34 P/HUM/2020 - Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan | JDIH Kementerian Keuangan

34 P/HUM/2020

  • Kementerian Keuangan
  • 02 Jul 2020
Unduh (1 MB)Baca
Nomor
34 P/HUM/2020
Judul
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Jenis
Putusan Pengadilan
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Hukum Keuangan Negara
Subyek
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Tgl. Putusan
02 Jul 2020
Sumber
-
Lokasi
-

1 MB

✨ Contoh Pertanyaan ✨
Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
Apa latar belakang adanya peraturan ini?
Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

25 Jan 2010

09/PMK.07/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009.

19 Nov 2010

UU 9 TAHUN 2010

Keprotokolan.

02 Feb 2021

PP 9 TAHUN 2021

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

20 Oct 2015

191/PMK.010/2015

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

31 Aug 2021

PP 94 TAHUN 2021

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

17 Feb 2021

18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan