bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNS Daerah.
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Tahun Anggaran 2009 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009.
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok/pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
Pasal 3
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
Rincian Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 4
Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan secara sekaligus. Pasal 5 Daftar perhitungan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing- masing guru dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. (2) Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru dilaksanakan sejak Guru bersangkutan diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak termasuk untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bulan ke-13.
Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah.
Pembayaran rapel Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Daerah wajib menyampaikan Laporan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 6
Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas penyetoran kembali dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dilampirkan bersama- sama dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
Copy SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilegalisir oleh Bank Persepsi/Giro Pos penerima setoran.
Dalam hal Pemerintah Daerah penerima dana tidak melakukan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil non earmark (Tambahan Dana Bagi Hasil Migas untuk Anggaran Pendidikan Dasar) terhitung mulai bulan April tahun 2010.
Pasal 7
Pengawasan atas pelaksanaan pembayaraan dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 ( dalam rupiah) NO DAERAH JUMLAH 1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 356,700,000 2 Kab. Aceh Barat 8,028,825,000 3 Kab. Aceh Besar 10,584,150,000 4 Kab. Aceh Selatan 8,118,000,000 5 Kab. Aceh Singkil 3,917,550,000 6 Kab. Aceh Tengah 7,275,450,000 7 Kab. Aceh Tenggara 6,740,400,000 8 Kab. Aceh Timur 8,084,175,000 9 Kab. Aceh Utara 12,533,700,000 10 Kab. Bireun 12,564,450,000 11 Kab. Pidie 12,893,475,000 12 Kab. Simeulue 3,819,150,000 13 Kota Banda Aceh 9,095,850,000 14 Kota Sabang 2,558,400,000 15 Kota Langsa 4,947,675,000 16 Kota Lhokseumawe 5,482,725,000 17 Kab. Nagan Raya 6,463,650,000 18 Kab. Aceh Jaya 4,009,800,000 19 Kab. Aceh Barat Daya 4,778,550,000 20 Kab. Gayo Lues 3,628,500,000 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223 /PMK.07/2009 tentang Penetapan Rincian Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009 NO DAERAH JUMLAH 21 Kab. Aceh Tamiang 6,189,975,000 22 Kab. Bener Meriah 4,621,725,000 23 Kota Subulussalam 1,777,350,000 24 Kab. Pidie Jaya 5,421,225,000 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Total 153,891,450,000 25 Provinsi Sumatera Utara 485,850,000 26 Kab. Asahan 12,546,000,000 27 Kab. Dairi 10,233,600,000 28 Kab. Deli Serdang 30,540,900,000 29 Kab. Tanah Karo 11,196,075,000 30 Kab. Labuhan Batu 6,562,050,000 31 Kab. Langkat 22,256,850,000 32 Kab. Mandailing Natal 11,266,800,000 33 Kab. Nias 11,764,950,000 34 Kab. Simalungun 24,815,250,000 35 Kab. Tapanuli Selatan 10,538,025,000 36 Kab. Tapanuli Tengah 8,148,750,000 37 Kab. Tapanuli Utara 10,627,200,000 38 Kab. Toba Samosir 10,049,100,000 39 Kota Binjai 6,122,325,000 40 Kota Medan 26,586,450,000 41 Kota Pematang Siantar 7,287,750,000 42 Kota Sibolga 3,244,125,000 43 Kota Tanjung Balai 4,142,025,000 44 Kota Tebing Tinggi 3,680,775,000 45 Kota Padang Sidimpuan 6,977,175,000 46 Kab. Pakpak Bharat 2,051,025,000 47 Kab. Nias Selatan 4,916,925,000 NO DAERAH JUMLAH 48 Kab. Humbang Hasundutan 5,870,175,000 49 Kab. Serdang Bedagai 11,279,100,000 50 Kab. Samosir 5,036,850,000 51 Kab. Batu Bara 9,323,400,000 52 Kab. Labuhan Batu Utara 6,848,025,000 53 Kab. Labuhan Batu Selatan 4,191,225,000 54 Kab. Padang Lawas Utara 4,969,200,000 55 Kab. Padang Lawas 3,865,275,000 56 Provinsi Sumatera Barat 879,450,000 57 Kab. Limapuluh Kota 11,940,225,000 58 Kab. Agam 14,427,900,000 59 Kab. Kepulauan Mentawai 2,573,775,000 60 Kab. Padang Pariaman 12,487,575,000 61 Kab. Pasaman 11,789,550,000 62 Kab. Pesisir Selatan 13,056,450,000 63 Kab. Sijunjung 8,084,175,000 64 Kab. Solok 13,099,500,000 65 Kab. Tanah Datar 10,943,925,000 66 Kota Bukit Tinggi 4,028,250,000 67 Kota Padang Panjang 2,235,525,000 68 Kota Padang 20,836,200,000 69 Kota Payakumbuh 4,701,675,000 70 Kota Sawahlunto 3,062,700,000 71 Kota Solok 10,501,125,000 72 Kota Pariaman 5,590,350,000 73 Kab. Pasaman Barat 8,490,075,000 74 Kab. Dharmasraya 6,525,150,000 NO DAERAH JUMLAH 75 Kab. Solok Selatan 2,758,275,000 Provinsi Sumatera Barat Total 168,011,850,000 76 Provinsi Riau 350,550,000 77 Kab. Bengkalis 13,197,900,000 78 Kab. Indragiri Hilir 10,860,900,000 79 Kab. Indragiri Hulu 6,537,450,000 80 Kab. Kampar 12,958,050,000 81 Kab. Kuantan Singingi 7,816,650,000 82 Kab. Pelalawan 3,588,525,000 83 Kab. Rokan Hilir 5,049,150,000 84 Kab. Rokan Hulu 10,740,975,000 85 Kab. Siak 7,951,950,000 86 Kota Dumai 4,031,325,000 87 Kota Pekanbaru 13,929,750,000 88 Provinsi Kepulauan Riau 70,725,000 89 Kab. Bintan 5,335,125,000 90 Kab. Natuna 4,855,425,000 91 Kab. Karimun 6,522,075,000 92 Kota Batam 6,700,425,000 93 Kota Tanjung Pinang 4,587,900,000 94 Kab. Lingga 4,375,725,000 95 Kab. Kepulauan Anambas 236,775,000 96 Provinsi Jambi 325,950,000 97 Kab. Batanghari 6,771,150,000 98 Kab. Bungo 7,656,750,000 99 Kab. Kerinci 7,453,800,000 NO DAERAH JUMLAH 100 Kab. Merangin 10,627,200,000 101 Kab. Muaro Jambi 8,886,750,000 102 Kab. Sarolangun 7,595,250,000 103 Kab. Tanjung Jabung Barat 5,624,175,000 104 Kab. Tanjung Jabung Timur 6,645,075,000 105 Kab. Tebo 6,709,650,000 106 Kota Jambi 11,180,700,000 107 Kota Sungai Penuh 4,584,825,000 108 Provinsi Sumatera Selatan 562,725,000 109 Kab. Lahat 10,538,025,000 110 Kab. Musi Banyuasin 12,373,800,000 111 Kab. Musi Rawas 11,186,850,000 112 Kab. Muara Enim 15,368,850,000 