang Hukum I, Seksi Anggaran Bidang Hukum II, Seksi Anggaran Bidang Hukum III, dan Seksi Anggaran Bidang Hukum IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan I;

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan II;

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan III; dan d. Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan IV.

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan I, Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan II, Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan III, dan Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan IV . . masmg-masmg mempunyai tu gas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran kementerian/lembaga, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran kementerian/lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, melakukan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernen terian /Lem baga, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melakukan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja kementerian/lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fas i litasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan rev1smya, pelaksanaan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, penelaahan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur J enderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran, dan Anggaran Perubahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 Daftar Hasil Penelaahan, Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pergeseran anggaran antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan penyelesaian pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kernen terian /Lem baga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasili tasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara oleh aparatur pemeriksa;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara; dan

penyiapan bah an pemantauan penganggaran Umum Negara. Bagian Anggaran

dan evaluasi Bendahara Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I;

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara II;

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara III; dan

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara IV.

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I, Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara II, Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara III, dan Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan analisis di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, melakukan penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta Anggaran Belanja perubahan Bagian Anggaran Bendahara Um um Negara, melakukan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Bendahara Um um Negara, melakukan koordinasi penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, serta pemantauan dan evaluasi penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pergeseran anggaran antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian siklus anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08, penelitian atas kebutuhan anggaran tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan, bimbingan teknis dan pemantauan kinerja serta evaluasi kinerja, penyelesaian usul rev1s1 anggaran, serta pengusulan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 untuk tahun anggaran yang direncanakan;

penyiapan bahan penilaian atas usulan indikasi kebutuhan dana Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

penyiapan bahan usulan indikasi kebutuhan dana Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

penyiapan bah an penyesuaian usulan indikasi kebutuhan dana Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

penyiapan bahan penyampaian indikasi kebutuhan dana Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

penyiapan bahan penyusunan rmc1an pagu anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 untuk . . masmg-masmg Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

penyiapan bahan penelitian atas Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08;

penyiapan bah an penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau menyesuaikan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara; L penyiapan bahan penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 yang telah disesuikan berdasarkan alokasi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran; J. penyiapan bahan penyelesaian usul revisi anggaran;

penyiapan bahan pengusulan kepada Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08;

penyiapan bahan penelitian atas usul permintaan dana dari Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kegiatan tertentu dari Bagian Anggaran 999.08 yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara _(fiscal space); _ m. penyiapan bahan pemantauan kinerja dan evaluasi kinerja atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08;

penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara Bagian Anggaran 999.08 kepada Direktorat J enderal Kekayaan Negara;

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08;

penyiapan bahan rekonsiliasi pagu, belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan Barang Milik Negara Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal Pemerintah; dan

penyiapan bahan penyusunan berita acara serah terima barang milik negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran 999.08.

Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya terdiri atas:

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Subsidi;

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I;

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya II;

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya.

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.07 untuk tahun anggaran yang direncanakan, penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Anggaran 999.07, penyampaian usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.07 kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyesuaian usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.07 berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.07 yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, melakukan penyusunan rincian pagu anggaran Bagian Anggaran 999.07 untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, melakukan pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.07 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Anggaran 999.07, penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999 . 07 berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau penyesuaian Rencana Dana Pengeluaran Bagian Anggaran 999.07 Bendahara Umum Negara berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Um um Negara, penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.07 yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, melakukan pengusulan penyelesaian usul rev1s1 kepada Pengguna Anggaran anggaran, Bendahara Umum Negara untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Anggaran 999.07 dan pemantauan kinerja serta evaluasi kinerja atas alokasi anggaran kegiatan.

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I dan Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya II masing-masing mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.08 untuk tahun anggaran yang direncanakan, penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.08 yang disampaikan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya, penyampaian usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.08 kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyesuaian usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999.08 Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Bagian Anggaran 999. 08 yang telah disesuaikankepada Direktorat J enderal Anggaran, melakukan penyusunan rmcian pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.08 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, melakukan penelitian atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.08, penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.08 berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau penyesuaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.08 berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara, penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.08 yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyelesaian usul revisi anggaran, pengusulan kepada Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 999.08, penelitian atas usul permintaan dana dari Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kegiatan tertentu dari Bagian Anggaran 999.08 yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Tenn or Reference (TOR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (fiscal space) dan pemantauan kinerja dan evaluasi kinerj a.

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara Bagian Anggaran 999.08 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melakukan bimbingan teknis dan pemantauan terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08, melakukan rekonsiliasi pagu, belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan Barang Milik Negara Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08, melakukan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal Pemerintah, dan penyusunan berita acara serah terima barang milik negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran 999.08.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran.