PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...…….(1).......... TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI KEPADA...…….(2).......... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan...….(3)……. nomor...….(4)……. tanggal...….(5)……., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah*) dari luar negeri telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Dan/Atau Hibah*) Dari Luar Negeri Kepada...…….(2). Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor...…….(6)………..; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI KEPADA...……(2)……… KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah.....(7)….. yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah*) dari luar negeri kepada.....(2)….. yang bersumber dari...……(8)………, yang diimpor oleh: a. Nama : ...……….……..(9)…….………… b. NPWP : ...……….….…(10)……………… c. Alamat : ...……….….…(11)……………… dengan rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara*) tempat pemasukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor. KETIGA : Perlakuan pajak dalam rangka impor atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara*)...……(12)……… sebagai pelabuhan/bandar udara*) pemasukan serta...……(13)……… sebagai Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KETUJUH : Jangka waktu pengimporan atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini. KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;