113 Kab. Ogan Komering Ilir 15,393,450,000 114 Kab. Ogan Komering Ulu 9,501,750,000 115 Kota Palembang 28,268,475,000 116 Kota Pagar Alam 4,028,250,000 117 Kota Lubuk Linggau 6,063,900,000 118 Kota Prabumulih 4,704,750,000 119 Kab. Banyuasin 12,669,000,000 120 Kab. Ogan Ilir 10,630,275,000 121 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 12,349,200,000 122 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 6,494,400,000 123 Kab. Empat Lawang 4,627,875,000 124 Provinsi Bangka Belitung 169,125,000 125 Kab. Bangka 6,602,025,000 NO DAERAH JUMLAH 126 Kab. Belitung 4,455,675,000 127 Kota Pangkal Pinang 4,261,950,000 128 Kab. Bangka Selatan 3,068,850,000 129 Kab. Bangka Tengah 3,840,675,000 130 Kab. Bangka Barat 3,437,850,000 131 Kab. Belitung Timur 3,563,925,000 132 Provinsi Bengkulu 202,950,000 133 Kab. Bengkulu Selatan 6,180,750,000 134 Kab. Bengkulu Utara 5,854,800,000 135 Kab. Rejang Lebong 7,684,425,000 136 Kota Bengkulu 8,299,425,000 137 Kab. Kaur 3,809,925,000 138 Kab. Seluma 5,894,775,000 139 Kab. Mukomuko 3,849,900,000 140 Kab. Lebong 3,852,975,000 141 Kab. Kepahiang 3,726,900,000 142 Kab. Bengkulu Tengah 5,784,075,000 143 Provinsi Lampung 372,075,000 144 Kab. Lampung Barat 8,693,025,000 145 Kab. Lampung Selatan 11,506,650,000 146 Kab. Lampung Tengah 20,753,175,000 147 Kab. Lampung Utara 12,868,875,000 148 Kab. Lampung Timur 14,926,050,000 149 Kab. Tanggamus 23,108,625,000 150 Kab. Tulang Bawang 13,210,200,000 151 Kab. Way Kanan 9,640,125,000 NO DAERAH JUMLAH 152 Kota Bandar Lampung 14,590,875,000 153 Kota Metro 4,301,925,000 154 Kab. Pesawaran 10,107,525,000 155 Provinsi DKI Jakarta 80,924,775,000 156 Provinsi Jawa Barat 7,060,200,000 157 Kab. Bandung 33,412,950,000 158 Kab. Bekasi 19,028,100,000 159 Kab. Bogor 29,061,825,000 160 Kab. Ciamis 32,939,400,000 161 Kab. Cianjur 26,976,975,000 162 Kab. Cirebon 28,034,775,000 163 Kab. Garut 33,569,775,000 164 Kab. Indramayu 26,060,625,000 165 Kab. Karawang 22,641,225,000 166 Kab. Kuningan 26,186,700,000 167 Kab. Majalengka 22,219,950,000 168 Kab. Purwakarta 13,197,900,000 169 Kab. Subang 21,377,400,000 170 Kab. Sukabumi 24,080,325,000 171 Kab. Sumedang 22,201,500,000 172 Kab. Tasikmalaya 27,106,125,000 173 Kota Bandung 37,511,925,000 174 Kota Bekasi 12,924,225,000 175 Kota Bogor 11,460,525,000 176 Kota Cirebon 6,522,075,000 177 Kota Depok 12,718,200,000 NO DAERAH JUMLAH 178 Kota Sukabumi 5,664,150,000 179 Kota Cimahi 8,616,150,000 180 Kota Tasikmalaya 12,546,000,000 181 Kota Banjar 4,538,700,000 182 Kab. Bandung Barat 18,124,050,000 183 Provinsi Banten 362,850,000 184 Kab. Lebak 17,681,250,000 185 Kab. Pandeglang 18,096,375,000 186 Kab. Serang 16,309,800,000 187 Kab. Tangerang 17,668,950,000 188 Kota Cilegon 7,149,375,000 189 Kota Tangerang 10,617,975,000 190 Kota Serang 6,995,625,000 191 Provinsi Jawa Tengah 3,437,850,000 192 Kab. Banjarnegara 14,326,425,000 193 Kab. Banyumas 25,242,675,000 194 Kab. Batang 10,325,850,000 195 Kab. Blora 14,375,625,000 196 Kab. Boyolali 19,095,750,000 197 Kab. Brebes 20,743,950,000 198 Kab. Cilacap 24,274,050,000 199 Kab. Demak 11,054,625,000 200 Kab. Grobogan 17,512,125,000 201 Kab. Jepara 15,670,200,000 202 Kab. Karanganyar 22,167,675,000 203 Kab. Kebumen 18,062,550,000 NO DAERAH JUMLAH 204 Kab. Kendal 12,918,075,000 205 Kab. Klaten 29,301,675,000 206 Kab. Kudus 14,723,100,000 207 Kab. Magelang 20,516,400,000 208 Kab. Pati 18,219,375,000 209 Kab. Pekalongan 11,466,675,000 210 Kab. Pemalang 15,079,800,000 211 Kab. Purbalingga 14,858,400,000 212 Kab. Purworejo 18,031,800,000 213 Kab. Rembang 11,180,700,000 214 Kab. Semarang 15,015,225,000 215 Kab. Sragen 18,696,000,000 216 Kab. Sukoharjo 15,255,075,000 217 Kab. Tegal 20,676,300,000 218 Kab. Temanggung 12,207,750,000 219 Kab. Wonogiri 21,392,775,000 220 Kab. Wonosobo 11,700,375,000 221 Kota Magelang 5,015,325,000 222 Kota Pekalongan 4,120,500,000 223 Kota Salatiga 4,480,275,000 224 Kota Semarang 20,005,950,000 225 Kota Surakarta 12,985,725,000 226 Kota Tegal 4,959,975,000 227 Provinsi DI Yogyakarta 2,785,950,000 228 Kab. Bantul 19,520,100,000 229 Kab. Gunung Kidul 22,370,625,000 230 Kab. Kulon Progo 14,231,100,000 NO DAERAH JUMLAH 231 Kab. Sleman 20,393,400,000 232 Kota Yogyakarta 9,821,550,000 233 Provinsi Jawa Timur 4,065,150,000 234 Kab. Bangkalan 14,876,850,000 235 Kab. Banyuwangi 23,637,525,000 236 Kab. Blitar 23,280,825,000 237 Kab. Bojonegoro 15,993,075,000 238 Kab. Bondowoso 11,638,875,000 239 Kab. Gresik 12,164,700,000 240 Kab. Jember 28,757,400,000 241 Kab. Jombang 16,368,225,000 242 Kab. Kediri 22,216,875,000 243 Kab. Lamongan 18,117,900,000 244 Kab. Lumajang 13,806,750,000 245 Kab. Madiun 15,494,925,000 246 Kab. Magetan 17,862,675,000 247 Kab. Malang 27,631,950,000 248 Kab. Mojokerto 17,318,400,000 249 Kab. Nganjuk 23,729,775,000 250 Kab. Ngawi 15,424,200,000 251 Kab. Pacitan 12,841,200,000 252 Kab. Pamekasan 13,849,800,000 253 Kab. Pasuruan 13,511,550,000 254 Kab. Ponorogo 16,438,950,000 255 Kab. Probolinggo 13,643,775,000 256 Kab. Sampang 13,800,600,000 257 Kab. Sidoarjo 22,373,700,000 NO DAERAH JUMLAH 258 Kab. Situbondo 11,525,100,000 259 Kab. Sumenep 14,830,725,000 260 Kab. Trenggalek 17,404,500,000 261 Kab. Tuban 13,151,775,000 262 Kab. Tulungagung 26,254,350,000 263 Kota Blitar 4,784,700,000 264 Kota Kediri 6,974,100,000 265 Kota Madiun 8,041,125,000 266 Kota Malang 9,501,750,000 267 Kota Mojokerto 2,782,875,000 268 Kota Pasuruan 3,191,850,000 269 Kota Probolinggo 4,898,475,000 270 Kota Surabaya 16,217,550,000 271 Kota Batu 3,779,175,000 272 Provinsi Kalimantan Barat 242,925,000 273 Kab. Bengkayang 6,383,700,000 274 Kab. Landak 8,889,825,000 275 Kab. Kapuas Hulu 8,056,500,000 276 Kab. Ketapang 8,871,375,000 277 Kab. Pontianak 5,688,750,000 278 Kab. Sambas 13,041,075,000 279 Kab. Sanggau 11,199,150,000 280 Kab. Sintang 10,593,375,000 281 Kota Pontianak 10,113,675,000 282 Kota Singkawang 6,011,625,000 283 Kab. Sekadau 5,267,475,000 284 Kab. Melawi 4,514,100,000 NO DAERAH JUMLAH 285 Kab. Kayong Utara 2,456,925,000 