Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

23/PMK.03/2008 - Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
23/PMK.03/2008

23/PMK.03/2008

Kementerian Keuangan
06 Feb 2008
Dicabut

Fulltext (49 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

23/PMK.03/2008

Judul

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Nomor

23

Tahun

2008

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

SURAT KETETAPAN PAJAK TATACARA PENERBITAN

Tanggal Penetapan

06 Feb 2008

Tanggal Pengundangan

06 Feb 2008

Tanggal Berlaku

06 Feb 2008 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

10 Sep 2012
Dicabut dengan 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
13 Apr 2010
Diubah dengan 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 80 TAHUN 2023

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

PMK 166 TAHUN 2023

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 129 TAHUN 2023

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan