JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
  • Situs Lama
    JDIHN LogoKemenkeu Logo
      • Peraturan
      • Monografi
      • Artikel Hukum
      • Putusan Pengadilan
      • Web Lama
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Statistik Regulasi
      • Kamus Hukum
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Tentang Kami
      • Struktur Organisasi
      • Anggota JDIHN
      • Prasyarat
      • Kebijakan Privasi
      • FAQ
      • Website Lama
      • Hubungi Kami

      FAQ
      Prasyarat
      Hubungi Kami
      Corporate Logo

      Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

      • Gedung Djuanda I Lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
      • Email:jdih@kemenkeu.go.id
      • Situs JDIH Build No. 12096
      JDIH Kemenkeu
      • Profil
      • Struktur Organisasi
      • Berita JDIH
      • Statistik
      • Situs Lama
      Tautan JDIH
      • JDIH Nasional
      • Sekretariat Negara
      • Sekretariat Kabinet
      • Kemenko Perekonomian
      • Anggota Lainnya
      Temukan Kami
      • Beranda
      • Dokumen
      • 29/PMK.04/2018

      29/PMK.04/2018

      • Kementerian Keuangan
      • 26 Mar 2018
      • Dicabut
      Unduh Abstrak Baca
      • shape
      • shape
      • shape
      Kode
      29/PMK.04/2018
      Judul/Tentang
      Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha.
      Nomor
      29
      Tahun
      2018
      Jenis
      Peraturan Menteri
      Tajuk Entri Utama
      Kementerian Keuangan
      Bidang
      Belum Didefinisikan
      Subyek
      EODBKEPABEANAN DAN CUKAI PERIZINAN PERCEPATAN
      Penetapan
      26 Mar 2018
      Pengundangan
      28 Mar 2018
      Tgl. Berlaku
      26 Mar 2018 -27 Nov 2022
      Tempat Terbit
      Jakarta
      Sumber
      BN 2018 (415), LL 2018
      Lokasi
      Biro Hukum

      Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

      Abstrak PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Fulltext PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Abstrak PDF (Indonesia)
      0 Bytes

      Siaran Pers
      500Kb
      Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
      Reload Captcha

      Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

      ✨ Contoh Pertanyaan ✨
      Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
      Apa latar belakang adanya peraturan ini?
      Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
      Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!
      0/200

      Disclaimer:
      Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

      31 Dec 2019

      219/PMK.04/2019

      Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan

      28 Mar 2018

      28/PMK.04/2018

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

      06 Oct 2015

      PERPRES 107 TAHUN 2015

      Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

      06 Mar 2023

      PP 12 TAHUN 2023

      Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

      31 Dec 2015

      271/PMK.06/2015

      Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

      23 Jul 2018

      71/PMK.04/2018

      Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan.

      • 01 Nov 2022

        Dicabut sebagian dengan 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor

      • 01 Nov 2022

        Dicabut sebagian dengan 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

      • 31 Dec 2019

        Dicabut sebagian dengan 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan

      • 26 Mar 2018

        Mencabut Sebagian 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

      • 26 Mar 2018

        Mencabut Sebagian 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol

      • 26 Mar 2018

        Mencabut Sebagian 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

      • 26 Mar 2018

        Mencabut Sebagian 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

      • 26 Mar 2018

        Mencabut Sebagian 32/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.

      • 26 Mar 2018

        Mencabut Sebagian 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan.

      Nilai Pengalaman Anda
      Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.
      Bagikan