227/PMK.01/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.01/2020 tentang Aktuaris disusun untuk menyempurnakan pengaturan profesi aktuaris dan kantor konsultan aktuaria yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016. Pengaturan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi aktuaris dan pengelolaan kantor konsultan aktuaria menjadi lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam pemberian izin usaha, pembinaan, dan pengawasan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Menetapkan definisi aktuaris, ajun aktuaris, aktuaris publik, kantor konsultan aktuaria (KKA), dan asosiasi profesi.
   • Ruang lingkup jasa aktuaria meliputi pembuatan pernyataan aktuaria, penentuan tarif premi, penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan dana pensiun, penentuan cadangan, margin risiko, valuasi aktuaria, dan jasa terkait lainnya.

2. Registrasi dan Izin

   • Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister wajib terdaftar dalam register yang diselenggarakan oleh Menteri.
   • Aktuaris Publik harus memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa aktuaria dan menandatangani laporan jasa aktuaria.
   • Persyaratan pendaftaran dan perizinan diatur secara rinci, termasuk pendidikan, sertifikasi, pengalaman kerja, dan keanggotaan asosiasi.

3. Kantor Konsultan Aktuaria (KKA)

   • KKA dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma.
   • KKA harus memperoleh izin dari Menteri dan memenuhi persyaratan seperti kepemimpinan oleh Aktuaris Publik, jumlah pegawai tetap, kepemilikan kantor, sistem pengendalian mutu, dan keanggotaan asosiasi.
   • Pengaturan terkait nama KKA, perubahan nama/bentuk badan usaha, penutupan, dan kerja sama dengan KKA asing juga diatur.

4. Hak dan Kewajiban

   • Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister dapat membantu Aktuaris Publik tetapi tidak boleh menandatangani laporan jasa aktuaria.
   • Aktuaris Publik wajib menjaga independensi, mematuhi kode etik dan standar praktik aktuaria, serta melaporkan benturan kepentingan.
   • KKA wajib menjalankan sistem pengendalian mutu dan melaporkan kegiatan secara tahunan.

5. Pembinaan dan Pengawasan

   • Menteri melalui Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktuaris dan KKA.
   • Pengawasan meliputi pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

6. Asosiasi Profesi

   • Menteri mengakui dua asosiasi, satu untuk profesi aktuaris dan satu untuk KKA.
   • Asosiasi bertugas menyusun kode etik, standar praktik, menyelenggarakan ujian profesi, pendidikan profesional lanjutan, serta pembinaan dan pengawasan anggota.

7. Sanksi Administratif

   • Sanksi dapat berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
   • Mekanisme pengenaan sanksi diatur dengan ketentuan mengenai jumlah, jangka waktu, dan prosedur pengumuman sanksi.
   • Sanksi juga dapat dikenakan berdasarkan rekomendasi dan hasil pemeriksaan.

8. Laporan Jasa Aktuaria dan Laporan Tahunan

   • Laporan jasa aktuaria harus dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai penugasan, dan ditandatangani oleh Aktuaris Publik.
   • Aktuaris Publik wajib menyimpan laporan dan kertas kerja selama minimal 10 tahun.
   • KKA dan Aktuaris Publik wajib menyampaikan laporan tahunan yang memuat kegiatan usaha, daftar klien, laporan keuangan, dan kerja sama dengan KKA asing.

9. Ketentuan Peralihan

   • Izin usaha perusahaan konsultan aktuaria yang diterbitkan berdasarkan peraturan lama tetap berlaku sampai 20 September 2021.
   • Setelah itu, perusahaan harus mengajukan izin sesuai ketentuan baru.
   • Piagam dan izin yang diterbitkan sebelumnya tetap berlaku, namun permohonan baru harus mengikuti persyaratan terbaru.

10. Ketentuan Penutup

    • Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016.
    • Larangan memberikan jasa aktuaria tanpa memenuhi ketentuan peraturan ini berlaku efektif sejak diundangkan.