286 Kab. Kubu Raya 10,322,775,000 287 Provinsi Kalimantan Tengah 230,625,000 288 Kab. Barito Selatan 5,774,850,000 289 Kab. Barito Utara 5,458,125,000 290 Kab. Kapuas 10,694,850,000 291 Kab. Kotawaringin Barat 5,654,925,000 292 Kab. Kotawaringin Timur 8,231,775,000 293 Kota Palangkaraya 7,429,200,000 294 Kab. Barito Timur 4,920,000,000 295 Kab. Murung Raya 3,926,775,000 296 Kab. Pulang Pisau 6,030,075,000 297 Kab. Gunung Mas 4,972,275,000 298 Kab. Lamandau 3,204,150,000 299 Kab. Sukamara 1,820,400,000 300 Kab. Katingan 5,713,350,000 301 Kab. Seruyan 3,136,500,000 302 Provinsi Kalimantan Selatan 694,950,000 303 Kab. Banjar 9,018,975,000 304 Kab. Barito Kuala 6,869,550,000 305 Kab. Hulu Sungai Selatan 8,779,125,000 306 Kab. Hulu Sungai Tengah 9,181,950,000 307 Kab. Hulu Sungai Utara 8,456,250,000 308 Kab. Kotabaru 5,353,575,000 309 Kab. Tabalong 6,626,625,000 310 Kab. Tanah Laut 7,629,075,000 NO DAERAH JUMLAH 311 Kab. Tapin 6,915,675,000 312 Kota Banjarbaru 4,735,500,000 313 Kota Banjarmasin 11,469,750,000 314 Kab. Balangan 5,199,825,000 315 Kab. Tanah Bumbu 5,596,500,000 316 Provinsi Kalimantan Timur 292,125,000 317 Kab. Berau 6,079,275,000 318 Kab. Bulungan 5,224,425,000 319 Kab. Kutai Kartanegara 12,970,350,000 320 Kab. Kutai Barat 6,023,925,000 321 Kab. Kutai Timur 6,681,975,000 322 Kab. Malinau 2,967,375,000 323 Kab. Nunukan 3,769,950,000 324 Kab. Pasir 5,611,875,000 325 Kota Balikpapan 9,015,900,000 326 Kota Bontang 2,026,425,000 327 Kota Samarinda 11,943,300,000 328 Kota Tarakan 3,637,725,000 329 Kab. Penajam Paser Utara 4,142,025,000 330 Kab. Tana Tidung 1,030,125,000 331 Provinsi Sulawesi Utara 252,150,000 332 Kab. Bolaang Mongondow 4,590,975,000 333 Kab. Minahasa 11,574,300,000 334 Kab. Sangihe 8,130,300,000 335 Kota Bitung 5,541,150,000 336 Kota Manado 11,921,775,000 NO DAERAH JUMLAH 337 Kab. Kepulauan Talaud 5,365,875,000 338 Kab. Minahasa Selatan 9,277,275,000 339 Kota Tomohon 3,167,250,000 340 Kab. Minahasa Utara 5,249,025,000 341 Kota Kotamobagu 4,557,150,000 342 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,699,850,000 343 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 2,887,425,000 344 Kab. Minahasa Tenggara 3,671,550,000 345 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,236,150,000 346 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,196,175,000 347 Provinsi Gorontalo 166,050,000 348 Kab. Boalemo 4,892,325,000 349 Kab. Gorontalo 7,487,625,000 350 Kota Gorontalo 6,666,600,000 351 Kab. Pohuwato 3,121,125,000 352 Kab. Bone Bolango 4,572,525,000 353 Kab. Gorontalo Utara 3,557,775,000 354 Provinsi Sulawesi Tengah 439,725,000 355 Kab. Banggai 11,669,625,000 356 Kab. Banggai Kepulauan 5,039,925,000 357 Kab. Buol 5,258,250,000 358 Kab. Toli-Toli 5,817,900,000 359 Kab. Donggala 5,387,400,000 360 Kab. Morowali 9,338,775,000 361 Kab. Poso 8,139,525,000 362 Kota Palu 12,321,525,000 NO DAERAH JUMLAH 363 Kab. Parigi Moutong 7,346,175,000 364 Kab. Tojo Una Una 6,134,625,000 365 Kab. Sigi 8,265,600,000 366 