Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

38/PMK.06/2017 - Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
38/PMK.06/2017

38/PMK.06/2017

Kementerian Keuangan
03 Mar 2017
Dicabut

Fulltext (933 MB)Abstrak (16 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

38/PMK.06/2017

Judul

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang.

Nomor

38

Tahun

2017

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

JABATAN FUNGSIONAL LELANG PETUNJUK TEKNIS

Tanggal Penetapan

03 Mar 2017

Tanggal Pengundangan

03 Mar 2017

Tanggal Berlaku

03 Mar 2017 - 11 Des 2023

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL 2017, BN 2017 (375)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

11 Des 2023
Dicabut dengan PMK 132 TAHUN 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara
08 Jan 2020
Diubah dengan 4/PMK.06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

196/PMK.06/2017

Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang.

PMK 124 TAHUN 2023

Pejabat Lelang Kelas I

PMK 132 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL