223/PMK.01/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.01/2021 disusun untuk menyederhanakan dan mengatur secara komprehensif pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pengadaan rumah negara dengan mekanisme pembelian. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya dan bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ketentuan Umum

   • Definisi pengadaan barang/jasa, pengadaan secara elektronik, unit kerja pengadaan, serta berbagai istilah teknis terkait pengadaan.
   • Pengadaan barang/jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dapat dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia.
   • Sistem pengadaan elektronik harus menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

2. Pihak Dalam Pengadaan

   • Melibatkan UKPBJ sebagai penyelenggara sistem, pelaku pengadaan (KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, penyedia, dll.), pengelola sistem (admin dan verifikator), dan pengguna sistem.
   • Semua pihak wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan serta menjaga kerahasiaan data.

3. Perencanaan Pengadaan

   • KPA dan PPK bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan rencana umum pengadaan (RUP).
   • Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, spesifikasi teknis, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan anggaran.
   • Konsolidasi pengadaan dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas.
   • Penggunaan metode Total Cost of Ownership (TCO) dianjurkan untuk pengadaan barang kompleks.
   • Katalog elektronik sektoral digunakan sebagai acuan inventarisasi kebutuhan.

4. Persiapan Pengadaan

   • Persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara, rencana kegiatan, jadwal, dan RAB.
   • Persiapan pengadaan melalui penyedia meliputi penetapan HPS, rancangan kontrak, spesifikasi teknis, dan jaminan pelaksanaan.

5. Pelaksanaan Pengadaan

   • Pengadaan melalui swakelola sesuai tipe yang ditetapkan (I-IV).
   • Pengadaan melalui penyedia menggunakan metode e-purchasing, pengadaan langsung secara elektronik, tender cepat, seleksi, penunjukan langsung, dan tender.
   • Pengadaan langsung secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SIMPeL dengan mekanisme yang mengatur pembuatan paket, evaluasi, negosiasi, dan penandatanganan SPK.
   • Tender dan seleksi dilaksanakan melalui SPSE dengan ketentuan khusus untuk penunjukan langsung dalam keadaan tertentu.

6. Pembelian Rumah Negara

   • Melibatkan KPA, PPK, Tim Survei Rumah Negara, penyedia rumah, dan penilai.
   • Perencanaan pembelian rumah dilakukan melalui RKBMN dan penganggaran dengan rincian biaya pembelian dan biaya pendukung.
   • Spesifikasi rumah dan kriteria penyedia diatur secara rinci.
   • Tim Survei melakukan survei pasar dan evaluasi rumah.
   • Pelaksanaan pembelian meliputi klarifikasi, negosiasi, penandatanganan kontrak, serah terima, dan pembayaran sesuai ketentuan.
   • Pembinaan pembelian rumah negara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

7. Manajemen Kontrak dan Penyedia

   • PPK bertanggung jawab atas manajemen kontrak melalui SI-UKPBJ.
   • UKPBJ mengelola manajemen penyedia meliputi registrasi, verifikasi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan pengelolaan data penyedia.
   • Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran data penyedia.
   • Penonaktifan dan pengaktifan kembali User ID dan Password penyedia diatur berdasarkan kondisi tertentu.

8. Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan Pengawasan

   • UKPBJ melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara berkala.
   • Auditor diberikan hak akses sistem elektronik untuk pemeriksaan dan pengawasan dengan ketentuan penggunaan User ID dan Password.
   • Prosedur pendaftaran dan pemberian akses auditor diatur secara rinci.

9. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Pengakuan dan pengesahan status pengguna sistem yang telah terdaftar sebelum peraturan ini berlaku.
   • Pencabutan peraturan sebelumnya terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.
   • Peraturan mulai berlaku sejak 1 Januari 2022.