Provinsi Sulawesi Selatan 1,230,000,000 367 Kab. Bantaeng 5,046,075,000 368 Kab. Barru 6,543,600,000 369 Kab. Bone 17,232,300,000 370 Kab. Bulukumba 11,924,850,000 371 Kab. Enrekang 6,574,350,000 372 Kab. Gowa 11,721,900,000 373 Kab. Jeneponto 8,471,625,000 374 Kab. Luwu 7,020,225,000 375 Kab. Luwu Utara 7,275,450,000 376 Kab. Maros 7,478,400,000 377 Kab. Pangkajene Kepulauan 8,308,650,000 378 Kab. Pinrang 8,994,375,000 379 Kab. Kepulauan Selayar 4,990,725,000 380 Kab. Sidenreng Rappang 7,659,825,000 381 Kab. Sinjai 7,985,775,000 382 Kab. Soppeng 9,486,375,000 383 Kab. Takalar 8,277,900,000 384 Kab. Tana Toraja 6,485,175,000 385 Kab. Wajo 10,399,650,000 386 Kota Pare-pare 4,766,250,000 387 Kota Makassar 19,784,550,000 388 Kota Palopo 5,424,300,000 389 Kab. Luwu Timur 4,406,475,000 NO DAERAH JUMLAH 390 Kab. Toraja Utara 7,180,125,000 391 Provinsi Sulawesi Barat 279,825,000 392 Kab. Majene 6,519,000,000 393 Kab. Mamuju 6,743,475,000 394 Kab. Polewali Mandar 9,206,550,000 395 Kab. Mamasa 4,271,175,000 396 Kab. Mamuju Utara 3,321,000,000 397 Provinsi Sulawesi Tenggara 350,550,000 398 Kab. Buton 9,572,475,000 399 Kab. Konawe 9,713,925,000 400 Kab. Kolaka 8,265,600,000 401 Kab. Muna 12,871,950,000 402 Kota Kendari 10,940,850,000 403 Kota Bau-bau 6,263,775,000 404 Kab. Konawe Selatan 6,755,775,000 405 Kab. Bombana 3,813,000,000 406 Kab. Wakatobi 3,837,600,000 407 Kab. Kolaka Utara 3,397,875,000 408 Kab. Konawe Utara 4,265,025,000 409 Kab. Buton Utara 2,189,400,000 410 Provinsi Bali 725,700,000 411 Kab. Badung 10,482,675,000 412 Kab. Bangli 6,629,700,000 413 Kab. Buleleng 17,555,175,000 414 Kab. Gianyar 11,518,950,000 NO DAERAH JUMLAH 415 Kab. Jembrana 6,082,350,000 416 Kab. Karangasem 11,371,350,000 417 Kab. Klungkung 6,463,650,000 418 Kab. Tabanan 11,847,975,000 419 Kota Denpasar 9,830,775,000 420 Provinsi Nusa Tenggara Barat 341,325,000 421 Kab. Bima 15,491,850,000 422 Kab. Dompu 7,675,200,000 423 Kab. Lombok Barat 7,515,300,000 424 Kab. Lombok Tengah 15,147,450,000 425 Kab. Lombok Timur 22,462,875,000 426 Kab. Sumbawa 10,602,600,000 427 Kota Mataram 7,524,525,000 428 Kota Bima 5,556,525,000 429 Kab. Sumbawa Barat 3,490,125,000 430 Kab. Lombok Utara 5,119,875,000 431 Provinsi Nusa Tenggara Timur 264,450,000 432 Kab. Alor 6,451,350,000 433 Kab. Belu 11,841,825,000 434 Kab. Ende 9,111,225,000 435 Kab. Flores Timur 8,231,775,000 436 Kab. Kupang 9,667,800,000 437 Kab. Lembata 4,369,575,000 438 Kab. Manggarai 10,740,975,000 439 Kab. Ngada 4,089,750,000 440 Kab. Sikka 8,794,500,000 NO DAERAH JUMLAH 441 Kab. Sumba Barat 1,571,325,000 442 Kab. Sumba Timur 5,768,700,000 443 Kab. Timor Tengah Selatan 10,940,850,000 444 Kab. Timor Tengah Utara 7,238,550,000 445 Kota Kupang 7,958,100,000 446 Kab. Rote Ndao 3,932,925,000 447 Kab. Manggarai Barat 5,553,450,000 448 Kab. Nagekeo 4,661,700,000 449 Kab. Sumba Barat Daya 1,891,125,000 450 Kab. Sumba Tengah 1,269,975,000 451 Kab. Manggarai Timur 5,036,850,000 452 Provinsi Maluku 255,225,000 453 Kab. Maluku Tenggara