24/PMK.02/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.02/2022 ditetapkan untuk mengatur pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi yang didanai dari anggaran negara.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Anggaran
   Pengelolaan anggaran meliputi pengalokasian, perubahan dan pergeseran anggaran, serta penandaan dan pelaporan anggaran yang bersumber dari APBN.

2. Pengalokasian Anggaran

   • Berdasarkan kebijakan dan strategi Komite Penanganan COVID-19 dan PEN.
   • Anggaran dialokasikan melalui belanja bendahara umum negara, belanja kementerian/lembaga, pembiayaan anggaran, dan tax expenditure.
   • Pembiayaan anggaran termasuk penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.
   • Tax expenditure meliputi insentif perpajakan dan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

3. Perubahan dan Pergeseran Anggaran

   • Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat mengajukan perubahan atau pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   • Usulan pergeseran harus melalui review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L.

4. Penandaan Anggaran dan Pelaporan

   • Penandaan anggaran dilakukan untuk memudahkan perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan menggunakan nomenklatur khusus "(PEN)" pada Rincian Output (RO) dan/atau akun khusus COVID-19/PEN.
   • Pelaporan perkembangan kegiatan dan anggaran dilakukan setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, memuat target dan realisasi kegiatan, pagu dan realisasi anggaran, serta monitoring revisi DIPA.

5. Sektor dan Subsektor Penanganan

   • Sektor Kesehatan: diagnostik, terapeutik, vaksinasi, insentif perpajakan bidang kesehatan, penanganan di daerah, dan penelitian.
   • Sektor Perlindungan Sosial: program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, subsidi upah, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lainnya.
   • Sektor Program Prioritas: padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, teknologi informasi, pembangunan kawasan industri, pinjaman daerah, ekonomi kreatif.
   • Sektor Insentif Usaha: berbagai insentif pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah.
   • Sektor Dukungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Korporasi: subsidi bunga, bantuan pelaku usaha mikro, penjaminan, penyertaan modal negara, investasi pemerintah, dan penempatan dana.

6. Ketentuan Penutup

   • Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020.
   • Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 21 Maret 2022.