Barat 6,983,325,000 454 Kab. Maluku Tengah 19,470,900,000 455 Kab. Maluku Tenggara 6,269,925,000 456 Kab. Buru 5,003,025,000 457 Kota Ambon 12,450,675,000 458 Kab. Seram Bagian Barat 7,441,500,000 459 Kab. Seram Bagian Timur 3,954,450,000 460 Kab. Kepulauan Aru 3,302,550,000 461 Kota Tual 1,845,000,000 462 Kab. Buru Selatan 1,924,950,000 463 Kab. Maluku Barat Daya 4,178,925,000 464 Provinsi Maluku Utara 246,000,000 465 Kab. Halmahera Tengah 3,831,450,000 466 Kab. Halmahera Barat 7,610,625,000 NO DAERAH JUMLAH 467 Kota Ternate 7,346,175,000 468 Kab. Halmahera Timur 2,902,800,000 469 Kota Tidore Kepulauan 6,577,425,000 470 Kab. Kepulauan Sula 3,892,950,000 471 Kab. Halmahera Selatan 5,904,000,000 472 Kab. Halmahera Utara 7,373,850,000 473 Provinsi Papua 242,925,000 474 Kab. Biak Numfor 6,512,850,000 475 Kab. Jayapura 5,873,250,000 476 Kab. Jayawijaya 3,527,025,000 477 Kab. Merauke 7,121,700,000 478 Kab. Mimika 3,373,275,000 479 Kab. Nabire 4,231,200,000 480 Kab. Paniai 2,220,150,000 481 Kab. Puncak Jaya 513,525,000 482 Kab. Kepulauan Yapen 4,858,500,000 483 Kota Jayapura 5,888,625,000 484 Kab. Sarmi 1,202,325,000 485 Kab. Keerom 2,143,275,000 486 Kab. Yahukimo 1,722,000,000 487 Kab. Pegunungan Bintang 1,429,875,000 488 Kab. Tolikara 1,263,825,000 489 Kab. Boven Digoel 1,134,675,000 490 Kab. Mappi 2,438,475,000 491 Kab. Asmat 1,946,475,000 492 Kab. Waropen 1,675,875,000 493 Kab. Supiori 698,025,000 NO DAERAH JUMLAH 494 Kab. Mamberamo Raya 1,476,000,000 495 Kab. Mamberamo Tengah 971,700,000 496 Kab. Yalimo 482,775,000 497 Kab. Lanny Jaya 605,775,000 498 Kab. Nduga 544,275,000 499 Kab. Puncak 682,650,000 500 Kab. Dogiyai 1,426,800,000 501 Provinsi Papua Barat 129,150,000 502 Kab. Sorong 4,375,725,000 503 Kab. Manokwari 6,325,275,000 504 Kab. Fak Fak 4,009,800,000 505 Kota Sorong 4,406,475,000 506 Kab. Sorong Selatan 2,293,950,000 507 Kab. Raja Ampat 1,728,150,000 508 Kab. Teluk Bintuni 1,891,125,000 509 Kab. Teluk Wondama 1,180,800,000 510 Kab. Kaimana 1,878,825,000 TOTAL PROVINSI 108,796,575,000 TOTAL KABUPATEN / KOTA 4,466,661,975,000 TOTAL NASIONAL 4,575,458,550,000 DAFTAR REALISASI PEMBAYARAN RAPEL TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DATA GURU PNSD YG BERHAK MENERIMA Golongan Jumlah (orang) Provinsi/Kabupaten/Kota : Bulan pembayaran :
..................................................... Januari s.d. Desember 2009 I II III IV Jumlah Pagu Dana Realisasi Pembayaran Sisa Dana Potongan PPh Pasal 21 *) Keterangan (1) (2) (3) = (1 – 2) (4) (5) Rp ................................. Rp ................................. Rp ................................. Rp ................................. Catatan *) : Nama Daerah,................ . 2010 1. PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final. Kepala Daerah 2. Sertakan copy SSP yang dilegalisir KPP setempat. 3. Dalam hal terdapat dana yang tidak tersalur sebagian atau seluruhnya sertakan copy SSBP ttd Nama Jelas MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009